Antara Kontribusi, Substitusi, dan Mandat
Persoalan sampah semakin hari semakin menjadi momok di berbagai kota. Bersamaan dengan itu pula makin sering didengungkan imbauan agar masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di tiap-tiap rumah tangga.
Imbauan ini sebenarnya cukup mendapatkan respons positif dari komunitas-komunitas tertentu. Aktivitas memilah sampah, mengelola sampah organik, hingga kemunculan bank-bank sampah adalah beberapa bentuk yang makin lumrah kita saksikan belakangan ini. Pemerintah pun dalam beberapa kesempatan memberikan apresiasi bagi mereka-mereka yang dianggap menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan.
Apa yang salah dari gambaran di atas? Untuk sebagian besar dari kita semuanya adalah kewajaran, karena merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola kelestarian lingkungan. Dan karenanya wajar pula jika kemudian diberikan apresiasi.
Hanya saja, kalau kita mencoba menarik garis sedikit ke belakang untuk melihat apa yang ada di baliknya, bisa jadi jawabannya tak sesederhana itu.
Ketika Partisipasi Menjadi Substitusi
Dalam kasus di mana Pemerintah telah menyediakan sarana pengangkutan sampah dengan kondisi dan jumlah memadai, membangun fasilitas pengolahan, serta membangun sistem yang bisa memastikan bahwa sampah yang telah dipilah di tingkat rumah tangga itu benar-benar berakhir di tempat yang semestinya, maka tidak salah kalau kegiatan masyarakat disebut sebagai partisipasi.
Warga berpartisipasi, karena sistemnya memang sudah lebih dulu dibangun.
Tapi beda ceritanya kalau inisiatif masyarakat memilah sampah, bahkan melakukan pengomposan mandiri dilatarbelakangi oleh tidak tersedianya sistem beserta sarana yang memadai dari pemerintah.
Inisiatif masyarakat tetap layak untuk dihargai, tapi pada saat yang sama tidak boleh mengesampingkan alasan dari munculnya inisiatif tersebut.
Mengapa? Sebab ada perbedaan mendasar antara masyarakat yang berpartisipasi dalam sebuah sistem, dengan masyarakat yang sedang menambal absennya sistem itu sendiri.
Kata “partisipasi” hanya layak disematkan pada kasus pertama, di mana masyarakat turut berperan dalam sistem. Namun dalam kasus kedua di mana sistemnya sendiri tidak layak atau bahkan tidak tersedia, maka lebih tepat disebut sebagai “substitusi” ketimbang partisipasi.
Lebih tidak tepat lagi ketika kegiatan yang sebenarnya merupakan bentuk “substitusi” lalu dalam pemberian apresiasi apapun wujudnya dikampanyekan sebagai wujud kemandirian masyarakat.
Sebab sebenarnya semakin berhasil masyarakat menangani persoalan yang mestinya merupakan ranah layanan publik, maka di saat yang sama artinya semakin buruk sebuah sistem yang ada.
Di sini terbentuk sebuah lingkaran ganjil yang mungkin jarang disadari, dimana ketika sebuah sistem layanan publik gagal menjalankan tugasnya, lalu masyarakat secara mandiri mengisi kekosongannya. Setelah masyarakat berhasil mengisi kekosongan, kemudian kemandiriannya diberi apresiasi. Karena dianggap sudah mandiri, maka sistem malah semakin punya alasan untuk tidak hadir.
Dan yang paling tragis adalah, lambat laun masyarakat justru semakin menginternalisasi logika yang seperti itu.
Bukti bahwa masyarakat semakin menginternalisasikan logika ganjil itu terlihat manakala dalam berbagai persoalan, Pemerintah memberi alasan bahwa tidak mungkin segala sesuatu diurus oleh Pemerintah, maka tak sedikit pula masyarakat yang menerima logika tersebut dan membenarkan:
“Benar. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada pemerintah. Kita harus mandiri.”
