<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Abid A Syakur on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Abid A Syakur on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@abidsyakur?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*kLPUiwyaD_G_LHYCvWMLGA.jpeg</url>
            <title>Stories by Muhammad Abid A Syakur on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@abidsyakur?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:05:23 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@abidsyakur/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Istighosah Indonesia]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/istighosah-indonesia-06f5fbfa670d?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/06f5fbfa670d</guid>
            <category><![CDATA[istighosah]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 16:08:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-17T16:08:14.746Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*7Rp307_QNbiRrpOh" /><figcaption>Karhutla di Palangkaraya</figcaption></figure><p>Aku tidak tahu lagi apa yang mesti kutulis. Sebab, rasanya segala sesuatu telah bergerak menuju keadaan yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat kacau. Setiap hari ada saja kabar buruk yang datang, setiap hari ada saja penderitaan yang harus kita alami, dan setiap hari kita dipaksa merasakan bagaimana kerusakan perlahan-lahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Seolah-olah kita sedang dilatih untuk terbiasa dengan bencana, berdamai dengan ketidakadilan, dan menerima kebusukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.</p><p>Tetapi, sampai kapan kita mesti membiasakan diri dengan keadaan semacam ini? sampai kapan kita dapat hidup dengan keadaan seperti ini?</p><p>Aku sendiri sudah tidak memiliki optimisme yang cukup terhadap rezim ini. Bukan karena aku ingin melihat negeri ini hancur, akan tetapi karena aku ingin melihat negeri ini selamat. Ada perbedaan besar antara membenci negeri sendiri dan kehilangan kepercayaan terhadap mereka yang mengelolanya. Kita bisa mencintai Indonesia tanpa harus terus-menerus membenarkan pemerintahannya. Bahkan, terkadang, justru karena kita mencintai negeri ini, kita musti berani mengatakan bahwa mereka yang sedang berkuasa telah membawa kita ke arah yang keliru.</p><p>Maka, satu-satunya hal yang masih bisa kita lakukan adalah mengumpulkan kembali keberanian, duduk bersama, berdiskusi, dan memikirkan bagaimana caranya kita melawan keadaan ini. Aku menyebutnya <em>great reset</em>: bukan hanya sekadar mengganti orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan, bukan pula mengganti wajah lama dengan wajah baru yang kelak mengulangi kebusukan yang sama, melainkan merombak cara berpikir yang selama ini memungkinkan kebusukan itu tumbuh dan dipelihara. karena apa gunanya mengganti penguasa jika cara pandang yang melahirkan keserakahan tetap kita rawat bersama-sama?<em>Great reset</em> yang saya maksud adalah kerja panjang untuk membongkar nalar yang membuat keserakahan terasa wajar sebagai kebusukan rezim, bukan hanya revolusi dengan mengganti wajah di atas panggung yang sama. Kita musti <em>reset </em>cara berpikir apa yang bawa ketika kelak berkuasa. Karena jika kita hanya menunggu giliran dapat jabatan, tanpa pernah punya mawas diri, maka kita bukan sedang melawan kebusukan; tapi kita hanya sedang menunggu kesempatan untuk ikut menikmatinya.</p><p>Permasalahan ini bukan lagi urusan satu kelompok, satu daerah, atau satu golongan yang merasa dirugikan. Ini persoalan satu negeri. Lalu, apa alasan kita untuk tetap percaya kepada rezim ini? Atas dasar apa kepercayaan itu mesti dipertahankan ketika kenyataan yang kita hadapi justru terus-menerus mempertanyakannya? Kita tidak bisa terus berkata bahwa keadaan akan membaik, sementara setiap hari kita menyaksikan dan merasakan hal yang sama terjadi berulang-ulang. Kita tidak bisa terus berkata bahwa pemerintah sedang berusaha, sementara penderitaan rakyat menjadi bagian dari kebiasaan hidup.</p><p>Aku heran kepada mereka yang masih saja membela dengan beribu-ribu alasan. Mereka seperti sibuk menyapu lantai yang kotor, tetapi menolak melihat siapa yang terus-menerus membawa lumpur ke dalam rumah. Bahkan, ada yang begitu setia membela kekuasaan sampai-sampai sanggup menjilat kotorannya, berharap segala kebusukan itu akan tampak bersih setelah dibela berkali-kali. Padahal, kebusukan tidak berubah menjadi kebaikan hanya karena kita mengulang-ulang pembelaan. Kebohongan tidak akan menjelma kebenaran hanya karena diteriakkan oleh banyak orang dan argumen yang indah. Pembelaan atau kita perjelas lagi adalah penjilatan yang mereka lamukan hanya akan memperpanjang usia kebusukan rezim. Dan orang-orang yang terlalu lama menjilat dan membela kebusukan akan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang enak.</p><p>Tidakkah mereka memiliki hati untuk sekadar melihat kenyataan buruk yang dialami saudara-saudara kita sendiri? ataukah hati mereka sudah terlalu lama dibiasakan melihat penderitaan sebagai kegagalan tahunan? bukan sebagai realitas buruk yang mana mereka kehilangan rumah, udara, dan harapan hidup. Kita bisa berdebat tentnag anggarannya, programnya, tetapi kita tidak bisa berdebat lagi tentang asap yang masuk ke paru-paru anak, tentang air yang menghanyutkan rumah-rumah, tentang bahan bakar yang langka, dan tentang makanan bergizi yang justru menimbulkan keracunan. Semua itu adalah wajah dari akibat cara rezim mengelola negeri ini.</p><p>Di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan terus menjadi persoalan, sementara masyarakat mesti menghirup udara yang tercemar dan berhadapan dengan ancaman ISPA. Di Sumatera, banjir terus datang seolah-olah telah menjadi langganan sehari-hari ; masyarakat kembali menghadapi kehilangan, sementara penanganan dan pencegahan yang siginifikan masih menjadi pertanyaan besar. Di Batam, pemadaman listrik (<em>blackout</em>) mengganggu kehidupan masyarakat. Di Bali, persoalan kelangkaan BBM menambah kecemasan baru. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis masih dihiasi dengan kasus keracunan.</p><p>Kita seperti diserang bertubi-tubi, sampai-sampai tidak diberi kesempatan untuk menarik napas dan menghirup udara segar. Belum selesai satu persoalan, persoalan lain datang menyusul. Belum pulih luka yang lama, luka baru kembali dibuka. Dan di tengah semua itu, kita masih diminta untuk bersabar, beradaptasi, memahami keadaan, serta memberikan kesempatan sekali lagi. Sampai kapan? Sampai kapan kesabaran rakyat dijadikan alasan bagi kekuasaan untuk tidak segera berbenah?</p><p>Lebih menyedihkan lagi, yang menjadi korban bukan hanya manusia. Alam, hutan, dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya turut menanggung akibat dari cara hidup yang kita bangun. Kita terlalu sibuk menghitung keuntungan sampai lupa menghitung apa saja yang harus dikorbankan untuk mendapatkannya.</p><p><em>Oh, orangutan, berdoalah kepada Tuhan agar mereka kehilangan rumah sebagaimana engkau kehilangan hutan.</em></p><p><em>Oh, hutan-hutan, berdoalah kepada Tuhan agar mereka terbakar sebagaimana engkau dibakar, agar mereka merasakan sesaknya asap yang selama ini kalian lepaskan ke langit, agar mereka mengerti bahwa kehancuran bukanlah sekadar data dalam laporan yang terus dibisikkan pada Presiden.</em></p><p><em>Oh, para induk hewan, berdoalah kepada Tuhan agar mereka kehilangan anak sebagaimana engkau kehilangan anakmu, agar mereka mengerti bagaimana rasanya menyaksikan sesuatu yang dicintai direnggut oleh keserakahan.</em></p><p>Barangkali doa-doa itu terdengar kejam. Namun, bukankah lebih kejam ketika penderitaan makhluk hidup dianggap tidak penting selama masih ada keuntungan yang bisa diperoleh darinya? Kita sering berbicara tentang kemanusiaan, tetapi lupa bahwa kemanusiaan yang tidak mengenal belas kasih terhadap kehidupan lain hanyalah kesombongan yang dicitrakan mulia. Kita merasa diri sebagai makhluk paling berakal, tetapi berkali-kali menggunakan akal untuk merasionalisasi kerakusan. Kita menyebut diri beradab, tetapi membiarkan rumah makhluk lain dihancurkan demi memperluas rumah kita sendiri.</p><p>Lalu, di mana letak peradaban itu?</p><p>Apakah peradaban hanya tentang gedung-gedung tinggi, jalan-jalan lebar, pertumbuhan ekonomi, dan proyek-proyek yang dapat dipamerkan di forum Internasional? Jika demikian, barangkali kita telah terlalu lama salah memahami kemajuan. Sebab, sebuah negeri tidak otomatis menjadi maju hanya karena bangunannya semakin tinggi. Sebuah bangsa tidak otomatis menjadi sejahtera hanya karena sebagian orang di dalamnya semakin kaya. Dan manusia tidak otomatis menjadi mulia hanya karena ia mampu menguasai alam.</p><p>Ada kemajuan yang tampak di permukaan, tetapi menyimpan kemunduran di dalamnya. Ada kekayaan yang dibangun di atas kemiskinan orang lain. Ada kemakmuran yang berdiri di atas hutan yang kehilangan pepohonan, sungai yang kehilangan kejernihannya, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidupnya. Kemajuan macam apa yang mesti kita banggakan jika untuk mencapainya kita harus merusak syarat-syarat yang memungkinkan kehidupan itu sendiri berlangsung?</p><p>Rekan-rekan sekalian, aku mengajak kalian untuk mengumpulkan kembali semangat satu sama lain. Bukan untuk menumbuhkan kebencian atau makar, melainkan untuk mencegah kebusukan hari ini diwariskan kepada generasi yang akan datang. Cukuplah generasi kita yang menyaksikan keadaan seperti ini. Jangan sampai anak-anak kita kelak mewarisi negeri yang kerusakannya telah kita ketahui, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh kita usahakan untuk diperbaiki.</p><p>Kita tidak boleh hanya marah kepada orang-orang yang sedang duduk di kursi kekuasaan, kemudian merasa tugas kita selesai setelah meluapkan kemarahan. Karena persoalan yang lebih mendasar juga terletak pada cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Kita mesti memperbaiki hubungan kita dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan harta yang selama ini kita kejar. Jika tidak, kita hanya akan mengganti orang-orang yang berkuasa, sementara watak yang melahirkan keserakahan tetap hidup di dalam diri kita sendiri.</p><p>Sudahlah, buang jauh-jauh materialisme yang menjadikan segala sesuatu seolah-olah hanya bernilai ketika dapat dihitung dengan uang. Aku paham bahwa uang itu penting. Kita membutuhkan uang untuk makan, memperoleh tempat tinggal, mengakses pendidikan, dan menjalani kehidupan dengan layak. Aku tidak sedang mengajak siapa pun berpura-pura bahwa kebutuhan material tidak penting. Yang kutolak adalah ketika uang berubah dari alat untuk menjalani kehidupan menjadi parameter tunggal untuk menentukan nilai kehidupan itu sendiri.</p><p>Ketika hutan hanya dipandang dari berapa banyak keuntungan yang dapat diambil darinya, ketika hewan hanya dipandang sebagai penghalang bagi proyek-proyek negara, ketika sesama manusia hanya dihargai sejauh ia mendatangkan manfaat, dan ketika jabatan didapatkan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri, maka di situlah materialisme mulai menguburkan empati. ia mengajari manusia untuk menghitung segala sesuatu, kecuali penderitaan yang ditimbulkannya. ia menumbuhkan congkak, membuat seseorang merasa berhak mengambil lebih banyak, sekalipun yang lain harus kehilangan hampir segalanya.</p><p>Maka, jangan heran apabila kekuasaan akhirnya diperlakukan sebagaiman dompet pribadi. Jangan pula heran apabila jabatan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan sendiri. Kita memang tidak bisa begitu saja menganggap setiap orang yang sedang menjabat memilliki niat yang sama, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata ketika kekuasaan digunakan dengan cara yang mengorbankan kepentingan publik. Kekuasaan yang kehilangan empati akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan dirinya sendiri.</p><p>Di sinilah kita perlu bertanya: apakah kita bersungguh-sungguh menginginkan perubaha, atau hanya sekedar melihat orang yang berbeda duduk di tempat yang sama? Apakah kita ingin membangun kehidupan yang lebih adil atau sekedar menunggu gilira agar dapat menikmati keuntungan yang selama ini kita kritik? Jangan-jangan yang kita benci bukan keserakahan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa kita tidak berada di posisi yang memungkinkan kita melakukannya, alias munafik.</p><p>Pertanyaan ini tentu sukar untuk dijawab. Namun, apabila kita tidak berani mengajukannya pada diri sendiri. Maka, kritik kita terhadap kekuasaan akan beresiko berubah menjadi kemarahan yang dangkal. Kita akan terus mengutuk kebusukan di luar diri, sembari membiarkan benih-benihnya tumbuh di dalam tubuh kita sendiri.</p><p>Lantas, apa yang bisa kita lakukan ketika keadaan ini terasa begitu kacau, sementara kekuatan kita bersama terasa terlalu kecil untuk menghadapi persoalan yang besar ini?</p><p>Yang bisa kita lakukan adalah berdoa bersama. Istighosah. Kita memohon pertolong kepada Allah. Istighosah bukan untuk meromantisasikan kepasrahan kita. Istighosah tidak berarti membebaskan diri dari kewajiban untuk berusaha. Kita tidak bisa hanya berdoa, lalu kembali menjalani kehidupan yang sama, membiarkan ketidakadilan terus berlangsung, membiar alam dirusak, dan membiarkan penderitaan orang lain menjadi persoalan mereka.</p><p>Tapi… bukankah doa semestinya juga menggerakkan kita untuk bertindak?</p><p>Maka itu, saya mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama melakukan istighosah serentak di seluruh Indonesia. Kita berkumpul, berdoa, memohon pertolongan Allah agar negeri ini segera diselamatkan dari kehancuran yang saat ini kita alami. Kita doakan sodara-sodara kita yang sedang menderita, mereka yang kehilangan rumah, mereka yang menghirup udara tak sehat, mereka yang terdampak bencana.</p><p>Indonesia adalah rumah bersama yang kita harus rawat, bahkan ketika mereka yang diberi amanat untuk menjaganya justru mengecewakan kita.</p><blockquote>Mari kita beristighosah bersama, dan mulai merencanakan great reset</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=06f5fbfa670d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Narasi Mitos Leluhur dan Jalan Sunyi Perlawanan terhadap Eksploitasi Alam dalam ruang ekofeminisme]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/narasi-mitos-leluhur-dan-jalan-sunyi-perlawanan-terhadap-eksploitasi-alam-dalam-ruang-ekofeminisme-0ffe7f3ac98f?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0ffe7f3ac98f</guid>
