Eksistensi Era Digital untuk Fiskal Indonesia
Kecerdasan dan kebutuhan menjadi kombinasi sempurna terwujudnya teknologi masa kini, ditambah zaman yang semakin berkembang. Bisa dikatakan jika dahulu teknologi masih didominasi pada sistem yang masih manual, namun saat ini sudah mulai ke arah otomatisasi baik itu alat atau media yang dirancang untuk membantu setiap aktivitas manusia.
Informasi dapat dengan mudah diperoleh manusia melalui sosial media, hal ini juga berpengaruh kepada pola konsumsi masyarakat yang serba instan dan digital, seperti cara masyarakat kini yang cenderung memilih berbelanja secara daring. Hal ini tentu akan memaksa pelaku bisnis untuk dapat segera bertindak untuk menyesuaikan kebutuhan dan keinginan pasar. Dibalik ini semua tentu ada potensi pengenaan pajak terutama di era digital, namun perlu ditekankan jika tidak semua sektor digital akan dikenai pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah yang menghimpun penerimaan negara dari pajak tentu harus mampu mengantisipasi dinamika global terlebih sudah masuk ke era serba digital. Pajak hadir untuk membantu menjalankan berbagai program pemerintah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengatur alokasi dana untuk setiap sektor agar dapat digunakan demi kesejahteraan masyarakat.
Sistem perpajakan digital
DJP telah resmi memasuki era digital dengan pembentukan digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax System yang sudah berjalan pada tahun 2025, disambung beberapa tahun sebelumnya DJP juga telah menjalankan beberapa program digital untuk memudahkan wajib pajak, seperti e-filing, e-biling, e-SPT, e-faktur dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk, maka Indonesia berpotensi menjadi ladang besar ekonomi digital untuk dapat dikembangkan, terlebih sektor digital ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mengakses platform digital.
Keberadaan era digital memberikan angin segar bagi pemerintah, terlebih sektor ini diperkirakan akan menjadi penyumbang penerimaan negara dengan skala yang besar. Namun karena sektor ini berbentuk digital maka terdapat celah sehingga tidak semua bagian dapat diawasi oleh pemerintah, terlebih tidak sedikit dari aktivitas digital yang masih terbilang baru sehingga belum diatur secara rinci terkait pengenaan pajaknya. Menariknya terdapat beberapa bagian dalam sektor ini yang sudah diatur lebih lanjut pengenaan pajaknya, termasuk didalamnya pada aktivitas seperti Cryptocurrency, E-Commerce, dan Influencer.
Beruntungnya pada aktivitas cryptocurrency telah diatur melalui peraturan dalam PMK №68/PMK.03/2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022, adapun kripto ini dianggap sebagai aset dan bukan alat pembayaran sehingga wajib dilaporkan dilampiran harta pada SPT Tahunan, pengenaan pajak pada kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi bila dilakukan melalui penyelenggara PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) terdaftar, dan pengenaan tarif lebih tinggi menjadi 0,22% jika dilakukan di luar penyelenggara yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), disamping itu kegiatan penambangan kripto atau para miner juga dapat dikenai PPN 11% terlebih aktivitas mereka termasuk ke dalam aktivitas usaha.
Selanjutnya untuk sektor e-commerce sudah terlebih dahulu diatur dalam PMK №210/PMK.010/2018 dan Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020 sehingga pengenaan pajak e-commerce tidak termasuk ke dalam kategori pajak baru, memang dalam beberapa waktu yang lalu sempat viral terkait pajak e-commerce yang dianggap merupakan pajak baru sehingga dianggap akan memberatkan pelaku bisnis dan pelanggan, pada dasarnya perhitungan pajak pada e-commerce akan tetap mengikuti kaidah perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) yang berdasar pada omset/penghasilan.
Sedangkan untuk influencer yang pada hal ini termasuk didalamnya konten kreator masih terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan untuk pengenaan pajaknya, baik itu endorsement, monetisasi media sosial, adsense, dan membership. Pada dasarnya sumber dana yang diperoleh konten kreator umumnya hanya bisa diketahui oleh pihak yang bersangkutan, sehingga pemerintah pun hanya bisa memperoleh estimasi penghasilan mereka.
Get SirPrise’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Batasan pada era digital
Hal yang menarik dalam era digital ini adalah pada Level of playing field, artinya pada era modern ini setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam dunia digital, baik itu melalui perdagangan didalam marketplace hingga menjadi dropshipper atau reseller, asalkan memiliki kemampuan dan tekad maka setiap individu berpotensi untuk sukses melalui digital, maka dari itu kemajuan teknologi alangkah baiknya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Era digital memang menarik untuk diikuti, namun perlu diingat bahwa ada beberapa batasan-batasan yang diatur oleh setiap platform terutama terkait keamanan data para pengguna, terkait hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjalankan skema pengenaan pajak pada sektor digital. langkah pemerintah harus tepat baik itu melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama dengan pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi tanpa melanggar batas keamanan data.
Dalam era digital juga tidak lepas dari berbagai fraud yang mungkin dapat timbul, termasuk seperti memberikan informasi palsu dan scam/penipuan, tentu hal ini akan merugikan berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu, etika tetap harus ditegakkan dimana saja meskipun berada diranah digital, salah satunya menjaga kerahasiaan data dan hanya menyampaikan informasi yang dapat dijamin kebenarannya.
Tantangan dan strategi masa depan
Lantas apa strategi terbaik yang harus dilakukan? Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pemerintah untuk menjalankan strategi yang tepat dalam menghadapi era digital, diantaranya:
- Responsif, artinya pemerintah perlu mampu memberikan respon tepat seiring dinamika era digital yang dinamis dan fluktuatif;
- Kolaboratif, mengharuskan pemerintah mampu bekerja sama dengan pihak yang terlibat dalam sektor digital, dan;
- Adaptif, terkait peraturan yang dilaksanakan mampu untuk menyesuaikan perubahan era digital dengan tetap memperhatikan kebijakan fiskal di Indonesia.
Disamping itu besar harapan adanya pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data untuk mencari aktivitas yang luput dari pengawasan perpajakan, sehingga hal ini akan bermuara pada penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan. Era digital dapat berubah dengan cepat yang artinya akan ada tantangan baru yang datang, maka pemerintah harus bergerak dengan tepat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya melalui fokus pada penerapan peraturan fiskal pada sektor digital tanpa melupakan sektor utama lainnya.
Maraknya aktivitas usaha/jasa digital yang belum terdaftar akan mempersulit pemerintah untuk melacaknya, serta ditambah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi suatu negara menjadi tantangan selanjutnya. Perlu diingat jika dunia digital memang membantu masyarakat yang ingin serba cepat dan singkat, namun perlu ada keseimbangan pasar guna memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih belum mengenal teknologi untuk dapat berkembang dan menjalankan usahanya, tentu semua ini dilakukan demi menjamin kesejahteraan masyarakat.
