<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024 on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024 on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*oaDoeWMs_tBKMfvpntjXKQ@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024 on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 20:17:23 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Telisik Proses Sidang MK Menjelang Putusan Sengketa Pemilu 2024]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/telisik-proses-sidang-mk-menjelang-putusan-sengketa-pemilu-2024-3b072577a6cf?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3b072577a6cf</guid>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 13:05:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-04-21T13:05:51.715Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pendahuluan</strong></p><p>Hasil pemilu resmi telah diumumkan oleh KPU yang dimenangkan oleh Pasangan Calon 02 Prabowo Gibran. Maraknya fenomena terkait adanya kecurangan pada pemilu 2024 membuat pasangan calon 01 Anies Baswedan — Muhaimin Iskandar dan pasangan calon 03 Ganjar Pranowo — Mahfud MD menggugat persoalan kecurangan pemilu yang menjadi faktor diadakannya sidang MK membahas tentang sengketa pemilu. Dalam sidang MK publik diperlihatkan perdebatan mengenai pembuktian dengan dipanggilnya saksi ahli dan akademisi untuk memberikan keterangan sebagai upaya pendekatan bukti secara kualitatif namun hal itu selalu dibantah karena dinilai tidak benar sedangkan pembuktian secara empirik sangat sulit karena keterbatasan waktu yang cukup singkat.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*EWsZ2HUzG1DxxKVu" /></figure><p><strong>27 Maret 2024</strong></p><p>Gugatan Anies-Cak Imin dibacakan di dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat. Gugatan itu dibacakan oleh pengacara Anies-Cak Imin, Bambang Widjojanto (BW).</p><p><strong>28 Maret 2024</strong></p><p>KPU menilai permohonan Anies-Cak Imin soal tidak terpenuhinya syarat pasangan Prabowo-Gibran merupakan hal aneh. KPU menganggap pasangan AMIN tidak akan menuding tidak sah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres, jika memenangkan pemilu.</p><p>KPU lantas menyoroti keberatan Anies-Muhaimin terkait pencalonan Gibran yang baru diajukan setelah 3–4 bulan Gibran ditetapkan sebagai cawapres. KPU menyebut Anies-Muhaimin tidak pernah mengajukan pembatalan ataupun keberatan terhadap keputusan KPU terkait penetapan Gibran sebagai cawapres</p><p>KPU juga menjawab permohonan tim hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang menganggap suara Paslon 02 di semua daerah 0. KPU menegaskan gugatan itu tak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. KPU menyatakan hal itu tertuang pada halaman 18–19 permohonan Ganjar. Tim hukum Paslon 03 ingin suara Paslon 02 nol atau nihil di 38 provinsi dan luar negeri</p><p><strong>Tim Prabowo Minta MK Tolak Gugatan 01 dan 03</strong></p><p>Tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait meminta majelis hakim konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan paslon 01 dan 03 dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU). Tim Prabowo juga meminta hasil suara pemilu yang ditetapkan KPU diresmikan.</p><p><strong>1 April 2024</strong></p><p>MK kemudian memberi kesempatan kepada Anies-Cak Imin untuk menghadirkan saksi dan ahli. Total, ada 18 orang saksi dan ahli yang dihadirkan tim hukum Anies-Cak Imin dalam persidangan.</p><p><strong>2 April 2024</strong></p><p>Giliran Ganjar-Mahfud yang membawa saksi dan ahli. Ada 19 orang saksi dan ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud dalam persidangan di MK.</p><p><strong>3 April 2024</strong></p><p>Kali ini, KPU dan Bawaslu yang mendapat giliran menghadirkan ahli dan saksi. KPU membawa 3 ahli dan saksi, sementara Bawaslu menghadirkan 9 orang ahli dan saksi.</p><p><strong>4 April 2024</strong></p><p>MK juga memberi giliran kepada kubu Prabowo-Gibran untuk menghadirkan saksi dan ahli. Total, ada 14 orang saksi dan ahli yang dihadirkan tim 02.</p><p><strong>5 April 2024 (Kesaksian 4 Menteri)</strong></p><p>MK memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Para menteri menyampaikan pernyataan soal penyaluran bantuan sosial (bansos). Isu bansos ini juga menjadi salah satu hal yang disorot dalam permohonan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam pengajuan gugatan sengketa pilpres di MK. Dalam sidang di MK, saksi ahli dari kedua kubu tersebut juga menyinggung soal bansos.</p><p>MK menyatakan pemanggilan itu bukan berarti memenuhi permintaan Anies dan Ganjar selaku pemohon. Para menteri itu kemudian hadir di persidangan. Para menteri menerangkan soal pembagian bansos oleh pemerintah. Para menteri itu juga menjelaskan soal asal usul dana yang dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja dan membagikan barang ke warga. Para menteri itu juga menjelaskan besaran dana bansos dan jenis-jenis serta cara penyalurannya. Dalam sidang ini, hanya hakim MK yang bertanya ke para menteri.</p><p><strong>Kesimpulan dari Berbagai Kubu</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/474/1*75g3cATLTa-NZLtUFsHSDQ.png" /></figure><p><strong>Petitum 01</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/545/1*89Axe4izxKNBjRcER5I3iQ.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*o_8MJh4qxlscDR2eEbMhNw.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/534/1*Rv-fuRhHw_lOKeh6vOLzsA.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/481/1*GM4bLBiFmq2JiMBHySjh1Q.png" /></figure><p><strong>Kajian Analisis Hukum Permohonan 01</strong></p><p>Dalam permohonan 01, dengan nomor registrasi berkas 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diserahkan pada hari Senin, 25 Maret 2024 pukul 15.35 WIB. Pemohon melakukan gugatan terhadap Termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.</p><ul><li><strong>Argumentasi Hukum</strong></li></ul><p>Argumentasi hukum yang dibangun oleh 01 salah satunya adalah, menyoroti adanya <em>detournement de pouvoir</em> atau<strong> penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tertentu dengan menempatkan <em>all the President’s Men</em>. </strong>Hal ini bisa dilihat dari halaman 5, nomor 9 yang mengatakan bahwa <em>“sejak awal tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tidak netralnya Presiden Joko Widodo. Dimulai dari penunjukan Ketua Seleksi Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (“Bawaslu”) yang merupakan anggota staf Kantor Staf Presiden”</em>. Dari poin tersebut menunjukan bahwa Tim 01 ingin menyoroti pelanggaran tersebut dilakukan dan dilarang sebagaimana tertuang di UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.</p><p><strong>(Analisis)</strong> Dalam Hukum Administrasi Negara, sebenarnya ada yang dinamakan sebagai <em>Freis Ermessen</em>. <em>Freis Ermessen</em> adalah kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah penting timbul; peraturan penyelesaian belum ada atau belum dibuat oleh badan legislatif (Jamin, 2023). Pada hal ini tidak ada kedaruratan atau kekosongan hukum dalam penunjukan Komisioner KPU dan Bawaslu oleh Presiden Joko Widodo sehingga dapat dikatakan melanggar hukum, karena penunjukan yang ada sudah memiliki dasar hukum yaitu UU №7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.</p><p>Pelaksanaan <em>Freis Ermessen </em>ini juga sudah seharusnya tidak dilaksanakan secara ugal-ugalan. Menurut (Jamin, 2023) Supaya <em>freis ermessen </em>ini tidak disalah gunakan maka pembuatan keputusan oleh pemerintah yang baik. Dalam praktik hukum di Belanda ada beberapa asas yang telah mendapat tempat jelas:</p><p>a. Asas persamaan, hal yang sama diperlakukan sama;</p><p>b. Asas kepercayaan, harapan-harapan yang ditimbulkan harus dipenuhi;</p><p>c. Asas kepastian hukum;</p><p>d. Asas kecermatan, suatu keputusan harus didukung oleh alasan yang dijadikan dasarnya; ‘</p><p>e. Asas larangan “<em>détournement de pouvoir”</em></p><p>Sejatinya di Indonesia pun juga memiliki hal yang mirip, dengan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang terdapat di Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu :</p><p>a. Asas Kepastian Hukum</p><p>b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara</p><p>c. Asas Kepentingan Umum</p><p>d. Asas Keterbukaan</p><p>e. Asas Proporsionalitas</p><p>f. Asas Profesionalisme</p><p>g. Asas Akuntabilitas</p><p>Yang seiring dengan perkembangan, asas ini disahkan dan kembali diperkuat yang dimana diterapkan di PTUN setelah adanya UU №9 Tahun 2004.</p><p><strong>Kajian Analisis Hukum Permohonan 03</strong></p><p>Dalam permohonan 03, dengan nomor registrasi berkas 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diserahkan pada hari Senin, 25 Maret 2024 pukul 15.35 WIB. Pemohon melakukan gugatan dalam hal ini Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.</p><ul><li><strong>Argumentasi Hukum</strong></li></ul><p>Sebenarnya ada banyak argumentasi hukum yang kurang lebih mirip dengan pemohon lainnya dalam hal ini adalah kubu 01. Namun mengutip salah satu argumentasi hukum yang dibangun oleh 03 adalah inkonstitusionalnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka melalui Putusan MKRI №90/PUU-XXI/2023. Ada satu hal yang menarik yaitu tim 03 menyoroti putusan MKMK №02/MKMK/L/11/2023 dan mengutip bahwa adanya “<em>Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dan prinsip ketidakberpihakan”. </em>03 juga menyoroti KPU yang melakukan pelanggaran ketika menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 PKPU №19/2023 yang sama sekali belum mengubah batasan umur. Kemudian hal tersebut dilanjutkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berdampak pada peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari.</p><p><strong>(Analisis) </strong>Pada salah satu argumentasi hukum yang dibangun oleh pihak 03, setidaknya menyoroti ada beberapa hal. Hal-hal yang dimaksud adalah independensi hakim MK pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian diperkuatnya lagi putusan MKMK №02/MKMK/L/11/2023. Menurut Sutiyoso (2010), perlu diketahui bahwa asas-asas penting dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:</p><ul><li><strong>Asas Independensi atau Non Interventif </strong>yang dijelaskan pada Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi dan diperkuat kembali dengan UU №4 Tahun 2004.</li><li><strong>Asas Praduga <em>Rechtmatige </em></strong>yang dimana sebelum ada putusan MK objek yang menjadi perkara harus selalu dianggap sah sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya.</li><li><strong>Asas Sidang Terbuka untuk Umum </strong>yang dijelaskan pada Pasal 40 ayat 1, sehingga asas ini membuka <em>“social control” </em>dari masyarakat.</li><li><strong>Asas Hakim Majelis </strong>asas ini ditegaskan pada Pasal 28 ayat 1, yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.</li><li><strong>Asas Objektivitas</strong> asas ini mewajibkan hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum.</li><li><strong>Asas Keaktifan Hakim Konstitusi <em>(dominus litis)</em> </strong>asas ini adalah salah satu asas pembuktian bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materil yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat bukti nya.</li><li><strong>Asas Pembuktian Bebas </strong>asas ini memberikan kebebasan pada Hakim Konstitusi untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinan sang hakim.</li><li><strong>Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final </strong>asas ini bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan yang terakhir serta dinal dan memiliki ketetapan sejak diucapkan.</li><li><strong>Asas Putusan Mengikat secara “Erga Omnes” </strong>Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes).</li><li><strong>Asas Sosialisasi</strong> Dalam Pasal 13 dijelaskan hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan berkala kepada masyarakat secara terbuka di berbagai media seperti buku, jurnal, berita Mahkamah Konstitusi dan lain- lain. Sehingga masyarakat dapat membaca dan mengakses dengan bebas putusan-putusan dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.</li><li><strong>Asas Peradilan Sederhana,</strong> <strong>Cepat dan Biaya Ringan</strong> Dalam Pasal 4 ayat (2) UU №4 Tahun 2004 dijelaskan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien, efektif dan dengan biaya perkara yang ringan. Walaupun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.</li></ul><p>Dari beberapa asas diatas, sudah menunjukan bahwa Putusan MKRI №90/PUU-XXI/2023 merupakan cacat hukum, dan dalil inilah yang turut dibawa oleh kuasa hukum 03 untuk memperkuat argumentasi hukumnya. Terlebih lagi pengambilan keputusan yang dimana komposisi hakim konstitusi 3 setuju, 2 <em>concurring opinion</em>, dan 4 <em>dissenting opinion</em>. Sehingga pengambilan keputusan Putusan 90 tidak bisa begitu saja karena adanya ketidakseimbangan suara hakim konstitusi. Ditambah lagi pelanggaran Ketua Hakim Konstitusi pada saat itu yaitu Anwar Usman yang menyalahi Asas Objektivitas yang sudah diatur di pasal 29 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.</p><p><strong>Prediksi Putusan</strong></p><p>Prediksi putusan sebenarnya bisa beragam. Namun sebelum kita memahami bagaimana bisa menjadi dasar keputusan, setidaknya kita harus mengetahui bagaimana para hakim konstitusi itu mengambil keputusan.</p><ul><li><strong>Cara mengambil keputusan (Pasal 28 UU №24 Tahun 2003)</strong></li></ul><p>(1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.</p><p>(2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p><p>(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.