Sitemap
Open in app

Sign in

Medium Logo
Write
Search

Sign in

BEM Universitas Sanata Dharma

BEM Universitas Sanata Dharma

Dikelola oleh Kementerian Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Sinergi Karya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tanah Air atau Tanah Korporasi?

BEM Universitas Sanata Dharma
19 min readOct 20, 2026

--

Potret Krisis Ekologis, Menelanjangi Impunitas Hukum, dan Kritik Retorika Pembangunan Indonesia

Press enter or click to view image in full size
Lukisan berjudul Boschbrand (kebakaran hutan) karya Raden Saleh

Layar televisi di ruang tamu berkedip-kedip menyorot sosok berkemeja putih yang berbicara lantang, ​”Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Qur’an menyatakan Zhahara al-fasādu fī al-barri wa al-bahri bimā kasabat aidin nās — telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua posisi yang agak rawan masa depan kita, kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika, sekali lagi etika: etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sak karepe dewe!”

Di usianya yang masih belasan, Ali terpaku menatap layar, teringat sungai di belakang rumahnya yang kini berubah menjadi coklat pekat penuh sampah plastik, serta bukit-bukit hijau di desa tetangga yang perlahan botak dikeruk alat berat. Suara dari televisi itu seolah menembus dinding rumah mereka yang sederhana, menyadarkannya bahwa isu-isu besar bumi sering kali hanya menjadi retorika di balik panggung pemilu yang megah.

Namun, realitas di luar layar kaca jauh lebih dingin dan menuntut perjuangan harian yang berat. Setiap hari, Bimo menyaksikan orang tuanya harus memutar otak lebih keras demi harga beras yang terus melambung tinggi dan air bersih yang semakin sulit didapat akibat kemarau panjang serta alih fungsi lahan. Di negeri yang memiliki kekayaan alam ini, ia bertanya-tanya kapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, dan bukan sekadar warisan krisis yang harus dipikul oleh pundak generasi mudanya.

Kisah di atas bukanlah sekadar narasi fiktif, melainkan cerminan dan gambaran nyata dari realitas kelam yang tengah menimpa Ibu Pertiwi dan seluruh rakyatnya. Di titik inilah krisis ekologis berhenti menjadi sekadar wacana lingkungan yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan telah menjelma menjadi bentuk pelanggaran nyata yang merenggut hak-hak paling mendasar manusia mulai dari hak atas udara, hak atas air, hak atas tanah, hak atas kekayaan bumi, dan hak untuk sekadar tetap hidup. Faktanya, hampir seluruh wilayah di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekologis dan pelanggaran HAM yang terjadi secara bersamaan, dengan tingkat dampak yang bervariasi, sebagaimana ditunjukkan melalui beberapa studi kasus berikut.

Kasus Geothermal Flores

Pulau Flores ditetapkan sebagai pulau panas bumi (geothermal island) pada tahun 2017 dalam regulasi keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 oleh Ignasius Jonan, menteri saat itu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan Flores sebagai pusat energi terbarukan. Namun, ambisi pemerintah menjadikan Pulau Flores sebagai pusat energi panas bumi melalui label Flores Geothermal Island telah memicu gelombang penolakan keras dari masyarakat hukum adat setempat. Berbagai proyek seperti perluasan PLTP Ulumbu di Poco Leok Kabupaten Manggarai, eksplorasi di Wae Sano Kabupaten Manggarai Barat, hingga tragedi mangkraknya proyek PLTP Mataloko di Ngada, menunjukkan bagaimana kebijakan transisi energi kerap mengabaikan ruang partisipasi warga serta mengancam keselarasan hidup masyarakat adat dengan alam. Warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan hutan adat menilai bahwa proyek-proyek ini tidak hanya berisiko memicu bencana ekologis seperti longsor dan pencemaran air bersih, tetapi juga merampas ruang hidup mereka secara sepihak (Albab, 2023).

