The First Book Review: Entrok
“Jangan pernah mengharapkan orang-orang pemerintah menolong. Lha wong malah mereka yang minta dijatah.”
“Apa aku salah kalau sejak lahir aku nggak kenal Gusti Allah?”
“Ngawur! Ngawur kowe, Pak! Anak sendiri malah disuruh ngelonte”
Sebuah Novel pertama yang ditulis oleh mbak Okky yang, dari judulnya saja sudah sangat feminis, cukup menggigit kepala saya berkali-kali pun sempat membuat saya menjatuhkan puntung rokok sambil bergumam “kok rasanya sama ya dengan pemerintahan sekarang, bungkusnya aja yang lebih menarik, isinya sama busuknya”.
Buku 280-an halaman ini awalnya saya kira hanya akan selesai dalam 3 hari, ternyata lebih dari seminggu. Selain karena fokus yang sempat teralihkan, manusia genre moodyan, juga masih kepingin ngobrol lama sama mbak Okky (kira-kira begitu). Dan parahnya, saking keset-nya pria ini, resensinya baru ditulis seminggu setelahnya.
Beberapa permasalahan yang kompleks mulai dari ketimpangan sosial, politik orba, budaya patriarkis, feminisme, militerisme, hingga diskriminasi ajaran agama yang membuat novel ini sayang untuk sekadar memenuhi rak informasi di hipokampus kita (juga akhirnya menjadi sebuah novel pertama yang menggerakkan jari saya untuk meresensikannya). Namun juga perlu dikeluarkan, direfleksikan, di goreng-goreng, untuk kemudian dihidangkan pada warga Medium ini, hehe.
Selain itu, yang membuat buku ini sangat menarik adalah cara pembacaan sejarah dengan dua kacamata, kacamata ibuk ndeso yang berjuang melawan ketimpangan struktur sosial, juga mbak mahasiswa yang berusaha melawan lewat intelektualitas dan aksi demo.
Pertentangan kelas yang disajikan Mbak Okky lewat hubungan Marni (sang ibu) dan Rahayu (sang anak) ini sebenarnya adalah potret nyata gesekan antar generasi dalam merespons ketidakadilan. Marni—perempuan desa yang polos, tak berpendidikan, dan tidak kenal agama—melawan takdir miskinnya dengan kerja keras tanpa henti. Baginya, survival adalah bentuk perlawanan paling riil. Ia, sebagai penganut animisme-dinamisme, masih mempercayai Leluhur, menyanjung Pohon Bulus, dan menyerahkan sebagian jerih payahnya pada “Mbah Ibu Bapa Kuasa”. Namun, kepolosannya justru diperas oleh oligarki lokal dan sepatu laras era Orde Baru yang datang meminta jatah atas nama "pembangunan" atau “keamanan”.
Di sisi lain, Rahayu hadir membawa kacamata lain. Sebagai generasi yang dipengaruhi oleh pendidikan tinggi, ia melihat penindasan bukan sekadar "nasib buruk", melainkan akibat dari sistem politik yang korup dan manipulatif. Rahayu melawan menggunakan dalil, pasal-pasal hukum, demonstrasi, hingga teks-teks keagamaan yang ia pelajari. Layaknya mahasiswa lainnya yang geram pada kondisi sosio-politik saat itu. Namun tragisnya, cara pandang terpelajar ini malah membuat Rahayu gagap memahami ibunya sendiri. Ia menghakimi Marni sebagai perempuan musyrik bahkan untuk bertemu ibunya sendiri saja enggan. Tanpa sadar bahwa dalam kepasrahan Marni pada Leluhur (tanpa melihat benar atau salahnya), ada perjuangan hidup-mati yang menopang kuliah Rahayu sampai bisa bersuara nyaring, ada perjuangan sang ibu yang ingin melihat anaknya sukses di bangku perkuliahan.
