Siapa yang sebenarnya klean dahulukan?

Adildzu Khuluqi Muhammad

Sumber: GEMINI AI

Udara beracun menyelimuti pulau, rakyat sesak napas, dan Istana per pekan ini masih santai: “intinya kami masih mampu, enjoy-enjoy aja.” Di saat yang sama KPK menggelar OTT di BNPB, dan Presiden mendadak mengganti Kepala BNPB di tengah krisis asap.

Setelah ngeliat kekacauan sepekan terakhir, cuma ada satu pertanyaan yang pantas dilempar ke muka pemerintah: klean sebenarnya mendahulukan siapa?

Keselamatan rakyat yang tiap hari ngirup racun, atau gengsi politik biar nggak kelihatan gagal? Klean tau ini event tahunan, tapi masih aja gengsi nyatain statusnya sebagai bencana nasional.

Bencana udah terus-terusan, status masih sebatas dikaji

Coba liat perkembangan berita seminggu belakangan, per 16 Oktober 2026. Udara udah di level berbahaya. Menurut ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa malam (13/10) indeks di Kalteng nyampe 4.055, Sumsel 516, dan Jambi 374. Di atas 300 itu udah masuk kategori berbahaya. Karhutla juga nggak cuma di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran dilaporkan sampai Jawa dan Sulawesi, dan kiriman asapnya bikin Malaysia nutup sekolah di Johor 12 sampai 16 Oktober. Per 2 September, sekitar 1,43 juta siswa di enam provinsi udah belajar daring. Jarak pandang kabur kaya orang mata minus 8. Negara lagi gagal ngejaga napas warganya sendiri, anjir, dan musim kemarau nggak bisa dijadiin alasan.

Pada 12 Oktober, usai rapat terbatas di Istana Negara, Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah belum perlu menaikkan status karhutla jadi bencana nasional. Katanya, “Belum, masih mampu kita menangani.” Soal bantuan negara lain, katanya belum dibahas, padahal Malaysia nawarin satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam. Padahal asap udah lebih dari sebulan nyelimutin kota-kota di kawasan ini.

Kamis (15/10), Presiden melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB baru menggantikan Suharyanto. Pas ditanya soal desakan bencana nasional, dia bilang tingkat statusnya bakal dilihat dulu, nasional atau daerah. Yang terpenting menurutnya responsnya: “Jangan sampai namanya besar, tapi kan responsnya enggak ada.” Dia juga ngaku BNPB nggak bakal mampu kalau jalan sendirian.

Status dibilang bukan yang terpenting. Terus kenapa ngotot nggak mau ditetapin?

Masih mampu apanya, anjing? Paru-paru bayi nggak bisa disuruh nunggu rapat koordinasi. Di Samarinda, bayi meninggal setelah sesak napas berat (15/10). Keluarganya yakin penyebabnya asap karhutla, dan penyebab pastinya masih nunggu konfirmasi medis. Korban lain udah berjatuhan, entah karena terhalang jarak pandang asap, atau karena menghirup asap. Taufik Hidayat (26) di Ketapang diduga kehilangan arah di asap pekat lalu jatuh ke kobaran api. Yaping (75) di Pinrang meninggal sesak napas pas nyoba padamin api di kebunnya. Dua relawan pemadam di Kalteng juga meninggal akhir Agustus setelah bertugas di lapangan. Negara macam apa ini, coo.

Kalau pemerintah emang merasa masih mampu, kenapa warganya terus dikorbanin buat ngirup udara beracun?

Presiden yang memegang komando

Anehnya ada aja yang nyahut, “karhutla kan urusan kementerian dan pemda, jangan semuanya dilempar ke Presiden.” Setengah bener secara teknis, tapi keliru secara prinsipil.

