Kaldavia: Sebuah Negeri Tanpa Jaksa
Sebuah eksperimen pikiran tentang hukum acara pidana yang kehilangan penjaganya
Kisah ini tidak terjadi di Indonesia.
Ia terjadi di Kaldavia, sebuah republik kecil yang jauh dari sini dan tidak akan Anda temukan di peta mana pun. Bahasanya bukan bahasa kita, sejarahnya bukan sejarah kita, dan nama orang-orangnya akan terdengar asing di telinga: Mirela Voss, seorang advokat, dan Danek Orlu, seorang pedagang kain.
Kaldavia punya hampir semua yang dimiliki negara hukum: konstitusi, parlemen, pengadilan, dan undang-undang yang tertib. Bedanya hanya satu. Ketika kisah ini dimulai, hukum acara pidananya tidak mengenal jaksa penuntut umum.
Saya menceritakan negeri itu bukan untuk menunjuk siapa pun. Saya menceritakannya karena ada hal yang baru terlihat jelas ketika ia tidak ada. Jika di tengah cerita Anda merasa mengenali sesuatu, itu bukan karena Kaldavia dekat. Kekuasaan yang tidak diawasi berperilaku sama di mana pun ia berada.
Pukul dua dini hari
Mirela Voss menerima telepon itu pukul dua dini hari. Di seberang, seorang perempuan menangis: suaminya, Danek Orlu, pedagang kain di pasar lama Veska, ibu kota Kaldavia, baru saja dibawa empat orang berpakaian preman.
“Kepada siapa kita bisa keberatan, Nyonya Voss?”
“Kepada penyidiknya.”
“Penyidik yang menangkap?”
“Ya. Di negeri ini tidak ada yang lain.”
Tangan yang memegang borgol
Kaldavia punya konstitusi, pengadilan, dan kitab hukum acara pidana setebal bantal. Yang tidak dimilikinya hanya satu: jaksa. Para perancang undang-undangnya menganggap dua lembaga untuk satu perkara adalah pemborosan. Maka penyidik kepolisian diberi semuanya: menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyadap, memutuskan perkara diteruskan atau tidak, lalu menuntut di pengadilan atas nama negara.
Danek ditahan atas perintah penyidik yang menangkapnya. Ketika masa penahanan habis, penyidik yang sama memperpanjangnya. Penyidik itu pula yang menilai apakah bukti cukup, dan ia menilai bukti yang ia kumpulkan sendiri.
Pada hari kedua belas, Danek mengaku. Mirela tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari kesebelas. Ia hanya tahu logikanya: bila pihak yang membutuhkan pengakuan adalah pihak yang menguasai tubuh tersangka dan sekaligus pihak yang memutuskan kapan penahanan berakhir, maka penahanan berhenti menjadi sarana menjaga proses. Ia menjadi alat tawar. Mengaku, dan urusan ini cepat selesai.
Jaksa yang datang sebelum diminta
Malam itu Mirela teringat masa magangnya di luar negeri, belasan tahun lalu, di sebuah kantor kejaksaan.
Suatu sore polisi datang membawa permohonan penahanan seorang buruh pelabuhan. Jaksa yang membimbing Mirela tidak menandatanganinya. Ia meminta berita acara, membaca keterangan saksi satu per satu, lalu menelepon penyidiknya: saksi kedua tidak melihat sendiri kejadiannya, rekaman kamera belum diambil, dan alasan tersangka akan melarikan diri tidak tertulis di mana pun. Permohonan itu ditolak, dan penyidik diberi daftar hal yang harus dilengkapi.
“Kami tidak menunggu berkas jadi,” kata jaksa itu kepada Mirela. “Kalau menunggu, kami hanya memeriksa kertas. Orangnya sudah terlanjur ditahan.”
