Demokrasi: ‘Agama Baru’ Abad Kedua Puluh Satu
Liberté, Égalité, Fraternité (Kebebasan, Persaudaraan, Kesetaraan)— slogan yang diserukan rakyat Prancis saat menyerbu Penjara Bastille
Momen bersejarah sekaligus dramatis yang direkam dengan baik oleh lukisan di atas dicatat terjadi pada 14 Juli 1789. Sebuah tanggal yang diagungkan sebagai “hari kelahiran demokrasi” — yah secara teknis sebenarnya konsep demokrasi telah eksis sejak sebelum kelahiran Kristus (0 Masehi) namun ungkapan ini lebih dimaknai untuk merujuk pada “awal mula penerimaan demokrasi sebagai konsep sistem politik secara luas”.
Rakyat Prancis muak atas kesewenang-wenangan para bangsawan korup mulai mengangkat senjata mereka, mengobarkan semangat, meluaskan api pemberontakan, dan puncaknya: leher Raja Louis XVI dipenggal di atas guillotine. Mereka bersorak. Tak berhenti di situ, api semangat ini kemudian perlahan namun pasti merambat dan menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Satu persatu, berbagai monarki tradisional digilas api revolusi demokrasi. Parlemen dibentuk, republik dikukuhkan sebagai bentuk baru kenegaraan.
Selanjutnya, orang-orang bersepakat: Monarki dan segala bentuk kekuasaan absolut adalah akar segala penderitaan. Kita membenci raja yang zalim, kita menolak kekuasaan yang tak bisa digugat. Oleh karena itu, kita memeluk sebuah sistem yang menjanjikan kekuasaan di tangan rakyat. Kita memeluk Demokrasi.
Menilik konteks pada bagaimana masyarakat Eropa — juga umat manusia — yang secara konstan banyak mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat sistem feodalisme dan monarki, argumen ini menjadi terdengar begitu meyakinkan. Tidak, ia terasa menjadi begitu sempurna nyaris tanpa celah. Apalagi, demokrasi seolah memberi janji yang begitu manis atas rasa takut kita terhadap para pemimpin — penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Kita ketakutan akan kelahiran seorang diktator atau tiran yang mewahyukan setiap kata-katanya sebagai hukum mutlak. Oleh karena itu, demokrasi memberi kita rasa aman.
Akan tetapi, apakah benar begitu?
Mari kita menatap dan membuka lembaran realitas sejarah yang terasa begitu tak nyaman: kotak suara juga bisa melahirkan seorang monster.
Adolf Hitler tidak menduduki kursi Kanselir Jerman melalui kudeta militer berdarah di tengah malam yang dingin nan sunyi. Ia naik ke tampuk kekuasaan melalui mekanisme sistem parlementer Republik Weimar yang sah. Demokrasi justru menyajikan karpet merah bagi Adolf untuk melangkah naik ke posisi itu.
Atau, jika melompat ke masa modern, ada figur seperti George W. Bush. Ia dilahirkan dari rahim demokrasi liberal Amerika Serikat — mercusuar demokrasi abad modern sekaligus sistem yang paling digaungkan sebagai wujud kebenaran politik tanpa celah. Namun, sosok yang diharapkan dapat memimpin Amerika Serikat — dan secara teknis juga dunia akibat ketergantungan ekonomi dunia terhadap Dollar Amerika — dengan baik nyatanya justru menjadi mimpi buruk bagi penduduk Timur Tengah. Ia memantik api-api konflik di Timur Tengah yang baranya masih meledak-ledak dan membara hingga hari ini.
Kedua figur itu produk demokrasi. Entah bagaimana prosesnya, bagaimana implementasi demokrasinya, yang pasti mereka produk yang dilahirkan dari sebuah negara yang diklaim sebagai “Negara Demokrasi”.
Jika produk dari sistem yang konon “paling sempurna” ini nyatanya juga bisa menyalahgunakan kekuasaan, menghabisi nyawa, dan melegitimasi invasi, apakah sistem itu masih bisa disebut sebagai sistem “paling benar dan sempurna”?
Nah, jika jawaban Anda untuk pertanyaan di atas adalah ya, saya ucapkan selamat karena para propagandis demokrasi berhasil menanamkan ilusi itu jauh dalam otak bawah sadar Anda, ilusi yang terus menyilaukan pandangan Anda dengan slogan bahwa ‘demokrasi adalah satu-satunya jalan politik yang terbaik’.
