Lahir, Bekerja, Lalu Bayar Pajak
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Begitulah bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekaligus juga menjadi kalimat pembuka pada tulisan ini.
Setiap bulan, setiap lembar slip gaji atau laporan keuangan bulanan yang kita terima, ada satu angka yang selalu setia menyapa, ya angka itu yakni “potongan pajak”. Penghasilan yang didapat dari memeras keringat, sekian persen langsung lenyap sebelum sempat kita belikan makanan, kopi ataupun rokok (bagi perokok). Bahkan saat melangkah keluar rumah untuk sekadar membeli secangkir kopi atau mengisi bahan bakar, pajak kembali hadir menyisip dalam setiap transaksi. Situasi ini memicu pertanyaan yang cukup mengusik, “apakah manusia hari ini lahir dan membesar hanya untuk menjadi pilar pembayar pajak bagi negara?”.
Secara teknis, pajak adalah kesepakatan sosial. Memang benar, pajak itu fondasi yang menjalankan roda pemerintahan, membangun infrastruktur, dan membiayai fasilitas publik. Tanpa pajak, negara gak akan mampu berdiri. Namun, point yang kita keluhkan bukan kewajiban kita berkontribusi untuk membayar pajaknya, tapi ketika kontribusi yang dituntut tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup yang diterima, timbul rasa keterasingan atau yang sering disebut sebagai alienasi.
Hal ini membuat siklus hidup manusia menjadi terasa sangat mekanis.
Fase Awal, Dibesarkan dan dididik agar kelak menjadi sumber daya yang produktif.
Fase Produktif, Bekerja keras menyetor sebagian hasil usaha untuk kas negara.
Get Iqbalwibowolubis’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Fase Akhir, Pensiun dengan sisa tabungan yang tetap tak lepas dari objek pajak.
Ketika fasilitas publik seperti transportasi, jalan raya, dan layanan kesehatan masih jauh dari kata layak, wajar jika timbul skeptisisme adalam diri. Rakyat seolah diposisikan sebatas unit ekonomi yang terus diperas daya belinya, bukan warga negara yang dijamin kesejahteraannya. Pajak yang seharusnya menjadi instrumen redistribusi keadilan kerap dirasakan sebagai beban eksistensial.
Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, tulisan ini juga timbul setelah sedikit saya baca bagaimana Karl Marx memandang pajak sebagai bagian dari mekanisme eksploitasi dan dominasi kelas dalam sistem kapitalis. Karl Marx memandang pajak bukan sebagai instrumen yang netral atau bentuk kontribusi sukarela untuk kepentingan bersama.
Ironis emang, kita yang capek, tapi sebagian hasil keringat langsung disetor tanpa bisa kita tawar. Kalau fasilitas publiknya memadai dan hasilnya terasa langsung, mungkin masih ikhlas ya. Tapi pas liat jalanan masih rusak atau pelayanan publik masih semrawut, rasanya wajar banget kalo muncul pikiran, “Kita lahir ke dunia cuma buat jadi wajib pajak aja apa gimana?”.
Oh iya fyi, meski begitu saya tidak munafik, Secara personal, saya tentu merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, meski dampaknya masih sangat terbatas. Tapi kalau bicara soal keadilan publik, porsi kekurangannya jauh lebih besar.
Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa korupsi masih terjadi, anggaran sering gak tepat sasaran, dan fasilitas dasar masyarakat belum mumpuni. Menerima manfaat kecil bukan berarti kita harus bungkam atas ketimpangan yang ada.
Selama korupsi masih ada dan distribusi hasil pajak belum merata, skeptisisme publik akan selalu lebih dominan daripada dampak positif yang dirasakan.
Kesadaran ini bukan sekadar bentuk keengganan untuk berkontribusi, melainkan tuntutan akan akuntabilitas. Manusia gak lahir hanya untuk menjadi angka di laporan kas negara. Kita membayar pajak untuk membeli peradaban yang lebih baik, dan sudah menjadi hak warga negara untuk terus mempertanyakan ke mana arah setiap rupiah itu mengalir.