Coba buka lagi konstitusi dan pasal hukumnya:

• UUD 1945 Pasal 4 ayat (1): Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kuasa segede itu ada tujuannya. Pembukaan UUD 1945 menugaskan negara (termasuk Presiden dan jajarannya) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan melindungi citranya.
• Sumpah jabatan (Pasal 9 ayat 1): Presiden bersumpah menjalankan segala undang-undang “dengan selurus-lurusnya”. Itu termasuk UU Penanggulangan Bencana dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup.
• Hak atas udara bersih (Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4): lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga. Negara yang wajib memenuhinya, jadi warga nggak seharusnya disuruh survive sendiri sambil beli masker.
• UU 24/2007 Pasal 51 dan Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025: yang berwenang menetapkan status darurat bencana skala nasional adalah Presiden lewat Keppres. Sejak Putusan MK pada 28 Agustus 2026, cukup tiga dari lima indikator (Pasal 7 ayat 2), dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib terpenuhi. MK sendiri beralasan biar pemerintah bisa mutusin lebih awal, nggak kejebak nunggu semua indikator.

Presiden memang udah mimpin rapat penanganan karhutla, di Palembang 24 Agustus dan di Istana 12 Oktober. Tapi keputusan status ada di meja Presiden, dan belum ditetapkannya status di tengah krisis, maka makin nunjukin kenyamanan birokrasi lebih didahulukan daripada nyawa rakyat.

Laporan “asal bapak senang” lawan kenyataan di lapangan

Kalau komando cuma jalan lewat rapat terbatas dan instruksi jarak jauh, penyakit lama birokrasi pasti kambuh: laporan Asal Bapak Senang (ABS). Bawahan takut melapor buruk, atasan males ngecek, akhirnya yang naik ke atas cuma angka-angka rapi di slide rapat.

Liat aja kejanggalannya. Senin (12/10), Menko Polkam bilang “masih mampu”. Besoknya, ISPU Kementerian Lingkungan Hidup nyatet udara di Kalteng, Sumsel, dan Jambi masuk kategori berbahaya. Cuma butuh sehari buat data lapangan nampar omongan pejabat pusat.

Di bawah sana, Kementerian Kesehatan nyatet 165.747 kasus ISPA di Kalbar sejak 1 Januari sampai 7 Agustus, satwa ditemukan mati di lokasi karhutla, dan relawan meninggal setelah bertugas. Semua tragedi nyata ini kayaknya nggak akan pernah termuat di slide rapat berformat PDF. MAKA, SEWAJARNYA PEMIMPIN PERLU TURUN LANGSUNG KE LOKASI KEJADIAN. Itu cara paling murah buat mematahkan rantai laporan palsu dari bawahan, sekaligus bentuk empati ke yang terdampak.

Korporasi diusut setengah hati, duit bencana malah diduga dibancaki

Get Adildzu’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Remember me for faster sign in

Aturannya padahal udah ada:

• UU 32/2009 (PPLH) Pasal 108: pembakar lahan diancam penjara 3 sampai 10 tahun dan denda Rp3 sampai Rp10 miliar. Pengecualian kearifan lokal cuma buat maksimal 2 hektare per keluarga dan nggak berlaku buat korporasi.
• UU 41/1999 (Kehutanan) Pasal 78 ayat (3): pembakar hutan diancam sampai 15 tahun penjara.

Bareskrim nyatet 98 laporan polisi karhutla per 14 Oktober, dan baru sembilan korporasi sawit yang jadi tersangka. Di Sumsel, Polda ngumumin 16 korporasi disidik pada 15 Oktober, tapi baru PT RAS yang punya tersangka, yaitu direktur operasionalnya, karena diduga nggak nyediain sarana penanggulangan karhutla sesuai aturan. Lima belas lainnya masih diproses, dan namanya baru dibuka dalam bentuk inisial. Polisi bilang sih tersangka perorangan yang udah ditetapkan bertindak sendiri, dan kesengajaan korporasi masih harus dibuktikan. Tapi kalau terbukti ada korporasi yang sengaja bakar lahan demi hemat biaya land clearing, itu brengsek. Kenapa baru inisial yang dibuka?

Selasa, 13 Oktober, KPK menggelar OTT di lingkungan BNPB. Tim penyidik mengamankan 14 orang dan menetapkan 5 tersangka, termasuk tenaga ahli yang disebut sebagai adik Kepala BNPB (saat itu), pejabat pembuat komitmen yang juga Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan, serta dua pihak swasta. Sestama BNPB Rustian dipulangkan dan berstatus saksi karena KPK belum nemu perbuatan melawan hukum darinya. Yang disita: uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan emas.

