Anarkis atau Keadilan?
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Lebih dari 262 juta jiwa manusia yang hidup dan tinggal di bumi pertiwi ini dengan lebih dari 700 suku bangsa menyebabkan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dengan berbagai kemajemukan yang ada. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dimana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa pemerintahan yang ada harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemerintah harus bisa membawa kepentingan bersama demi tercapainya tujuan nasional.
Namun, dewasa ini Indonesia mengalami krisis multidimensi yang turut menyebabkan hilangnya nilai — nilai demokrasi dan bahkan rakyat seperti tidak dianggap. demokrasi hanya sebatas simbol negara, tidak pernah dijalankan sebagaimana mestinya. Rakyat terus ditindas dan seakan tidak memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintah negara ini. lalu dimana kah suara para rakyat? apa yang menyebabkan suara rakyat tiba — tiba hilang begitu saja? apakah itu yang namanya demokrasi?
Get Coy’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Ada beberapa penyebab mengapa Indonesia mengalami krisis demokrasi yang sangat besar dan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Disini saya mengajak para pembaca untuk bertukar pikiran mengenai demokrasi yang katanya suara berada ditangan rakyat namun pada implementasinya seakan — akan rakyat tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapatnya. Yang katanya maju sebagai wakil rakyat tetapi lebih mengejar keuntungan pribadi, embel — embel “menampung aspirasi” dan dirusak begitu saja dengan korupsi. Lantas siapakah yang bisa membela rakyat sekarang?
Korupsi menjadi penyebab Indonesia mengalami krisis demokrasi. Budaya korupsi yang sudah merajalela dan terus menggerogoti seluruh elemen pemerintahan Indonesia. TAP MPR No. XI/MPR/1998, TAP MPR No. VIII/MPR/2001, dan bahkan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mempan untuk menghadang, mencegah, bahkan menanggulangi permasalahan korupsi ini. Hasilnya adalah ketika oknum pemerintah melakukan tindak korupsi yang muncul dimasyarakat adalah mosi tidak percaya. Masyarakat akan menjadi reaksioner terhadap kebijakan yang ada dan akan terus menentang pemerintah karena memang selama ini rakyat selalu dirugikan. Mencari keadilan seakan — akan hanya angan — angan belaka dan tidak akan pernah tercapai. Layaknya mencari jarum di tengah gurun pasir, hal tersebut tidak mungkin terjadi.
Lalu, ketika berbagai instrumen negara telah ditetapkan untuk memberantas kemunafikan yang ada di negeri ini, lantas apa yang menyebabkan budaya korupsi terus meningkat dan bahkan merajalela dan dianggap biasa saja? Keegoisan, sifat tamak, serakah, tidak mau kalah, dan inign menang sendiri lah yang telah melunturkan nilai — nilai moral dari orang yang mengatasnamakan “rakyat” sehingga mereka makin menggila dan lebih haus akan kekuasaan. Refleksi dari peristiwa tersebut, muncul lah berbagai pembelaan agar suara rakyat semakin menghilang dari muka bumi ini. contoh nya saja sekarang kita telah melihat adanya UUMD3 yang katanya rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah. Lalu yang menjadi pertanyaan besar di benak saya adalah apakah UUMD3 relevan dengan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang katanya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat? Apakah salah ketika rakyat berusaha mencari keadilannya walaupun mustahil untuk mendapatkannya? Lalu apakah kami yang berjuang demi suara rakyat ini dianggap anarkis? Fasis? Pembangkang pemerintah?
Pemerintah harus segera berbenah diri dan melakukan evaluasi terhadap berbagai fenomena yang terjadi di negeri kita ini. Keadilan bukan hanya untuk satu kaum saja melainkan keseluruhan. Budak tidak akan dianggap budak kalau dia tidak memiliki majikan dan tidak tertindas. #nobothers=justice #hiduptanpamajikan