Sikap denial Rahayu yang mendiskreditkan ibunya sendiri sangat menyebalkan, dan sungguh ironis. Bayangkan saja, seorang Marni kecil yang awalnya ingin beli entrok (bra) aja harus nguli layaknya lelaki dewasa, mengangkut beban berat belanjaan orang pasar, sembari menelan cacian dan stigma negatif masyarakat atas sikap yang dianggap tidak pantas saat itu, apalagi ibu Marni (yang berarti nenek Rahayu) adalah simbok yang kental dengan tradisi “Ra-ilok sentris” nya, seperti pada ucapan simbok: “Bukan masalah kuat-nggak kuat, Nduk. Ini masalah ilok-ra ilok—pantas-nggak pantas. Nggak ada perempuan nguli”
Marni merobohkan tembok "ora ilok" itu demi mendapatkan entrok. Hingga akhirnya Marni dewasa dan tumbuh kaya raya menjadi orang terkaya se-kecamatan, kalo saya bahasakan, saat itu. Dia satu-satunya keluarga yang bukan bagian dari pemerintahan yang bisa membeli televisi, mobil, hingga tanah berhektar-hektar. Tapi begitu anak yang dibesarkannya tumbuh dewasa dan terpelajar, sang anak justru datang membawa tembok baru bernama "halal-haram" dan "musyrik" untuk mengurung ibunya kembali. Padahal di masa itu, sekitar 1950-1999, pendidikan tinggi merupakan suatu privilege besar yang tidak sembarang orang mampu mengaksesnya. Dan puncak emosinya ialah saat Rahayu, dalam kondisi terkontaminasinya, lebih memilih menjadi gundik (pelakor, istri tidak resmi) dan hidup berjuang melawan oligarki pemerintah bersama suaminya (suami orang juga), daripada hidup sejahtera mengikuti ibunya.
“Ealah... Nduk, sekolah kok malah membuatmu tidak menjadi manusia.”
Setelah menelanjangi ketimpangan lewat perjuangan kelas dan feminisme Marni, Mbak Okky melangkah lebih jauh dengan mengajak pembaca melihat seberapa bobroknya militerisme era Orde Baru. Hubungan antara Marni dengan para pejabat pemerintah tak lain hanya soal uang, jatah keamanan, dan pemerasan. Perjuangan dan kesuksesan Marni selalu dijadikan alasan oleh aparat untuk memeras keringatnya. Mulai dari tiap seminggu sekali meminta jatah keamanan, penyelesaian masalah yang mengorbankan sepertiga kekayaan Marni, hingga aset aset Marni yang diminta paksa untuk mensukseskan kampanye. Alih-alih disanjung sebagai donatur besar, Marni—seperti halnya rakyat lainnya—tetap tidak memiliki kebebasan dalam menentukan suaranya. Di era itu, siapa pun yang enggan memilih partai berlambang beringin akan langsung dicap “PKI” dan dikriminalisasi.
Get Naufal nabris’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Kedudukan rakyat yang kerdil dan tak berdaya di hadapan aparat berseragam itu terekam sangat getir dalam salah satu kutipan:
"Orang-orang yang begitu berkuasa dengan seragam dan sepatunya. Orang-orang yang menjadi begitu kuat dengan senapannya. Orang-orang yang selalu benar karena bekerja untuk negara. Mereka yang selalu mendapatkan uang dengan mudah tanpa sedikit pun mengeluarkan keringat. Dan aku yang tak punya kuasa dan kekuatan, yang selalu saja salah, harus tunduk pada kemauan mereka."
Ketelanjangan praktik pemerasan berkedok pesta demokrasi ini dibuktikan saat Pak Lurah datang memalak modal Marni untuk acara kampanye pejabat:
"Nah, karena itu, Kang Teja, Yu Marni, kita mau sampeyan nyumbang supaya partai kita ini menang. Nanti kita kan mau ada kampanye besar-besaran di lapangan desa. Pak Bupati, Pak Camat, semua mau ke sini. Kita buat panggung besar, pesta sehari-semalam," lanjut Pak Lurah, "Ya kalau seukuran sampeyan, 50.000 enteng, to?”. Padahal uang 50.000 pada saat itu setara dengan 6 bulan pekerjaan pejabat pemerintah atau satu ekor sapi besar.
Darah dingin militerisme ini mencapai puncak absurditas sekaligus kebiadabannya lewat tragedi yang menimpa Mehong, seorang tukang becak miskin asal Bandongan. Hanya karena masalah sepele—bermain kartu tanpa uang untuk mengisi waktu dan ketidaksengajaan kentut di hadapan petugas aparat—Mehong dan kawan-kawannya disiksa, dihajar dengan popor senjata, hingga direndam di dinginnya Kali Manggis pada tengah malam. Ketika Rahayu, Amri, dan kawan-kawan aktivis lainnya mencoba melawan kebiadaban ini lewat cara mereka mengekspos penyiksaan tersebut ke koran, perlawanan tersebut justru berbuah penculikan dan juga tewasnya Mehong.
“Awalnya hanya kentut. Tetapi berujung hukuman, berendam di sungai pada malam yang sangat dingin. Sebab, kentut itu dicium sekelompok tentara yang tengah merazia tukang becak, si empunya kentut.”
