Dari pedagog menjadi demagog
Sebenarnya. saya tidak ingin menulis tulisan tentang ini — tentang pendidikan. Tapi karena mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari. Atau ada yang menyadari tapi tak begitu masif. Yang terpenting ya sudah berjalan apa adanya. Tulisan ini seharusnya cocok dengan hari pendidikan kemrain. Hari Ki Hadjar Dewantara. Dan saya baru saja sergep menulisnya hari ini.
Ya begitulah, kadang butuh pertimbangan betul-betul, apakah layak ditulis atau tidak. Apakah nanti akan dibaca orang? atau hanya jadi coretan yang numpang lewat, lalu tenggelam? atau malah saya yang dianggap sok tahu alias kemeruh, sok kritis, padahal diri sendiri masih acak-acakan. Tapi biarlah. Kadang kegundahan tidak bisa hanya dipendam. Ia harus keluar. Entah jadi tulisan, entah jadi omongan, atau nanti jadi mimpi buruk.
Dan kebetulan kegundahan ini soal pendidikan. Sesuatu yang seharusnya berdampak manis tapi terasa pahit.
Sata pakai judul “Dari pedagog menjadi demagog” karena dua kata itu hampir sama bunyinya, tapi maknanya jauh beda, bahkan berhadapan. Pedagog — dalam pengertian sederhana — adalah mereka yang dididik oleh guru. Atau bisa juga guru itu sendiri. Tapi dalam tulisan ini, saya mau pakai pedagog sebagai seorang anak yang sedang dibimbing, sedang diajak untuk jujur, kritis, dan punya curiosity. Memang belum sempurna, tapi prosesnya benar.
Bagaimana dengan demagog? adalah kebalikannya. Seorang pemimpin yang manipulatif, pandai orasi dan pidato, pintar membangkitkan emosi. Tapi di belakang panggung? ia bekerja untuk kekuasaannya sendiri, bukan untuk rakyat.
Yang paling seram adalah: sekolah dan kampus — yang seharusnya melahirkan pedagog — tanpa sedar sedang meramu demagog. Atau seenggaknya, menyediakan panggung bagi demagog untuk tumbuh. Gimana bisa? karena sekolah dan kampus sekarang lebih menghargai kepatuhan daripada keberanian berpikir. Lebih bangga pada rangking dan akreditas daripada integritas. Anak didik dilatih untuk tidak banyak berpendapat, karena berpendapat dianggap melawan. Mereka dilatih ambisius individual, karena ipk bagus dan gelar tinggi adalah kunci kesuksesan ketimbang moral bermasyarakat.
Dan ketika orang-orang seperti itu keluar ke masyarakat, mereka tidak membawa semangat pedagog — semangat belajar dan membimbing. Mereka justru membawa bibit demagog: pandai bicara, pandai tampil, tapi miskin empat, gila pujian gila hormat. Mereka siap menjadi pemimpin yang dielu-elukan, tapi kepemimpinannya tak pernah untuk rakyat kecil. Dengan pongahnya, mereka bersorak “rakyat kecil rakyat kecil” tapi nihil.
Terlepas dari kegundahan itu — dan memang ada banyak kegundahan di kepala — saya merasa ada satu yang paling krusial. Yang paling radics. Yaitu ekosistem pendidikan kita.
Yang namanya ekosistem pasti ada pelaku. Ada sekolah, ada kampus, ada lembaga pendidikan. Tapi yang jadi masalah, ekosistem itu sudah tak ada lagi menerapkan apa yang saya sebut sebagai epistemologi pendidikan. Mereka tak lagi bertanya: dari mana kita tahu bahwa kita sedang mendidik? apa indikatornya? apakah anak yang nilai bagus otomatis berhasil dididik? ataukah ada ukuran lain yang lebih tidak kentara tapi lebih penting?