</p><p>(4) Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.</p><p>(5) Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.</p><p>(6) Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.</p><p>Dalam memutus perkara, tentu saja Hakim Konstitusi harus mempertimbangkan alat bukti. Alat bukti ini sudah diatur pada Pasal 36 UU №24 Tahun 2003.</p><ul><li><strong>Kriteria Alat Bukti (Pasal 36 UU №24 Tahun 2003)</strong></li></ul><p>(1) Alat bukti ialah:</p><p>a. surat atau tulisan;</p><p>b. keterangan saksi;</p><p>c. keterangan ahli;</p><p>d. keterangan para pihak;</p><p>e. petunjuk; dan</p><p>f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.</p><p>(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.</p><p>(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.</p><p>(4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi</p><p>Setelah kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi Lah yang menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon. <strong>Pada pasal 45</strong> <strong>ayat 1 UU №24 Tahun 2003</strong> setidaknya dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan <strong>UUD 1945 </strong>sesuai dengan alat bukti dan <strong>keyakinan hakim</strong>. Dari sana kita bisa melihat bahwa putusan yang ada di esok hari memiliki kemungkinan yang beragam karena Mahkamah Konstitusi juga memutus berdasarkan keyakinan hakim dari alat buktI yang tersedia sekurang-kurangnya 2 alat bukti <strong>(Pasal 45 ayat 2)</strong>.</p><p>Menurut (Jamin, 2023), setidaknya ada beberapa sumber hukum formal yaitu:</p><ol><li>Undang-undang</li><li>Kebiasaan dan hukum adat</li><li>Yurisprudensi</li><li>Traktat</li><li>Doktrin</li></ol><p>Pada sejarah persidangan PHPU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, setidaknya ada beberapa putusan yang amarnya menyatakan mengabulkan baik itu sebagian maupun seluruhnya, yaitu:</p><ul><li>No. Perkara : 41/PHPU.D- VI/2008</li></ul><p>Pemohon : Hj, Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono</p><p>Pokok Perkara : Provinsi Jawa Timur</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan Sebagian,</strong> antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. penghitungan suara ulang</p><ul><li>No. Perkara : 44/PHPU.D- VI/2008</li></ul><p>Pemohon : Drs. Daniel A. Banunaek, MA dan Drs. Alexander Nakamnanu</p><p>Pokok Perkara : Kabupaten Timor Tengah Selatan</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan Sebagian,</strong> antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. penghitungan suara ulang</p><ul><li>No. Perkara : 182/PHPU.D- VIII/2010</li></ul><p>Pemohon : Julianus Mnusefer, S.Si, Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP</p><p>Pokok Perkara : Kabupaten Supiori</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan </strong>berupa pembatalan dan penetapan salah satu pasangan calon pada putaran kedua</p><ul><li>No. Perkara : 100/PHPU.D-VIII/2010</li></ul><p>Pemohon : H. Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah</p><p>Pokok Perkara : Kabupaten Bengkulu Selatan</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan </strong>berupa penetapan pasangan calon terpilih</p><ul><li>No. Perkara : 45/PHPU.D- VIII/2010</li></ul><p>Pemohon : H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto</p><p>Pokok Perkara : Kabupaten Kotawaringin Barat</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan</strong> berupa Pendiskualifikasian dan penetapan salah satu pasangan calon</p><ul><li>No. Perkara : 41/PHPU.D- VIII/2010</li></ul><p>Pemohon : H. Indra Porkas Lubis, M.A., dan H. Firdaus Nasution (Nomor urut 7)</p><p>Pokok Perkara : Kabupaten Mandailing Natal</p><p>Amar Putusan : <strong>Dikabulkan</strong> yaitu pemungutan suara ulang seluruhnya</p><p>Jika melihat dari beberapa putusan di atas, setidaknya ada beberapa amar putusan yang memerintahkan <strong>pemungutan suara ulang </strong>hingga <strong>pendiskualifikasian</strong>. Sehingga bukan tak mungkin jika permohonan petitum dari pihak pemohon yaitu 01 dan 03 dikabulkan sepenuhnya maupun dikabulkan sebagian. Akan tetapi apabila Hakim Konstitusi ingin menggunakan yurisprudensi sebelumnya yang terjadi di tingkat Pilkada, <strong>belum tentu bisa juga dipakai begitu saja </strong>karena penggunaan yurisprudensi harus setidaknya berhubungan dengan perkara, sehingga yurisprudensi yang digunakan bisa dipakai jika pokok perkara yang disengketakan sama. Pokok perkara sebelumnya merupakan pemilihan umum di tingkat daerah sehingga postulat hukum <em>“non concedantur priusquam exprimatur super qua re fiere debet citation</em>” bisa jadi membuat hakim berpikiran bahwa yurisprudensi sebelumnya (Sengketa Pilkada) tidak bisa disamakan dengan sengketa PHPU di tingkat Pemilihan Presiden terlebih lagi di tingkat Pemilihan Presiden tidak ada gugatan PHPU yang dikabulkan baik itu sebagian atau sepenuhnya.</p><p>Pada akhirnya Hakim Konstitusi nantinya harus memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Putusan ini tentu saja harus mengingat <em>substantive justice </em>dan <em>procedural justice</em>. Setidaknya ada beberapa kelemahan gugatan 01 dan 03 dalam persidangan apabila hanya memakai hukum formil karena adanya Putusan MK №90 yang bisa dikatakan <em>open legal policy </em>dan bersifat <em>self executed</em> walaupun dapat dikatakan cukup cacat hukum karena tidak mempertimbangkan perbandingan setuju, <em>concurring opinion, </em>dan <em>dissenting opinion</em>.</p><p>Pada kesimpulannya segala keputusan ada di tangan hakim konstitusi karena sang hakim harus mempertimbangkan <em>procedural justice </em>dan <em>substantive justice </em>yang ada nantinya berdasarkan keterangan saksi ahli dan bukti-bukti yang ada. Setidaknya ada kemungkinan keputusan menurut kami yaitu :</p><ul><li><strong>Dikabulkan sebagian</strong></li></ul><p>Hal ini dikarenakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU yang tidak mengubah PKPU dahulu dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka, melainkan hanya menggunakan putusan 90 . Putusan 90 ini menyebabkan Ketua MK Anwar Usman dipecat dari jabatan Ketua MK dan Ketua KPU yang dikenai peringatan terakhir oleh DKPP karena tidak mengubah PKPU. Kedua sanksi tersebut memiliki proses hukum serta dasar hukum, terlebih lagi yang digugat pemohon kepada termohon dan argumentasi hukum ini sesuai. Namun mengenai kecurangan pemilu nampaknya akan gugur karena yang digugat dan <em>legal reasoning</em> secara formil tidak berkaitan secara langsung dengan yang tergugat (<em>Das Sollen, Das Sein</em>).</p><p><strong>Sumber :</strong></p><p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi</p><p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman</p><p>Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(6), 25–50.</p><p>Jamin. (2023). Pengantar Hukum Indonesia : Memahami Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia Yang Beragam</p><p>Kasim, H., Asy’ari, S., Hilipito, M. R., &amp; Putranto, R. T. J. (2016). Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitu</p><p><strong>Demokrasi yang Tak Lagi Demokratis</strong></p><p>Ritus demokrasi yakni pemilu yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu meninggalkan jejak pencederaan demokrasi yang sistemik dan holistik. Ketiga kubu tidak bisa serta merta mencuci tangan mereka karena setiap kubu terbukti melaksanakan cara-cara yang berlawanan dengan asas-asas demokrasi seperti politik uang, penyalahgunaan bansos, dan intimidasi. Mahkamah Konstitusi sebagai <em>The Guardian of Democracy</em> pun diragukan sebagai pihak yang netral. Intervensi dari eksekutif di dalam ranah yudisial jelas terjadi walau sulit dibuktikan dengan bukti empirik.</p><p><strong>Apa Arti Demokrasi dalam Cengkraman Oligarki?</strong></p><p>Memang proses pemilihan umum di Indonesia berjalan secara kompetitif. Akan tetapi, proses pemilihan umum itu telah dikendalikan oleh oligarki lewat berbagai sarana seperti media informasi. Kandidat calon presiden dan wakil presiden pun bukanlah rakyat yang menentukan, akan tetapi elite-elite Oligarki yang menjejalkan kandidat-kandidat kepada masyarakat lewat media-media informasi. Masyarakat yang telah mengalami depolitisasi menelan mentah-mentah tawaran oligarki tersebut. Keadaan semacam ini disebut sebagai oligarki elektif (Dahlia &amp; Permana, 2022). Lantas, jika semua sudah diatur oleh para elite di tingkat atas, apa arti demokrasi?</p><p><strong><em>The Iron Law of Oligarchy</em></strong></p><p>Indonesia terperangkap dalam hukum besi oligarki. Kekuatan progresif seolah tak berdaya menghadapi kekuasaan oligarki yang menguasai berbagai sumber daya politik. <em>Non-Governmental Organizations</em> dari berbagai bidang ditekan dan coba dilemahkan oleh para oligarki agar kekuasaan mereka tetap langgeng dan tujuan mereka sebagai <em>wealth defense industry</em> tetap berjalan. Partai politik sama sekali tidak mewakilkan kepentingan masyarakat. Akibatnya,<em> civil society</em> menjadi lemah dan harus tunduk pada kekuasaan oligarki. Robert Michels menyebut fenomena lemah dan jatuhnya kekuatan progresif ke tangan oligarki sebagai Hukum Besi Oligarki (Oxford Reference, 2024)</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Dalam sidang MK sengketa pemilu, setiap kubu telah mengeluarkan petitum yang didasari dengan bukti yang akan menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan berdasarkan perkara yang disidangkan secara independen dan tidak memihak, yang mana putusan ini akan berdampak pada hasil sengketa pemilu dan bersifat mengikat. Mengingat keberpihakan terjadi pada mahkamah konstitusi pada putusan 90. Hasil dari putusan yang akan dibacakan besok harus berdasarkan perkara yang disidangkan dengan menimbang proses sidang yang telah berjalan seperti pernyataan saksi dan ahli yang dihadirkan. Mahkamah Konstitusi sebagai <em>the guardian of constitution</em> harus dapat mengembalikan kembali posisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran</p><p><strong>daftar</strong> <strong>pustaka</strong></p><p>Dahlia, R. R., &amp; Permana, P. A. (2022). Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024. <em>POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan</em>, <em>2</em>(1), 65–81. <a href="https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81">https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81</a></p><p>Oxford Reference (2024). The Iron Law of Oligarchy. <a href="https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100011347">https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100011347</a>. diakses pada 20 April 2024.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3b072577a6cf" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengupas Pasangan Calon Ganjar — Mahfud]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/mengupas-pasangan-calon-ganjar-mahfud-e1bf786fc2b4?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e1bf786fc2b4</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:02:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-11-22T09:02:15.543Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penulis: Irfan Ahmad Yasin, Sifaul Khuluf, Rr Ayunda</p><p><strong>Mengupas Ganjar-Mahfud</strong></p><p>Ganjar Pranowo</p><ul><li>Anggota Komisi IV DPR-RI 2004–2009</li><li>Ketua panitia khusus DPR-MPR-DPD-DPRD di DPR RI</li><li>Anggota Badan Legislasi DPR-RI</li><li>Anggota Komisi II DPR-RI 2009–2013</li><li>Anggota tim pengawas Bank Century 2010–2013</li><li>Gubernur Jawa Tengah 2 periode 2013–2023</li><li>Calon Presiden RI</li></ul><p><strong>Mahfud MD</strong></p><ul><li>Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM 1999</li><li>Menteri Pertahanan 2000–2001</li><li>Anggota Komisi III DPR-RI 2004–2006</li><li>Anggota Komisi II DPR-RI 2006–2007</li><li>Anggota Komisi III DPR-RI 2007–2008</li><li>Ketua Mahkamah Konstitusi 2008–2013</li><li>Anggota Dewan Pengarah Unit kerja Presiden 2017–2018</li><li>Dewan Pengarah BPIP 2018–2019</li><li>Menteri Koordinator Polhukam 2019</li></ul><p><strong>Lubang Hitam</strong></p><p><strong>Polemik Pabrik Semen Kendeng, </strong>tahun 2014 polemik terjadi di pegunungan Kendeng terkait pembangunan pabrik semen yang ditentang masyarakat sekitar karena berpotensi merusak ekosistem dan berdampak pada mata pencaharian warga. Mei 2015, MA membatalkan perizinan, akan tetapi 2016 Ganjar menerbitkan surat izin dengan dalih kajian lingkungan sudah dilakukan. Hingga sekarang penambangan semen masih dilakukan di sana meski mendapat protes warga.</p><p><strong>Pemimpin kok Nirempati?</strong> Pada salah satu kunjungan Ganjar ke salah satu Universitas di Indonesia perkataan dari Ganjar menuai polemik cukup besar yaitu pertanyaan kepada hadirin dengan Teman-teman yang hadir di sini yang dalam satu minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Gak usah malu. Oh ada, ada,” ucap Ganjar. Lalu salah satu audiens mengangkat tangannya dan jawaban dari Ganjar menuai kecaman netizen yaitu “Membeli gas melon, ya, Mbak? Ada? Tersedia? Gampang? Anda orang miskin? Alhamdulillah hanya satu yang angkat tangan di sini,” ujarnya. Label “Anda miskin” membuat netizen terpelongo mendengar nya bagaimana bisa seorang pemimpin wilayah berkata seperti itu kepada rakyatnya? pasalnya hal ini bukan satu-satunya Ganjar merendahkan status orang lain.</p><p><strong>Masih Ingat Wadas?