Mirela kemudian memahami bahwa sikap itu bukan kebiasaan pribadi, melainkan doktrin. Di Jerman, jaksa disebut Herrin des Ermittlungsverfahrens, tuan atas penyidikan, dan wajib mencari bukti yang meringankan sama sungguh-sungguhnya dengan yang memberatkan. Di Prancis, polisi yudisial bekerja di bawah arahan procureur. Di Inggris, jaksa menguji setiap perkara dengan dua pertanyaan sebelum menuntut: cukupkah bukti untuk prospek pemidanaan yang realistis, dan adakah kepentingan publik untuk menuntut. Pedoman PBB tentang Peran Jaksa tahun 1990 meminta jaksa berperan aktif, termasuk mengawasi keabsahan penyidikan dan menolak bukti yang diperoleh secara melawan hukum.
Studi perbandingan tentang jaksa dalam penyidikan, salah satu bab The Oxford Handbook of Prosecutors and Prosecution, memetakan ragam model itu. Bentuknya berbeda, tetapi tuntutannya serupa. Jaksa tidak cukup menjadi loket yang menerima berkas di ujung penyidikan. Ia harus hadir sejak awal dan bertanya dua hal sebelum orang lain sempat dirugikan: layakkah orang ini dikenai upaya paksa, dan layakkah perkara ini dituntut.
Di Kaldavia, tidak ada yang digaji untuk mengajukan dua pertanyaan itu.
Hakim yang menolak
Mirela tidak menyerah. Ia mengajukan permohonan ke pengadilan: meminta hakim memerintahkan penyidikan dihentikan karena perkara ini sengketa utang piutang, bukan pidana.
Hakim yang memeriksanya sudah tua dan dikenal lurus. Ia membaca permohonan itu lama, lalu memanggil Mirela ke ruangannya.
“Saudari meminta saya menilai apakah Danek Orlu layak dituntut,” katanya. “Kalau saya katakan tidak layak, baik. Tetapi bagaimana kalau saya katakan layak? Besok berkasnya datang ke meja saya, dan saya harus mengadili orang yang sudah saya nyatakan pantas didakwa. Ia berhak atas hakim yang belum punya pendapat.”
Ia menunjuk tumpukan berkas di mejanya.
Get Akhiruddin Panyalai’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
“Saya hanya melihat apa yang dibawa kepada saya, dan hanya ketika diminta. Saya tidak berada di ruang pemeriksaan pada hari kesebelas. Saya tidak tahu perkara mana yang sengaja tidak pernah dibawa ke sini. Kalau saya mulai memilih siapa yang didakwa, saya bukan lagi hakim. Saya menjadi penuduh yang memakai toga.”
Mirela mengenali argumen itu, sebab sejarah hukum acara pidana berdiri di atasnya. Eropa pernah punya hakim yang menyidik, mendakwa, dan memutus sekaligus: hakim inkuisitor. Jabatan penuntut umum lahir untuk mengakhiri model itu. Asasnya tua: nemo iudex in causa sua, tidak seorang pun boleh mengadili perkaranya sendiri, dan nemo iudex sine actore, tidak ada hakim tanpa penuntut. Pengadilan HAM Eropa menegaskannya pada 1984 dalam De Cubber v. Belgia: hakim yang sebelumnya menyidik suatu perkara tidak boleh duduk mengadilinya, karena imparsialitasnya patut diragukan.
Hakim memang memberi izin penahanan atau penggeledahan di banyak negara, tetapi itu jawaban atas permintaan, bukan pengendalian perkara. Hakim menjaga pintu ruang sidang. Yang menjaga jalan panjang menuju pintu itu, dan memutuskan siapa yang pantas dibawa ke sana, harus pejabat lain: mewakili negara, tetapi bukan pemburu dan bukan pemutus.
Permohonan Mirela ditolak. Menurutnya hakim itu benar, dan itu yang paling menyakitkan.
Lima tahun kemudian
Danek dipidana tiga tahun. Penuntutnya perwira yang memimpin penangkapannya. Menuntut bebas berarti mengakui penyidikannya sendiri keliru, dan tidak ada yang pernah melakukannya di Kaldavia.