Sekilas seperti sebuah niat yang mulia, tapi kita perlu berhati-hati dalam menyikapinya. Keinginan masyarakat untuk tidak menggantungkan diri pada Pemerintah tidak sama artinya dengan Pemerintah tak lagi punya kewajiban.
Gotong royong yang sudah hidup dalam masyarakat kita dan konon sudah ada sebelum berdirinya negara ini (Hatta, 1960), bukanlah alasan untuk meniadakan institusi publik.
Memang gotong royong kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berhasil menyelesaikan banyak persoalan. Walau demikian harus disadari bahwa pada saat yang sama, ia juga punya keterbatasan.
Masyarakat bisa secara perorangan maupun bersama-sama melakukan pemilahan, pengumpulan, mungkin juga dalam batas tertentu mengelola sebagian limbah rumah tangganya. Tapi itu juga tak lantas menyelesaikan seluruh masalah.
Sebab masyarakat tidak kemudian menentukan rute truk pengangkut sampah, membangun fasilitas pengolahan berskala besar atau menggunakan anggaran publik. Belum lagi kalau kita bicara soal penetapan standar yang mengatur dan mengikat industri pengemasan.
Masyarakat juga tak punya kewenangan untuk membuat aturan tata ruang mengenai di mana fasilitas pengolahan mestinya dibangun, bagaimana seluruh sistem penanganan sampah di seluruh wilayah kota harus dibangun, diterapkan, diawasi dan dievaluasi.
Gotong Royong Bukan Alih Tanggung Jawab
Itulah pentingnya untuk senantiasa membedakan antara kesediaan berpartisipasi dengan kemampuan untuk menentukan.
Masuk akal untuk meminta masyarakat berpartisipasi dengan cara bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Namun partisipasi ini pun membutuhkan tahapan berikutnya untuk memastikan bahwa partisipasi itu tidak berakhir di situ, dan di situlah sistem berperan. Yaitu memastikan bahwa dari hulu hingga hilir adalah sebuah kesatuan terintegrasi dan beban tanggung jawab didistribusikan secara rasional.
Konsekuensinya, semakin besar seseorang dituntut untuk menanggung sesuatu, maka semakin besar pula ruang dan kewenangan yang harus diberikan kepadanya untuk memengaruhi dan memenuhi tuntutan tersebut.
Dalam hal ini, memang Pemerintah tidak dituntut untuk melakukan segalanya sendiri. Namun dituntut untuk memastikan bahwa semua partisipasi dan kemampuan di setiap tingkatan benar-benar terintegrasi dalam sebuah sistem.
Dan memang di situlah sebenarnya esensi dari peran serta keberadaan Pemerintah, yaitu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, sekaligus menghubungkan berbagai kemampuan yang tersebar untuk mencapai tujuan yang sama melalui sebuah sistem.
Tidak bisa dipungkiri bahwa di tempat-tempat tertentu memang ada keterbatasan nyata dari Pemerintah setempat. Baik anggaran, keahlian, infrastruktur maupun bentuk keterbatasan lainnya.
Tapi pada saat yang sama harus juga dipahami bahwa keterbatasan-keterbatasan itu tidak lantas menghilangkan tanggung jawabnya. Keterbatasan kapasitas bisa saja mengubah cara bagaimana tanggung jawab itu dijalankan, namun tidak pernah menghapus tanggung jawab itu sendiri.
Get Satrio Arry Wicaksono’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Entah lewat penopangan dari Pemprov, Pemerintah Pusat, lewat kerja sama pembiayaan antar wilayah, atau bahkan mengubah bagaimana pelayanan itu diberikan, Pemerintah tetap punya tanggung jawab agar beban struktural tidak kemudian berpindah ke bahu masyarakat.
Dari Tanggung Jawab ke Mandat
Di sini biasanya ada yang kemudian melayangkan pertanyaan: “Kenapa Pemerintah harus bertanggung jawab?”
Jadi sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku pada persoalan sampah, namun juga menyentuh banyak persoalan lain seperti ketersediaan air bersih, hunian layak, kesehatan, dan seterusnya.
