<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Abdurrahman Hanif on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Abdurrahman Hanif on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@abdrhanif?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*MVGPuHKPtbgftRY2f7HZPw.jpeg</url>
            <title>Stories by Abdurrahman Hanif on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@abdrhanif?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 12:33:40 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@abdrhanif/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Less Me, More We : Sebuah Semangat Kerja Bersama, Tumbuh Bersama dan Berkembang bersama PD KAMMI…]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/less-me-more-we-sebuah-semangat-kerja-bersama-tumbuh-bersama-dan-berkembang-bersama-pd-kammi-49819204f26b?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/49819204f26b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 10:08:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-15T10:12:36.496Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Less Me, More We : Sebuah Semangat Kerja Bersama, Tumbuh Bersama dan Berkembang bersama</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rfmJ2PGz370OpnLV__gluw.jpeg" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@dylandgillis?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Dylan Gillis</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Saya pertama kali mendengar jargon <em>less me, more we</em> bermula dari keikutsertaan saya dalam sebuah acara nasional Global Health True Leader bersama-sama dengan kolega dari FKH UGM yang diselenggarakan oleh INDOHUN (<em>Indonesia One Health University Network</em>) yang membawa misi <em>one health.</em></p><p><em>One Health</em> adalah konsep yang memadukan kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan, dimana pada acara tersebut berkumpulah mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat bahkan sampai mahasiswa teknik biomedis, semua berkumpul dan mendiskusikan bagaimana antardisiplin ilmu yang saling beririsan ini bisa menciptakan kolaborasi yang menghubungkan ide dan meruntuhkan sekat-sekat penghalang kolaborasi. Tidak ada pihak yang merasa disiplin ilmunya atau profesinya lebih tinggi daripada yang lain, egosentris ini terjadi karena diakibatkan <em>bubble</em> yang dibuat dalam disiplin ilmunya sendiri, maka dari itu semangat jargon tersebut menjadi nyata, bahwa semua masalah yang ada dibidang kesehatan tidak akan bisa diselesaikan oleh SAYA tapi akan besar kemungkinannya jika diselesaikan oleh KITA.</p><p>Maka, semangat kolaborasi inilah yang ingin saya bawa ke KAMMI Sleman sebagai organisasi pemuda yang membawa dan menyerukan nilai islam. Seruan atau Syiar Islam tidaklah hanya bisa dibawa oleh KAMMI, tapi haruslah bisa berkolaborasi dengan organisasi pemuda dan atau kelompok masyarakat islam yang lain, sehingga pada dasarnya saya ingin membawa semangat menghubungakn ide-ide KAMMI kepada khalayak supaya ide ini tidak menjadi ide KAMMI, tetapi ide umat.</p><p>Tidak dipungkiri masih ada sekat-sekat pembatas <em>harokah</em> yang menjadi penghalang kolaborasi tersebut, maka semangat ini harus selalu didengungkan dengan membawa konsepsi yang universal dan bisa diterima banyak gerakan. Semangat inipun tidak hanya didengungkan ke luar, tapi kedalam organisasi. Saya pun menyadari bahwa saat sudah di level PD KAMMI maka wadah ini bukan hanya berisi satu kampus saja, tapi berbagai kampus, latar belakang dan pandangan mengenai KAMMI itu sendiri, sehingga perlu menjadi kesadaran bersama bahwa organisasi ini memerlukan komunikasi yang baik.</p><p>Saya banyak mendengar dan saya sendiripun pernah juga mengalami, bahwa program-program yang dicanangkan oleh departemen/bidang seringnya hanya dikerjakan oleh ketua departemennya sendirian karena berbagai alasan mulai dari staff-nya yang menghilang, jika tidak diambil alih maka program kerjanya tidak berjalan sampai karena alasan kejar target standar keberhasilan yang ada di Panduan Kerja Daerah (PKD) , ini yang tidak ingin saya lihat di kepengurusan periode 2022.2024.</p><p>Bahkan ada kesadaran “<em>kerjakan program kerja sendiri, baru kerjakan program departemen lain</em>” ini menjadi sebuah penghalang kolaborasi, karena pada intinya program kerja departemen bukanlah milik departemennya sendiri tapi milik kepengurusan bersama, sehingga tidak terlaksananya satu program PD Sleman harus menjadi tanggungjawab semua BPH. Maka, kolaborasi antar bidang/departemen menjadi titik tolak berjalannya program kerja.</p><p><strong>Tujuan Organisasi</strong></p><p>Banyak yang mengartikan visi KAMMi sebagai tujuan organisasi, tidak ada yang salah dalam interpretasi tersebut, namun KAMMI Sleman memiliki terjemahan yg lebih praktis yang tertuang didalam PKD yaitu “Menjadi gerakan mahasiswa yang kontributif dan solutif dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami”, saya membaginya menjadi empat kata kunci,</p><ul><li><strong><em>Gerakan</em></strong> → Sebagai Cara/Langkah/Bentuk-nya → Paradigma Gerakan</li></ul><p>Jika KAMMI menjadi sebuah gerakan, maka gerakan tersebut haruslah merujuk pada paradigma gerakan KAMMI</p><ul><li><strong><em>Gerakan Mahasiswa</em></strong> → Sebagai Subjek/Aktor → Unsur Gerakan</li></ul><p>Jika gerakan itu adalah gerakan mahasiswa, maka subjek atau aktor gerakannya adalah pembangunan basis-basis yang ada dalam unsur gerakan KAMMI</p><ul><li><strong><em>Kontributif dan Solutif</em></strong> -&gt; PKD -&gt; Program Kerja</li></ul><p>Jika KAMMI ingin menjadi organisasi yang kontributif dan solusit, maka organisasi ini menawarkannya dalam bentuk PKD yang diturunkan menjadi strategi pencapaian, dirincikan menjadi standar keberhasilan dan dielaborasikan menjadi program kerja</p><ul><li><strong><em>Masyarakat Islami </em></strong>-&gt; Penanaman Value -&gt; Prinsip Gerakan</li></ul><p>Jika tujuan KAMMI adalah mewujudkan masyarakat yang islami, maka nilai-nilai dalam prinsip gerakan yang perlu ditanamkan kepada masyarakat</p><p><strong>Kuat Menguatkan, Bangkit Membangkitkan</strong></p><p>Tidak terlepas dari semangat kolaborasi, semangat menguatkan adalah semangat persaudaraan, karena pada prinsipnya Persaudaraan adalah Watak Muamalah KAMMI. Saya memiliki pemikiran jika didalamnya ukhuwah atau persaudaraannya sudah kuat meguatkan maka wadah atau organsiasinya akan kuat pula, jika organisasi sudah kuat maka melakukan <em>amaliyah</em> berupa program kerja akan kuat juga, baik dalam pengorganisiran kader dalam memberikan dampak maupun dalam ketahanan kader dalam menghadapi masalah yang ada. Semangat Membangkitkan adalah efek dari persaudaraan yang menguatkan, sehingga selama satu periode ini nanti, perlu menjadi perhatian jika ada pengurus yang sedang merasa terpuruk atau sedang jatuh, maka setiap pengurus harus saling menanggung beban (<em>Tafakul</em>) antar pengurus lain sehingga semangat, jiwa dan raganya bangkit kembali.</p><p><strong>Prinsip Kepengurusan</strong></p><p>Dalam kepengurusan ini setidaknya ada 5 prinsip yang bisa diterapkan BPH beserta pengurus harian yang lain, antara lain</p><p><strong><em>Keteladanan</em></strong></p><ul><li>Pengurus haruslah memiliki keteladanan akademik, maka sudah dari awala pembentukan kepengurusan, bahwa setiap pengurus harian di PD Sleman harus sesegera mungkin menyelesaikan akademiknya, sehingga saya menanamkan target untuk pengurus harian untuk bisa wisuda dikepengurusan periode ini, dari saya pun akan support 100% untuk segera menyelesaikan skripsi ataupun tugas akhir, jika dirasa kerja-kerja di PD Sleman pada suatu waktu terlalu menguras waktu untuk menyelesaikan skripsinya, maka tidka mengapa jika mengambil jeda sejenak untuk tidak aktif di PD Sleman, seminggu, tiga minggu atau bahkan sebulan akan saya izinkan dengan syarat dan ketentuan berlaku</li><li>Pengurus haruslah memiliki keteladanan dalam pengkaderan, maka dari itu saya mengharapkan setiap pengurus memiliki semangat untuk menyelesaikan pengkaderan di KAMMI mulai dari DPMK, TFI sampai DM3 sehingga bisa menjadi teladan untuk kader di komisariat dalam melihat pengurus PD Sleman dan juga motivasi kader di komisariat untuk segera menyelesaikan jenjang pengkaderan</li><li>Pengurus haruslah memiliki keteladanan dalam seorang pemimpin, karena pada dasarnya pengurus harian di tingkat daerah adalah pemimpin untuk komisariat, maka dari itu keteladanan dalam waktu, sikap dan akhlaq perlu dipatrikan dalam diri BPH dan pengurus daerah</li></ul><p><strong><em>Keterbukaan</em></strong></p><ul><li>Pastinya kepengurusan ini kedepan akan mengalami hambatan-hambatan baik itu personal maupun organisasi, sehingga prinsip keterbukaan menjadi salah satu cara untuk memperlancar komunikasi antar pengurus, sehingga jika memang memiliki masalah yang bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya secara bersama maka komunikasikan. Keterbukaan bisa diartikan juga sebagai transparasi, semakin terpercaya organisasinya maka semakin menunjukkan transparasinya ke anggotanya, maka saya ingin menjadi PD Sleman menjadi milik bersama semua komisariat</li></ul><p><strong><em>Kekeluargaan</em></strong></p><p>Prinsip kekeluargaan ini saya artikan bahwa PD Sleman haruslah memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi komisariat dan kadernya. Jangan disalahartikan kekeluargaan disini menjadikan masalah yang ada di organisaisi ini bisa diselesaikan hanya dengan jabat tangan, tanpa ada solusi yg menyelesaikan. Kekeluargaan ini menjadi prinsip saling mengulurkan tangan dan tidak mempersulit urusan, sehingga mulai dari kaderisasi sampai aksi tumbuhkan rasa kekeluargaan dalam melaksanannya.</p><p><strong><em>Profesional</em></strong></p><p>Menjadi pengurus profesional adalah prinsip yang harus ditekankan dalam menjalankan amanah ini. Memisahkan masalah dan urusan pribadi dengan organisasi menjadi indikator profesionalitas, sehingga kita tahu posisi dan kondisi kita ada dimana. Namun, saya juga menyadari bahwa kerja-kerja di KAMMI adalah kerja-kerja pengabdian yang tidak mengharapkan imbalan sepeser pun. Sehiingga, tuntutan profesionalitas ini menjadi tuntutan moral sebagai teladan bagi Komisariat dan kader secara keseluruhan.