</strong> Beberapa waktu lalu kasus Wadas memanas akibat tindak represif dari beberapa aparat yang terekam kamera hingga membuat permasalahan lama mengenai ganti rugi lahan kembali mencuat, pasalnya Ganjar menyatakan bahwa ia sudah memberikan hak ganti rugi lahan berupa uang sebesar 11 Miliar kepada ketua kelompok penambang andesit namun para warga Wadas menyatakan bahwa uang tersebut salah dialirkan. Bagaimana bisa uang tersebut salah sasaran? begini ujar salah satu warga nya “Itu mantan ketua kelompok [yang terima ganti rugi],” kata Siswanto jadi dapat dipastikan bahwa 60 pemilik tanah, 140 &amp; 617 bidang/sertifikat belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal itu membuat Ganjar melabeli dirinya dengan stempel hitam dihidupnya.</p><p><strong>Visi Misi Ganjar-Mahfud</strong></p><p><strong>Visi</strong></p><p>Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari</p><p><strong>Misi</strong></p><ul><li>Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian.</li><li>Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R &amp; I) berdikari.</li><li>Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.</li><li>Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.</li><li>Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.</li><li>Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.</li><li>Mempercepat Pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional.</li><li>Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.</li></ul><p><strong>Gagasan Kebijakan Ramah Lingkungan</strong></p><p>Pada masa pencalonan kali ini pasangan Capres &amp; Cawapres Ganjar dan Mahfud membawa beberapa gagasan visi misi. yang sekiranya akan dilaksanakan apabila kandidat tersebut memenangkan banyak suara pada pemilu kali ini. Mari kita bahas mengenai Isu Lingkungan mengenai kebijakan yang akan mereka gagaskan ini apakah memiliki dampak positif terhadap lingkungan hidup. Pasangan dengan nomor urut 0 ini memfokuskan pada aksi pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencapai keseimbangan, adaptasi, dan mitigasi krisis iklim dalam penerapan Enviromental, Social and Governance (ESG). Namun pasangan ini pun memiliki beberapa misi tentang lingkungan hidup yang dapat dikaitkan dengan sub isu ekonomi, antara lain ada Ekonomi Hijau &amp; Ekonomi Biru. Ekonomi HIjau merupakan misi yang difokuskan pada pedesaan yang dapat memanfaatkan limbah nya untuk diolah sebagai sumber ekonomi. dan menjadikan sebagai mandiri secara energi. Sedangkan Ekonomi Biru dengan cara penangkapan ikan secara terukur dan berbasis zonasi guna mencegah adanya pengeksploitasian sumber daya laut. Maka dapat dikatakan bahwasanya pasangan pilpres ini memiliki misi yang ramah dalam Lingkungan Hidup guna penyelamatan generasi terdepan dan memiliki fokus terhadap penjagaan Sumber Daya Alam. dan Lingkungan Hidup demi Indonesia maju secara berkelanjutan.</p><p><strong>Dukungan untuk Mempertahankan Supremasi Hukum</strong></p><ul><li>Membasmi korupsi menjadi isu pertama yang diangkat dalam agenda mewujudkan hukum adil untuk semua. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi peran teknologi informasi dan penguatan KPK bersama aparat penegak hukum lainnya secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari koruptor.</li><li>Keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial untuk mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dengan pelaku.</li><li>Memastikan supremasi hukum progresif dan berkomitmen menjamin HAM diikuti regulasi yang berjalan adaptif seiring perkembangan zaman.</li><li>Penyelesaian pelanggaran HAM secara berkeadilan, utamanya pelanggaran HAM yang menjadi beban bangsa dan negara.</li><li>Menggencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik dengan memberikan ruang partisipasi dalam penyusunan perundang-undangan.</li><li>Penyejahteraan aparat penegak hukum dan meningkatkan profesionalitas.</li></ul><p><strong>Apakah Pro terhadap Rekonsiliasi Masyarakat Adat?</strong></p><p>Masyarakat Adat Sejahtera</p><p>Paslon Ganjar-Mahfud dalam salah satu misinya mengenai Pembangunan Adil dan Merata mengusung kebijakan pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem untuk mensejahterakan masyarakat adat.</p><p><strong>Antara Janji dan realisasi</strong></p><p>Akankah visi-misi dan gagasan tersebut terwujud? Sementara…</p><ul><li>Pembangunan pabrik semen di Kendeng yang ditolak warga. Serius mau membawa kebijakan ramah lingkungan?</li><li>Sikap nirempati. Masih berperasaan sama orang kecil ga nih???</li><li>Wadas dan persoalannya, bisa menjadi pertimbangan kita tentang konsistensi Ganjar terhadap gagasan dan realitanya.</li></ul><p>Dari sekian dosa-dosa ini, masih yakinkah kita akan terwujudnya gagasan-gagasan tersebut?</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>_____, (2023). Visi-Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Ganjar Pranowo &amp; Mahfud MD.</p><p>Republika, (2023). Pemberitaan Kendeng dan Wadas Makin Senyap, Elektabilitas Ganjar tak Terpengaruh https://news.republika.co.id/berita/s0cgn3484/pemberitaan-kendeng-dan-wadas-makin-senyap-elektabilitas-ganjar-tak-terpengaruh (Diakses: 15 November 2023).</p><p>Liputan 6 , (2023). Rekam Jejak Ganjar Pranowo, Meniti Karier Tanpa Privilege Politikhttps://www.liputan6.com/pemilu/read/5436235/rekam-jejak-ganjar-pranowo-meniti-karier-tanpa-privilege-politik (Diakses: 14 November 2023) (jabatan politik ganjar)</p><p>Berita satu, (2023). Karier Politik Mahfud MD Sebelum Jadi Cawapres Ganjar Pranowohttps://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1072663/karier-politik-mahfud-md-sebelum-jadi-cawapres-ganjar-pranowo (Diakses: 14 November 2023) (jabatan politik mahfud)</p><p>CNN, (2023) Ganjar soal Wadas: Ketua Kelompok Penolak Sudah Terima Rp11 Miliar,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230713114339-32-972946/ganjar-soal-wadas-ketua-kelompok-penolak-sudah-terima-rp11-miliar. (Diakses: 15 November 2023) (wadas)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e1bf786fc2b4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengupas Pasangan Calon Prabowo Gibran]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/mengupas-pasangan-calon-prabowo-gibran-2e3203a542c8?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2e3203a542c8</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:41:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-11-22T09:03:51.361Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h2>Mengupas Pasangan. Prabowo-Gibran</h2><p>Penulis: Tsurayya, Kurnia, Ezza</p><p><strong>Prabowo</strong></p><ul><li>Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996–1998)</li><li>Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998)</li><li>Pendiri Partai Gerindra (2008)</li><li>Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (2014-sekarang)</li><li>Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2019–2024)</li></ul><p><strong>Gibran</strong></p><ul><li>Wali Kota Surakarta (2021–2026)</li><li>Maju dengan penuh keberanian atas garis keturunan politik dinasti</li></ul><p><strong>Lubang Hitam Paslon Prabowo-Gibran</strong></p><p><strong>Prabowo:</strong></p><p>Kasus Pelanggaran HAM</p><p>Kasus Penculikan Aktivis pada 1997–1998</p><p>Dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyatakan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis pada 1997–1998. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi kewenangannya. Satu orang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan sembilan orang selamat — termasuk Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang saat ini merupakan bagian dari koalisi untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno (Adiwena &amp; Wensatama, 2019). Hingga saat ini, belum dilakukan persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM berat tersebut.</p><p><strong>Isu Food Estate</strong></p><p>Food Estate adalah suatu konsep untuk pengembangan pangan yang dilaksanakan secara. integritas. meliputi. pertanian. dan/atau. perkebunan. di. suatu wilayah (Lasminingrat &amp; Efriza, 2020) Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah ditunjuk untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tujuan food estate seharusnya adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Namun pada kenyataannya, proyek ini dibangun di areal pembangunan lahan gambut 1.000.000 hektar yang berpotensi pada bencana kebakaran hutan dan ekosistem gambut menjadi rusak (Baringbing, 2021). Bukannya meningkatkan produksi pangan, proyek food estate justru menimbulkan masalah baru yaitu kerusakan lingkungan hutan. Apabila pemerintah tetap ingin mengembangkan industri pangan, maka lakukan di lahan-lahan di luar kawasan hutan dan tidak lagi memiliki tutupan hutan. Kemudian memberdayakan petani serta masyarakat adat dan melindungi mereka dari penggusuran lahan yang atas nama pembangunan (Fitra, 2020).</p><p><strong>Gibran:</strong></p><p>Keputusan Mahkamah Konstitusi</p><p>Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah (Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023). Naif apabila keputusan ini tidak dikaitkan dengan proses untuk membuka jalan bagi seseorang. Publik menilai bahwa keputusan ini menjadi dasar untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres terlebih karena putusan tersebut turut diadili oleh Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sangat memprihatinkan apabila hukum suci negara ini dinodai oleh garis keturunan politik yang sudah ditetapkan.</p><p><strong>Visi Misi atau Hanya Janji?</strong></p><p><strong>Visi</strong></p><p>Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045</p><p><strong>Misi</strong></p><ul><li>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).</li><li>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</li><li>Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.</li><li>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.</li><li>Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</li><li>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</li><li>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.</li><li>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</li></ul><p><strong>Menyoroti Relevansi dari Berbagai Aspek</strong></p><p>Berdasarkan kutipan dari misi poin pertama yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan sebuah tolak ukur kembali atas “lubang hitam” masa lalu pasangan GEMOY. Keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis cukup menimbulkan pertimbangan matang atas realisasi apakah perwujudan HAM dapat terasa hembusan nafasnya? Menilik kembali bahwa hingga saat ini persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM berat tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Lantas apakah perwujudan dari upaya memperkokoh demokrasi dan HAM akan menjadi kabar baik? Nyatanya penyelesaian mengenai HAM dimasa lalu tidak tercantumkan dalam misi Prabowo-Gibran. Hal itu membuat Prabowo-Gibran menjadi satu-satunya pasangan calon (paslon) yang tidak mencantumkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Pasangan GEMOY hanya memprioritaskan penyelesaian aspek HAM dimasa depan dan tidak berhubungan dengan masa lalu.</p><p>Selanjutnya ada kejanggalan yang menjadi huru-hara besar beberapa minggu lalu. Terkait putusan MK yang pada akhirnya dapat menjadikan Gibran sebagai pasangan Prabowo. Tentu saja pada misi poin ketujuh, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Apakah akan diubah semakin menguntungkan bagi kedua pasangan layaknya usaha dalam penerus ‘politik dinasti”?</p><p>Akan tetapi misi yang dibawakan oleh pasangan GEMOY memiliki keunggulan pada poin Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dimana poin pada misi ini memiliki penguatan lebih pada program hasil terbaik cepat. Poin-poin tersebut yaitu :</p><ul><li>Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.</li><li>Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.</li><li>Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.</li><li>Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.</li><li>Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.</li><li>Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.</li><li>Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara.</li><li>Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.</li></ul><p><strong>Dukungan untuk Mempertahankan Supremasi Hukum</strong></p><p>Pasangan Prabowo-Gibran memiliki delapan misi atau asta cita, 17 program kerja, dan delapan program hasil terbaik cepat. Mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terdapat pada misi atau asta cita nomor tujuh. Misi ini berbunyi ‘Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba’. Khusus mengenai hukum dan korupsi ada di sub-misi tentang ‘Reformasi Hukum’. Berikut beberapa misi tentang reformasi hukum yang akan dilakukan Prabowo-Gibran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi untuk mencapai visi yang mereka tetapkan.</p><ul><li>Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.</li><li>Menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.</li><li>Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.</li><li>Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.</li><li>Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan perburuhan.</li><li>Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.</li><li>Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.</li><li>Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.</li></ul><p><strong>Rekonsiliasi Dengan Masyarakat Adat</strong></p><p>Pasangan GEMOY tidak melampirkan dengan jelas mengenai rekonsiliasi masyarakat adat pada misi mereka. Namun, Prabowo-Gibran lebih menajamkan dengan poin kedelapan yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Artinya bahwa semua masyarakat yang hidup berdampingan dengan latar belakang aspek berbeda, berhak atas kehidupan harmonis atas dasar pencapaian adil dan makmur.