Dampak nyata dari proyek ini terbukti merugikan masyarakat secara masif, seperti insiden semburan lumpur dan gas panas pada proyek Mataloko yang merusak ribuan rumah warga, mencemari lingkungan sekitar, dan masyarakat juga menderita berbagai penyakit kulit. Dalam kerangka teori keadilan, fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak kelompok yang paling rentan, di mana beban kerugian sosial dan ekologis justru ditanggung oleh masyarakat kecil demi ambisi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, proyek geothermal di Pulau Flores tidak membawa keadilan distributif, melainkan melahirkan konflik agraria berkepanjangan yang mencederai rasa aman dan keselamatan masyarakat adat.

Kasus Karhutla Kalimantan

Sepanjang januari sampai dengan juli 2026 lebih dari 34 ribu titik panas terdeteksi menyala di hampir tiap daerah tanah Borneo ini, membumihanguskan hampir 34 ribu hektare hutan dan lahan. Hal tersebut menjadikan kalimantan episentrum bencana ekologis nasional, padahal musim kemarau belum sampai pada puncaknya. Udara yang seharusnya menjadi hak paling dasar setiap makhluk hidup, kini berubah menjadi ancaman di setiap tarikan nafas (Pamungka, 2026; Prayoga, 2026; Ronald, 2026).

Di balik angka itu, jutaan warga di lima provinsi tanah Borneo ini hidup dalam kecemasan yang sama setiap harinya. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut hanya dalam rentang Juli hingga Agustus 2026 di seluruh Kalimantan, dan belasan ribu di antaranya menjangkiti balita yang bahkan belum sempat mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri (Ramadhan, 2026). Yang lebih mengejutkan, Kalimantan Utara, provinsi yang nyaris tidak tersentuh api sama sekali, tetap ikut mencatat lonjakan kasus, sebab asap dari provinsi tetangga terbawa angin dan tak pernah mengenal batas administratif (Rahmadania, 2026). Di Kalimantan Barat, provinsi yang paling parah terdampak, angka kumulatif ISPA sejak awal tahun sudah menembus 165 ribu kasus, memaksa ratusan tenaga kesehatan dikerahkan hanya untuk menahan laju penularan yang tak kunjung mereda (Misrohatun, 2026). Anak-anak menjadi yang paling rentan. Sebagian dari mereka bahkan tetap harus mengenakan masker di dalam rumah sendiri, sebab sekolah yang diliburkan ternyata tidak sanggup membebaskan mereka dari udara yang sama beracunnya, baik di ruang tamu maupun di ruang kelas (Prisie, 2026). Sementara itu, orang tua mereka tak punya banyak pilihan selain tetap melangkah keluar rumah setiap pagi, sebab dapur tidak pernah berhenti butuh diisi hanya karena udara sedang tidak bersahabat.

Kasus Tambak Udang Karimunjawa

Permasalahan terkait lingkungan tidak hanya terjadi di luar pulau jawa, pada 2022 sebagian dari kita mungkin mengenal terkait kasus pencemaran air di Taman Nasional Karimunjawa. Pencemaran ini diakibatkan oleh kegiatan pembuangan limbah tambak udang yang tidak berizin. Tambak-tambak ilegal ini sudah beroperasi sejak 2016 di Pulau Karimunjawa, dan ditertibkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) setelah menerima laporan terkait limbah tambak yang mengganggu wisata dan terumbu karang (Mubarok, 2024). Tambak udang yang berdiri di kawasan Taman Nasional Karimunjawa memicu permasalahan antara kepentingan ekonomi lokal dan fungsi perlindungan lingkungan konservasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa melarang segala kegiatan yang dapat mengubah keutuhan zona inti atau tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan di dalam taman nasional. Dengan adanya peraturan ini, memperkuat bahwa zona pelestarian alam tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang lain sesuai dengan zonanya. Dalam kasus ini, tidak hanya melanggar peraturan yang telah ditetapkan, namun juga muncul beberapa dampak pencemaran air dan degradasi terumbu karang. Pengelola tambak yang seharusnya bertanggung jawab terkait kerusakan alam, justru masyarakat lokal dan pelaku sektor ekowisata yang membenahi dari dampak tambak-tambak yang berdiri di Karimun Jawa.

