<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Naufal Khair on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Naufal Khair on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*G1U4UZFhF1BAfI_CeLb4hw.jpeg</url>
            <title>Stories by Naufal Khair on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 11:50:42 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@achmadnaufalkh/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Hijaunya Terminal 3 Soekarno-Hatta Tidak Sehijau Aksi Presiden Prabowo]]></title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh/hijaunya-terminal-3-soekarno-hatta-tidak-sehijau-aksi-presiden-prabowo-4f422045eeb4?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4f422045eeb4</guid>
            <category><![CDATA[net-zero-emission]]></category>
            <category><![CDATA[kelapa-sawit]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo-subianto]]></category>
            <category><![CDATA[deforestasi]]></category>
            <category><![CDATA[hijau]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Naufal Khair]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 04:17:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-03T05:22:13.015Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*lTwvkdIJY0NzVNNtzyPqQw.jpeg" /><figcaption>Tampilan baru wajah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng</figcaption></figure><p>Mata saya terpana dan dibuat takjub oleh pemandangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Tumbuhan hijau yang rindang nan sejuk dipandang menambah unsur estetika bandara tersebut.</p><p>Saya merasa seolah-olah berada di tengah hutan hujan tropis Indonesia yang mengagumkan. Lanskap tanaman vertikal lengkap dengan lumut dan tumbuhan pakis di area pengambilan bagasi (baggage claim).</p><p>Ditambah lagi dengan adanya LED besar yang menampilkan video alam, margasatwa serta budaya Indonesia untuk memberikan pengalaman visual yang khas kepada para pengunjung.</p><p>Instalasi ornamen hijau tersebut menyerupai replika ekosistem hutan hujan tropis dengan bermacam pohon dan tumbuhan khas Indonesia, dilengkapi dengan pencahayaan yang dirancang menawan memberikan kesan bahwa Indonesia sedang berusaha menampilkan wajahnya sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.</p><p>Transformasi ini tidak terlepas dari upaya PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), bagian dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung InJourney untuk mempercantik wajah bandara, Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyebut bahwa transformasi bandara dilakukan secara fundamental karena bandara mencerminkan wajah bangsa atau <em>gateway of the nation.</em></p><p>Namun, di balik polesan hijau nan estetik ini, pertanyaan besar kemudian muncul di benak saya, sejauh mana usaha ini mencerminkan komitmen nyata Indonesia terhadap prinsip keberlanjutan?</p><p>Apakah hijaunya Terminal 3 CGK ini benar-benar merefleksikan perubahan sistemik atau tidak lebih dari sekedar <em>gimmick</em> atau dalam arti lain dapat dikategorikan ke dalam <em>greenwashing</em> — sebuah upaya untuk mencitrakan prinsip keberlanjutan secara simbolis guna menutupi realitas suram kondisi lingkungan di Indonesia.</p><p><strong>Realita di Balik Transformasi Hijau</strong></p><p>Di luar bandara yang tampak megah dan hijau, kondisi lingkungan Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius. Hutan-hutan dibalak secara serampangan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta konflik agraria adalah beberapa masalah yang masih belum terselesaikan.</p><p>Sebagai contoh paling terdekat ialah Kota Jakarta pada tahun 2024 lalu mencatatkan indeks kualitas udara (AQI) tertinggi di dunia dengan skor 177, kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*9LsWPME_A67MF5Uvsv51Ww.jpeg" /><figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat acara Musbrenbangnas di Kantor Kementrerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (30/12/2024). (dok. Bappenas RI)</figcaption></figure><p>Kritik ini kemudian semakin relevan ketika kita melihat pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini, Ia menyatakan bahwa penanaman kelapa sawit secara masif tidak berpengaruh terhadap deforestasi.</p><p>Dalam pidatonya saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Jakarta pada Senin (30/12), ia menyatakan bahwa “tak perlu takut” dianggap melakukan deforestasi karena menanam kelapa sawit.