            <category><![CDATA[kalimantan]]></category>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:13:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-12T14:13:33.772Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*OHtGHOvG-Jerf3cw.JPG" /></figure><p>Rasanya kita sedang menghadapi sebuah ironi besar. Di satu sisi, kita berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan masa depan Indonesia. Di sisi lain, hutan terus menyusut, tanah dikeruk, sungai tercemar, dan masyarakat adat perlahan kehilangan ruang hidupnya. Semuanya dibungkus dengan satu kata yang terdengar begitu indah: kemajuan.</p><p>Tapi sebetulnya, kemajuan macam apa yang sedang kita rayakan? Apakah kemajuan yang membuat manusia semakin sejahtera, atau justru kemajuan yang dibangun di atas kehancuran ruang hidup manusia itu sendiri?</p><p>Kita sering kali terlampau sibuk membicarakan bagaimana alam dapat memberikan keuntungan bagi manusia, tetapi nyaris tidak pernah mempertanyakan bagaimana manusia memperlakukan alam. Hutan dihitung berdasarkan nilai ekonominya, tanah dilihat dari potensi investasinya, sementara sungai dan gunung diperlakukan seolah-olah hanya sebatas sumber daya yang menunggu untuk dieksploitasi. Seakan-akan segala sesuatu yang ada di bumi ini baru dianggap berharga ketika bisa dikonversi menjadi uang.</p><p>Lalu, di mana letak kemanusiaan kita ketika segala sesuatu harus tunduk pada logika akumulasi kapital?</p><p><strong>Barangkali, persoalan kita hari ini bukan sekadar krisis lingkungan, melainkan krisis cara pandang.</strong> Kita sudah terlampau lama dididik untuk melihat alam sebagai objek, sebagai sesuatu yang boleh dikuasai, ditaklukkan, dan diperas selama ia masih memberikan keuntungan. Kita menyebutnya pembangunan, padahal dalam banyak kasus, yang sedang berlangsung adalah penghancuran yang dilegalkan oleh bahasa kebijakan.</p><p>Dan yang lebih menggelisahkan, cara pandang semacam ini tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia berkaitan dengan bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kapital mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, dan bagaimana dominasi dinormalisasi sampai-sampai kita menganggap eksploitasi sebagai sesuatu yang wajar.</p><p>Di sinilah ekofeminisme menjadi relevan untuk kita bicarakan.</p><h3>Alam dan perempuan: dua-duanya menjadi objek dominasi?</h3><p>Ekofeminisme sering kali dipahami secara sederhana sebagai gerakan perempuan yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Padahal, kalau kita berhenti pada pengertian itu saja, kita justru berisiko mereduksi ekofeminisme menjadi sekadar gerakan penghijauan yang kebetulan dilakukan oleh perempuan.</p><p>Ekofeminisme menawarkan pembacaan yang lebih mendasar: bagaimana dominasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan dapat berkaitan melalui struktur sosial, ekonomi, dan cara berpikir yang menempatkan pihak tertentu sebagai sesuatu yang boleh dikendalikan.</p><p>Dalam masyarakat patriarkal, perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang harus diatur, tubuhnya diawasi, suaranya dibatasi, dan kebebasannya ditentukan oleh norma yang dibangun orang lain. Sementara dalam logika eksploitasi, alam diperlakukan sebagai objek yang boleh dikeruk, tubuhnya dibongkar, dan isinya diambil demi memenuhi kepentingan ekonomi.</p><p>Tentu saja, perempuan bukanlah alam, dan alam bukanlah perempuan. Keduanya mempunyai pengalaman serta persoalan yang berbeda. Namun, ada pola dominasi yang patut kita periksa: kecenderungan untuk menganggap sesuatu yang dipersepsikan lebih lemah sebagai sesuatu yang boleh dikuasai.</p><p>Yang satu harus tunduk pada otoritas patriarki, yang lain harus tunduk pada kepentingan kapital.</p><p>Persoalannya bukan hanya siapa yang melakukan eksploitasi, tetapi juga cara berpikir seperti apa yang memungkinkan eksploitasi itu terus berlangsung. Sebab, selama dominasi dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, ketidakadilan akan selalu menemukan alasan untuk membenarkan dirinya sendiri.</p><p>Dan bukankah ini yang selama ini terjadi? Kita terbiasa mendengar bahwa pembangunan memang membutuhkan pengorbanan. Hutan boleh dibuka demi investasi, tanah boleh dialihkan demi proyek strategis, dan masyarakat yang kehilangan ruang hidupnya diminta memahami kepentingan yang lebih besar.</p><p>Lebih besar untuk siapa?</p><p>Pertanyaan ini sederhana, tetapi sering kali justru dihindari. Sebab, ketika kita mulai mempertanyakan siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang menanggung kerusakan, narasi pembangunan yang selama ini terdengar begitu meyakinkan mulai menunjukkan retaknya.</p><h3>Mitos leluhur: takhayul atau mekanisme kultural untuk menjaga alam?</h3><p>Sekarang, mari kita mundur sejenak. Jauh sebelum istilah ekofeminisme dikenal dalam perdebatan akademis, masyarakat Nusantara telah mempunyai beragam cara untuk memahami hubungannya dengan alam. Dalam sejumlah tradisi lokal, ada hutan yang dianggap keramat, pohon yang tidak boleh ditebang sembarangan, mata air yang harus dijaga, dan gunung yang ditempatkan dalam tatanan kosmologis tertentu.</p><p>Ada ruang-ruang yang tidak bisa diperlakukan sesuka hati. Ada batas yang tidak boleh dilanggar begitu saja.</p><p>Namun, apa yang terjadi ketika masyarakat modern mulai memandang semua itu sebagai takhayul, sebagai sesuatu yang irasional, sebagai warisan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kehidupan modern?</p><p>Tentu saja, kita tidak harus menerima setiap mitos sebagai kebenaran faktual. Kita juga tidak perlu menganggap bahwa seluruh tradisi leluhur selalu baik, adil, atau bebas dari relasi kuasa. Kebudayaan pun bisa menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Akan tetapi, persoalannya adalah: apakah dengan menolak unsur mitologisnya, kita juga harus membuang seluruh nilai ekologis yang mungkin terkandung di dalamnya?</p><p>Jangan-jangan, di tengah keinginan kita untuk menjadi masyarakat modern dan rasional, ada sesuatu yang justru kita tinggalkan tanpa sempat kita pahami.</p><p>Coba bayangkan sebuah hutan yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Kepercayaan itu membuat mereka tidak sembarangan menebang pohon, tidak merusak mata air, dan tidak memperlakukan kawasan tersebut semata-mata sebagai sumber keuntungan ekonomi.</p><p>Dari sudut pandang tertentu, kita mungkin akan mengatakan bahwa kepercayaan semacam itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah. Namun, apakah ketidakmampuan kita membuktikan keberadaan roh leluhur otomatis membatalkan kemungkinan bahwa kepercayaan tersebut mempunyai fungsi sosial dan ekologis?</p><p>Bukankah ada perbedaan antara menguji kebenaran suatu klaim metafisik dan memahami fungsi suatu kepercayaan dalam kehidupan masyarakat?</p><p>Di sinilah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai rasionalitas kita justru menjadi alat untuk meremehkan pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungannya.</p><p>Mitos leluhur mungkin tidak bekerja seperti peraturan pemerintah, tidak ditulis dalam lembaran undang-undang, dan tidak selalu menggunakan bahasa konservasi sebagaimana yang kita kenal hari ini. Namun, dalam konteks tertentu, ia dapat berfungsi sebagai norma sosial: memberikan batas, membangun rasa hormat, dan mengingatkan manusia bahwa tidak semua yang tersedia di alam boleh diambil sesuka hati.</p><p>Dengan kata lain, yang perlu kita pertanyakan bukan semata-mata apakah mitos itu benar atau salah, melainkan juga nilai apa yang hidup di dalamnya dan bagaimana nilai tersebut memengaruhi hubungan manusia dengan alam.</p><p>Sebab, jauh sebelum kita berbicara tentang emisi karbon, deforestasi, atau pembangunan berkelanjutan, sebagian masyarakat telah mengenal gagasan bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Manusia hidup bersama tanah, air, pohon, hewan, dan segala sesuatu yang menopang keberlangsungan hidupnya.</p><p>Dan ketika hubungan itu hanya direduksi menjadi hubungan antara pemilik dan barang milik, kita sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada sekadar tradisi.</p><p>Kita kehilangan kesadaran tentang batas.</p><h3>Ketika rasionalitas modern kehilangan kebijaksanaan</h3><p>Kita hidup pada zaman ketika segala sesuatu harus masuk akal, terukur, dapat dihitung, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi. Tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan. Kita membutuhkan sains untuk memahami perubahan iklim, memulihkan ekosistem, dan merumuskan kebijakan lingkungan yang tepat.</p><p>Namun, persoalannya muncul ketika cara berpikir yang mengutamakan pengukuran dan keuntungan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memahami dunia.</p><p>Hutan kemudian hanya dihitung berdasarkan berapa banyak kayu yang dapat dihasilkan, berapa hektare lahan yang dapat dibuka, atau berapa besar investasi yang bisa masuk. Sementara nilai hutan sebagai ruang hidup, sumber air, penyangga ekosistem, tempat tumbuhnya kebudayaan, dan bagian dari identitas masyarakat sering kali diletakkan di pinggir perhitungan.</p><p>Seakan-akan sesuatu yang tidak masuk ke dalam tabel ekonomi tidak mempunyai nilai.</p><p>Padahal, tidak semua hal yang berharga bisa diterjemahkan menjadi angka. Kita tidak harus percaya pada mitos tertentu untuk memahami bahwa hutan mempunyai nilai yang melampaui harga kayunya. Kita tidak harus meyakini keberadaan roh penjaga mata air untuk mengerti bahwa merusak sumber air berarti merusak syarat dasar kehidupan.</p><p>Maka, yang perlu kita lakukan bukan mempertentangkan mitos dengan sains secara membabi buta. Bukan pula mengganti pengetahuan ilmiah dengan kepercayaan leluhur. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan kembali nilai-nilai yang membuat manusia mampu hidup dengan batas, kemudian mempertemukannya dengan pengetahuan ilmiah dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan.</p><p>Saya menyebutnya sebagai penerjemahan nilai, bukan penghapusan tradisi.</p><p>Artinya, kita tidak harus memaksa masyarakat modern menerima seluruh narasi mitologis secara harfiah. Kita bisa menerjemahkan makna penghormatan terhadap hutan ke dalam bahasa perlindungan ekosistem, menerjemahkan kesakralan mata air menjadi komitmen menjaga sumber air, dan menerjemahkan larangan merusak ruang tertentu menjadi pengakuan atas hak masyarakat adat serta perlindungan kawasan ekologis.</p><p>Dengan begitu, mitos tidak harus berhenti sebagai cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran ekologis, selama penerjemahannya dilakukan dengan menghormati masyarakat pemilik tradisi dan tidak menghapus makna budaya yang mereka sendiri berikan.</p><p>Sebab, melestarikan alam tidak cukup hanya dengan mengajak orang menanam pohon. Kita juga perlu mempertanyakan sistem ekonomi, kebijakan, dan cara berpikir yang membuat pohon itu terus ditebang lebih cepat daripada kemampuan kita memulihkannya.</p><h3>Hutan terbakar, masyarakat kehilangan rumah, siapa yang disebut mengalami kerugian?</h3><p>Mari kita lihat persoalan ini melalui kerusakan hutan dan kebakaran hutan serta lahan yang terus menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia.</p><p>Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya kumpulan pohon. Ada ekosistem yang rusak, udara yang tercemar, sumber penghidupan yang terganggu, dan masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Bagi sebagian masyarakat adat, kerusakan hutan juga berarti terganggunya hubungan dengan wilayah yang selama ini menjadi bagian dari sejarah, identitas, dan kehidupan mereka.</p><p>Namun, dalam perhitungan ekonomi yang sempit, kerugian semacam itu bisa jadi tidak memperoleh tempat yang sebanding. Kerugian lebih mudah dihitung ketika ia berupa angka produksi, nilai aset, atau penurunan pendapatan. Sementara kehilangan ikatan budaya, ruang hidup, dan rasa aman sering kali lebih sulit diterjemahkan menjadi angka.</p><p>Lalu, apakah sesuatu yang sulit dihitung berarti boleh diabaikan?</p><p>Persoalan lingkungan bukan semata-mata persoalan pohon yang ditebang atau lahan yang terbakar. Ia juga merupakan persoalan distribusi kekuasaan: siapa yang berhak menentukan penggunaan tanah, siapa yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.</p><p>Di sinilah ekofeminisme mempunyai relevansi yang penting. Kita perlu melihat bagaimana kerusakan ekologis dapat memperberat beban kelompok yang memiliki akses lebih terbatas terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks tertentu, perempuan di komunitas yang bergantung pada hutan atau sumber air dapat menghadapi beban tambahan ketika sumber penghidupan rusak. Namun, pengalaman itu tidak seragam; ia bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan di masing-masing wilayah.</p><p>Artinya, kita tidak bisa membicarakan kelestarian lingkungan dengan mengabaikan siapa yang hidup di dalamnya. Begitu pula, kita tidak bisa berbicara tentang keadilan sosial tanpa memperhitungkan kondisi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.</p><p>Hutan bukan sekadar hamparan hijau yang bisa dipamerkan dalam laporan keberhasilan pembangunan. Hutan adalah ruang hidup. Dan ketika ruang hidup itu dihancurkan, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan spesies, tetapi juga martabat manusia yang bergantung padanya.</p><p>Maka, ketika ada kebijakan yang mengatasnamakan kesejahteraan tetapi berisiko merusak lingkungan dan menghilangkan hak masyarakat, pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada berapa besar investasi yang akan masuk. Kita harus bertanya: kesejahteraan siapa yang sedang dibangun, dengan pengorbanan siapa, dan siapa yang berhak menentukan pengorbanan itu?</p><p>Sebab, pembangunan yang memaksa masyarakat menanggung kerusakan demi keuntungan pihak lain bukanlah persoalan teknis belaka. Ia adalah persoalan keadilan.</p><h3>Kearifan Nusantara bukan romantisasi masa lalu</h3><p>Saya kira, di sinilah kita perlu kembali membicarakan narasi leluhur. Bukan untuk mengajak semua orang kembali hidup seperti ratusan tahun lalu, bukan pula untuk menganggap bahwa masa lampau adalah zaman ketika manusia sepenuhnya harmonis dengan alam.</p><p>Tidak. Masa lalu juga mempunyai konflik, ketimpangan, dan praktik-praktik yang perlu dikritisi. Kita tidak perlu meromantisasi leluhur untuk mengakui bahwa ada pengetahuan dan nilai dari masa lalu yang masih relevan bagi kehidupan hari ini.</p><p>Yang perlu kita lakukan adalah memilah, memahami, dan menerjemahkan.</p><p>Kearifan lokal bukan berarti setiap tradisi harus dibekukan dan kebal terhadap kritik. Sebaliknya, ia perlu dipahami dalam konteks masyarakat yang melahirkannya. Kita harus memberi ruang bagi masyarakat adat untuk menjelaskan makna tradisinya sendiri, bukan mengambil simbol-simbolnya lalu menggunakannya sebagai dekorasi kampanye lingkungan.</p><p>Jangan sampai kita memuji kearifan leluhur di panggung seminar, mengutip filosofi Jawa dalam pidato, atau mengangkat mitos Nusantara sebagai identitas nasional, tetapi pada saat yang sama membiarkan ruang hidup masyarakat adat dirampas. Jangan sampai kebudayaan hanya menjadi ornamen pembangunan, sementara nilai-nilai yang dikandungnya justru ditinggalkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.</p><p>Bukankah itu sebuah ironi?</p><p>Kita bangga berbicara tentang warisan leluhur, tetapi tidak selalu bersedia menghormati hak masyarakat yang mewarisinya. Kita memuja kebudayaan sebagai identitas, tetapi mengabaikan kebudayaan ketika ia menghalangi proyek yang dianggap menguntungkan.</p><p>Kalau demikian, apa sebenarnya yang sedang kita lestarikan? Kebudayaannya, atau sekadar citra tentang kebudayaan?</p><p>Kita perlu membedakan antara menjadikan tradisi sebagai simbol dan merawatnya sebagai nilai hidup. Yang pertama bisa selesai dalam sebuah seremoni. Yang kedua menuntut perubahan cara berpikir, kebijakan, dan perilaku.