Putusan MK tepat atau benar?
Persoalan legal standing sudah tampak sejak perkara masuk sebagai PHPU. Dalam sengketa hasil Pilpres, yang berhak mengajukan permohonan hanyalah pasangan calon peserta pemilu, dan harus diajukan dalam tenggang waktu tiga hari setelah KPU menetapkan hasil. Di sini pemohonnya bukan pasangan calon, dan permohonan baru masuk 10 September 2026, jauh melewati batas waktunya. KPU dan Pihak Terkait berpendapat perkara ini lebih mirip sengketa proses pencalonan, ranah Bawaslu dan PTUN, daripada sengketa hasil. MK menolak keberatan itu dan menyatakan dirinya berwenang. Ne bis in idem memang tidak terjadi, sebab pasangan calon pada 2024 tidak pernah mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Tetapi tidak adanya ne bis in idem tidak otomatis memberi pemohon kedudukan hukum.
Mengapa masih ada harapan
Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan itulah yang membuat orang berharap Mahkamah mau bersikap judicial activism. Dalam kerangka judicial restraint, hakim menahan diri dan menafsirkan kewenangan secara sempit sesuai teks. Dalam kerangka judicial activism, hakim berani melakukan penafsiran dan konstruksi hukum untuk menjangkau keadilan substantif. Harapan ini sejalan dengan hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Secara teori, Gustav Radbruch dengan tiga tujuan hukumnya (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) menempatkan keadilan sebagai primus inter pares, yang pertama di antara yang setara, meski dalam rumusan akhirnya keadilan baru mengalahkan kepastian hukum ketika ketidakadilan sudah tidak tertahankan. Persoalannya, yang berbenturan di sini adalah dua wajah keadilan, yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Menurut saya, putusan ini tetaplah menciptakan keadilan, tetapi keadilan yang bergerak dalam ranah prosedural, yaitu keadilan atas aturan yang tertulis, kewenangan yang diberikan, dan batas yang sudah ditetapkan.
Tepat atau benar?
MK adalah guardian of the constitution, penjaga konstitusi, bukan lembaga di atas konstitusi. Kewenangannya diberikan oleh konstitusi, yaitu Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, jika putusan yang dibacakan malam 6 Oktober itu mengabulkan eksepsi legal standing dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menurut saya itu tepat secara norma. Saya memakai kata “tepat” karena ia harus punya indikator yang bisa diukur, dan indikatornya adalah kewenangan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
Get noyasr’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Pertanyaannya, apakah itu benar? Jawabannya bergantung pada sudut pandang, dan setiap sisi membawa moralitasnya masing-masing. Putusan 90 adalah contohnya, MK melukis dosa etik (MKMK memang menyatakan adanya pelanggaran etik), tetapi putusan itu tetap berlaku sebagai norma. Dalam kacamata Kelsenian, validitas hukum ditentukan oleh keabsahan formalnya, bukan oleh moralitas asal-usulnya. Karena itu Putusan 90 tetap sah, walaupun cacat secara moral.
Kalau ada yang berkata MK seharusnya memutus pokok perkara, perlu diingat bahwa MK sebenarnya sudah melangkah jauh dari apa yang sudah tertuliskan, ia menyatakan dirinya berwenang, membenarkan tenggang waktu yang terlewat, bahkan memeriksa pokok perkara dan mencatat faktanya, yaitu tidak ditemukannya bukti meyakinkan atas dasar penyetaraan ijazah Gibran. Yang tidak ia lampaui adalah siapa yang boleh mengajukan perkara dan status “calon” yang sudah berakhir sejak pelantikan.
Mahkamah kalkulator?
Secara klasik, kewenangan MK memutus PHPU dipahami sebatas penyelesaian perselisihan angka hasil pemungutan suara (saya merujuk pandangan Prof. Saldi Isra dalam bukunya Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional). Namun perkembangannya, MK tidak lagi sekadar “mahkamah kalkulator”. Dalam Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004, MK menyatakan bahwa sebagai guardian of the constitution ia wajib menjaga agar pemilu secara kualitatif berlangsung sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
Tetapi preseden itu lahir dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil setelah pasangan calon ditetapkan, bukan dari soal syarat pencalonan pada saat pendaftaran. Karena itu, untuk perkara ini MK perlu membungkusnya sebagai “keadaan khusus”.
Sehingga “permohonan tidak dapat diterima” bukanlah bentuk dari ketidakadilan. Itu cara MK mengatakan bahwa kewenangannya terhenti disitu dan menguji syarat pencalonan ada di tempat lain. Jika, memang hasrat menurunkan Gibran itu ada, maka pada kewenangan DPRlah ia bermuara, termaktub di dalam konstitusi, yaitu melalui proses impeachment atau pemakzulan.
Sumber:
Putusan MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
Dll.
