Mendiskusikan Pancasila
Akhir bulan nanti, sebuah peristiwa 60 tahun silam akan kembali menjadi bincangan. Seakan menjadi ritual diskusi tahunan. Sebuah peristiwa yang dianggap makar terhadap dasar negara kita, Pancasila.
Tulisan Jum’at pagi ini tidak untuk membincang peristiwa tersebut. Tulisan ini lebih kepada mendiskusikan Pancasila itu sendiri. Dan pantikan dari Rocky Gerung yang memercikkan api literasi yang mendasarinya.
Saya sepenuhnya mengutip utuh bagian dari tulisan atau naskah aslinya. Pemaragrafan ulang ditempuh untuk menghindari paragraf yang terlalu panjang agar nyaman saat dibaca di gawai.
Dalam Pancasila: Ide Penuntun, Bukan Pengatur, Rocky Gerung menulis:
Dari aspek asal-usul Pancasila, juga kontroversi dapat berlanjut: Apakah sila-sila itu memang asli berasal dari bumi Indonesia? Bahkan istilah “digali dari bumi Indonesia”, telah diterima sebagai standar penjelasan genealogi Pancasila.
Bila dujikan ke dalam arkeologi dan antropologi negeri ini, apakah konsep “rakyat” dalam sila ke-4 merupakan interpretasi eksepsional dari konsep yang sama dalam tradisi pemikiran demokrasi? Atau apakah sila ke-5, “keadilan sosial” itu berkorelasi dengan ide sosialisme Marxis yang memang dipahami secara cukup mendalam oleh Sukarno?
Demikian halnya konsep “nasionalisme” dalam sila ke-3, apakah “persatuan” itu mengacu pada pikiran-pikiran teori “kontrak sosial” dalam filsafat politik Barat, atau adakah sumber-sumber arkeologi lain yang asli nusantara selain sistem persatuan kerajaan di Jawa, misalnya.
Pun konsep “kemanusiaan” dalam sila ke-2, apakah itu dapat disandingkan dengan konsep “humanisme” dalam sejarah transisi dari sistem teokrasi Eropa, menuju era Pencerahan yang membebaskan otonomi manusia dari kungkungan doktrinasi teologis, dengan konsekwensi pandangan ateistik juga termasuk dalam konsep “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Tentu pada sila-1 lah kontroversi timbul paling politis dalam sejarah pembicaraan tentang Pancasila. Terutama karena endapan memori kolektif kita tentang “Piagam Jakarta” yang dipandang menjiwai Pancasila. Pada setiap momen politik strtategis, soal ini berulang muncul menjadi penanda kuatnya politik identitas dalam kultur politik kita.
Tetapi sesungguhnya ada soal yang lebih epistemik dalam rumusan sila ke-1 itu: Apakah konsep “Ketuhanan” mendalilkan monoteisme dalam pengertian “Yang Maha Esa”, atau didalamnya termasuk kultur keagamaan yang politeistik, ateistik dan mistisistik yang memang berakar dalam “kearifan lokal” nusantara. Dalam problem itu juga diperlihatkan bahwa agama-agama yang dominan berumat hari ini, justru tidak berasal dari “bumi nusantara”.
Bila hak atas keyakinan, sebagai hak asasi manusia, diujikan ke dalam problem ini, maka pembicaraan tentang Pancasila menjadi jauh dari final.
Tentu saja tulisan yang dimuat di majalah Prisma edisi Juni 2018 (hal 40–48) ini sangat menarik untuk dicermati.
Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno di muka Majelis Umum PBB ke-15 pada 30 September 1960 menyampaikan sebuah pidato yang berjudul To Build the World Anew (Membangun Dunia Kembali).
Di dalamnya antara lain Bung Karno menegaskan:
Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Sejarah Indonesia kami sendiri memperlihatkannya dengan jelas dan demikian pula halnya dengan sejarah seluruh dunia.
“Sesuatu” itu kami namakan “Pancasila”. Ya, Pancasila atau Lima Sendi Negara kami. Lima sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis ataupun Declaration of Independence. Memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu mungkin sudah ada sejak berabad-abad, telah terkandung dalam bangsa kami.
Dan memang tidak mengherankan bahwa paham-paham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional.
Jadi, berbicara tentang Pancasila di hadapan tuan-tuan, saya mengemukakan intisari dari peradaban kami selama 2.000 tahun.
Apakah Lima Sendi itu? Ia sangat sederhana: pertama; Ketuhanan yang Maha Esa, kedua; Nasionalisme, ketiga; Internasionalisme, keempat; Demokrasi, kelima; Keadilan Sosial.
Pandangan kritis Rocky Gerung melontarkan semangat diskusi yang panas saat berpandangan bahwa Pancasila tidak untuk didudukkan sebagai ideologi negara yang mengatur, melainkan sebagai ide yang menuntun.
