Bagaimana uang APBD bocor!
Sesuai dengan judul di atas. Tulisan ini secara singkat dan semoga jelas ingin menjawab pertanyaan bagaimana uang APBD di banyak (kalau tidak mau dikatakan semua) daerah di Indonesa boros dan tidak tepat guna. Tentu ini pendapat saya sepihak. Soal itu kita bisa berdiskusi panjang luas dan lebar. Mungkin di malam hari sambil merenungi kenapa setiap hari kita selalu suka rebahan. Tapi sebelum diskusi itu, ijinkan saya menyampaikan beberapa fakta dan pendapat.
Untuk memulainya saya ingin mengungkapkan istilah-istilah dalam APBD yang akan digunakan dalam tulisan ini. Semisal: RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Sub-kegiatan, Rincian RKA, DPA. Saya gak perlu menjelaskan definisinya karena semua sudah punya google.
Mari saya mulai.
Pendapat saya: Uang APBD boros dan tidak tepat guna!
Saya mengukurnya secara sederhana menggunakan 3 elemen pendekatan dalam penyusunan APBD.
Air, Api, Udara dan Tanah. Oh salah, itu elemen kekuatan avatar!
Pertama dari elemen sub-kegiatan.
Sub-kegiatan ini istilah baru yang diperkenalkan di Permendagri 90/2019. Istilah sebelumnya adalah kegiatan. Sub-kegiatan ini diuji fungsi eksistensinya, apakah suatu sub-kegiatan tertentu dalam APBD perlu atau tidak. Sebagai contoh: Sub-kegiatan yang di dalamnya terdapat aktifitas sosialisasi peraturan perundangan yang baru, sosialisasi penginputan RKA, sosialisasi penginputan Renstra, pelatihan teknis aplikasi anggaran, pelatihan teknis aplikasi laporan keuangan, kajian/penelitian pengembangan pariwisata dan yang serupa lainnya.
Sub-kegiatan sosialisasi dan pelatihan sama sekali tidak perlu dianggarkan dalam APBD. Sangat inefisien. Ada peraturan baru ya tinggal buka browser, unduh dokumennya, baca dan pelajari sendiri. tidak paham? tanyakan ke kementerian terkait. Tidak perlu dianggarkan sosialisasi yang materinya bisa didapatkan dan dipelajari sendiri. Ya, ASN dituntut lebih aktif untuk self development. tidak bergantung pada program di APBD dalam mengembangkan diri dan belajar.
Ini sama kasusnya dengan pelatihan penggunaan aplikasi dan berbagai pelatihan teknis lain yang sebenarnya secara mandiri bisa dipelajari. Tinggal kemauan untuk upgrade sendiri. Ini beda dengan pelatihan atau sosialisasi yang pesertanya ditujukan kepada masyarakat. Yang sifatnya khusus seperti ini masih perlu, karena tidak semua masyarakat mempunyai akses yang sama atas suatu informasi dan memang perlu peran pemerintah sebagai pemicu pengerak perubahan di masyarakat.
Dengan menyeleksi/menyisir sub-kegiatan dalam APBD yang berpotensi inefisien anggaran atau pelaksanaan sub-kegiatannya mempunyai alternatif penyelesaian lain tanpa menggunakan uang APBD. Satu elemen potensi lubang kebocoran (ijin minjam istilahnya ya Pak) sudah ditutup rapat.
Selanjutnya yang kedua, dari elemen rincian RKA/DPA.
Elemen ini memuat rincian barang/jasa yang akan digunakan untuk melaksanakan sebuah sub-kegiatan sehingga tujuan dan target tercapai. Katakanlah melakukan aktifitas pelatihan budidaya tanaman hias kepada kelompok masyarakat. Apakah perlu tempat pelatihannya dilaksanakan di sebuah hotel? di luar kota? pesertanya diberikan tas? goodie bag? cetakan buku materi?
Untuk menguji perlu tidaknya barang/jasa dalam pelaksanaan sebuah aktifitas sub-kegiatan. Sebuah pertanyaan sederhana diajukan. Apakah aktifitas sub-kegiatan akan berjalan efektif tanpa adanya barang/jasa tertentu? jika jawabanya “ya” maka barang/jasa itu bisa dihapuskan dari rincian RKA.
Dari contoh di atas, apakah pelatihan berjalan efektif jika dilaksanakan bukan di hotel? tanpa goodie bag? tanpa cetakan buku materi? Jawabanya akan “ya”. Apakah pelatihan berjalan efektif tanpa pemateri? Jawabannya tentu “tidak” dan tujuan dari sebuah aktifitas tidak akan tercapai. Maka pemateri dalam sebuah sub-kegiatan dengan aktifitas pelatihan itu perlu ada dalam rincian RKA.
Get M.G. Adib’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Alternatifnya apa untuk barang/jasa yang dihilangkan. Tempat pelatihan di ruang pertemuan milik daerah setempat dilanjutkan ke kebun milik dinas terkait, goodie bag diganti dengan video kegiatan yang bisa dibuat oleh staf, cetakan buku materi bisa diganti dengan pdf/epub materi yang dikirim via aplikasi pesan singkat.
