Ketidakcakapan Pemerintah Membaca Masa Depan

3 min readDec 25, 2025

Catatan Kritis atas Penanganan Bencana di Sumatra

Salah satu indikator utama kecakapan sebuah pemerintahan modern bukanlah seberapa cepat ia bereaksi setelah tragedi terjadi,melainkan seberapa akurat ia memprediksi dan memitigasi resiko sebelum tragedi tersebut menelan korban.Dalam konteks ini,bencana alam seharusnya tidak lagi dipahami sebagai peristiwa yang sepenuhnya datang tiba-tiba,melainkan sebagai konsekuensi dari akumulasi data,pola alam,kebijakan tata ruang,dan kesiapsiagaan institusional.Namun yang tampak berulang di Indonesia,terutama dalam isu bencana di wilayah Sumatra adalah satu pola yang tampak tak kunjung dibenahi,negara yang selalu tampak terkejut

Antara Tidak terduga dan Kelalaian Struktural

Pulau Sumatra bukan wilayah asing bagi bencana.Gempa bumi,banjir bandang,longsor,kebakaran hutan,hingga abrasi pantai adalah fenomena yang secara historis,geografis,dan ilmiah telah terpetakan dengan baik.Data geologi,klimatologi,dan kehutanan tersedia.Peta rawan bencana sudah disusun,peringatan dini bukan teknologi baru.Maka ketika bencana kembali terjadi dan pemerintah tampak gagap,saling lempar pernyataan,berfokus pada evakuasi darurat tanpa konteks pencegahan,atau baru sibuk mencari penyebab setelah korban berjatuhan,pertanyaan yang layak diajukan bukan mengapa alam begitu kejam,melainkan mengapa negara kembali gagal membaca tanda-tanda yang sudah ada.Ini bukanlah tuduhan moral,melainkan evaluasi kapasitas.

Reaktif, Bukan Antisipatif

Masalah utama terletak pada paradigma kebijakan yang terlalu reaktif.Pemerintah sering kali bekerja dalam kerangka penanganan pasca bencana,bukan kepada pengurangan resiko bencana.Anggaran besar digelontorkan setelah tragedi,sementara investasi pada sistem prediksi,tata kelola lingkungan,dan edukasi masyarakat kerap menjadi prioritas sekunder.Dalam isu Sumatra misalnya,kerusakan hutan dan alih fungsi lahan telah lama dikaitkan secara ilmiah dengan meningkatnya resiko banjir dan longsor.Namun kebijakan pembangunan tetap berjalan dengan asumsi bahwa dampak lingkungan dapat diurus nanti.Ketika bencana terjadi,narasi yang muncul justru bersifat teknis sementara.Curah hujan tinggi,kondisi alam ekstrem,atau faktor cuaca global.Narasi khas ini nampak benar secara faktual,tetapi tidak pernah lengkap secara struktural.

Ketidakmampuan Memprediksi Bukan Ketidakmampuan Ilmiah

Perlu ditegaskan,kegagalan prediksi bukan disebabkan oleh ketiadaan ilmu pengetahuan.Indonesia memiliki akademisi,peneliti,dan lembaga teknis yang kompeten.Masalahnya terletak pada jarak antara pengetahuan dan pengambilan keputusan.Peringatan sering berhenti sebagai laporan.Rekomendasi berhenti sebagai dokumen.Sementara kebijakan nyata lebih sering ditentukan oleh pertimbanganjangka pendek,stabilitas politik,taget ekonomi,atau kepentingan elektoral.Ketika negara tidak menjadikan sains sebagai fondasi utama kebijakan publik,maka bencana hanya dipahami sebagai musibah bukan sebagai kegagalan sistemik

Komunikasi Publik yang Panik dan Tidak Konsisten

Gejala lain dari ketidakcakapan ini terlihat dalam komunikasi pemerintah.Pernyataan pejabat sering berubah.Saling kontradiktif dan banyak terlalu normatif.Publik disuguhi empati verbal,tetapi miskin penjelasan kausal dan rencana jangka panjag.Alih-alih mengakui keterbatasan dan menjelaskan langkah korektif berbasis data,pemerintah kerap memilih bahasa aman seperti sedang dievaluasi,akan dikoordinasikan,tidak bisa diprediksi sepenuhnya,terdengar familiar bukan?bahasa ini mungkin meredam tekanan politik,namun sangat tidak membangun kepercayaan publik.

Negara Modern Dituntut Mampu Membaca Pola

Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian,kecakapan negara justru diukur dari kemampuannya membaca pola,bukan meramal secara pasti.Pemerintahan yang matang memahami bahwa prediksi bukan soal kepastian,melainkan soal probablitas dan mitigasi resiko.Ketika pola bencana alam terus berulang di wilayah yang sama,dengan penyebab yang relatif konsisten,maka kegagalan bukan lagi milik alam,melainkan milik tata kelola dan pemangku kebijakan.

Dari Negara yang Kaget Menjadi Negara yang Siap

Kritik terhadap pemerintah dalam isu bencana Sumatra bukanlah serangan emosional,melainkan tuntutan rasional.Negara tidak dituntut untuk mengendalikan alam,tetapi dituntut untuk belajar dari sejarah,data,dan ilmu pengetahuan/sains.Selama pemerintah terus bersikap seolah setiap bencana adalah kejadian luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya,selama itu pula publik akan terus menyaksikan negara yang datang terlambat hadir setelah rumah runtuh,bukan sebelum fondasinya rapuh.Dan disitulah pula masalah yang sesungguhnya,bukan pada bencana yang datang,tetapi pada ketidakmampuan negara membayangkan masa depan yang sebenarnya sudah bisa dibaca hari ini.