KPK bilang perkaranya soal pengadaan barang dan jasa, di antaranya yang pakai Dana Siap Pakai (DSP), uang APBN yang disiapkan khusus buat kondisi darurat saat orang lagi sekarat di area bencana. Kalau terbukti, maling duit penanganan bencana saat warga lagi sesak napas itu tindakan bajingan.

Soal pidana mati, hati-hati dulu. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memang nyebut bencana alam nasional sebagai keadaan yang bisa memberatkan hukuman. Tapi sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, pasal korupsi kerugian negara pindah ke Pasal 603 dan 604, dan ahli hukum belum sepakat soal nasib ancaman pidana mati itu. Para tersangka OTT ini juga disebut dijerat soal benturan kepentingan dan suap. Jadi yang bisa kita tagih sekarang: pasal apa yang dipakai KPK, dan seberat apa ancamannya.

Jadi, apa yang kita tagih sekarang?

Kita menagih hak yang punya dasar pasal konstitusi, alamat, dan tenggat yang jelas:

1. Buka kalkulasi indikator bencana nasional. Tunjukkan ke publik data resmi penanganan karhutla, termasuk jumlah korban yang jadi indikator wajib. Indikator mana di UU 24/2007 dan Putusan MK yang belum terpenuhi sehingga pemerintah ngotot merasa “masih mampu”? Kalau nggak ada angkanya, berhenti ngarang dan asal nyerocos!
2. Turun langsung. Kunjungi posko ISPA di Palangka Raya, Sampit, dan Riau. Dengerin kondisi warga tanpa saringan laporan manis dari bawahan.
3. Bersihkan BNPB dan audit Dana Siap Pakai (DSP). Usut tuntas kasus OTT KPK di BNPB sampai ke akar-akarnya. Buka dashboard transparansi keuangan DSP per proyek dan per vendor, jangan cuma dashboard sebaran titik api.
4. Spill seluruh nama korporasi. Buka nama lengkap perusahaan yang disidik dan yang udah jadi tersangka, bukan cuma inisial. Kalau terbukti, seret pimpinannya ke pidana, cabut izin operasionalnya, dan tagih ganti rugi pemulihan lingkungan!
5. Sediakan udara bersih dan kesehatan gratis. Ruang steril berudara bersih, masker standar medis, dan layanan kesehatan gratis untuk bayi, ibu hamil, lansia, pekerja, dan penderita ISPA.
6. Kawal sidang class action dan tagih kehadiran pemerintah. Sidang lanjutan class action warga Kalbar di PN Pontianak (No.292/Pdt.G/2026/PN Ptk) digelar 21 Oktober. Sidang pertama 7 Oktober ditunda karena pemerintah pusat nggak hadir, dan penggugat juga minta karhutla Kalbar ditetapkan sebagai bencana nasional.

Selama semua hal di atas belum dilakukan, klaim “masih mampu” itu cuma cara halus birokrasi buat bilang “masih tega.”

Saudara kami yang saban hari ngirup racun berhak marah dan berhak nanya ke Istana: sebenarnya, siapa yang lagi klean dahulukan?

Dasar hukum dan catatan perkara (diperbarui per 16 Oktober 2026)

• UUD 1945: Pembukaan; Pasal 4 ayat (1); Pasal 9 ayat (1); Pasal 28H ayat (1); Pasal 28I ayat (4).
• UU №24/2007 tentang Penanggulangan Bencana: Pasal 5, 7 ayat (2), 51, 60, dan 78.
• Putusan MK №261/PUU-XXIII/2025 (dibacakan 28 Agustus 2026).
• UU №32/2009 (PPLH): Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108.
• UU №41/1999 (Kehutanan): Pasal 78 ayat (3).
• UU Tipikor (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) dan KUHP Baru (UU 1/2023): Pasal 12, Pasal 2 ayat (2), Pasal 603, dan 604.
• Perpres №1/2019 tentang BNPB: Pasal 2 ayat (1).
• Perkara dan perkembangan terkini: PN Palangka Raya №118/Pdt.G-LH/2016/PN.Plk; MA №3555 K/Pdt/2018; PK №980/PK/Pdt/2022; class action PN Pontianak №292/Pdt.G/2026/PN Ptk (sidang lanjutan 21 Oktober 2026); penetapan tersangka korporasi Polda Sumsel (15 Oktober 2026).