𝐓𝐀𝐁𝐈𝐑 𝐆𝐄𝐋𝐀𝐏 𝐃𝐈 𝐁𝐀𝐋𝐈𝐊 𝐖𝐀𝐉𝐀𝐇 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐈𝐃𝐈𝐊𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐒𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋

Setiap tahun, Hari Pendidikan Nasional dirayakan dengan pidato megah dan jargon perubahan, namun di balik panggung seremonial itu, pendidikan Indonesia tetap memancarkan wajah buram yang mencemaskan. Ketimpangan akses, kapitalisasi pendidikan, kesejahteraan guru yang diabaikan, dan kurikulum yang terus dipermainkan oleh elit birokrasi menjadi penyakit kronis yang merongrong sistem dari dalam. Negara hadir hanya di pusat kota, sementara anak-anak di pelosok berjuang menempuh jarak berkilo-kilometer demi hak dasarnya untuk belajar. Kampus-kampus berubah menjadi korporasi, mimpi generasi bangsa ditakar dengan tebalnya dompet. Pendidikan hari ini bukan lagi sekadar soal penyelenggaraan, melainkan medan pertarungan antara kepentingan publik dan kepentingan penguasa. Jika pendidikan adalah jendela masa depan, maka jendela itu kini tertutup kabut ketidakadilan dan kerakusan birokrasi.

Ketimpangan Akses Pendidikan: Menanam Benih di Tanah Tandus

Pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan geografis dalam penyediaan satuan pendidikan serta distribusi tenaga pendidik menghambat pemenuhan hak atas pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Hal ini menandakan belum optimalnya peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Salah satu isu krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah minimnya jumlah satuan pendidikan di wilayah 3T. Jarak tempuh yang jauh menuju sekolah sering kali menjadi faktor utama meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini diperparah oleh konsentrasi tenaga pengajar di wilayah-wilayah maju, dengan data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 56% dari total guru nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, memperlihatkan kesenjangan signifikan dengan wilayah luar Jawa.

Ketimpangan ini bukan semata persoalan teknokratis, melainkan juga mencerminkan potensi pelebaran ketimpangan sosial-ekonomi antardaerah dalam jangka panjang. Anak-anak di wilayah 3T kehilangan kesempatan emas untuk memperoleh pendidikan bermutu, yang berdampak langsung terhadap terbatasnya mobilitas sosial dan partisipasi mereka dalam pembangunan nasional.

Indikator rata-rata lama sekolah memperkuat argumentasi tersebut. Secara nasional, angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,22 tahun; namun di wilayah seperti Papua Pegunungan, angkanya hanya sebesar 5,1 tahun. Di Kabupaten Puncak, bahkan lebih rendah, yakni hanya 2,11 tahun. Harapan lama sekolah di beberapa daerah 3T memang menunjukkan potensi perbaikan, tetapi masih jauh dari kondisi ideal, mengingat kendala aksesibilitas, ketersediaan guru, serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.

Rendahnya capaian pendidikan ini disebabkan oleh beragam faktor struktural, antara lain keterbatasan infrastruktur transportasi, beban ekonomi keluarga, dan minimnya insentif bagi guru untuk mengabdi di wilayah terpencil. Oleh karena itu, upaya reformasi pendidikan nasional perlu diarahkan secara strategis pada perbaikan sistem distribusi pendidik, penguatan fasilitas pendidikan berbasis wilayah, serta pelaksanaan kebijakan afirmatif yang adaptif terhadap karakteristik lokal.

Diperlukan kebijakan desentralisasi pendidikan yang bersifat responsif dan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk rekrutmen guru berbasis domisili, peningkatan kapasitas tenaga pendidik lokal, serta pemberian insentif dan jaminan kesejahteraan yang memadai. Penanganan ketimpangan pendidikan di wilayah 3T harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keadilan spasial dan inklusivitas sosial.