</p><p><strong>Antara Janji dan Realisasi</strong></p><p>Perlindungan HAM untuk Warga Negara, Pelanggaran HAM Masa Lalu Bagaimana?</p><ul><li>Dalam misi terkait HAM, Prabowo-Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Hal ini berarti mereka tidak ingin menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Apakah ini karena adanya rekam jejak Prabowo melakukan pelanggaran HAM di masa lalu? Karena jika mereka ingin menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu maka sama saja akan berdampak pada kepemimpinan mereka sendiri. Bagaimanapun juga janji perlindungan HAM di masa depan tapi melupakan pelanggaran HAM di masa lalu tanpa penyelesaian apapun tetaplah salah.</li><li>“Net Zero Emission”, Bagaimana Programnya?</li><li>Rencana kebijakan Prabowo-Gibran terkait penurunan emisi greenpeace malah berpotensi melemahkan tax ratio yang saat ini di kisaran 9% meski sempat ke level 10,39% pada 2022 atau tertinggi selama 7 tahun terakhir.</li><li>Kinerja PPh 21 selama ini pun masih sangat baik, tercermin dari realisasi kinerja penerimaan pajak periode Januari-September 2023 yang baru diumumkan Kementerian Keuangan beberapa hari lalu. Dengan kontribusi 11,2% terhadap total penerimaan, setoran PPh 21 masih tumbuh 17,2%, sedikit turun dari periode yang sama tahun lalu 21,4%.</li><li>Penerimaan pajaknya bergantung pada penerimaan PPh 21. Dengan begitu, ia menganggap, visi misi Prabowo-Gibran dengan menaikkan batas PTKP dan menurunkan tarif PPh malah akan menurunkan tax ratio.</li><li>Tarif PPh 21 multilayer, besaran tarifnya tergantung tingkat pendapatan dan dalam dokumen visi, misi, dan program kerja Prabowo-Gibran, detail terkait itu juga tidak disebutkan secara jelas. Target tax ratio nya pun tidak disebutkan dalam dokumen itu, karena hanya menyatakan akan menaikkan.</li><li>Apabila rencana kebijakan ini dibilang progresif atau pro-rakyat kecil maka tak tepat. Si kaya lah yang paling diuntungkan. Terlebih lagi jika. memasukan aspek regional, beberapa daerah punya UMR yg rendah. Jika dinaikkan lagi, maka akan terbukti apabila daerah-daerah yang memiliki UMR kecil, dapat kehilangan banyak penerimaan.</li></ul><p><strong>Referensi</strong></p><p>Adiwena, W., &amp; Wensatama, V. T. PERSEPSI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PANDANGAN DAN REKAM JEJAK HAM CALON PRESIDEN 2019. THC, 57.</p><p>Lasminingrat, L., &amp; Efriza, E. (2020). Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 10(3), 243–260.</p><p>Baringbing, M. S. (2021, July). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas &amp; Pulang Pisau Kalimantan Tengah: Environmental Problems with Food Estate Regulations as a National Strategic Program in Gunung Mas &amp; Pulang Pisau Villages, Central Kalimantan. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 7, No. 1, pp. 353–366).</p><p>Fitra, S. (2020, December 7). Lumbung Pangan ala Jokowi Bagai Buah Simalakama. Greenpeace. Retrieved November 14, 2023, from https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44440/lumbung-pangan-ala-jokowi-bagai-buah-simalakama/</p><p>Nuha, K. (2023, Oktober 26). Usung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045&quot;, Prabowo-Gibran Perkenalkan 8 Misi Asta Cita. Narasi TV. Retrieved November 16 2023; from https://narasi.tv/read/narasi-daily/visi-misi-prabowo-gibran</p><p>Aru, L.T. (2023, November 1). Visi-Misi Tiga Capres-Cawapres soal Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi. NU Online. Retrieved November 16 2023; from https://www.nu.or.id/nasional/visi-misi-tiga-capres-cawapres-soal-penegakan-hukum-dan-pemberantasan-korupsi-z9ehw</p><p>Erta, D. (2023, November 1). Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Tak Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran. Kabar24. Retrieved November 16 2023; from https://kabar24.bisnis.com/read/20231101/15/1710041/penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-tak-ada-di-visi-misi-prabowo-gibran</p><p>Dani, S. (2023, Oktober 29). Janji Manis Prabowo-Gibran Jika Menang Pilpres 2024: Gaji PNS Naik, Guyur BLT. Kabar24. Retrieved November 16 2023; from https://kabar24.bisnis.com/read/20231029/15/1708929/janji-manis-prabowo-gibran-jika-menang-pilpres-2024-gaji-pns-naik-guyur-blt</p><p>Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2023, October 25). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved November 16, 2023, from https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy</p><p>Media Indonesia. (2023, November 2). Prabowo-Gibran Kubur HAM Masa Lalu. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3245-prabowo-gibran-kubur-ham-masa-lalu</p><p>arn, CNBC Indonesia. (2023, Oktober 27). Pengamat Kritik Keraas Ide Pajak Prabowo-Gibran, Sebut Ngawur!. CNBC Indonesia. Retrieved November 16 2023; from https://www.cnbcindonesia.com/news/20231027143056-4-484260/pengamat-kritik-keras-ide-pajak-prabowo-gibran-sebut-ngawur</p><p>Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Janji Turunkan Emisi, Greenpeace: Belum Ada</p><p>Program Jelas. (2023, October 28). Nasional. Retrieved November 16, 2023, from https://nasional.tempo.co/read/1789617/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-janji-turunkan-emisi-greenpeace-belum-ada-program-jelas</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2e3203a542c8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengupas Pasangan Anies-Imin (AMIN)]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/mengupas-pasangan-anies-imin-amin-a4aab034056e?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a4aab034056e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:14:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-11-22T09:04:37.835Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penulis: Filidyo Bramanta, Rizaldi Mahendra, Gifta Fitri</p><p><strong>Anies Baswedan</strong></p><ul><li>Peneliti Pusat Antar Universitas Ekonomi UGM</li><li>Manajer Riset IPC, Inc. Chicago</li><li>Direktur Riset Indonesian Institute Center</li><li>Rektor Universitas Paramadina (2007)</li><li>Pencetus Gerakan Indonesia Mengajar</li><li>Mencalonkan diri dalam konvensi sebagai capres melalui Partai Demokrat (2013)</li><li>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014–2016)</li><li>Gubernur DKI Jakarta (2017–2022)</li><li>Calon Presiden 2024</li></ul><p><strong>Muhaimin Iskandar</strong></p><ul><li>Anggota DPR RI 1999–2004</li><li>Kepala Divisi Penelitian LPU Jakarta (1992–1994)</li><li>Anggota &amp; Wakil Ketua DPR RI 2004–2009</li><li>Wakil Ketua MPR RI</li><li>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2005-Sekarang</li><li>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009–2014</li></ul><p><strong>Lubang Hitam Paslon AMIN</strong></p><p>Calon presiden potensial Anies Baswedan memberikan respons terhadap dakwaan yang menyebutnya terlibat dalam politisasi agama dan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Meskipun mengakui adanya politik identitas pada saat itu, Anies menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh para pendukungnya dan bukan oleh calon-calon itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa pendukung dari kandidat lawannya di Pilkada DKI Jakarta pada waktu itu turut memunculkan isu identitas. Anies Baswedan menyampaikan pandangannya ini dalam acara Kick Kontroversi yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Metro TV pada Kamis (19/10).</p><p>Pun demikian dengan cawapresnya, Konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2008 antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Cak Imin menyangkal tuduhan pengkhianatan terhadap Gus Dur selama konflik internal PKB, mengklaim bahwa dia sendiri adalah korban pemaksaan mundur dari jabatan Ketua Umum PKB, bukan pelaku kudeta terhadap Gus Dur.</p><p><strong>Visi Misi atau hanya Janji</strong> ? <strong>Menyoroti Relevansi dari Berbagai Aspek</strong></p><p>visi pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) berbunyi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”. Sedangkan misinya diberi nama dengan “8 Jalan Perubahan”.</p><p>1.Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air.</p><p>2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global.</p><p>3.Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang.</p><p>4.Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan.</p><p>5.Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya.</p><p>6.Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa.</p><p>7.Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia.</p><p>8.Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat.</p><p><strong>Wacana Kebijakan Lingkungan di Pemilu 2024 Mendatang</strong></p><p>Pasangan AMIN menyatakan untuk berkomitmen dalam melakukan penuntasan terhadap masalah perubahan iklim dan lingkungan hidup di Indonesia. Capaian Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% menjadi dan penerbitan Peraturan Gubernur nomor 90/2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon di Jakarta menjadi modal utama pasangan calon ini dalam gagasan kebijakan lingkungan. Adapun janji-jani terkait kebijakan lingkungan sebagai berikut:</p><ul><li>Pengurangan polusi udara melalui percepatan transisi EBT, seperti pengendalian emisi yang lebih baik di PLTU di Indonesia yang tertuang dalam dokumen visi-misi paslon AMIN</li><li>Penyediaan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik</li><li>Merancang skema insentif dan prioritas energi panas bumi, tenaga air, energi laut, dll</li><li>Program adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim dan penguatan hutan dan kolaborasi pemangku kepentingan lingkungan.</li></ul><p><strong>Mengangkat Isu Hukum Yang Berkelanjutan</strong></p><ul><li>Menekankan sistem Hukum yang Transparan, Adil, Mengayomi dan pentingnya pencegahan korupsi dengan mendorong pengesahan UU Perampasan Aset</li><li>Empat area percepatan reformasi hukum : Peradilan, penegakan hukum, agraria, dan SDA.</li><li>Pencegahan pemberantasan korupsi dengan upaya mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen dan tidak tebang pilih</li><li>Menjanjikan birokrasi yang profesional dan melayani</li><li>Otonomi daerah yang paripurna, dimana memberikan ruang yang luas kepada daerah untuk mengelola potensi secara mandiri</li><li>Mendorong POLRI untuk mengedepankan akuntabilitas dan meritokrasi, perbaikan sistem yang bersih, dan mengedepankan pendekatan dialogis yang proaktif dan humanis</li><li>Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul, serta akses pers terhadap data informasi pemerintah</li></ul><p><strong>Rekonsiliasi Dengan Masyarakat Adat</strong></p><p>Indonesia, dengan keanekaragaman budayanya yang memikat, turut merawat, memelihara, dan mengembangkan warisan leluhur dengan penuh dedikasi. Anies menyoroti pentingnya menjaga adat istiadat di komunitas Bonokeling, di mana nilai-nilai warisan budaya tetap dijaga dengan tekun. Tradisi yang menonjolkan kesabaran dan tawakal dalam menghadapi tantangan tanpa banyak keluh kesah menjadi pilar kuat dalam memperkokoh jati diri bangsa. Cak Imin menghargai upaya pelestarian budaya ini dan mengungkapkan terima kasih atas kedalaman spiritual dalam menjalani kehidupan.</p><p>Selain itu, Cak Imin secara serius mendengarkan aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian. Dengan tanggung jawab penuh, beliau berkomitmen untuk menanggapi dan memperbaiki keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga, menunjukkan kesungguhan dalam memberdayakan dan memperbaiki sektor yang menjadi perhatian masyarakat adat.</p><p><strong>Antara Janji dan Realisasi</strong></p><p>Pasangan calon AMIN berjanji untuk menciptakan 15 Juta lapangan kerja baru apabila terpilih dalam pemilihan Pilpres 2024. Sedangkan, Anies sebelumnya pernah mengungkapkan dalam kontestasi Gubernur DKI Jakarta akan membuka 200 ribu lapangan pekerjaan baru. Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah janji tersebut dapat terealisasi ?</p><p>Wacana penetapan harga BBM serendah-rendahnya. Adanya kebijakan akan menurunkan harga BBM menjadi pertanyaan besar dimana harga minyak dunia seperti diketahui tidak stabil dan fluktuatif. Ditambah lagi subsidi yang saat ini dikeluarkan untuk harga BBM semakin menambah kemustahilan wacana tersebut</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Era. (2023). Profil Dan Rekam Jejak Anies Baswedan. Dalam https://era.id/news/139204/profil-dan-rekam-jejak-anies-baswedan</p><p>https://bisnis.tempo.co/read/1766913/rekam-jejak-cak-imin-bekas-menaker-era-sby-yang-disebut-tikung-ahy-rebut-posisi-cawapres-anies?page_num=2</p><p>Wiryono, S. (2023). “Pengurangan Polusi Udara, Salah Satu Janji Anies-Cak Imin Jika Jadi Presiden-Wapres. Dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/10473381/pengurangan-polusi-udara-salah-satu-janji-anies-cak-imin-jika-jadi-presiden.</p><p>Program book Anies Muhaimin</p><p>CNN INDONESIA. (2023). “Anies soal Politik Identitas, Singgung Pendukung Lain di Pilkada DKI.” Dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231020075449-617-1013645/anies-soal-politik-identitas-singgung-pendukung-lain-di-pilkada-dki/amp.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a4aab034056e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia Menjadi Anggota Dewan HAM: Apa Kabar yang Ada di Seruyan?]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/indonesia-menjadi-anggota-dewan-ham-apa-kabar-yang-ada-di-seruyan-7b41a590fc8c?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7b41a590fc8c</guid>
            <category><![CDATA[ham]]></category>