</p><p>“Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, <em>deforestation</em>, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” tutur Prabowo. “Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida.” Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu,” sambungnya.</p><p>Pernyataan ini kemudian memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis lingkungan. Sehingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan apa yang dikatakan Prabowo tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Pandangan ini malah bertentangan dengan berbagai penelitian dan riset dari institusi pemerintah sendiri.</p><p>Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) P.23/2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja, kelapa sawit tidak termasuk tanaman hutan. Bahkan, riset menunjukkan bahwa kelapa sawit hanya efektif menyerap karbon di wilayah kritis tertentu, tetapi tetap memiliki dampak destruktif terhadap biodiversitas jika menggantikan hutan alami.</p><p>Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 3,2 juta hektare kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit ilegal. Kerusakan ini bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati dan hewani, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempercepat perubahan iklim.</p><p><strong>Kelapa Sawit dan Deforestasi: Perspektif Ilmiah</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*sJANGlvEkho3j6a_Ox56Hw.jpeg" /><figcaption>Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit.</figcaption></figure><p>Argumen Prabowo soal kelapa sawit adalah pohon yang menyerap karbon memang benar secara teknis, tetapi hal ini telah mengabaikan konteks ekologis yang lebih kompleks. Perkebunan kelapa sawit bersifat monokultur, yang artinya hanya terdiri dari satu jenis tanaman. Kondisi ini sangat berbeda dengan hutan alami yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan mampu menyimpan karbon dalam jumlah jauh lebih besar.</p><p>Selain itu, perkebunan sawit kerap kali menggantikan fungsi hutan primer yang tidak hanya menyerap karbon, tetapi juga menjadi habitat bagi beragam spesies endemik yang terancam punah, seperti Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, dan Orang Utan. Ditambah lagi dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit juga menyedot unsur hara tanah yang pada akhirnya membuat kawasan bekas perkebunan sawit sulit untuk direboisasi menjadi hutan alam.</p><p>Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal “Nature Communications” turut menunjukkan bahwa hutan tropis memiliki kapasitas menyimpan karbon tiga hingga lima kali lebih besar dibandingkan dengan perkebunan sawit. Selain itu, dampak lingkungan dari perkebunan sawit meluas hingga polusi udara, krisis air, kerusakan tanah, dan peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor hingga kebakaran hutan.</p><p><strong>Efek Sosial dan Ekonomi dari Deforestasi</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*TsS-AquFygjhXOlJJrKAmA.jpeg" /><figcaption>Sejumlah truk pengangkut kelapa sawit mengantre untuk melewati jalanan yang rusak.</figcaption></figure><p>Pernyataan Presiden Prabowo tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan posisinya sebagai kepala negara dapat ditafsirkan sebagai lampu hijau bagi perangkat negara untuk terus memperluas lahan sawit tanpa mempertimbangkan dampaknya.</p><p>Hal ini juga merusak upaya pemerintah sebelumnya untuk meningkatkan keberlanjutan sawit nasional melalui skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang secara tegas mengatur standar anti-deforestasi.</p><p>Lebih jauh lagi, dengan Prabowo menginstruksikan pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri untuk menjaga kebun-kebun sawit. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk legitimasi atas ekspansi perkebunan sawit yang sering kali dilakukan dengan mengorbankan hutan alami serta masyarakat adat.</p><p>Kritik terhadap pendekatan Presiden Prabowo ini menyoroti kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap dampak deforestasi, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mempercepat memunculkan konflik ditengah masyarakat.