</p><p>Dalam konteks ekofeminisme, penghormatan terhadap kearifan lokal seharusnya berjalan bersama kritik terhadap dominasi. Artinya, kita tidak hanya perlu menentang eksploitasi alam oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa tradisi tidak dipakai untuk membenarkan ketidaksetaraan gender atau membungkam suara perempuan di komunitasnya sendiri.</p><p>Sebab, tujuan kita bukan mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi yang lain. Tujuannya adalah membangun hubungan yang lebih adil, baik antara manusia dengan alam maupun antarmanusia.</p><h3>Lalu, bagaimana kita hendak merawat bumi?</h3><p>Pada akhirnya, kita perlu menyadari bahwa krisis ekologis tidak akan selesai hanya dengan perubahan perilaku individu, meskipun perubahan itu tetap penting. Kita bisa mengurangi sampah, menanam pohon, dan menghemat air. Namun, semua itu akan selalu berhadapan dengan batasnya sendiri apabila sistem yang lebih besar tetap memberikan insentif bagi eksploitasi yang tidak terkendali.</p><p>Kita membutuhkan kebijakan lingkungan yang kuat, penegakan hukum, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan terhadap kelompok yang terdampak, dan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya mendengarkan pemilik modal. Kita juga membutuhkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan pendidikan yang membuat masyarakat mampu memahami persoalan ekologis secara kritis.</p><p>Di saat yang sama, kita membutuhkan sesuatu yang tidak selalu bisa diberikan oleh peraturan: kesadaran bahwa manusia bukan penguasa mutlak atas kehidupan di bumi.</p><p>Mungkin inilah salah satu pelajaran yang dapat kita baca kembali dari mitos-mitos leluhur. Bahwa ada batas yang harus dihormati. Bahwa alam tidak selalu hadir untuk memenuhi keinginan manusia. Bahwa kehidupan bukan semata-mata tentang mengambil sebanyak-banyaknya, melainkan juga tentang menjaga agar sesuatu tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.</p><p>Bagi saya, persoalan ini bukan soal apakah kita masih percaya pada mitos leluhur atau tidak. Persoalannya adalah apakah kita masih mempunyai kesediaan untuk belajar dari nilai-nilai yang pernah membantu masyarakat membangun batas terhadap keserakahan.</p><p>Sebab, apa gunanya kita mengaku sebagai masyarakat modern apabila kemajuan justru membuat kita kehilangan kemampuan untuk membedakan kebutuhan dengan keserakahan?</p><p>Apa gunanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi apabila tanah yang menjadi tempat kita berpijak terus dirusak, air yang kita minum terus dicemari, dan hutan yang menopang kehidupan terus diperlakukan sebagai barang dagangan?</p><p>Dan apa gunanya kita membanggakan rasionalitas apabila akal kita hanya digunakan untuk mencari pembenaran bagi sesuatu yang menguntungkan, sementara kerusakan yang ditimbulkannya kita anggap sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan?</p><p>Saya kira, inilah kegelisahan yang perlu kita rawat bersama. Kita tidak harus menolak modernitas, tidak harus memusuhi ilmu pengetahuan, dan tidak harus menganggap seluruh tradisi sebagai kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Namun, kita perlu berani mengkritik modernitas yang kehilangan tanggung jawab, rasionalitas yang tunduk pada kepentingan kapital, dan pembangunan yang menempatkan kehidupan sebagai harga yang boleh dibayar.</p><p>Ekofeminisme mengajak kita melihat bahwa persoalan alam bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan tentang bagaimana kita membangun relasi, membagi kekuasaan, dan menentukan kehidupan seperti apa yang layak kita perjuangkan.</p><p>Maka, barangkali sudah waktunya kita berhenti bertanya semata-mata tentang bagaimana alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang selama ini terlalu sering kita abaikan: <strong>bagaimana manusia seharusnya hidup bersama alam tanpa merasa berhak menguasainya secara mutlak?</strong></p><p>Mungkin, dari sanalah kita bisa mulai menerjemahkan kembali narasi leluhur. Bukan sebagai cerita usang yang hanya pantas disimpan dalam ingatan, melainkan sebagai sumber refleksi untuk membangun masa depan yang lebih adil. Bukan dengan menutup mata terhadap perubahan zaman, tetapi dengan membawa nilai-nilai yang masih relevan ke dalam perjuangan hari ini.</p><p>Sebab, bumi ini bukan warisan yang bisa kita habiskan sesuka hati. Ia adalah ruang hidup yang kita terima untuk dirawat, bukan semata-mata untuk dikuasai.</p><p>Dan kalau hari ini kita masih menyebut eksploitasi sebagai kemajuan, mungkin yang perlu kita pertanyakan bukan hanya keadaan alam kita, tetapi juga cara berpikir kita sendiri.</p><p>Jangan-jangan, yang sedang mengalami krisis bukan hanya hutan, tanah, dan air. Jangan-jangan, kita sendiri yang sedang kehilangan kebijaksanaan untuk hidup di dalamnya.</p><p>Sekian dari saya. Apa yang saya tulis ini merupakan refleksi dan kegelisahan pribadi, sekaligus ajakan bagi kita semua untuk membaca kembali hubungan manusia dengan alam, dengan kebudayaan, dan dengan sesamanya. Sebab, perjuangan merawat bumi tidak cukup hanya dengan menyelamatkan pohon. Kita juga harus berani membongkar cara berpikir yang membuat penghancuran kehidupan terasa wajar.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0ffe7f3ac98f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia gonjang ganjing, Ini rezim anjing]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/indonesia-gonjang-ganjing-ini-rezim-anjing-0e6f74a155df?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0e6f74a155df</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 02:47:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-28T07:30:34.895Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya saya tidak ingin menulis esai ini, saya tidak ingin membahas atau menghibah rezim ini. Karna seperti yang telah rekan-rekan ketahui dan pahami bahwasanya rezim ini adalah rezim yang bobrok, kacau, pokoknya ndak karuan. Terlepas dari semua kebobrokan itu, ada satu yang mengganjal di pikiranku belakangan ini — kenapa kita begitu sibuk menuntut kinerja rezim, sementara kita nyaris tidak pernah mempertanyakan kembali bagaimana rezim ini terpilih? Kita lupa tentang awal mula kecelakaan konstitusi ini terjadi. Kita sekarang sedang mengidap fatigue isu. Kita mudah tergiring dengan framing sana sini, kita mudah termakan oleh narasi-narasi yang dimainkan oleh pihak tertentu, dan kedunguan yang tidak kita sadari adalah kita telah berpikir secara dualistik. Dalam skala apapun, kita berpikir secara dualistik: jika saya kritik prabowo maka saya adalah anak abah, jika saya diam, maka saya bagian dari rezim prabowo. Ini bentuk keterbelakangan berpikir kita. Lalu bagaimana kita hendak menuju revolusi jika akal pikir kita saja masih berpikir demikian. Dan yang paling menyedihkan dari cara berpikir dualistik ini adalah ia membuat kita berhenti berpikir sama sekali. Begitu kita sudah dilabeli anak abah atau buzzer, atau pro kontra, kita tidak perlu lagi mikir. Cukup komen cap ini itu. Kritik seakan menjadi respon cepat, begitu juga dengan sebuah pembelaan, dan yang hilang adalah nalar kita sendiri. Kita jadi corong, bukan lagi subjek yang berpikir. Padahal sebetulnya, apabila kita jujur, realitas tidak akan sesederhana dua warna: hitam atau putih. Saya bisa saja mengatakan: MBG itu ide bagus niatnya baik, tapi eksekusinya kacau, dan di saat yang sama saya juga mengatakan bahwa proses Gibran naik jadi cawapres itu adalah cacat konstitusional yang tidak boleh sama sekali dimaafkan hanya karena programnya cukup bagus. Sebenarnya tidak bagus sama sekali. Nah, dua pertanyaan itu bisa hadir di kepala yang sama, tanpa ada kontradiksi satu sama lain. Coba anda ucapkan itu di ruang publik, tentu saja anda akan diserang dari dua arah. Ini yang saya sebut kedunguan kolektif tadi, bukan karena kita bodoh secara individual tapi karena ruang publik kita sudah tidak lagi memberi bekal untuk orang yang mau berpikir abstrak. Akar masalahnya tidak hanya rezim ini bobrok tapi kenapa kita sebagai rakyat mudah tergiring sana sini, gampang kena framing, gampang dipecah jadi dua kubu yang saling serang. Maka itu, apabila saya mengatakan “menuju revolusi” saya tidak lagi mengatakan turun ke jalan atau aksi massa. Itu bisa kita lakukan apabila sudah mencapai titik kritis atau titik didih massa, dan kita berkaca dari yang sudah-sudah: rezim ganti, tapi kalau cara berpikir masyarakatnya tidak berubah, maka kita akan mengulangi siklus yang sama hingga beberapa dekade ke depan. Revolusi yang saya maksud adalah revolusi akal terlebih dahulu. Kita berani menahan dua penilaian sekaligus tanpa harus memilih di pihak mana. Sebab kalau nalar kita masih terjebak dalam ruang biner, maka ganti rezim seratus kali pun kita hanya akan terus jadi penonton yang mudah digiring.</p><p><strong>Mari kita coba breakdown dari hal yang paling sederhana:</strong></p><p>Ada dua jenis pertanyaan yang dapat kita ajukan pada siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Pertanyaan pertama, yaitu bagaimana asbabun nuzulnya — ini tentang asal usul, proses, dan apakah orang itu dilantik melalui jalan yang bersih atau jalan yang kotor. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang telah ia kerjakan — perihal hasil, sejauh mana kekuasaan diterjemahkan menjadi perubahan nyata bagi kehidupan rakyat: apakah ruang sipil tetap terbuka, apakah kesejahteraan rakyat meningkat, apakah harga-harga tidak mencekik leher rakyat sendiri, apakah demokrasi tidak dibungkam pelan-pelan lewat revisi undang-undang yang diam-diam, apakah lembaga-lembaga negara tidak dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang. Kita berhak mengajukan dua pertanyaan itu, atau bahkan di luar dari dua itu, sebab apa yang selama ini kita anggap Presiden sebagai pemangku kekuasaan bukan serta merta ia lebih tinggi daripada kita. Tidak! Presiden atau jajarannya atau pemerintah itu adalah buruh lima tahunan. Mereka adalah orang-orang yang kita pekerjakan, kita gaji, untuk membangun negeri ini. Tidak sepantasnya mereka mendapat aplaus apabila kinerja mereka baik, karena memang itu tugas mereka, dan seharusnya begitu, dan itulah demokrasi yang sebenarnya. Dalam demokrasi, kedua pertanyaan itu tidak boleh dipisahkan. Kekuasaan yang sah secara prosedural tapi buruk secara kinerja akan melahirkan pemerintahan yang gagal; begitu sebaliknya, kekuasaan yang baik secara kinerja tapi cacat secara prosedural akan melahirkan pemerintahan yang tidak punya filosofi moral dan hukum yang benar. Yang terjadi belakangan ini justru pergeseran fokus: masyarakat sibuk mempersoalkan hasil, sementara asal-usul kekuasaan dibiarkan seperti angin berlalu.</p><p>Boro-boro bahas kinerja, akad pemilihannya saja sudah cacat. Logika sederhananya saja: dalam kesepakatan antar dua pihak, jika akadnya sudah dimanipulasi oleh salah satu pihak, maka mustahil kesepakatan itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini bukan perihal saya menolak program-program pemerintah, tapi ini persoalan urutan logis yang sudah terlanjur dijungkirbalikkan. Kita disuruh menilai rasa masakan di meja makan, padahal bahan-bahan yang dipakai untuk memasak sudah busuk sejak dari pasar. Mau seenak apapun bumbu yang ditambahkan, mau sebagus apapun plating-nya, mau sebagus apapun juru masaknya presentasi di depan kamera, masakan itu tetap berangkat dari bahan busuk. Dan orang yang masih punya lidah jujur akan tahu bedanya. Tapi di sinilah letak masalah kita: terlalu banyak dari kita yang sudah tidak lagi punya kepekaan rasa. Lidah kita sudah disetting sedemikian rupa untuk menganggap busuk sebagai aroma yang wajar, asalkan dikemas dengan baik (hampir mirip dengan banalitas). Padahal jika kita runut ke belakang, proses pemilu kemarin itu bukan sekadar kalah-menang. Ada yang jauh lebih fundamental yang di langgar: kepatutan. Ada aturan yang jelas, ada tata urutan hukum, ada norma yang menyangkut batas umur, ada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi, tapi semua itu seolah bisa dinegosiasikan lewat lobi-lobi malam, lewat makan malam antar mantan presiden dan calon persiden, lewat telepon-telepon yang tidak pernah diungkap ke publik, lewat keputusan yang terlihat legal tapi bau politiknya menusuk sampai ke ubun-ubun. Dan kita semua menonton itu terjadi di depan mata, secara langsung, tanpa perlu jadi ahli hukum untuk tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rakyat yang awam pun bisa merasakan ada yang janggal. Insting dasar kita sebagai manusia yang masih punya akal sehat sudah cukup untuk menangkap bahwa ini bukan proses yang bersih. Tapi kemudian kita dirayu dengan narasi: sudahlah, yang penting jalan terus, yang penting programnya nanti, yang penting tidak ada lagi polarisasi, yang penting lihat ke depan. Narasi ini yang terus diulang-ulang sampai akhirnya kita menyerah, kita lelah, kita memilih untuk tidak lagi bertanya.</p><p>Saya tidak tahu menahu soal tata hukum negara. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah etika, bagaimana etika bisa semurah itu dikalahkan oleh kepentingan politik, dan kita semua seolah-olah menerimanya sebagai sesuatu yang biasa. Seolah-olah kecelakaan konstitusi hanyalah berita lama yang tidak layak dipermasalahkan. Padahal, kalau kita mau jujur, justru titik inilah yang menyebabkan bangunan kekuasaan retak. Etika dan Moral adalah pondasi dari suatu bangunan kekuasaan. Jika pondasinya saja rapuh, maka tidak lama lagi bangunan itu akan runtuh. Cepat atau lambat. Dan akad yang cacat tidak akan pernah melahirkan pemerintahan yang sah secara moral, sebagus apa pun hasil yang nanti digonggongkan.</p><p>Sekarang kita lihat lebih dalam: kenapa kita bisa begitu mudahnya melepas pertanyaan tentang asbabun nuzul kekuasaan? Kita sudah melewati lima tahun terakhir dengan tensi politik yang tinggi, dengan polarisasi yang melelahkan, dengan cekcok di medsos. Lalu datang momen pemilu dengan segala dramanya, dan orang-orang seperti disuguhi realitas yang begitu telanjang: aturan dilanggar, etika diinjak-injak, dan tetap saja yang melanggar itu menang. Lalu apa yang tersisa? Perasaan tidak berdaya. Dan dari ketidakberdayaan itu, lahirlah sikap pasrah: sudahlah, kalau memang begini jalannya, ya sudah. Tidak lagi ada energi untuk marah. Ini yang disebut fatigue isu tadi. Kita bukannya tidak tahu, tapi kita kehabisan tenaga untuk tahu. Tapi di titik inilah kita harus berhati-hati, karena kepasrahan semacam ini justru menjadi pupuk paling subur bagi rezim untuk terus melanggengkan kecacatannya. Kalau rakyat sudah lelah, maka kekuasaan semakin nyaman. Kalau rakyat sudah berhenti bertanya, maka kekuasaan semakin leluasa. Dan yang lebih parah: kalau rakyat sudah mulai membela kecacatan itu sendiri, berarti kita sudah masuk ke tahap yang lebih serius. Kita bukan lagi korban, kita sudah menjadi relawan dari kecacatan tersebut.