Selingkuh Ideologis
Akhir-akhir ini saya sering mendapati konten di sosial media yang berisi tentang ajakan untuk mengibarkan paham khilafah atau Islam yang bukan hanya dijadikan sebagai agama tapi juga dasar negara. Saya sama sekali tidak menyalahkan mereka atas pendapatnya, namun yang saya pikirkan adalah bagaimana kemudian fenomena ini bisa terjadi. Setelah saya merenung lama, barangkali jawabannya adalah karena kekecewaan mereka terhadap Pancasila, terutama pada penerapannya yang masih tak sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka rasa.
Kekecewaan itu kemudian menemukan bentuknya dalam kenyataan yang mereka jalani sehari-hari, ketika jarak antara wacana dan realitas semakin terasa lebar, satu sisi negara berbicara tentang keadilan sosial dan persatuan. Namun, di sisi lain masyarakat terus menyaksikan ketimpangan akses pendidikan, kesehatan dan peluang mendapatkan pekerjaan. Ketika hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas, ketika narasi tentang keadilan sosial terus diulang namun jurang kaya dan miskin justru semakin lebar, ketika suara rakyat kerap dikutip atas nama legitimasi tetapi diabaikan dalam pengambilan keputusan, ketika institusi yang seharusnya netral justru tampak berkelindan dengan kepentingan kekuasaan, ketika kritik dianggap ancaman dan bukan koreksi, ketika etika publik kalah oleh kompromi politik, ketika simbol-simbol Pancasila hadir di ruang seremonial namun absen dalam praktik keseharian, berangkat dari ini sebagian orang merasa nilai-nilai yang dijanjikan negara telah dikhianati, sehingga mereka mencari fondasi baru yang dianggap lebih tegas dan lebih menjanjikan kepastian akan keadilan.
Di ruang ekonomi rasa kecewa itu semakin mengeras. Harga kebutuhan pokok yang terus bergejolak tidak selalu diiringi dengan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Lapangan kerja yang dijanjikan sering kali terasa jauh dari jangkauan terutama bagi generasi muda yang berpendidikan namun terjebak dalam ketidakpastian. Harga kebutuhan pokok melangit, sementara upah kerja sedikit, sehingga menjadikan kerja keras tidak menjamin kesejahteraan, menguatkan kelayakan jika diskursus ideologi alternatif yang lebih bisa menjanjikan distribusi keadilan dan keberpihakan pada masyarakat tanpa tebang pilih menjadi sangat menggoda, barangkali karena mereka menganggap negara hanya hadir dalam narasi, tetapi absen dalam proses aktualisasi.
Dalam ranah politik mereka menyaksikan bagaimana kekuasaan lebih sering dilestarikan melalui kompromi elit daripada penguatan etika demokrasi. Partisipasi rakyat direduksi menjadi angka-angka elektoral sementara aspirasi substantif jarang benar-benar diperjuangkan. Kekecewaan tersebut juga bisa tumbuh dari rasa tidak terwakili. Pelaksanaan penyerapan aspirasi akar rumput sering kali hanya sebetas melebarkan peluang untuk kembali dipilih di kemudian hari, tanpa ada tindak lanjut yang pasti. Politik transaksional dan kompromi yang pragmatis memunculkan kesan bahwa nilai hanya alat bukan tujuan.
Kekecewaan itu juga barangkali bisa tumbuh dari kegagapan penanganan isu-isu kemajemukan. Alih-alih menjadi ruang aman bagi keberagaman, negara tampak ragu bersikap tegas ketika intoleransi muncul, ketika ujaran kebencian dan eksklusivisme dibiarkan dan dipertontonkan, rasa keadilan sosial yang dijanjikan terasa tidak nyata, seperti dongeng dan kisah-kisah legenda.
Di bidang hukum dan penegakan HAM, rasa keadilan yang timpang menjadi sumber frustrasi. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus besar berjalan lambat sementara pelanggaran kecil cepat dihukum. Hal yang sama juga terjadi pada penegakan hukum terhadap tindakan korupsi, publik melihat standar ganda yang sulit disangkal. Kasus besar kerap berakhir tanpa kejelasan sementara kasus kecil disorot berlebihan. Ketika integritas tidak lagi menjadi ukuran utama, kepercayaan terhadap sistem ikut runtuh dan membuka ruang bagi ideologi alternatif untuk tampil sebagai solusi.
