Kesempatan tersedia, tetapi syarat dan ketentuan?: Syarat Kapal 50.000 dan Kepastian bagi Investor Asing dalam Pelayaran Indonesia
Source : website Humi (https://humi.co.id/oil-and-petrochemical-transportation-services/)
Ditulis oleh Fathya Rizky Rania di bawah supervisi mentor magang, Bapak Yudha Afrizal dan Ibu Febriani R., Departemen Legal & Insurance, PT PCS Internasional.
ABSTRAK
UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menaikkan syarat kapal bagi perusahaan patungan dengan partisipasi asing dari 5.000 GT menjadi 50.000 GT per kapal, sebagai penguatan asas cabotage. Artikel ini menganalisis dua persoalan. Pertama, apakah syarat kepemilikan dan pengoperasian kapal paling sedikit 50.000 GT memiliki dasar hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kedua, apakah syarat tersebut proporsional dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum serta legitimate expectation dalam penanaman modal asing.
Dengan metode yuridis normatif, artikel ini berpendapat bahwa syarat tersebut secara formal berdasar kewenangan dan tidak secara otomatis bertentangan dengan UU Penanaman Modal. Namun, kenaikan ambang sepuluh kali lipat, perlindungan terbatas bagi perusahaan patungan lama (joint venture), dan kewajiban mayoritas saham Indonesia dapat mengurangi prediktabilitas dan menambah beban masuk investor. Diperlukan evaluasi berbasis data, masa transisi memadai, dan persyaratan yang berjenjang serta proporsional.
PENDAHULUAN
Bagi investor asing, rezim hukum pelayaran Indonesia menawarkan peluang sekaligus hambatan. Pintu investasi tidak sepenuhnya tertutup, tetapi syaratnya jauh lebih berat setelah UU 66/2024. Pasal 29 ayat (2) UU 17/2008 sebelumnya mensyaratkan satu kapal berbendera Indonesia berukuran GT 5.000 bagi perusahaan patungan dengan pihak asing; kini ambangnya GT 50.000 per kapal, naik sepuluh kali lipat.
Perubahan ini berkaitan dengan asas cabotage, yaitu kebijakan yang memprioritaskan kapal berbendera Indonesia dan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dalam angkutan laut dalam negeri. Naskah akademik mengaitkannya dengan penguatan kedaulatan pelayaran, peningkatan kepemilikan kapal nasional, serta pencegahan skema nominee. Bagi investor, ini berarti kebutuhan modal yang jauh lebih besar.
Artikel ini membahas dua pertanyaan. Pertama, apakah syarat kapal 50.000 GT dapat dibenarkan berdasarkan UU Penanaman Modal. Kedua, apakah syarat itu memenuhi prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan legitimate expectation.
KERANGKA HUKUM
Penanaman modal dalam bidang usaha bersyarat
Pasal 12 UU Penanaman Modal menganut prinsip bahwa semua bidang usaha terbuka, kecuali yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan, sehingga negara dapat menetapkan persyaratan demi kepentingan nasional. Akan tetapi, kewenangan itu tidak tanpa batas: persyaratan harus bertujuan sah, jelas, konsisten, dan berhubungan dengan tujuan pengaturan.
UU Penanaman Modal adalah kerangka umum dan UU Pelayaran pengaturan sektoral, sehingga keduanya dibaca harmonis. UU Penanaman Modal tidak menetapkan ukuran kapal, tetapi memberi ruang bagi persyaratan sektoral yang sejalan dengannya.
comparizon UU 17/2008 and UU 66/2024 in English
ANALISIS
Keabsahan Formal
Secara formal, syarat 50.000 GT berdasar hukum karena ditetapkan melalui undang-undang, dan pembentuk undang-undang berwenang mengatur sektor yang menyangkut kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional. UU 66/2024 pun tidak menutup akses investasi asing. Isunya bukan apakah negara boleh mengatur sektor pelayaran, melainkan apakah persyaratan tersebut wajar dan proporsional. Syarat ini tidak membedakan negara asal, tetapi tetap dapat terlalu berat bagi kelompok pelaku usaha tertentu.
Proporsionalitas
Penguatan armada nasional adalah tujuan yang sah. Naskah akademik menyebut asas cabotage telah meningkatkan kepemilikan kapal nasional, tetapi penguasaannya belum memadai karena persoalan permodalan, teknologi, dukungan perbankan, dan praktik nominee. Persoalannya terletak pada hubungan tujuan dan instrumen: kapal lebih besar belum tentu memperkuat armada nasional. Perlu ditunjukkan mengapa angka 50.000 GT dipilih, mengapa diterapkan seragam, dan mengapa alternatif yang lebih ringan tidak dianggap memadai.