Karang-karang indah di Karimunjawa terganggu akibat dampak ekologis yang terjadi seperti; pencemaran kimiawi, kerusakan terumbu karang yang diakibatkan eutrofikasi dan algae bloom yang menutupi terumbu karang dalam berfotosintesis dan sedimentasi dan pemutihan karang akibat dari konsentrasi padat yang menutupi polip karang. Kerusakan fisik juga terjadi dikarenakan pemasangan pipa saluran ilegal yang terbentang sepanjang ratusan meter ke laut. Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1990 (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) karena merusak keutuhan dan fungsi kawasan pelestarian alam dan UU No. 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a (larangan melakukan pencemaran) dan Pasal 98 (sanksi pidana akibat dengan sengaja melampaui baku mutu lingkungan).

Selain itu, kerusakan ini berdampak pada ekonomi warga sekitar, seperti para nelayan yang harus membersihkan kapalnya karena limbah tambak udang dan kerugian dalam pembudidayaan rumput laut (Nurfaizah, 2024). Dalam kasus ini terjadi kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Beliau dipidana akibat membalas komentar di Facebook dengan sebutan “otak udang” untuk warga yang mendukung tambak, setelah mengunggah video pesisir yang diduga tercemar limbah. Pengadilan Negeri Jepara memvonisnya 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan UU ITE pada 4 April 2024. Banyak pihak menilai ini pembungkaman pembela lingkungan. Pengadilan Tinggi Semarang kemudian membatalkan putusan itu dan melepaskan Daniel dari segala tuntutan hukum pada 21 Mei 2024. Kantor Staf Presiden menyebutnya putusan penting) karena mengakui Daniel sebagai pejuang lingkungan dan pembela HAM (Nashr, 2024). Kabar baiknya kasus tambak ilegal ini sudah diselesaikan oleh pemerintah pada tahun 2023–2024. Namun hingga saat ini, bekas-bekas lahan tambak masih belum direhabilitasi secara maksimal.

Maka, berkaca dari beberapa peristiwa kerusakan lingkungan yang cukup marak terjadi pada studi kasus diatas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita soroti bersama, “Bagaimana orientasi pembangunan yang bertumpu pada investasi dan ekstraksi sumber daya alam berkontribusi terhadap kerusakan ekologis serta ketimpangan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak di Indonesia” serta “Bagaimana relasi penegakan hukum mempengaruhi pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis serta perlindungan terhadap masyarakat dan pembela lingkungan?”

Untuk menganalisis benang merah dan rumusan masalah antara mengapa studi kasus diatas terus menggema hingga sekarang, kita bisa menggunakan teori logika neoliberal yang bersinggungan dengan sistem ekonomi kapitalis, David Harvey berpendapat dalam bukunya The New Imperialism (2003) menjelaskan mengenai teori “accumulation by dispossession” yang menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan akumulasi modal, kapitalisme dapat melakukan pengambilalihan (lahan adat misalnya, dll), privatisasi dan penguasaan sumber daya yang sebelumnya dimiliki, dikelola maupun diakses oleh kelompok lain seperti masyarakat adat, bahkan hingga taman nasional milik negara menjadi milik pihak swasta.

Selain itu, Naomi Klein seorang aktivis sosial dari Kanada, berpendapat dalam bukunya yang berjudul This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (2015) bahwa ideologi pasar bebas yang dominan dalam logika neoliberal kapitalisme, dapat menghambat terjadinya penanganan krisis iklim, terutama ketika terjadi deregulasi, privatisasi, pemotongan belanja publik dan kebebasan korporasi menjadi prioritas kebijakan, sehingga permasalahan kita dalam menghadapi isu kerusakan ekologis adalah ketika aturan ekonomi dan politik, yang memperbolehkan aktivitas yang merusak lingkungan untuk tetap menguntungkan dan dibiarkan, sementara kebijakan yang diperlukan untuk mencegah kerusakan justru dianggap mengganggu kepentingan pasar dan berpotensi dikesampingkan. Teori yang dikemukakan David Harvey dan Naomi Klein akan kita gunakan untuk menganalisis orientasi pembangunan Indonesia yang seringkali bertumpu pada ekstraksi sumber daya alamnya dan mengapa itu berpengaruh pada kerusakan ekologis.