Kurikulum Ganti Menteri Ganti Arah

Di tengah rendahnya capaian mutu pendidikan, ketimpangan akses, serta lemahnya kesiapan infrastruktur pendukung pembelajaran digital, Indonesia juga menghadapi persoalan mendasar dalam ketidakstabilan kebijakan kurikulum. Kurikulum sebagai inti dari sistem pendidikan seharusnya berfungsi sebagai penentu arah, strategi, dan standar mutu pembelajaran nasional. Namun, perubahan kurikulum yang terlalu sering dilakukan tanpa evaluasi mendalam dan partisipasi pemangku kepentingan justru menimbulkan disorientasi sistemik. Sejak era Kurikulum 1994 hingga Kurikulum Merdeka, dinamika kebijakan cenderung menunjukkan pola reaktif alih-alih strategis, menyebabkan tenaga pendidik dan peserta didik berada dalam siklus adaptasi yang belum tuntas namun sudah tergantikan oleh sistem baru.

Sebagaimana ditegaskan oleh Syomwene (2020), kurikulum memiliki tiga fungsi utama, yakni menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, memberikan panduan dalam proses pembelajaran, dan menjadi alat perbaikan sistemik. Ketika kurikulum tidak dijalankan secara konsisten dan jangka panjang, maka arah pendidikan nasional pun kehilangan pijakan konseptual. Dalam kerangka kebijakan publik, kesinambungan kurikulum harus menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas proses pendidikan dan optimalisasi hasil belajar.

Namun, dinamika politik kerap menjadikan kurikulum sebagai alat legitimasi kekuasaan. Setiap pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan hampir selalu diikuti oleh reformulasi kebijakan kurikulum, menjadikan pendidikan sebagai ruang kontestasi narasi antar elite, bukan ruang konsolidasi visi nasional. Peluncuran Kurikulum Merdeka oleh Nadiem Makarim dengan semangat “kebebasan belajar” menuai perhatian publik, namun belum sempat tuntas diimplementasikan, kebijakan tersebut kembali berada dalam fase evaluasi pasca hadirnya kepemimpinan baru (Tempo, 2024). Hal ini memperlihatkan lemahnya desain kebijakan pendidikan dalam memastikan kesinambungan lintas rezim.

Dampak dari instabilitas ini tercermin dalam data internasional dan nasional. Hasil PISA 2022 mencatat penurunan skor literasi, matematika, dan sains masing-masing sebesar 12 hingga 13 poin (OECD, 2023; GoodStats, 2024). Survei Asosiasi Guru Indonesia (2022) menunjukkan bahwa 64% guru mengalami kebingungan dalam memahami perubahan kurikulum, dan 45% tidak memperoleh pelatihan yang memadai. Tanpa persiapan dan pelatihan yang sistematis, perubahan kurikulum hanya akan menjadi beban tambahan bagi guru, dan kebingungan bagi peserta didik yang terus dituntut menyesuaikan diri dengan kebijakan yang belum matang.

Sudah saatnya kurikulum diposisikan sebagai dokumen strategis pembangunan jangka panjang, bukan sekadar instrumen kebijakan ad hoc yang berubah seiring pergantian menteri. Pendidikan nasional memerlukan kepastian arah, konsistensi implementasi, serta perlindungan terhadap pelaksana teknis di lapangan agar tidak terus-menerus menjadi objek eksperimen kebijakan. Kurikulum tidak boleh lagi menjadi ajang proyek politik jangka pendek, melainkan harus dikembalikan pada tujuannya sebagai fondasi pencerdasan kehidupan bangsa. Komitmen terhadap konsistensi dan keberlanjutan kurikulum adalah tanggung jawab kolektif lintas generasi dan lintas rezim — demi menjadikan pendidikan sebagai pilar peradaban, bukan sekadar simbol reformasi administratif.

