Kemajuan untuk Siapa? Digitalisasi Industri, PHK, dan Panggilan Menuju Just Digital Transition dalam Pandangan NDP
Oleh: Kholifatul Mardiah
Wakil Sekretaris Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL) KOHATI Badko HMI Jawa Timur
Industri kita bergerak semakin cepat: digital, otomatis, efisien. Namun di balik narasi produktivitas itu, ada kelompok yang justru kehilangan kepastian: para pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren yang tidak bisa lagi dianggap fluktuasi biasa. Jika pada 2022 tercatat 25.614 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), angka itu melonjak menjadi 64.855 pada 2023, 77.965 pada 2024, dan 88.520 pada 2025. Memasuki paruh pertama 2026 saja, sudah lebih dari 32 ribu pekerja kehilangan pekerjaannya. Dalam satu dekade terakhir, jumlah pekerja ter-PHK di Indonesia bahkan naik sekitar 163 persen. Jawa Timur bukan pengecualian; pada 2024 tercatat lebih dari 5.300 pekerja di provinsi ini terkena PHK, sebelum tren serupa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Paradoksnya sederhana namun mengganggu: digitalisasi mendorong efisiensi, efisiensi mendorong produktivitas, tetapi peningkatan produktivitas itu justru berbanding lurus dengan berkurangnya kebutuhan atas sebagian tenaga kerja. Pertanyaannya bukan apakah teknologi itu baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah persoalannya ada pada teknologi itu sendiri, atau pada cara kita mendistribusikan manfaat dari teknologi tersebut?
Digitalisasi sering direduksi hanya sebagai persoalan teknis: kehadiran AI, robot, dan perangkat lunak. Padahal yang sesungguhnya berubah adalah struktur produksi dan relasi antara modal, teknologi, negara, dan pekerja. Digitalisasi memungkinkan perusahaan memangkas pekerjaan repetitif, mengotomatisasi proses produksi, dan mengambil keputusan berbasis data dengan biaya operasional yang lebih rendah. Semua itu sah sebagai strategi bisnis. Masalahnya, surplus produktivitas yang dihasilkan tidak otomatis terdistribusi secara adil kepada semua pihak yang berkontribusi menciptakannya. Setiap pilihan pembangunan industri sesungguhnya adalah pilihan nilai, dan di situlah letak pertanyaan mendasar: jika teknologi meningkatkan produktivitas, siapa sebenarnya yang menikmati surplus tersebut — pemodal, perusahaan, negara, konsumen, atau pekerja?
Get Kholifatul Mardiah’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Akan terlalu sederhana, dan mudah dipatahkan secara akademik, bila opini ini hanya menyatakan bahwa digitalisasi menyebabkan PHK. Argumen yang lebih kuat dan lebih jujur adalah: transformasi digital mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja, dan persoalan keadilan justru muncul ketika perubahan itu tidak diikuti mekanisme perlindungan, reskilling, dan redistribusi manfaat yang memadai. Dampaknya berlapis. Secara ekonomi, PHK menekan pendapatan rumah tangga dan menurunkan daya konsumsi. Secara sosial, ketidakpastian kerja mengguncang relasi keluarga dan memperbesar kerentanan sosial, terutama bagi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal. Secara struktural, pekerja dengan pendidikan dan keterampilan terbatas semakin sulit memasuki pekerjaan baru, sementara lapangan kerja yang tumbuh justru menuntut kompetensi digital yang belum mereka miliki.
Namun posisi kritis ini tidak boleh terjebak pada narasi anti-teknologi. HMI, dan KOHATI di dalamnya, tidak perlu — dan tidak seharusnya — berdiri sebagai gerakan yang menolak kemajuan teknologi. Yang harus dikritik adalah ketika teknologi diperlakukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri, sementara manusia hanya diposisikan sebagai biaya produksi yang bisa dipangkas kapan saja. Nilai Dasar Perjuangan HMI memberi fondasi yang jernih untuk membaca persoalan ini: tauhid menolak segala bentuk pemutlakan, termasuk pemutlakan terhadap modal, teknologi, negara, dan pasar. Teknologi mestinya diposisikan sebagai alat, bukan tujuan. Pertanyaan reflektifnya: apakah manusia menciptakan teknologi untuk membebaskannya dari pekerjaan yang membebani, atau justru menjadikan dirinya sendiri semakin mudah digantikan?