</p><p>Sebagai contoh kekeringan dan krisis air di area perkebunan sawit yang sering terjadi di desa-desa Sumatra dan Kalimantan, menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, dan konflik lahan menjadi beberapa masalah yang sering kali menyertai konversi hutan menjadi perkebunan. Lebih jauh lagi, hilangnya keanekaragaman hayati juga merugikan sektor pariwisata dan potensi obat-obatan yang bersumber dari hutan tropis.</p><p>Bahkan, awal Desember lalu Special Rappourteurs dan Kelompok Kerja PBB telah menyurati pemerintah Indonesia terkait pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, degradasi lingkungan hidup, intimidasi dan kriminalisasi terhadap para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang meluas di industri kelapa sawit.</p><p>Hal ini pernah pula divisualisasikan di dalam film Ben &amp; Jody karya Angga Sasongko, yang bercerita tentang kisah Ben dan Jody yang memutuskan untuk berhenti menjadi barista di Filosofi Kopi. Ia menarik diri dari hiruk pikuk kota Jakarta ke kampung halamannya di Lampung untuk menjadi petani kopi dan berjuang membebaskan lahan yang dijarah perusahaan sawit.</p><p>Di tingkat global, arah kebijakan yang tidak ramah lingkungan ini juga berdampak pada daya saing Indonesia. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan standar keberlanjutan yang ketat untuk produk agrikultur.</p><p>Jika pemerintah Indonesia tidak segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan dalam produksi sawit, maka produk kita bisa kehilangan akses ke pasar internasional, dengan kondisi berbagai negara lain seperti Malaysia, Thailand hingga Kolombia siap bersaing untuk menjadi pemasok komoditas kelapa sawit terbesar di dunia dengan memastikan prinsip keberlanjutan.</p><p><strong>Menagih Janji Hijau Pemerintahan Presiden Prabowo</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/873/1*T1KS7w0ep4dqEG9G_a-GGQ.png" /><figcaption>Presiden RI dalam sesi ketiga KTT G20 Brasil mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” di Rio de Janeiro, Brasil. (dok. BPMI Setpres)</figcaption></figure><p>Dalam kampanye politiknya di Pilpres lalu, Presiden Prabowo sering menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu janji besarnya adalah pembentukan dana hijau senilai $65 miliar melalui penjualan kredit karbon ke dunia.</p><p>Selain itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan.</p><p>Hal tersebut disampaikan di sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition”, Selasa 19 November 2024, di Rio de Janeiro, Brasil.</p><p>Presiden Prabowo bahkan turut menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050, Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu emisi nol pada 2060.</p><p>Meski demikian, hingga saat ini, implementasi janji tersebut masih jauh dari harapan. Sebaliknya, kebijakan yang diambil justru seringkali bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan.</p><p>Misalnya, instruksinya untuk penambahan perkebunan sawit secara masif dan tidak mempedulikan aspek lingkungan mengirimkan pesan yang tidak sesuai dengan janji dan aksi dari pemerintah.</p><p>Menurut saya, jika pemerintah benar-benar serius dengan komitmen hijaunya, maka langkah pertama yang harus diambil adalah melindungi hutan lindung yang tersisa.</p><p>Terlepas dari faktanya saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas yang penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan produk kimia konvensional.</p><p>Akan tetapi pengelolaan secara terpadu dan ramah lingkungan diperlukan untuk mencapai hal itu, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas 16,8 juta hektare lahan sawit yang sudah ada alih-alih membuka lahan baru.</p><p>Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi dampak ekologis, tetapi juga meningkatkan efisiensi industri sawit dan menjadikannya inovasi hilirisasi yang berkelanjutan.</p><p><strong>Menuju Indonesia yang Benar-Benar Hijau</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xLn8So3niXg4kks8IdwfWA.jpeg" /><figcaption>Tampak dari ketinggian keasrian hutan alami Indonesia</figcaption></figure><p>Transformasi hijau seperti yang dilakukan di Terminal 3 Soekarno-Hatta seharusnya dapat menjadi arah dari perubahan kebijakan Indonesia yang lebih hijau. Ditambah dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang konon katanya akan menjadi sebagai <em>forest city</em> atau kota hutan pertama di dunia.</p><p>Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu negara dengan potensi daya tampung karbon atau <em>CO2 storage</em> terbesar di dunia. Untuk itu, diperlukan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan di masa depan.