Get Dodi Kurniawan’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Di bagian penutup tulisannya, Rocky menyatakan:
Dalam diskursus kritik, kebenaran adalah ampas dari perspektif. Seketika perspektif berubah, kebenaran segera menjadi barang bekas. Jadi, tidak ada sebetulnya persaingan kebenaran, karena perspektif selalu ada dalam kondisi semiotis.
Pertengkaran tentang kebenaran hanyalah ekspresi dari penyesalan terhadap kondisi falibilis dari politik. Tetapi begitulah hakekat kemajemukan dalam demokrasi, ia dibuat justru untuk menampung potensi falibilis manusia.
Bagaimana mempertahankan status Pancasila sebagai “kesepakatan dasar” dari suatu masyarakat majemuk?
Dari awal saya memakai tesis ini untuk menghindari konsekwensi absolutisasi konsep “ideologi negara”. Bernegara membutuhkan “kesepakatan dasar”.
Formilnya, itu adalah “konstitusi” (dalam arti luas, juga termasuk konvensikonvensi ketatanegaraan). Tapi lebih dari itu, diperlukan semen sosial untuk merekatkan kehangatan pergaulan antar warganegara. Suatu “etika publik” harus diberlakukan agar transaksi politik dalam proses bernegara dapat tumbuh dalam suasana “sekuler”, yaitu suasana yang tanpa obsesi eskatologis.
Saya menyebutnya sebagai “etika publik”, dalam arti prinsip yang dihasilkan melalui transaksi argumen, dan bukan mengikuti tutorisasi politik yang doktrinal. Tentu dalil agama dapat juga mengisi diskursus sekuler etika publik dengan cara mentransliterasikan dalil-dalil teologisnya ke dalam proposisi-proposisi sosiologis agar ia dapat diargumentasikan secara majemuk.
Konsep “adil dan sejahtera” dalam wilayah teologis misalnya harus dapat ditranslasikan ke dalam model keadilan empirik, dan diargumentasikan secara rasional agar tak berhenti sebagai postulat moral yang ahistoris. Pun seluruh obsesi teologis adalah sah sebagai pengalaman nyata warganega, dan karena itu ia menuntut pengakuan negara.
Tetapi justru karena itu, harus diterima pengandaian rasional bahwa ruang demokrasi tak boleh dihuni secara menetap oleh suatu “comprehensive doctrine”, termasuk bila Pancasila beralih menjadi juga “comprehensive doctrine”, yaitu sistem ideologi yang berambisi mengatur semua soal sosiologis dengan ketentuan-ketentuan teologis yang absolut.
Kesepakatan dasar bernegara tentu diperlukan, tapi bukan untuk menghalangi ekspresi pikiran politik warganegara. Kesepakatan dasar itu menjamin tertib sosial secara etis, tapi bukan secara hukum.
Artinya, kedudukan Pancasila sebagai “dasar negara”, maksimal dimaksudkan sebagai penanda bagi relasi etis antar warganegara. Kematangan berdemokrasi tak memerlukan terlalu banyak aturan hukum. Justru bila terdapat banyak aturan, maka pergaulan warganegara menjadi terlalu teknis.
Kehangatan bernegara harus diselenggarakan dalam kultur kemajemukan pandangan hidup warganegara. Itu artinya harus diaktifkan suatu etika sekuler yang memungkinkan percakapan (dan bahkan perselisihan pendapat) tumbuh dalam ruang publik yang deliberatif.
Hukum menjamin pemenuhan hak dan pemulihan ketertiban, tetapi bernegara mengandaikan kemampuan etis warganegara untuk hidup dalam perbedaan.
Menjadi tugas negara untuk mengaktifkan percakapan etis warganegara, tanpa mengarahkan pilihan hidup masing-masing, karena demokrasi hanya mampu menyediakan “ruang hidup bersama”, sambil meghormati “tujuan hidup masingmasing”.
Pancasila harus dipahami dalam paradigma itu. Menyebut Pancasila sebagai “ideologi negara”, harus dipahami sebagai sekedar “ide penuntun” dan bukan sebagai “ide pengatur”. Sebagai ide penuntun, ia tak boleh menentukan pilihan orientasi politik dan semua preferensi hidup individu.
Pancasila memang tak boleh difinalkan agar ia tak berubah menjadi doktrin.
Pancasila lahir dari nilai-nilai universal. Sama halnya dengan nama Indonesia sendiri yang tidak lahir dari salah satu bahasa di Nusantara ini.
Mendiskusikan Pancasila hakikatnya sama dengan meneguhkan identitas Indonesia sembari mengakui identitas entitas lainnya secara setara dan bermartabat. Dengan semangat mulia ini, saya sangat bangga memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. (*)
