Jangan Libatkan Rakyat Agar Hemat
Series ODORO (One Day One Random Opinion) #57
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mencuat. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar. Namun, menurut saya pribadi, keadaan semacam ini bisa dianalogikan seperti seorang petani yang ladangnya diserang oleh hama, namun alih-alih membasminya dengan pestisida, sang petani justru membakar habis ladangnya. Sebuah aksi yang menurutnya dianggap sebagai sebuah solusi, namun ternyata tidak nyambung dengan asal muasal sebuah masalah dapat terjadi.
Get Artefact by Diy’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Awal mula wacana perubahan ini bergulir adalah ketika menteri kesayangan kita semua sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar akhir tahun lalu.
Sebenarnya keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung. Sebab, anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagian besar berasal dari pajak rakyat, lalu mengapa keterlibatan rakyat justru akan dilarang?
Pun jika masalah keboncosan anggaran ini terjadi karena tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang, maka sudah jelas bahwa ini bukan masalah rakyat namun masalah para kandidatnya. Sehingga bukankah alangkah jauh lebih bijak jika yang diatur ulang adalah pihak-pihak tersebut, bukan rakyatnya. Persoalan hulu dalam sistem politik elektoral seperti Undang-Undang Pilkada, rekrutmen kader partai, pendanaan politik, dan pengawasan pemilu juga yang sebenarnya harus dibereskan.
Jika mekanisme baru ini benar-benar terlaksana, ruang gerak masyarakat menjadi semakin terbatas, masyarakat semakin tidak kenal dengan orang-orang yang “katanya” mewakilinya dan berjuang membela hak-haknya. Bisa jadi kepemimpinan daerah ditentukan oleh jaringan elit dan kekuatan modal para oligarki lokal. Bagaimana pula jika ternyata ada figur kandidat independen maupun figur yang memiliki dukungan kuat di tingkat akar rumput? Pemilihan melalui DPRD justru berpotensi mempersempit ruang representasi dan menutup peluang semacam itu.
Saya juga jadi penasaran apakah blusukan yang merupakan agenda wajib para calon pemimpin daerah sebelum dilaksanakannya pemilihan umum akan hilang karena mereka sudah tidak memiliki “kewajiban” untuk merebut hati rakyat dan kemungkinan besar akan lebih aktif menjilat lembaga yang nanti akan memilihnya. Maka dari itu, alih-alih hilang, bisa-bisa praktik politik uang hanya akan dipindahkan alokasinya ke mahar politik untuk membeli dukungan. Sepertinya jargon Jangan Libatkan Rakyat Agar Hemat adalah representasi yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini. Namun, nantinya Jangan Pula Libatkan Rakyat Jika Demokrasi Semakin Sekarat.