</p><p>Menjadi pengurus profesional sudah menjadi kesadaran untuk menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu. Mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen aksi, ini menjadi relevan di Bidang/Departemennya masing-masing, seperti Bidang Kebijakan Publik haruslah mengerti perihal kebijakan yang bersifat publik atauprivat, memahami teknik advokasi publik dan peta perpolitikan daerah. Memperkuat literasi dan pembacaan terhadap problematika umat serta menambah wawasan kedaerahan khususnya Sleman menjadi sesuatu yang perlu digalakkan diantara staff Bidang Kebijakan Publik.</p><p><strong><em>Efektif dan Efisien</em></strong></p><ul><li>Gunakan cara-cara menjalankan program kerja secara efektif dan efisien, karena kita semua memiliki kesibukannya masing-masing, maka kerjakan proker dengan effort terukur dengan hasil yang maksimal (<em>Pareto Law</em>)</li><li>Gunakan pendekatan MVP (Minimum Viable Product) dalam merancang program kerja yang telah disusun, proker KAMMI adalah proker swadaya pengurus dan kadernya, maka sinkronisasikan idealitas dengan realitas seperti waktu yang dibutuhkan, anggaran yang mungkin dipakai, SDM yang diperlukan, dan sebagainya.</li></ul><p>Itulah konsep dan gagasan saya dalam menjalankan kepengurusan ini, kedepan kita akan menghadapi banyak momentum, baik itu politik maupun sosial-budaya. Mempersiapkan masing-masing diri dalam segala kemungkinan yang akan terjadi adalah salah satu cara dalam menghadapi momentum. Seperti yang saya beberapa kali sampaikan, momentum terjadi karena akumulasi kesiapan gerakan bertemu dengan <em>timing </em>atau waktu yang tepat, sehingga jika waktunya sudah datang untuk menciptakan momentum namun kesiapan kita masih tertatih-tatih maka momentum tidak akan terjadi, begitupun juga sebaliknya, jika kesiapan kita sudah siap namun <em>timing</em>-nya tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin maka momentum itu akan terlewat. <em>Wallahu ‘alam</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=49819204f26b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gerakan Mihani : Strategi Pengkaryaan Kader KAMMI Pasca-Kampus (Bagian 3)]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/strategi-pengkaryaan-kader-kammi-pasca-kampus-bagian-3-7167f83501eb?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7167f83501eb</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:32:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-13T19:50:57.336Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*eAp6zFLy8crCuM3Rafre9w.jpeg" /></figure><p>Generasi yang lahir dari KAMMI merupakan generasi yang lahir dengan semangat nilai ke-Islaman yang menjadikan gerakan ini menjadi interest group (kelompok kepentingan) dan pressure group (kelompok penekan). KAMMI sebagai sebuah gerakan mahasiswa sedang mencoba membaca arah zaman. Mengaktualisasikannya dalam bentuk Langkah praktis gerakan dan terangkum dalam sikap dan prinsip juang dalam amal-amal nyata pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjalanan untuk menjadikan platform sebagai sebuah barometer langkah-langkah kongkrit.</p><p>Hal tersebut membutuhkan beberapa tahapan, <strong>pertama</strong>, adalah rekrutmen, rekrutmen ini dibagi menjadi dua yaitu mengenai jumlah dan pemerataan. <strong>Kedua,</strong> adalah internalisasi, bentuk internalisasi dibagi menjadi dua yaitu ideologisasi dan profesionalisme, profesionalisme dimaksudkan agar kader professional di bidang keahliannya masing-masing. <strong>Ketiga</strong>, konsolidasi internal dan eksternal, KAMMI akan menjadi leader dalam konsolidasi dimana untuk mengisi ruang-ruang negara. Salah satu yang harus diusahakan adalah mengkonsolidasikan alumni. Konsolidasi ini juga sekaligus menjadi sarana bentuk Partisipasi KAMMI dalam rangka ikut mesukseskan agenda pembangunan nasional. (BAB I. Platform Perjuangan KAMMI</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/638/1*H0d5SLudPk5U2BKDvUrAWQ.png" /></figure><p>Profesionalisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan di KAMMI, namun pada pelaksanaannya tingkatan paling bawah di struktur organisasi KAMMI, yaitu komisariat hanya mampu melaksanakan tahapan pertama dan setengah tahapan kedua. Tahapan internalisasi bagian profesionalisme kurang maksimal dilaksanakan di tingkat komisariat sehingga peran kepengurusan tingkat Daerah menjadi bagian yang harus mewadahi bagian profesionalisme kader baik itu AB1 maupun AB2</p><h3>Strategi Kultural dalam Mengkaryakan</h3><p>Tahapan yang termaktub dalam platform perjuangan KAMMI menjadikan profesionalitas menjadi sesuatu yang perlu dipersiapkan kader setelah selesai menjadi seorang ideolog. Jika mempertimbangkan seorang mahasiswa menjadi kader KAMMI pada umur 18 tahun, maka dirinya akan menyelesaikan jenjang kaderisasinya dengan mengikuti DM1 di tahun pertama, DM2 di tahun kedua, DPMK di tahun ketiga, dan DM3 di tahun keempat maka, seorang kader KAMMI mampu menyelesaikan paling cepat menuju AB3 di umur 22 tahun. Masih 8 tahun tersisa untuk mengoptimalkan menjadi kader aktif baik itu menjadi kepengurusan di Daerah, Wilayah ataupun Pusat. Namun, jika seorang kader memiliki untuk tidak berkecimpung di KAMMI secara struktural maka bisa melakukan kerja-kerja kepemanduan jika telah mengikuti Dauroh Pemandu Madrasah KAMMI (DPMK) ataupun keinstrukturan jika telah melalui Training for Instructure secara fungsional dengan membantu agenda-agenda Madrasah KAMMI, maupun DM 1, 2 dan 3. Pada kenyataannya yang terjadi adalah kader yang sudah menyelesaikan jenjang kaderisasinya ternyata tidak memilih mengambil bagian dari struktural maupun fungsional dengan alasan klise seperti fokus ke wirausaha, karir atau keluarga. Wadah ataupun ikatan professional menjadi strategi pengkaryaan yang bisa disediakan KAMMI untuk kadernya.</p><p>Komisariat yang menjadi basis rekrutmen, mampu menyuplai kader secara kuantitas dan melakukan peningkatan kualitas dengan pembinaan baik itu di KAMMI maupun organisasi intrakampus. Disini kepengurusan komisariat khususnya kaderisasi dapat melakukan internalisasi bagian ideologisasi dengan melakukan pembinaan agar kader tetap merasa dijaga dan diberikan pembelajaran melalui suplemen-suplemen kaderisasi maupun madrasah KAMMI sehingga bisa melanjutkan jenjang kaderisasinya hingga AB2 bahkan AB3.</p><p>Peran daerah menjadi krusial di tahapan internalisasi bagian profesionalisme. Hal ini disebabkan karena tingkat komisariat sudah berfokus pada bagian pengideologisasi-an sehingga kader memahami gerakan ini secara menyeluruh. Daerah berperan aktif dalam menyediakan wadah bagi kader-kader di daerahnya yang tidak aktif di struktural maupun fungsional dengan menyediakan wadah profesional yang dibentuk secara bottom up dan dilaksanakan secara kultural. Hal ini butuh kesadaran baik dari kader maupun kepengurusan. Ikatan professional bisa terwujud jika daerah memiliki database yang lengkap tentang planning kader di tingkat Komisariat setelah pasca-kampus. Berbeda dengan lokus kompetensi yang membagi kader lewat minatnya, wadah professional dibagi menurut ranah pekerjaan yang akan dirintis atau dipilih oleh kader antara lain, sektor privat seperti perusahaan swasta, BUMN, atau start-up; sektor publik menjadi anggota legislatif, pimpinan daerah, atau pegawai negeri sipil (PNS); dan sektor ketiga yaitu lembaga non-profit atau filantropis.</p><p>Lokus kompetensi memiliki sasaran dimana kader diberikan wadah untuk mengembangkan kompetensinya baik saat masih di kampus maupun pascakampus sedangkan ikatan professional dibuat setelah kader memilih sektor pekerjaan yang akan diambilnya. Ikatan professional ini tidak membutuhkan spesifikasi jenjang yang harus ditempuh untuk memasukinya, kader AB1 yang tidak terlalu aktif di Komisariat bahkan bisa mengakses ikatan ini. Dalam ikatan professional ini beyond periode kepengurusan maupun geografis domisili, jika dirinya sudah pernah melaksanakan dan lulus DM1 maka bisa masuk kedalam ikatan professional ini yang sifatnya kedaerahan. Misal, ada kader yang sudah tidak berdomisili di daerah sleman, namun ikatan profesionalitasnya tetap di daerah sleman</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/507/1*Iby59hSbtODry56_zDVBLw.png" /></figure><h3>Ikatan Profesional Kultural</h3><p>Ikatan professional yang dicanangkan bukanlah pembentukan ikatan yang instruksional maupun hirarkis. Daerah memberikan wadah dan melakukan peningkatan kapasitas kepakaran tanpa memberikan beban-beban struktural seperti pertanggungjawaban maupun evaluasi pada ikatan professional ini, sehingga ikatan ini memiliki watak kultural, aksi yang dilakukan bukanlah aksi demonstrasi maupun rilis ultimatum pada pemerintah, namun beraksi untuk menapaki karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Jika masuk ke sektor public seperti PNS maka karir yang paling tinggi seperti direktorat jendral atau kepala kantor seiring dengan penambahan kapasitas, kapabilitas dan integritasnya. Jika masuk ke sektor privat seperti masuk ke Industri Peternakan maka peningkatan kapasitasnya dalam mengelola peternakan harus ditingkatkan mulai sisi teknis maupun pemasaran</p><p>Kedepan ikatan professional ini menjadi batu loncatan kader untuk berkolaborasi lintas disiplin ilmu, instansi maupun sektor. Pada cakupan yang lebih luas, KAMMI tingkat wilayah maupun pusat dapat mengkolaborasikan ikatan-ikatan professional di daerah menjadi gerakan kepakaran yang mengisi pos-pos pemerintahan, maupun pos-pos swasta. Ikatan ini bersifat kedaerahan dan berwatak kultural, sehingga identitas yang perlu dibangun jelas dengan tujuan mengikat kader-kader KAMMI pasca-kampus.</p><p>KAMMI merupakan sebuah laboratorium besar untuk menciptakan gerakan dan gagasan besar. Setelah memasuki dunia pasca-kampus ada beberapa kader yang merasa tidak tersentuh oleh KAMMI dalam menggeluti pekerjaannya, sehingga tidak tercipta alasan-alasan untuk berkolaborasi antar kader KAMMI yang lain. Gagasan ini masih premature untuk diaplikasikan dan perlu banyak antithesis untuk menemukan sintesa yang tepat. <em>Wallahu ‘alam</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7167f83501eb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gerakan Mihani : Strategi Pengkaryaan Kader KAMMI Pasca-Kampus (Bagian 2)]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/mewujudkan-kammi-sebagai-gerakan-mihani-melalui-ikatan-profesional-kultural-bagian-2-dea521655712?