Lihat saja mereka sekarang. Sekolah menggembor-gemborkan akreditasi. Mereka sibuk mengatur agar canang A dan disebut sekolah unggul, kampus unggul. Padahal, apakah akreditasi A dapat menjamin anak-anak di sana berpikir kritis? atau justru akreditasi A hanya bukti bahwa sekolah itu rapi secara birokrasi?
Ada kata “unggul, “berkarakter” , “go internasional” pun saya rasa sudah tak lagi menerapkan esensi pendidikan.
Beberapa hari lalu, tak sengaja saya melihat cuplikan YT tentang sanggar anak alam. Di sana, tampak begitu jelas — anak-anak itu berpikir, berpemahaman. Bukan sekedar duduk manis dan mendengarkan. Seorang anak dengan mata berbinar dan suara yang excited menceritakan apa yang ia pahami. Tentang ketertarikannya pada kereta api.
Ya, namanya sanggar pasti lebih fleksibel. Tak terikat kurikulum yang padat dan menuntut. Tak harus menuntaskan materi dalam waktu sekian. Tak dikejar akreditasi. Bukankah lembaga pendidikan semestinya begitu. Yang tidak kaku dan menimbulkan rasa ingin tahu?
Sekali lagi, saya tidak sedang membanding-bandingkan sekolah formal atau non formal. Masing-masing punya cara tersendiri. Tapi semua harus berani bertanya: apa sebetulnya yang dihasilkan dari pendidikan?
Apakah proses pendidikan itu hanya menghasilkan seorang anak yang denga tegap memegang ijazah di tangannya, lalu foto senyum di panggung kelulusan? tapi setelah itu tidak tahu mau ngapain, tidak punya keberanian, tak punya ide dan hanya nganggur atau sebaliknya ia mungkin bekerja tapi kehilangan nurani, menjadi birokrat yang korup, menjadi pengusaha yang rakus.
Nilai tinggi bukanlah jaminan. IPK besar juga bukan jaminan. Tetapi memperbesar peluang. Saya pernah bertemu orang dengan IPK cumlaude, tapi cara bicaranya sombong dan tidak bisa mendengar orang lain. Saya juga pernah bertemu orang dengan IPK pas-pasan, tapi ia humble, penuh ide, terus belajar. Maka saya percaya: nilai itu hanya ketentuan pikiran anak selaras dengan jawaban — jawaban yang sudah ditentukan oleh kunci jawaban.
Padahal, mungkin saja anak didik itu punya pemikiran lain. Mungkin jawabannya berbeda dengan kunci jawaba. Bukan berarti ia salah. Bisa jadi ia justru lebih dalam, lebih luas. Namun, kembali lagi, sistem tidak memberi ruang. Salah ya salah. Belajar lagi sesuai bahan ajar.
Dan disitulah benih demagog mulai disiram.
Oke. Mari kita naik sedikit. Bicara soal kampus.
Get Muhammad Abid A Syakur’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Kalau memang kampus sekarang telah menjadi lembaga bisnis, bukan lembaga pendidikan — harus fair dong.
Dalam sebuah bisnis, ada yang namanya jual beli. Penjual menyediakan produk atau jasa. Pembeli membayar dan ada jaminan. Penjual dapat laba, pembeli dapat kepuasan atau manfaat.
Sekarang, apa yang sebenarnya dibeli oleh mahasiswa dari kampus? mereka bayar ukt puluhan juta, bahkan ratusan, untuk jasa dosen? lalu apa jaminannya? apakah setelah lulus mereka dijamin dapat perkejaan yang layak? apakah ilmu yang diajakrkan benar-benar relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja? apakah gelar yang mereka dapatkan benar-benar dihormati?
Kalau ini bisnis, maka kampus harus berani memberi garansi. Seperti toko elektronik yang memberi garansi setahun. Kalau rusak, diganti. Kalau tak berfungsi, uang kembali. Tapi dalam praktiknya, banyak lulusan sarjana nganggur. Banyak yang merasa kuliah hanya buang-buang waktu dan uang, karena yang dipelajari kampus terlalu teoritis dan tidak membekali keterampilan.