</p><p>Presiden Prabowo dan jajarannya harus memahami bahwa keberlanjutan bukan hanya soal pencitraan, tetapi juga fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang.</p><p>Melestarikan hutan primer, menghentikan deforestasi, dan mendorong transisi energi bersih harus menjadi prioritas utama. Jika tidak, hijaunya Terminal 3 CGK dan IKN akan tetap menjadi simbol kosong yang kontras dengan kenyataan di lapangan.</p><p>Mari kita bergerak bersama, mendorong pemerintah untuk menjadikan komitmen hijau lebih dari sekadar janji. Dengan langkah konkret dan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya hijau dalam tampilan, tetapi juga dalam tindakan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4f422045eeb4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Analisis Politik dalam Film The Lion King]]></title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh/analisis-politik-dalam-film-the-lion-king-7ce22684a983?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7ce22684a983</guid>
            <category><![CDATA[animals]]></category>
            <category><![CDATA[power]]></category>
            <category><![CDATA[pop-culture]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[the-lion-king]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Naufal Khair]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 04:31:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-19T02:45:33.591Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*DMDVkBRKH-P_ryGNuqruig.jpeg" /><figcaption>Mufasa: The Lion King (c. Walt Disney Studios Motion Pictures, 2024)</figcaption></figure><p>Di sela-sela kesibukan bekerja, saya biasanya meluangkan waktu untuk membaca buku atau menonton film. Kedua aktivitas ini bagi saya adalah cara terbaik untuk melepaskan penat, sekaligus menjadi kesempatan saya untuk memperluas wawasan serta mengasah kemampuan berpikir.</p><p>Bulan ini, saya tengah menantikan kesempatan untuk menonton film Mufasa: The Lion King di bioskop. Film ini merupakan prekuel sekaligus sekuel dari remake The Lion King (1994) yang kemudian dirilis pada tahun 2019. Mengisahkan perjalanan Mufasa, seekor singa muda yang kehilangan orang tua dan kelompoknya di dataran padang rumput (savana) benua Afrika.</p><p>Sebagai penggemar film animasi, karya garapan Barry Jenkins ini sangat saya nantikan karena mengingatkan pada kenangan masa kecil serta membangkitkan jiwa <em>inner child</em> saya untuk bernostalgia dan menuntaskan rasa penasaran terhadap cerita bagaimana Mufasa, ayah dari Simba tersebut dapat menjadi raja.</p><p>Namun dalam artikel kali ini, penulis ingin mencoba mengupas film The Lion King (1994/2019)<em> </em>dahulu, karena saya merasa mayoritas penikmat tulisan ini telah mengonsumsi film tersebut, mengingat The Lion King<em> </em>menjadi film animasi 90-an legendaris yang masih laris hingga kini. Ia bahkan berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, mulai dari Piala Oscar hingga Golden Globe Awards.</p><p>Serta pada kesempatan ini, saya ingin mengulas film tersebut dari perspektif yang berbeda pula, yakni dari sudut pandang politik. Berangkat dari latar belakang saya yang bekerja sebagai analis politik dan saya ingin me-<em>recall</em> memori ketika saya mengambil mata kuliah <em>Political Themes in Literature and Film</em> semasa di kampus dahulu.</p><p>Di mata kuliah tersebut, saya belajar bahwa film dan literatur tidak hanya berfungsi sebagai hiburan (<em>entertainment</em>), akan tetapi juga sebagai pembawa pesan mengenai ideologi, kehidupan sosial masyarakat bahkan kritik menyangkut kondisi politik yang berlaku, serta bagaimana medium tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dan dunia luas.</p><p>Melalui sudut pandang ini, menurut saya The Lion King sangat menarik untuk diulas, karena kisahnya yang sangat relevan dengan konstruksi politik di dalamnya. Film tersebut memiliki plot tentang pergolakan politik di dalam tubuh kerajaan, ketika saudara dari Mufasa yang bernama Scar merasa berhak menjadi pemimpin dan akhirnya rela membunuh saudaranya sendiri.</p><p>Dengan narasi yang menyoroti perebutan kekuasaan, dinamika kepemimpinan, serta konflik sosial, film ini menggambarkan bagaimana politik memainkan peran besar dalam pembentukan tatanan masyarakat kita.