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dea521655712</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:22:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-13T14:02:52.998Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*appd6yqV0Pt0xpZNcfLACA.jpeg" /></figure><blockquote>“Kita berada di hadapan pemimpin yang mencapai kedewasaan dan kematangannya. Juga mendapatkan pemeliharaan Illahi. Setelah jiwanya membenci kezhaliman dan jijik pada kesewenang-wenangan, maka ia lari membawa diri dan kebebasannya, dimana Allah mencetaknya, memberikan amanah risalah kepadanya, dan menugaskannya untuk membebaskan bangsanya. Kemudian ia kembali dengan iman dan dikokohkan dengan keyakinan untuk menghadapi sang tiran.”-Majmatur Rasail Jilid 1</blockquote><h3>Kepakaran dan generasi milenial</h3><p>Pada dauroh pemandu madrasah KAMMI, penulis dijelaskan dan dipahamkan tentang bagaimana piramida pengkaderan KAMMI dimana basis yang paling besar berada pada basis yang paling bawah piramida sebagai basis sosial dan operasional (qoidah ijtimaiyah wa harokiyah) yaitu Anggota Biasa (AB) 1, lalu semakin keatas semakin mengerucut ke basis kebijakan (qoidah siyasiyah) yaitu AB3 yang tujuannya menciptakan kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang (Sudarsono, 2016). Penjenjangan kaderisasi ini seperti filter yang besar untuk menyeleksi seorang AB1 menjadi AB3 dengan segala proses panjang tahapan dauroh dan pengujian kepahaman materi saat sertifikasi IJDK. Sistem pengkaderan KAMMI terus berusaha menjadikan kader AB 1 menjadi AB 2, lalu AB 2 menjadi AB 3, tetapi apakah cukup mewadahi kader untuk berkembang dalam karir dan kepakarannya?.</p><p>Memasuki dekade ketiga, KAMMI secara organisasi semestinya memahami bahwa rekrutmen baru dan kader aktifnya saat ini merupakan pemuda yang lahir pada awal millennium baru yang disebut Generasi Milenial, sehingga pengelolaan kaderisasinya harus menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik kadernya. Menurut Prasasti dan Prakoso (2020) Generasi milineal mempunyai ciri yang unik yaitu cenderung kreatif, mempunyai passion yang inovatif dan produktif. Ciri yang membedakan dengan generasi sebelumnya adalah generasi milineal tidak bisa lepas dari teknologi dalam semua aktivitasnya.</p><p>Menurut Hidayatulla, dkk (2018) dalam Mustomi dan Reptiningsih (2020) beberapa macam karakteristik dari generasi milenial yaitu: 1) milenial lebih percaya user generated content (UGC) daripada informasi searah, 2) milenial lebih memilih ponsel dibanding TV, 3) milenial wajib punya media sosial, 4) milenial kurang suka membaca secara konvensional, 5) milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif, 6) milenial cenderung melakukan transaksi secara cashless, 7) milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka, 8) milenial memanfaatkan teknologi dan informasi, 9) milenial cenderung lebih malas dan konsumtif, dan lain-lain.</p><h3>Gerakan Mihani di KAMMI</h3><p>Dalam bahasa arab, profesi diartikan dengan, <em>al-mihnah</em>. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut <em>al-mihaniyyun</em> atau <em>ashab al mihnah</em> (Anwar, dkk. 2019). Menurut Susanto (2019) gerakan mihani merupakan sebuah gerakan yang berfokus kepada pencetakan kader-kader yang memiliki kompetensi dan kecermelangan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Khazanah mengenai gerakan mihani di Indonesia masih sangat terbatas. Sedikit sekali artikel yang membahas tentang mihani. Banyak artikel yang menjelaskan tentang mihwar atau tahapan-tahapan dakwah yang tidak mencantumkan mihani sebagai tahapan dakwah sehingga dari <em>sya’bi</em> (masyarakat) langsung ke<em> muassasi </em>(kelembagaan).</p><p>Gerakan mihani pun juga tidak terpisahkan dari aktifitas kader KAMMI yang berasal dari aktifitas pergerakan mahasiswa. Aktifitas seorang aktifis dalam pergerakan mahasiswa bukanlah aktifitas yang abadi karena identitas mahasiswa pun bukan identitas abadi. Terdapat tahapan yang akan ditempuh dalam aktualisasi diri aktifis pergerakan, yaitu <strong>Pertama,</strong> tahap aktifitas kemahasiswaan (‘<em>amal thullabiy</em>) merupakan tahapan dimana seorang aktifis menimba ilmu dan pengalaman semasa di bangku kuliah. Aktualisasi dirinya dalam gerakan mahasiswa adalah dalam rangka pembelajaran politik, belum merupakan peran sesungguhnya.<strong> Kedua</strong>, tahap aktifitas profesi (‘<em>amal mihani</em>) merupakan tahapan dimana seorang aktifis telah lulus dari bangku kuliah serta memasuki dunia pasca kampus, baik sebagai profesional maupun pengusaha, dalam rangka membangun kompetensi, kepakaran dan jaringan (Kusumah, 2007).</p><p>Gerakan berbasis kompetensi sudah sejak lama dibahas dan diwacanakan dalam tubuh organisasi KAMMI namun hingga saat ini belum ada konsepsi yang memadai dan produk nyata. Model aktifitas yang dikembangkan di pengurus KAMMI tingkat komisariat hingga pusat lebih banyak berorientasi kepada politik, sehingga apapun jurusan atau bidang studi pengurus, ia harus lebih banyak “tenggelam” dalam urusan politik dan kehilangan minat dengan bidang studi yang ia pelajari di kuliah. Akibat lain, terdapat banyak kader potensial yang cerdas secara keilmuan tak memiliki kanal di KAMMI. Maka wajar jika kader yang aktif di kepengurusan juga tidak tergerak mengembangkan kompetensi keilmuan yang didapatkan di kuliah (Susanto, 2019)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dea521655712" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gerakan Mihani : Strategi Pengkaryaan Kader KAMMI Pasca-Kampus (Bagian 1)]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/mewujudkan-gerakan-sosial-independen-melalui-ikatan-profesional-kultural-bagian-1-af6ed5ffc1cb?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/af6ed5ffc1cb</guid>
            <category><![CDATA[muslim]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[pemuda]]></category>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[kammi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:15:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-13T13:34:47.157Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*EMsmz_bt4i_u4W6P-DKDoA.jpeg" /></figure><blockquote>“Siapa sebenarnya kalian? Kami belum begitu memahami kalian. Maka jelaskanlah kepada kami identitas kalian dan berikanlah ciri khas agar kami mudah mengenal kalian seperti Lembaga-lembaga yang mudah dikenali melalui ciri-cirinya. Apakah kalian tarekat sufi, atau Lembaga social, atau partau politik? Tunjuklah salah satu dari nama-nama dan identitas itu agar kami dapat mengenal kalian melalui nama dan karakter kalian”- Majmatur Rasail Jilid 3</blockquote><h3>Identitas</h3><p>Manusia membedakan manusia satu dengan manusia lain dimulai dari identitasnya Mempertanyakan identitas bisa datang dari mana saja, dari internal diri sendiri maupun dari orang lain. Pada dasarnya identitas merujuk pada refleksi dari diri seseorang / kelompok dan persepsi orang lain terhadap diri seseorang / kelompok (Samovar, 2009). KAMMI mengidentitaskan dirinya pertama kali sebagai sebuah wadah khusus bagi para aktivis LDK untuk merespon permasalahan krisis nasional berbentuk kesatuan aksi yang dideklarasikan bersamaan dengan berakhirnya FSLDK X pada Marer 1998 di Malang hingga pada akhirnya berubah menjadi organisasi masyarakat kemahasiswaan ekstra kampus saat Muktamar Nasional I KAMMI pada Oktober 1998 di Bekasi (Siddiq, 2020).</p><p>Identitas KAMMI ini terus digali oleh kader-kadernya hingga diadakannya Sarasehan Kultural KAMMI yang menjawab alasan kelahiran KAMMI. Dua diantaranya adalah `KAMMI sebagai penerus perjuangan ulama dan umat Islam di Indonesia sejak pra-kemerdekaan, dan KAMMI ingin menjadi solusi bagi persoalan kebangsaan saat ini. KAMMI tidak lahir dari ruang hampa, dan memiliki hubungan historis dengan HMI, PMII, IMM dan sejumlah organisasi pergerakan islam lainnya (Susanto, 2019). Identitas itulah yang menjadi tancapan yang mengakar bahwa genealogi KAMMI berasal dari sejarah panjang pergerakan Islam di Indonesia.</p><h3>Menjayakan Indonesia</h3><p>Menjayakan Indonesia merupakan agenda besar yang diperas dari sari-sari visi dan misi KAMMI serta alasan kenapa KAMMI ada. Namun, menurut Rijalul Imam dalam Susanto (2019) agenda tersebut terlalu luas untuk ukuran mahasiswa. Seharusnya visi organisasi mahasiswa cukup menjawab persoalan mahasiswa. Visi KAMMI jauh melampaui tugas dan usia mahasiswa, maka dari itu ada bagian dalam visi KAMMI yang dijalankan oleh alumni.</p><p>Terdapat visi, nilai, dan agenda KAMMI yang tetap harus diperjuangkan oleh alumni KAMMI. Di dalam organisasi KAMMI, seorang kader dikatakan sebagai alumni setelah genap berusia 30 tahun. Maka, dimanapun perannya, alumni Dauroh Marhalah (DM) 1 tetap menyandang anggota KAMMI hingga usia 30 tahun. Rentang usia pemuda menjadi mahasiswa berada pada usia 18–25 tahun (Hulukati dan Djibran, 2018).</p><p>Menurut Fatahillah (2020) jika melihat usia mahasiswa baru rata-rata 18 tahun dan menjadi Kader KAMMI di usia tersebut, serta aktif sampai dengan waktu maksimal yang diberikan yaitu 30 tahun, maka kader tersebut memiliki masa keaktifan selama 12 tahun. Masa keaktifan tersebut dirancang oleh Fatahillah (2020) dibaginya menjadi usia 18–22 tahun aktif di KAMMI Komisariat, usia 23–25 tahun aktif di KAMMI Daerah atau Wilayah, dan usia 26–29 tahun aktif di KAMMI Pusat.</p><p>Masa keaktifan tersebut berbarengan dengan kelanjutan studi kader ke jenjang magister dan doktoral. Rancangan masa kekaktifan kader KAMMI tersebut akan banyak rintangan dan tantangan saat di lapangan antara lain, pertama masalah pilihan kader yang fokus bekerja saja atau berwirausaha saja dan menganggap pendidikan yang diambil cukup sampai sarjana, kedua masalah beberapa kader yang sulit menyelesaikan studi sarjananya hingga memakan banyak waktu dan ketiga masalah pembiayaan studi lanjut yang mahal dan akses beasiswa yang sulit.</p><p>Selain rintangan dan tantangan diatas, banyak kader KAMMI yang sudah tidak aktif lagi ber-KAMMI, adapun alasannya adalah pertama, studi lanjut ke daerah lain, kedua, pulang ke kampung halaman pasca-wisuda sarjana, ketiga, kerja atau ikut keluarga ke daerah lain, dan keempat, menganggap bahwa dengan selesainya studi sarjana, selesai juga keaktifan di KAMMI (Fatahillah, 2020)</p><p>Permasalahan yang ingin penulis jadikan sorotan adalah perihal pilihan kader yang ingin fokus bekerja dan anggapan setelah pasca-kampus sudah tidak lagi aktif ber-KAMMI. Orientasi kader KAMMI di usia awal kedewasaan seyogianya adalah ingin mandiri secara finansial sehingga tidak bergantung lagi pada orang tua. Pascakampus merupakan fase dimana seorang pemuda harus menentukan jalan yang dia ambil untuk masa depan dan cita-citanya. KAMMI yang menjadikan masa aktif anggotanya sampai umur 30 tahun semestinya bertanggungjawab dalam menyediakan wadah bagi kader pasca-kampus untuk berkembang, baik dalam sisi karir maupun kepakarannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=af6ed5ffc1cb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Muhibbah KAMMI 2019]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/muhibbah-kammi-2019-d1a17d8c9dfd?