Keren bukan?
Selamat datang di abad kedua puluh satu, era di mana demokrasi berhasil bertransformasi menjadi ‘kebenaran dunia’, menjelma menjadi iman baru umat manusia: sebuah ‘agama’ tanpa Tuhan, tapi penuh nabi dan dogma.
“Liberté, Égalité, Fraternité!”, Lalu Guillotine!
Baiklah. Sekarang, mari kita kembali ke Revolusi Prancis.
Revolusi ini, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, berakhir dengan kemenangan rakyat. Mereka berpesta dalam euforia. Para pemuka revolusi naik ke atas panggung, menerima sorak sorai pujian, lalu dengan cepat membentuk Konvensi Nasional (Convention nationale), lembaga pemerintahan efektif pertama yang dibentuk dalam negara muda ini.
Lantas, bagaimana nasib keluarga kerajaan dan para bangsawan? Tentu, sebagaimana takdir pihak yang kalah, mereka harus menanggung beban penghakiman. Dipermalukan, dipecundangi, bahkan terkadang dipaksa harus menanggung kesalahan yang bahkan tidak dilakukan. Salah satunya adalah mitos “Biarkan mereka makan kue” (Qu’ils mangent de la brioche) yang — mungkin saja sengaja — disebarluaskan sebagai ucapan Ratu Marie Antoniette seolah untuk mendemonisasinya sekaligus memoles wajah pihak revolusioner sebagai “pahlawan rakyat”.
Rakyat tentu tidak terima. Mereka bersusah payah hidup dalam kelaparan akibat krisis ekonomi dan pangan, namun ratu mereka malah “mengucapkan hal bodoh” itu? Amarah berkobar. Para bangsawan bodoh yang hanya tahu cara mengisi perut mereka itu harus segera diberi pelajaran! Puncaknya, mereka bersorak sorai saat akhirnya Raja Louis XVI dan Ratu Marie dipancung menggunakan guillotine.
Paling tidak, dengan tumbangnya rezim ini, semoga rezim yang baru bisa memberi kehidupan yang baru. Namun, apakah benar begitu?
Nyatanya tidak. Sebagai bukti, bahkan masyarakat secara khusus menamai masa ini sebagai Pemerintahan Teror (La Terreur, 5 September 1793–27 Juli 1794) sudah cukup menjadi bukti akan rasa ngeri mereka terhadap masa ini. Para pemuka revolusi yang tidak ingin kehilangan momentum jelas harus memikirkan suatu cara untuk memegang tali kendali rakyat dengan patuh. Jadi, mereka harus menggunakan teror agar mereka tetap mau mendengarkan.
Ide yang sangat gila!
Bertrand Barère merupakan orang pertama yang mengusulkan hal ini. Tercatat dalam sejarah, pada tanggal 5 September 1793, ia berseru di Konvensi Nasional:
“Mari kita jadikan teror sebagai kebijakan harian!”
Jelas majelis terkejut dan menolak ide gila itu mentah-mentah. Meski ditekan habis-habisan oleh kelompok radikal, majelis tetap menolak mengesahkan kebijakan gila ini meski mereka memang menyetujui pembentukan tentara revolusioner. Namun, jelas saja republik yang baru berdiri itu tidak bisa menolak godaan metode kontrol publik yang efektif itu. Seorang pro monarki, Jacques Cazotte, meramalkan bahwa cepat atau lambat negara yang baru lahir itu pasti akan benar-benar menggunakan teror — dan tak lama setelah itu ia dibungkam lewat guillotine.
Naiklah seorang anggota revolusi berhalauan radikal ke atas panggung: Maximilien Robespierre. Ia merupakan anggota dari Konvensi Nasional, kemudian diangkat sebagai anggota seumur hidup Komite Keamanan Publik. Setelah naik ke posisi berpengaruh itu, dengan cepat ia merealisasikan kegilaan yang telah lama ia dan rekan-rekan radikalnya rencanakan.