Saya tidak mengatakan semua kampus buruk. Tapi banyak, semakin hari, semakin mahal biaya pendidikan, sementara kualitasnya tidak naik.
Perdebatan kuliah penting atau tidak ini masalah lama. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar.
Dan kalau memang sedari awal kita pahami bersama bahwa kampus itu adalah bisnis — ya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi, jangan pura-pura menjadi lembaga pendidikan yang luhur, sementara di belakang yang dihitung hanya profit dan rugi.
Ada satu fenomena yang tidak bisa saya buang begitu saja. Fenomena yang membuat saya merinding: semakin orang itu pintar, maka semakin muda ia memanipulasi kekuasaan.
Ini terjadi di negara wakanda. Di negeri yang kaya akan rempah, kaya akan SDA, kaya akan budaya, tapi miskin integritas. Mereka duduk di kursi, mereka membuat kebijakan. Lalu apa yang terjadi? mereka korupsi, mereka menyelewengkan, mereka menggunakan kepintarannya untuk merapikan laporan, mengubah undang-undang.
Ini hal yang biasa — sayangnya, sudah sering terjadi.
Maka, mulai sekarang, kita harus lebih melek betul. Melek bahwa esensi pendidikan bukanlah sekedar ijazah. Bukan sekedar toga dan foto wisuda.
Esensi pendidikan adalah laku. Perilaku. Cara kita hidup sehari-hari.
Kata orang jawa — adalah ilmu kui nganti laku. Ilmu itu harus sampai pada perilaku. Ilmu tak boleh mendekam di kepala, ia harus turun dari hati melalui tangan dan kaki, cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang.
Kalau seseorang yang mengaku berilmu tinggi, tapi ia korupsi, ia bohongi publik, ia menindas yang lemah — maka sebenarnya ia tak berilmu. Ia hanya berpengetahuan. Pintar secara teknis, tapi bodoh secara moral. Lebih berbahaya daripada kebodohan. Karena orang bodoh tidak bisa menyembunyikan kebodohannya. Tapi orang pintar yang jahat mampu menyamarkan kejahatannya dengan data-data dan kata-kata yang indah.
Dari pedagog menjadi demagog; itulah yang terjadi ketika ilmu tak sampai pada laku. Ketika seseorang tumbuh dalam sistem pendidikan yang hanya menghargai nilai dan kepatuhan, tapi tak menghargai kejujuran dan keberanian mempertanyakan kuasa. Maka ia akan tumbuh menjadi demagog.
Saya tidak tahu apakah tulisan ini akan dibaca banyak orang. Atau hanya mengendap di pojok internet. Tapi setidaknya saya sudah sergep menuliskannya.
Kita boleh bangga punya sekolah dengan gedung bertingkat, laboratorium canggih, dan lapangan yang luas. Kita boleh punya kampus dengan akreditas unggul, profesor hebat, dan fasum yang membuat calon mahasiswa terpukau. Tapi kalau ekosistem pendidikannya hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas tetapi beban moral — maka tidak sedang memaneng pedagog. Kita sedang panen demagog. Dan demagog tidak akan pernah membawa kita pada kemajuan yang beradab. Demagog hanya akan membawa kita pada altar sandiwara yang melelahkan, dan rakyat kecil menjadi penonton yang terus dirugikan.
Pilihannya tentu ada pada generasi muda. Mau terus meneruskan sistem yang sudah lelah ini (system fatigue) atau mulai bergerak — sekecil apapun, dari mana pun.
Seperti anak-anak di sanggar itu yang tak takut berpendapat, tak dikejar target harus masuk PTN, tak berambisi juara kelas. Mereka beda, mereka belajar karena ingin tahu, bukan karna takut nilai merah.
Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke pedagog, dan sejenak berhenti sebelum jatuh ke jurang demagog.
Selamat hari pendidikan.