</p><p>Saya coba kembali ke soal dualisme tadi. Kenapa kita mudah sekali digiring ke dalam dua kubu? Karena berpikir biner itu lebih hemat energi. Menyebut “ini salah, ini benar” lebih mudah daripada menjelaskan “ini salah dalam hal A, tapi bisa dibicarakan dalam hal B, namun tetap harus dipertanggungjawabkan dalam hal C”. Ruang publik kita tidak di desain untuk menampung cara berpikir yang kedua. Media sosial, tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu diskusi kita, memiliki algoritma yang secara sistematis menghukum orang yang berpikir lambat dan rumit, lalu memberi pahala kepada yang komentarnya cepat, singkat, dan emosional. Jadi jangan heran kalau yang muncul ke permukaan selalu yang paling ekstrem, paling keras, dan paling tidak masuk akal. Yang hilang dari ruang publik adalah yang di tengah. Padahal justru yang di tengah itulah yang paling jujur, karena ia sedang berusaha memikirkan dua hal sekaligus. Orang yang berani berkata, “saya tidak setuju dengan cara kekuasaan ini diperoleh, tapi saya juga tidak mau menutup mata terhadap apa yang mungkin saja baik dalam implementasinya” — justru orang seperti inilah yang seharusnya kita hargai, karena ia sedang menanggung beban berpikir yang lebih berat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya: ia diserang oleh dua arah sekaligus. Kubu pro menyerangnya karena ia tidak sepenuhnya setia, kubu kontra menyerangnya karena ia tidak sepenuhnya setia juga. Maka posisi yang paling jujur justru menjadi posisi yang paling sepi, dan akhirnya orang-orang berhenti mencoba untuk jujur, karena jujur tidak lagi memberi mereka rasa aman. Ini gejala yang berbahaya, karena kalau orang yang berpikir jernih sudah memilih diam, maka yang tersisa di ruang publik hanyalah para corong atau cawe-cawe.</p><p>Revolusi yang saya singgung tadi mungkin terdengar abstrak, dan memang abstrak. Tapi justru itu intinya: kita sudah terlalu lama menganggap revolusi hanya sebatas aksi massa, kerusuhan, atau pergantian rezim. Padahal semua itu hanya permukaan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi di dalam kepala masing-masing warga negara: apakah ia masih mampu berpikir sendiri, ataukah ia sudah sepenuhnya menjadi cermin dari narasi yang didengar. Revolusi akal berarti keberanian untuk tidak memilih kubu ketika kedua kubu sama-sama salah, sekaligus keberanian untuk tidak tinggal diam ketika keduanya sama-sama menuntut kepatuhan. Revolusi akal berarti kita berhenti menjadi kelompok yang saling menyalahkan, dan mulai menjadi individu-individu yang sanggup bertanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi, di luar dari semua label yang tersedia. Ini pertanyaan yang sederhana tapi sangat sulit dijawab, karena untuk menjawabnya kita harus siap merasa tidak nyaman, siap dikucilkan dari kedua kubu, siap dianggap aneh. Tapi tidak apa-apa, karena berpikir memang selalu punya resiko.</p><p>Pada akhirnya, ketika saya memikirkan tentang rezim ini, saya tidak hanya melihat sekelompok orang yang duduk di kursi kekuasaan. Saya melihat cermin. Mereka naik dan bertahan karena kecacatan yang kita biarkan, karena kelelahan yang kita pelihara, karena cara berpikir biner yang kita pelihara. Bukan berarti rakyat sepenuhnya salah dan rezim sepenuhnya benar — tidak, justru itu pola pikir biner lagi. Yang saya katakan adalah: persoalan ini jauh lebih kompleks daripada sekadar memilih siapa yang menjadi penjahat. Kekuasaan yang cacat tidak akan pernah lahir dari masyarakat yang sehat. Ia lahir dari celah-celah yang kita tinggalkan terbuka, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih untuk tidak ajukan, dari nalar yang kita berhentikan di tengah jalan karena lelah. Maka selagi kita terus sibuk menggonggong soal kinerja, selagi kita terus berdebat di permukaan, ketahuilah bahwa sesuatu yang jauh lebih menggelisahkan sedang terjadi: kita sedang meremehkan moral. Dan ketika sebuah bangsa mulai menganggap moral adalah hal remeh temeh. Maka percuma, rasanya bicara soal demokrasi, konstitusi, atau apapun itu, karena semuanya hanya akan menjadi dekor di bangunan yang dalamnya sudah lapuk. Kita bisa ganti rezim, kita bisa ganti presiden, tapi kalau moral sudah dianggap sekedar aksesoris yang bisa dicopot pasang, maka yang terjadi bukan revolusi, tetapi ganti baju di atas tubuh yang penuh dengan nanah. Dan kebobrokan itu akan membuat nanah menjadi menyebar sampai kita tidak lagi mampu menahan. Dan disitulah akan menjadi bom kerusuhan.</p><p>Saya tidak punya kapasitas untuk mengajukan statement politik atau mengenai isu saat ini. Saya tidak mengajak anda sekalian untuk membenci rezim. Di semua ruang publik kita telah dipenuh oleh kebencian itu, maka saya tidak perlu mengulanginya dua kali. Yang tersisa sekarang adalah kewarasan akal pikir. Hanya itu yang menjadi satu-satunya modal untuk membuat negeri gonjang-ganjing ini kembali <em>gemah ripah</em>, bukan karena rezimnya yang berganti, tapi karena rakyatnya sudah tidak lagi mudah dipecah oleh anjing-anjing yang menggongong. Sebetulnya, saya agak risau menggunakan metafora anjing. Karna pada hakikatnya hewan anjing ini lebih baik dari mereka-mereka itu. Namun, ya itulah, rekan-rekan pasti paham maksud saya.</p><p>Sekian terima kasih.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0e6f74a155df" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Presiden Papat Limo Pancer]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/presiden-papat-limo-pancer-41b8801eb2dd?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/41b8801eb2dd</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[presiden]]></category>
            <category><![CDATA[jawa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:38:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-15T04:29:35.803Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa malam lalu, saya duduk di sudut warkop, kopi pait sudah berganti gelas ketiga, rokok masih setia menyala, mengabstrakan pikiran-pikiranku. Ada satu hal yang mengganjal — Mengapa kita enggan kembali ke pengetahuan leluhur, dan lebih memilih menyembah pengetahuan barat, sembari menganggap apa yang diwariskan leluhur adalah sesuatu yang usang.</p><p>Saya bukan ahli tata negara, saya bukan pula pandai dalam pengetahuan politik negara. Saya hanya seseorang yang kebetulan gemar membaca warisan leluhur. Di antara bacaan itu, saya menemukan satu hal bahwa leluhur kita ternyata sudah punya kerangka berpikir tentang kekuasaan dalam diri manusia yang jauh lebih holistik, itu adalah Sedulur Papat Limo Pancer.</p><p>Jangan terburu-buru justifikasi itu adalah mistisisme atau yang acap kali dikatakan logika mistika oleh para intelektual. Sedulur Papat Limo Pancer adalah filosofi sistem yakni sebuah cara pandang tentang bagaimana seorang manusia tidak berdiri sendiri, akan tetapi dikelilingi oleh empat unsur yang harus dijaga keseimbangannya. Jika kita berani menerjemahkannya ke dalam konteks negara, dalam hal ini pemimpin, kita akan menemukan bahwa Presiden itu bukanlah perseorangan. Dalam diri sesorang yang menjabat Presiden (persona) ada empat Presiden (identitas) — filosofi kepemimpinan ini saya rasa jarang dan bahkan hampir tidak ada di kelas-kelas kampus.</p><h3>Presiden Papat/ Sedulur Papat</h3><p>Dalam kosmologi Jawa, setiap manusia lahir dengan empat saudara ghaib : Kakang kawah(air ketuban), Adi ari-ari(plasenta), <em>Getih</em>(darah), dan Puser(tali pusar). Mereka tidak hanya sekedar organ biologis. Mereka adalah unsur penyerta kehidupan yang hadir dalam sunyi, tetapi menentukan apakah sang bayi akan hidup atau mati.</p><p>Lalu apa sangkut pautnya dengan negara?</p><p>Sederhana saja, seorang presiden siapapun dia juga lahir ke dalam kekuasaan, ke dalam dunia baru yang bernama pemerintahan, dengan empat sedulur nya yang menyertai. Empat unsur ini jika dirawat dengan seimbang akan membuat negara sehat, dan jika diabaikan akan membuat negara sekarat. Bedanya, sedulur dalam konteks negara ini bukan hal yang ghaib. Mereka adalah pilar-pilar sistemik yang sangat rill.</p><p>Mari kita coba uraikan satu per satu agar lebih jelas, apa saja Empat Presiden itu.</p><h3>1. Presiden kakang kawah</h3><p>Kawah adalah air ketuban yang keluar lebih dulu, membuka jalan kehidupan. Itu artinya ia adalah unsur pertama yang mengetahui kondisi sebelum sang bayi muncul ke dunia. Dalam konteks kekuasaan, kakang kawah adalah sistem intelijen, mendeteksi dini, dan kanal informasi yang memberi presiden gambar tentang realitas sebelum ia mengambil keputusan atau kebijakan.</p><p>Presiden yang kawahnya sehat adalah Presiden yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di jalanan, di dapur emak-emak bukan dapur MBG, dan di pasar-pasar. Tentu presiden dikelilingi oleh laporan birokrasi yang sudah difilter puluhan kali, tetapi ia juga punya telinga langsung ke lapangan, membaca sinyal-sinyal sebelum krisis meledak, sebelum rakyat protes dan demo.</p><p>Akan tetapi presiden yang mengabaikan kawahnya, ialah presiden yang buta. Ia hanya mendengar apa yang ingin ia dengar (Asal Bapak Senang). Laporan intelijen dipakai untuk membenarkan bias sendiri bukauntuk membaca realitas. Dan sejarah telah membuktikan bahwasanya setiap kali kekuasaan kehilangan kawahnya, kejatuhan selalu datang secara tiba-tiba cepat atau lambat.</p><h3>2. Presiden Adi ari-ari</h3><p>Plasenta atau Adi ari-ari adalah organ yang menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Tugasnya melindungi, memberi makan — meski tak terlihat tapi tanpanya, bayi tak akan bertahan sembilan bulan. Dalam negara, Adi ari-ari adalah birokrasi, aparat, dan sistem jaminan sosial — struktur yang menyambungkan kebijakan dari pusat ke kebutuhan rakyat sehari-hari.</p><p>Ini sangat penting, karna seringkali kita mengutuk birokrasi sebagai lambat dan korup, tapi tanpa birokrasi yang berfungsi, kebijakan hanya akan menjadi omong kosong. Begitu pula jika nutrisi itu dikorupsi, bantuan tidak akan sampai, layanan publik lumpuh, dan janin rakyat akan lahir cacat. Ari-ari yang tidak lancar akan membuat seluruh tubuh negara kekurangan gizi, sehebat apapun kebijakan yang dirancang, tetapi akan cacat.</p><p>Presiden yang paham ari-ari nya adalah presiden yang membangun birokrasi bukan sebagai alat loyalitas politik atas dukungan pilpres, melainkan sebagai saluran kehidupan. Ia juga tahu bahwa polisi yang tidak dipercaya rakyat, pejabat daerah yang tidak menyentuh warga miskin, rumah sakit yang antriannya menumpuk— itu semua adalah gejala ari-ari yang tidak berfungsi. Apabila dibiarkan , bayi negara akan lahir prematur, lemah, dan mudah sakit.</p><h3>3. Presiden Getih</h3><p>Darah adalah kekuatan hdiup, mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi. Jika darah berhenti mengalir, matilah satu organ. Jika darah hanya menggenang di satu titik, terjadilah pembekuan yang berakibat fatal. Dalam negara, getih adalah roda ekonomi, produktivitas rakyat, serta sumber daya seperti fiskal, energi, dan sumber daya alam.</p><p><em>Getih </em>yang sehat artinya ekonomi yang mengalir merata. Uang tidak hanya berputar di segelintir konglo. Kesempatan tak hanya dimonopoli oleh mereka yang punya relasi. Petani di desa, buruh di pabrik, pedagang di pasar — mereka semua adalah sel-sel darah yang membuat tubuh negara tetap hangat dan sehat.</p><p>Tetapi jika <em>getih </em>tersumbat, jika kekayaan hanya menggenang di satu golongan, jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 1% populasi, maka tubuh negara akan melemah. Tubuh yang darahnya tidak mengalir akan mati, perlahan-lahan, dimulai dari ujung jari kaki yang paling jauh jari jantung, dan ujung jari itu adalah desa-desa, pulau-pulau terluar, yang rakyatnya tidak pernah diberitakan.</p><h3>4. Presiden Puser</h3><p>Banyak yang mengira puser dan ari-ari itu sama. “Kan sama-sama mengubungan janin dan ibu?” Tidak. Secara biologis, keduanya adalah dua organ yang berbeda fungsi. Ari-ari adalah organ pengolah — yang memasak nutrisi, menyaring limbah, memproduksi hormon. Ia bekerja di belakang tnapa langsung menyentuh janin. Nah, puser adalah saluran langsung, ia tak mengolah apapun, hanya menyalurkan. Tapi justru karna ia adalah saluran langsung, maka ialah satu-satunya koneksi fisik antara janin dan sumber kehidupannya. Jika puser putus sebelum waktunya, janin mati meski ari-arinya masih sehat.</p><p>Dalam konteks negara, Puser adalah pancasila, undang-undang dasar, dna legitimasi konstitusional. Puser bukan pengolah seperti birokrasi, tetapi ia adalah pipa nilai — saluran yang menghubungkan kekuasaan presiden dengan sumber legitimasinya yiatu rakyat, sejarah dan cita-cita kehidupan bangsa.</p><p>Presiden yang pusernya sehat adalah presiden yang sadar bahwa kekuasannya tidak berasal dari dirinya sendiri melainkan dari rakyat. Ia hanya buruh lima tahunan, penerima mandatt. Ada konstitusi yang membatasinya. Ada nilai-nilai dasar yang tak boleh dilanggar. Ada rakyat sebagai ibu yang melahirkan kekuasaan itu, yang harus dihormati.</p><p>Tapi presiden yang memutus pusernya? adalah presiden yang mengira dirinya adalah kekuasaan itu sendiri dan berandai dua periode. Lupa bahwa konstitusi ada untuk membatas bukan sekedar alat legitimasi, lupa bahwa ada pancasila sebagai kontrak moral antara negara dan rakyat. Dan ketika nanti puser itu diputus, presiden mungkin masih berkuasa secara formal. Akan tetapi legitimasi sejatinya telah mati, ia hanya menajdi bayi yang tercabut dari ibunya, hidup tapi tidak terhubung dengan sumber kehidupan.</p><h3>5. Presiden Pancer</h3><p>Sekarang kita sampai pada intinya, Presiden pancer. Dalam filosofi sedulur papat limo pancer, pancer adalah sang bayi itu sendiri — sebagai kesadaran pusat yang mengendalikan empat saudara. Tapi pancer bukanlah yang berkuasa atas keempatnya, bukan tuan. Pancer adalah penyeimbang.</p><p>Presiden sebagai pancer bukanlah penguasa yang berdiri di atas empat presiden. Ia adalah pusat kesadaran yang bertugas menjaga agar Presiden kawah, presiden ari-ari, presiden getih, dan presiden puser tetap harmonis. Jika salah satu terlalu dominan, ia harus meredamnya. Jika salah satu diabaikan, ia harus mengakatnya. Keseimbangan adalah tugas utama presiden pancer.</p><p>Cara pandang modern tidak akan pernah memahami filosofi ini, karna ini sudah bukan lagi materill tetapi spirituil. Presiden mempunya empat presiden dalam dirinya, dan presiden pancer bertugas membimbing keempat presiden menuju keharmonisan. Ini adalah keselarasan batin dalam diri pemimpin.</p><h3>Bagaimana keadaan sekarang?</h3><p>Saya menulis ini bukan untuk menilai presiden yang mana. Itu bukan urusan saya, bukan keahlian saya juga. Namun saya juga tidak bisa berpura-pura buta akan apa yang terjadi sekarang — kita sedang menyaksikan bagaimana keempat sedulur justru menyakiti satu sama lain.</p><p>Getih misalnya. Ekonomi tumbuh delapan persen, tapi hanya berputar di segelintir orang. Rakyat kebanyakan tidak merasakan. Pertumbuhan itu akhirnya hanya dinikmati oleh mereka yang dekat dengan jantung kekuasaan.</p><p>Kakang kawah yang berlebihan. Kritik sedikit, dapat ancaman. Bahkan ada yang disiram air keras karena terlalu vokal. Alih-alih membaca realitas, kawah justru menjadi alat represi.</p><p>Puser dilukai berkali-kali, dengan mengubah undnag-undang untu memperlancar korupsi, RUU perampasan aset ditolak mentah. Ada pula upaya mengubah konstitusi demi meloloskan wapres. APBN dikorupsi, uang rakyat diambil, sementara lain rakyat terus dipajaki.</p><p>Bahkan ari-ari yang semestinya menyalurkan kehidupan sudah terlanjur busuk. MBG bagus konsepnya, tapi begitu masuk birokrasi yang korup, ia jadi sarang korupsi. Sebagus apa pun kebijakan, kalau salurannya dikuasai tikus, sampai ke rakyat hanya remah-remah. Atau malah tidak sama sekali.</p><h3>Penutup</h3><p>Saya kembali menyuruput kopi. Ternyata sudah dingin. Rokokku juga sudah habis. Malam semakin larut. Namun ada satu hal yang masih mengendap di kepala.</p><p>Mungkin filosofi sedulur papat limo pancer ini hanya warisan masa lalu. Tapi kita bisa menggunakan cara pandangnya. Kita bisa mulai melihat presiden bukan sekedar jabatan politik, presiden adalah sebuah titik keseimbangan. Kita sebagai rakyat, punya tugas untuk terus mengingatkan bahwa kekuasaan itu tidak berdiri sendiri, ada empat sedulur yang senantiasa mengelilingi dan saling terhubung satu sama lain. Ataupun jika kita ingin menjadi pemimpin, hendaknya memahami keempat unsur ini dalam diri dan ketika keempat unsur ini harmonis satu sama lain, disitulah terciptanya keseimbangan antara pemimpin dan yang dipimpin.</p><p>Saatnya kita berhenti mendewa-dewakan pengetahuan barat, saatnya kita belajar dari leluhur. Bukan untuk romantisasi masa lalu, tetapi untuk menemukan kembali jati diri bangsa kita. Jati diri yang tidak terkotak-kotakkan oleh luar, melainkan menggali dari dalam tanah sendiri sebuah tatanan negara yang seimbang atau biasa disebut gemah ripah loh jinawi.</p><p>Itulah kita, jadilah bangsa Nusantara bukan bangsa Indonesia. Karena sesunggunya, di dalam filosofi sedulur papat limo pancer itu, ada Nusantara yang belum selesai kita mengerti.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=41b8801eb2dd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Surat Suro untuk Indonesia]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/surat-suro-untuk-indonesia-6bc153b00e70?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6bc153b00e70</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[surat]]></category>