Atas nama “suara rakyat”, Robespierre memerintahkan eksekusi terhadap puluhan ribu “musuh revolusi”. Tentu saja, tak semua dari mereka benar-benar pro monarki dan menolak demokrasi sebagaimana yang digembar-gemborkan. Sebagai contoh, Jacques Roux. Ia merupakan sesama anggota revolusi berhalauan radikal yang aktif berpartisipasi dalam seluruh huru hara politik revolusi ini. Namun, Robespierre dengan mudah menuduhnya sebagai agen asing, melakukan serangan terhadapnya menggunakan pengaruhnya untuk menggalang massa, sehingga menyebabkan Roux terusir dari Klub Jacobin — faksi politik berhalauan radikal paling berpengaruh pasca revolusi.
Dari sini terlihat jelas bahwa dalih tersebut tak lebih dari siasat kotor Robespierre untuk memberangus saingan politiknya. Sejak saat itu, mesin pembunuh dibiarkan terus bekerja memenggal kepala tanpa henti.
Dan ingat, itu baru kengerian dari tangan seorang Robespierre. Pada akhirnya, faksi radikal secara perlahan namun pasti menjelma menjadi satu-satunya kekuatan politik absolut. Lewat tangan-tangan dingin inilah, kebenaran mutlak mulai dimonopoli. Mereka terus menumpuk mayat demi mayat sebagai tumbal kekuasaan, bersembunyi dengan aman di balik tameng suci bernama “melawan gerakan kontra-revolusi”.
Dan, jika kita teruskan lebih jauh lagi, akan semakin panjang daftar sejarah kelam dari revolusi pertama berbasis demokrasi ini. Jika Anda menyebut itu semua sebagai “pengorbanan yang dibutuhkan dan memang pantas dilakukan” maka sepertinya Anda harus berkaca lagi. Bahkan, sejumlah pegiat sejarah masa kini mulai menyoroti celah pada kasus penghakiman Raja Louis XVI. Alih-alih murni sebagai bentuk penegakan keadilan kedaulatan rakyat, persidangan tersebut dinilai tak lebih dari sekadar teater politik berdarah. Keputusan eksekusinya bukan lahir dari keadilan, melainkan dari kepanikan dan paranoid faksi radikal yang merasa bahwa menyingkirkan sang raja adalah satu-satunya cara untuk mengamankan kekuasaan mereka yang baru seumur jagung.
Robespierre secara terang-terangan mengakui dalam pidatonya,
“Louis harus mati agar bangsa ini bisa hidup.”
Ya. Demi melegitimasi dan mengukuhkan takhta rezim yang baru lahir, rezim lama harus dikorbankan — bahkan jika itu berarti meminta tumbal puluhan ribu nyawa yang entah benar-benar bersalah atau tidak. Jelas moralitas dan akal sehat tidak akan bisa menerima bahwa ada puluhan ribu nyawa yang harus melayang hanya karena “pengorbanan yang dibutuhkan dan dibenarkan”. Pemerintahan Teror merupakan bukti nyata sejarah bahwa atas nama “suara rakyat”, penindasan bisa dilegitimasi.
Get Muhammad Abdullah Azzam’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Merumuskan konstitusi negara pada dasarnya sama seperti merumuskan organisasi manapun yang dapat Anda temui dengan mudah di luar sana. Anda bisa dengan mudah menulis di atas kertas, merumuskan pasal-pasal peraturan dalam konstitusi atau draf AD/ART, merancangnya sesistematis mungkin agar ia menjadi sistem paling demokratis yang dapat mengakomodasi seluruh suara anggota. Namun, ketika kita, makhluk paling penuh kontradiksi yang seringkali didorong oleh berbagai kepentingan pribadi bernama ‘manusia’, memasuki ruangan, memegang dan mengetuk palu sidang, saling berdebat akan kebenaran mana yang paling tepat bagi “kepentingan bersama”, banyak yang akhirnya tetap berakhir disetir oleh segelintir elit yang memegang kendali narasi.
Tirani Mayoritas dan Ilusi Pilihan
Salah satu kecacatan logika paling fundamental yang terus dirawat oleh para pemuja demokrasi adalah berlindung di balik tameng False Dichotomy (Logika Biner). Perdebatan mengenai kelayakan sebuah sistem tata kelola sering kali dikerdilkan menjadi satu ancaman usang: “Jika bukan demokrasi, berarti monarki absolut. Dan jika monarki, rajanya pasti akan berujung menjadi diktator yang otoriter!”