Kepastian hukum dan ekspektasi wajar
Kepastian hukum tidak berarti peraturan tidak boleh diubah, tetapi perubahan harus dapat diprediksi dan tidak mengabaikan investor yang telah berkomitmen. Dalam hukum investasi internasional, legitimate expectation pada umumnya tidak dipahami sebagai hak investor untuk mempertahankan seluruh peraturan selamanya; ekspektasi harus wajar dan dinilai bersama hak negara mengatur. Ada tiga faktor:
· Ambang batas meningkat sepuluh kali lipat, sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan, proyeksi pendapatan, dan kelayakan komersial perusahaan patungan.
Get Fafaw Writings’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
· Masa transisi satu tahun penting, tetapi belum tentu cukup untuk memperoleh pembiayaan dan membangun kapal.
· Klausul kakek (grandfather clause) bagi perusahaan patungan lama tidak mutlak: perlindungan dapat hilang bila akta, pemegang saham, atau kapal berubah.
Beban modal dan kendali investor
Sebagai ilustrasi, Performance Shipping melaporkan harga kontrak kapal tanker LR2 Aframax baru (sekitar 114.000 DWT) USD64,85 juta, dengan pembiayaan bareboat sekitar USD45,39 juta. Meski DWT dan GT tidak setara, angka ini menunjukkan besarnya modal yang dibutuhkan.
Beban makin kompleks karena badan usaha Indonesia wajib memegang saham mayoritas, sehingga investor asing dapat menanggung sebagian besar modal atau teknologi, tetapi tetap minoritas dalam keputusan korporasi. Ini tidak otomatis melanggar hukum, namun perjanjian pemegang saham perlu mengatur rinci:
· komposisi direksi dan dewan komisaris, serta reserved matters;
· pembelian dan penjualan kapal, pendanaan tambahan, serta dividen;
· pengalihan saham, perlindungan dilusi, dan mekanisme keluar.
Syarat kapal yang tinggi dan mayoritas saham Indonesia menciptakan beban ganda: beban masuk besar dan kendali korporasi terbatas.
REKOMENDASI
· Menerapkan persyaratan secara berjenjang menurut jenis kegiatan, kapal, muatan, wilayah operasi, dan kepentingan strategis, bukan satu ambang untuk semua.
· Melindungi perusahaan patungan lama, sambil memungkinkan restrukturisasi, penggantian kapal, dan perubahan pemegang saham.
· Menerbitkan pedoman teknis (cakupan perusahaan patungan, penghitungan GT, hubungan Pasal 29 ayat (2), 158A, 346A, 347A) dan lakukan evaluasi berbasis data.
KESIMPULAN
UU 66/2024 secara formal berdasar hukum yang memadai, tetapi keabsahan formal tidak otomatis menjawab persoalan proporsionalitas dan kepastian hukum. Kenaikan ambang dari 5.000 GT menjadi 50.000 GT merupakan perubahan yang sangat besar; bersama mayoritas saham Indonesia dan klausul kakek/Grandfather Clause yang terbatas, investor menanggung beban modal lebih besar dengan kendali lebih terbatas. UU 66/2024 belum tentu melanggar prinsip penanaman modal, tetapi desainnya berpotensi bermasalah dari sisi proporsionalitas dan prediktabilitas.
Solusinya bukan mencabut kebijakan, melainkan menyempurnakan desainnya. Pertama, jadikan ambang 50.000 GT persyaratan berjenjang menurut jenis kapal, muatan, dan wilayah operasi, dengan tahapan yang realistis. Kedua, beri perusahaan patungan lama masa penyesuaian dan ruang restrukturisasi. Ketiga, terbitkan pedoman teknis dan evaluasi berbasis data, sementara investor menutup kerentanan kendalinya lewat perjanjian pemegang saham yang rinci.
Pesan utamanya jelas: Indonesia berhak dan perlu menjaga cabotage serta kedaulatan pelayaran, tetapi instrumennya harus disusun agar pintu investasi tidak berubah menjadi tiket mahal yang secara praktis hanya dapat dilalui investor bermodal sangat besar.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan perundang-undangan
· Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
· Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
· Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Materi dan Literatur
Cesaria, B. (2025). General Rules: Investment Protection in International Law [Materials week II]. Mata kuliah Hukum Investasi, Universitas Presiden.