            <category><![CDATA[pbb]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 13:57:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-10-15T13:57:40.899Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>oleh : Filidyo Bramanta, Tsurayya Kamilah Mandiri, Irfan Ahmad Yasin, M. R. Mahendra, Rr. Ayunda Niken Prameswari, Kadek Kurnia Putri Tiady, dan Queeni Inez Kenar Apsari.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/840/1*RxRFI0DglBni1Wm5NRF1GQ.png" /><figcaption><em>Foto:Antara/HO-UN Photo/aa.</em></figcaption></figure><p><strong>Indonesia Terpilih menjadi Dewan HAM!</strong></p><p>Indonesia berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan dibanding negara lain yang sama-sama terpilih menjadi Dewan HAM untuk periode 2024–2026. Suara yang diraup Indonesia sebanyak 186 dari 192 negara. Dewan HAM merupakan badan bentukan PBB yang meliputi negara-negara dengan tanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia. Badan ini juga bertugas dalam menyelesaikan persoalan HAM dengan membuat rekomendasi kebijakan. Kali ini Indonesia menjadi dewan HAM untuk keenam kalinya, setelah sebelumnya pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022. Mengutip cuitan dari Menlu Retno Marsudi, amanah Indonesia sebagai Dewan HAM ini nantinya “tidak boleh ada negara tertinggal dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM”.</p><p><strong>Syarat dan Alasan Mengapa Indonesia Terpilih Kembali</strong></p><p>Terhitung untuk keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Adapun syarat keanggotaan negara dalam Dewan HAM PBB tertuang dalam resolusi PBB 60/25, dimana negara sebelumnya harus terdaftar di PBB sebelum mencalonkan sebagai anggota serta dipilih lewat mekanisme pemungutan suara langsung dan rahasia. Secara kuantitas, Indonesia memiliki suara terbanyak sebesar 186 dari total 192 suara. Posisi Indonesia sebagai negara yang kredibel untuk menjalankan demokrasi yang berupaya menghargai hak asasi manusia menjadi salah satu alasan tingginya kepercayaan dari anggota-anggota PBB dalam peningkatan kontribusi pemajuan HAM di tingkat global.</p><p><strong>Ramai Pelanggaran Kemanusiaan, Sudahkah Indonesia Pantas Menjadi Dewan HAM ?</strong></p><p>Penobatan Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM belakangan ini menjadi sorotan di masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini menjadi pertanyaan besar ditengah janji dan komitmen yang diungkapkan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Berbagai kasus pelanggaran HAM seperti tragedi kanjuruhan, ekses pelanggaran HAM dalam proses pembangunan infrastruktur seperti di Rempang, konflik di daerah sumber daya alam, perlindungan tenaga buruh migran, hingga ancaman kebebasan sipil di negeri sendiri mengundang pertanyaan serius bagi pemangku kepentingan. Dan yang paling baru, di samping prestasi internasional yang ditorehkan, kembali lagi negara Indonesia mencederai janji akibat konflik pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Seruyan.</p><p><strong>Kronologi Konflik Warga dengan PT HMBP Kalimantan</strong></p><p>Bayu Herinata, sebagai Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, mengungkapkan bahwa aksi protes telah dimulai sejak 16 September 2023. Warga menuntut dua hal dari perusahaan: pertama, mereka menginginkan perusahaan memberikan 20 persen lahan plasma dari total HGU, yang hingga saat ini belum dipenuhi. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mengembalikan lahan di luar HGU kepada warga.</p><p>Bayu mencatat bahwa meskipun telah ada upaya mediasi, kesepakatan belum tercapai. Ini mendorong warga untuk meningkatkan tuntutan mereka. Dia mengkritik pemerintah kabupaten karena dianggap tidak mendukung tuntutan tersebut dan justru menempatkan aparat keamanan di sekitar wilayah perusahaan, yang dianggap sebagai upaya untuk mengintimidasi peserta aksi.</p><p>Sebagai tanggapan, warga melakukan blokade jalan di luar HGU, yang menghambat operasi perusahaan. Selain itu, Bayu melaporkan bahwa aparat keamanan telah menggunakan tindakan represif, termasuk gas air mata dan senjata api, terhadap massa aksi.</p><p>Selama bentrokan, tiga warga mengalami luka tembak. Salah satunya tewas di tempat kejadian, satu dalam kondisi kritis, dan status individu ketiga masih belum diketahui karena telah dibawa ke rumah sakit. Setelah insiden tersebut, massa aksi melakukan evakuasi diri, dan Bayu mendesak pembebasan segera bagi 11 warga yang ditangkap oleh kepolisian Seruyan, Kalimantan Tengah, tanpa dasar yang jelas.</p><p><strong>Penyelesaian Konflik Seruyan, Perlukah Dengan Peluru Tajam ?</strong></p><p>Aksi dan advokasi yang telah dilakukan selama ini hadir dari berbagai kalangan seperti masyarakat adat dan kelompok-kelompok lokal di Seruyan telah berpartisipasi dalam aksi protes, petisi, dan kampanye untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Selain itu, diadakannya Kampanye-kampanye internasional, terutama yang dipimpin oleh organisasi lingkungan, bertujuan untuk menekan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam perambahan hutan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.</p><p>Pada 2016, Amnesty International memasukkan perusahaan PT. HMBP ke dalam daftar perusahaan kelapa sawit yang bermasalah dalam isu perburuhan.</p><p>Dalam <a href="https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/">laporan berjudul The Great Palm Oil Scandal </a>, PT. HMBP disebut mempekerjakan buruh anak, menerapkan jam kerja di luar batas kewajaran, tak mematuhi batas upah minimum pekerja, mengabaikan kesehatan dan keselamatan buruh, dan melakukan diskriminasi gender.</p><ul><li>Dampak dari konfliknya seperti kematian warga di tangan polisi</li></ul><p>Kematian warga di tangan polisi dalam konflik Seruyan mencerminkan bahwa eskalasi konflik yang sangat merugikan dan menciptakan berbagai konsekuensi sosial dan politik. Hal ini bisa mengganggu hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam menghadapi situasi seperti ini, sangat penting bahwa pihak berwenang, termasuk kepolisian, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia.</p><ul><li>Tuntutan investigasi atas kasus ini</li></ul><p>Hasil dari konflik tersebut memicu Solidaritas Keadilan untuk Bangkal selain mengutuk penembakan, juga meminta aparat kepolisian ditarik dari Bangkal. Mereka juga mendesak presiden dan kapolri mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku penembakan secara transparan. Kapolri juga diminta mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan yang disebut bertanggung jawab atas peristiwa penembakan.</p><p><strong>Masalah HAM Kali Ini, Siapa Yang Bertanggung Jawab</strong></p><p>Menurut YLBHI</p><p>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak <a href="https://www.tempo.co/tag/kapolri"><strong>Kapolri</strong></a> Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres <a href="https://www.tempo.co/tag/seruyan"><strong>Seruyan</strong></a> dan Kapolda Kalimantan Tengah.</p><p>Menurut mahasiswa</p><p>Beberapa Himpunan Mahasiswa daerah setempat terus mendesak aparat kepolisian untuk segera menemukan pelaku pelanggaran ham tersebut lalu menolak keras segala tindak reprensif yang dilakukan pihak kepolisian dan segera mengusut tuntas kasus ini.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Sudah kali ke enam Indonesia mendapatkan gelar penghargaan sebagai Dewan HAM namun apakah gelar tersebut tercerminkan dan masih pantaskah Indonesia menyandang gelar tersebut setelah apa yang telah terjadi?</p><p>Indonesia lagi lagi menjadi Dewan HAM dan mendapatkan suara terbanyak dari anggota PBB, namun tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia tak luput dari berbagai kasus yang telah terjadi menjadi saksi bahwa penanganan pemerintah di Indonesia belum semaksimal itu dengan bukti kasus perebutan HAM yang selalu ada dari masa ke masa. Indonesia harusnya bisa merealisasikan “Dewan HAM” namun nyatanya hal tersebut tidak akan terealisasi jika hanya beberapa dari kami yang mawas diri akan hal tersebut, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan masyarakat mengenai pentingnya menjaga Hak Asasi Manusia baik dalam lingkup individu maupun kelompok demi kesejahteraan seluruh warga negara.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Wardah. F, (2023). <em>Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia Diminta Benahi Rumah Sendiri Dulu</em>. Dalam <a href="https://www.voaindonesia.com/a/terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-indonesia-diminta-benahi-rumah-sendiri-dulu-/7307499.html">https://www.voaindonesia.com/a/terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-indonesia-diminta-benahi-rumah-sendiri-dulu-/7307499.html</a>.</p><p>CNN Indonesia, (2023). <em>Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB</em>. Dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231011072020-106-1009685/indonesia-kembali-terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-pbb">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231011072020-106-1009685/indonesia-kembali-terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-pbb</a> (Diakses: 14 Oktober 2023).</p><p>detikedu, (2023). <em>Indonesia Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan Anggota Dewan HAM PBB, Apa Itu?</em>. Dalam <a href="https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6978782/indonesia-raih-suara-terbanyak-dalam-pemilihan-anggota-dewan-ham-pbb-apa-itu">https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6978782/indonesia-raih-suara-terbanyak-dalam-pemilihan-anggota-dewan-ham-pbb-apa-itu</a> (Diakses: 14 Oktober 2023).</p><p>Nasional Tempo, (2023). <em>YLBHI Desak Kapolri Copot Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalteng Buntut Konflik Seruyan</em>.</p><p><a href="https://nasional.tempo.co/read/1781870/ylbhi-desak-kapolri-copot-kapolres-seruyan-dan-kapolda-kalteng-buntut-konflik-seruyan">https://nasional.tempo.co/read/1781870/ylbhi-desak-kapolri-copot-kapolres-seruyan-dan-kapolda-kalteng-buntut-konflik-seruyan</a> (Diakses:13 Oktober 2023)</p><p>Kompas.Id, (2023). <em>Konflik Seruyan, Mahasiswa Desak Ungkap Penembak Warga Bangka</em>. <a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/11/konflik-seruyan-mahasiswa-desak-ungkap-penembak-warga-bangkal">https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/11/konflik-seruyan-mahasiswa-desak-ungkap-penembak-warga-bangkal</a>) (Diakses: 13 Oktober 2023)</p><p>CNN Indonesia, (2023). <em>Kronologi Penembakan Warga Bangkal Seruyan Versi Walhi. </em><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231008011304-12-1008434/kronologi-penembakan-warga-bangkal-seruyan-versi-walhi">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231008011304-12-1008434/kronologi-penembakan-warga-bangkal-seruyan-versi-walhi</a>. (Diakses : 13 Oktober 2023)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7b41a590fc8c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Eks Napi Penuhi Syarat, Layakkah Mewakili Rakyat ?]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/eks-napi-penuhi-syarat-layakkah-mewakili-rakyat-b16c97bdff1f?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b16c97bdff1f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 03:45:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-09-20T03:45:55.500Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Eks Napi Penuhi Syarat, Layakkah Mewakili Rakyat ?</strong></h3><p>oleh : Kajian Strategis BEM FISIP Unair</p><p><strong>Fenomena Eks Napi Korupsi Menjadi Bakal Calon Legislatif di Pemilu 2024</strong></p><p>Pada awal Agustus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan puluhan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 berlatar belakang sebagai Eks Narapidana, khususnya terpidana kasus korupsi. Walaupun pada Pemilu 2019 terjadi hal serupa, fenomena ini tetap menuai gejolak pro dan kontra dari masyarakat hingga lembaga negara yang dan partai politik yang terlibat didalamnya. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 mendasari dari fenomena ini. Tentunya, sarana perekrutan kader eks narapidana yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 menjadi pertanyaan besar, bagaimana partai politik hingga KPU mampu mengakomodir “pelolosan” para calon wakil rakyat.</p><p><strong>Bacaleg Eks Napi, Sudah Korupsi Mau berani coba ?</strong></p><p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan 67 nama mantan narapidana yang terdaftar sebagai Bacaleg dalam kontestasi Pemilu 2024. Adapun jumlah rincian tersebut terdiri dari 52 Bacaleg DPR dan 15 Bacaleg DPD. Pengusungan Bacaleg eks Narapidana tersebar di hampir seluruh partai politik peserta Pemilu 2024. Sedangkan menurut ICW, terdapat 24 Eks Napi yang menjadi calon legislatif berlandaskan Daftar Calon Sementara (DCS). Berbagai latar belakang permasalahan hukum yang timbul didasari tindakan seperti korupsi yang dilakukan pada saat menjabat pada periode sebelum nya.</p><p><strong>UU yang Menjadi Payung Hukum</strong></p><p>Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mantan terpidana tidak akan dicekal secara administratif ketika menjalani masa jeda selama 5 tahun setelah bebas. Selama 5 tahun ini hak politik mantan terpidana dicabut. Ia dilarang mencalonkan diri ke dalam pemilihan umum untuk mendapat jabatan politik selama 5 tahun ini. Sebagaimana yang tertulis, terpidana yang dimaksud tidaklah spesifik pada pidana korupsi, tetapi untuk semua jenis pidana.