Dedikasi Ditekan, Kesejahteraan Diabaikan

Persoalan kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya bagi tenaga honorer, masih menjadi problem struktural yang belum terselesaikan secara tuntas. Sebagian besar guru honorer hanya menerima kompensasi finansial yang jauh di bawah upah minimum regional, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban, yang pada dasarnya setara dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketimpangan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap tunjangan dan fasilitas kesejahteraan yang umumnya hanya dinikmati oleh guru PNS. Situasi semakin kompleks ketika guru-guru yang bertugas di wilayah terpencil dihadapkan pada tantangan geografis, sarana pendidikan yang tidak memadai, serta minimnya pelatihan profesional berkelanjutan.

Padahal, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan pernah lepas dari jaminan kesejahteraan para pendidiknya. Kesejahteraan yang layak, baik secara finansial maupun sosial, menjadi faktor utama dalam membangun motivasi, etos kerja, serta kualitas interaksi pedagogis antara guru dan peserta didik. Guru yang hidup dalam kondisi layak lebih mampu mencurahkan energi, perhatian, dan dedikasi penuh terhadap proses belajar-mengajar. Sebaliknya, guru yang berada dalam tekanan ekonomi justru rentan mengalami penurunan kinerja, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu pendidikan secara nasional.

Ironisnya, perhatian negara terhadap dimensi ekonomi profesi guru, terutama yang non-PNS, masih tergolong minim. Tidak sedikit guru yang terpaksa menjalani pekerjaan sampingan — sebagai pengemudi ojek, buruh tani, bahkan pedagang kaki lima — untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini mencerminkan kegagalan kebijakan dalam memastikan perlindungan sosial yang merata bagi semua tenaga pendidik. Kondisi tersebut turut mengganggu fokus dan stamina mereka dalam menjalankan peran strategis di ruang kelas, dan secara langsung menurunkan efektivitas pembelajaran.

Maka dari itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan afirmatif dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Pemerintah perlu merumuskan skema penggajian minimum yang adil dan layak bagi seluruh guru tanpa diskriminasi status kepegawaian, memperluas akses terhadap pelatihan kompetensi yang berkelanjutan, serta menyediakan perlindungan sosial dan jaminan kerja yang memadai. Kebijakan ini harus dibingkai dalam regulasi yang berpihak pada keadilan struktural, demi memastikan bahwa seluruh guru — baik PNS maupun non-PNS — dapat menjalankan fungsinya secara profesional. Hanya dengan guru yang sejahtera, bangsa ini dapat membangun fondasi pendidikan yang unggul, adil, dan berdaya saing global

Kampus Mewah untuk yang Mampu

Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga negara, kini mengalami pergeseran fungsi menjadi komoditas bernilai tinggi. Proses komersialisasi ini merambah seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sangat bergantung pada kapasitas ekonomi individu. Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial dan membatasi kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Di tingkat pendidikan tinggi, kebijakan legislasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 telah membuka ruang struktural bagi komersialisasi kampus melalui perubahan status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum (PTN-BH). Perubahan ini memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan besaran biaya pendidikan secara mandiri serta mengembangkan unit-unit usaha sebagai alternatif pendanaan. Namun, alih-alih diarahkan untuk memperkuat kapasitas riset dan inovasi nasional, banyak institusi pendidikan justru memfokuskan diri pada peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pungutan uang pangkal guna menutupi kebutuhan anggaran operasional.

Transformasi perguruan tinggi menjadi entitas semi-korporasi menyebabkan pergeseran paradigma: mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai calon intelektual penerus bangsa, melainkan sebagai pelanggan dalam sistem pasar pendidikan. Pernyataan Edi dalam Koran Tempo (2024) menggambarkan realitas ini dengan jelas: “Kampus hanya mendapatkan subsidi sekitar 30 persen, selebihnya harus mencari sumber dana sendiri.” Hal ini menandakan adanya pengunduran peran negara dari tanggung jawab konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara perlahan digantikan oleh logika pasar dan mekanisme komersial.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut sangat terasa. Pendidikan tinggi kini menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan finansial tinggi, sementara individu dari kelompok rentan secara ekonomi harus menyingkir dari impian akademis mereka. Fenomena ini secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berpotensi menghambat mobilitas sosial generasi muda. Jika dibiarkan, pendidikan nasional akan kehilangan fungsinya sebagai alat pemerataan sosial, dan masa depan bangsa akan ditentukan bukan oleh kapasitas intelektual, melainkan oleh ketebalan dompet.