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d1a17d8c9dfd</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:12:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-13T13:52:41.631Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta, 5 September 2019</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/673/1*MLY1V2S1oOaeuZNZJv2YcA.jpeg" /></figure><p>Rencana ini sebenarnya sudah lama terpikirkan, bahkan sebelum terlaksana Musyawarah Komisariat bulan Mei 2019 lalu. Sejak disibukkan dengan organisasi saya selalu terobsesi dengan sejarah berdirinya organisasi yg kuikuti, mulai dr OSIS Nurul jadid hingga KAMMI UGM, kenapa? karena saya mudah terkesima dengan dinamika, pergolakan, pemikiran, dan gagasan²nya yg melampaui zaman, bagaimana organisasi dan amanah yg kupegang saat ini merupakan warisan banyak orang yang pernah memegangnya juga, tak heran jika yang pernah satu organisasi denganku pasti ada satu ide yg muncul dan selalu sama, yaitu mencari dan menuliskan sejarah<br>.<br>Sejarah memiliki arti penting dalam sebuah organisasi, seperti halnya lari estafet, sejarah menjadi jalur lari yang harus diikuti sehingga tongkat estafet yg kita bawa bisa dg benar kita berikan kepada pelari setelah kita, melupakan sejarah organisasi berarti berlari keluar jalur ataupun salah memberikan tongkat estafet<br>.<br>KAMMI memiliki gudang emas sejarah yang belum diambil secara utuh. Kepingan² sejarah itu masih ada dalam saku aktor²nya. Perlu kita gali lagi hingga tak bersisa sehingga tak ada lagi yg terpendam dan menjadi pertanyaan. Tak ada lagi kader yg ragu akan sejarah gerakan ini<br>.<br>Saat ini saya diberikan kesempatan yang sangat berharga dan langka, bertemu dengan para aktor² tersebut. Mendengarkan dengan seksama cerita yang tak pernah saya dengan dari senior² yg masih di kampus saat ini, cerita² yg tercipta bahkan saat dimana saya baru lahir<br>.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Toxo1BY0GQQJI7S6unuVAw.jpeg" /></figure><p>[Foto 1] Saya bersama dengan Pak Haryo Setyoko, Deklarator dan Sekretaris Jendral Pertama KAMMI tahun 1998, beliau menemani Fahri Hamzah sebagai representatif aktivis dakwah dari Yogyakarta. Beliau dulu merupakan Presiden Mahasiswa UGM Tahun 1998, fakta yang cukup mengagetkan saya, nama Haryo tak begitu tersorot. Dari beliau saya mengerti dan memahami kenapa KAMMI harus tetap ada dan tak boleh usang, selalu diperbarui dan disempurnakan. Sedikit tergelitik saat memikirkan bahwa saat Pak Haryo menjadi aktivis mahasiswa, saya masih berbentuk bayi berusia 8 Bulan dan saat ini saya bertemu<br>dengan beliau di umur yg kurang lebih sepantaran dengannya dulu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ENfW51uQmG70XnSNewfsLA.jpeg" /></figure><p>[Foto 2] Saya bersama dengan Mas Akbar Tri Kurniawan, beliau merupakan Ketua KAMMI Komisariat UGM 2004–2006. Ya…, ketua KAMMI berperiode 2 tahun dan terlama yg saya tahu. Darinya saya memiliki pandangan kondisi KAMMI UGM awal pasca-reformasi, mulai dari adanya Korfak hingga sosok mas Ardhi Rahman yang sangat menginspirasi saya pada saat ini. Saya mempelajari banyak hal tentang keterikatan alumni terhadap KAMMI bisa dari berbagai bentuk, terlepas segala dinamika, perasaan kecewa, sedih atau senang saat berada di KAMMI, tapi dari organisasi inilah yg membentuk Mas Akbar bisa seperti saat ini. Maka, entah apa yg akan terjadi nanti, alumni tetaplah alumni</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*GJwEtEFrgNdYRXd42uqRcQ.jpeg" /></figure><p>[Foto 3] Saya bersama dengan Mas Arif Susanto, beliau merupakan co-founder dari <a href="https://www.instagram.com/id_greatedu/">@id_greatedu</a>, dan pada saat itu menjadi MPP KAMMI Pusat. Sebuah pertemuan pertama secara tatap muka dengan beliau yg sebelumnya hanya via whatsapp. Saya bertemu di kantornya daerah Ps. Minggu, Jakarta Selatan. Mas Arif memiliki karakter yang sangat menggebu² jika menjelaskan sesuatu, pada saat itu beliau menjelaskan ttg konsepsi Impactivist yg belakangan saya telah menamatkan buku beliau dg judul yg sama. Darinya saya mempelajari arti menjadi seorang Founder, menjadi seorang yang memiliki gagasan besar melampaui zaman dan kuat bertahan dr cemoohan orang lain. Saya memahami orang yang memiliki visi besar akan selalu diuji dengan orang² yg tidak memahaminya, memiliki visi besar berarti memiliki imunitas terhadap orang² yg meremehkan, waktu yang akan menjawab konsistensi kita dalam memegang visi besar itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*RsvQztrQQUszmvxe0eAdsw.jpeg" /></figure><p>[Foto 4] Saya bersama dengan Mas Lakso Anindito, seorang penyidik KPK yg pada mahasiswanya aktif dalam dunia pengadvokasian. Saya bertemu dikantor KPK, ya.. kantor yg selalu berseliweran di media sosial yg pada saat itu riuh ttg isu Revisi RUU KPK dan pemilihan Komisioner KPK yg kontroversial. Darinya saya belajar banyak ttg realitas negeri ini, dan integritas yang dimiliki seseorang. Tak peduli backgroundmu darimana, saat sudah dihadapan integritas maka integritas itu yg menjadi tonggak yg harus dipegang. Ada hal lucu yang terjadi ketika bertemu beliau di kantornya, tiba² saja saya bertemu dg Novel Baswedan, kikuklah hasilnya haha. Seseorang yang hanya mengikuti kasusnya di media sosial tiba² bertemu scr langsung. Tak lama saya berbincang dg Mas Lakso, beliau sedang ada rapat yg sedang menanti. Maka, saya pun undur diri untuk melanjutkan perjalanan.</p><p>Setelah saya bertemu dg Mas Lakso, saya janjian dg Mas Fachry Aidulsyah di kantornya, LIPI. Beliau saat ini menjadi peneliti di bidang sosio-humaniora. Diajaknya saya makan siang di kantin dan bercerita banyak hal terutama ttg GKM (Gerakan KAMMI Mengajar), keterikatan beliau dg GKM sangat besar, bahkan beliau bercerita ttg totalitasnya kegiatan GKM pada saat itu sampai² pernah “nge-kost” selama 6 bulan di Huntap (desa binaan KAMMI UGM), bolak balik turun ke bawah untuk kuliah dan kembali ke Huntap untuk mengabdi, sunggu ketika cerita ini tidak diteruskan, entah siapa yang akan mengetahuinya. Saya tak sempat berfoto dengan beliau karena lupa dan beliau sedang terburu²</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*uYGEzPaQt5AqAudQCqNfbg.jpeg" /></figure><p>[Foto 5] Saya bersama dengan Mas Irwan Rizadi, Ketua KAMMI UGM Periode 2011–2012. Saya bertemu di kantor beliau Astra Tower Sudirman, dengan jaket lusuh dan sandalan saya memasuki gedung 47 lantai itu, dan ternyata ada satpam yang mendatangi haha, wah.. salah kostum ternyata, untung tidak dibawa kemana² wkwk, singkat cerita saya bertemu dengan Mas Irwan dan ngobrol ringan disudut cafe, beliau nampak heran, sudah lama tidak dihubungi dan berhubungan lgsg dengan KAMMI, karena faktor pekerjaannya sekarang memang sudah sangat kecil kemungkinan aktif kembali. Namun, beliau sangat senang bisa berbincang dan bernostalgia kisahnya dahulu saat masih aktif di komisariat, mencari sekretariat baru yg ternyata masih sama hingga 10 tahun lamanya hingga mendapatkan istri yang tak lain adalah Sekjend-nya sendiri haha, sudah direncanakan dari awal kepengurusan ternyata. Sungguh menarik mendengarkan cerita beliau terutama saat menjadi bintang iklan salah satu merk produk yg honornya menghidupi komisariat, videonya bahkan masih ada di youtube. Pada kepengurusan beliau GKM sedang dipuncak popularitasnya, gerakan sosial tersebut ditiru oleh komisariat² lain bahkan diundang Kick Andy karena berhasil menswadayakan masyarakat lereng G. Merapi pasca-erupsi tahun 2010 dg inovasi olahan kerupuk lele-nya, saya menyadari bahwa gerakan ini memberikan impact yg besar kepada masyarakat pada saat itu</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/673/1*MLY1V2S1oOaeuZNZJv2YcA.jpeg" /></figure><p>Pertemuan terakhir, malam itu di komplek rumah susun daerah Kalibata. Saya bertemu dengan Mas Kartika Nur Rakhman. Ketua KAMMI UGM Periode 2007–2008, lalu melanjutkan karirnya sebagai Ketua KAMMI Daerah Sleman, Ketua KAMMI Wilayah Yogyakarta, hingga Ketua KAMMI Pusat Periode 2015–2017, beliaulah menurut saya kader KAMMI yg sudah paripurna, mulai dari tingkat paling bawah hingga pucuk kepemimpinan KAMMI sudah dilaluinya. Malam itu merupakan kuliah singkat bagi saya lebih dalam bagaimana memahami KAMMI, bagaimana mengambil keputusan, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena sudah larut saya pun berpamitan dengan beliau, sungguh mengganjal karena pertemuan dengan beliau sangat singkat, sedangkan pengalaman beliau sangat luas, ingin berguru lebih lama lg dg beliau, namun waktu tak mengizinkan pertemuan lebih lama lagi, tapi kesempatan bertemu lg insya Allah akan tetap ada</p><p>dari pertemuan² tersebut saya menyadari bahwa saya masih sangat jauh kapasitas dan kapabilitas untuk melampaui karya-karya yg sudah para alumni torehkan dalam sejarah, namun saya memiliki kesempatan besar untuk memastikan jalur yang saat ini KAMMI tempuh merupakan jalur yang benar, semoga tongkat estafet ini akan terus tersalurkan dr generasi ke generasi. Wallahu a’lam 🔥 (Selesai)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d1a17d8c9dfd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kembalinya Ketua Umum PP KAMMI dan Noda Yang Tertinggal]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/kembalinya-ketua-umum-pp-kammi-dan-noda-yang-tertinggal-a47f3188fcc6?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a47f3188fcc6</guid>
            <category><![CDATA[ketua]]></category>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[muslim]]></category>
