Pers Bukan Humas Negara
Presiden Prabowo Subianto kembali melukai kebebasan pers untuk kesekian kalinya. Kali ini bukan dengan mengusir wartawan dari ruangan, tetapi melalui tutur katanya.
Ia merespons foto jurnalistik yang menampilkan sekelompok anak yang sedang menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di depan bangunan sekolah yang setengahnya roboh. Foto cerita yang dimuat Harian Kompas itu rasanya sampai di beranda orang nomor satu di Indonesia.
Namun, ia malah mengatakan bahwa karya jurnalistik semacam ini hanyalah upaya mencari-cari kesalahan pemerintah, yang dilanjutkan pula dengan klaim telah memperbaiki puluhan ribu sekolah.
Mungkin wajar kalau pemerintah merasa gelisah melihat karya jurnalistik ini. Program MBG memang menjadi kebanggaan Prabowo meskipun menyedot anggaran dari program-program lainnya secara fantastis. Ketika program andalan ini disandingkan dengan potret sekolah yang hancur, narasi kesuksesan itu seolah runtuh.
Pada masa yang sama, pidato presiden di Harlah ke-28 PKB, Kamis 23 Juli 2026, juga menuturkan kata londo ireng yang dilekatkan kepada jurnalis dan LSM yang mengkritisi kebijakannya. Londo ireng memiliki makna “Belanda Hitam” yang pada masa lalu dilekatkan kepada pribumi yang membantu melanggengkan penjajahan atau pihak asing.
Menyebut pers sebagai londo ireng hanya karena kritis kepada kebijakan negaranya menjadi sebuah ironi tersendiri dalam praktik kebebasan pers.
Dua pernyataan tersebut tentu secara tersirat bisa memperburuk rapor kebebasan pers Indonesia. Jika kita menilik kembali, Indeks Kemerdekaan Pers yang dirilis oleh Dewan Pers saat ini hanya mendapatkan skor 69,44 atau berada pada kategori “cukup bebas”. Skor ini naik tipis dibanding 2024 (69,36). Namun masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Mungkin saja, tutur kata yang diucapkan oleh presiden akan makin memperburuk kondisi pers kita pada tahun ini. Kekerasan, ancaman, dan tekanan terhadap jurnalis akhir-akhir ini sudah cukup mencederai. Mulai dari pengiriman kepala babi kepada Tempo, doxing kepada jurnalis, hingga permintaan orang nomor satu Indonesia kepada wartawan untuk meninggalkan ruangan pada acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI), 26 Juni lalu. Itu telah menjadi bukti bahwa kondisi pers Indonesia tengah terancam.
Sebagai pejabat publik, tentu saja mereka tidak ingin program yang sedang dilaksanakan tampak kurangnya sedikit pun. Menginginkan kabar-kabar baik dari program maupun kebijakan rasanya bukan hanya harapan pejabat publik, tetapi juga masyarakat. Kita perlu akui, ada hal-hal baik yang telah berdampak kepada kita. Ya, itu cukup menggembirakan.
Namun, kabar baik seperti itu akan berhenti sebagai informasi saja. Pertanyaannya, untuk apa?
Get Irfan Habibi’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Berbeda ketika tujuan sebuah program dikritisi. Itulah kita sebagai masyarakat, tidak cukup hanya menerima tetapi perlu mengkritisi dan mempertanyakan. Salah satu pihak yang memiliki akses dan menghubungkan kita sebagai warga biasa dengan pengelola negara ialah pers. Pers sudah dikenal dengan posisinya sebagai pilar keempat dalam negara demokratis.
Seperti yang dikenalkan oleh filsuf John Stuart Mill, kebebasan pers pada hakikatnya merupakan sarana bagi publik untuk mendapat kebenaran. Pers juga mampu menjalankan peran sebagai watchdog atau anjing pengawas bagi jalannya pemerintahan. Jadi, secara nyata, pers yang kritis terhadap kebijakan publik sebenarnya sedang menjalankan fungsinya dalam negara demokratis.
Pers yang Independen
Jika pilar keempat kita tengah berfungsi, maka di situlah pers yang independen. Pers yang perlu kita anut ialah independen, bukan pers yang netral.
Pers akan berpihak berdasarkan pandangan redaksi. Tentu saja, pers yang baik ialah yang berpihak kepada kebenaran dan kepentingan publik. Pers yang independen akan menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel. Pers yang menjalankan kerjanya secara bebas tanpa ada kendali, paksaan, atau campur tangan pihak luar, termasuk pemilik modal dan negara.
Dengan kerja jurnalistik semacam inilah, karya yang didasarkan pada hati nurani bisa lahir, salah satunya foto cerita Sepiring Gizi dan Kelas yang Roboh. Tentu kita tersentuh oleh karya jurnalistik tersebut. Bahkan tanpa artikel pendukung pun, foto tersebut bisa berdiri sendiri dan menyampaikan hal faktual yang disayangkan.
Melalui foto itu, pers hanya sedang “menyentil” bila ada sekolah yang telah roboh dan tak segera ditangani tatkala program MBG telah menyedot berbagai anggaran pendidikan. Pers ingin mengatakan bahwa ada hal yang perlu diprioritaskan untuk masa depan bangsa yang tidak boleh dianaktirikan.
Pers Bukan Humas Negara
Bila di kampus para aktivis pers mahasiswa (persma) lantang menyatakan, “Persma bukan humas kampus,” maka rasanya kalimat itu juga yang perlu dikatakan kepada pejabat publik hari ini, “Pers bukan humas negara.”
Bila kita dengar dan cermati, Presiden Prabowo dan pejabat publik lainnya menginginkan bila pers mewartakan hal-hal baik saja dari programnya. Mereka ingin keberhasilannya diakui. Nyatanya, media massa memang masih diperlukan untuk mengenalkan program maupun kebijakan kepada masyarakat. Hari ini kita masih membaca, menonton, dan mendengarkan produk jurnalistik karena publik lebih dekat dengan media massa.
Namun, apa bedanya bila pers dituntut hanya mewartakan pencapaian negara dengan biro humas negara?
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Pers memiliki tanggung jawab kepada publik. Kita mengetahui kekurangan dan hal-hal yang perlu dikoreksi dari sebuah kebijakan justru bersumber dari karya jurnalistik yang kredibel.
Dengan demikian, bukan hanya insan pers, kita sebagai warga juga perlu menjamin keberlangsungan kemerdekaan pers yang kritis dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.