Ruang digital berperan mempercepat akumulasi kekecewaan itu. Media sosial menjadi tempat bertemunya pengalaman pahit yang serupa, kemudian dirangkai menjadi narasi kolektif tentang kegagalan negara dalam menghidupkan Pancasila. Sebagian masyarakat kemudian menilai bahwa Pancasila tidak salah, namun dikalahkan oleh praktik kekuasaan yang menyimpang. Tetapi bagi yang lain perbedaan antara nilai dan praktik itu tidak lagi relevan karena yang mereka rasakan adalah dampaknya. Keadilan yang tertunda, kesejahteraan yang timpang dan etika publik yang merosot menjelma menjadi luka bersama. Pada sektor agama kekecewaan justru lahir dari paradoks para pemukanya. Sebagian ulama kian hari kian menjauh dari keberpihakanya pada Mustadh’afin, kekinian mereka lebih khusyuk berebut ruang, berebut tambang daripada berlomba-lomba dalam kebermanfaatan, kemaslahatan dan keberpihakan. Bukankah agama tidak hanya tentang ibadah personal belaka, tetapi juga tentang keberpihakan sosial yang nyata? Bukankah aneh ketika kebathilan dan kedzaliman yang harusnya mereka ubah dan hilangkan, malah justru dilegitimasi, masyarakat pun mulai meragukan integritas mereka. Menjadi wajar jika masyarakat menganggap ulama yang semestinya menjadi penjaga nurani, semakin hari semakin berhubungan mesra dengan lingkar oligarki.
Get Salaf Muhamad’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Kesejahteraan guru menjadi potret lain dari kerapuhan struktural yang kian terasa. Dari kecil kita dicekoki diktum bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, namun dalam kesejahteraan, kenapa mereka justru tersisih dari prioritas negara? Para pendidik yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dipaksa menahan derana, seakan kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan doa, pengabdian dan ganjaran moral semata.
Belum lagi krisis ekologis yang semakin memperdalam kekecewaan itu, kerusakan lingkungan terjadi di banyak wilayah dengan dalih pembangunan, eksploitasi sumber daya alam dengan alasan hilirisasi. Dampaknya terjadi bencana seperti banjir, longsor yang merenggut banyak jiwa. Ketika alam dieksploitasi tanpa empati dan suara masyarakat yang peduli tak didengarkan bahkan justru dikriminalisasi, sehingga muncul anggapan bahwa sistem nilai yang ada gagal menjaga amanah melestarikan bumi Pertiwi. Terlebih persoalan kebebasan berekspresi, polarisasi sosial dan isu keamanan digital menambah tumpukan kekecewaan. Ruang publik semakin berisik namun dangkal. Kritik sering disalahpahami sementara dialog kehilangan arah dan makna, menambah sederet luka dan kecewa pada Pancasila.
Berangkat dari akumulasi kekecewaan ideologis itu mereka akhirnya melarikan diri dengan mencari alternatif ideologi lain yang barangkali bisa mengobati kekecewaannya. Saya pikir kekecewaan ideologis semacam ini sama halnya dengan kekecewaan dalam asmara atau kekecewaan seseorang pada kekasihnya. Mari kita bayangkan ada sepasang kekasih. Suatu waktu ia merasa kecewa ketika pasangannya hanya bisa berucap kalimat manis yang memanjakan telinganya, membuat hati berdegup kencang atas pujian dan rayuannya, tapi dibalik itu semua pada akhirnya ia tetap menjadi pasangan yang mengecewakan. Entah karena dia masih suka bermain mata dengan perempuan lain, atau mungkin juga karena dia tidak memberikan perhatian pada kekasihnya atau bisa jadi sering kali ia terlambat datang menjemputnya sepulang kerja. Maka apa yang akan dilakukan oleh sang kekasih setelah dikecewakan berulang kali? Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, ia akan tetap melanjutkan hubungan dengan pasangannya, tapi di waktu yang sama dia juga akan bersikap impulsif dengan mencari kenyamanan pada orang lain semata-mata agar bisa mengobati kekecewaan dari pasangannya. Kedua, ia akan bersikap sabar, tabah, dengan senantiasa berupaya untuk memaafkan segala sikap kurang baik dari pasangannya, sekalipun ia dikecewakan berulang kali, dia juga selalu merespon sikap pasangannya dengan nasihat yang penuh empati, berharap dia bisa berubah menjadi pasangan yang lebih baik dan menjadi seorang yang lebih bisa bertanggungjawab atas apa-apa yang telah ia janjikan kepadanya.