            <category><![CDATA[kammi]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 02:52:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-20T03:59:01.796Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/825/0*vVKj2Gc5yHCbtRBx.jpg" /></figure><p>Baru-baru ini terdengar kabar bahwa masa sanksi Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) KAMMI, Elevan Yusmasnto atau biasa saya memanggilnya Mas Evan, telah selesai. Ingatan saya kembali pada saat momen Muktamar KAMMI di Malang, saat dimana Mas Evan diumumkan resmi menjadi Ketua Umum PP KAMMI, saya seperti kawan-kawan lainnya memberikan selamat kepada beliau. Saya sempat mengatakan kepada beliau bahwa saat ini adalah dekade baru dan tantangan baru untuk KAMMI banyak harapan untuk membawa perubahan-perubahan besar di organisasi ini. Rombongan Jogja lalu diajak ke suatu caffe di sekitar tempat muktamar untuk menikmati malam. Malam itu terasa syahdu ditemani alunan gitar yang dipetik. Saya yang masih mempunyai banyak imajinasi tentang KAMMI mulai merasakan akan ada nafas baru dalam gerakan ini, gerakan yang mempunyai banyak sekali mimpi dan cita-cita besar.</p><p>Maka dari itu, saya merasa tergelitik untuk menuliskan sebuah tulisan untuk menandai sebuah kejadian konyol yang terjadi belakangan, kejadian itu tak lain adalah keputusan Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) untuk menyanksi Ketua Umum PP KAMMI skorsing selama setahun. Kenapa saya sebut kejadian konyol? karena masa skorsing setahun itu sangat tidak wajar. Jika kepengurusan pusat selama satu periode itu terhitung dari setelah muktamar selesai sampai muktamar selanjutnya diselenggaarankan kurang lebih rentangnya selama dua tahun, maka Mas Evan hanya punya 6 bulan diawal untuk membentuk badan pengurus harian dan 6 bulan di akhir untuk mengakhiri kepengurusannya, bahkan bisa dikurangin waktu 2 bulan untuk mempersiapkan muktamar. Menurut keputusan tersebut, terhitung tanggal 16 juli 2021, beliau kembali mendapatkan haknya yang menurut saya telah dicabut secara tidak adil.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FASO8aSVK4J0%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DASO8aSVK4J0&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FASO8aSVK4J0%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/66895388aeb59a60643c6ab59aff00a0/href">https://medium.com/media/66895388aeb59a60643c6ab59aff00a0/href</a></iframe><p>Pertanyaan saat awal munculnya keputusan MPP di antara para kader, kurang lebih seperti, “<em>kok mas evan di skorsing lama banget, alasannya apa?, itu statusnya ketua kammi statusnya pjs artinya penanggungjawab sementara atau penanggungjawab seterusnya?, Mas evan kok hilang ditelan bumi ya</em>?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut bak terhalang kabut . Tidak ada jawaban yang memuaskan rasa ingin tahu kader, hanya jawaban samar dan seperti sukar dijawab oleh orang-orang yang seharusnya mengetahui. Jika ini masalah organisasi semisal melanggar AD/ART, tidak menjalankan kewajiban sebagai ketua atau melakukan pencemaran nama baik KAMMI, bisa jadi akan secara gamblang dijelaskan baik dalam surat keputusannya maupun penjelasan-penjelasan yang diberikan.</p><p>Pada bulan juli 2020, pengurus wilayah DIY mengeluarkan <a href="https://www.kamminews.com/2020/07/pw-diy-layangkan-mosi-tidak-percaya-pada-mpp-kammi.html">surat mosi tidak percaya terhadap keputusan MPP,</a> karena ketidakjelasan keputusan tersebut. Surat mosi tidak percaya tersebut tidak ditanggapi sama sekali sampai terakhir secara kompak PD Sleman, PD Kota Yogyakarta, dan PD Bantul <a href="https://www.instagram.com/p/CKBju_FsiBy/">mendesak penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa</a> untuk memperjelas status ketua umum, dan sampai detik tulisan ini dibuat, tidak ada <em>I’tikad</em> baik dari MPP untuk menjawabnya. Saya merasa ini bukan lagi masalah yang tengah menimpa Mas Evan sampai-sampai dikenai sanksi skorsing. Namun, lebih kepada KAMMI sebagai entitas organisasi yang struktur dan sistem di dalamnya, telah gagal untuk menjadi organisasi yang profesional, gagal pula menjadi teladan bagi seluruh kadernya tentang arti integritas. Saya merasa kita mundur berpuluh-puluh langkah untuk misi menjayakan Indonesia. Rasa pesimis ini yang saya rasakan, selama mosi-mosi tersebut hanya dianggap angin lalu saja oleh pengurus pusat terkhusus oleh MPP.</p><p>Masalah integritas ini menjadi cerminan profesinalitas yang buruk, tak ayal jika ada kader yang <em>ogah</em> naik jenjang kaderisasi atau menjadi pengurus harian daerah, wilayah bahkan pusat. Jika cerminan tersebut tidak segera diperbaiki mulai dari pusat yang menjadi perwajahan KAMMI secara nasional, mau sebagus apapun integritas dan profesionalitas kader di akar rumput, pasti akan tertolak. Jika hal ini menjadi aib organisasi yang tak pantas disebarkan ke publik, sebaiknya sekalian saja seterusnya kita malu menjadi kader yang memiliki prinsip perbaikan dan kepemimpinan umat adalah tradisi dan strategi perjuangan KAMMI. Kritik ini tidak secara membabi buta saya sasarkan ke seluruh kader, khusus kepada MPP yang mengeluarkan keputusan zalim kepada Mas Evan. Namun, kritik ini bisa menjadi muhasabah diri saya dan rekan-rekan kader untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas selama mengemban suatu amanah.</p><blockquote>“… Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam”</blockquote><p>Dalam setiap peperangan terdapat pemimpin, dari setiap pemimpin pasti memiliki pasukan, dan dari setiap pasukan pasti tertanam dihatinya rasa <em>tsiqah</em>. Menurut Hasan albana dalam Syarah Risalah Ta’lim, <em>tsiqah</em> adalah rasa puasnya seorang pasukan atas pemimpinnya dalam hal kemampuan dan keikhlasan, dengan kepuasan mendalam yang dalam diri pasukannya dapat menumbuhkan rasa cinta, pengargaan, penghormatan dan ketaatan. Pemimpin adalah bagian dari dakwah. Tidak ada dakwah tanpa kepemimpinan. Kepercayaan antara pemimpin dan yang dipimpin, menjadi penentu kekuatan sistem jama’ah, kemantapan langkah-langkahnya, keberhasilan dalam mewujudkan tujuan-tujuannya dan kemampuannya mengatasi berbagai kendala yang menghadapnya.</p><p>Kepemimpinan KAMMI saat ini tengah diterpa badai, digerogoti penyakit, dan diuji dengan cobaan. Seyogyanya, generasi penerus selanjutnya yang sedang mengalami rasa pesimis yang sama, haruslah sikapi kejadian ini secara bijak. Sadarilah posisi dan pahamilah situasi. Terus ambil hikmah terhadap semua kejadian, selalu koneksikan poin-poin pelajaran dari setiap kejadian. Ketua umum, Mas Evan, mungkin telah kembali, namun kejadian yang membayanginya akan terus menjadi noda sejarah organisasi ini. Tidak selayaknya organisasi ini di masa depan jatuh kedalam lubang yang sama. Akhir kata, selamat melaksanakan amanah lagi Ketua Umum PP KAMMI, semoga sisa masa kepengurusan ini bisa memberikan semangat kembali kepada para kader dan berakhir dengan <em>khusnul khotimah</em>.</p><p><em>Wallahu ‘alam</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a47f3188fcc6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Edukasi One Health Terhadap Pemilik Hewan Peliharaan]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/edukasi-one-health-terhadap-pemilik-hewan-peliharaan-c4c30ef698?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c4c30ef698</guid>
            <category><![CDATA[pets]]></category>
            <category><![CDATA[dokter-hewan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[veterinary]]></category>
            <category><![CDATA[kesehatan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 14 Jul 2021 03:37:20 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-14T03:37:20.525Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*jH8gqE7_qtT-HCcKY2gjGQ.jpeg" /></figure><p>Konsep <em>One Health</em> merupakan sebuah strategi yang dicanangkan secara global dalam menyadari bahwa kesehatan masyarakat (<em>public health) </em>saling terhubung dengan kesehatan hewan (<em>animal </em>health) dan kesehatan lingkungan (<em>environmental health)</em>. <em>One Health</em> berfokus pada kolaborasi multidisiplin ilmu antara dokter, dokter hewan, peneliti lingkungan, ahli kesehatan masyarakat, pakar satwa liar dan masih banyak lagi. Kebanyakan inisiasi <em>one health</em> lebih banyak berfokus pada hubungan antara manusia dan kesehatan hewan ternak atau satwa liar, karena beberapa penyakit zoonosis yang bisa menyebabkan pandemic dan <em>(re)emerging infectious disease</em> berasal dari spesies dua kategori tersebut. (Overgaauw, dkk 2020)</p><p>Dilain sisi, interaksi manusia dengan hewan paling mudah ditemukan di lingkungan sekitar adalah interaksi manusia dengan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, dewasa ini hewan yang dijadikan peliharaan mulai merambah ke satwa eksotik. Hubungan antara manusia dan hewan telah berubah dari waktu ke waktu, pada awalnya hewan peliharaan digunakan untuk hewan pekerja (seperti menjaga rumah, menangkap hama tikus, menarik barang-barang) menjadi hewan dengan fungsi sosial menjadi seperti teman atau pendamping.</p><p>Menurut Day (2016) di Amerika Serikat diestimasikan terdapat kurang lebih 80 juta anjing dan 96 juta kucing yang dipelihara di dalam rumah warganya. Sehingga, yang menjadi fokus utama dalam edukasi pemilik hewan dengan pendekatan <em>one health</em> adalah penyakit zoonosis yang dapat menular baik itu secara langsung ataupun tidak langsung</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JFJC5S0iYonoDwh1UKU2rA.jpeg" /><figcaption>Surveillance of zoonotic infectious disease transmitted by small companion animals</figcaption></figure><p>Edukasi <em>one health</em> yang dilakukan pada pemilik hewan lebih mengarah kepada kesehatan keluarga dan rumah, sehingga edukasi dapat lebih tepat sasaran dan lebih praktis dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang timbul antara manusia dan hewan pun mengambil peran yang besar dalam pemberian edukasi yang tepat. Misal, suatu keluarga sering memberikan pakan kepada kucing-kucing di sekitar rumah, namun tidak memelihara satupun kucing tersebut didalam rumah, sehingga kesadaran akan kesehatan lingkungan menjadi prioritas, karena lingkungan menjadi aspek yang harus dikendalikan dalam upaya mencegah timbulnya penyakit dalam keluarga.</p><p>Urgensi memahami konsep <em>one health</em> tidak akan dirasakan pemilik hewan jika pemberian edukasi tidak praktis dan terlalu teoritis, sehingga strategi komunikasi perlu disiapkan dari disiplin ilmu sosial, maka salah jika konsep <em>one health</em> dipahami untuk disiplin ilmu sains/eksakta saja, memperluas daya kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan dalam memperjuangkan one health.</p><p>Referensi</p><p>- Day, Michael. (2011). One health: The importance of companion animal vector-borne diseases. <em>Parasites &amp; vectors</em>. 4. 49. 10.1186/1756–3305–4–49.