Paradoks Nasional
DI ERA digital seperti sekarang ini, tidak sulit menemukan pernyataan pejabat yang kontradiktif dengan apa yang pernah dikatakan sebelumnya. Ketika dulu bilang A, tapi setelah mendapat jabatan bilang B. Inilah era di mana inkonsisten menjadi hal lumrah. Pun demikian dalam hal kebijakan. Tidak pernah konsisten. Dan saya menyebutnya sebagai paradoks nasional.
Saking lumrahnya menjadi sebuah paradoks. Kini, cara paling mudah memprediksi kondisi negara, adalah mendengar apa yang diucapkan pejabat, lalu lihat keadaan sebaliknya.
Gelagat paradoks nasional ini sudah dimulai sejak era Jokowi. Mantan presiden yang belakang karib disapa Jack ini merupakan bapak inkonsisten Indonesia. Setiap kebijakan dan apa yang diucapakan selalu kebalikan dari apa yang dipraktikkan.
Dan itu pula yang diwariskan kepada para pejabat Indonesia dan anak-anaknya. Gibran dan Kaesang, serta menantunya, Bobby yang sekarang adalah wujud inkonsisten dari Gibran dan Kaesang, serta Bobby yang dulu. Bahkan hingga akhir jabatan periode keduanya sebagai presiden pun masih konsisten dengan inkonsistennya.
Ketika di hari terakhir menjelang purna mengatakan bakal kembali Solo sebagai rakyat biasa dan aktif di bidang lingkungan, maka bagi yang sudah hafal dengan karakter beliau, sangat mudah menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kini, bukan hanya kembali ke Solo dan hidup tenang, beliau juga siap membesarkan PSI dan berkampanye ke kecamatan-kecamatan se-Indonesia. Hingga ada istilah gak ada Jokowi, Indonesia gak rame. Hidup Jokowi……
Tidak hanya konsisten dengan kontrakdiksinya sendiri, Jokowi mewariskan legasinya tersebut kepada Prabowo. Dan sebagai penerus yang kaffah dalam menjalankan mandat inkonsistensi, Prabowo melengkapinya dengan diksi tuduhan. Jika paradoks Jokowi bisa dibaca dengan cara: apa yang dikatakannya, lalu lihat kondisi sebaliknya, maka Prabowo tidak hanya konsisten dengan pernyataannya yang kontradiksi, tapi juga inkonsisten dengan apa yang dituduhkan kepada pengkritiknya. Dan berikut di antara kompilasi pernyataan Prabowo yang kontradiktif dan paradoks.
Efisiensi, tapi Kabinet Gemuk
Awalnya, publik sempat respect terhadap Presiden Prabowo menyusul rencana kebijakan efisiensi anggaran diawal kepemimpinannya. Terlebih, efisiensi anggaran itu dilakukan dengan memotong dana operasional yang dianggap nirguna dan pemborosan, seperti rapat dihotel, jalan-jalan dengan dalih studi banding, hingga pengadaan mobil dinas baru.
Juga bakal melakukan restrukturisasi birokrasi — yang bertujuan menata, menyusun, atau membangun ulang manajemen birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hingga digitalisasi layanan publik yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meminimalisir pengeluaran negara.
Namun, bukan Prabowo jika tidak mewarisi ilmu paradoksal Jokowi secara sempurna. Seakan lupa dengan apa yang baru saja diucapkan, pernyataan efisien itu langsung kontradiktif dengan apa yang dipraktikan. Di satu sisi teriak efisiensi, tapi di sisi lain melakukan praktik pembagian kue kekuasaan secara besar-besaran.
Selain merombak kabinet menjadi 49 kementerian dan menambah sejumlah lembaga baru. Prabowo juga melantik 2–3 wakil menteri, hingga totalnya sebanyak 49 menteri, 56 wakil menteri. Belum termasuk sejumlah kepala badan dari lembaga baru, serta asisten khusus, hingga utusan khusus dan jabatan tambahan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang jelas, kabinet era Prabowo merupakan kabinet tergemuk sejak Orde Baru. Sebuah paradoks yang tampak jelas di depan mata.
Dan mungkin itulah tujuan Prabowo melakukan efisiensi — supaya bisa membentuk kabinet gemuk untuk mengakomodir semua partai demi memuluskan kontrol kekuasaan hingga periode kedua.
Dari Tiongkokisme ke Amerikaisme
Sebelum terpilih dan dilantik menjadi presiden (setelah tiga kali gagal nyapres), Prabowo sangat “menjunjung tinggi” faham Tiongkokisme. Dalam bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo dengan terang menunjukkan kekagumannya pada Tiongkok dan gagasan kapitalisme negara yang dipimpin Xi Jinping tersebut.
Menurut mantan komandan Kopassus tersebut, cara bernegara Tiongkok mirip dengan gagasan para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, yakni makna dari pasal 33 UUD 1945 — bahwa memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam Indonesia dengan bijak. Menurut Prabowo, makna dari pasal 33 UUD 45 itu justru diamalkan oleh Tiongkok lewat kapitalisme negara. Sedangkan Indonesia yang sudah mengamanatkan dalam konstitusi, justru tidak melaksanakannya.