            <category><![CDATA[muharram]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-15T13:53:09.128Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Kepada Indonesia,</blockquote><p>Di malam satu suro — malam yang hening, malam yang sunyi, mengajak setiap jiwa untuk pulang ke dalam dirinya sendiri. Aku duduk di sini, di kejauhan yang tak bisa kutunjukkan di mana, memandangimu dari balik kabut gemah ripah loh jinawi. Aku ingin menulis surat ini untukmu, bukan sebagai seseorang yang tahu menahu tentangmu (Indonesia), bukan pula sebagai seseorang yang berhak mengguruimu. Aku hanyalah seseorang yang mencintaimu dalam diam yang radikal, yang memelukmu dalam doa, yang menitipkan harap di setiap sujud yang tak terlihat.</p><p>Kini, suro datang lagi, mengetuk pintu, membawa lampu pertanyaan yang selama ini dihindari: kemana kita berjalan? siapa kita sebenarnya? apa yang telah kita lakukan pada tanah yang kita pijak, pada air yang kita minum, pada pohon yang kita petik buahnya. Suro adalah bulan di mana para leluhur membersihkan diri, membuang segala yang buruk. Aku ingin — kau dan aku, melakukan hal yang sama: membersihkan hati dari kotoran-kotoran kapitalisme, membuang segala bakteri-bakteri materialistik, dan mensucikan jiwa yang terlalu lama kering oleh najis keserakahan.</p><p>Aku tahu, kau sangat amat lelah. Hingar bingar ketamakan, bengis tangis kekejaman, dan kemunafikan politik yang telah menggerogoti tubuhmu dalam-dalam. Aku bisa merasakan, betapa hancurnya dirimu. Hancur yang tak bisa disembunyikan oleh senyum para pemimpinmu, oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan instansi, oleh janji-janji manis yang bertebaran. Kau tersesat, berjalan di tempat yang sama tanpa tahu kapan sampai. Aku tahu, di sudut desamu yang sunyi, di pasar-pasar yang riuh, di sekolah-sekolah penuh mimpi, ada begitu banyak orang yang masih bertahan. Dengan harapan yang mengambang di antara hidup atau mati, miskin atau gelandangan, tersiksa atau terbunuh. Aku ingin kau tahu, bahwa aku mendengarmu, aku melihatmu, aku merasakanmu, dalam tiap detak jantung yang berdetak untukmu.</p><p>Di malam satu suro ini, aku ingin meminta maaf. Aku tak cukup banyak berbuat untukmu. Maaf, aku hanya bisa menulis surat ini dari tempat yang jauh tanpa menyentuh tanahmu, tanpa bisa menggenggam tanganmu yang luka dan tubuhmu yang telah diperkosa. Aku meminta maaf atas segala luka yang pernah diterehkan di atas wajahmu — oleh mereka yang rakus, oleh mereka yang lupa bahwa tanah ini bukan milik oligarki, oleh mereka yang mengadu domba, memecah belah atas nama agama dan suku, oleh mereka yang menjadikan kata persatuan hanya sebagai slogan kosong, oleh mereka yang menggunakan kata reformasi hanya sebagai kobaran api ilusi.</p><p><em>Maaf Indonesia. Maaf</em></p><p>Aku masih berharap bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Aku percaya, tidak ada puasa tanpa hari raya. Mungkin, Tuhan menyuruh kita puasa, agar kelak merasakan manisnya hari raya. Dari puasa tangan-tangan petani yang tabah menanam meski harga gabah jatuh, puasanya guru-guru yang tetap mengajar meski gaji tak mencukupi, puasanya emak-emak yang memasak untuk anak-anaknya meski menu MBG sangat-sangat tidak bergizi. Puasa-puasa itu ada pada orang-orang kecil yang tak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Merekalah Indonesia, merekalah yang membuat tetap menjadi Indonesia.</p><p>Oh Indonesia, aku ingin mengajakmu berjalan bersama dalam sunyi malam suro ini. Aku tidak suka dengan keramaian, hiruk-pikuk politik, gempar yang saling menghujat. Aku mengajakmu dalam sunyi, yang memungkinkan kita mendengar suara hati sendiri, yang memungkin suara Tuhan berbisik pelan. Mari kita tinggalkan sejenak segala perdebatan yang berisik. Lalu duduk bersama, bertanya: apa yang sebenarnya kita inginkan? apakah kita ingin terus bertengkar: anak abah atau kosong dua voters atau antek-antek asing? apakah kita ingin terus saling menyalahkan dan mencari pembenaran? Ataukah kita ingin sesuatu yang lain — sesuatu yang tenang, lebih damai, lebih dalam?</p><p>Aku sendiri masih belajar. Setiap malam, aku bergulat dengan diriku sendiri, bertanya : sudah kah aku menjadi lebih baik? sudahkah aku memberi lebih banyak daripada mengambil? tapi setidaknya, aku terus mencoba. Aku ingin kau juga mencoba, Indonesia. Aku ingin kau katakan juga pada mereka-mereka, yang berteriak lantang reformasi, tetapi menganggap orang yang tidak sekolah adalah tidak berpendidikan. Juga mereka yang berorasi dengan retorika manis dan merasa hebat daripada tukang ojek online. Katakan pada mereka untuk tidak merasa lebih tinggi dan kembali bertanya: siapakah diri sebenarnya.</p><p>Aku selalu berdoa untukmu. Mungkin saja doaku tak sampai, mungkin juga sampai. Tetapi aku selalu berdoa untukmu, agar kau diberi tadabbur untuk memilih pemimpin yang benar-benar mencintaimu, bukan yang hanya joget-joget dan berjanji manis sembilan belas juta lapangan pekerjaan. Aku berdoa agar kau selalu diberi kesabaran untuk terus menerima orang-orang yang menghianatimu, menyakitimu, melecehkanmu. Dan aku berdoa agar kelak nanti semuanya terus mau bermuhasabah, terutama pemerintahnya. Semoga kedamaian yang kau dapat adalah kedamaian yang tak tergantung pada harga minyak, pada nilai tukar rupiah, pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kedamaian yang hakiki, yang lahir dari hati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri.</p><p>Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyaah debu yang melayang di angkasa, yang mungkin tak akan pernah menemuimu. Tapi percayalah, apa yang terjadi padamu, aku selalu mendengarkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan rasa yang tak pernah disampaikan kepompong pada kupupu yang menjadikannya tiada.</p><p><em>Dalam sunyi aku merindukanmu.</em></p><p>Selamat satu suro dan bulan suro. Semoga tahun ini membawa kita pada perenungan yang lebih dalam. Aku akan terus berjalan di jalanku sendiri — keterhilangan. Tapi ketahuilah, di setiap malam yang hening, berbisik: Semoga Indonesia merdeka dari kebencian, dari keserakahan, dari lupa akan dirinya sendiri.</p><blockquote>Dari seseorang yang sedang tersesat dalam gelapnya sunyi,</blockquote><blockquote>Abid.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6bc153b00e70" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Social Engineering: Luk Jinaluk lan Weh Pineweh]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/social-engineering-luk-jinaluk-lan-weh-pineweh-308493eddbf5?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/308493eddbf5</guid>
            <category><![CDATA[filosofi-jawa]]></category>
            <category><![CDATA[sosiologi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 26 May 2026 04:43:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-26T04:43:52.360Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa hari lalu, saya termenung di sudut warkop dengan secangkir kopi pait di tangan kanan dan sebatang rokok menyala di tangan kiri. Senja merekah dengan khas di ufuk barat. Tiba pertanyaan yang cukup radikal — Apa yang selama ini kita anggap sebagai infrastruktur itu hanya bersifat fisik. Apa yang selama ini kita anggap sebagai modern itu adalah bentuk kolonisasi pikiran. Selama ini kita berkiblat pada barat, tanpa memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih canggih daripada barat. Ada konsep modern yang telah lama berlangsung tetapi kita tidak mau melihat ke belakang. Seolah-olah hal yang sudah usang, hal yang sudah lampau bukanlah modernitas.</p><p>Lalu ada yang nyeletuk, “Tapi kan modern itu perihal pembaharuan.”</p><p><em>Huft…</em> Asap mengepul, kopi mulai dingin, dahi mulai mengerut, dan ingatan saya tiba-tiba melompat setelah melihat waiters membawa piring kosong.</p><p>Perihal <strong>piring</strong> — piring yang berpindah dari rumah ke rumah, dari dapur ke dapur, dari hati ke hati, dan dari silaturahmi menuju cinta. Piring yang dikirim ke tetangga, penuh nasi kuning dan ayam bakar, lalu kembali dalam keadaan yang juga berisi. Pisang goreng atau nasi goreng atau mie goreng. Ini yang disebut sebagai <em>luk jinaluk lan weh pineweh</em>. Frasa yang mungkin asing di telinga Gen Z. Artinya: apa yang diminta berilah, apa yang diberi terimalah. Semacam siklus saling memberi dan menerima dalam rangka menjaga anyaman sosial di tingkat paling dasar: antartetangga. Gimana jika tradisi gotong royong ini diangkat ke tingkat paling atas: antara pemerintah dan rakyat. Hmm… rasanya sulit. Ada sesuatu yang telah lama menggerogoti keharmonisan antara pemerintah dan rakyat. Tapi setidaknya di tingkat dasar sudah berlangsung lama menjaga keseimbangan. Konsep seperti ini juga ada di masyarakat Minang, Sunda, dan Betawi.</p><p>Tradisi gotong royong kita adalah<em> blueprint social engineering</em> modern ala Nusantara. Saya menyebut ini <em>social engineering</em> bukan untuk keren-kerenan. Saya menyebut demikian karena leluhur kita berhasil menerapkan sebuah sistem yang dalam ilmu sosial modern baru dipahami. Para pemikir seperti Marcel Mauss dalam <em>The Gift</em> dan Karl Polanyi dalam <em>The Great Transformation</em>. Ada sistem di mana memberi dan menerima bukan dalam transaksi ekonomi, tetapi menjadi perekat sosial. Sistem yang membuat kampung bisa bertahan dari paceklik tanpa harus nunggu bantuan dari pemerintah. Sistem yang merawat orang-orang lansia tanpa perlu panti jompo. Sistem yang mendidik anak-anak tentang empati.</p><p>Ketika seseorang mengantarkan sepiring nasi rawon ke tetangganya, ia sedang membuka tiga nilai kerakyatan: yang pertama, ia mengirimkan nutrisi, artinya membantu kebutuhan nutrisi orang lain. Yang kedua, ia berkomunikasi, karna komunikasi itu adalah pilar utama dalam membangun ikatan emosional. Yang ketiga, ia membuka siklus yang secara sosial mengikat dua pihak dalam hubungan yang lebih intim. Piring itu miliknya, lalu ia berharap piring itu kembali. Dan ketika piring kembali, isinya sudah berganti. Penerima tidak mengembalikan kosong — bukan karena takut dianggap tidak sopan, tetapi ada pemahaman kultural yang sudah melekat: bahwa wadah yang kosong adalah simbol awal putusnya tali. Sesuatu yang seimbang itu akan indah. Cinta itu adalah keseimbangan — pihak A tidak peduli dengan dirinya sehingga ia sibuk peduli pada pihak B, dan pihak B tidak peduli dengan dirinya sehingga ia sibuk peduli pada pihak A. Itulah rasa tertinggi — cinta. Ya, walau dalam kosmologi Jawa maupun Minang, Sunda dan Betawi, kalau piring kembali dalam keadaan kosong adalah aib sosial yang halus.</p><p><em>Slurpp… </em>seruput kopi sebelum dingin.</p><p>Kita sebenarnya tidak tertinggal. Kita tidak perlu mengejar modernisasi. Sudahi mengejar arah barat. Kita bergerak bukan menuju barat. Kita punya arah sendiri. Hanya saja kita tidak tahu arah kita sendiri itu yang seperti apa. Jawabannya ada pada leluhur — apa yang selama ini leluhur jaga itu adalah arah kita. Seperti tradisi <em>luk jinaluk</em> dan <em>weh pineweh</em> ini yang sekarang disebut sebagai resiprositas generalis — konsep dalam antropologi ekonomi dalam menjelaskan pola berbagi di masyarakat komunal. Kakek-nenek kita sudah menjalankannya. Tanpa nama, tanpa jurnal, tanpa penelitian.</p><p>Mungkin kita merasa modern ketika ada istilah ilmiah, seperti <em>welfare state</em>, <em>food waste</em>, redistribusi pangan, ketahanan pangan. Padahal kalau kita melihat ke belakang — leluhur kita sudah menerapkan itu semua. <em>Welfare </em>yang sudah terjaga tanpa <em>state</em>, tanpa birokrasi. Piring yang berpindah dari rumah ke rumah itu sudah mencegah <em>food waste</em> atau redistribusi pangan.</p><p>Tapi kita jarang melihatnya sebagai infrastruktur. Kita hanya melihat sebagai kebiasaan orang desa. Tidak modern, tidak <em>profitable</em>. Tidak berdampak pada ekonomi. Di situlah letak kolonisasi pikiran yang saya sebut tadi: kita sudah hilang sadar bahwa sesuatu yang bernilai itu adalah yang sifatnya materiil. Ada wujudnya, ada dampaknya.</p><p>Boleh saja kita menyebut gotong royong ini adalah hal yang tradisional. Akan tetapi di negara-negara maju, alih-alih semakin canggih teknologi maka semakin tenang rakyatnya. Oh tidak, justru mereka sedang krisis kepedulian, kesepian tinggi. Di Jepang, ada <em>kodokushi</em>. Inggris ada <em>Minister of Loneliness.</em> Sehingga, ketika bule-bule atau turis berlibur ke negara kita, mereka sangat-sangat nyaman. Karna yang namanya keramahan dan kepedulian itu adalah barang langka di negara mereka.</p><p>Kita memang tidak punya teknologi buatan sendiri, tidak seperti Korea dengan Samsung-nya, tidak seperti Jepang dengan Yamaha-nya. Tetapi kita punya teknologi sosial yang sudah jauh lama <em>maintenance</em>.</p><p>Saya tidak bilang harus kembali ke masa lalu dan meninggalkan teknologi kini. Bukan. Saya hanya bilang: kita tak perlu malu pada apa yang sudah kita miliki. Tak perlu merasa inferior di hadapan barat. Karna apa yang sekarang mereka cari — resiliensi komunal dan <em>urban happiness</em>— yang sebenarnya sudah ada di sini. Sudah berabad-abad. Hanya saja kita terlalu sibuk mengejar definisi modernitas mereka, sampai lupa kita punya definisi sendiri.</p><p>Saatnya kita berhenti mengejar arah barat. Saatnya kita menengok ke belakang, bukan untuk bernostalgia romantis, tapi menemukan arah kita sendiri. Arah yang sudah lama ditunjukkan oleh leluhur, hanya saja kita terlalu silau oleh lampu-lampu globalisasi. Saatnya kita lepas dari <em>post-colonial syndrome</em> dan kembali menjaga piring-piring berpindah dari rumah ke rumah sebagai infrastruktur sosial.</p><p>Karena sesungguhnya, di dalam piring yang tidak pernah kembali dengan kosong itu, ada Indonesia yang belum selesai kita pahami.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=308493eddbf5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca Prabowonomics dalam kacamata Sosialisme]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/membaca-prabowonomics-dalam-kacamata-sosialisme-d90964352299?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d90964352299</guid>
