Membuka Celah Dominasi Homeless Media
Setiap media pasti memiliki independensi sendiri. Kemampuan ini akan terlihat pada media yang memiliki kemerdekaan dalam bentuk fondasi yang dimiliki media itu.
Pandangan bahwa kemerdekaan media itu akan memiliki objektifitas dari fakta yang diliput, bebas dari intervensi pemerintah, atau adanya kepentingan otoritas yang memegang kuasa.
Fondasi itulah yang menjadi dasar bagi media baik homeless maupun konvensional untuk kebebasan pers yang dimiliki tiap awak media di Indonesia.
Berbicara mengenai homeless media kini sedang gencar-gencarnya berselingkuh dari dasar independensi media. Tepat pada hari Rabu 6 Mei 2025 Homeless media mulai digandeng oleh pemerintah, khususnya pada Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia.
Independensi media menjadi pertahanan terakhir bagi setiap media homeless maupun konvensional. Tapi ya saat ini, tak lagi terlihat independensi media yang ada pada homeless media ketika ada intervensi dari pemerintah.
Akibatnya, media tak lagi merdeka. Sebab penjajahan media terjadi di zaman yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Akhirnya terjadilah kehadiran himpunan New Media Forum sebagai bentuk realita komunikasi digital dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan.
Homeless media yang biasa melancarkan senjatanya dengan konten digital dengan akumulasi pengikut yang mencapai jutaan followers.
Dengan jumlah tayangan yang dapat menembus angka empat sampai enam miliar dalam lansiran kompas tentang berita “Kala Homeless Media Masuk Ruang Konferensi Pers Bakom”.
Keuntungan ini dilihat Bakom guna merangkul homeless media yang sangat menguntungkan bagi pemerintah.
Ketidakjelasan Perlindungan Hukum
Lalu apakah homeless media saat ini benar-benar menjadi rentan dibalik otoritarian pemangku kebijakan dalam bentuk digital?
Atau bisa pula mereka dengan senang hati bergandeng tangan bersama pemerintah dengan wajah yang sangat amat bahagia.
Dibalik itu, banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menimbulkan kerentanan homeless media tersebut.
Bahkan dalam bentuk perlindungan hukum yang dipayungi oleh Undang-Undang (UU) №40 Tahun 1999 belum adanya perlindungan pers bagi homeless media ini. Selain tidak adanya perlindungan pers, mereka rentan terkena UU ITE, minim dukungan hukum yang bersifat institusional.
Kacamata hukumnya saja sudah tak terlihat dengan jelas, bahkan sangat rabun kalau tanpa dukungan kacamata.
Ketidakjelasan ini menjadi ancaman bagi homeless media untuk mempunyai “Rumah” sebagai perlindungan hukum yang mewadahi media tersebut.
Maka dari itu, homeless media yang sebenar-benarnya ialah pembuat konten atau bisa disebut dengan content creator media sosial yang memproduksi berita dengan kutipan-kutipan pada media konvensional.
Dari sisi produksi dengan kutipan saja media yang mungkin hanya mengejar klik dan sensasi untuk engagement rate yang begitu tinggi dalam bentuk angka.
Mereka dapat menimbulkan hiperrealitas bagi pembaca yang hanya melihat sekutip atau dua kutip tulisan yang ditayangkan melalui gambar di platform Instagram, Tiktok, maupun Twitter/X.
Setiap orang punya pandangan sendiri dalam melihat postingan platform media sosial, ada yang positif dan juga yang beranggapan negatif hingga bisa saja melaporkan homeless media kepada pihak berwajib agar jera dengan UU ITE.
Gandengan Tangan yang Mengontrol
Rangkulan pemerintah terhadap homeless media ini menuai polemik yang terus berlansung di platform-platfrom media sosial.
Get Rizky Ramadhan Fuldya’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Bahkan sampai saat ini sudah banyak yang membuat pernyataan sikap tentang gandengan tangan dari Bakom ini yang ingin memiliki kuasa atas homeless media.