Pada bidang keadilan, seorang Antropolog bernama Elizabeth Drexler berpendapat dalam buku 32 Tahun Menjarah Alam (2026) dan dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan’s Circular Time (2022) bahwa pengungkapan kebenaran di Indonesia sulit diuraikan satu per satu, dikarenakan kasus pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan persoalan politis, seperti kemelut politik dan manuver birokrasi yang melanggengkan impunitas. Analisis Elizabeth Drexler akan kita gunakan untuk menganalisis akan mengapa pelanggaran HAM dan impunitas hukum seringkali berseberangan pula dengan kasus kerusakan ekologis di Indonesia baik dalam segi relasi kekuasaan, tata kelola perizinan hingga mekanisme penegakan hukumnya.

Untuk melanjutkan jawaban atas kedua rumusan permasalah tersebut, kita harus mengerti bahwa kerusakan ekologis seringkali terjadi bukan karena ketiadaan peraturan yang melarang perusakan tersebut, tetapi dalam bentuk desain kebijakan, kualitas pengawasan, konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap informasi, dan lemahnya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan. Ketika orientasi pembangunan suatu negara hanya bertumpu pada investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, munculah praktik dengan istilah berburu rente (rent-seeking). Berburu rente dalam konteks pembangunan adalah aktivitas di mana aktor ekonomi atau pemangku kepentingan yang berusaha memperoleh keuntungan finansial pribadi/kelompok dengan berusaha untuk memanipulasi regulasi melalui pemanfaatan celah hukum, atau memiliki kedekatan politik dengan pembuat kebijakan (pejabat pemerintahan), alih-alih melalui kerja produktif dan inovasi yang sah (Esa Jaya, 2026).

Dewasa ini, perburuan rente seolah awet muda. Walau rezim silih berganti, tetapi gairah menghisap kekayaan alam tidak pernah surut. Skema pembangunan bertumpu pada investasi yang diwarnai praktik berburu rente telah menunjukan pola eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Para pemburu rente akan memanfaatkan izin usaha, konsesi lahan, atau kelonggaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) demi sebuah keuntungan besar jangka pendek, tanpa mempedulikan kelestarian alam dan hak masyarakat setempat. Hal inilah yang juga memicu konflik kepentingan dan penguasaan regulasi sepihak. Lembaga pemerintah atau pembuat kebijakan sangat berpotensi dikendalikan oleh kepentingan investor, sehingga standar perlindungan lingkungan dan pengawasan sengaja diperlemah demi mempermudah masuknya modal. Oleh karena itu, peran negara sangatlah penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang mengatur equilibrium penggunaan sumber daya, untuk memberikan atau menolak izin pelepasan lahan, untuk mengawasi kegiatan usaha sesuai standar regulasi yang ada, serta melindungi hak masyarakat. Dalam konteks lingkungan Indonesia, tanggung jawab seharusnya bukan berdasarkan sekadar input (perundang-undangan) dan output (kenaikan kurva pertumbuhan GDP) saja, tetapi meliputi proses untuk menentukan bahwa output yang diinginkan dapat dicapai tanpa adanya pengorbanan ekologis yang fatal dan tak terukur.

Kejahatan lingkungan di Indonesia seringkali berakhir tanpa sebuah pertanggungjawaban yang jelas bagi pelaku utamanya. Menilik pendapat seorang antropolog, Elizabeth Drexler, yang menjelaskan dalam sebuah artikel ilmiah berjudul Impunity and Transitional Justice in Indonesia: Aksi Kamisan’s Circular Time bahwa pengungkapan kebenaran di Indonesia sulit diuraikan satu per satu, dikarenakan kasus pelanggaran HAM sangat berkaitan dengan persoalan politis, seperti kemelut politik dan manuver birokrasi yang melanggengkan impunitas. Pendapat ini pun bisa dikonfirmasi oleh kesaksian mantan pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif, yang menilai bahwa kejahatan seperti ini menciptakan impunitas kolektif yaitu suatu keadaan dimana tidak dapat dipidananya suatu kelompok/kumpulan secara gabungan, sehingga penegakan hukum apapun misalnya hukum lingkungan cenderung menjadi formalitas belaka (Firmansyah, 2026). Kejahatan lingkungan misalnya secara umum dimulai dari praktik korupsi dalam proses perizinan, sehingga perusakan dapat tampak sah di atas kertas, hal ini disebabkan oleh ketidaksabaran oknum sehingga membuat alternatif lain yang mematikan fungsi hukum Indonesia. Akibatnya, proses hukum biasanya hanya dapat menjangkau kegiatan-kegiatan di lapangan, dibandingkan pemodal dan pengambil keputusan jarang tersentuh (Pristiandaru, 2024).