</p><p><strong>Pengulangan dosa yang menjadi lingkaran setan demokrasi</strong></p><p>Dalam perjalanan sejarah negeri ini, KKN berada dalam setiap lingkupnya dan beberapa ahli pun menegaskan bahwa ini tidak akan lepas dari kini sampai hari esok. Eks-Napi yang diberi jalan dalam kontestasi politik ini bagaikan membuka jalan bagi praktek-praktek dosa masa lalunya. Kasus yang terjadi ini, memberikan sebuah dilema di masyarakat, mereka tahu bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kesalahan moral, tapi di dalam realitanya terjadi sebuah kebutuhan (kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan) di dalamnya, membuka jalan adanya KKN. Pemberantasan lingkaran setan demokrasi ini harus dilandasi mitigasi oleh berbagai pihak dalam prosesnya.</p><p><strong>Pendapat dari lembaga ICW (Indonesia Corruption Watch)</strong></p><p>ICW menyayangkan sikap KPU yang terkesan menutupi status hukum para bacaleg mantan terpidana korupsi karena tak kunjung mengumumkan status hukum mereka. Pernyataan yang diberikan salah satu anggota mereka, Idham Holik, bahwa Undang-undang tidak mengharuskan status mantan terpidana para bacaleg untuk diumumkan. Hal ini berlainan dengan janji ketua KPU untuk mengumumkan status para bacaleg mantan terpidana korupsi saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Minimnya informasi yang diberikan oleh KPU tentang riwayat hidup bacaleg menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberi masukan dan tanggapan. Padahal, hasil survei jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menyatakan 90,9% responden menolak mantan napi korupsi mengajukan diri sebagai caleg dalam pemilu.</p><p><strong>Kualitas untuk Iklim Demokrasi di Indonesia Kedepannya</strong></p><p>Hasil temuan KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu mengenai pola korupsi menjelang Pemilu dan Pilkada meningkat sejalan dengan pesta demokrasi di tiap periodenya. Mahfud MD dalam konferensi menjelaskan bahwa politik uang masih menjadi salah satu penyakit dalam pemilu. Adanya pelolosan Eks napi korupsi yang masih diperbolehkan untuk maju menjadi calon legislatif menjadi dilema tersendiri bagi iklim demokrasi di Indonesia. Putusan MA yang menguatkan kelonggaran syarat ini menjadi bukti bahwa rasionalisasi dalam demokrasi menjadi ironi tersendiri. Adanya Undang-Undang yang mengatur ketentuan untuk tidak korupsi tetapi nyatanya calon legislatif yang maju merupakan eks Napi Korupsi.</p><p><strong>Mengenal kembali posisi integritas</strong></p><p>Dampak serius jika calon legislator memiliki latar belakang sebagai narapidana korupsi adalah potensi kerusakan pada integritas sistem politik dan pemerintahan. Pemilihan narapidana korupsi sebagai wakil rakyat akan memberikan dukungan pada perilaku korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, yang tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga menghancurkan integritas politik sebagai lembaga. Keberadaan calon legislator yang terlibat dalam korupsi dapat menciptakan konflik kepentingan yang tidak sehat, yang dapat menghalangi usaha legislasi yang adil dan efektif. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam pemilihan calon legislator sangat penting, sehingga yang terpilih dapat mewakili nilai-nilai etika yang tinggi dan bekerja untuk kepentingan bersama dalam sistem politik.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Dengan mengacu pada penjabaran diatas, terlihat bahwa KPU sedang mencoba untuk merusak integritas dalam proses Pemilu. Hal ini terlihat dari putusan MK yang berupaya untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak hukum yang bersih, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, upaya ini justru digugurkan oleh KPU dengan mengizinkan mantan terpidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Tindakan KPU ini juga berpotensi melanggar hak masyarakat untuk memiliki wakil rakyat yang berintegritas. Seperti yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 14–17/PUU-V/2007, proses pemilihan, termasuk pemilihan calon anggota legislatif, tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa adanya persyaratan yang jelas, dan hal ini tidak hanya bergantung pada alasan bahwa rakyat yang akan bertanggung jawab atas segala resiko dari pilihan mereka.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Novi, L. (2023). “ICW Rilis Bakal Caleg Eks Napi Koruptor, Berikut Daftarnya”. Dalam <a href="https://nasional.tempo.co/read/1765615/icw-rilis-bakal-caleg-eks-napi-koruptor-berikut-daftarnya">https://nasional.tempo.co/read/1765615/icw-rilis-bakal-caleg-eks-napi-koruptor-berikut-daftarnya</a>. DIakses pada 16 September 2023</p><p>Sadeadema, V. M. (2019). Pemilu dan Korupsi: Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019. <em>Jurnal Transformative</em>, <em>5</em>(2), 52–72.</p><p>ICW.(2023). <a href="https://antikorupsi.org/id/komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia-harus-segera-umumkan-status-mantan-terpidana-korupsi-dalam">https://antikorupsi.org/id/komisi-pemilihan-umum-republik-indonesia-harus-segera-umumkan-status-mantan-terpidana-korupsi-dalam</a></p><p>ICW.(2023). <a href="https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota">https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b16c97bdff1f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[78 Indonesia Merdeka : Sudahkah Pendidikan Dalam Negeri Merdeka Dari Ketimpangannya ?]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/78-indonesia-merdeka-sudahkah-pendidikan-dalam-negeri-merdeka-dari-ketimpangannya-408fa1ff939f?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/408fa1ff939f</guid>
            <category><![CDATA[merdeka-belajar]]></category>
            <category><![CDATA[78-tahun]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 13:54:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-08-16T12:03:11.967Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>78 Tahun Indonesia Merdeka: Sudahkah Pendidikan dalam Negeri Merdeka dari Ketimpangannya?</h3><p>oleh : Kajian Strategis BEM FISIP Universitas Airlangga</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*yFGo-0ooMgLuplW_HEk2sQ.jpeg" /><figcaption>dok : Kemendikbud</figcaption></figure><p><strong>Refleksi 78 Tahun Kemerdekaan, Bagaimana Kabar “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa?”</strong></p><p>78 tahun sudah umur negara ini sejak dikumandangkannya proklamasi. Harapan telah digantungkan dengan usaha mewujudkannya. Konstitusi sebagai warisan harapan sekaligus amanat para pejuang bangsa yang lalu memberikan semangat arah juang bangsa ini sepanjang jalannya. “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, tentunya erat kaitan dengan pembangunan pendidikan menjadi salah satu pondasi dasar membentuk bangsan berkemajuan. Namun, selama 78 tahun ini sudah seberapa jauh perkembangan pembangunan pendidikan tersebut?</p><p><strong>PTN-BH: Komersialisasi dan Kapitalisasi Pendidikan Tinggi, GAK BAHAYA TA?</strong></p><p>Status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan PTN hak otonom dalam pengelolaan kelembagaan dan keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan. Kontrol pemerintah terhadap PTN menjadi berkurang karenanya, yang dikhawatirkan, orientasi PTN dalam mencari sumber pendapatan merugikan mahasiswa maupun calon mahasiswa. Alih-alih membangun sektor usaha produktif, biaya pendidikan merupakan jalan alternatif yang mudah untuk dijadikan sumber pendapatan PTN. Orientasi berlebihan manajemen PTN pada memperbanyak pendapatan seakan mengubah pendidikan yang seharusnya sebagai “layanan” bagi publik justru menjadi “komoditas” untuk diperdagangkan. Hanya kalangan berkemampuan ekonomi tinggi yang bisa menjangkau akses ini, kalangan dengan ekonomi pas-pasan? Tidak cukup kuat. Dampak ketidaksetaraan sosial karena akses atas pendidikan ini selanjutnya mempertanyakan PTN sebagai badan kepentingan publik. Ketika hal ini semakin marak diterapkan, maka sudah pasti jelas mencederai amanat konstitusi, “mencerdaskan kehidupan bangsa”.</p><p><strong>Fenomena mencekiknya UKT di beberapa Universitas</strong></p><p>UKT sebagai biaya kuliah mahasiswa per semester merupakan model biaya kuliah yang memberikan subsidi silang serta telah dihitung biayanya berdasarkan kondisi sosial dan perekonomian seseorang. Namun, nyatanya di beberapa kampus khususnya Universitas Negeri UKT masih bersifat mencekik oleh sebagian mahasiswa. Permasalahan seperti pengenaan biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisinya, pengajuan keringanan UKT yang dipersulit bahkan ditolak, hingga minimnya transparansi sistem pengelolaan anggaran Universitas yang bersumber dari UKT menjadi beberapa permasalahan mendasar dan menjadi evaluasi khususnya oleh perguruan tinggi di Indonesia.</p><p><strong>Problematika Program Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi</strong></p><p>Program MBKM menjadi salah satu program cetusan Kemendikbud di era Menteri Nadiem Makarim. Adanya kegiatan yang mengakomodasi pengembangan skills dan pengalaman menjadi nilai lebih yang dapat ditawarkan khususnya untuk menunjang transisi ke dunia kerja. Seiring berjalannya waktu, program MBKM justru memiliki kendala dan dilema tersendiri bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Seperti konversi nilai yang belum terpenuhi, proses pengakuan nilai yang menjadi sulit, minimnya tim pengelola MBKM di beberapa perguruan tinggi, hingga pemberian beban kerja yang melebihi kemampuan mahasiswa merupakan beberapa kondisi yang seharusnya menjadi evaluasi untuk dapat mengakomodir kesejahteraan mahasiswa.</p><p><strong>Pemotongan kuota KIP-K hampir 50%</strong></p><p>Alokasi kuota penerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah) di berbagai kampus pada tahun ini anjlok hampir 50 persen.Untuk Universitas Airlangga sendiri, Prof M Nasih selaku rektor mengatakan tahun ini jatah KIP Kuliah terpangkas hampir 50 persen. Tahun sebelumnya, Unair mendapat jatah 1.200 penerima KIP Kuliah. Adapun hal ini terjadi karena imbas dari anggaran pendidikan yang terbatas. Walau secara nominal ada peningkatan terhadap APBN yang dialokasikan ke anggaran pendidikan, namun jika dihitung berdasarkan persentase, porsi Kementerian Pendidikan dalam anggaran pendidikan 2023 turun sebesar 0,4 persen dari tahun sebelumnya.</p><p><strong>KIP-K tidak tepat sasaran</strong></p><p>Bila kita melihat fenomena dimana banyaknya KIP-K tidak tepat sasaran, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek Anang Ristanto mengatakan bahwa seleksi penerimaan program beasiswa KIP Kuliah dilakukan berdasarkan data dari perguruan tinggi. Artinya, jika ada penerima KIP Kuliah yang kurang sesuai, maka evaluasinya harus dilakukan mulai dari kampus mahasiswa tersebut. ada penerima KIP Kuliah yang terbukti dari keluarga berada, pihak perguruan tinggi dapat mengusulkan pembatalan status penerima beasiswa KIP-K kepada Kemendikbudristek.</p><p><strong>Problematika PPDB Zonasi di Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah</strong></p><p>Mengutip website resmi milik kemendikbud, sistem zonasi mengupayakan pemerataan pada sektor pendidikan dan mengikis stigma sekolah favorit. Namun, tujuh tahun berlalu sejak kebijakan ini diterapkan selalu menuai problem setiap tahunnya, mulai dari pemalsuan data kependudukan untuk menentukan zona, pungli hingga jual beli kursi. Sistem zonasi hanya meningkatkan peluang masyarakat untuk bisa mengampu pendidikan berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan rumah. Padahal lmokasi sekolah negeri tidak merata, beberapa wilayah tidak ada satupun sedangkan, pada wilayah lain terdapat dua bahkan lebih. Alih-alih terlebih dulu menyetarakan mutu sekolah, guru serta proses pembelajaran, pemerintah lebih mengutamakan sistem seleksi masuk untuk sekolah negeri. Seharusnya, sistem yang diterapkan pemerintah seirama dengan kesiapan eksekutor kebijakan seperti manajemen sekolah, Kemendikbud Ristekdikti selaku penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa yang terdampak. Realitanya, masih ada ketimpangan kualitas mutu sarana prasarana dan tenaga kependidikan.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Adalah sebuah cita dimana warga negara Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas dengan mudah. Namun realitanya berbalik dengan tujuan dan arah yang ingin dituju , komersialisasi dunia pendidikan masih terjadi sebagai contohnya tarif uang pangkal dan UKT yang semakin menjulang tinggi bak gedung Burj Khalifa. Kuota bantuan KIP-K yang menurun persentasenya bahkan terkadang salah sasaran ke ‘orang kaya’. Sistem PPDB zonasi sekolah dasar hingga menengah yang masih menuai kontra. Jadi apakah asa mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sudah benar tercapai sekarang? atau malah justru jauh panggang dari api? Bagaimana peran optimal pemerintah atas kebijakan yang ditetapkannnya?</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Diyanto, C., Putranti, I. R., Yuwono, T., &amp; Yuningsih, T. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi. <em>Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam</em>, 14(1), 1–20.</p><p>Ernis, D. (2023). “Kuota KIP Kuliah 2023 Anjlok Hampir 50 Persen, Kemendikbud Beberkan Alasannya”. Dalam <a href="https://www.google.com/amp/s/tekno.tempo.co/amp/1746335/kuota-kip-kuliah-2023-anjlok-hampir-50-persen-kemendikbud-beberkan-alasannya">https://www.google.com/amp/s/tekno.tempo.co/amp/1746335/kuota-kip-kuliah-2023-anjlok-hampir-50-persen-kemendikbud-beberkan-alasannya</a>. Diakses pada 11 Agustus 2023.</p><p>Iqbal, M. (2023). “Tragedi Uang Kuliah dan Hegemoni Kampus Merdeka”. Dalam <a href="https://news.detik.com/kolom/d-6553791/tragedi-uang-kuliah-dan-hegemoni-kampus-merdeka">https://news.detik.com/kolom/d-6553791/tragedi-uang-kuliah-dan-hegemoni-kampus-merdeka</a>. Diakses pada 10 Agustus 2023.