Mengapa saya menyebut gandengan tangan yang mengontrol?
Bahkan ketika mereka sudah tergandeng dalam tangan-tangan pemerintah. Mereka akan terus terkontrol melalui kuasa yang untuk atau mendominasi media itu.
Pada kasus ini membakar ketertarikan saya mengenai gandengan tangan pemerintah dengan homeless media. Untuk memahami ini saya berpikir keras dengan konsep kuasa tubuh yang dicetuskan oleh Michel Foucault.
Kalau Foucault membicarakan tentang tubuh, jadi coba saya gantikan tubuh itu menjadi homeless media yang dimana dan bagaimana kekuasaan itu akan beroperasi pada homeless media.
Gampangnya memahami foucault ini kita bisa melihat dalam lingkup pendidikan dan penjara. sekolah mengontrol tubuh selama ujian yang diawasi oleh guru selama beberapa jam dalam satu mata pelajaran. Penjara akan mengawasi narapidana dengan desain bangunan yang disebut panoptikon.
Lalu, Homeless media, mendapat tunjangan rumah yang sebelumnya homeless (ini imajinasi saja) menjadi mempunyai atap untuk bersandar dibawah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Praktik ini lebih mengarah pada pengawasan media homeless.
Pengawasan media ini sebagai bentuk kuasa tubuh dalam artian tubuh itu adalah wadah media digital agar bergandengan tangan dengan otoritas.
Sebagaimana mungkin bergandengan tangan dengan otoritas adalah mendukung segala bentuk apa yang akan dilakukan oleh pemangku kebijakan, dengan bahasa digandeng, dirangkul, kolaborasi.
Alias media akan dikuasai oleh otoritas saat ini.
Tindakan ini tidak akan menimbulkan opresi atau dominasi terhadap media.
Akan tetapi, mereka (pemerintah) yang secara implisit akan mendominasi media melalui pengetahuan mereka.
Bentuk dominasi ini sebagai wacana kuasa dari pihak Bakom, wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan.
Bakom akan mengorganisasikan homeless media dalam bentuk kolaborasi dengan pemerintah.
Operasi dalam bentuk wacana kuasa ini dapat memunculkan seperti konsep tentang kecantikan yang akan bersangkutan dengan salon, diet, cara makan, fitnes, dan juga pakaian.
Pada bentuk homeless media ini pemerintah akan menghasilkan bentuk Kemitraan yang bergandengan tangan dengan pemerintah.
Atas dasar beroperasinya kekuasaan yang dilancarkan oleh pemerintah guna mendominasi homeless media.
Jika pemerintah tak lagi dapat membuat sovereign power dalam bentuk negatif yang dapat menjerat homeless media dengan UU ITE.
Lain halnya dengan pendisiplinan homeless media yang membuat mereka menjadi patuh dengan kemitraan yang dilakukan oleh Bakom.
Konteks ini berlansung untuk mengendalikan dengan memberikan keuntungan atas kepentingan pemerintah melalui program mitra homeless media.
Mencuatnya berita tentang mitra yang dilakukan oleh Bakom ini berseliweran secara real time pada platform-platform media sosial.
Masyarakat digital akan terbakar amarah, Bakom akan menarik klarifikasi atas kejadian tersebut, dan homeless media akan membuat pernyataan sikap satu persatu dari 39 data yang tercantum pada lansiran berita harian yang terjadi.
Akan tetapi, bentuk kemitraan ini adalah sebagai bentuk hegemoni kekuasaan yang terjadi pada pemerintah kita saat ini.
Dan akan mendominasi dalam bentuk pendisiplinan media supaya homeless dapat dikendalikan untuk kepentingan mereka.
Yang mereka punya hanyalah akun-akun dengan jutaan followers. Namun, tidak dalam bentuk perlindungan hukum yang jelas dan sewaktu-waktu akan dibungkam melalui pendisiplinan itu dalam bentuk apapun.