</p><h3>Simbolisme Kekuasaan: Legitimasi dan Perebutan Takhta</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*IItDeVmRtWWJOEps9wg0ZQ.jpeg" /><figcaption>Simba kecil dipersembahkan kepada masyarakat di Pride Rock dalam The Lion King (1994).</figcaption></figure><p>Di dunia The Lion King, Tanah Pride Lands digambarkan sebagai kerajaan yang ideal (utopia) di mana kekuasaan berada di tangan Mufasa, seekor singa jantan yang menjadi pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya para hewan di dataran savana.</p><p>Kepemimpinan Mufasa merepresentasikan konsep <em>legitimacy</em> dalam teori politik, yakni kekuasaan yang diterima secara sah oleh masyarakat berdasarkan keadilan, kemampuan, dan hubungan harmonis dengan alam semesta (<em>Circle of Life</em>).</p><p>Namun, ketenangan Pride Lands terganggu oleh Scar, saudara Mufasa, yang merasa berhak atas takhta kerajaan. Konflik ini mencerminkan <em>power struggle</em> atau perebutan kekuasaan yang tidak sah (<em>coup d’état</em>), fenomena yang kerap terjadi dalam sejarah politik dunia. Scar menggunakan manipulasi, intrik, dan kekerasan untuk mengambil alih takhta. Ia bahkan tega membunuh saudaranya sendiri, Mufasa.</p><p>Konflik ini dapat dianalisis melalui pandangan Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan. Hobbes menggambarkan manusia (dalam film ini, para hewan) sebagai makhluk yang secara alami bersaing demi kekuasaan, bahkan sampai mengabaikan hubungan darah. Tanpa aturan yang jelas, kondisi seperti ini dapat memicu kekacauan (<em>state of nature</em>). Ambisi Scar menjadi penyebab runtuhnya struktur politik dan sistem ekologi yang sebelumnya menjaga stabilitas serta kemakmuran Pride Lands.</p><h3>Kepemimpinan dan Stabilitas Politik</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/928/1*3iBIdf3BhmBZUEetQ6ds_g.jpeg" /><figcaption>Mufasa mengawasi kerajaan Pride Lands, memastikan kestabilitasan dan keharmonian para penghuninya.</figcaption></figure><p>Dalam teori politik klasik, pemimpin ideal sering digambarkan sebagai sosok yang adil dan memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Mufasa adalah perwujudan dari <em>Philosopher King</em> yang dibayangkan oleh Plato. Ia tidak hanya memimpin dengan bijaksana, tetapi juga mendidik anaknya Simba tentang tanggung jawab seorang pemimpin dan pentingnya menjaga harmoni dengan lingkungannya.</p><p>Sebaliknya, kepemimpinan Scar menciptakan distopia. Pride Lands yang dulunya makmur berubah menjadi tanah gersang akibat degradasi sosial dan ekologis. Hal ini sejalan dengan teori<em> circulation</em> <em>of elite </em>yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, yang menyatakan bahwa pergantian elite politik tidak selalu membawa perubahan positif. Kualitas kepemimpinan sangat bergantung pada nilai dan kompetensi individu.</p><p>Di bawah pemerintahan Scar, Pride Lands menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang otoriter dan eksploitatif dapat membawa kehancuran. Fenomena ini menyerupai konsep “negara gagal” yang dijelaskan Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam karyanya <em>Why Nations Fail</em>. Pemerintahan yang buruk tidak hanya merusak struktur sosial-ekonomi akan tetapi juga merusak ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.</p><h3>Scar sebagai Figur Machiavellian</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*pCAZbdvs9J9FT45wZkjLbA.jpeg" /><figcaption>Scar dengan tatapan tajam dan senyum jahatnya memancarkan kelicikan untuk melancarkan aksinya.</figcaption></figure><p>Karakter Scar disini merepresentasikan pemimpin Machiavellian, seperti yang dijelaskan oleh Niccolò Machiavelli. Ia mengandalkan tipu daya, intimidasi, dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Namun, strategi ini akhirnya menjadi kehancurannya sendiri karena ia gagal mendapatkan dukungan jangka panjang dari rakyatnya.</p><p>Scar mengabaikan prinsip dasar dalam kepemimpinan yang ditekankan oleh Machiavelli sendiri, seorang pemimpin harus menciptakan rasa takut sekaligus dihormati. Sayangnya, Scar hanya menanamkan rasa takut, sehingga kekuasaannya tidak bertahan lama.</p><p>Scar juga menerapkan taktik <em>divide and conquer</em> (pecah belah dan kuasai), strategi yang kerap digunakan penguasa otoriter untuk mempertahankan kekuasaan. Mirip dengan taktik era kolonialisme di Nusantara, Scar menciptakan perpecahan di antara hewan-hewan untuk memperkuat posisinya. Namun, akibat strategi ini, Pride Lands mengalami kelaparan dan kehancuran ekosistem, yang pada akhirnya mempercepat keruntuhan rezimnya.