            <category><![CDATA[sosialisme]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 21 May 2026 13:58:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-21T13:58:35.169Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Buah tidak jauh dari pohonnya. Begitulah ucap peribahasa yang kerap kali kita dengar. Begitu juga dengan Prabowo yang tidak jauh dengan ayahnya — Sumitro, seorang sosialis economics. Akan tetapi ada pertanyaan besar: Apakah Prabowo juga seorang sosialis? Atau justru seorang militeris?</p><p>Sebelum kita masuk dalam sebuah omon-omon saya ini — yang mungkin menjadi sinau bareng kita bersama — mungkinkah juga kita mampu percaya pada sistem ekonomi yang digagas seseorang yang hidupnya berkecimpung dengan komando daripada serikat petani dan buruh?</p><p>Sumitro memang pemikir ekonomi sosialistik. Ia bicara tentang pembangunan yang terpinggirkan di masa Orba — menjadi api terang di lorong-lorong gelap Orba. Tapi betulkah api ini diwariskan kepada anaknya?</p><p>Kita coba masuk perlahan-lahan dengan ritme yang enak dan nyaman dibaca. Jangan terburu-buru untuk marah, meski saya paham amarah rekan-rekan telah memuncak, terlebih lagi rupiah sedang anjlok.</p><p>Mari kita buka bersama-sama gerbang yang dinamakan Prabowonomics. Apa ia sebetulnya?</p><p>Prabowonomics adalah strategi ekonomi nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo dengan target pertumbuhan 5 hingga 8 persen. Kata kuncinya di sini adalah pertumbuhan. Seperti apa? Hilirisasi SDA, swasembada pangan dan energi, penguatan industri. Negara aktif, hadir, dan tidak didikte pasar global. Ada istilah keren: <em>Big Bang</em> dan <em>Big Push</em>. Saya tidak tahu dari mana istilah itu diambil, mungkin <em>big bang </em>seperti apa yang dijelaskan di sains, ya. Intinya bergerak masif, cepat, serta alokasi jor-joran. Sebut saja: lompatan ekonomi.</p><p>Nah, ini menariknya. Prabowonomics ini disebut-sebut sebagai jalan tengah — memadukan antara sosialisme (menjamin kesejahteraan rakyat) dan kapitalisme (pasar bebas tetapi aktif). Sintesis yang cemerlang: ambil dua yang terbaik dari dunia, buang yang buruk, aduk rata, dan minum. Apakah kita akan menjadi macan Asia lagi? Yang dulunya juga menerapkan sosialisme ala Soeharto ala pembangunan?</p><p>Di sini, kita mulai pakai kacamata sosialisme — yang dulunya pernah ada. Namun dibantai, dikubur tanpa jejak. Sekarang, dibangkitkan kembali dengan campur aduk kelas-kelas kapital. <em>Aneh sih!</em></p><p>Tapi kita harus fair. Sebelum membedah busuknya, kita mesti mengendus dulu aroma wanginya. Sebab tidak semua dalam Prabowonomics itu palsu. Ada elemen-elemen yang memang bisa dibaca dekat dengan tradisi sosialis tertentu — terutama sosialisme nasional dan ekonomi negara kuat. Dan justru karena ada aroma wangi inilah, kebusukannya jadi lebih samar, lebih licin, lebih berbahaya.</p><p><strong>Pertama: Negara sebagai aktor utama ekonomi.</strong></p><p>Dalam sosialisme, negara bukan sekadar pihak ketiga yang duduk manis. Negara adalah pemain utama yang mengarahkan ekonomi. Prabowonomics juga cenderung begitu: hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, swasembada energi, penguatan BUMN, intervensi negara dalam sektor strategis. Ini mirip gagasan bahwa pasar tidak boleh sepenuhnya menentukan nasib bangsa. Dalam perspektif sosialisme yang paling elementer: negara harus menguasai alat produksi strategis demi kepentingan rakyat. Memang Indonesia tetap kapitalistik, tapi arah ini lebih <em>etatist</em> dibanding neoliberalisme murni yang menyerahkan segalanya pada tangan tak terlihat pasar — yang seringkali tak terlihat karena memang tidak ada.</p><p><strong>Kedua: Anti-neoliberal.</strong></p><p>Prabowo sering mengkritik ketergantungan pada asing dan liberalisasi berlebihan. Narasi seperti: kekayaan bocor ke luar negeri, asing menguasai sumber daya, rakyat kecil kalah oleh pasar global. Narasi ini punya resonansi kuat dengan kritik sosialisme terhadap kapitalisme global. Bedanya: sosialisme klasik mengkritik kapitalisme karena eksploitasi kelas. Prabowonomics lebih mengkritik karena kedaulatan nasional. Jadi fokusnya bukan buruh vs kapitalis, melainkan bangsa Indonesia vs dominasi ekonomi asing<em>.</em> Ini adalah nasionalisme ekonomi yang gagah, yang mudah membuat kita berdiri tegak dan menyanyikan lagu perjuangan.</p><p><strong>Ketiga: <em>Welfare populism.</em></strong></p><p>Program seperti makan bergizi gratis, subsidi, bantuan sosial, pembangunan desa — semua ini bisa dibaca sebagai elemen <em>welfare state</em>. Dalam sosialisme demokratik, negara hadir untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara tidak boleh menonton rakyatnya kelaparan sambil berdalih mekanisme pasar. Prabowonomics, setidaknya dalam narasinya, menolak sikap itu. Ia ingin negara hadir, negara merawat, negara memeluk. Ini narasi yang hangat. Narasi yang membuat kita percaya.</p><p><strong>Keempat: Nasionalisme ekonomi ala developmental state.</strong></p><p>Ini bagian paling khas. Prabowonomics lebih dekat ke sosialisme nasional, <em>developmental state</em>, atau model ala Asia Timur — Jepang pasca-Perang Dunia, Korea Selatan di bawah Park Chung-hee — daripada sosialisme Marxis. Ada pengaruh pemikiran Soekarnoisme, ekonomi berdikari, bahkan sedikit nuansa ekonomi perang: negara harus siap mandiri dan tahan krisis. Ini bukan sosialisme dalam arti penghapusan kelas, tapi sosialisme dalam arti: bangsa ini tidak boleh dijajah lagi, kali ini oleh modal internasional.</p><p>Aroma wangi ini bukan tipuan belaka. Ia benar-benar wangi. Justru karena ia wangi, kita mudah terlena. Kita lupa bahwa tidak semua yang wangi itu bersih.</p><p>Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak mengenakkan.</p><p>Di sinilah kacamata sosialisme mulai menunjukkan fungsi sebenarnya. Saya tidak sedang memuji. Saya sedang membedah. Dan ketika kita membedah Prabowonomics, yang keluar bukanlah darah segar idealisme — yang katanya sebagai jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme. Yang keluar adalah nanah. Busuk. Nanah kontradiksi yang selama ini disembunyikan para elite.</p><p>Kita buka dengan MBG — program mulia yang katanya lahir dari rahim kepedulian. Anak-anak diberi makan, dipenuhi kebutuhan gizinya, dikurangi angka stuntingnya. Tapi pertanyaannya: dengan harga apa? Anggaran MBG melepuh. Sementara di sisi lain, anggaran pendidikan justru merosot, mangkrak. Guru-guru honorer tetap dibayar dengan upah yang lebih kecil dari gaji staf dapur MBG. Sekolah di pelosok tetap bocor atapnya, kekurangan buku, tetap melahirkan generasi yang kenyang perutnya tapi lapar akalnya.</p><p>Apa yang terjadi sebetulnya? Saya dengan lantang mengatakan: MBG adalah bentuk paling halus dari <em>human capital</em> ala kapitalisme. Jikalau pendidikan kita terus dikesampingkan. Anak-anak diberi makan bukan karena mereka manusia yang harus dipenuhi haknya, melainkan karena mereka adalah aset ekonomi masa depan. Mereka dirawat agar kelak menjadi tenaga kerja yang produktif, penyumbang pertumbuhan 8 persen, roda mesin yang tak henti. Mereka dikenyangkan agar tidak lagi bertanya: kenapa sekolah kami ambruk? Kenapa guru kami miskin? Kenapa masa depan kami hanya selebar perut?</p><p>Dalam logika ini, pendidikan tidak lagi menjadi alat mencerdaskan kehidupan bangsa. Perut kenyang, otak kosong. Kombinasi yang sangat-sangat diharapkan oleh elite. Rakyat sehat, rakyat bekerja, rakyat tidak pikir yang aneh-aneh.</p><p>Kita geser ke hilirisasi. Memang kata yang indah nan gagah. Kita tidak boleh terus kirim bahan mentah ke luar. Kita harus mengolah sendiri. Kita harus punya independensi. Ini lagu lama yang terus dimainkan dengan aransemen baru. Soekarno juga dulu menyanyikan dengan nada revolusi, sekarang dinyanyikan lagi dengan nada investasi atau pertumbuhan.</p><p>Saya jadi ingat film <em>Pesta Babi</em>— menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua yang mempertahankan tanah leluhur dan hutan mereka dari ekspansi yang katanya demi ketahanan sumber daya pangan. Ironis! Ini sungguh memuakkan. Program ketahanan pangan justru menyingkirkan mereka yang paling paham bagaimana menjaga pangan secara lestari. Masyarakat adat yang berabad-abad hidup dari hutan, menjaga sagu — yang mana sagu bagi mereka adalah leluhur — menjaga siklus alam, lalu tiba-tiba dianggap tidak berguna dan disingkirkan. Tanah mereka diambil. Hutan mereka dibabat. Diganti dengan monokultur yang rapi, modern, dan sama sekali tidak peduli dengan keseimbangan ekologis.</p><p>Lalu siapa yang mengelola semua ini? Apakah koperasi petani atau yang sekarang lagi angetnya, Koperasi Desa Merah Putih? <em>Hahaha</em>. Jangan munafik. Yang mengelola adalah oligarki. Nama seperti Haji Isam sudah cukup jadi contoh. Konglo tambang yang kini basuh tangan di ketahanan pangan. Logika sederhana saja: siapa yang dekat dengan kuasa, dialah yang menang. Intervensi negara yang digembar-gemborkan sebagai jalan sosialisme, dalam praktiknya hanyalah menjadi makelar yang memuluskan jalan bagi segelintir orang. Di titik ini, kita paham negara hadir bukan untuk rakyat, tetapi untuk memfasilitasi ekspansi modal dengan tameng strategi nasional.</p><p>Apa bedanya dengan Orba? Dulu Soeharto juga punya istilah “sosialisme ala Indonesia” — yang ujung-ujungnya adalah kapitalisme kroni berkedok Pancasila. Sama dengan apa yang dikemas oleh Prabowo. Hanya saja lebih <em>fancy</em>. <em>Rebranding</em>. Dulu namanya monopoli, sekarang kemitraan strategis. Dulu KKN, sekarang ekosistem investasi inklusif. Dulu kroni, sekarang pengusaha nasional. Baunya sama. Persis sama.</p><p>Di titik ini, kacamata sosialisme harus melihat realita yang silau. Berdikari ala Prabowonomics adalah berdikari bagi modal, bukan bagi rakyat. Memang negara melakukan intervensi, tapi untuk siapa? Apakah memastikan betul rakyat punya kedaulatan atas sumber daya mereka sendiri? Atau justru memastikan proyek-proyek besar terus berjalan, membiarkan elite-elite berpesta di atas puing-puing lingkungan dan keringat buruh?</p><p>Ini yang saya sebut <em>sosialisme panjatan</em>. Sosialisme yang dipanjat, diambil kulitnya, dibuang isinya. Meminjam kata kesejahteraan, kerakyatan, berdikari, ketahanan — semua diksi kaum sosialis yang tong kosong. Aromanya wangi, tapi isinya bangkai.</p><p>Bagaimana dengan rakyat? Anaknya dapat MBG dan kenyang. Sementara tanah mereka hilang, hutan mereka rata, laut mereka dikeruk, dan anak-anak mereka tetap akan tumbuh menjadi buruh di atas tanah yang dulu adalah warisan leluhur mereka sendiri.</p><p>Begitulah. Kita sudah berjalan ke sana kemari, melihat dapur yang penuh asap dan bau basi, apek. Kita telah membedah resep, melihat siapa yang masak, bahan-bahannya apa saja, dan siapa yang duduk di meja makan.</p><p>Pada akhirnya, membaca Prabowonomics dalam kacamata sosialisme adalah bagai membaca puisi cinta yang ditulis oleh seseorang yang tak pernah jatuh cinta. Indah di kata, kosong di rasa. Gagah di <em>World Economics Forum</em>, tapi keropos di dalam. Sebuah fatamorgana yang mengejek padang gurun akan dahaga bangsa — seperti yang pernah saya tulis. Ia adalah rumah megah dengan ornamen sosialisme di dindingnya, tetapi fondasinya adalah kapitalisme kroni yang telah lapuk dimakan rayap sejak Orba.</p><p>Dan Ibu Pertiwi — personifikasi yang selalu kita sebut-sebut di dalam puisi dan doa — hanya bisa diam dan meratapi di sudut negeri. Tidak lagi meronta seperti dulu sebagai macan Asia. Kini, Ibu telah dibius — dengan kata-kata, dengan program-program yang membuatnya hilang sadar. Dimakeup dengan pertumbuhan ekonomi, dipakaikan gaun strategi nasional, lalu dipamerkan ke dunia.</p><p>Saya tidak punya penutup yang cukup optimis, rekan-rekan sekalian. Saya hanya punya nyala api kecil yang masih enggan padam. Nyala itu ada di mata anak-anak muda yang masih mau membaca sejarah, yang masih berani bertanya, yang masih percaya bahwa Indonesia tidak ditakdirkan untuk menjadi bangsa pengemis di rumah sendiri. Mereka-mereka ini adalah bunga melati yang mungkin akan tumbuh kembali — bukan di tengah kebun sawit yang gersang, tapi di tanah sendiri, tanah air Indonesia — yang telah direbut kembali dan sepenuhnya milik rakyat.</p><p>Karena pada akhirnya, sosialisme tidak akan pernah datang dari Istana. Ia harus diperjuangkan. Dan ia hanya akan lahir ketika cukup banyak orang yang tidak lagi tertipu oleh orasi kampanye, pidato singkat, tidak lagi terbuai oleh MBG, dan tidak lagi takut untuk menyebutkan kebusukan dengan nama aslinya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d90964352299" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kolobendu Indonesia]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/kolobendu-indonesia-f77aff346192?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f77aff346192</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[jawa]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[sosial]]></category>