Bukan karena Pemerintah lebih cerdas dibanding masyarakat sehingga dibebani banyak tanggung jawab, bukan juga karena masyarakat manja dan tidak mau mengurus diri sendiri.
Kita harus kembali mengingat dan memahami bahwa sebuah pemerintahan dibentuk justru karena tidak mungkin jika rakyat mengelola segala urusan daerah/negara secara langsung dan terpisah-pisah.
Masyarakat bisa saja bergotong royong membersihkan selokan yang tercemar limbah, tapi masyarakat tidak bisa membuat kebijakan yang menentukan standar emisi pelaku industri, menarik pajak, menerbitkan izin dan sebagainya.
Itulah kenapa gotong royong tidak menggantikan peran serta tanggung jawab Pemerintah. Dan untuk segala urusan yang tidak bisa diurus sendiri oleh masyarakat itulah kenapa kepada Pemerintah diberikan kewenangan.
Kewenangan itu sendiri adalah sebuah mandat, mandat dari rakyat. Bukan bukti kepemilikan.
Kewenangan itu diberikan agar segala sesuatu dilakukan demi kepentingan bersama, bukan dalam rangka pengalihan hak milik yang menjadikan pemegang kewenangan bisa bertindak sesuka hati serta seleranya sendiri.
Jika penerima mandat kemudian mulai bertindak seolah apa yang dipercayakan kepadanya adalah hak miliknya sendiri, maka umumnya hubungan yang terjadi antara pemberi dan penerima mandat mulai dimaknai secara menyimpang.
Penerima mandat mulai menempatkan dirinya sebagai penguasa yang wajib selalu didukung dan dimaklumi.
Ketika entah karena kesulitan atau keengganan memprioritaskan sebuah layanan menyebabkan masalah, maka dengan cepat digaungkan bahwa Pemerintah tidak mungkin melakukan segala hal.
Namun ketika mendapatkan kritik, seolah-olah sedang menghadapi pemberontakan terhadap Negara. Kesetiaan pengkritik terhadap Negara dipertanyakan.
Dengan kata lain, ketika diminta tanggung jawab maka Pemerintah lebih suka “mengecilkan” kemampuannya, namun ketika menghadapi perbedaan apalagi kritikan justru bisa dengan cepat menggunakan berbagai kewenangan dan sumber daya yang melekat padanya.
Republik yang Dibentuk Atas Kesepakatan Bersama
Rasanya sampai di sini kita perlu mengingat kembali dengan benar, bagaimana Republik Indonesia ini berdiri.
Puluhan tahun kita disibukkan pada narasi yang sama mengenai perjuangan fisik, pertempuran, pertumpahan darah, juga kekejaman penjajah.
Namun pada saat yang sama banyak dari kita yang lupa, atau bahkan tidak tahu bahwa pada awalnya Republik bukanlah sebuah proyek yang punya segudang kesiapan sumber daya.
Jangan dibayangkan bahwa Republik ini berdiri terlebih dahulu lengkap dengan Pemerintahan serta sumber daya lain, kemudian secara filantropis mengundang rakyat jelata untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.
Republik ini berawal dari gagasan, dari ide, dari cita-cita bersama yang tumbuh lewat proses politik dengan melibatkan berbagai daerah, berbagai kerajaan/kesultanan, organisasi, dan bahkan individu yang menyumbangkan tenaga, sumber daya, serta dukungan material untuk mendirikan Republik ini.
Kontribusi berbagai elemen itu senantiasa relevan untuk diingat dan dipahami sebagai bagian dari sejarah. Bukan semata-mata karena nilai materialnya, tapi karena menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendasar: bahwa masyarakat/rakyat bukanlah pihak yang datang belakangan setelah Republik ini berdiri. Tapi justru menjadi bagian penting dari proses terbentuknya Republik.
Setelah berdiri, baru selanjutnya dibentuk Pemerintahan untuk menjalankan urusan bersama dalam kerangka Republik Indonesia.