Mereka dengan bangga mengibarkan kredo legendaris Lord Acton sebagai pembenaran: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Namun, dalam fanatisme tersebut, mereka sengaja membutakan diri terhadap satu kata kunci krusial: tends (cenderung). Kata tersebut menunjukkan sebuah probabilitas statistik, bukan sebuah nubuat kepastian takdir. Lord Acton tidak pernah menulis “power must be corrupted”.
Menghakimi bahwa setiap pemimpin dalam sistem non-demokrasi pasti akan bertransformasi menjadi tiran adalah bentuk penyederhanaan yang mereduksi kompleksitas peradaban. Itu merupakan penghinaan terhadap potensi tidak terbatas dan tidak terprediksi dari umat manusia. Manusia bukanlah entitas biner hitam-putih. Kita adalah variabel yang dipenuhi ketidakpastian, ambiguitas, irasionalitas, dan kontradiksi. Jika memetakan perilaku manusia dan probabilitas kekuasaan benar-benar semudah menentukan angka “1” (pasti adil) dan “0” (pasti tiran), maka ilmu komputer tidak perlu bersusah payah mengembangkan machine learning atau algoritma neural network yang rumit hingga hari ini. Komputasi logika biner era 70-an sudah lebih dari cukup untuk menjalankan dunia.
Namun, mari kita ikuti permainan logika mereka sejenak. Jika ketakutan terbesar terhadap monarki adalah “kesewenang-wenangan satu orang”, lantas apa bedanya dengan demokrasi yang secara konstitusional melegalkan kesewenang-wenangan mayoritas?
Di sinilah kita bertemu dengan wajah buruk demokrasi yang pertama: Tirani Mayoritas.
Dalam sistem demokrasi murni, kebenaran tidak ditentukan oleh moralitas, melainkan oleh jumlah kepala. Jika 51% populasi memutuskan untuk menindas, merampas hak, atau bahkan membinasakan 49% populasi sisanya, maka secara sistem, tindakan tersebut sah. Ia mendapatkan stempel suci bernama “kehendak rakyat”.
Kita sering lupa bahwa tokoh filsuf sebesar Socrates pun dihukum mati bukan oleh titah seorang raja lalim, melainkan oleh hasil pemungutan suara demokratis dari warga Athena. Dalam sistem ini, kecerdasan analitis dan visi teknokratis dari seorang tokoh kaliber B.J. Habibie akan direduksi menjadi satu angka mutlak: satu suara. Suara tersebut memiliki bobot politis yang sama persis dengan suara seorang warga yang menentukan pilihannya murni berdasarkan sentimen emosi, hoaks, atau sekadar ikut-ikutan. Demokrasi memang menjajakan pesona kesetaraan, namun ia memaksa peradaban membayarnya dengan harga yang sangat mahal: pengabaian total terhadap meritokrasi.
Ironisnya, kecacatan itu tidak berhenti pada siapa yang memilih, tetapi meluas pada siapa yang bisa dipilih. Jika kelemahan pertama demokrasi adalah membiarkan kuantitas menggilas kualitas (meritokrasi), maka kelemahan keduanya jauh lebih manipulatif: ia menipu kuantitas tersebut dengan sebuah Ilusi Pilihan.
Di era demokrasi modern, kita digiring ke bilik suara, mencelupkan jari ke dalam tinta, dan pulang dengan dada membusung — merasa bangga karena baru saja menjadi ‘penentu nasib bangsa’. Kita merasa berdaulat karena telah ‘memilih’ satu dari dua atau tiga kandidat yang ada. Padahal, jika layar teater politik itu disingkap, kandidat-kandidat yang tampak saling bertarung di panggung debat itu sering kali didanai, disokong, dan dikendalikan oleh segelintir elit oligarki yang sama.
Kedaulatan tidak pernah benar-benar berada di tangan rakyat; ia bersarang nyaman di kantong para penyandang dana kampanye. Demokrasi pada akhirnya menyusut menjadi sekadar plasebo politik — sebuah perayaan musiman yang dirancang untuk memberikan rakyat ilusi kendali, sementara kebijakan riil tetap didikte oleh para elit di ruang-ruang tertutup yang jauh dari pengawasan dan pengetahuan masyarakat.
