Politik, Anggaran, dan Harapan Pendidikan
Etika politik: kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama
Politik pada dasarnya adalah soal kesepakatan. Kita hidup bersama, maka kita membutuhkan aturan bersama, tujuan bersama, dan komitmen bersama. Etika politik adalah sebuah kesadaran bahwa setiap kebijakan publik seharusnya lahir dari kepentingan bersama, bukan hanya segelintir orang (Riyanto, 2011). Pendidikan adalah salah satu wujud nyata dari etika politik itu. Sebab, siapa yang mendapat akses pendidikan akan menentukan siapa yang kelak punya kuasa, siapa yang akan memimpin, dan siapa yang tetap tertinggal di belakang.
Pendidikan era kolonial: politik etis dan paradoksnya
Di era kolonial Belanda, Pendidikan memang tidak pernah dirancang untuk semua orang. Politik Etis, yang diperkenalkan pada awal abad ke-20, menjanjikan balas budi kepada rakyat jajahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, akses pendidikan hanya diberikan kepada kaum priyayi dan bangsawan, pengusaha kaya. Mereka dididik bukan untuk membebaskan bangsanya, melainkan untuk menjadi administrator yang patuh pada pemerintah kolonial.
Namun sejarah tidak selalu berpihak pada penguasa. Para pelajar tersebut justru berubah menjadi penggerak perlawanan. Mereka memahami penderitaan rakyatnya sendiri dan merasa terpanggil. Soetomo dan rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo di STOVIA. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya lahir dari ruang kelas yang awalnya dimaksudkan untuk menjinakkan. Alih-alih jinak, pendidikan justru menyalakan api kesadaran. Mengapa mereka berbalik melawan? Karena mereka tidak hanya dididik dengan ilmu pasti, tetapi juga dilatih untuk adil sejak dalam pikiran. Bagaimana mungkin saat saudara sebangsa mereka tertindas, sementara mereka diminta menjadi perpanjangan tangan penindasan?
Anggaran pendidikan: amanat konstitusi dan ujian politik
Konstitusi kita dalam UUD 1945 secara tegas menyebutkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan amanat konstitusional jelas mengalokasikan minimal 20% dari APBN bagi pendidikan. Angka ini sering kita dengar, tetapi pertanyaan mendasarnya: bagaimana alokasi dan distribusinya?
Kenyataannya, sebagian besar anggaran dinikmati oleh sekolah-sekolah kedinasan atau institusi tertentu yang hanya bisa diakses segelintir orang. Gaji guru dan dosen yang masih saja lebih kecil dari anggota DPR. Di sini kita belajar bahwa politik anggaran bukan sekadar hitung-hitungan nominal, tetapi soal siapa yang benar-benar mendapat manfaat. Dalam analisis yang sangat mudah dipahami pada unggahan Instagram Dewi Meisari dan Okki Sutanto berpendapat bahwa anggaran pendidikan yang tak mendidik.
Get Endo Perdana’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Amartya Sen, ekonom peraih Nobel, menyatakan bahwa pembangunan adalah memberikan ruang bagi kebebasan (development as freedom) (Sen, 1999). Pendidikan, dalam kerangka ini, bukan sekadar mencetak manusia siap kerja atau birokrat siap pakai. Pendidikan adalah jalan untuk memperluas pilihan hidup manusia. Memberikan akses yang lebih luas berarti membuka pintu kebebasan yang lebih besar bagi setiap warga negara.
Penutup: pendidikan sebagai harapan peradaban
Anggaran pendidikan bukanlah beban APBN, melainkan harapan. Harapan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang kelas sosial, punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan mewujudkannya. Harapan bahwa guru dan dosen tidak lagi diperlakukan sebagai tenaga murah, melainkan sebagai penggerak peradaban sekaligus pekerja intelektual. Harapan bahwa bangsa ini tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kemajuan akal budi.
Pertanyaannya, peradaban seperti apa yang ingin kita capai jika kita enggan memupuk harapan melalui pendidikan? Apakah kita puas dengan peradaban yang timpang, yang berganti-ganti jargon tanpa ada kesinambungan? Atau kita berani membangun peradaban yang lebih adil, di mana pendidikan menjadi hak dan pondasi pembangunan?
Pada akhirnya, etika politik menuntut kita jujur pada kesepakatan bersama. Jika benar tujuan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sisipan. Sebab, tanpa pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, semua cita-cita tentang demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan hanyalah retorika tanpa makna.
Referensi:
E. Armada Riyanto. (2011). Berfilsafat Politik. PT Kanisius.
Sen, A. K. (1999). Development as freedom. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/development-as-freedom-9780198297581?lang=en&cc=no
https://www.instagram.com/p/DOVpMsykrBs/?img_index=12&igsh=bjhmbGZjbTNpaGh6
