Banjir dan Salah Kelola Ruang Hidup
Akhir November lalu, bencana longsor dan banjir bandang menerpa sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dampak dari bencana tersebut sangat serius, mulai dari korban jiwa, hewan ternak, hingga kerusakan ratusan rumah dan fasilitas umum. Dilansir dari Tempo (11/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa mencapai 990 jiwa. Sementara itu, korban hilang di tiga provinsi tersebut sejumlah 222 orang, angka yang mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Adapun jumlah korban luka tercatat lebih dari 5.400 jiwa.
Get Nida Shofia’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Bencana ini tidak hanya menyita perhatian nasional, tetapi juga masyarakat global. Pasalnya, banjir yang terjadi tidak sekedar membawa air bah, melainkan juga gelondongan kayu berukuran besar. Keadaan ini dinilai oleh seorang pemerhati kebijakan publik, Maiyesni Kusiar, bukan semata-mata sebagai peristiwa alam. Menurutnya, terdapat kesalahan dalam pengelolaan ruang hidup yang bersifat struktural, sistemis, dan repetitif. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai analisis ekologi di media sosial juga menegaskan bahwa penyebab banjir bukan hanya intensitas curah hujan yang tinggi, melainkan maraknya deforestasi yang mengakibatkan ratusan hektar lahan kehilangan daya serap.
Singkatnya, bencana banjir ini dapat dipandang sebagai akumulasi dari kejahatan lingkungan yang telah berlangsung lama dan dilegitimasi oleh penguasa melalui pemberian hak konsesi lahan, obral izin perusahaan sawit, izin tambang terbuka, dan lain sebagainya. Pemerintah berperan sebagai yang membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam oleh para pengusaha. Kondisi semacam ini merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi dalam sistem kapitalisme, ketika penguasa memiliki relasi yang erat dengan pengusaha. Itulah mengapa, penanganan terhadap bencana terkesan lamban, bahkan kalah sigap dibandingkan niat baik negara tetangga yang lebih cepat mengulurkan bantuan. Jelas, bahwasa sistem ini memandang alam sebagai komoditas dan objek eksploitasi, bukan sebagai amanah yang harus dijaga.
Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan kapitalisme dalam memandang alam dan pembangunan. Dalam Islam, manusia berperan untuk menjaga dan bertanggungjawab atas keseimbangan ciptaan Allah. Dengan penerapan hukum Allah, negara berkewajiban mengatur seluruh urusan rakyatnya, termasuk dalam pengelolaan kepemilikan umum seperti padang rumput, perairan, dan pertambangan. Negara akan memetakan wilayah-wilayah tersebut sesuai dengan fungsi alaminya. Begitu pula tindakan antisipasi dan penanggulangan banjir serta longsor, negara akan mengerahkan seluruh daya upaya secara cepat, menyeluruh, dan manusiawi.