</p><p>Lynch, K.. (2014). Control by Numbers: New Managerialism and Ranking in Higher Education. <em>Critical Studies in Education, </em>56(2), 190–270.</p><p>Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., &amp; Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. <em>Jurnal Pendidikan</em>, <em>30</em>(2), 235. <a href="https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522">https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522</a></p><p>Puspapertiwi, E. (2023). “KIP Kuliah Disebut Salah Sasaran karena Penerimanya Nonton Konser dan Beli Produk Elektronik, Kemendikbud Buka Suara”. Dalam <a href="https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2023/02/10/131500765/kip-kuliah-disebut-salah-sasaran-karena-penerimanya-nonton-konser-dan-beli">https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2023/02/10/131500765/kip-kuliah-disebut-salah-sasaran-karena-penerimanya-nonton-konser-dan-beli</a>. Diakses pada 11 Agustus 2023</p><p>Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., &amp; Irsyad, M. F. (2020). Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia. <em>Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan</em>, <em>5</em>(2), 115–130. <a href="https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736">https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736</a></p><p>Werdiningsih, R. (2020). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan. <em>Public Service and Governance Journal</em>, <em>1</em>(02), 181. <a href="https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562">https://doi.org/10.56444/psgj.v1i02.1562</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=408fa1ff939f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[RUU DESA MELAJU CEPAT, MENGEJAR TARGET SEBELUM PEMILU 2024?]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/ruu-desa-melaju-cepat-mengejar-target-sebelum-pemilu-2024-bd93651b04e9?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bd93651b04e9</guid>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[reformasi]]></category>
            <category><![CDATA[ruu-desa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 06:36:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-07-17T06:37:58.879Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>oleh : Kajian Strategis BEM FISIP Universitas Airlangga</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*U10UIt3moPf5GQAq3cR_8g.jpeg" /></figure><p><strong>Awal mula sebelum revisi UU Desa</strong></p><p>Dua poin paling krusial perihal revisi pasal UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :</p><ol><li>Perubahan periodisasi jabatan Kepada Desa</li></ol><p>Hal pertama adalah perubahan periodisasi jabatan kepala desa. Sebagaimana yang termaktub didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 bisa periode, diubah menjadi 9 tahun 2 kali periode.</p><p>2. Penambahan anggaran dana desa</p><p>Dalam pasal 72 ditambahkan satu pasal, yakni pasal 72A, yang menjelaskan bahwasannya alokasi anggaran dana desa akan ditambah sebesar 20% yang berasal dari dana transfer daerah.</p><p><strong>Kronologi Revisi UU Desa hingga Sepakat Dibawa ke Paripurna</strong></p><p>17 Januari 2023</p><p>Demonstrasi Para Kades di Senayan</p><p>Bermula dari tuntutan yang disuarakan oleh para kades menyoal penambahan masa jabatan dalam satu periode. Mereka menginginkan agar masa jabatan kades dari yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun.</p><p>19 Juni — 3 Juli 2023</p><p>Pembahasan oleh Baleg</p><p>Kurang lebih 6 bulan setelah demonstrasi para kades, Badan Legislasi (Baleg) melalui panitia kerja (panja) bentukannya memulai pembahasan dan penyusunan draf RUU Desa. Isu penting yang dibahas antara lain menyangkut perubahan komposisi masa jabatan kades dan besaran dana desa yang dianggarkan.</p><p>3 Juli 2023</p><p>Sepakat Jadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI</p><p>Baleg menyetujui Revisi UU Desa sebagai usulan inisiatif DPR RI. Demikian ini disepakati dalam Rapat Pleno yang berlangsung di Senayan. Sembilan fraksi sepakat untuk membawa revisi UU Desa tersebut ke Sidang Paripurna.</p><p><strong>Potensi Permasalahan Jika Rancangan Undang-Undang Desa Disahkan</strong></p><p>Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa berpotensi menjadi ladang “kenikmatan” baru di tengah minimnya tingkat kesejahteraan yang didapat masyarakat desa.</p><p>Pilkades dipilih langsung oleh rakyat. Jika revisi UU Perpanjangan Masa Jabatan ini diterapkan di desa maka hal tersebut juga berpotensi diterapkan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.</p><p>Potensi pemerataan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparatur desa.</p><p>DPR dirasa licin karena memuluskan RUU ini. Jika revisi tidak disepakati, maka akan mengganggu kepentingan Partai Politik kedepannya. Seperti potensi Parpol yang dapat berkuasa lebih lama, iklim demokrasi pemerintah desa yang tidak sehat, hingga potensi desa dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun.</p><p>Wacana kenaikan alokasi dana desa menjadi 15 persen sebenarnya telah disesuaikan dengan periode kinerja yang naik, akan tetapi apakah tingkat kesejahteraan dan fasilitas publik juga dipastikan akan meningkat ?</p><p><strong>Periodisasi Lebih lama dibanding Orde Baru?</strong></p><p>Pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menilai bahwa revisi UU Desa rawan menimbulkan penyalahgunaan dan syarat transaksi politik. bahkan bilamana kita menelisik sejarah, masa jabatan kepala desa sembilan tahun melampaui lama masa jabatan kades pada rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur masa jabatan kepala desa delapan tahun dalam satu periode dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Artinya, pada masa itu, kepala desa paling lama menjabat 16 tahun. Johan menambahkan, itu saja pemerintahan sangat otoriter, sangat sentralistik, militeristik, serba terpusat, dan terjadi penyeragaman seluruh desa di Indonesia.</p><p><strong>Penambahan Anggaran Desa: Apa yang Dikhawatirkan</strong></p><p>Poin lain yang tidak kalah krusial adalah penambahan alokasi dana desa. Besaran dana desa dari dana transfer desa bakal meningkat menjadi 20%, dari semula sebesar 15%. Dengan persentase tersebut, jumlah dana yang dialokasikan pada tiap desa mencapai sekitar Rp2 miliar. Kenaikan ini patut dipertanyakan tentang pemanfaatan dana yang diberikan. Akankah dana yang lebih besar akan mendukung pembangunan desa atau justru melanjutkan tren buruk korupsi di desa? Menurut ICW, peningkatan korupsi di desa berjalan seiring dengan kenaikan dana desa. Apalagi sejak 2015–2021 korupsi di level desa selalu menempati posisi pertama sektor yang paling banyak ditindak.</p><p><strong>Kaitan Dengan Pemilu 2024, Kepentingan Parpol Menjadi Padat</strong></p><p>Revisi UU Desa menjadi bukti bahwa kepentingan Partai Politik telah diakomodir menjelang Pemilu 2024. Kepentingan tersebut terlihat dari sejumlah hal yang dilakukan seperti ancaman pemboikotan suara Parpol di tingkat desa, penyetujuan oleh DPR terhadap kebijakan pemilihan calon tunggal, hingga adanya beberapa partai yang mengadakan pertemuan secara informal maupun formal untuk “merayu” beberapa asosiasi Kepala Desa demi memuluskan agenda-agenda serta kepentingan di dalamnya. Selain itu, alih-alih memperjuangkan kedaulatan desa, potensi perpanjangan masa jabatan justru dapat menjadi jalan perbaikan kesejahteraan bagi “aparatur desa” nya sehingga perbaikan secara fiskal bukan berfokus pada masyarakat. Adanya simbiosis mutualisme antara Parpol dengan Kepala Desa menjadikan isu ini semakin kental menjelang tahun Politik 2024. Dalam konteks Revisi UU Desa, kepentingan dan regulasi yang diterapkan nantinya dapat diakomodir dan dimanfaatkan, dimana Partai Politik maupun Kepala Desa sama-sama dapat memuluskan suara hingga proyek-proyek kedepannya.</p><p><strong>Respons Jokowi, Setuju atau Lihat Nanti ?</strong></p><p>Dikutip dari pertanyaan wawancara yang diberikan wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan</p><p>“Untuk revisi UU Desa pertimbangan karena masih dibahas di DPR untuk UU Desa. Jadi pertimbangan dan pandangan dari pemerintah nantilah. Ada saatnya nanti akan kita berikan”. Dari pernyataan tersebut pembahasan revisi UU Desa menjadi kewenangan dan diserahkan kepada DPR. Hal ini perlu menjadi pertimbangan penting mengenai kajian dan perubahannya sehingga program-program nasional pemerintah dapat tercapai sesuai dengan komitmen di awal yaitu melakukan pembangunan di desa.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>CNBC Indonesia. (2023). Kenikmatan Kades Bisa Jadi ‘Bom Penghancur’ RI. Dalam <a href="https://www.cnbcindonesia.com/research/20230706063750-128-451740/kenikmatan-kades-bisa-jadi-bom-penghancur-ri.">https://www.cnbcindonesia.com/research/20230706063750-128-451740/kenikmatan-kades-bisa-jadi-bom-penghancur-ri.</a> Diakses pada 12 Juli 2023.</p><p>CNN Indonesia. (2023). Revisi UU Desa, Simbiosis DPR dan Kades Jelang Pemilu 2024. Dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230713102349-617-972899/revisi-uu-desa-simbiosis-dpr-dan-kades-jelang-pemilu-2024/2.">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230713102349-617-972899/revisi-uu-desa-simbiosis-dpr-dan-kades-jelang-pemilu-2024/2.</a> Diakses pada 15 Juli 2023.</p><p>Detiknews. (2023). Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Dana Desa Naik Jadi Rp 2 M. Dalam</p><p><a href="https://news.detik.com/berita/d-6808504/revisi-uu-desa-masa-jabatan-kades-9-tahun-dana-desa-naik-jadi-rp-2-m.">https://news.detik.com/berita/d-6808504/revisi-uu-desa-masa-jabatan-kades-9-tahun-dana-desa-naik-jadi-rp-2-m.</a> Diakses pada 15 Juli 2023.</p><p>Indonesia Corruption Watch. (2023). Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa. Dalam <a href="https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa.">https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa.</a> Diakses pada 15 Juli 2023.</p><p>Kompas.com. (2023). Revisi UU Desa, dari Demo Kades Se-Indonesia hingga Pengesahan Jadi Usul Inisiatif DPR. Dalam <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/07545311/revisi-uu-desa-dari-demo-kades-se-indonesia-hingga-pengesahan-jadi-usul.">https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/07545311/revisi-uu-desa-dari-demo-kades-se-indonesia-hingga-pengesahan-jadi-usul.</a> Diakses pada 14 Juli 2023.</p><p>Tempo.co. (2023). Lebih Rinci Ihwal Revisi UU Desa Bisa Memperpanjang Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun. Dalam <a href="https://nasional.tempo.co/read/1746437/lebih-rinci-ihwal-revisi-uu-desa-bisa-memperpanjang-jabatan-kepala-desa-jadi-9-tahun.">https://nasional.tempo.co/read/1746437/lebih-rinci-ihwal-revisi-uu-desa-bisa-memperpanjang-jabatan-kepala-desa-jadi-9-tahun.</a> Diakses pada 14 Juli</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bd93651b04e9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Eksistensi Nilai Demokratis Bagi sang Pluralistik]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/eksistensi-nilai-demokratis-bagi-sang-pluralistik-58e147de8d2d?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/58e147de8d2d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 12:01:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-10-09T12:01:31.891Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Karya: Michelle Felicia, Mahasiswi Antropologi Angkatan 2022 Universitas Airlangga</p><p>Sepanjang karir Indonesia dalam dunia politik, kedekatan harkat demokrasi dan pluralisme dianggap sebagai penopang jati diri bangsa sehingga membentuk identitas baru pada setiap peradabannya. Identitas yang mengenalkan pada publik tentang rakyat yang homogen telah melalui pengenalan keberadaan nilai demokrasi terhadap keberagaman kultur bangsa. Sebagai masyarakat pluralistik, kesadaran tentang keberagaman budaya dan berbudaya membentuk sebuah nilai-nilai baru yang dianut oleh masyarakatnya. Keterkaitan antara demokrasi dan pluralisme selanjutnya diasosiasikan melalui pemahaman masyarakat pluralistik tentang nilai demokrasi. Masyarakat pluralistik kemudian disinyalir melalui pernyataan bahwa bangsa yang homogen bukan berarti nilai dalam pemikirannya sama yang menciptakan pemahaman bahwa konsekuensi dari adanya perbedaan adalah diferensiasi sosial. Lahirnya nilai demokrasi dianggap menyelamatkan jutaan masyarakat pluralistik dari adanya konflik yang menyerang sebagai salah satu usaha adanya pemecah bangsa. Strategi memahami dan mendidik masyarakat melalui kajian epistemologi adalah tentang bagaimana nilai demokrasi memiliki tingkatan esensial yang patut untuk dimiliki oleh semua rakyatnya. Bahwasannya, sikap demokratis adalah langkah awal dari terbentuknya identitas jati diri bangsa yang bahari. Terciptanya demokrasi, perasaan masyarakat akan dibayar melalui ketenteraman dan pengertian bahwa pendidikan nilai tidak hanya berfokus pada berapa nilainya namun apa yang dapat dipelajari bagi nilai yang telah didapat. Toleransi adalah bagian dari sikap demokratis. Toleransi sebagai sebuah sistem tentang memiliki pandangan untuk menyamaratakan semua perbedaan dengan mengakui nilai tingginya dari setiap budaya yang ada. Toleransi juga tidak selalu perkara menghargai, tapi memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilainya sendiri. Keberadaan nilai tersebut menciptakan masyarakat pluralistik dapat memahami bahwa tingkatan mereka semua adalah sama, bahwa apabila perbedaan akan terus dilahirkan maka masyarakatnya adalah sama.