Merenung
Waktu itu, pas lagi jadi relawan pascabencana hidrometeorologi di Langsa, Aceh, saya justru punya banyak waktu kosong , dan anehnya, di situlah pikiran saya jadi paling “hidup”.
Saya memang introvert. Tapi jangan bayangkan saya ngurung diri di kamar mess, rebahan sambil bengong lihat plafon yang mulai berjamur dan bolong. Bukan itu cara saya berpikir. Saya justru lebih suka keluar , jalan kaki, naik motor, muter-muter tanpa tujuan yang jelas. Masuk gang, keluar gampong, nyusuri jalan sempit di antara kebun sawit, sampai ke jalur sunyi dekat hutan mangrove.
Sambil jalan, saya lihat. Sambil lihat, saya mikir.
Saya perhatikan daerah mana yang paling parah kena banjir. Bagaimana ekonomi warga pelan-pelan bergerak lagi. Apa yang masih tersisa, dan apa yang benar-benar hilang. Tapi di balik itu semua, ada pertanyaan-pertanyaan lama yang ikut muncul lagi, pertanyaan yang nggak pernah benar-benar selesai di kepala saya:
Kenapa pekerjaan saya sering terasa kurang bermakna?
Kenapa kantor saya seperti jalan tanpa arah?
Kenapa institusi ini mengulang kesalahan yang sama, terus, tanpa pernah benar-benar belajar?
Kadang saya merasa seperti orang yang punya terlalu banyak kesadaran , seolah tahu masalahnya, tapi nggak punya ruang untuk menyelesaikannya.
Mungkin wajar saya jadi begini. Saya besar di keluarga birokrat. Saya tidak belajar soal “penyakit birokrasi” dari buku , saya lihat langsung dari dekat, dari kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sekarang, di usia 35, orang-orang sibuk mikirin rumah, pernikahan, keluarga, cicilan… saya malah sibuk mikirin kenapa sistem ini susah sekali berubah.
Dan yang bikin makin berat: saya sebenarnya tahu masalahnya.
Contoh paling klasik: pengawasan berlapis.
Kalau satu lapisan lemah, solusinya selalu sama, tambah pengawasan.
Kalau yang baru juga lemah , tambah lagi.
Begitu terus.
Bukannya, misalnya meningkatkan kapasitas.
Tidak ada yang berani tanya: jangan-jangan memang pengawasan bukan solusi utamanya?
Karena menghapus satu lapisan berarti mengakui bahwa dari awal, lapisan itu mungkin nggak perlu. Dan itu… terlalu mahal secara “harga diri kelembagaan”.
Lalu soal cara kerja.
Rapat, lalu bikin presentasi.
Presentasi , rawan typo, disusun berjam-jam, ditampilkan 15 menit, lalu dilupakan.
Kebijakan? Seringkali bukan dari dokumen yang matang, tapi dari “arahan pimpinan” yang sifatnya seperti sabda Raja. Nggak tertulis, tapi mengikat. Nggak bisa diuji, apalagi dikritik.
Pembagian kerja juga masih berbasis wilayah, bukan keahlian. Padahal masalah tiap wilayah beda-beda. Harusnya yang ditonjolkan itu spesialisasi. Tapi logika itu seperti belum benar-benar masuk.
Di tengah semua itu, kepala saya justru terus memproduksi ide-ide.
Kadang sederhana, tapi menurut saya masuk akal.
Misalnya: kenapa nggak ada korps relawan bencana dari ASN?
Yang memang dilatih, disiapkan, bukan dikirim dadakan seperti saya kemarin.
Atau yang lebih kecil lagi: kenapa jam shalat Ashar nggak diseragamkan saja, misalnya jam 4 sore?
Biar nggak ada lagi drama izin keluar kantor cuma untuk itu. Hal kecil, tapi efeknya nyata.
Semakin saya pikirkan, saya melihat satu pola yang agak menyedihkan:
Banyak instansi merasa eksis bukan karena dampaknya… tapi karena kesibukannya.
Get Sarwo Edhi zu Ubit’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Semakin banyak rapat, semakin banyak event, semakin banyak regulasi maka dianggap makin “hidup”. Padahal belum tentu makin bermanfaat.
Dan jujur saja , tidak ada organisasi yang benar-benar ingin jadi terlalu efisien. Karena kalau terlalu efisien… nanti jadi tidak dibutuhkan lagi.
Akhirnya yang terjadi adalah “make work”.
Bikin kerjaan supaya terlihat kerja.
Zoom meeting tanpa agenda jelas. Waktu zaman Covid sering sekali.
Laporan yang tidak dibaca.
Notulen yang tidak pernah ditindaklanjuti.
Dan kita semua tahu itu , tapi tetap ikut di dalamnya.
Kadang saya berpikir: kalau kita benar-benar efisien, kita bisa pulang jam 3 sore. Nggak perlu pura-pura sibuk sampai jam 4.
Karena kenyataannya, banyak waktu kerja itu… kosong.
Lalu kenapa saya repot-repot mikirin semua ini?
Sederhana: karena saya digaji dari uang publik.
Ada rasa tanggung jawab yang nggak bisa saya abaikan. Walaupun, jujur saja, kadang terasa seperti beban yang dipikul sendirian.
Saya sudah pernah coba menulis lesson learned dari penugasan ini. Serius, detail, niat. Tapi responsnya? Dibilang “kurang menarik”.
Saya juga punya draft policy brief di kepala , tentang restrukturisasi, tentang perbaikan sistem. Tapi masih saya simpan.
Entah belum waktunya… atau mungkin saya saja yang takut. Takut diabaikan lagi.
Di titik itu, saya mulai berpikir soal satu pendekatan:
Mungkin saya harus seperti Toyotomi Hideyoshi.
Dia bukan bangsawan. Bukan siapa-siapa di awal. Tapi dia sabar. Bukan sabar pasif , tapi sabar sambil bergerak. Sambil belajar, membangun kepercayaan, mengumpulkan modal sosial.
Dia menunggu. Tapi bukan diam.
Dan ketika momen itu datang , dia sudah siap.
Mungkin itu juga yang harus saya lakukan.
Bukan menyerah.
Bukan juga teriak ke tembok.
Tapi sabar yang aktif.
Tetap mikir.
Tetap nulis.
Tetap mengamati.
Sampai suatu saat… sistemnya cukup terbuka untuk dimasuki.