Dari sinilah gagasan human-centered industrialization menjadi relevan: industrialisasi yang meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan teknologi, tetapi sekaligus memperkuat kualitas pekerjaan dan keterampilan manusia, bukan sekadar memangkas biaya tenaga kerja. Tauhid dalam NDP bukan sekadar konsep teologis yang berhenti di ranah ibadah personal; ia adalah kritik sosial, karena relasi kepada Allah mestinya melahirkan relasi yang adil dengan manusia dan alam. Dari prinsip ini lahir tiga pijakan. Pertama, tauhid menolak pemutlakan teknologi — efisiensi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan industri, sebab ada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa direduksi menjadi angka produktivitas. Kedua, manusia sebagai khalifah adalah subjek pembangunan, bukan sekadar human capital atau input produksi; manusia bukan predator alam, melainkan pemikul amanah, dan kemajuan sejati harus memuliakan, bukan merendahkan, martabatnya. Ketiga, keadilan sosial menuntut agar manfaat dan risiko dibagi secara proporsional; jika perusahaan menikmati keuntungan dari otomatisasi sementara pekerja menanggung seluruh konsekuensi melalui PHK, maka telah terjadi ketimpangan yang mencederai prinsip keadilan itu sendiri.
Semua ini bermuara pada satu pertanyaan kritis: kemajuan untuk siapa? Siapa yang sesungguhnya memegang kuasa atas arah transformasi ini — perusahaan, negara, investor, atau teknologi itu sendiri? Siapa yang menerima manfaat, dan apakah peningkatan produktivitas hanya menjadi keuntungan sepihak perusahaan? Siapa yang menanggung beban — pekerja yang di-PHK, keluarga yang bergantung pada penghasilannya, atau negara melalui program jaminan sosial yang kerap tidak memadai? Dan yang terpenting, mekanisme koreksi apa yang tersedia: reskilling, upskilling, perlindungan sosial, job transition, dialog sosial, jaminan pekerjaan, atau partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan?
Selama ini wacana just transition banyak dibicarakan dalam konteks peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan, dengan penekanan bahwa pekerja dan masyarakat tidak boleh menanggung beban perubahan secara tidak adil. Logika yang sama semestinya diperluas ke ranah digital: jika transisi energi membutuhkan just transition, maka transformasi digital industri juga membutuhkan just digital transition — sebuah transformasi yang tidak berhenti pada digitalisasi semata, tetapi diikuti reskilling dan upskilling, perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja baru, redistribusi manfaat produktivitas, hingga menempatkan pekerja sebagai subjek, bukan objek, dari transformasi itu sendiri.
Sebagai kader HMI-Wati, saya meyakini kritik tanpa tawaran solusi hanya akan berhenti sebagai keluhan. Karena itu, atas nama pemikiran kader HMI-Wati, ada empat catatan yang perlu didorong bersama. Kepada negara, mendesak agar prinsip just digital transition diarusutamakan ke dalam kebijakan industrialisasi nasional, tidak sekadar menjadi wacana di forum-forum diskusi. Kepada perusahaan, mendorong agar PHK tidak dijadikan instrumen pertama untuk meraih efisiensi digital, melainkan ditempuh melalui tahapan reskilling, redeployment, dan perubahan pekerjaan terlebih dahulu sebelum evaluasi kebutuhan tenaga kerja dilakukan. Kepada dunia pendidikan, kampus dan lembaga vokasi — termasuk Universitas Airlangga tempat saya menimba ilmu — perlu memperkuat literasi digital, literasi data, literasi AI, kemampuan pemecahan masalah, hingga keterampilan hijau agar generasi muda, khususnya perempuan, tidak tertinggal dalam transformasi ini. Dan kepada pekerja serta organisasi masyarakat sipil, penting untuk memastikan pekerja dilibatkan sebagai subjek dalam setiap keputusan otomasi, bukan sekadar pihak yang menerima keputusan manajemen.
Kemajuan tidak boleh diukur hanya dari seberapa cepat mesin bekerja, tetapi dari seberapa jauh teknologi mampu meningkatkan martabat manusia. Jika industrialisasi membuat produksi semakin efisien tetapi kehidupan manusia semakin tidak pasti, apakah kita benar-benar sedang mengalami kemajuan? Teknologi seharusnya menggantikan pekerjaan yang membebani manusia, bukan menggantikan manusia demi memperbesar keuntungan segelintir pihak (KM).
Sumber data: Kementerian Ketenagakerjaan RI (Satu Data Ketenagakerjaan), diakses melalui pemberitaan detikFinance, Kompas.com, dan Tempo (2024–2026).