Karenanya sudah jelas bahwa hubungan antara rakyat dan Pemerintah bukanlah hubungan antara hamba dengan tuannya. Pemerintah tidak pernah mendirikan Negara untuk kemudian bermurah hati pada rakyat. Tapi Pemerintah mendapatkan kewenangan dari rakyat karena memang dalam konteks Negara ada urusan bersama yang harus dijalankan oleh sebuah institusi.
Itulah sebabnya Pemerintah juga tidak bisa menggunakan Negara sebagai “tameng” untuk melindungi kekuasaannya ataupun untuk menghindar dari tanggung jawabnya.
Kesepakatan untuk hidup bersama dalam satu Republik juga tidak hanya cukup dilihat dari bagaimana ia dirumuskan pada awal pembentukannya, tapi juga bagaimana kesepakatan tersebut diwujudkan di kemudian hari.
Ketika berbagai pihak bersedia menjadi bagian dari satu Republik dan ikut menopang berdirinya Republik tersebut, bagaimana kesepakatan itu kemudian tercermin dalam pembagian manfaat dan beban di antara mereka? Pertanyaan ini tidak lagi menjadi bahasan abstrak begitu kita melihat kenyataan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di berbagai daerah.
Pada persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam, kekayaan yang berada di berbagai daerah ditarik dan dikelola oleh Pemerintah atas nama kepentingan Nasional. Namun rasanya kita sudah cukup melihat bagaimana begitu banyak daerah yang kaya akan sumber daya justru masyarakatnya hidup tanpa fasilitas yang memadai. Warga di daerah penghasil lebih sering harus berhadapan langsung dengan dampak lingkungan dan kerusakan sosial akibat aktivitas ekstraksi, ketimbang menikmati hasil dari kekayaan tanahnya sendiri.
Jika alasannya adalah karena hasil sumber daya alam ditarik untuk membiayai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara merata, maka ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan. Mengapa sampai hari ini sebagian besar penerimaan APBN kita masih sangat bergantung pada pajak rakyat (BPS, 2026)? Kenapa pula ada kota atau daerah yang tidak memiliki sumber daya alam justru mendapatkan sarana prasarana yang jauh lebih baik ketimbang daerah yang pundi-pundi kekayaannya dikeruk?
Jika hasil pengelolaan sumber daya alam itu benar-benar didistribusikan demi kemakmuran nasional, ke mana sebenarnya alokasi besar dari pengerukan itu mengalir? Mengapa masyarakat di wilayah penghasil justru lebih sering sekadar memikul dampak negatifnya tanpa memperoleh jaminan kemakmuran yang sepadan?
Di sini kita kembali pada pokok permasalahan yang dibahas sejak semula. Pertanyaan tentang bagaimana Pemerintah menjalankan kewenangannya atas nama Negara yang akan selalu kembali pada hal yang sama, yaitu untuk siapa sebenarnya kewenangan itu dijalankan?
Sederhananya, Pemerintah memiliki kewenangan bukan karena punya hak yang lebih besar atas Negara ini, melainkan karena memang dibutuhkan keberadaan institusi untuk melaksanakan urusan yang tidak bisa dikerjakan pada level individu maupun komunitas.
Rakyat, sebagai pemilik Negara, tidak pernah memberikan hak kepemilikan Negara kepada Pemerintah. Namun rakyat memberikan sebagian kewenangan untuk menjalankan urusan Negara.
Karena kewenangan itu diberikan sebagai mandat, maka ada konsekuensi-konsekuensi logis yang mengikutinya: untuk apa sebenarnya kewenangan itu diberikan, bagaimana seharusnya kewenangan itu dipergunakan, dan kepada siapa penerima mandat harus mempertanggungjawabkannya.
Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dikembalikan pada perlakuan Negara terhadap rakyatnya, maka kita disadarkan pada satu hal mendasar. Bahwa gotong royong dan kemandirian warga memang merupakan modal sosial yang bernilai, namun ia tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban institusional si penerima mandat.