</p><p>- Day, Michael. (2016). Human-Animal Health Interactions: The Role of One Health. <em>American Family Physician</em>. 93(5) 345–346</p><p>- Overgaauw, P., Vinke, C. M., Hagen, M., &amp; Lipman, L. (2020). A One Health Perspective on the Human-Companion Animal Relationship with Emphasis on Zoonotic Aspects. <em>International journal of environmental research and public health</em>, <em>17</em>(11), 3789. <a href="https://doi.org/10.3390/ijerph17113789">https://doi.org/10.3390/ijerph17113789</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c4c30ef698" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Seaspiracy : Kenyataan Pahit Bagi Manusia Modern]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/seaspiracy-kenyataan-pahit-bagi-manusia-modern-ed3bcabbfc5a?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ed3bcabbfc5a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 03:39:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-04-02T03:39:52.863Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Seaspiracy : Kenyataan Pahit Bagi Manusia Modern</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*sxtqpPhGmWS5t0xz" /></figure><p>[Seaspiracy : Kenyataan Pahit Bagi Manusia]</p><p>Jika dewasa ini selalu didengungkan kampanye “suistainability” atau keberlanjutan oleh organisasi besar dunia, maka kenyataannya tidak sesederhana menyeimbangkan kepentingan ekosistem dan kepentingan ekonomi, sama halnya penanganan pandemi oleh pemerintah saat ini, selalu mendengungkan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Nyatanya titik keseimbangan itu hanyalah konsep utopis. Tak ada yang namanya “balancing” saat berurusan dg kepentingan ekonomi, apalagi ekonomi kapitalis, dimana tujuan akhirnya adalah penumpukan kapital sebanyak-banyaknya. Maka, hal sesederhana seperti menjaga lingkungan akan kalah dengan eksploitasi lingkungan dengan dalih keberlanjutan.</p><p>Film dokumenter Seaspiracy arahan filmaker asal Inggris Ali Tabrizi, membuka wawasan kita terhadap bagaimana watak sejati manusia dalam mengeksploitasi alam hanya karena kita mampu melakukannya. Tak ada makhluk di dunia ini yang semampu manusia dalam merusak alam, dan membawanya menuju kepunahan. Manusia bisa menjaga alam hanya dengan satu cara, yaitu jangan izinkan siapapun mengusiknya. Bahkan satu hal menarik dalam film tersebut bahwa tumpahan kilang minyak lepas pantai di Deepwater Horizon lebih baik bagi ekosistem laut, karenanya penangkapan ikan di sekitar wilayah tersebut dihentikan.</p><p>Sudut pandang manapun akan sepakat jika bumi satu-satunya yang kita punya ini harus kita jaga bersama-sama, namun tanpa sadar kita turut ikut andil dalam keserakahan manusia lain karena sudah hidup didalam sebuah sistem yang merusak. Mau bagaimanapun selemah-lemahnya “keimanan” kita dalam menjaga alam adalah sadar dan menyadarkan orang terdekat kita. (ah)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ed3bcabbfc5a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA : CACAT HUKUM]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/sertifikasi-kompetensi-dokter-hewan-indonesia-cacat-hukum-832efb166a?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/832efb166a</guid>
            <category><![CDATA[veterinary]]></category>
            <category><![CDATA[veteriner]]></category>
            <category><![CDATA[hewan]]></category>
            <category><![CDATA[dokter]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 22:54:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-25T22:55:42.219Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA : CACAT HUKUM</h3><p>Oleh: dr drh Mangku Sitepoe</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/765/1*lwaJ323fE7wzu3elivX-ug.jpeg" /><figcaption>sumber : fkh.ugm.ac.id</figcaption></figure><p>Sertifikasi Kompentensi Dokter Hewan adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan. (Penjelasan pasal 71 ayat 3 dari UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Setiap Dokter Hewan Indonesia wajib memiliki sertifikat Kompentensi Dokter Hewan (Sumber :Pedoman Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia disusun oleh PDHI).</p><p>Pengurus PDHI menggunakan payung hukum untuk menerbitkan Sertifikat Kompentensi dan Registrasi Dokter Hewan Indonesia adalah:</p><p>1. UU no.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p>2. UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikaan Nasional.</p><p>3. PP no 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional sertifikasi Profesi.</p><p>Sedangkan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Kompentensi Dokter Hewan Indonesia oleh PDHI berpedoman kepada UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada:</p><p>1. Pasal 1 ayat 29</p><p>2. Pasal 71</p><p>3. Pasal 72. dan</p><p>4. Permentan no.2/Permentan/ OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.</p><p><strong>Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan :</strong></p><p>(1) Setiap Dokter Hewan Indonesia wajib memiliki sertifikat Kompentensi. (2) Bagi Dokter Hewan lulus sesudah 7 Juni 2010: wajib mengikuti Ujian Nasional Sertifikat Kompentensi Dokter Hewan Indonesia. (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi Dokter Hewan adalah Pengurus PDHI bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia. (4) Membayar Biaya administrasi: Rp.300.000. (Pedoman Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia.</p><p><strong>Kilas balik Dokter Hewan di Indonesia.</strong></p><p>Motto Dokter Hewan Indonesia: MANUSYIA MRIGA SATWA SEWAKA. Melalui hewan mensejahterakan manusia atau kesehatan serta kesejahteraan hewan menunjang kesejahteraan dan membahagiakan manusia. Dokter Hewan mulia sebab menyehatkan dan mensejahterakan hewan juga menyehatkan dan mensejahterakan manusia. Sedangkan Dokter hanya menyehatkan dan mensejahterakan manusia saja. Sebutan nama Dokter Ternak (Veeartz): Fakultas Dokter Hewan didirikan pada tahun 1914 dengan nama: Nederland Indische Veeartsen School (NIVS), yang lulus disebut Veeartz atau Dokter Ternak. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 101: Ternak adalah hewan memamah biak, hewan berkuku satu dan babi. Hewan diluar ketiga jenis ternak bukan ranah Dokter Hewan. Prof M Soeparwi pada tahun1946 di Klaten mendirikan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, yang lulus dan disumpah disebut Dokter Hewan atau Dierenartz yang meliputi ekosistem kehidupan: dunia fauna Didukung oleh suatu UU yaitu <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 atau UU Veteriner pada pasal 34 ayat 1: yang memiliki Kewenangan Medis Veterier atau Veearsnijkundige (Otoritas Medis Veteriner = ruang lingkup Kompetensi Dokter Hewan) adalah mereka yang lulus dan di Sumpah pada Fakultas Kedokteran Hewan. Pasal 34 ayat 2 : menetapkan Veearsnijkundige Dienst atau Otoritas Veteriner pada Lembaga Pemerintah. Sangat disayangkan: Oleh para Dokter Hewan mendirikan Fakultas Peternakan, lulus dan tidak disumpah : tidak memiliki Kewenangan Medis Veteriner atau Veearsnijkundige. Djawatan Kehewanan Pusat diganti dengan Dirjen Peternakan sesuai dengan UU no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p>UU no.6 tahun 1967: tidak mencabut Staaatsblad 1912 no.432, Direktur Jendral Peternakan masih seorang Dokter Hewan yang memiliki Kewenangan Medis Veteriner. Dikala Dirjen Peternakan berobah nama menjadi Dirjen Produksi Peternakan serta Direktur Jendral bukan se-orang Dokter Hewan sirnalah Kewenangan Medis Veteriner atau Veearsnijkundige</p><p>Melalui UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan pasal 68 ayat 4 yang mulai berlaku sejak Juni 2009 : Kewenangan Medis Veteriner (<em>Veearsnijkundige</em> = Keahlian dan Kewenangan Dokter Hewan) ruang lingkup kerja Dokter Hewan sesuai <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 pasal 34 ayat 1 dan 2 telah diakuisisi oleh Menteri Pertanian serta ditunjang pula oleh pasal 98 ayat 2b mencabut <em>Staatsblad</em> 1912 no.432. Kewenangan Medis Veteriner benar-benar tidak dimiliki oleh Dokter Hewan. PDHI bersama dengan berbagai Lembaga lainnya mengajukan Permohonan Uji Materi pasal 68 ayat 4 ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan dengan Amar 2 Putusan: no.137/PUU-VIII/ 2010 pada tanggal 27 Agustus 2010 : pasal 68 ayat 4 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Amar 2 Putusan Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VIII/ 2009 : Kewenangan Medis Veteriner kembali dimiliki oleh Dokter Hewan sesuai dengan <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 ayat 1 dan 2. Sedangkan pasal 68 ayat 4: merupakan core atau jantung dari BAB V. Kesehatan Hewan.</p><p><strong>Kilas balik Kewenangan Medis Veteriner.</strong></p><p>Kewenangan Medis Veteriner (<em>Veearsnijkundige</em>) atau <em>Veterinary Medical Authority</em> menyatunya : antara keahlian (kompetensi) dengan kewenangan dari se-orang Dokter Hewan. Pada UU no.18 tahun 2009 disebut: Otoritas Veteriner. Sebelum disahkan UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia Juni 2009, dijumpai <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 tentang Tjampur tangan pemerintah dalam bidang Kehewanan.UU no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga tidak mencabut <em>Staatsblad</em> 1912 no.432. Ruang lingkup Kompetensi Dokter Hewan identik dengan Kewenangan Medis Veteriner atau<em> Veeartsnijkundige</em> memiliki payung hukum yang masih berlaku di Indonesia s/d UU no.18 tahun 2009 disyahkan yaitu <em>Staatsblad</em> 1912 no.432:</p><p>Pasal 34 ayat 1 dari <em>Staatsblad</em> 1912 no.432: <em>Veterinary Medical Authority </em>(<em>Veearsnijkundige</em>) atau Kewenangan Medis Veteriner dimiliki oleh Dokter Hewan yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia maupun dinegeri Belanda yang telah mengucapkan sumpah Dokter Hewan. Dokter Hewan yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan secara melekat sudah memiliki Kewenangan Medis Veteriner atau <em>Veterinary Medical Authority</em> yang memiliki ruang lingkup kerja Kompetensi Dokter Hewan meliputi Diagnosis, Therapi dan Prognosa dari penyakit yang diderita pasiennya.</p><p><em>Veterinary Medical Authority</em> atau Kewenangan Medis Veteriner hanya dapat dikerjakan oleh Dokter Hewan beserta tugas yang diemban atas ke-celiaan Dokter Hewan. Sesuai dengan: <em>Veterinary Statutory Body</em> dari OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia). Pasal 34 ayat 2 dari Staaatsblad 1912 no.432: pemerintah menetapkan Dokter Hewan berwewenang atau Veearsnijkundige beserta Veearsnijkundige Dienst atau Lembaga Dokter Hewan di Pemerintah harus dipimpin oleh seorang Dokter Hewan memiliki Kewenangan Medis Veteriner.