Get Tubanpedia’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Sebaliknya, menurut Prabowo, ekonomi Indonesia diserahkan kepada oligargi. Orang-orang super kaya menguasai sebagian besar kekayaan Indonesia. Dan itulah yang akan ditentang Prabowo (dalam bukunya) ketika kelak menjadi presiden.
Namun, bukan Prabowo jika tidak mengamalkan ilmu paradoksal dari sang guru Jack. Setelah jadi presiden, yang dipraktikkan tidak sama seperti yang diucapkan dalam bukunya. Dari Tiongkokisme menjadi Amerikaisme. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah teman sejati Amerika Serikat.
Karena itu, Prabowo berkomitmen memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Kemitraan ini diperkuat dengan kerja sama strategis, termasuk potensi kesepakatan dagang dan investasi bernilai miliaran dolar.
Terbaru, Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati The Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini memuat berbagai kesepakatan komprehensif mulai dari pembebasan tarif komoditas unggulan hingga penyesuaian aturan impor. Dan bergabung pula dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Donald Trump. Sebuah paradoks yang sangat epik.
Menolak Oligargi, tapi Membentuk Oligarki Baru
Masih dalam bukunya, Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo tidak ingin ekonomi di Indonesia hanya dikuasi ologarki atau segelintir orang kaya. Namun, bukan Prabowo jika tidak paradoks dengan apa yang diucapkan. Di satu sisi menolak struktur ekonomi yang dikendalikan sekelompok kecil elit, tapi di sisi lain malah mewujudkan oligargi melalui program-program populisnya. Dan salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
Jamak dipahami dan menjadi rahasia umum, hanya orang-orang berduit miliaran dan relasi kuasa yang memiliki akses untuk “berbisnis” MBG. Pasalnya, untuk mendirikan satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dibutuhkan minimal modal Rp 1,2–1,5 miliar.
Karena itu, hanya orang-orang kaya yang mampu membangun “bisnis” MBG. Juga bukan rahasia lagi, sebagian kelompok dengan kekayaan berlebih melakukan ternak yayasan demi bisa mendirikan puluhan, bahkan ratusan “perusahaan” MBG. Pun demikian di Tuban.
Lantas, kurang oligarki apa lagi bangsa ini — ketika satu orang bisa menguasai banyak “perusahaan” MBG dengan penghasilan rata-rata Rp 120–150 juta per bulan, bahkan bisa lebih jika berlaku sedikit curang.
Tapi bukankah MBG sudah membuka 1 juta lapangan pekerjaan? Ya, ologarki di luar MBG juga membuka banyak lapangan pekerjaan, bahkan jutaan. Boleh denial, tapi jangan terlalu menutup mata terhadap kebenaran. Tujuan MBG memang bagus, tapi fakta di lapangan tidak lebih dari sekadar “bisnis” oligarki.
Angka Stunting dan Angka Keracunan MBG
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa 28 ribu lebih siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG hanya setara dengan 0,0006 persen dari keseluruhan porsi makanan yang telah diproduksi. Dan hal ini, menurut Prabowo, menandaskan bahwa program MBG berhasil, karena yang tidak keracunan lebih banyak.
Jika Prabowo konsisten dengan pernyataannya — mereduksi puluhan ribu siswa keracunan hanya setara 0,0006 persen dari program MBG yang dinyatakan berhasil, maka program ini harus segera dihentikan.
Sebagaimana diketahui, jumlah stunting di Indonesia tersisa sekitar 19 persen dari total anak Indonesia. Itu pun tidak sepenuhnya mengalami gizi buruk. Sebab, tidak sedikit anak yang sekadar kurus langsung dimasukan data stunting.
Praktis, jika Prabowo konsisten dengan tujuan awal MBG: meningkatkan kualitas gizi anak dan mencegah stunting, maka Prabowo juga harus konsisten mengamini bahwa lebih banyak anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat ketimbang stunting. Artinya, tidak perlu melaksanakan program gebyah uyah — memberikan makan kepada semua anak Indonesia, baik yang miskin, kaya, maupun super kaya. Dan itu pun tidak bergizi-gizi amat. Juga tidak sedikit yang mubazir — terbuang percuma karena tidak dimakan.
Ya, itulah Prabowo, selalu konsisten dangan kontradiksinya. Pun demikian dengan program gentengisasi yang baru saya diucapkan sebulan lalu. Meski mayoritas di Indonesia sudah menggunakan genteng, tapi tetap saja dipaksa melanjutkan program yang sama sekali tidak penting dan substansi tersebut. Sementara 28 ribu lebih siswa yang keracunan MBG dianggap hanya 0,0006 persen ketimbang yang tidak keracunan.
Selain konsisten dengan pernyataannya yang selalu kontradiksi, Prabowo juga konsisten dengan tuduhannya yang selalu paradoks. Utamanya terhadap para pengkritik pemerintah: “Hai…… antek-antek asing……,” ujar Prabowo menuding para pengkritik pemerintah dengan jari telunjuknya, tapi empat jari lain mengarah kepada dirinya sendiri. (*)
Oleh: Ahmad Atho’illah (Kolumnis Tuban)