</p><p>Fenomena dimana demokrasi dibutuhkan adalah ketika bangsa sedang mengalami penurunan dalam masalah penyelesaian masalah mengenai hukum dan politik. Berdasarkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak orang masih kurang paham adanya keterkaitan antara demokrasi dan pluralisme. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang tersebar secara luas. Lantas dengan apakah kita dapat menyatukan yang berbeda? Demokrasi adalah bagian dari sebuah pandangan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa ujung tombak daripada perdamaian adalah kesatuan. Indonesia memiliki Pancasila sebagai pengarah dan Undang-Undang sebagai penegak. Keberagaman akan melunak apabila semua masyarakatnya paham bahwa sikap demokrasi perlu dimiliki. Adanya konflik dari dalam negeri tentang sikap etnosentrisme cukup membuktikan bahwa demokrasi masih belum merata. Tugas masyarakat pluralistik tidak hanya dengan memahami bagaimana perbedaan mereka, namun dengan bagaimana mereka memandang keberagaman di Indonesia adalah anugerah. Sama seperti setiap manusia yang memiliki kepribadian yang berbeda dan berusaha untuk menyatukan isi kepala pada saat berdiskusi, meski sulit namun penyatuannya pasti tidak secara langsung dan akan melalui banyak proses. Internalisasi demokrasi ke dalam diri masyarakat adalah suatu hal yang diajukan sebagai urgensi. Indikator dan variabel yang terkandung apabila nilai demokrasi tersebut dipelajari akan mengundang pemahaman dan perspektif masyarakat plural mengenai tugas menyatukan mereka bukan bagian dari tugas negara saja, melainkan tugas bersama-sama untuk meyakini bahwa demokrasi akan menciptakan kesejahteraan rakyat. Sikap kepedulian yang tinggi dan berprasangka baik yang ditambahi oleh bumbu nilai demokrasi pasti akan membuahkan hasil yang baik. Permasalahan sosial seperti aksi pemberontakan untuk memecah belah suatu suku, penyerangan terhadap budaya lain, dan konflik sosial lainnya adalah bukti nyata masyarakat pluralistik di Indonesia masih kurang paham arti demokrasi. Mereka menganggap demokrasi masiih lemah dan menyepelekan keadaan darurat ini sebagai aksi untuk membela dan menjunjung tinggi sikap etnosentrisme mereka kepada Indonesia. Siapakah yang salah? Keberagaman lahir melalui proses yang panjang, budaya diciptakan sebagai identitas setiap rakyat, kesalahan akan kurangnya kebutuhan pendidikan demokrasi di Indonesia yang kian menipis adalah tanggung jawab bersama, sebuah kewajiban bersama untuk menyelamatkan sikap anti-demokrasi yang terus membludak. Menurut Iqra Ramadhan (2021), pada kenyataannya, Indonesia adalah negara terbaik di Asia Tenggara untuk menerapkan sistem demokrasinya. Dengan kesempatan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki kekurangan dengan terus berusaha mengayomi masyarakat pluralnya.</p><p>Demokrasi adalah ciri khas bangsa Indonesia. Identitas negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang dimana warganya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dari pemerintahan dan mengatur pola-pola yang ada di negaranya. Keberadaan demokrasi ini cocok untuk masyarakat pluralisme. Pluralistik menyuarakan perbedaan mereka dan membagi ke dalam kategori yang dikotak-kotakkan dengan tujuan memberi pandangan pada sekitar bahwa keberagaman ada pada diri mereka. Demokrasi adalah pendidikan dan ilmu dari segala asas yang ada pada diri bangsa. Sejatinya, sebuah perbedaan dari diri masyarakat adalah bentuk dari banyaknya pemikiran yang lahir dengan tujuan yang berbeda maupun sama. Pendidikan demokrasi adalah sebuah ilmu tentang bagaimana Indonesia memiliki identitas plural yang berdemokrasi atau plural yang anti-demokrasi. Haruskah Indonesia terbagi dua karena gagal menginternalisasikan demokrasi? Maka apabila hal tersebut terjadi, kegagalan tersebut bisa jadi merupakan satu awalan pertama dari gagalnya bangsa untuk membangun masyarakat dengan jati diri yang baik.</p><p><strong>REFERENSI:</strong></p><p>Ramadhan, I. (2021). Indonesia adalah Negara Demokrasi. Dalam <a href="https://osf.io/7d6fj">https://osf.io/7d6fj</a> [Diakses pada September 2022]</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=58e147de8d2d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pseudo-Democracy Era Jokowi Refleksi Hari Demokrasi Internasional di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@KEMENPOLSTRAT_BEMFISIPUNAIR/pseudo-democracy-era-jokowi-refleksi-hari-demokrasi-internasional-di-indonesia-de2214c65c40?source=rss-8c585e12b89c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/de2214c65c40</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR 2024]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 09 Oct 2022 12:01:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-10-09T12:01:31.749Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Karya: Dhien Favian, Mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2018 Universitas Airlangga</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/938/1*QicV2CVI6q6JRT8EpraWSw.png" /></figure><p>Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 15 September 2022, dunia merayakan tanggal itu sebagai Hari Demokrasi Internasional dimana perayaan itu digelar sebagai penghormatan terhadap demokrasi sebagai sistem politik yang banyak dijalankan oleh berbagai negara di dunia saat ini. Penetapan tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Interasional sendiri bermula pada tanggal 16 September 1997, yang mana <em>Inter-Parliamentary Union</em> atau dikenal sebagai Perserikatan Antar Parlemen menyatakan persetujuannya untuk mengadopsi Deklarasi Universal Demokrasi. Pernyataan deklarasi yang dilangsungkan di Kairo ini berisikan tentang komitmen semua negara di dunia untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan beserta menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis untuk menunjang tercapainya perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat global.</p><p>Hari Demokrasi Internasional tahun ini mengangkat tema “Melindungi Kebebasan Pers untuk Demokrasi”, di mana tema ini diangkat sebagai refleksi terhadap kebebasan pers saat ini yang mengalami tantangan berat sejak pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2019. Kebebasan pers di dunia saat ini berada pada taraf yang mengkhawatirkan seiring dengan penurunan demokrasi yang juga terjadi di berbagai belahan dunia. Kebebasan pers tentu menjadi syarat mutlak bagi pemeliharaan demokrasi dikarenakan pers yang bebas akan memberikan informasi yang substansial kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah dalam mengedepankan kepentingan public. Namun, saat ini, banyak negara yang melakukan penekanan terhadap kebebasan informasi untuk melindungi masyarakat yang sedang ketakutan akan Covid-19. Hal tersebut juga menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang selama ini menjadi kekuatan utama dari demokrasi, sehingga peringatan ini dijadikan sebagai momentum untuk sama-sama berupaya mempertahankan kebebasan pers.</p><p>Namun demikian, perayaan hari demokrasi internasional ini justru tidak mencerminkan potret demokrasi di Indonesia saat ini yang semakin menurun sejak Jokowi terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2019. Sejak Jokowi berkuasa, indeks demokrasi di Indonesia telah mengalami penurunan drastis dari berbagai aspek dan penurunan ini tidak bisa dipungkiri merupakan dampak dari koalisi pemerintahan Jokowi sendiri yang sebagian besar diisi oleh partai politik yang pragmatis. Salah satu bukti pragmatisme mereka dapat dilihat dari perumusan peraturan yang kontroversial, terutama UU Cipta Kerja dan RKUHP, di mana, perumusan kedua undang-undang ini jelas menciderai demokrasi dikarenakan UU Ciptaker membawa jargon neoliberalisme dengan deregulasi dan privatisasi kepada segala aspek ekonomi masyarakat, sementara RKUHP sendiri memiliki pasal-pasal kontroversial yang dapat menihilkan kebebasan sipil hingga berpotensi digunakan untuk membungkam aktivitas masyarakatnya yang berlawanan dengan kehendak pemerintah. Pengesahan kedua peraturan tidak mengedepankan partisipasi seluruh masyarakat secara konsekuen dan keduanya juga hanya mengedepankan kehendak pemerintah tanpa menyisakan ruang hidup yang cukup bagi masyarakat, yang mana hal tersebut pada akhirnya akan memarginalkan masyarakat Indonesia sendiri. Tidak hanya pembentukan peraturan yang nir-partisipasi, preseden buruk dari demokrasi Indonesia tercermin pula dari pengekangan kebebasan sipil, dimana selama ini marak terjadi berbagai pembungkaman kepada aktivis sipil secara masif kendati mereka bergerak untuk menyuarakan pendapatnya.</p><p>Pembungkaman ini dilakukan melalui berbagai media, seperti penahanan demonstran hingga seranga siber terhadap media yang kritis, dan sebagian besar dari mereka dilakukan secara langsung oleh <em>buzzer</em> pendukung pemerintah hingga aparat keamanan sebagai dalih untuk menertibkan keamanan masyarakat, yang disatu sisi telah berdampak besar terhadap kebebasan berpendapat secara umum oleh karena perbedaan politik seolah dilarang oleh rezim dan kooptasi narasi pro-pemerintah secara berlebihan kepada masyarakat jelas akan menumpulkan naluri sejati dari masyarakat sipil sebagai pihak pengawas kebijakan pemerintah. Ketiga fenomena ini menjadi gambaran umum mengenai bagaimana kondisi demokrasi Indonesia mengalami penurunan yang drastis sejak Jokowi memimpin pada tahun 2019 dan berbagai serangan terhadap demokrasi kembali dilancarkan oleh lingkaran kekuasaannya untuk meuluskan agenda politiknya secara konsekuen.</p><p>Memang, tidak bisa dibantah bahwa pidato Jokowi dalam pengangkatannya sebagai presiden hanya berfokus pada pembangunan ekonomi tanpa disertai upaya untuk mengkonsolidasikan demokrasi bangsa. Kendati demikiran, sudah seharusnya presiden memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan iklim demokrasi di Indonesia, dan visi Jokowi ini praktis memberikan kesempatan kepada oligarki untuk mengkooptasi politik dengan praktik neoliberalisme ekonomi yang semakin menihilkan marwah institusi demokrasi untuk memajukan kehidupan masyarakat hingga menjadikannya sebagai alat permainan saja, sehingga tidak heran apabila DPR, kepolisian, hingga MA sekalipun akan melakukan berbagai keputusa yang menguntungkan segelintir kelompok saja dan bukannya masyarakat sipil secara utuh. Oleh karenanya, kekuatan sipil saat ini memang perlu diperbesar untuk mengembalikan amanah demokrasi, dimana konsolidasi masyarakat sipil dan kesatuan gerakan mahasiswa di seluruh elemen memang harus dilakukan untuk memperkuat pergerakan sipil dalam mengawal isu-isu masyarakat dan juga memberikan tekanan besar kepada pemerintah sampai membuat mereka tunduk pada kehendak rakyat. Selain itu, pendidikan dan ideologisasi masyarakat sebagai pemegang kedaualtan tertinggi perlu dilakukan, melalui sekolah-sekolah rakyat untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi dan HAM, untuk membentuk mereka sebagai kelompok yang kritis dan dapat mendorong mereka menjadi lebih otonom dalam mewuudkan cita-cita mereka sendiri sebagai masyarakat yang merdeka.</p><p><strong>REFERENSI</strong></p><p>Aji, R. (2022, Juni 20). <em>Pasal-pasal Kontroversial dalam RKUHP</em>. Retrieved from tempo.co: <a href="https://nasional.tempo.co/read/1603754/pasal-pasal-kontroversial-dalam-rkuhp">https://nasional.tempo.co/read/1603754/pasal-pasal-kontroversial-dalam-rkuhp</a></p><p>Amrullah, I. (2022, Januari 25). <em>Gerakan Sosial dan Perannya pada Demokratisasi Dunia</em>. Retrieved from Suara Kebebasan : <a href="https://suarakebebasan.id/gerakan-sosial-dan-perannya-pada-proses-demokratisasi-dunia/">https://suarakebebasan.id/gerakan-sosial-dan-perannya-pada-proses-demokratisasi-dunia/</a></p><p>Asrinaldi, e. a. (2021). Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia. <em>Asian Journal of Comparative Politics, Vol. XX, No. X</em>, 1–15.</p><p>Christy, S. (2022, April 12). <em>Pentingnya Aksi Demonstrasi yang Menghargai HAM</em>. Retrieved from Suara Kebebasan: <a href="https://suarakebebasan.id/pengamanan-aksi-demonstrasi-yang-menghormati-ham/">https://suarakebebasan.id/pengamanan-aksi-demonstrasi-yang-menghormati-ham/</a></p><p>Debora, Y. (2020, Oktober 3). <em>Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja</em>. Retrieved from tirto.id: <a href="https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU">https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU</a></p><p>Fadhilah. (2020, Oktober 6). <em>Daftar 5 UU Kontroversial yang Disahkan Pemerintahan Jokowi, Apa Saja?</em> Retrieved from KOMPASTV: <a href="https://www.kompas.tv/article/113726/daftar-5-uu-kontroversial-yang-disahkan-pemerintahan-jokowi-apa-saja?page=all">https://www.kompas.tv/article/113726/daftar-5-uu-kontroversial-yang-disahkan-pemerintahan-jokowi-apa-saja?page=all</a></p><p>ICW. (2020). <em>Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki Membajak Kebijakan Publik.</em> Jakarta: Indonesia Corruption Watch.</p><p>Laoli, N. (2020, Januari 20). <em>RUU Omnibus Law dinilai hanya untuk kepentingan oligarki</em>. Retrieved from Kontan.co.id: <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-omnibus-law-dinilai-hanya-untuk-kepentingan-oligarki">https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-omnibus-law-dinilai-hanya-untuk-kepentingan-oligarki</a></p><p>Sukmana, O. (2016). <em>Konsep dan Teori Gerakan Sosial.</em> Malang: Intrans Publishing.</p><p>Zinn, H. (1968). <em>Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order.</em> New York: Random House Trade Paperbacks.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=de2214c65c40" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>