Penggunaan jalan pintas atau alternatif ini menjadi suatu kelemahan yang memperparah kerangka hukum yang memang belum kokoh. Dalam hukum pidana lingkungan menilai bahwa sebuah aturan sanksi yang berlaku belum cukup kuat untuk mencegah kejahatan lingkungan yang menjadikan hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki. Dalam tingkatan internasional, ekosida belum termasuk kejahatan yang ditangani ICC, yang hanya menangani kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi, sehingga ada kekosongan norma bagi kerusakan lingkungan berskala besar (Ausatha, 2026). Dalam tingkatan hukum pidana internasional tidak ada aturan yang secara khusus melarang dan menghukum kerusakan lingkungan berskala besar. Melainkan satu pengecualian sempit: kejahatan perang mencakup serangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan parah, tetapi hanya dalam konteks konflik bersenjata. Hal ini penting untuk impunitas karena pengadilan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hanya berbasis dengan hukum nasionalnya. Sehingga hukum nasionalnya lemah, korup, atau mudah dipengaruhi, pelaku tidak punya risiko hukum berarti. Itu sebabnya sumber tersebut mendorong agar ekosida diakui sebagai kejahatan luar biasa.

Ironisnya, warga yang berusaha untuk membela lingkungan yang dirusak justru harus bertarung dan menghadapi risiko hukum. Auriga Nusantara mencatat 133 kasus SLAPP, yaitu ancaman terhadap pembela lingkungan, pada 2014 sampai 2023, dan kriminalisasi menjadi bentuk ancaman terbanyak dengan 82 kasus. Auriga menilai bahwa tiadanya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap pembela lingkungan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir. Ketimpangan inilah yang membuat hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Kondisi tersebut berhubungan erat dengan sikap apatis atau diamnya masyarakat terhadap isu-isu krusial yang terjadi di depan mata, terutama isu lingkungan. Dengan adanya risiko kriminalisasi yang besar, hal tersebut turut mempengaruhi keberanian warga dalam menyampaikan pendapat serta protes. Selain itu, bungkamnya warga berimbas dengan melemahnya pengawasan publik, sehingga pelaku kejahatan lingkungan semakin merajalela dan impunitas semakin mengakar serta menguat.

Namun pada faktanya orientasi pembangunan negara tidaklah terarah dengan baik menuju “pertobatan ekologis” yang ditawarkan lawannya maupun “ekonomi hijau” yang dijanjikan. Sebagai contoh, Bahlil Lahadalia yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM dan saat ini merangkap juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Indonesia, dalam pidatonya pada acara Jakarta Geopolitical Forum IX pada 24 Juni 2025, mengatakan bahwa:

“Saya mau tanya dulu, sebagian negara-negara lain, pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang, maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya di babat, tambangnya di ambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu mungkin tidak lebih baik daripada kita sekarang, pertanyaan saya siapa yang memprotes mereka pada saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam yang baru memulai untuk berpikir akan nilai tambah untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? ada apa dibalik itu?”