Penyisiran atas barang/jasa yang tidak perlu/masih perlu tetapi mempunyai alternatif lain yang sama-sama efektif sudah hilang. Sekarang rincian RKA hanya berisi barang/jasa yang penting dan sangat diperlukan. APBD Bersih dari lubang kebocoran di elemen rincian RKA.
Elemen ketiga ini adalah standar barang/jasa.
Pertanyaan dasar pada elemen ini, barang/jasa apa yang mempunyai spesifikasi sesuai untuk mencapai tujuan sub-kegiatan. Contoh: perlukah dalam pelatihan budidaya tanaman hias di sebuah kabupaten di sulawesi didatangkan ahli dari jakarta?
Atau perlukah untuk kebutuhan administrasi kantor membeli laptop dengan harga 30 juta? printer dengan harga 10juta? atau projector dengan harga 15 juta? Pertanyaan seperti ini harus diajukan untuk mengetahui apakah barang dengan spesifikasi tertentu perlu atu tidak! Jika tujuan dari aktifitas sub-kegiatan bisa dicapai dengan barang/jasa dengan harga lebih murah tentu akan menghemat uang APBD.
Ketiga elemen kebocoran uang APBD di atas mempunyai tingkat kesulitan sendiri2 dalam menambalnya. Jika saja ada satu daerah yang berani direview ketiga elemen di atas. Saya bersedia memberikan rekomendasi rasional dan terukur untuk perbaikannya tanpa perlu dibayar!
Bagaimana dengan mark-up harga? ini soal yang sering dan masih terjadi dalam APBD. Itulah alasan penyusunan standar harga barang/jasa dalam suatu daerah harus hati-hati dan dengan prosedur yang jelas untuk meminimalisir kecurangan itu.
Dari pendekatan di atas. Sebenarnya ada beberapa komponen (Rincian RKA) dalam penyusunan APBD yang sudah diatur. Sebagai contoh standar perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Perpres 33 tahun 2020. Semua daerah wajib mengikuti standar ini dalam APBDnya. Ini menarik untuk dikaji bersama. Seperti di standar penginapan yang menurut pendapat saya sangat mahal dan mevvah. Walaupun standar ini sebenarnya adalah batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam anggaran maupun dipelaksanaan DPA, tetap saja dengan adanya standar yang mahal akan menimbulkan asumsi para penyelenggara pemerintahan di daerah bahwa boleh boros2 dengan uang APBD. Selain itu, juga sangat mungkin banyak SILPA di APBD hanya dari komponen perjalanan dinas saja. Yang akan mengurangi efektitas tujuan uang untuk pembangunan daerah.
Seandainya (mimpi saya), biaya penginapan untuk KDH/WKDH/Ketua DPRD/Es I dibatasi saja maksimal 1,5/2 Juta di semua provinsi di Indonesia akan tetap mendapatkan hotel berbintang yang bagus dan layak untuk pimpinan daerah. Anggota DPRD/Es II dengan 800ribu orang/hari. Eselon III/IV dan Golongan I,II,III dan IV dengan 400Ribu orang/hari. Coba berapa banyak efisiensi anggaran yang akan didapatkan? saya belum pernah menghitung sih karena belum tahu berapa rata-rata anggaran penginapan perjalanan dinas dalam satu tahun untuk satu daerah.
Pagu anggarannya bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah, masjid, gereja, rumah sakit, panti dan infrastruktur lain yang berdampak langsung untuk kesejahteraan sosial masyarakat.
Kembali lagi ke cetakan buku, saya pikir gak perlu juga dokumen2 rutin pemerintahan di gandakan banyak2. Contoh: dokumen DPA APBD gak perlu dicetak sejumlah OPD yang ada di daerah dan dibagikan satu-satu, kan semua data APBD sudah ada di aplikasi Kemendagri. Perlu dicetak mungkin 3–5 buah untuk keperluan adminsitrasi arsip tanda tangan basah. Sama halnya dengan dokumen naskah akademik/peraturan daerah/ peraturan kepala daerah dan dokumen lainnya. Hanya perlu di PDFkan dan diunggah di website Pemerintah. Selesai. Hemat dan semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Gak perlu ada dokumen tercetak di luar keperluan administrasi dan legalitas hukum.
Kemudian datang pertanyaan, kan lubang-lubang kebocorannya sudah jelas. Kenapa belum ada yang menerapkan?
Jangan salah, KDH Jakarta versi 2014–17 sudah menerapkan strategi tutup lubang itu. Hasilnya? APBD jauh lebih bersih dan keributan yang luar biasa!
Sampai di sini saja, tentu saya gak mampu bertindak lebih dari sekedar menuliskannya. Oh ya, tulisan ini jangan dianggap sebagai kritikan. Bagaimanapun tidak perlu ditakut2i saya ini sudah penakut!
Terima kasih sudah membaca!
