Member-only story
Layanan Gratis dalam Keterbatasan Anggaran
#35: Tentang Berperkara Gratis di Pengadilan Agama
Pada dua tulisan saya sebelumnya saya sudah menuliskan tentang ketergantungan kantor pemerintah terhadap SDM dan ketidakseimbangan penerimaan negara dan belanja negara dalam konteks di Pengadilan Agama tempat saya bekerja, kali ini saya ingin menulis tentang bagaimana upaya kantor saya menyediakan layanan publik yang gratis.
Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Definisi ini ada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menghapus kata “perdata” pada frasa “perkara perdata tertentu” pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
Belum bergabung di Medium? Baca versi gratis tulisan ini di sini.
Penghapusan kata “perdata” itu dimaksudkan agar Pengadilan Agama di Provinsi Aceh yang di sana disebut sebagai Mahkamah Syar’iyah dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana Islam (jinayah) dapat mempunyai dasar hukum. Adapun untuk Pengadilan Agama di wilayah lain, perkara yang dikelola tetap hanya perkara perdata tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.