RUU SISDIKNAS : Ketika Keseragaman Bertemu Keragaman

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini sedang menyusun revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sejak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, rancangan undang-undang ini menjadi perhatian utama dalam wacana reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu isu strategis yang memicu perdebatan ialah rencana pemusatan tata kelola guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Meskipun masih dalam proses pembahasan, arah kebijakan tersebut menandakan kecenderungan negara untuk mengonsolidasikan kewenangan pendidikan, yang sekaligus menimbulkan dilema konseptual dalam hal desentralisasi, otonomi daerah, dan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan.

Proses legislasi RUU Sisdiknas hingga kini masih menuai kritik, khususnya terkait transparansi dan konsistensi pernyataan pemerintah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa draf final akan segera dirilis, namun hingga kini belum tersedia substansi resmi yang dapat diakses publik secara terbuka. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa pembahasan awal dilakukan secara tertutup bersama Badan Keahlian DPR (BKD), dengan alasan “menghindari kegaduhan” dan “mendalami pro-kontra.” Pendekatan tertutup semacam ini bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan strategis nasional, terlebih dalam sektor pendidikan yang menyangkut hak konstitusional warga negara.

Get Kastrat BEM FEB UPNVJ’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Remember me for faster sign in

Setidaknya terdapat dua isu utama yang mencuat dari wacana sentralisasi tersebut. Pertama, potensi pengabaian terhadap prinsip otonomi daerah. Jika pengelolaan guru sepenuhnya ditarik ke pusat, maka kewenangan pemerintah daerah akan dipersempit secara signifikan, padahal masing-masing daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Model satu arah dari pusat berisiko menciptakan kebijakan yang tidak responsif terhadap konteks lokal. Hal ini juga dikhawatirkan akan memperkuat birokratisasi di tingkat nasional, memperlambat pengambilan keputusan, serta melemahkan dinamika inovasi pendidikan di daerah. Dalam pandangan pakar hukum tata negara Herdianysah Hamzah, model ini bahkan dapat dikategorikan sebagai “penggerusan otonomi daerah secara perlahan.”

Kedua, sentralisasi berisiko menimbulkan persoalan teknis dan administratif baru. Tanpa sistem digital terintegrasi dan mekanisme transparan, pengelolaan distribusi guru dari pusat sangat rentan terhadap ketimpangan baru, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lebih dari itu, belum ada jaminan perlindungan atas aspek kesejahteraan guru dalam skema ini, terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah terpencil. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menegaskan bahwa pemusatan tata kelola tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan alokasi anggaran, pemberian tunjangan daerah khusus, fasilitas penempatan, dan kepastian karier. Tanpa elemen-elemen tersebut, kebijakan sentralisasi hanya akan menjadi pergeseran beban administratif, bukan penyelesaian sistemik terhadap krisis distribusi dan kualitas tenaga pendidik.

Komisi X DPR RI juga mengusulkan metode kodifikasi dalam pembahasan RUU Sisdiknas dengan tujuan menyatukan berbagai undang-undang sektoral ke dalam satu kerangka hukum induk. Regulasi yang diusulkan untuk dikodifikasi antara lain: UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pesantren, UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU Perpustakaan, UU Gerakan Pramuka, hingga UU Pemerintahan Daerah, serta beberapa undang-undang profesi lainnya. Kendati dimaksudkan untuk menyederhanakan struktur hukum pendidikan nasional, upaya ini juga berisiko mereduksi kekhususan masing-masing regulasi, terutama pada sektor-sektor dengan karakteristik khusus seperti pesantren atau pendidikan profesi.