Tetapi cerita Danek hanyalah permulaan.
Wartawan yang menulis tentang perkaranya dipanggil sebagai saksi, lalu menjadi tersangka pencemaran. Ketua serikat pedagang yang mengorganisasi protes ditahan atas dugaan penghasutan. Tidak ada perintah dari istana untuk itu, dan memang tidak diperlukan. Setiap penyidik tahu bahwa keputusannya tidak akan diperiksa siapa pun, dan kewenangan yang tidak diperiksa selalu menemukan penggunaannya sendiri.
Lalu orang mulai memperhatikan sisi yang lebih sunyi: perkara yang tidak naik. Laporan terhadap kerabat pejabat tertidur di laci. Laporan terhadap lawan mereka bergerak dalam hitungan hari. Kewenangan memutuskan perkara naik atau tidak ternyata sama tajamnya dengan kewenangan menangkap, sebab ia menentukan siapa yang kebal.
Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Jackson pernah mengingatkan pada 1940 bahwa bahaya terbesar dalam penuntutan adalah ketika orangnya dipilih lebih dulu, baru kemudian dicarikan tindak pidananya. Di Kaldavia, kewenangan memilih itu berada di tangan yang sama dengan borgol, sel tahanan, dan alat sadap.
Pada tahun kelima, parlemen membahas usul membentuk lembaga pengawas penyidikan. Usul itu ditarik sebelum pemungutan suara. Tidak ada yang menjelaskan alasannya, tetapi semua orang paham: setiap anggota parlemen punya urusan yang bisa menjadi berkas, dan setiap berkas bisa naik atau tetap di laci.
Begitulah Kaldavia menjadi negara yang ditakuti warganya sendiri. Tidak ada kudeta dan tidak ada dekret darurat. Pengadilan tetap bersidang, undang-undang tetap berlaku, statistik penyelesaian perkara mendekati sempurna. Yang berubah hanya satu: hukum pidana tidak lagi menjadi batas bagi kekuasaan, melainkan alatnya.
Jaksa di atas kertas
Pada tahun keenam, tekanan dari luar negeri memaksa pemerintah Kaldavia bertindak. Parlemen mengesahkan undang-undang yang membentuk Kantor Penuntut Negara. Koran-koran menyebutnya reformasi bersejarah. Mirela membaca naskahnya sampai habis, dan pada halaman terakhir ia sudah tahu bahwa tidak ada yang akan berubah.
Jaksa Kaldavia baru menerima berkas setelah penyidikan dinyatakan selesai. Ia tidak diberi tahu ketika penyidikan dimulai, tidak dimintai pendapat ketika seseorang ditangkap atau ditahan, dan tidak berwenang menemui tahanan. Ia boleh memberi catatan atas berkas, tetapi hanya sekali, dan penyidik tidak wajib mengikutinya. Ia tidak dapat menghentikan perkara. Dalam empat belas hari berkas harus dilimpahkan ke pengadilan, dan bila ia diam, berkas dianggap lengkap dengan sendirinya.
Mirela bertemu salah satu jaksa pertama itu di lorong pengadilan: seorang perempuan muda bernama Anka Teress, lulusan terbaik angkatannya. Di tangannya ada berkas seorang guru yang didakwa menghasut.
“Saksinya hanya satu, dan dia bawahan si pelapor,” kata Anka pelan. “Saya sudah menulisnya dalam catatan.”
“Lalu?”
“Lalu berkasnya kembali kepada saya tanpa perubahan, dengan cap lengkap. Besok saya yang membacakan dakwaannya.”
Mirela teringat jaksa di negeri tempat ia magang dulu, yang menolak permohonan penahanan dengan satu panggilan telepon. Anka sama cerdasnya dan sama jujurnya. Bedanya, hukum memberi yang satu kewenangan dan memberi yang lain hanya jabatan.
