Korupsi Waktu dalam Pelayanan Akademik
Tantangan Profesionalisme Dosen di Perguruan Tinggi
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Akademi Administrasi Publik Nasional, keadilan social ialah pengelolaan lembaga lembaga yang melayani masyarakat secara adil dan setara baik secara langsung maupun seacara tak langsung. Prinsip utama dalam Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia disebut keadilan sosial. Prinsip keadilan ini mencakup beberapa bagian, yaitu perlindungan HAM, kesetaraan hak dan kewajiban, serta distribusi sumber daya secara merata. Namun, dalam kehidupan masih banyak tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya.
Keadilan sosial memiliki peran penting di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak fundamental bagi rakyat Indonesia. UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, serta Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Oleh karena itu, segenap unsur penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan yang efektif, terarah dan menghargai hak peserta didik.
Dalam proses pelaksanaannya, masih banyak peserta didik yang belum memperoleh penghargaan dan penghormatan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hak peserta didik untuk dihargai sebagai individu yang memiliki martabat, potensi dan hak untuk berkembang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, kita menemukan masih banyak pendidik, terutama dosen, yang membiarkan mahasiswa menunggu berjam-jam untuk konsultasi atau bimbingan, tanpa alasan yang jelas. Bahkan, sering kali mahasiswa telah hadir sesuai jadwal, mengeluarkan biaya transportasi, mengorbankan waktu belajar, dan menunda kebutuhan pribadi, sementara dosen tidak menunjukkan komitmen yang sama terhadap tugas akademiknya, atau bisa disebut tidak profesional.
Get Avilaosinta’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Menurut saya, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk perilaku “korupsi waktu”. Korupsi waktu berarti menyalahgunakan waktu kerja yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan akademik, namun waktu tersebut digunakan untuk bercerita bersama teman, mengisap rokok, bergosip, dan bahkan menyimak media. Perilaku seperti ini sering dianggap lazim, walaupun banyak yang mengerti bahwa hal ini merupakan penyalahgunaan tanggung jawab profesional, karena dalam perspektif etika profesi, tindakan ini bertentangan dengan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang dosen.
Argumentasi ini semakin kuat jika merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menggarisbawahi bahwa guru dan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang mempunyai tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Status tenaga profesional menuntut pengajar untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan akademik yang berkualitas.
Dosen yang mengabaikan jadwal bimbingan atau menunda pelayanan akademik secara sengaja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau membiarkan mahasiswa menunggu dalam waktu yang tidak wajar, bertentangan dengan sifat profesionalisme yang diamanatkan oleh undang-undang. Mahasiswa merupakan subjek utama dalam proses pendidikan, di mana hak-haknya wajib dihormati dan dilindungi, bukan sekadar pihak yang membutuhkan tanda tangan atau persetujuan akademik semata.
Aksi perbuatan tersebut, selain menimbulkan kerugian ekonomi akibat biaya transportasi dan kebutuhan hidup, dapat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Ketika mahasiswa diabaikan, serangan negatif muncul dalam pikiran karena merasa kecewa, stres, kehilangan motivasi, bahkan kehilangan kepercayaan diri yang memicu mahasiswa untuk mengambil jalan pintas dengan putus kuliah hingga nekat melakukan tindakan mengakhiri hidupnya. Selain itu, kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian studi dan mengurangi kualitas pendidikan tinggi itu sendiri.
Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menerapkan mekanisme evaluasi yang objektif serta memperkuat pengawasan terhadap pelayanan akademik dosen. Sebagai implementasi nyata amanat UUD 1945, UU Sistem Pendidikan, dan UU Guru dan Dosen, penghargaan terhadap waktu mahasiswa harus dipandang sebagai bagian dari profesionalisme dosen. Sikap tanggung jawab dan integritas para pendidik merupakan cerminan pendidikan bermutu. Dengan demikian, untuk menciptakan suasana pendidikan yang menghargai martabat setiap peserta didik, memperlakukan mereka secara adil, serta mendukung perkembangan peserta didik secara optimal, diperlukan kesadaran dari pendidik, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial.
Singkatnya, keadilan social merupakan prinsip dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap individu. Sebagai tenaga pendidikan profesional, dosen memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan akademik secara adil, disiplin, dan berkomitmen. Sementara itu, untuk memastikan pelayanan akademik berjalan dengan baik, perguruan tinggi perlu melakukan tindakan untuk memperkuat pengawasan, menerapkan evaluasi kinerja secara objektif, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif.