</p><h3>Analisis Marxis: Konflik antar Kelas</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*JJz6LfzoDPK4T1SxpyFNvg.jpeg" /><figcaption>Kelompok hyena tampak kelaparan dan tinggal di tempat terpencil.</figcaption></figure><p>Dari perspektif Marxisme, The Lion King menggambarkan stratifikasi sosial antara singa sebagai penguasa (<em>bourgeois</em>) dan para hyena sebagai kelompok marginal (<em>proletariat</em>). Ketegangan antara dua kelompok ini mencerminkan konflik kelas yang sering kali menjadi akar ketidakadilan sosial.</p><p>Dalam sejarah peradaban dunia kita kerap menyaksikan ketegangan antara kelas penguasa dan kelas pekerja yang pada akhirnya berujung pada sebuah revolusi, seperti Revolusi Rusia dan Revolusi Prancis yang membawa perubahan dari sistem monarki ke republik demokratik.</p><p>Akan tetapi disini, Scar memanfaatkan ketidakpuasan kelompok hyena untuk meraih kekuasaan. Namun, alih-alih memperbaiki kondisi mereka, Scar justru mengeksploitasi para hyena demi ambisinya. Pada awalnya disini kelompok hyena digambarkan tidak pernah benar-benar melawan atau menuntut perbaikan kondisi mereka. Sebaliknya, mereka tetap tunduk kepada Scar, bahkan ketika menjadi korban eksploitasi.</p><p>Hal ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang timpang sering kali membuat kelas marginal kehilangan kapasitas untuk melawan, karena ketergantungan ekonomi dan politik mereka terhadap elit ataupun dalam arti lain dapat dipahami sebagai hubungan <em>patron-client</em>, relasi timbal balik antara pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya (<em>patron</em>) dan pihak yang bergantung (c<em>lient</em>).</p><p>Pada akhirnya, Simba memulihkan keseimbangan sosial dengan memastikan bahwa semua makhluk diperlakukan secara adil tanpa memandang status. Tindakan Simba mencerminkan pentingnya nilai inklusivitas dan kesetaraan (<em>egalitarianism</em>) dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.</p><h3>Perlawanan dan Kepemimpinan Revolusioner</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*eMwS2OmZRCUgPr5ArTyQiw.jpeg" /><figcaption>Simba akhirnya menjadi raja, memimpin Pride Lands dengan bijaksana dan memulihkan harmoni.</figcaption></figure><p>The Lion King juga memuat elemen revolusi. Simba, yang diasingkan, akhirnya kembali untuk menggulingkan Scar dan mengembalikan keadilan. Ini mencerminkan bagaimana revolusi sering kali menjadi respons terhadap tirani dan ketidakadilan. Simba melambangkan pemimpin revolusioner yang sah, yang berjuang untuk mengembalikan legitimasi dan keseimbangan di kerajaannya.</p><p>Dengan bantuan sekutunya, Nala seekor singa betina, Timon seekor meerkat, dan Pumbaa seekor babi hutan, Simba memimpin perlawanan untuk melawan rezim Scar dan merebut kembali savana yang telah porak-poranda.</p><p>Perjuangan Simba melambangkan restorasi kekuasaan yang sah. Simba tidak hanya merebut kembali takhta, tetapi juga memulihkan tatanan sosial dan ekologis yang hancur. Kisahnya mengingatkan pada tokoh-tokoh revolusioner yang mengembalikan legitimasi kekuasaan dalam sejarah, seperti Raja Charles II dalam <em>Restoration of the English Monarchy</em>.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>The Lion King adalah film yang kaya dengan pelajaran politik. Dari dinamika perebutan kekuasaan hingga kepemimpinan revolusioner, film ini menggambarkan bagaimana politik membentuk masyarakat dalam berbagai dimensi.</p><p>Melalui simbolisme yang mendalam dan narasi yang kaya, The Lion King menunjukkan bahwa film animasi juga dapat menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Selain sebagai hiburan, film ini mengajak kita merefleksikan peran kekuasaan, kepemimpinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan nyata. Kisah konflik yang berlatar di savana Benua Afrika ini mengajarkan bahwa keadilan, inklusivitas, dan harmoni adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.</p><p><em>Hakuna Matata!</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7ce22684a983" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dakwah dengan Hati ala Buya Hamka: Belajar Menyentuh Hati, Bukan Melukai]]></title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh/dakwah-dengan-hati-ala-buya-hamka-belajar-menyentuh-hati-bukan-melukai-7a04c93ed87f?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7a04c93ed87f</guid>