Pedoman PBB tentang Peran Jaksa tidak berhenti pada soal adanya jaksa. Ia meminta negara memastikan jaksa mampu menjalankan fungsinya tanpa hambatan dan campur tangan yang tidak patut. Rumusan itu lahir dari pengalaman: peran jaksa bisa dihilangkan dengan dua cara. Cara pertama terang-terangan, yaitu tidak mengadakannya sama sekali. Cara kedua lebih halus dan lebih berbahaya, yaitu mengadakannya tetapi tanpa daya: jaksa yang tidak tahu kapan penyidikan dimulai, tidak bisa mengarahkan penyidik, tidak bisa menolak upaya paksa, tidak bisa menghentikan perkara yang tidak layak.
Cara kedua lebih berbahaya karena ia memberi stempel. Sebelum ada jaksa, setiap orang di Kaldavia tahu bahwa berkas hanya diperiksa oleh pembuatnya. Kini setiap berkas membawa tanda tangan seorang penuntut umum, dan pemerintah dapat berkata kepada dunia bahwa perkara ini telah diteliti oleh lembaga yang mandiri. Kekuasaan penyidik tidak berkurang sedikit pun. Ia hanya memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya: legitimasi.
Guru itu dipidana dua tahun. Anka Teress mengundurkan diri pada musim dingin berikutnya.
Yang hilang dari Kaldavia
Jaksa kerap dipahami sekadar sebagai pihak yang menuntut. Kisah ini memperlihatkan bahwa fungsi terpentingnya justru menyaring: memastikan negara hanya menuntut orang yang layak dituntut, dan hanya merampas kemerdekaan orang yang layak dikenai upaya paksa. Itulah makna dominus litis, dan itulah inti hukum acara pidana. Sidang hanyalah ujungnya. Sebagian besar nasib seseorang ditentukan jauh sebelum itu.
Fungsi itu tidak bisa dititipkan kepada penyidik, karena penyidik tidak dapat menjadi hakim atas perburuannya sendiri. Ia juga tidak bisa dititipkan kepada hakim, karena hakim yang memilih siapa yang didakwa sudah berpihak sebelum sidang dibuka. Ia membutuhkan pejabat ketiga yang hadir dari awal penyidikan sampai pidana selesai dijalani, dan yang berani berkata tidak: bukti ini tidak sah, penahanan ini tidak beralasan, perkara ini bukan pidana.
Kaldavia juga mengajarkan bahwa saringan itu bisa dihilangkan dengan dua cara. Negeri itu mencoba keduanya. Mula-mula ia tidak mengenal jaksa sama sekali. Kemudian ia mengadakan jaksa, tetapi melucuti semua yang membuat jabatan itu berarti. Hasilnya sama, kecuali satu hal: pada cara kedua, ketidakadilan memperoleh tanda tangan resmi. Maka ukuran sebuah hukum acara pidana bukan apakah di dalamnya ada kata “jaksa”, melainkan apakah jaksa itu hadir sejak penyidikan dimulai, dapat mengarahkan dan mengoreksi penyidik, dapat menolak upaya paksa yang tidak beralasan, dan dapat menghentikan perkara yang tidak layak dituntut. Jaksa yang tidak dapat berkata tidak hanyalah tukang pos yang mengantar berkas dari kantor polisi ke pengadilan.
Malam setelah putusan, istri Danek bertanya kepada Mirela apakah suaminya sungguh bersalah.
Mirela tidak bisa menjawab. Di negeri tanpa jaksa, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang ditugaskan untuk mencari tahu.
Disclaimer: Cerita ini sepenuhnya fiktif. Kaldavia, kota Veska, Mirela Voss, Danek Orlu, Anka Teress, dan seluruh peristiwa di dalamnya adalah rekaan penulis. Kesamaan dengan negara, lembaga, orang, atau perkara tertentu hanyalah kebetulan dan tidak dimaksudkan. Adapun doktrin, putusan pengadilan, instrumen internasional, dan literatur yang disebut dalam cerita adalah nyata, dan digunakan untuk menjelaskan fungsi penuntutan dalam hukum acara pidana.
