Editorial
Senin, 4 Maret 2024
Melawan Argumen Pseudo-demokrasi
Oleh: Adinda Tenriangke Muchtar
Sumber gambar: https://clipart-library.com/clipart/115389.htm. Diakses pada 3 Maret 2024, pukul 23.14 WIB.
Pemilu 2024, terutama Pilpres dan isu kebijakan lain yang mengikutinya, masih menjadi salah satu topik hangat di tengah masyarakat Indonesia. Sebut saja keriuhan soal permasalahan Sirekap yang berbeda dari “real count”; kritik dan desakan kepada penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu; rapat anggaran untuk program makan siang dan susu gratis sebelum pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024 dari KPU; wacana hak angket; politik balas budi penunjukan menteri baru jelang 9 bulan masa berakhirnya pemerintahan Jokowi; aksi akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang mengkritisi “cawe-cawe” presiden; penghargaan Presiden Jokowi yang kontroversial kepada Prabowo, dan sebagainya.
Di tengah polemik tersebut, kita juga disuguhkan beragam argumen baik pro dan kontra akan permasalahan tersebut. Presiden Jokowi, misalnya, mengatakan bahwa demonstrasi dan suara kritis yang ada adalah bagian dari demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Dirinya juga mengatakan silakan membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Partai Golkar dan partai-partai lain yang pro Jokowi dan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, siap menolak angket. Atau tanggapan pemerintah soal wajarnya persiapan sejak awal anggaran negara ke depan dialokasikan untuk program presiden terpilih.
Get Suara Kebebasan’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Mungkin pernyataan-pernyataan tersebut terdengar masuk akal dan demokratis saja. Namun kalau dikritisi lebih dalam, dengan fenomena dan dinamika yang ada, terutama jelang dan pasca Pemilu 2024, kita seharusnya waspada betapa argumen pseudo-demokrasi tersebut jelas telah mendangkalkan makna demokrasi, menormalisasi manipulasi hukum dan segenap perangkatnya, serta melecehkan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia (HAM).
Hak kritis warga untuk berdemonstrasi dan mengkritik pemerintah masih berhadapan dengan kekuatan aparat keamanan dan rentan dikriminalisasi. Aksi Kamisan selama ini dan rasa keadilan yang masih diperjuangkan para korban pelanggaran HAM harus dikejutkan oleh pemberian penghormatan untuk orang yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kebijakan populis yang abai akan dampak sampingan yang negatif juga terbukti ikut berkontribusi terhadap kelangkaan dan kenaikan harga beras.
Lebih parah lagi, masalah integritas dan akuntabilitas, serta transparansi penyelenggara pemilu; lembaga perwakilan rakyat, serta lembaga penegak hukum beserta aparat dan jajarannya, juga membuat demokrasi kita semakin jauh dari semangat dan perjuangan Reformasi 1998. Pejabat publik dan sejenisnya juga tidak punya urat malu untuk secara terang-benderang menunjukkan keberpihakannya kepada penguasa dengan beragam alasan yang seolah terdengar masuk akal, benar, etis, dan normal dalam politik yang penuh kepentingan.
Salah satu hal yang sangat berbahaya dengan semakin jelasnya argumen pseudo-demokrasi ini didengungkan adalah pembodohan publik. Belum lagi semakin jauhnya demokrasi dari maknanya. Normalisasi seperti inilah yang mematikan etika dan memutus urat malu dalam politik, demokrasi, dan kebijakan. Jangankan bicara demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik saja sudah jauh dari kenyataan karena populernya kebijakan populis (tentu saja) dan anggapan bahwa negara (pemerintah) paling tahu apa yang terbaik. Sementara, kita juga tahu dan merasakan kegagalan kebijakan yang didominasi oleh ‘kehadiran negara’ dengan pola tata kelola pemerintahan yang kental dominasi konflik kepentingan dan haus kekuasaan.
Begitu ada suara kritis dari publik, baik akademisi, mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, media, tokoh masyarakat, dan lainnya, reaksi yang cenderung muncul adalah argumen kontra baik dari pemerintah maupun pihak pro pemerintah, yang mengatakan bahwa hal seperti ini rawan ditunggangi kepentingan (seolah mereka tidak punya kepentingan) dan dipolitisir. Atau, hal seperti inilah yang telah menimbulkan keresahan masyarakat, tidak didasarkan data dan bukti yang valid, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Sementara, para pihak pseudo-demokrasi ini juga bukannya tidak dikenal punya 1001 argumen apapun yang dapat menjustifikasi kepentingannya, dan bahkan cenderung mengabaikan, jika tidak menghapus, sejarah, termasuk sejarah kelam demokrasi masa sebelum Reformasi dan pelanggaran HAM berat yang masih belum tuntas hingga saat ini (meski dijanjikan di pebagai periode pilpres), atas nama pemilu damai dan ceria, serta menyatukan bangsa, yang dikemas sederhana dan menarik (mengingat mayoritas pemilih yang tingkat pendidikannya rendah). Mereka juga bahkan tidak merasa perlu menjelaskan dan bertanggung jawab ketika pihaknya. teridentifikasi terlibat permasalahan hukum dan HAM, serta merupakan bagian dari gagalnya kebijakan publik, seolah terselamatkan dalam ‘posisi aman’ dalam pemerintahan dan paslon Pilpres 2024 yang unggul hingga saat ini.
Pseudo-demokrasi dan para pengusungnya harus dilawan dengan beragam aktivisme, argumen dan gagasan kebebasan, termasuk kebebasan individu dan kebebasan sipil kita! Baik lewat tulisan, orasi, aksi, demonstrasi, diskusi, petisi, audiensi, advokasi, lobi kebijakan, kampanye publik yang kreatif, inklusif, serta memberdayakan yang harus terus dilakukan. Kolaborasi multi pihak yang sevisi dan bersedia berkontribusi juga perlu terus didorong.
Ketika kita sulit mengharapkan demokrasi dari pilar demokrasi seperti pemerintah, yudikatif, dan legislatif, serta penegak hukum, jelas kita sangat memerlukan gerakan bersama yang lebih massif dan dukungan banyak pihak. Hal ini sangat krusial agar ada “critical and strategic mass” yang signifikan dengan sumber daya yang kuat dan memadai untuk menantang dan melawan dengan lantang semua bentuk pseudo-demokrasi dan kemunduran demokrasi di negeri ini! Buka mata, buka telinga, serta gunakan akal sehat dan logika agar tidak terjebak dalam pseudo-demokrasi yang ikut menggerogoti kebebasan kita!