            <category><![CDATA[akhlaq]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[buya-hamka]]></category>
            <category><![CDATA[dakwah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Naufal Khair]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 05:32:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-05T07:52:36.376Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/220/1*pF2VpcOYdmyaSYfcT-vckw@2x.jpeg" /><figcaption>Image: Wikipedia</figcaption></figure><p>Dalam sejarah peradaban Islam, dakwah adalah seni menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang, bukan berarti menyuarakan kebenaran dengan merendahkan. Sosok Prof. Dr. Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), seorang ulama, cendikiawan, jurnalis, sastrawan, politikus, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dapat menjadi teladan bagaimana dakwah seharusnya dilakukan, yaitu dengan hati yang lembut, akhlak mulia, dan wawasan mendalam.</p><p>Buya Hamka dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang penuh hikmah dan kasih sayang. Ia mengajarkan bahwa seorang da’i harus menjadi cerminan dari ajaran Islam yang menyejukkan, bukan malah merusak hati manusia. Sebagai pendakwah, pria kelahiran tanah Minangkabau ini piawai berdakwah melalui media tulisan, seperti dalam karya-karya monumentalnya Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Merantau ke Deli, dan masih banyak lagi yang hingga kini masih terus dicetak ulang.</p><p>Tidak hanya dalam karya tulisnya, kalimat-kalimat sastra seperti itu juga kerap muncul dalam banyak ceramah dan khotbah Buya Hamka. Sebagaimana kutipan dalam salah satu ceramahnya, ia berkata,<em> “Dakwah itu membina, bukan menghina; dakwah itu mendidik, bukan membidik; dakwah itu mengobati, bukan melukai; dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan; dakwah itu saling menguatkan, bukan saling melemahkan.”</em></p><p>Selain itu, khazanah ilmu pengetahuan agamanya juga dituangkan di dalam karangannya Tafsir Al-Azhar, di mana ia menjelaskan tafsir surah An-Nahl ayat 125: “Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik…” Buya Hamka beranggapan bahwa dakwah yang efektif harus memperhatikan kondisi psikologis dan latar belakang audiens. Dengan kata lain, dakwah akan tepat sasaran jika sebaiknya disampaikan dengan kelembutan dan penuh kebijaksanaan.</p><h3><strong>Dakwah dengan Cinta, Bukan Cemoohan</strong></h3><p>Belakangan ini, kita menyaksikan peristiwa di mana seorang tokoh agama sekaligus utusan khusus presiden RI melontarkan ucapan kasar yang terkesan mengejek atau merendahkan profesi penjaja minuman es teh di pengajiannya. Sikap ini sangat kontras dengan ajaran agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi:</p><p>يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ</p><p>Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”</p><p>Penjaja minuman es teh sendiri dalam pandangan saya, dapat dimaknai sebagai simbol perjuangan hidup, bahkan ia termasuk ke dalam kategori jihad. Setiap tetes keringatnya pun dapat terhitung sebagai ibadah, karena Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap pekerjaan halal, sekecil apapun, lebih mulia daripada meminta-minta. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, “Seseorang yang membawa seutas tali, lalu ia mencari kayu bakar, kemudian ia menjualnya untuk makan, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).</p><p>Setali tiga uang dengan hal itu, Buya Hamka juga menulis di dalam karyanya Falsafah Hidup,<em> “Segala pekerjaan tidak ada yang rendah dan hina. Hinanya pekerjaan atau mata pencaharian ialah lantaran hinanya perangai ketika mengerjakannya.”</em> Ia juga menambahkan, “<em>Adab adalah pakaian jiwa. Tidak ada ilmu yang akan bermanfaat tanpa adab yang menuntunnya.”</em> Dari sini kita dapat melihat perspektif komunikasi dakwah Buya Hamka, yang mengedepankan pentingnya akhlak dan adab sebagai kunci sukses dakwah.</p><p>Buya Hamka pun selalu mengedepankan dialog penuh hikmah dan kehangatan dalam dakwahnya. Di dalam rekaman kasetnya kita dapat mendengar bagaimana gaya bicaranya yang menenangkan, bahkan bagi mereka yang berbeda pandangan. Ia tak pernah menggunakan bahasa kasar atau merendahkan kelompok tertentu, melainkan merangkul semua golongan dengan kasih sayang.