</p><p>Dahulu lembaga Dokter Hewan dipemerintahan: <em>Djawatan Kehewanan Pusat dan didaerah Dinas Kehewanan Daerah</em>. Dengan UU no.6 tahun 1967 diganti menjadi Dirjen Peternakan dipimpin Dokter Hewan tetapi kemudian dipimpin oleh bukan Dokter Hewan sehingga tidak memiliki Kewenangan Medis Veteriner.</p><p>Pasal 34 ayat 3 dari <em>Staatsblad</em> 1912 no.432: Ternak adalah Hewan memamah biak, hewan berkuku satu dan babi sehingga unggas, hewan air, hewan liar, anjing, kucing dan lain-lain tidak termasuk ternak. Sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada pasal 101.</p><p>Kewenangan Medis Veteriner atau <em>Veearsnijkundige</em> merupakan ruang lingkup kerja Kompentensi Dokter Hewan Indonesia pada <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 pasal 34 ayat 1 dan 2: sehingga pada Idjazah Dokter Hewan tertulis:</p><blockquote>Telah menempuh udjian DOKTER HEWAN : dengan hasil baik Drs Mangku Sitepoe lahir 10 Oktober 1935 di Lau Tepu sehingga kepadanya diberi hak untuk melakukan praktek dokter hewan seluruhnya.</blockquote><p>Lulus ujian Dokter Hewan tidak memerlukan Sertifikat Kompetensi sebab dalam Ijasah telah tertulis ruang lingkup Pekerjaan-nya: diberikan hak melakukan praktek dokter hewan seluruhnya. Serupa halnya pada Pengadilan: yang berwewenang mengadili seorang terdakwa adalah yang berprofesi Hakim selain profesi Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tersangka. Dapat disimpulkan seorang Dokter Hewan yang lulus sebelum disyahkan UU no.18 tahun 2009: Ijazah Dokter Hewan : telah lulus Ujian Kompetensi.</p><blockquote><em>Kompetensi Dokter Hewan di Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu: </em>Staatsblad <em>1912 no.432 pasal 34 ayat 1 dan 2 yang dicabut oleh UU no.18 tahun 2009 melalui pasal 68 ayat 4 dan pasal 92 ayat 2 b.</em></blockquote><p>Salah satu alasan PDHI mengajukan Uji Kompetensi pasal 68 ayat 4 dari UU No.18 tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi dan telah dikabulkan pada 27 Agustus 2010 dengan No.137/PUU-VIII/ 2010. Sertifikasi Dokter Hewan duplikat langsung UU Praktek Kedokteran No.9 tahun 2004 : Sertifikasi Dokter Hewan duplikat dari Sertifikasi Dokter sesuai UU Praktek Kedokteran berbeda payung hukumnya.</p><p>Mereka yang lulus pada Fakultas Kedokteran setelah lulus dan disumpah pada Ijazah Dokter: menerangkan: telah lulus ujian dokter. Berhak memakai gelar Dokter belum lulus ujian Kompetensi Dokter. Sebelum adanya UU Praktek Kedokteran No. 9 tahun 2004: saya lulus Dokter Umum pada tahun 1978 harus mendaftar untuk mendapatkan SID (Surat Izin Dokter) sesuai UU No.6 tahun 1963 dengan SID no.81–88. Untuk supaya dapat melakukan pekerjaan sebagai Dokter Umum harus mendapat Surat Penugasan dengan No. KP.01.01.I.5.2.7046. Untuk mendapatkan izin praktek harus mengajukan permohonan ke Gubenur Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan. Sesudah berlaku UU no.9 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk praktek Dokter harus memiliki Sertifikat Kompetensi dan harus teregistrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi Dokter melalui Konsil yang diduplikat oleh PDHI dalam memberikan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan. No registrasi saya pada saat ini adalah : 12.1.1.100.1.07.080708. Mangku Sitepu. Sertifikat Kompentensi Dokter Hewan Indonesia dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pusat (suatu badan Swasta belum memiliki dasar hukum menerbitkan Sertifikat Kompetensi).</p><p>Menerbitkan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan bukan suatu lembaga yang ter-akreditasi suatu tindakan kriminal sesuai pasal 67 ayat 1dari UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dipidana penjara paling banyak 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1 milyar</p><p><strong>Payung hukum Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan.</strong></p><p>Payung hukum mendapatkan Sertifikat Kompentensi Dokter Hewan adalah:</p><p><em>I. UU no.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 71</em></p><p>Pada Penjelasan : Sertifikat Kompentensi Dokter Hewan adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.</p><p><em>II. UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 61:</em></p><ul><li>Ayat 1 : Sertifikat berbentuk ijasah dan sertifikat kompetensi</li><li>Ayat 2 : Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.</li><li>Ayat 3 : Sertifikasi kompetensi: diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.</li></ul><p><em>III. PP 23/ 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi pasal 1</em></p><ul><li>Ayat 1 : Sertifikat Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif nelalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau Internasional</li></ul><p><em>IV. Permentan no.2/Permentan/ OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberlakukan sejak 19 Januari 2010</em>. (Sebelum Amar Putusan Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VIII/ 201 tanggal 27 Agustus 2010). Isi Amar Putusan 2 dari Mahkamah Konstitusi : pasal 68 ayat 4: tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Permentan no.2/Permentan/ OT-140/1/ 2010 cacat hukum.</p><p>Dari ke-empat dasar hukum Kompetensi Dokter Hewan hanya mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan atau keahlian Dokter Hewan dengan mengenyampingkan sertifikat Kewenangan Medis Dokter Hewan yang hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang memiliki kewenangan misalnya: mendiagnosa penyakit, mengobati dengan obat beresep (<em>ethical drugs</em>) dan prognosa dari penyakit pasien.</p><blockquote><em>Kompetensi Dokter Hewan: bukan sekedar sertifikat kerja atau keahlian tetapi juga sertifikat kewenangan yang disebut </em>Veterinary Medical Authority<em> atau Kewenangan Medis Veteriner. Itulah sebabnya oleh Prof M Suparwi mendirikan Fakultas Kedokteran dan Peternakan Universitas Gadjah Mada di Klaten pada tahun 1946: mereka yang lulus ujian Dokter Hewan memiliki keahlian dan kewenangan menjalankan praktek Dokter Hewan seluruhnya. Tidak memerlukan ujian Kompetensi sesuai dengan Staatsblad 1912 no.432 pada pasal 34 ayat 1 dan 2.</em></blockquote><p><strong>Berbagai istilah dikutip dari Terresterial Animal Health Code, 2006.</strong></p><p><em>Veterinary Statue Body</em> atau Kewenangan Medis Vateriner: Kewenangan Otonom dimiliki oleh Kewenangan Medis Veteriner. oleh Dokter Hewan, paramedis dan tugas pekerjaan dibawah ke-celiaan Dokter Hewan.</p><p><em>Veterinarian</em> atau Dokter Hewan adalah seseorang yang terdaftar atau memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kewenangan Medis Veteriner yang diakui dari suatu negara untuk berpraktek/mengemba ngkan ilmu Kedokteran Hewan.</p><p><em>Veterinary Authority </em>adalah Kewenangan Medis Veteriner yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kesehatan hewan disuatu daerah dari satu negara. (sesuai dengan pasal: 34 ayat 2 <em>Staatsblad</em> 1912 no.432).</p><p><em>Veterinary paraprofessional</em> adalah semua Kewenangan Medis Veteriner maupun pekerjaan yang dibawah keceliaan Dokter Hewan.</p><p><em>Veterinary Administration</em> adalah Kewenangan Medis Veteriner untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan disuatu Negara.</p><p><em>Veterinary Services</em> adalah pelayanan kesehatan hewan adalah semua yang dilakukan Veterinary Administration, Veterinary Authority dan oleh semua yang termasuk dalam Veterinary Statue Body</p><p><strong>Isu Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan.</strong></p><p>Dimulai dari setelah disyahkan UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas:</p><ul><li>Pasal 20 ayat 1: Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan /atau vokasi.</li><li>Pasal 21 ayat 3: Gelar Akademis, Profesi atau Vokasi hanya digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar : akademis, profesi atau Vokasi. Gelar Dokter Hewan dan Profesi Dokter Hewan diberikan oleh Perguruan Tinggi yang terakriditasi bukan oleh profesi Dokter Hewan.</li><li>Memberikan Gelar dan Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan bukan oleh badan swasta seperti Pengurus PDHI</li></ul><p>Isu Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan terbawa arus oleh Dokter Hewan sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi (tidak diakui oleh PDHI keberadaan Dokter Hewan dalam penyusunan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak 24 Pebruari 2005) dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah disyahkan 7 Juni 2009. Dengan menetapkan kedalam UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada pasal:</p><ol><li>Pasal 1 ayat 29</li></ol><p>Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan , sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.</p><p>2. Pasal 71 ayat 1: Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompentensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan dokter hewan.</p><p>3. Pasal 71 ayat 3: Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.</p><blockquote><strong>Kontroversi</strong>: Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan bukan dikeluarkan organisasi profesi kedokteran hewan tetapi dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai pasal 61 ayat 3 dari UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Bahkan PDHI dapat dituntut di Pengadilan sebab telah melanggar UU no.20 tahun 2003 pasal 67 ayat 1</blockquote><p>4. Pasal 72 ayat 2: Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.</p><p>Pasal-pasal ini merupakan duplikasi langsung dari Sertifikat Kompentensi Dokter melalui UU no.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran merupakan UU <em>Lex Spesialis</em> dari UU<em> Lex Generalis</em> UU no.32 tahun 2003 tentang Kesehatan.</p><p>Demikiannya juga halnya dengan ke-empat pasal dari UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan seharusnya dijumpai dalam Rancangan UU Praktek Kedokteran Hewan yang dijumpai pada pasal 96 dari UU no.18 tahun 2009 sebagai UU <em>Lex Spesialis</em> dengan UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai UU <em>Lex Generalis</em>.