Walaupun Bahlil tidak secara terbuka mengatakan bahwa Indonesia harus mendukung kerusakan ekologis, tetapi secara tersirat beliau mendorong narasi bahwa Indonesia harus mengikuti “jalan negara maju” bagaimanapun juga caranya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan menambah nilai lebih bagi perekonomian Indonesia, mungkin seorang orang awam ketika mendengar hal tersebut secara linear dan logis tidaklah salah, tetapi ketika kita refleksikan dengan sejarah kita maka akan mengatakan sebaliknya. Indonesia pun sudah pernah mencoba jalur tersebut, selama 32 tahun dibawah rezim orde baru, Indonesia melakukan pembabatan hutan dan kerusakan ekologis yang sangat masif, misalnya Tirta (2021) melaporkan adanya konsesi hutan yang pada tahun 1995 yang mencapai 63 juta hektare meskipun belum tentu semuanya dibabat habis tetapi data FAO juga menunjukkan bahwa tutupan hutan Indonesia yang awalnya 145,5 juta hektare pada 1990 hanya tersisa 109 juta hektare, sehingga walaupun Indonesia pada masa orde baru dapat melakukan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang mendekati bahkan menyentuh double digit GDP growth pada beberapa tahun, namun pada faktanya Indonesia selama 32 tahun itu tidak mampu bertransisi menuju “negara maju”.

Sehingga argumen Bahlil bahwa “negara-negara maju” dapat menjadi “maju” seperti sekarang dengan skema tersebut juga patut dipertanyakan, oleh karena perkembangan suatu negara tentu saja tidak sesederhana itu. Pengerukan sumber daya alam maupun eksploitasi manusia tidak otomatis akan menghasilkan industrialisasi yang vital demi menjadi “negara maju”, dan kalaupun industrialisasi terjadi, hal tersebut tidak akan menjamin pula transisi menuju negara maju, apabila tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut dengan penguasaan teknologi (technology transfer dll), pembiayaan, maupun aktivitas produksi ekonomi bernilai tinggi yang tetap bergantung pada ekstraksi. Bahkan untuk Indonesia sendiri, meminjam kerangka berpikir Dani Rodrik (2016) bisa masuk dalam skema korban deindustrialisasi dini (premature deindustrialization), yaitu konsep ketika keadaaan suatu negara mengalami penurunan atau stagnasi industri manufaktur sebelum mencapai tingkat pendapatan dan kematangan industri yang cukup untuk mengejar negara-negara maju ketika mereka memulai masa deindustrialisasi mereka sendiri.

Sehingga dengan konsep tersebut lajur industrialisasi cepat indonesia pun hingga mencapai deindustrialisasi dini salah satu faktornya dijelaskan oleh Aswicahyono et al. (2010) bahwa Indonesia pasca jatuhnya orde baru mengalami deindustrialisasi dini di bidang manufaktur akibat naiknya biaya tenaga kerja maupun pelarian modal asing. Terjadinya krisis tersebut bisa terjadi oleh karena ketidakmampuan Orde Baru secara struktural untuk mempersiapkan regulasi ekonomi finansial Indonesia (skema pinjaman luar negeri bagi sektor swasta) menghadapi kemungkinan terjadinya krisis finansial Asia dan akhirnya krisis moneter pada tahun 1997–1998. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahkan dengan konteks Indonesia sendiri, yang pernah mengikuti skema yang dikatakan Bahlil pun tidak mampu melakukan industrialisasi dengan baik maupun transisi menuju negara maju dengan merusak lingkungannya.

Pada 14 Oktober 2026, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa direncanakan pemanfaatan 12,7 juta hektar “hutan rusak” untuk diolah menjadi “lahan pengembangan bahan bakar nabati” (BBC, 2026). Dijelaskan bahwa “hutan rusak” yang dimaksud ialah lahan semak belukar yang dinilai berpotensi menjadi lahan kebakaran hutan. Perlu disoroti bersama, istilah “hutan rusak” seringkali menjadi pintu legitimasi eksploitasi baru yang beresiko memperparah kehilangan tutupan hutan. Hal inilah yang membangkitkan kritik dari sebagian kalangan, bahwa lahan terdegradasi seharusnya dipulihkan (restorasi) melalui penanaman kembali pohon asli hutan, bukan dialihfungsikan secara komersial untuk tanaman monokultur energi. Pertimbangan diatas bahwa pemerintah lebih memilih untuk melakukan pengalihan lahan “hutan rusak” menjadi lahan pengembangan bahan bakar nabati seperti sawit, menunjukkan bahwa memang pada faktanya “ekonomi hijau” yang mereka janjikan, jauh dari kenyataannya di lapangan dan sesuai dengan analisis Naomi Klein bahwa sumber daya alam bisa diambil alih demi kepentingan kapitalis.

