Pencarian Jati Diri Pasca Perang
Peradaban selalu berubah. Manusia purba yang hidup solid berkelompok akan terpecah dan akhirnya punah. Kerajaan-kerajaan megah, dengan istana berlapis emas dan bala tentara gagah, akhirnya akan runtuh dikalahkan, kadang oleh kerajaan lain, kadang oleh saudara sendiri. Negara-negara yang dibangun susah payah akhirnya hancur dan terpecah belah, entah karena politik, entah karena perang.
Peperangan menjadi tonggak bersejarah bagi peradaban bangsa-bangsa. Kesempatan bangsa-bangsa kalah untuk mengejutkan, momen genting bagi negara-negara berkuasa; mau berubah atau ikut punah.
Setelah perang dunia ke-2, negara-negara islam mengalami transformasi yang signifikan. Sistem khilafah runtuh, kolonialisme usai, negara-negara islam yang baru merdeka berusaha mencari jati diri dengan mencari bentuk konstitusi yang paling cocok dengan mereka, dengan nilai-nilai islam.
Perang Dunia: Korban Jiwa dan Terputusnya Pengetahuan
Perang dunia ke-2 meninggalkan korban lebih dari 70 juta jiwa, dengan korban terbanyak berasal dari negara-negara jajahan yang mayoritas penduduknya muslim, disisi lain, konsekuensi lain sering dilupakan, yakni penghapusan massal pengetahuan akan hukum dan ketatanegaraan islam.
Para ulama, ahli hukum, dan politisi muslim banyak yang diasingkan atau terbunuh di medan perang. Alhasil, muncul jurang keilmuan yang begitu lebar.
Hal ini mengakibatkan rumitnya negara-negara muslim yang ingin membangun ulang negara mereka. Mereka butuh alternatif ringkas dan cepat guna segera menjalankan pemerintahan.
Disinilah usaha politik berperan. Para pejuang kemerdekaan, pemikir, dan negarawan mengambil jalan tengah, dengan mengadopsi sistem milik bangsa Eropa, sambil tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai keislaman mereka. Ikhtiar ini disebut dengan Konstitusionalisme Islam, gabungan antara nilai-nilai islam, seperti keadilan dan musyawarah, dengan prinsip kenegaraan modern, seperti demokrasi dan hak asasi manusia.
Sistem yang Beragam, Strategi yang Berbeda
Dari ikhtiar tersebut, disusunlah sebuah model pemerintahan di negara-negara islam modern. Model pemerintahan di masing-masing negara berbeda. Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan fenomena keberagaman ini.
Pertama, tidak adanya aturan spesifik soal konstitusionalisme dalam ajaran Islam. Kedua, sistem khilafah yang cenderung absolut dan sentralistik. Ketiga, berkembanganya tradisi rule of law di masing-masing negara. Dan terakhir, pengaruh demokrasi Barat melalui ekspansi dan kolonialisme yang berbeda-beda.
Hal-hal tadi memicu keragaman negara-negara muslim dalam mengadopsi sistem pemerintahan. Sebagian negara mempertahankan sistem Monarki (seperti Arab Saudi, Maroko, dan Yordania), sebagian memilih sistem republik (Indonesia, Mesir, Tunisia, Pakistan), sebagian yang lain menggabungkan keduanya dalam sistem federal (Malaysia).
Keragaman bentuk ini juga memicu strategi politik yang beragam pula di tiap negara. Pasca Arab Spring, peneliti menemukan setidaknya ada 3 pola politik yang berbeda dalam proses pembentukan konstitusi.
Di Tunisia, Partai Ennahda menggunakan cara kompromi. Citra islam yang moderat yang ditampilkan berhasil menarik perhatian mayoritas masyarakat muslim, ditambah dengan kaderisasi yang kuat dan sekaligus memanfaatkan kelemahan partai-partai sekuler, Ennahda berhasil membawa transisi politik yang lancar.
Get Gibran Aulia’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Di Mesir, Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) yang dimotori oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, melakukan politik konfrontasi untuk meraih kekuasaan. Mereka melawan militer dan aktivis sekuler, yang berakibat penyusunan konstitusi secara terburu-buru dan eksklusif, dan berujung pada kudeta militer.
Lain cerita dengan Turki, setelah berhasil memenangkan elektoral, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) melakukan strategi hegemoni, mereka berusaha mengontrol penuh birokrasi dengan menunda-nunda pembuatan konstitusi baru hingga memastikan pengaruh mereka sudah maksimal.
Strategi ini pada akhirnya tidak melahirkan konstitusi baru yang demokratis, melainkan meletakkan presiden sebagai puncak kekuasaan.
Posisi Indonesia
Dalam merumuskan bentuk konstitusi, Indonesia punya kondisi yang menarik. Prinsip-prinsip islam hidup berdampingan dengan nilai-nilai demokrasi yang plural. Dalam UUD 1945, nilai-nilai islam muncul secara eksplisit, tanpa memaksa islam sebagai dasar negara.
Peristiwa penting dalam sejarah konstitusi negara kita terjadi sepanjang tahun 1956 -1959 dalam debat-debat Konstituante. Fraksi-fraksi islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) bersatu memperjuangkan islam sebagai dasar negara dan syariah sebagai hukum konstitusi. Melawan fraksi nasionalis dan sekuler (PNI, PKI, Parkindo, dan PSI) yang ingin berpegang teguh pada Pancasila.
Upaya oleh fraksi-fraksi islam mengalam kegagalan, meski begitu, perjuangan ini berhasil menunjukkan jika islam bisa berjalan beriringan dengan Pancasila. Mohammad Natsir, melalui Mosi Integral, bahkan menegaskan bahwa Pancasila yang ditafsirkan secara islami tidaklah sekuler.
Tantangan Modern
Pembentukan pemerintahan dan penyusunan konstitusi oleh negara-negara islam adalah bentuk pencarian jati diri kenegaraan, yang terus diperjuangkan dan terus mengalami dinamika.
Di era modern, konstitusionalisme islam di berbagai negara dihadapkan dengan tantangan yang sama.
Ketegangan dengan HAM internasional lantaran tak ada kepastian mengenai sejauh mana hukum syariah mengimplementasikan HAM, diskriminasi gender dan posisi perempuan dalam islam, juga masih adanya sisa-sisa peninggalan kolonialisme dalam sistem hukum, adalah persoalan yang mesti dihadapi serius.
Dalam proses pencarian jati diri tersebut, mengembalikan bentuk kepada sistem khilafah, secara pragmatis tidak memungkinkan dalam waktu dekat. Memasukkan nilai-nilai keislaman ke dalam konstitusi, menggabungkannya dengan nilai-nilai modern-meski tidak mudah-adalah jalan yang paling masuk akal jika ingin terus membangun konstruksi negara yang berbasis agama.
Artikel ini adalah ikhtisar dari kajian dan diskusi ilmiah Ramadhan 1447 H “Majelis Rasan-Rasan” hari Rabu, 26 Februari 2026. Bertajuk “Politik Hukum Konstitusi Negara Islam Modern Pasca Perang Dunia Kedua” oleh Abdusyahid Naufal, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dan pengajar Hukum Tata Negara Universitas Terbuka
Riset terkait diterbitkan dalam bentuk artikel dengan judul yang sama.
Siaran ulang kajian bisa disaksikan melalui link dibawah ini. https://www.youtube.com/watch?v=-WISoj4-nCk
