Kopi Pembangunan
Setiap sempat jalan kaki pada pagi hari, saya kerap menyusuri jalan yang sama: melewati parit kecil di tepi trotoar yang belum rampung diperbaiki, melewati warung yang baru membuka gerainya, dan melewati kucing yang sedang mengais-ngais tanah buat buang hajat. Kadang saya rehat sejenak, singgah di kafe dan memesan secangkir merah americano dan sepotong roti, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela sambil menonton kota yang perlahan beranjak sibuk dan ramai dan tentu menulis esai ini bersama Soneta 5 Medium.
Di kafe tertentu kadang ada dua wajah yang menyambut di meja kasir atau berdiri di dekat pintu masuk. Yang satu tersenyum lebar optimis, seolah setiap transaksi adalah kabar baik yang layak dirayakan. Yang satu lagi memandang dengan tatapan kosong, seperti sedang menghitung sesuatu yang jauh lebih besar daripada harga kopi yang saya bayar. Di bagian bawah struk, tercetak baris kecil yang belakangan mulai sering saya perhatikan: pajak 10%, terima kasih atas kontribusi Anda sebagai warga kota: Rp 4.000.
Baris kecil itu menyimpan mekanisme yang jauh lebih rumit daripada sekadar ucapan terima kasih. Uang itu bukan bagian dari PPN yang akan pergi ke Jakarta. Ia adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dulu dikenal sebagai Pajak Restoran atau PB1, yang dipungut pemerintah kota dan disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah. Kota Banjarbaru menetapkan tarifnya pada angka maksimal yang diizinkan undang-undang, 10% dari setiap tagihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023. Uang kopi saya, dengan kata lain, mengalir ke kas kota tempat saya tinggal.
Get Sainul Hermawan’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Pertanyaannya, seberapa jauh cangkir demi cangkir itu bisa membangun kota? Pada 2024, realisasi pajak restoran Banjarbaru mencapai Rp 38 miliar, atau 89 persen dari target Rp 42 miliar, angka yang disumbang oleh ratusan usaha kuliner, mulai dari restoran besar hingga kedai kopi kecil seperti yang saya singgahi. Data BPPRD pada 2022 mencatat 115 kafe terdaftar sebagai wajib pajak di kota ini, di luar puluhan restoran dan lebih dari seratus rumah makan. Boleh jadi jumlahnya kini lebih banyak, karena geliat bisnis kopi di Banjarbaru terus tumbuh. Setiap gerai baru yang saya lihat berdiri di sepanjang rute jalan pagi saya adalah calon penyumbang baru bagi kas kota.
Saya mencoba menghitung sendiri. Andaikan 500 orang di kota ini minum kopi dan membayar pajak serupa setiap hari sepanjang tahun, terkumpul sekitar Rp 730 juta. Bandingkan dengan biaya pembangunan trotoar Jalan Kemuning tahun lalu, sepanjang 900 meter dengan anggaran Rp 5,3 miliar, atau trotoar Jalan Panglima Batur, 600 meter dengan anggaran Rp 5 miliar. Rata-rata sekitar Rp 7 juta per meter. Uang kopi 500 orang itu, jika ditumpuk setahun penuh, cukup untuk membangun 100 meter trotoar. Meski satu ruas jalan pendek ini bukan proyek besar, angka ini tak bisa diabaikan. Saya yakin tumpukan itu jauh lebih besar dari perkiraan minimal ini.
Di titik inilah kegembiraan saya perlu direm. Uang pajak restoran, berbeda dari pajak kendaraan bermotor atau pajak rokok, tidak diwajibkan undang-undang untuk dialokasikan khusus bagi proyek tertentu. Ia masuk kas umum, bercampur dengan seluruh penerimaan daerah lain, dan trotoar dibangun lewat mekanisme APBD biasa, bukan dari rekening yang diberi label “dana kopi”. Ditambah lagi, tidak semua kedai membayar. Sebuah razia di kawasan Komet tahun lalu menemukan satu kafe yang beroperasi tanpa izin usaha maupun status wajib pajak sama sekali. Artinya, sebagian kopi yang diseduh di kota ini tidak pernah menyumbang apa-apa untuk trotoar yang dilewati pelanggannya sendiri.
Jadi, secangkir kopi memang bisa membangun daerah, asal dana yang terkumpul benar-benar sampai ke tempat yang seharusnya, asal petugas pajak menagih dengan jujur, asal kepala daerah membelanjakannya dengan jujur, dan asal tak ada yang mencuri di tengah jalan. Saya kembali teringat pada dua wajah di resto ini. Yang tersenyum barangkali percaya uangnya akan kembali dalam bentuk fasilitas publik. Yang bengong mungkin justru sedang bertanya-tanya, apakah kepercayaan itu ditempatkan pada orang yang tepat.
Saya sendiri tidak tahu jawabannya. Menjawabnya pun rasanya bukan pekerjaan seorang peminum kopi sendirian. Kasir harus jujur menyetor, petugas pajak harus rajin menagih, dan pejabat kota harus berani diawasi, sebelum saya berani percaya penuh pada baris kecil di setruk itu. Tahun depan mungkin saya akan lewat di kafe itu lagi, memesan americano yang sama, berharap trotoar di depan pintunya sudah sedikit lebih rapi dari hari ini, dan ada kabar baru perpustakaan kota yang diintegrasikan dengan kafe sehingga bisa buka 24 jam.