Demikian pula sebagian dari kita hari ini. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang kecewa pada cara negara memperlakukan Pancasila, atau lebih tepatnya kecewa pada mereka yang diberi amanat untuk menghidupkannya. Dari kekecewaan itu juga lahirlah dua tipikal masyarakat Indonesia. Pertama, masyarakat yang memilih berselingkuh ideologis dengan mencari kehangatan dari ideologi lain, dari paham-paham alternatif yang tampak lebih tegas, lebih konkret, lebih bisa untuk dimanifestasikan, lebih menawarkan kepastian. Kedua, masyarakat yang memilih bertahan sembari selalu menasihati, memberi kritik konstruktif dan segala bentuk upaya korektif semata-mata agar Pancasila kembali hadir sebagai pilar sekaligus rumah yang menjamin rasa aman dan rasa keadilan. Tetapi saya memahami pula orang-orang yang pada akhirnya muak, yang merasa sudah terlalu lama menunggu perubahan, sehingga akhirnya memilih untuk menceraikan cinta dan loyalitasnya pada Pancasila, karena mereka merasa terlalu sering dibuat kecewa olehnya.
Maka yang menjadi benang merahnya adalah: — Jika Pancasila sebagai falsafah negara ini tidak mau tergantikan kedudukannya, tidak mau diselingkuhi dengan paham, ideologi dan isme-isme lain, yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang yang mempunyai tanggungjawab dalam menghidupkannya adalah membuktikan agar Pancasila selaras dengan realitas sekaligus menjadi sebab bagi kebahagiaan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, setiap sila, setiap butir, setiap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya wajib kita wujudkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita baru ingat dasar negara kita Pancasila, ketika mempelajarinya melalui modul tes wawasan kebangsaan untuk kepentingan seleksi penerimaan calon pegawai negeri.
Ya, saya pikir dewasa ini Pancasila hanya digunakan sebagai instrumen tes moral, sebagai parameter kelayakan integritas seseorang agar ia terpilih menjadi seseorang yang layak dan memenuhi kualifikasi dengan bisa mengisi soal-soal pilihan ganda yang berkaitan dengannya. Miris sekali, padahal para pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila bukan hanya untuk itu. Tapi agar Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya pedoman tentu merujuk pada tata cara, merujuk pada petunjuk dalam melaksanakan sesuatu. Dan dalam setiap butir Pancasila memuat bagaimana tata cara sekaligus petunjuk bagaimana kita hidup, bersikap dan berdinamika sebagai warga negara. Mbok yo mari sama-sama kita hidupkan Pancasilanya, agar minimal kita tidak mengecewakan diri kita sendiri, agar kita selalu mencintai Indonesia, sehingga terhindar dari perselingkuhan ideologis yang berpotensi dapat menggantikan Pancasila.
Sebagai pemegang amanah untuk menghidupkan Pancasila, kita ingin rakyat Indonesia tidak kecewa dengan Pancasila, kita menghendaki mereka loyal dengan falsafah Pancasila dan tidak berselingkuh dengan ideologi lain yang menurut anggapan kita tindakan tersebut merupakan pintu masuk menuju radikalisme, ekstremisme, makar dan berpotensi melahirkan konflik ideologis bahkan gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan negara. Maka mari kita hidupkan Pancasila, kita internalisasikan nilai-nilainya.
Sebetulnya sudah seberapa Pancasilais kita selama ini? Seberapa jauh kita telah mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru kita telah terlanjur kecewa olehnya dan diam-diam sedang melakukan perselingkuhan ideologis dengan paham-paham lain? Atau jangan-jangan kita justru malah lebih senang menjadikan Pancasila hanya sebatas nama tanpa mau membumikan nilai-nilainya?.
Bacaan Lanjutan
Diri sendiri