            <category><![CDATA[kalabendu]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 12 May 2026 07:37:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-12T07:38:34.053Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rasanya kita sedang diserang bertubi-tubi, dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah, dari depan seperti memberi BLT, dari belakang yang mengeksploitasi lingkungan rakyat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang pinter tetap pintar tapi dibungkam, yang bodoh tetap bodoh dan dibuat bodoh secara sistematis, yang korupsi makin aman dalam ekosistem impunitas, yang jujur dan kritis makin direpresi sebagai ancaman negara. Ini bukan lagi situasi yang normal dan baik-baik saja. Ini sudah tiba pada fase di mana semuanya kehilangan <em>sejati ning urip</em> — kehilangan makna hakiki dari kehidupan itu sendiri.</p><p>Bicara tentang keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan persatuan hanyalah angan-angan utopis. Bagai duduk di teras, sambil sebats membayangkan hari yang nyaman, hari yang indah, duit berlimpah, sawah dan hutan jadi lebat. Sangat-sangat utopis untuk di waktu sekarang ini. Karena <em>environtment</em>-nya sudah terlalu kotor, sudah najis. Yang mungkin awalnya masih najis mukhaffah — sekarang sudah menjadi najis mugalladhah, najis berat yang mengental, yang perlu disucikan tujuh kali, salah satunya dengan tanah — tanah air ibu pertiwi. Menurutku, sistem ini tidak bisa lagi disucikan dengan retorika reformasi, undang-undang lah, atau sekedar ganti rezim yang ternyata sama saja. Perlu ditharahkan. Disucikan total. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Satu generasi misal, yang bergerak bersama sebagai subjek sejarah, bukan objek kuasa.</p><p>Apa yang perlu dibersihkan sebetulnya bukan hanya pakaian kebijakannya, bukan cuman fasad gedung parlemen, tetapi jiwanya. Jiwa-jiwa rakyat kita yang sudah terlampau lama dicekoki kebenaran palsu bahwa kemiskinan adalah takdir. Jiwa-jiwa pemerintah kita yang sudah tertular <em>kleptokrasi </em>akut, di mana jabatan bukan lagi amanah rakyat tetapi alat akumulasi kapital. Itu baru yang dinamakan suci lahir batin. Tapi agaknya sulit untuk menyucikan, karna air untuk suci sendiri sekarang sudah dinajiskan oleh pemerintah. Dalam arti lain, undang-undang telah dirobah sedemikian rupa — agar kita sulit untuk menyucikan sistem negara ini. Koruptor masih berlenggak-lenggok di pangggung jabatan. Antek-antek asing masih berkeliaran di antara kabinet, wajahnya si pribumi tapi jiwanya komprador, menjadi perpanjangan tangan global kapital — memastikan negeri tetap terbelakang untuk menyuplai pusat. Naga-naga tidur nyenyak beralaskan uang tambang, emas, nikel — sementara rakyat tidur beralaskan kardus di kolong jembatan, di gubuk ala kadarnya, menunggu pagi dengan perut kosong menagih 19 juta lapangan pekerjaan. Inikah yang disebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?</p><p>Setiap hari senin, semua aparat, semua pendidik, semua rakyat dengan sorak, dengan khidmat membaca sila-sila pancasila. Meneriakkan “kemanusiaan yang adil dan beradab” sambil berdiri di atas tanah yang kelak nanti dirampas untuk proyek strategis nasional yang tidak jelas untungnya untuk siapa — adakah tetesan air mata di antaranya? adakah getaran batin yang menyadari jurang antara teks pancasila dan realitas Indonesia? Tentu tidak. Mereka sudah dininabobokkan oleh harta dan kuasa, di mana menurut konsep hegemoni, bahwa penguasa tidak hanya memerintah lewat represi, tetapi lewat persetujuan yang direkaya melalui pendidikan, budaya, dan media — sehingga yang tertindas justru mencintai penindasnya, memuja menjilat oligarki: dari mahasiswa hingga artis. Bagi mereka tiada berharga selain harta dan kuasa. Apalah rakyat kecil, yang hanya menjadi kutipan-kutipan jargon orasi, pidato. Apalah sumber daya alam, yang hanya menjadi bahan pamer ke negara lain dalam konferensi Internasional, tetapi di daalam diperkosa habis-habisan, dihisap darah buminya, sampai masyarakat adat kehilangan<em> living-space-</em>nya, persis seperti yang digambarkan Hannah Arendt dalam <em>The Origins of Totalitarianism </em>tentang penghancuran ruang hidup manusia menjadi sekedar angka yang terisolasi.</p><p>Ini dan sekarang, kita telah memasukan zaman kolobendu — zaman kesengsaraan, zaman kegelapan, zaman kekacauan. Dalam siklus kosmologi jawa, ini adalah era Kolo Bendu, di mana para dewa seolah tidur dan raksasa berpesta pora di atas kehancuran. Ini tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyyah modern: sebuah erae kebodohan yang terstruktur, di mana nilai-nilai dibalik. Sudah<em> wolak-walik e zaman</em>. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Demokrasi dibungkam lewat mimikri. Ruang sipil dipersempit menjadi sekedar penolakan demo. Ruang aparat justru diperluas hingga menjadi petani, menjadi juru masak MBG. Guru honorer dihapus dan diberhentikan dengan alasan efisiensi, padahal justru menghancurkan tulang punggung pencerdasan bangsa. Bukankah di dalam UUD sendiri tertera <em>“mencerdaskan kehidupan bangsa”.</em></p><p><em>Huft.</em> Ini sebetulnya dapat menjadi titik awal dari keruntuhan tiang Indonesia</p><blockquote>Jika Jepang luluh lantak habis di bom oleh Amerika, yang ditanya pertama kali oleh kaiser adalah berapa sisa guru yang ada. Sedangkan di Indonesia, jika APBN habis melompong, maka yang ditanya pertama kali oleh presiden, berapa sisa dapur MBG yang ada.</blockquote><p>Kita kehilangan nilai luhur sebagai manusia Indonesia yang nusantara. Saya agak tricky untuk menggunakan kata “Indonesia” , karena Indonesia sendiri adalah hasil campur tangan jajah — kontruksi kolonial. Sedangkan “Nusantara” adalah akar hidup dari negeri kita — kesadaran <em>kosmopolitanisme</em>, dimana keberagaman ditenun oleh jarum bhineka yang otentik, bukan slogan jinak menjinak. Dan di sekeliling kita, ada banyak Indonesia-Indonesia yang bukan nusantara. Ada Indonesia yang kebarat-baratan sampai hilang jati dirinya. Ada Indonesi yang ke-Amerika-an, adopsi budaya konsumerism, pamer kemewahan di tengah kemiskinan sebagai sebuah prestasi. Ada Indonesia ke-Cina-an, mengekor model kapitalisme negara otoriter dan sentralis. Ada Indonesia yang ke-Rusia-an, oligarki yang terbentuk dari kroni pasca kekuasaan, mengendalikan sumber daya alam sebagai bancakan. Yang saya ingin ajak bersama adalah ayo kita kembali ke nilai luhur budi kita sebagai manhusia nusantara, sebagai manusia keris — manusia yang tak lagi fokus pada kuasa hampa, tetapi pada luhur jiwa manusia, pada spritualitas ekologis yang memandang tanah, air, dan udara sebagai cacak, kakang, saudara tua, bukan objek eksploitasi seperti apa yang disuarakan barat. Ini bukan romantisasi masa lalu yang naif, tetap sebuah manifesto dekolonialisasi pikiran. Kita harus delinking dari cara pandang kolonial-kapitalistik junto postkolonial, dan menciptakan kembali tata dunia dari filosofi kita sendiri menuju <em>gemah ripah loh jinawi.</em></p><p>Zaman kolobendu sudah pernah terjadi pada tahun 1965 hingga 1998 — yang mana pada saat itu benar-benar chaous, semua berhamburan kacau berantau. Pembantaian massal sebab ideologi menjadi luka abadi, konflik saudara, konflik etnis, konflik campur tangan asing, bahkan krisis moneter yang justru melahirkan kroni-kroni baru. Bagaimana dengan sekarang? Seperti hampir 11–12 dengan apa yang sudah pernah terjadi pada orba. Hanya saja lebih halus, lebih samar gejolakannya. Tidak seradikal ‘98 yang gedung-gedung dibakar dan mahasiswa turun ke jalan dengan darah mendidih; penindasan kini bekerja seperti konsep biopolitik — bukan lagi otot besi yang selalu tampak, melainkan pengelolaan kehidupan, mengatur populasi melalui kebijakan, data, dan wacana keamanan. Kita dikelola untuk tetap hidup tetapi tidak berdaaya, bernafas tetapi tidak bebas. Serang tentu tidak dari depan, kita diserang dari dalam, dari belakang, melalui manipulasi psikologis individu, sosiologis masyarakat, perang informasi, pembusukan mental anak muda, dan penciptaan ketergantungan ekonomi — Kekuasaan yang tidak menekan dari luar, tetapi menembus ke dalam psike, membuat kita secara sukarela mengeksploitasi diri sendiri, menganggap beban sebagai kebebasan. Di Indonesia, kita melihat itu semua: influencer yang jadi corong kebijakan tanpa sadar, buzzer yang dibayar untuk menyebarkan amarah terarah, rakyat yang bangga menjadi <em>“smart power”</em> bagi rezim, padahal hanya sedang dijadikan baterai bagi mesin propaganda.Oleh karena itu, sekarang lebih kacau, lebih gelap daripada yang lalu. Mungkin impactnya tidak langsung terasa seperti krisis moneter yang langsung melompatkan harga, tetapi ini adalah efek domino yang sedang dipersiapkan rapi — Hancurnya akal sehat dan solidaritas sosial. Kelak nanti akan ditimpa dan terasa di akhir menit pertandingan, ketika tirani yang banal — meminjam istilah <em>“banality of evil”</em> nya Arendt — sudah begitu biasa hingga kejahatannya tidak lagi kelihatan sebagai kejahatan.</p><p>Dulu di jaman orba, suharto hanya ada satu. Sentral ketertindasan, pusat hirarki yang jelas sehingga mudah dijadikan target kemarahan akumulatif. Sekarang, suharto banyak. Ada suharto DPR, yang denga tenang mengesahkan undang-undang membonsai demokrasi. Ada suharto menteri, yang kementeriannya jadi sapi perah partai. Ada suharto provinsi, bupati dan gubernur, dengan politik KKN nya yang kental. Ada suharto kabinet, para teknokrat dengan kata-kata manisnya menyembunyikan kerusakan lingkungan. Ada suharto kampus, rektor dan ornamin yang dulu sumber kritis, sekarang sibuk duduk di kursi jabatan untuk membungkam diskusi. Hahaha. Semua orang berebut menjadi suharto, berebut kuasa mikro dengan logika banal dan predator yang sama: memonopoli, represi dan klaim kata-kata manis. Ini adalah suhartoisme yang sudah melekat di darah-darah mereka, menyebar ke sel-sel masyarakat, menjadi kultur, menjadi metabolisme. Inilah wajah zaman kelabu mencekik: bukan lagi diktator tunggal yang bisa dijatuhkan dengan lengser, tetapi sistem oligarki terdesentralisasi yang diproduksi setiap hari, setiap pemilu, dengan bungkus demokrasi prosedural. Habitus kekuasaan di Indonesia hari ini adalah habitus ketidakmaluan: mereka pamer korupsi, pamer poligami, pamer mobil mewah, pamer ibadah, lalu minta kita bertepuk tangan lalu mencoblosnya ketika pemilu. <em>Taek!</em></p><p>Maka, thaharah jiwa bangsa ini harus dimulai dari menyadari kompleksitas najis mugalladhah yang sudah mengental, dan menemukan kembali air suci yang masih tersimpan di sumber-sumber telaga kearifan nusantara.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f77aff346192" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dari pedagog menjadi demagog]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/dari-pedagog-menjadi-demagog-0ab891ce2196?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0ab891ce2196</guid>
            <category><![CDATA[pedagog]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 09 May 2026 02:06:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-09T02:06:43.094Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya. saya tidak ingin menulis tulisan tentang ini — tentang pendidikan. Tapi karena mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari. Atau ada yang menyadari tapi tak begitu masif. Yang terpenting ya sudah berjalan apa adanya. Tulisan ini seharusnya cocok dengan hari pendidikan kemrain. Hari Ki Hadjar Dewantara. Dan saya baru saja sergep menulisnya hari ini.</p><p>Ya begitulah, kadang butuh pertimbangan betul-betul, apakah layak ditulis atau tidak. Apakah nanti akan dibaca orang? atau hanya jadi coretan yang numpang lewat, lalu tenggelam? atau malah saya yang dianggap sok tahu alias kemeruh, sok kritis, padahal diri sendiri masih acak-acakan. Tapi biarlah. Kadang kegundahan tidak bisa hanya dipendam. Ia harus keluar. Entah jadi tulisan, entah jadi omongan, atau nanti jadi mimpi buruk.</p><p>Dan kebetulan kegundahan ini soal pendidikan. Sesuatu yang seharusnya berdampak manis tapi terasa pahit.</p><p>Sata pakai judul “Dari pedagog menjadi demagog” karena dua kata itu hampir sama bunyinya, tapi maknanya jauh beda, bahkan berhadapan. Pedagog — dalam pengertian sederhana — adalah mereka yang dididik oleh guru. Atau bisa juga guru itu sendiri. Tapi dalam tulisan ini, saya mau pakai pedagog sebagai seorang anak yang sedang dibimbing, sedang diajak untuk jujur, kritis, dan punya curiosity. Memang belum sempurna, tapi prosesnya benar.</p><p>Bagaimana dengan demagog? adalah kebalikannya. Seorang pemimpin yang manipulatif, pandai orasi dan pidato, pintar membangkitkan emosi. Tapi di belakang panggung? ia bekerja untuk kekuasaannya sendiri, bukan untuk rakyat.</p><p>Yang paling seram adalah: sekolah dan kampus — yang seharusnya melahirkan pedagog — tanpa sedar sedang meramu demagog. Atau seenggaknya, menyediakan panggung bagi demagog untuk tumbuh. Gimana bisa? karena sekolah dan kampus sekarang lebih menghargai kepatuhan daripada keberanian berpikir. Lebih bangga pada rangking dan akreditas daripada integritas. Anak didik dilatih untuk tidak banyak berpendapat, karena berpendapat dianggap melawan. Mereka dilatih ambisius individual, karena ipk bagus dan gelar tinggi adalah kunci kesuksesan ketimbang moral bermasyarakat.</p><p>Dan ketika orang-orang seperti itu keluar ke masyarakat, mereka tidak membawa semangat pedagog — semangat belajar dan membimbing. Mereka justru membawa bibit demagog: pandai bicara, pandai tampil, tapi miskin empat, gila pujian gila hormat. Mereka siap menjadi pemimpin yang dielu-elukan, tapi kepemimpinannya tak pernah untuk rakyat kecil. Dengan pongahnya, mereka bersorak “rakyat kecil rakyat kecil” tapi nihil.</p><p>Terlepas dari kegundahan itu — dan memang ada banyak kegundahan di kepala — saya merasa ada satu yang paling krusial. Yang paling radics. Yaitu ekosistem pendidikan kita.</p><p>Yang namanya ekosistem pasti ada pelaku. Ada sekolah, ada kampus, ada lembaga pendidikan. Tapi yang jadi masalah, ekosistem itu sudah tak ada lagi menerapkan apa yang saya sebut sebagai epistemologi pendidikan. Mereka tak lagi bertanya: dari mana kita tahu bahwa kita sedang mendidik? apa indikatornya? apakah anak yang nilai bagus otomatis berhasil dididik? ataukah ada ukuran lain yang lebih tidak kentara tapi lebih penting?</p><p>Lihat saja mereka sekarang. Sekolah menggembor-gemborkan akreditasi. Mereka sibuk mengatur agar canang A dan disebut sekolah unggul, kampus unggul. Padahal, apakah akreditasi A dapat menjamin anak-anak di sana berpikir kritis? atau justru akreditasi A hanya bukti bahwa sekolah itu rapi secara birokrasi?</p><p>Ada kata “unggul, “berkarakter” , “go internasional” pun saya rasa sudah tak lagi menerapkan esensi pendidikan.</p><p>Beberapa hari lalu, tak sengaja saya melihat cuplikan YT tentang sanggar anak alam. Di sana, tampak begitu jelas — anak-anak itu berpikir, berpemahaman. Bukan sekedar duduk manis dan mendengarkan. Seorang anak dengan mata berbinar dan suara yang excited menceritakan apa yang ia pahami. Tentang ketertarikannya pada kereta api.</p><p>Ya, namanya sanggar pasti lebih fleksibel. Tak terikat kurikulum yang padat dan menuntut. Tak harus menuntaskan materi dalam waktu sekian. Tak dikejar akreditasi. Bukankah lembaga pendidikan semestinya begitu. Yang tidak kaku dan menimbulkan rasa ingin tahu?</p><p>Sekali lagi, saya tidak sedang membanding-bandingkan sekolah formal atau non formal. Masing-masing punya cara tersendiri. Tapi semua harus berani bertanya: apa sebetulnya yang dihasilkan dari pendidikan?</p><p>Apakah proses pendidikan itu hanya menghasilkan seorang anak yang denga tegap memegang ijazah di tangannya, lalu foto senyum di panggung kelulusan? tapi setelah itu tidak tahu mau ngapain, tidak punya keberanian, tak punya ide dan hanya nganggur atau sebaliknya ia mungkin bekerja tapi kehilangan nurani, menjadi birokrat yang korup, menjadi pengusaha yang rakus.</p><p>Nilai tinggi bukanlah jaminan. IPK besar juga bukan jaminan. Tetapi memperbesar peluang. Saya pernah bertemu orang dengan IPK cumlaude, tapi cara bicaranya sombong dan tidak bisa mendengar orang lain. Saya juga pernah bertemu orang dengan IPK pas-pasan, tapi ia humble, penuh ide, terus belajar. Maka saya percaya: nilai itu hanya ketentuan pikiran anak selaras dengan jawaban — jawaban yang sudah ditentukan oleh kunci jawaban.