Jargon “ekonomi hijau” atau istilah “hilirisasi” yang sering diperdengarkan dalam retorika panggung politik hanyalah tameng untuk menyamarkan ambisi besar yang justru diperlihatkan dalam ekstraksi sumber daya alam. Pola pembangunan ini hanya mengandalkan pengerukan dan penjualan bahan mentah atau komoditas primer (seperti tambang, minyak, gas, nikel, dan kayu) sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu menciptakan eksploitasi dalam skala besar. Arah pembangunan tersebut hanya berfokus pada keuntungan cepat untuk mengejar pertumbuhan angka Gross Domestic Product (GDP) dan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas mentah membuat ekonomi negara menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global karena nilai tambah tidak diolah secara maksimal di dalam negeri.

Get BEM Universitas Sanata Dharma’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Ekstraksi sumber daya alam dengan melakukan eksploitasi lahan dalam skala besar menjadi faktor penting kerusakan ekologis, salah satunya adalah kerusakan siklus hidrologi. Gambaran jelas terpampang pada Pulau Flores dengan proyek geothermal yang memicu krisis air bersih dan kekeringan air, eksploitasi lahan yang berujung pada intensitas bencana ekologis seperti bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh, serta kebakaran hutan (karhutla) di musim kemarau yang meningkat tajam. Menggarisbawahi kata eksploitasi, teringat satu ungkapan yang cukup kuat dari tanah Papua, “Bulu-bulu badan saya sudah dicabut habis, tapi dia belum puas juga, dan mulai mengambil daging” kata warga Amungme kepada jurnalis Tempo, usai gunungnya dijajah Freeport. Ekstraksi sumber daya alam telah menunjukkan arah pembangunan, yang justru merujuk pada membangun ketimpangan dan konflik agraria, yang secara terang-terangan merepresi masyarakat adat dan lokal yang pada akhirnya kehilangan hak atas tanah dan wilayah kelola rakyat akibat konversi lahan yang masif.

Tata kelola perizinan adalah instrumen administratif yang menentukan legalitas penggunaan lahan dan sumber daya alam. Namun, instrumen ini masih memiliki celah besar yang memicu kerusakan ekologis yang masif. Menilik mandat hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) diwajibkan sebagai syarat mutlak dan antisipatif sebelum izin usaha diterbitkan. Jika izin lingkungan bermasalah, izin usaha otomatis gugur atau bisa dibatalkan. Namun dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengubah paradigma tata kelola perizinan lingkungan di Indonesia. Perubahan ini berdampak langsung pada kedudukan AMDAL dalam regulasi tata kelola perizinan. UU Cipta Kerja mengubah narasi “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” yang langsung digabung ke dalam izin usaha berbasis tingkat risiko proyek.

Kewajiban AMDAL kini hanya diwajibkan bagi usaha/kegiatan yang dikategorikan berisiko tinggi. Bagi sektor usaha berisiko rendah atau menengah, instrumennya disederhanakan menjadi UKL-UPL atau sekadar Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai standar komitmen. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, penyusunan AMDAL wajib melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat terdampak langsung, para pemerhati lingkungan seperti LSM, dan masyarakat yang berpengaruh dalam keputusan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan hukum terhadap dokumen AMDAL. Namun dalam UU Cipta Kerja, ruang partisipasi ini dipersempit secara drastis. Dokumen AMDAL yang pada awalnya melibatkan masyarakat terdampak dan hak pemerhati lingkungan/LSM untuk terlibat dalam mekanisme pengajuan keberatan hukum pada dokumen AMDAL telah dihapus (Febianti, 2022). Besarnya potensi meloloskan proyek bermasalah karena minimnya pengawasan publik telah menjadi sorotan dan kritik penuh dari berbagai kalangan masyarakat, perihal UU Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Joko Widodo, Presiden saat itu. Maka hal ini telah menunjukkan bahwa pereduksian AMDAL oleh persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja, telah melanggengkan izin yang tidak dipertanggungjawabkan penuh oleh para pelaku usaha, dan dijadikan sekadar persyaratan dasar dalam penerbitan perizinan berusaha.