</p><p>Sertifikasi Kompentensi Dokter Hewan di Indonesia tidak memiliki payung hukum. Undang-Undang no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai berlaku sejak 6 Juni 2009. Di pelopori oleh PDHI bersama berbagai lembaga dan perorangan mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dari: Pasal 44 ayat 3, Pasal 59 ayat 2 dan 4, Pasal 68 ayat 4. Pada 16 Oktober 2009. Sesudah 4 kali bersidang dan pada akhirnya tanggal 27 Agustus 2010: permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian.</p><blockquote>AMAR PUTUSAN Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VII/ 2010 .</blockquote><blockquote>Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; Menyatakan:</blockquote><blockquote>- frasa, “Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”,dalam Pasal 59 ayat (2);</blockquote><blockquote>- frasa, “Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4);</blockquote><blockquote>- kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)</blockquote><blockquote>bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</blockquote><blockquote>Menyatakan:</blockquote><blockquote>- frasa,”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona” Pasal 59 ayat 2</blockquote><blockquote>- frasa, “Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4),</blockquote><blockquote>- kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)</blockquote><blockquote>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</blockquote><blockquote>Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.</blockquote><blockquote>KETUA,</blockquote><blockquote>ttd.</blockquote><blockquote>Moh. Mahfud MD.</blockquote><blockquote>ANGGOTA-ANGGOTA</blockquote><p>Core atau jantung dari Bab V tentang Kesehatan Hewan UU no.18 tahun 2009 adalah pasal 68 ayat 4 yang isinya: Kewenangan Medis Veteriner baik sebagai ruang lingkup kerja atau Kompetensi Profesi maupun Kewenangan Medis dari Dokter Hewan (pengejahwentahan pasal 34 ayat 1 dan 2 dari <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 atau UU Veteriner ; Prof M.Soeparwi 1946) telah di-aquisisi atau dimiliki oleh Menteri Pertanian. Itulah sebabnya sebaik UU no.18 tahun 2009 disyahkan DPRI RI atas prakarsa PDHI langsung mengajukan permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan permohonan tersebut.</p><p><strong>Amar Putusan</strong></p><p>- kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p><p><strong>Tafsiran Amar Putusan ini:</strong></p><p>Kewenangan Medis Veteriner (baik kompetensi maupun kewenangan Medis Dokter Hewan) dengan 68 ayat 4 telah diaquisisi atau dimiliki oleh Menteri Pertanian diserahkan kembali oleh Menteri kepada Dokter Hewan yang memiliki kewenangan sesuai dengan <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 pasal 34 ayat 1 dan 2. Sehingga Keputusan Menteri Pertanian no.2/Kepmentan/ OT.140/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberlakukan sejak 19 Januari 2010 juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau cacat hukum. Sedangkan Keputusan Menteri Pertanian no.2/Kepmentan/ OT.140/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai payung hukum aplikasi Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan di Indonesia juga tidak memiliki kekuatan yang mengikat atau cacat hukum. Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan di Indonesia yang diterbitkan oleh pengurus PDHI adalah cacat hukum.</p><p><strong>Aplikasi Kompentensi Dokter Hewan di Indonesia.</strong></p><p>Walaupun Sertifikasi Kompentesi Dokter Hewan cacat hukum sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VII/ 2010 tetapi PDHI masih terus mengaplikasikan Sertifikasi Kompentensi Dokter Hewan melalui : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER HEWAN INDONESIA, KTA DAN STRV.</p><p>1. Seluruh Dokter Hewan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang dilengkapi dengan STRV (surat tanda registrasi veteriner) beserta KTA (kartu tanda anggota) yang diterbitkan Pengurus Besar PDHI. Biaya administrasi Rp.300.000,-</p><p>2. Bagi Dokter Hewan lulusan setelah tanggal 7 Juni 2010 untuk mendapatkan Sertifikat Kompentensi wajib mengikuti Ujian Nasional Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan (Ujinas KDHI). Diselenggarakan oleh Komite Bersama Ujinas KDHI disetiap FKH.</p><p>Walaupun dasar hukum Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VIII/ 2010 sudah cacat hukum. Tetapi masih terus diaplikasikan dapat disebut suatu tindakan kriminal. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan bukan suatu lembaga yang ter-akreditasi suatu tindakan kriminal sesuai pasal 67 ayat 1dari UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dipidana penjara paling banyak 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1 milyar</p><ul><li>ms-</li><li>Sumber : <a href="http://bemfkhugm2012.blogspot.com/2012/10/sertifikasi-kompetensi-dokter-hewan.html?m=1">http://bemfkhugm2012.blogspot.com/2012/10/sertifikasi-kompetensi-dokter-hewan.html?m=1</a></li></ul><p>BAHAN BACAAN.</p><p>1. <em>Staatsblad</em> 1912 no.432 tentang Tjampur tangan pemerintah dalam bidang Kehewanan. Prof M Soeparwi 1946: menyebut sebagai UU Veteriner</p><p>2. UU no.6 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan.</p><p>3. UU no.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p><p>4. UU no.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.</p><p>5. PP 23/ 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi</p><p>6. Permentan no.2/Permentan/ OT.140/1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.</p><p>7. Terresterial Animal Health Code tahun 2006.</p><p>8. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi no.137/PUU-VII/ 2010.</p><p>9. Pedoman Pelaksanaan Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Dokter Hewan Indonesia, KTA dan STRV.</p><p>10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=832efb166a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Alam Pikiran Mistik Pancasila]]></title>
            <link>https://abdrhanif.medium.com/alam-pikiran-mistik-pancasila-40220b28bba3?source=rss-2962eedab3b0------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/40220b28bba3</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Abdurrahman Hanif]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2020 03:11:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-01T03:11:29.615Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*i1CM1p-K0-Anl349fz7Vbw.jpeg" /></figure><p>Meski sudah lama diingat bahwa 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tetapi pemerintah baru meresmikannya sebagai perayaan negara empat tahun yang lalu melalui Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016. Dalam konsideran keputusan presiden tersebut dituliskan bahwa keputusan ini didasari pertimbangan untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dinyatakan pula bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia1. Adanya keputusan presiden ini, Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang menetapkan kelahiran ideologinya sebagai hari libur nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah bentuk glorifikasi seperti ini diperlukan?</p><p>Mengingat sebagian masyarakat hanya menjadikan sila-sila dalam Pancasila sebagai <em>mantera-mantera</em> yang harus dihafalkan dan diperparah lagi dengan pertunjukkan pemberian hadiah bagi siapa yang menyebutkannya didepan Presiden. Tak heran beberapa tahun belakangan banyak bentuk slogan seperti “Saya Indonesia, Saya Pancasila” yang diperdengungkan kepada masyarakat. Sebuah bentuk tindakan kekanak-kanakan dalam bernegara, serta menunjukkan pola pikir yang egoistik dalam bermasyarakat. Negara masih menjadikan Pancasila sebagai sebuah hal “sakral nan sakti” yang tidak boleh diganggu gugat.</p><p>Selama ini pancasila memang efektif sebagai sebuah ideologi yang mempersatukan Indonesia secra politis, tetapi belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial dan budaya. Mengapa? Karena kita masih memahami Pancasila sebagai sebuah mitos. Pancasila dianggap sebagai mitos, ketika kita mencoba menjelaskan kelahirannya melalui pendekatan irasional. Seperti juga Merah Putih yang kita temukan sudah berumur 6.000 tahun, penjajahan Belanda selama 3,5 abad. Pancasila adalah “nilai-nilai luhur bangsa” yang lahirnya entah kapan di mana. Tidak peduli bahwa di masa lalu, apa yang dinamakan “Indonesia” itu terpecah ke dalam banyak kerajaan yang saing berperang berebut hegemoni, kita <em>percaya</em> bahwa Indonesia sejak dulu sudah “Bhineka Tunggal Ika”,sebab ada “Sumpah Palapa”. Mitos bertumpu pada kepercayaan, sedangkan ideologi pada intelektualitas.2</p><p>Untuk menghadapi gempuran industrialisasi tidak ada pilihan lain kecuali mengembalikan pancasila sebagai Ideologi. Konsekuensinya, alam pikiran misris yang sealam ini kita pakai daam memasyarakatkan Pancasila harus digantikan dengan alam pikiran sejarah3. Pancasila harus dimasyarakatkan-meminjam istilah Prof. Kuntowijoyo sebagai <em>common denominator</em> (rujukan bersama) semua golongan agama, ras, suku dan kelompok kepentingan. Semua agama perlu melihat Pancasila sebagai suatu objektivikasi ajaran agama. Peran serta agama-agama, tidak sebagai kekuatan konservatif, tetapi kekuatan progresif menuju perubahan. Untuk itu Pancasila harus serba <em>ngerengkuh, </em>serba inklusif, tidak boleh lagi ada pikiran atau alasan dikotomis, antara pendukung pancasila dan anti-Pancasila. Nafsu kolektif untuk menang sendiri, untuk berkuasa sendiri harus ditinggalkan. Di depan kita ada “musuh” yang lebih besar, yaitu industrialisasi dan liberalisasi.4</p><p>Pada akhirnya, perayaan Pancasila yang akan terus diadakan tiap tahunnya harus menjadikan kita semakin dekat dengan Pancasila yang rasional, bukan lagi kembali ke alam pikir mistis yang membelenggu pikiran kita menjadi kolot dan tidak mau berubah. Sejatinya Indonesia termasuk negara yang beruntuk memiliki Pancasila yang menjadi titik temu bangsa ini. Perdebatan-perdebatan ideologis harus selalu dimunculkan jika kita bicara Pancasila. Seperti halnya para pendiri negara ini yang terus berdinamika dengan dialog, bukan represif seperti halnya membubarkan diskusi atau menyita buku-buku.</p><p>Referensi</p><p>1Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila</p><p>2Kuntowijoyo. 2018. <em>Identitas Politik Umat Islam</em>.MataBangsa:Yogyakarta</p><p><em>3ibid.</em></p><p><em>4ibid</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=40220b28bba3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>