Tantangan lain dari kodifikasi adalah potensi tumpang tindih terminologi dan norma antar undang-undang, yang jika tidak dikelola secara cermat, akan menimbulkan konflik yuridis dan ambiguitas dalam implementasi. Lebih dari itu, dengan kecenderungan arah kebijakan yang semakin terpusat dan minim pelibatan publik, proses kodifikasi ini rawan terdistorsi oleh kepentingan sepihak eksekutif. Proses legislasi yang ideal seharusnya mengutamakan keterbukaan, pelibatan komunitas pendidikan lokal, dan keberpihakan terhadap keanekaragaman model pendidikan di Indonesia.

Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan tentang mekanisme partisipatif tersebut, apakah dalam bentuk uji publik nasional atau pelibatan komunitas pendidikan di tingkat lokal. Ketiadaan kejelasan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif dan tata kelola yang akuntabel dalam perumusan kebijakan pendidikan.

RUU Sisdiknas secara formal diklaim sebagai bagian dari rencana jangka panjang menuju Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, tetapi hingga kini belum tersedia dokumen yang secara eksplisit menunjukkan hubungan antara substansi RUU dengan arah strategis tersebut. Alih-alih menjadi momentum reformasi pendidikan nasional, proses revisi UU Sisdiknas justru cenderung merepresentasikan pendekatan teknokratis yang sentralistik, tertutup, dan tidak inklusif. Jika tidak segera dikoreksi, RUU ini berpotensi menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan administratif yang mengabaikan prinsip otonomi daerah, keadilan sosial, dan keberagaman konteks pendidikan lokal.

Pendidikan adalah urusan publik, bukan sekadar proyek birokrasi elite. Oleh karena itu, negara wajib menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam reformasi sistem pendidikan. Pemerintah harus meninggalkan pendekatan monologis dan beralih pada dialog demokratis, di mana kebijakan pendidikan dirancang bersama masyarakat, bukan untuk mereka dari atas ke bawah.

REFERENSI

Asosiasi Guru Indonesia. (2022). Survei Nasional: Persepsi Guru terhadap Kurikulum Merdeka. Jakarta: AGI Press.

GoodStats. (2024, Januari 15). Mengulik Hasil PISA 2022: Indonesia Peringkat Naik, Tapi Tren Penurunan Skor Berlanjut. Diakses dari https://goodstats.id/article/mengulik-hasil-pisa-2022-indonesia-peringkat-naik-tapi-tren-penurunan-skor-berlanjut-m6XDt

OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4debd9ef-en

Syomwene, A. (2020). Curriculum theory: Characteristics and functions. European Journal of Education Studies, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.46827/ejes.v7i1.3005

Tempo.co. (2024, Januari 6). Mendikbud Baru Abdul Mu’ti Akan Evaluasi Kurikulum Merdeka. Diakses dari https://nasional.tempo.co

Tempo, & Maulana, M. R. (2023, October 17). Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. Tempo. https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928

Kppn, R. (2024, July 29). APBN dan Upaya Pengurangan Ketimpangan Pendidikan di Daerah 3T. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3671-apbn-dan-upaya-pengurangan-ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t.html

Y, A. L., & Chairunnisa, N. (2024, November 11). Komisi X usulkan revisi UU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2025. Tempo. https://www.tempo.co/politik/komisi-x-usulkan-revisi-uu-sisdiknas-masuk-prolegnas-prioritas-2025-1166726

Sulis, B. (2024, December 27). Menyelesaikan Ketimpangan Sebaran Guru di Daerah 3T — Kompasiana.com. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/bagassulis2008/676e0774ed641547211f0542/menyelesaikan-ketimpangan-sebaran-guru-di-daerah-3t

Izzuddin, H., & Amirullah. (2025a, February 18). Komisi X DPR akan Pakai Metode Kodifikasi untuk Bahas RUU Sisdiknas. Tempo. https://www.tempo.co/politik/komisi-x-dpr-akan-pakai-metode-kodifikasi-untuk-bahas-ruu-sisdiknas-1208958