Mekanisme penegakan hukum adalah benteng utama dalam memastikan pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis sekaligus memberi perisai hukum bagi masyarakat dan pembela lingkungan. Namun naasnya, hukum di Indonesia lebih dikenal dengan istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum bertindak tanpa kompromi hanya kepada masyarakat kecil dan lemah. Sedangkan para pemegang kuasa memiliki kekebalan, dan hak prerogatif digunakan mereka hanya untuk mereduksi hukum menjadi sekadar kata tanpa makna.

Masyarakat adat, masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan seringkali berada pada posisi rentan ketika memperjuangkan hak atas ruang hidup mereka. Menurut UU №32 Tahun 2009 pasal 66, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Berkaca pada kasus seorang aktivis lingkungan, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang direpresi akibat pernyataannya yang menolak tambak ilegal di Pulau Karimunjawa, semakin menegaskan bahwa Undang-Undang yang berlaku hanyalah hitam di atas putih, dan kekuatan regulasi sangatlah lemah sesuai dengan analisis Elizabeth Drexler bahwa persoalan penegakan HAM di Indonesia seringkali sulit diselesaikan karena adanya manuver politik untuk melindungi apa yang David Harvey jelaskan sebagai upaya kapitalisme untuk mengambil alih akses dan pengelolaan lahan, dalam contoh ini penggunaan taman nasional demi kepentingan swasta. Sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia juga mencatat Salim Kancil sebagai sebagai aktivis lingkungan sekaligus petani yang dibunuh secara keji, hanya karena berani bersuara untuk mempertahankan ruang hidupnya dan orang-orang disekitar. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum memegang peran krusial dengan menjadi jembatan operasional, yang mengubah regulasi di atas kertas menjadi sanksi nyata dan kewajiban hukum bagi pihak yang merusak lingkungan. Tanpa mekanisme yang efektif, pertanggungjawaban hukum hanya akan menjadi konsep abstrak tanpa bisa menyentuh realita yang ada.

Kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM di Indonesia tentunya berakar dari orientasi pembangunan yang tidak memperhatikan etika lingkungan, dengan hanya bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam dan investasi dari para pemegang modal. Berbagai kasus seperti proyek geothermal di Pulau Flores, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta pencemaran di Taman Nasional Karimunjawa membuktikan bahwa eksploitasi dalam skala besar telah merusak ekosistem serta merampas ruang hidup masyarakat adat dan warga lokal. Pelemahan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), praktek perburuan rente, dan lemahnya penegakan hukum telah melanggengkan impunitas bagi korporasi. Pihak yang selalu dirugikan dari semua dongeng pembangunan ekonomi abadi, yang didorong oleh konspirasi aktor politik adalah masyarakat rentan dan alam yang tidak mampu bersuara dengan bahasa manusia, atau lebih tepatnya bahasa ego manusia.

Mengacu pada ungkapan terkenal yang seringkali disematkan sebagai peribahasa suku Indian Cree, “When the last tree has been cut down, the last fish caught, the last river poisoned, only then will we realize we cannot eat money.” (Ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir telah diracuni, barulah kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa memakan uang.) Sudah saatnya masyarakat Indonesia membuka mata akan realita pahit yang terjadi atas tanah air. Pertobatan ekologis harus selalu digaungkan. Etika pembangunan dan etika lingkungan diwajibkan menjadi dasar pijak dalam pembangunan berkelanjutan — selaras dengan eksistensi manusia yang berakal budi, bermartabat, dan beretika.

Referensi

Hutan

--

--

Written by BEM Universitas Sanata Dharma

27 followers
1 following

Dikelola oleh Kementerian Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Sinergi Karya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Help

Status

About

Careers

Press

Blog

Store

Privacy

Rules

Terms

Text to speech