Perubahan UU Perlindungan Anak
UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bisa didapatkan dengan klik disini
UU no 35 tahun 2014 Perubahan tentang UUPA bisa didapatkan dengan klik disini
Get obed nugroho’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Uraian lengkap mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dituangkan dalam Peraturan Presiden. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6).
Dalam revisi terbaru RUU itu banyak klausul perlindungan anak yang dirinci secara lebih spesifik seperti memasukkan ketentuan tentang perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pornografi dan anak korban HIV/AIDS.
Kemudian perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, yang belum tertera dalam undang-undang terdahulu. Beberapa hal lain yang juga menjadi menjadi muatan tambahan dalam RUU adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak. Antara lain dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, kependudukan dan beberapa hal lain juga peran serta orangtua, keluarga dan masyarakat untuk mendukung perlindungan tersebut.