Menatap ke Sisi ‘Kafir’ Politik
Dalam sebuah entitas “agama”, tentu selalu ada kubu yang melabeli diri mereka sebagai pihak yang “beriman”, dan ada pula pihak yang dicap sebagai “kafir” atau para pengingkar dogma. Kali ini, mari kita alihkan pandangan kepada para “kafir” politik ini — negara-negara yang secara konsisten selalu dihakimi dan menjadi bulan-bulanan narasi media Barat.
Selama bertahun-tahun, kita disuguhi bualan bahwa “kemajuan dan kesejahteraan umat manusia hanya bisa dicapai lewat jalan demokrasi”. Namun, dewasa ini, Negeri Tirai Bambu — Tiongkok — menyingkap tabir kebohongan yang terus dikonstruksi secara konsisten selama beberapa dekade tersebut.
Kita tentu masih ingat fenomena ketika salah satu pemengaruh (influencer) raksasa YouTube, IShowSpeed, melakukan siaran langsung di kanalnya ketika ia mengunjungi Tiongkok. Masyarakat dunia, khususnya Barat, terus dibuat berdecak kagum ketika pemerintah Tiongkok dengan percaya diri memamerkan infrastruktur dan teknologi mutakhir mereka untuk dijajali satu persatu oleh Darren — nama asli Speed.
Ketika media-media Barat masih sibuk menakut-nakuti warganya tentang betapa “berbahayanya” sistem politik tertutup Partai Komunis Tiongkok, negara itu justru berlari kencang. Mereka mengeksekusi pembangunan layaknya program native yang tersetel sempurna — bergerak ringan, efisien, dan gila-gilaan tanpa harus terbebani oleh overhead perdebatan politik berlarut-larut di meja parlemen.
Dalam waktu yang terbilang singkat, mereka mendirikan kota-kota megapolis dan membangun pelabuhan raksasa yang volume perdagangannya dengan mudah mengangkangi Singapura. Bahkan, ketika Amerika Serikat kalang kabut dan menerapkan kebijakan pembatasan ekspor semikonduktor, Tiongkok tidak tersedak. Di tengah keterbatasan hardware tersebut, mereka justru berhasil mengoptimalkan sistem algoritmanya dan merilis model LLM secanggih DeepSeek — sebuah pencapaian efisiensi komputasi yang kini perlahan tapi pasti mulai membuat raksasa-raksasa Silicon Valley berkeringat dingin.
Selain itu, ada pula “kafir” politik lain yang tak pernah berhenti menjadi “buah bibir” media Barat: negara-negara monarki di Timur Tengah. Media Barat sering kali dengan lantang mengutuk betapa “represifnya” rezim di Jazirah Arab terhadap kebebasan berekspresi. Namun ironisnya, di sisi lain, para raja dan amir mampu menyediakan jaminan sosial, keamanan, dan kesejahteraan luar biasa bagi warga negaranya tanpa perlu repot-repot menggelar pemilu multipartai.
Masyarakat yang disebut-sebut “merasa tertekan di bawah rezim monarki yang represif” nyatanya selalu hidup dengan standar yang diimpikan banyak negara demokrasi: tingkat kriminalitas yang mendekati nol, jalanan yang aman bagi anak-anak untuk bermain di tengah malam, kebebasan dari jerat pajak penghasilan yang mencekik, dan fasilitas kelas dunia. Rakyat yang konon “ditindas” itu justru senantiasa menyelipkan doa kebaikan bagi para pemimpinnya di setiap sujud mereka.
Eksistensi peradaban Tiongkok dan Timur Tengah ini bukanlah deklarasi bahwa sistem otoritarianisme maupun monarki itu suci tanpa celah. Tentu saja, sistem mereka menuntut sebuah trade-off atau harga yang harus dibayar — seperti pembatasan ruang kritik atau pengawasan yang ketat. Namun, keberhasilan mereka telah cukup untuk menghancurkan satu dogma absolut: bahwa demokrasi bukanlah satu-satunya perangkat lunak yang mampu menjalankan mesin kesejahteraan sebuah negara.
Agnostisisme Politik
Sebetulnya saya lebih senang menyebutnya sebagai “pragmatisme” alih-alih “agnostisisme”. Namun, karena kita di sini sedang menganalogikan demokrasi sebagai “agama”, maka tentu saya harus totalitas dengan peralihan istilah ini.
