Selamat Ulang Tahun Prabowo!
Disusun oleh Departemen Kajian Strategis BEM FISIP Unpad 2025
74 tahun Prabowo hidup, inilah daftar catatan kelamnya!
- Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997–1998
Kasus paling menonjol adalah penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang runtuhnya rezim Soeharto. Komnas HAM, KontraS, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa 23 aktivis diculik, 9 di antaranya kemudian dibebaskan, sementara 13 lainnya masih hilang hingga kini.
Sebagai komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) saat itu, Prabowo disebut memiliki tanggung jawab langsung dalam operasi tersebut. Tim Mawar, satuan kecil di bawah kendali Kopassus, terbukti terlibat dalam operasi penculikan. Walau Prabowo tidak pernah diadili di pengadilan HAM, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI pada 1998 menyatakan bahwa ia bersalah secara etik dan disiplin, sehingga diberhentikan dari dinas militer.
2. Dugaan Pelanggaran HAM di Timor Timur
Selama masa jabatannya di Timor Timur (sebelum kemerdekaan Timor Leste), Prabowo juga dikaitkan dengan operasi militer yang menimbulkan banyak korban sipil. Amnesty International dan Human Rights Watch mendokumentasikan sejumlah kekerasan sistematis oleh aparat militer Indonesia, termasuk pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan.
Meskipun tidak ada bukti hukum yang mengikat secara individual terhadap Prabowo, banyak kesaksian dari mantan tentara dan warga sipil yang menempatkannya dalam posisi tanggung jawab komando atas operasi yang kejam di wilayah tersebut.
3. Kekerasan di Aceh dan Papua
Beberapa laporan juga menyinggung keterlibatan Prabowo dalam operasi militer di Aceh dan Papua pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Kedua daerah tersebut dikenal sebagai wilayah dengan sejarah panjang kekerasan negara terhadap warga sipil. Laporan dari lembaga HAM mencatat pola yang berulang: penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan di luar proses hukum. Aktivis HAM berpendapat bahwa Prabowo merupakan bagian dari sistem militer yang mempertahankan pendekatan represif terhadap kelompok separatis dan masyarakat sipil.
4. Dugaan Upaya Kudeta Pasca-Soeharto
Pada Mei 1998, menjelang kejatuhan Soeharto, Prabowo dituduh mencoba mengambil alih kekuasaan dengan cara tidak konstitusional. Ia dilaporkan memerintahkan pasukan bersenjata ke sekitar istana presiden tanpa izin Panglima ABRI. Insiden ini memperkuat kesan bahwa ia berambisi besar secara politik dan bersedia menggunakan kekuatan militer untuk mencapainya. DKP kemudian menilai tindakannya melanggar tata komando militer dan mencerminkan pelanggaran serius terhadap disiplin prajurit.
5. Impunitas dan Tidak Adanya Pertanggungjawaban Hukum
Hingga kini, tidak ada proses hukum yang menjerat Prabowo secara formal. Bagi aktivis HAM, hal ini menjadi simbol dari impunitas militer di Indonesia. Keputusan politik untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan dianggap sebagai bentuk kompromi antara kekuasaan dan keadilan. Situasi ini memperlihatkan lemahnya supremasi hukum dan dominasi militerisme dalam transisi demokrasi Indonesia.
Get BEM FISIP UNPAD’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Impunitas yang menyelimuti Prabowo tidak bisa dilepaskan dari struktur relasi sipil–militer Indonesia yang belum sepenuhnya demokratis. Teori relasi sipil–militer (Huntington, 1957; Janowitz, 1960) menekankan pentingnya kontrol sipil atas militer. Namun, warisan dwifungsi ABRI menjadikan militer tetap memiliki otonomi politik yang kuat bahkan setelah reformasi 1998.
Kegagalan untuk menegakkan prinsip civilian supremacy membuat pelaku pelanggaran HAM dari unsur militer sulit disentuh hukum. Dalam konteks ini, impunitas Prabowo bukan sekadar persoalan individu, tetapi cerminan dari kompromi politik antara elite sipil dan militer yang mempertahankan status quo. Selama relasi ini tidak berubah, keadilan bagi korban pelanggaran HAM akan terus tertunda.
Referensi
Bantuan Hukum Indonesia. (2014). Jaksa Agung diminta untuk segera memanggil Prabowo dan Kivlan terkait penculikan aktivis 98. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/jaksa-agung-diminta-untuk-segera-memanggil-prabowo-dan-kivlan-zein-terkait-penculikan-aktivis-98/
Bantuan Hukum Indonesia. (2014). Negara harus tuntaskan kasus penghilangan paksa 1997/1998. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/negara-harus-tuntaskan-kasus-penghilangan-paksa-1997-1998/
Bantuan Hukum Indonesia. (2014). Melawan lupa: Ungkap kasus penculikan 1997/1998. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/melawan-lupa-ungkap-kasus-penculikan-19971998/
Dewan Kehormatan Perwira. (1998). Keputusan KEP/03/VIII/1998/DKP tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas militer. Museum Omah Munir. https://museumomahmunir.kontras.org/wp-content/uploads/2024/01/KEPUTUSAN-DKP-21-AGUSTUS-98.pdf/
Historia. (2024). Kata DKP Prabowo bersalah. Historia.id.
https://www.historia.id/article/kata-dkp-prabowo-bersalah-6kjba
Rufaidah, Fuad, Anindita. (2024) KONTROVERSI KETERLIBATAN PRABOWO SUBIANTO DALAM KASUS PELANGGARAN HAM PADA DEBAT CAPRES 2024 PERSPEKTIF MEDIA SOSIAL. Juris Humanity. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.27
Hoirunnisa. (2025) Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Penculikan Aktivis Reformasi 1998 Ditulis Lengkap?. KBR. https://kbr.id/articles/ragam/penulisan-ulang-sejarah-indonesia-penculikan-aktivis-reformasi-1998-ditulis-lengkap-/
Fallahnda, B. (2024) Isi Surat Pemberhentian Prabowo Subianto dari Militer pada 1998. Tirto. https://tirto.id/isi-surat-pemberhentian-prabowo-subianto-dari-militer-pada-1998-gWn9/
Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9wx3
Janowitz, M. (1960). The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. Free Press.