Izzuddin, H., & Amirullah. (2025b, February 18). Pembahasan RUU Sisdiknas antara Komisi X dan BKD DPR Digelar Tertutup. Tempo. https://www.tempo.co/politik/pembahasan-ruu-sisdiknas-antara-komisi-x-dan-bkd-dpr-digelar-tertutup-1208946

Izzuddin, H., & Chairunnisa, N. (2025a, February 18). Ketua Komisi X DPR sebut draf RUU Sisdiknas siap dibahas April 2025. Tempo. https://www.tempo.co/politik/ketua-komisi-x-dpr-sebut-draf-ruu-sisdiknas-siap-dibahas-april-2025-1209027

Izzuddin, H., & Chairunnisa, N. (2025b, February 19). Daftar Undang-undang Pendidikan yang Berpotensi Ditata dalam Kodifikasi RUU Sisdiknas. Tempo. https://www.tempo.co/politik/daftar-undang-undang-pendidikan-yang-berpotensi-ditata-dalam-kodifikasi-ruu-sisdiknas-1209083

Gatra, S. (2025, March 10). Ilusi Kebijakan Pendidikan di Daerah 3T dan Pulau-pulau Kecil. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/edu/read/2025/03/10/080000671/ilusi-kebijakan-pendidikan-di-daerah-3t-dan-pulau-pulau-kecil

Napitupulu, E. L. (2025, April 4). Mengatasi Ketertinggalan Pendidikan di Daerah 3T. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/ketertinggalan-pendidikan-di-daerah-3t-tidak-bisa-terus-diabiarkan

Trikarinaputri, E., & Amirullah. (2025a, April 18). Anggota DPR: RUU Sisdiknas masih tahap penyusunan naskah akademik. Tempo. https://www.tempo.co/politik/anggota-dpr-ruu-sisdiknas-masih-tahap-penyusunan-naskah-akademik-1232866

Trikarinaputri, E., & Amirullah. (2025b, April 18). Draf RUU Sisdiknas belum selesai, anggota DPR bilang tak ingin buru-buru. Tempo. https://www.tempo.co/politik/draf-ruu-sisdiknas-belum-selesai-anggota-dpr-bilang-tak-ingin-buru-buru-1232882

Mardianti, D. L., & Chairunnisa, N. (2025a, April 20). Pemerintah Godok Rencana Sentralisasi Tata Kelola Guru dari Daerah ke Pusat. Tempo. https://www.tempo.co/politik/pemerintah-godok-rencana-sentralisasi-tata-kelola-guru-dari-daerah-ke-pusat-1233305

Mardianti, D. L., & Chairunnisa, N. (2025b, April 20). Wamen Atip Sebut Draf RUU Sisdiknas Akan Selesai dalam Waktu Dekat. Tempo. https://www.tempo.co/politik/wamen-atip-sebut-draf-ruu-sisdiknas-akan-selesai-dalam-waktu-dekat-1233295

Mardianti, D. L., & Wibowo, E. A. (2025, April 20). Catatan P2G soal Rencana Pemerintah Ambil Alih Tata Kelola Guru ASN. Tempo. https://www.tempo.co/politik/catatan-p2g-soal-rencana-pemerintah-ambil-alih-tata-kelola-guru-asn-1233461

Shabrina, D., & Chairunnisa, N. (2025, April 22). Wamendikdasmen: Usulan Sentralisasi Tata Kelola Guru dalam Revisi UU Sisdiknas Belum Final. Tempo. https://www.tempo.co/politik/wamendikdasmen-usulan-sentralisasi-tata-kelola-guru-dalam-revisi-uu-sisdiknas-belum-final-1234169

Supriadi, M. (2025, April 29). Pendidikan Tinggi dan Komersialisasi Pendidikan — Kompasiana.com. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/adishups/680681e534777c77262194b2/pendidikan-tinggi-dan-komersialisasi-pendidikan