Bukannya membuahkan sanksi atau pemecatan bagi aparat penindas, pemberitaan di media massa itu justru dibalas dengan aksi teror negara (state terror) yang sangat dingin: penghilangan paksa. Enam orang petugas mendatangi rumah gedek Mehong, menempeleng istrinya, lalu menyeret tukang becak itu pergi hingga tak pernah kembali. Tragedi hilangnya Mehong menjadi tamparan paling keras bagi Rahayu dkk. Di titik ini, Mbak Okky dengan sangat telanjang memperlihatkan realitas kelam Orde Baru: bahwa di hadapan rezim represif, keberanian bersuara dan pemberitaan media tidak otomatis melahirkan keadilan, melainkan bisa menjadi "vonis mati" yang melenyapkan nyawa manusia tanpa jejak.
Permasalahannya tidak sampai situ, isu eksploitasi santri serta relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh oknum kyai pada Rahayu, pasca kematian suaminya juga tak kalah geram. Saat itu, singkatnya, Rahayu ditugaskan tugas di pondok Pesantren, sebuah kehidupan yang didambakan nya sejak ia singgah di bangku universitas. Rahayu bersama satu temannya dan suaminya, mengabdi di pondok tersebut, pondok yang diasuh kyai Hasbi. Selain mengabdi di pondok tersebut, mereka bertiga ditambah kyai Hasbi juga aktif membela kaum marjinal, dan masyarakat tertindas.
Namun, topeng kesalehan itu runtuh ketika relasi kuasa dan doktrin kepatuhan santri dipakai untuk memuluskan hasrat pribadi. Seorang kyai yang sebelumnya tampil sebagai pembela rakyat dan pemimpin moral ternyata melakukan pelanggaran moral yang serius. Di bawah bayang-bayang penggusuran tanah warga dan ancaman senjata aparat, Kyai Hasbi justru sibuk memanfaatkan kerentanan psikologis Rahayu—seorang janda yang baru saja kehilangan suaminya.
Saat rakyat kecil di desa itu di ambang pembantaian demi mempertahankan tanah kelahiran, Kyai Hasbi memilih berkompromi dengan penguasa, menyelamatkan aset pondoknya, dan pergi begitu saja. Kebusukan ini kian telanjang saat ia memanfaatkan posisinya untuk memperdaya Rahayu di tengah derita warga, membungkus hasrat biologisnya dengan dalil-dalil agama. Dalam malam yang gelap dan lepas melecehkan Rahayu, Hasbi bilang:
"Kita menikah saja, Yu."
"Menjadi istri keempat?"
"Apa salahnya? Tidak dilarang dalam agama kita."
Melalui karakter Kyai Hasbi, Mbak Okky menelanjangi bagaimana otoritas keagamaan bisa berwajah ganda dan sangat manipulatif. Tokoh yang tadinya diagungkan sebagai benteng moral dan pelindung kaum terindas, nyatanya tak lebih dari seorang pengecut yang menjual narasi perjuangan demi keselamatan pribadinya sendiri. Penindasan yang dialami Rahayu dari Kyai Hasbi tak lagi berwujud kekerasan fisik atau senjata aparat, melainkan manipulasi spiritual, dogma, dan penundukan berbasis relasi kuasa. Lewat kekecewaan mendalam Rahayu ini, Entrok menyampaikan pesan yang sangat menohok: bahwa eksploitasi yang dibungkus dengan jubah keshalehan dan dalil agama sering kali sama jahatnya dengan moncong senjata milik rezim militeris.
Kesimpulan
Barangkali, Entrok tak hanya mengajak kita mengunjungi beberapa bentuk penindasan yang terjadi di masa Orba. Membacanya ibarat mengasah pisau kepedulian kita terhadap isu sosial dan birokrasi pemerintahan, menajamkan pikiran kritis kita dalam menyikapi permasalahan kebudayaan. Juga membuka mata kita lebar-lebar bahwa perampasan martabat manusia bisa terjadi pada sesuatu yang paling kita sanjung, kita hormati bersama, dan bahkan yang paling dekat dengan kita. Predator moral tidak pernah melihat siapa mangsa berikutnya, melainkan seberapa besar potensi kuasa yang dia miliki terhadap mangsanya.
Otoritas, apapun itu, termasuk otoritas religius, merupakan alat paling tajam dalam menikam moral. Ketika seseorang yang otoriter memahami relasi yang dibawahnya sebagai alat, maka sejak saat itu pula dia berada dalam bayang bayang “Moral Tyrant” (dalam istilah Kant, atau pelanggar hukum moral).
Embrio Moral tyrant inilah yang kemudian melahirkan penindasan, pemolaan (kalau meminjam istilah Paulo Freire, sang penulis buku “Pendidikan Kaum Tertindas”) terhadap kaum yang akan ditindas. Oleh karenanya, di zaman yang rentan otoritarian ini kita perlu waspada kepada siapapun, tanpa melihat apakah ia berjubah, berjas, atau bertopi.