Baiklah, waktunya kembali ke topik utama — yang menjadi penghujung dari tulisan ini.
Jadi, mari menuju pertanyaan utama yang dihasilkan dari tulisan sepanjang hampir 3000 kata ini: apa konklusi dari semua ini?
Apakah saya mengajak Anda untuk beralih saja ke otoritarianisme atau monarki? Oh tentu tidak. Saya tidak pernah berniat seperti itu. Justru saya menulis ini sembari terus mencoba mempelajari dan memahami demokrasi negara ini, Negara Republik Indonesia. Saya tidak ingin mengajak Anda untuk melakukan revolusi radikal yang mengubah tatanan politik kita menjadi ke bentuk sistem lainnya.
Apa yang ingin saya sampaikan adalah: mari kita turunkan demokrasi dari altar sucinya. Demokrasi bukanlah sebuah jalan kebenaran. Ia hanyalah sebuah alat — atau bahasa kerennya, sebuah framework — untuk mencapai impian sebuah bangsa ketika mereka mendirikan negara mereka. Dua sistem yang sejak tadi saya bawa-bawa pun bukannya luput dari kesalahan.
Saya tentu tidak akan mengabaikan catatan merah Ketua Mao — ya, bukan hanya Buku Merah namun beliau juga memiliki “catatan merah”-nya sendiri — selama masa kepemimpinannya. Angka 15–55 juta bukanlah angka yang sedikit untuk bisa diabaikan. Terlebih, itu bukan sekedar angka statistik biasa, namun itu merupakan jumlah nyawa manusia yang melayang dalam sejarah umat manusia. Sistem monarki negara-negara Timur Tengah juga tak dapat menutupi laporan-laporan kekerasan domestik dan rumah tangga yang cukup sering terjadi di sana akibat sistem patriarki yang masih cukup terpelihara.
“Lantas, mana yang benar?”
Mari gunakan lensa pragmatis: sistem tata kelola yang benar adalah sistem yang paling optimal memberikan manfaat dan output konkret bagi kesejahteraan masyarakatnya. Pernyataan ini mungkin terdengar menyederhanakan masalah secara brutal, tapi faktanya: masyarakat di akar rumput sering kali tidak pernah terlalu peduli dengan kerumitan mesin politik yang beroperasi di balik layar, selama kebutuhan dasar mereka di ruang makan tercukupi.
Ya, saya serius dengan hal ini.
Mungkin Anda familiar dengan postulat psikologi bahwa ketika kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, barulah mereka mulai memikirkan aktualisasi diri dan menuntut hak-hak abstrak. Namun, apakah hak yang dituntut itu mutlak berupa hak berpolitik multipartai? Sejarah membuktikan bahwa monarki bisa bertahan langgeng selama berabad-abad karena mayoritas masyarakat merasa cukup dengan jaminan keamanan dan ekonomi, tanpa merasa perlu memegang setir pemerintahan.
Dan tentu, kita tidak bisa menyalahkan mereka karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan kebenaran kepada semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa memaksa masyarakat Tiongkok, Timur Tengah, atau peradaban lainnya untuk menelan mentah-mentah nilai demokrasi Barat jika akar sejarah mereka menuntut cara hidup yang berbeda. Politik adalah manifestasi dari budaya. Ada masyarakat yang suka berdebat dan mencari konsensus kolektif, tapi ada pula masyarakat yang lebih nyaman mendelegasikan beban pengambilan keputusan itu kepada para tetua atau teknokrat yang terbukti kompeten.
Layaknya sebuah framework, sistem kenegaraan, termasuk demokrasi, pada akhirnya tends to corrupt (rentan mengalami kerusakan) juga. Dan di saat sistem itu mulai macet, tidak efisien, dan menghasilkan monster, kita tidak perlu membelanya secara membabi buta layaknya orang fanatik. Kita memiliki hak penuh untuk membongkarnya, melakukan refactoring (merakit ulang), dan menyempurnakannya kembali agar sesuai dengan spesifikasi kebutuhan zaman.
Karena pada akhirnya, kitalah yang mendesain sistem tersebut. Bukan sebaliknya.