</p><p>Padahal, mungkin saja anak didik itu punya pemikiran lain. Mungkin jawabannya berbeda dengan kunci jawaba. Bukan berarti ia salah. Bisa jadi ia justru lebih dalam, lebih luas. Namun, kembali lagi, sistem tidak memberi ruang. Salah ya salah. Belajar lagi sesuai bahan ajar.</p><p>Dan disitulah benih demagog mulai disiram.</p><p>Oke. Mari kita naik sedikit. Bicara soal kampus.</p><p>Kalau memang kampus sekarang telah menjadi lembaga bisnis, bukan lembaga pendidikan — harus fair dong.</p><p>Dalam sebuah bisnis, ada yang namanya jual beli. Penjual menyediakan produk atau jasa. Pembeli membayar dan ada jaminan. Penjual dapat laba, pembeli dapat kepuasan atau manfaat.</p><p>Sekarang, apa yang sebenarnya dibeli oleh mahasiswa dari kampus? mereka bayar ukt puluhan juta, bahkan ratusan, untuk jasa dosen? lalu apa jaminannya? apakah setelah lulus mereka dijamin dapat perkejaan yang layak? apakah ilmu yang diajakrkan benar-benar relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja? apakah gelar yang mereka dapatkan benar-benar dihormati?</p><p>Kalau ini bisnis, maka kampus harus berani memberi garansi. Seperti toko elektronik yang memberi garansi setahun. Kalau rusak, diganti. Kalau tak berfungsi, uang kembali. Tapi dalam praktiknya, banyak lulusan sarjana nganggur. Banyak yang merasa kuliah hanya buang-buang waktu dan uang, karena yang dipelajari kampus terlalu teoritis dan tidak membekali keterampilan.</p><p>Saya tidak mengatakan semua kampus buruk. Tapi banyak, semakin hari, semakin mahal biaya pendidikan, sementara kualitasnya tidak naik.</p><p>Perdebatan kuliah penting atau tidak ini masalah lama. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar.</p><p>Dan kalau memang sedari awal kita pahami bersama bahwa kampus itu adalah bisnis — ya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi, jangan pura-pura menjadi lembaga pendidikan yang luhur, sementara di belakang yang dihitung hanya profit dan rugi.</p><p>Ada satu fenomena yang tidak bisa saya buang begitu saja. Fenomena yang membuat saya merinding: semakin orang itu pintar, maka semakin muda ia memanipulasi kekuasaan.</p><p>Ini terjadi di negara wakanda. Di negeri yang kaya akan rempah, kaya akan SDA, kaya akan budaya, tapi miskin integritas. Mereka duduk di kursi, mereka membuat kebijakan. Lalu apa yang terjadi? mereka korupsi, mereka menyelewengkan, mereka menggunakan kepintarannya untuk merapikan laporan, mengubah undang-undang.</p><p>Ini hal yang biasa — sayangnya, sudah sering terjadi.</p><p>Maka, mulai sekarang, kita harus lebih melek betul. Melek bahwa esensi pendidikan bukanlah sekedar ijazah. Bukan sekedar toga dan foto wisuda.</p><p>Esensi pendidikan adalah laku. Perilaku. Cara kita hidup sehari-hari.</p><p>Kata orang jawa — adalah ilmu kui nganti laku. Ilmu itu harus sampai pada perilaku. Ilmu tak boleh mendekam di kepala, ia harus turun dari hati melalui tangan dan kaki, cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang.</p><p>Kalau seseorang yang mengaku berilmu tinggi, tapi ia korupsi, ia bohongi publik, ia menindas yang lemah — maka sebenarnya ia tak berilmu. Ia hanya berpengetahuan. Pintar secara teknis, tapi bodoh secara moral. Lebih berbahaya daripada kebodohan. Karena orang bodoh tidak bisa menyembunyikan kebodohannya. Tapi orang pintar yang jahat mampu menyamarkan kejahatannya dengan data-data dan kata-kata yang indah.</p><p>Dari pedagog menjadi demagog; itulah yang terjadi ketika ilmu tak sampai pada laku. Ketika seseorang tumbuh dalam sistem pendidikan yang hanya menghargai nilai dan kepatuhan, tapi tak menghargai kejujuran dan keberanian mempertanyakan kuasa. Maka ia akan tumbuh menjadi demagog.</p><p>Saya tidak tahu apakah tulisan ini akan dibaca banyak orang. Atau hanya mengendap di pojok internet. Tapi setidaknya saya sudah sergep menuliskannya.</p><p>Kita boleh bangga punya sekolah dengan gedung bertingkat, laboratorium canggih, dan lapangan yang luas. Kita boleh punya kampus dengan akreditas unggul, profesor hebat, dan fasum yang membuat calon mahasiswa terpukau. Tapi kalau ekosistem pendidikannya hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas tetapi beban moral — maka tidak sedang memaneng pedagog. Kita sedang panen demagog. Dan demagog tidak akan pernah membawa kita pada kemajuan yang beradab. Demagog hanya akan membawa kita pada altar sandiwara yang melelahkan, dan rakyat kecil menjadi penonton yang terus dirugikan.</p><p>Pilihannya tentu ada pada generasi muda. Mau terus meneruskan sistem yang sudah lelah ini (system fatigue) atau mulai bergerak — sekecil apapun, dari mana pun.</p><p>Seperti anak-anak di sanggar itu yang tak takut berpendapat, tak dikejar target harus masuk PTN, tak berambisi juara kelas. Mereka beda, mereka belajar karena ingin tahu, bukan karna takut nilai merah.</p><p>Tidak ada kata terlambat untuk kembali ke pedagog, dan sejenak berhenti sebelum jatuh ke jurang demagog.</p><p>Selamat hari pendidikan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0ab891ce2196" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jalan sunyi Kartini]]></title>
            <link>https://abidsyakur.medium.com/jalan-sunyi-kartini-83bf3354906e?source=rss-54c2b7ad9df2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/83bf3354906e</guid>
            <category><![CDATA[hari-kartini]]></category>
            <category><![CDATA[perempuan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[kartini]]></category>
            <category><![CDATA[feminisme]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Abid A Syakur]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:25:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-22T03:52:14.396Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Semuanya berkebaya, semuanya bersurjan, semuanya berpakaian adat. Semuanya memperingati hari Kartini. Tapi apa sebetulnya yang diperingati? Kultural adatnya? atau perjuangan kartini?</p><p>Perjuangan Kartini berakar pada pemenuhan akses pendidikan dan keseteraan kesempatan bagi perempuan. Maka, mengenakan kebaya tanpa memahami gagasan emansipasi apa yang ia perjuangkan justru mereduksi Kartini menjadi simbol kosong — sekedar estetika tanpa substansi.</p><p>Mengenakan kebaya tidak sama dengan memperingati perjuangan. Kewajiban berkebaya setiap tanggal 21 April adalah warisan orba untuk membungkam jalan juang sunyi Kartini — Ini dapat dibaca sebagai bagian dari reproduksi simbolik patriarki. Tubuh perempuan kembali diatur, ditentukan bagaimana ia harus tampil, apa yang harus ia kenakan — tanpa pertimbangan kritis dan ruang refleksi. Ini bukan hari perempuan hebat, ini hari perempuan terbelenggu. Kalian-kalian semuanya terlena oleh kebayanya. Cukup berkebaya itu sudah berarti memperingati Kartini. Aduh! ini adalah ideologi feodalis. Dengan kata lain, kebaya dijadikan alat untuk menjinakkan semangat emansipatoris Kartini.</p><p>Gimana mau jadi kartini muda? Alih-alih membahas sejarah ide sunyi Kartini, yang ada hanya ucapan seremonial tiap tahun dengan foto berkebaya dan dibawahnya ada caption “<em>Selamat hari Kartini utnuk perempuan hebat Indonesia.”</em> <strong>Halah taek!!</strong> Mungkin itu yang saya ingin katakan jika saya adalah Kartini.</p><p>Apa artinya kata-kata itu semua jika tidak dibarengi dengan langkah yang konkret. Ini menjadi semacam reduksi makna melalui narasi dominan.</p><p>Apa esensinya juga memperingati hari Kartini jikalau tak mengerti apa yang diperjuangi.</p><p>Seminimal mungkin menghadirkan ruang gagasan Kartini untuk tumbuh kembali, terutama ruang pendidikan seperti diskusi, puisi, atau pembacaan ulang surat-suratnya atau di jenjang universitas mengadakan seminar feminisme atau kuliah feminisme. karna pada akhirnya, feminisme sendiri bukanlah tentang bagaimana ia dipelajari tetapi untuk dirawat, disirami , dan dilindungi — Dari hama doktrin, hama patriarki, hama feodalisme. Dulu Kartini tidak hanya menentang patriarki dan menghendaki kesetaraan tetapi juga melawan feodalisme dan kolonialisme.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/201/1*ZA0RIhaq54kscVHobV_5iw.jpeg" /><figcaption>Raden Ayu Kartini</figcaption></figure><p>Kartini adalah kiri, kartini adalah feminis, kartini adalah kritis. Ya begitulah feminisme, selalu kritis terhadap apapun — doktrinisasi, feodalisme, dan stereotipe yang berada di bawah kontrol dominasi. Kartini mendapatkan privellege untuk dapat mengenyam pendidikan. Namun ia sadar, apa yang ia dapatkan itu haruslah berbuah dan buah itu harus dirasakan oleh semua perempuan — ia ingin agar akses tersebut meluas dan dirasakan oleh semua perempuan — ini sama dengan apa yang disebut sebagai <em>ethics of care </em>(etika kepedulian).</p><p>Namun, hari-hari ini, kita dihadapkan dengan feomena lain. Perempuan-perempuan berpendidikan alih-alih memberikan perlindungan terhadap perempuan lainnya, justru menciptakan hirarki baru, bahwa ia lebih tinggi marwahnya dibanding perempuan yang tak berpendidikan atau ia menciptakan doktrin baru, stereoetipe baru, yang kini banyak berseliweran di Tiktok — seperti tulisan saya yang lalu <em>“Standar Tiktok adalah Patriarki”</em> . Alhasil ini dapat berpotensi menjadi <em>patriarchy internalized</em> yang dilanggengkan justru oleh perempuan itu sendiri. Bahkan patriarki ini sendiri mengendap, merayap di tanah-tanah keluarga dimana anak perempuan dipandang rendah nan lemah daripada laki-laki. Seperti apa yang dikatakan Kartini dalam suratnya pada Stella:</p><blockquote>“…tidak usah kita herankan lagi apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja, bila kita ingat, bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya, sudah dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa kanak-kanak laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat anak perempuan. Bukankah acap kali kudengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki bila ia jatuh, lalu menangis, ‘cis, anak laki-laki menangis tiada malu, seperti anak perempuan’.”</blockquote><blockquote>(Surat kepada Stella Zeehandelaar — 23 Agustus 1900)</blockquote><p>Patriarki bekerja dalam struktur keluarga. Yang seharusnya keluarga menjadi rumah produksi keadilan justru menciptakan ketidaksetaraan. Yang seharusya Ibu menjadi rahim keadilan justru bermetamorfosis menjadi rahim patriarki. Seperti apa yang pernah saya bahas dalam tulisan saya yang lain<em> “Kenapa kita butuh feminisme”</em> — bahwa anak perempuan sedari kecil sudah mendapatkan ketidakdilan — Apabila anak laki-laki pulang malam itu dianggap normal saja, apabila perempuan pulang malam itu dicap perempuan nakal, perempuan ngga bener atau ada sesuatu dibalik itu dan tak jarang menjadi bahan gosip tetangga. Nasehat-nasehat yang diberikan pun seringkali tak netral. Perempuan diminta menjaga diri, menjaga sikap, menjaga nama baik keluarga. Perempuan diatur pakaiannya menutup aurat, cara tutur katanya yang lemah lembut. Terus kalau perempuan yang bicara sembarangan atau urakan dilabeli sebagai perempuan ngga bener. Aduh! Sementara laki-laki? Jarang sekali dibebani dengan standar yang sama. Seolah-olah moralitas hanya disandarkan pada perempuan, sementara kebabasan adalah hak laki-laki.</p><p>Aduh! Kadang nasihat orang tua yang katanya <em>“demi kebaikan”</em> sang anak, ini berpotensi menjadi titik bahaya — karena itu tidak terlihat sebagai penindasan, melainkan tampak sebagai kepedulian, bentuk sayang, <em>“eman ke anak.”</em></p><p>Semua itu berjalan secara halus. Dari kebiasaan, adat, budaya, lingkungan, bahkan yang dekat seperti keluarga sekalipun menjadi tempat dimana patriarki terus bergentayangan. Dari orang tua ke anak, dari ibu ke anak perempuan, dari keluarga ke masyarakat. Dan lebih luas, lagi dari pemerintah ke kaum perempuan atau kaum emak-emak.</p><p>Jika kita kembali ke semangat Kartini, yang ia lawan, ia perjuangkan bukan hanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan, tapi juga paradigma masyarakat yang membenarkan ketidakadilan itu sendiri.</p><p>Ingat! pelaku-pelaku patriarki ini tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Patriarki tidak punya jenis kelamin.</p><p>Seperti yang kemarin-kemarin sempat heboh. Bahwa kejadian pelecehan seksual terhadap perempuan, memang terjadi dan itu harus disuarakan. Tapi di waktu yang bersamaan, ada juga pelecehan seksual terhadap laki-laki. Namun kembali lagi, consern netizen hanya tertuju pada korban perempuan, alih-alih melihat pelecehan seksual sebagai peristiwa yang dapat dialami oleh siapa saja , justru dibingkai seolah-olah penderitaan itu eksklusif milik perempuan. Ini bukan berarti memandingkan siapa yang paling menderita. Tapi soal bagaimana kita memahami arti <em>justice </em>itu sendiri.</p><p>Dalam prespektikf feminisme keadilan, ada prinsip dasar yang sederhana — bahwa keadilan harus berlaku universal, tak bergantung pada identitas gender. Ketika empati hanya diberikan pada satu kelompok, maka itu bukan keadilan, tetapi keberpihakan yang timpang. Semua dari kita telah terdoktrin dengan teori performativitas gender, yang menunjukkan bahwa laki-laki sebagai subjek aktif, perempuan sebagai objek pasif. Maka ketika realitas tidak sesuai dengan konstruksi itu. Misal nih perempuan menjadi pelaku — maka masyarakat akan mengalami semacam <em>‘kebingungan sosial’</em> lalu memilih mereduksinya menjadi lelucon atau menutupinya.</p><p>Ini juga nyambung dengan rape culture. Bukan soal siapa yang dilemahkan tetap bagaimana masyarakat memilih reaksi yang tak konsis terhadap kekerasan itu sendiri. Dalam case tertentu, kekerasa dikutuk. Dalam case lain, ia dinormalisasi.</p><p>Feminisme haruslah jujur pada <em>ethics of care-</em>nya, tidak bisa membiarkan hal ini. Feminisme harus berani mengkritik dirinya sendiri ketika ia tanpa sadar membiarkan standar ganda itu tetap hidup. Karna kalau tidak, yang terjadi bukan pembebasan, melainkan pergeseran dominasi. Kekerasan tetaplah kekerasan, pelecehan tetaplah pelecahan. Tak peduli siapa pelakunya, tak peduli siapa korbannya. Ketika kita pilah-pilih empati mau ditujukan pada siapa, maka yang rusak bukan cara kita melihat keadaan korban, tapi juga makna keadilan itu sendiri.</p><p>Kartini telah melihat jauh-jauh hari, bagaimana <em>injustice </em>itu bekerja. Tulisan-tulisannya, surat-suratnya, ide-idenya, jalan sunyi yang ia tempuh bukan sekedar untuk mengeluh tapi untuk menggugat pola pikir patriarkis <em>juncto </em>feodalis <em>juncto </em>kolonialis.</p><blockquote>“Habis gelap terbitlah terang”</blockquote><p>Jika hari ini kita masih terus berjalan dalam kegelapan, ayo kita bersama-sama mencari senter, mencari penerangan demi pembebasan kita bersama dari gronjalan-gronjalan patriarki, feodal, dan kolonial. Kita tidak tahu kapan terang itu terbit, namun setidaknya kita terus berjuang menyalakan api Kartini menuju Indonesia yang terang.</p><p><em>Sekian dari saya — Apa yang saya tulis ini hanyalah opini saya pribadi, keresahan saya pribadi, kegundahan hati. Yang mungkin dapat menjadi ajakan terhadap rekan-rekan pembaca untuk lebih sadar lagi tentang jalan sunyi Kartini.</em></p><p>Terima kasih!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=83bf3354906e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>