</p><p>Dalam menghadapi perbedaan pendapat, Buya Hamka tidak pernah menyerang, tetapi menjelaskan pendapatnya dengan dalil dan logika yang kuat. Dalam buku Falsafah Hidup juga, ia menulis,<em> “Jangan membalas keburukan dengan keburukan, karena hanya akan memperbesar keburukan. Lawanlah keburukan dengan kebaikan, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih damai.”</em></p><h3>Meneladani Buya Hamka di Era Kini</h3><p>Di tengah era digital yang penuh dengan berbagai opini ini, gaya dakwah Buya Hamka rasanya masih sangat relevan untuk diadopsi. Peran dakwah bukan sekadar tentang mengejar popularitas atau menjadi viral, tetapi tentang menyentuh hati manusia. Sebagaimana beliau pernah berkata, <em>“Keberhasilan dakwah tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari banyaknya hati yang tersentuh.”</em></p><p>Para da’i perlu bermuhasabah kembali dalam menjaga prinsip-prinsip Islam yang menekankan kelembutan, hikmah, dan akhlak mulia. Dakwah adalah tugas mulia untuk membawa manusia ke jalan kebenaran, bukan memperkeruh hati dengan ucapan yang menyakitkan. Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, para da’i seharusnya menjadi wajah yang baik dari ajaran ini.</p><h3>Penutup</h3><p>Buya Hamka telah memberikan pelajaran berarti kepada kita bahwa ilmu tanpa adab hanya akan menjadi angin kosong yang berlalu. Dakwah yang sejati adalah dakwah yang lahir dari hati dengan cara memadukan antara ilmu dan adab yang luhur. Seperti yang diutarakan Rasulullah SAW. Ia pernah ditanya oleh sahabat tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Kemudian Beliau, bersabda “Taqwa kepada Allah dan bagusnya akhlak.” (HR at-Tirmidzi)</p><p>Semoga kita senantiasa mampu meneladani akhlak mulia dalam setiap langkah dakwah, membawa pesan Islam yang menyejukkan dan membangun, bukan yang merendahkan atau melukai. Wallahu a’lam bish-shawab.</p><h3><strong>Referensi:</strong></h3><p><strong>Hamka, Buya.</strong> <em>Tafsir Al-Azhar.</em> Jakarta: Pustaka Panjimas, 1964.</p><p><strong>Hamka, Buya.</strong> <em>Akhlaqul Karimah.</em> Jakarta: Pustaka Panjimas, 1971.</p><p><strong>Abdulmalik, KA.</strong> <em>Falsafah Hidup.</em> Jakarta: Princeton University Press, 1954.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7a04c93ed87f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kabinet Gemuk Prabowo: Stabilitas Politik atau Justru Beban Birokrasi?]]></title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh/kabinet-gemuk-prabowo-stabilitas-politik-atau-justru-beban-birokrasi-6a09727d2403?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6a09727d2403</guid>
            <category><![CDATA[administration]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[bureaucracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Naufal Khair]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:25:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-10-18T02:57:55.086Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Bayangkan di dalam ruang rapat kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti, suasana akan semakin ramai, dengan kursi-kursi baru terus ditambahkan hingga membuat saya bertanya-tanya bagaimana mekanisme kerja yang akan diimplementasikan di dalam kondisi rapat yang seperti itu. Dengan rencananya untuk menambah kementerian dari 34 hingga 46 dan posisi wakil menteri dan kepala badan hampir 60, Indonesia hampir mencetak rekor sebagai negara dengan jumlah anggota kabinet terbanyak di dunia, hanya kalah dari India yang memiliki 58 kementerian dan 93 departemen di negaranya.</p><p>Di negara yang menganut sistem multipartai ini, ambisi Prabowo untuk merangkul seluruh golongan dan elemen sosial-politik ke kabinetnya sudah sangat jelas. Tindakan membagi-bagi kursi kabinet ini merupakan bentuk strateginya dalam mengakomodir kepentingan politik berbagai pihak. Sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan membentuk pemerintahan yang kuat.</p><p>Bahkan, Prabowo sendiri mengutarakan keinginannya mengajak seluruh pihak untuk bersatu membangun Indonesia, ia menyatakan bahwa oposisi bukanlah budaya Indonesia melainkan budaya barat.</p><p>Selaras dengan konteks ini, santer pula terdengar kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan akan turut bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Maka jika ini terwujud, kita akan melihat sebuah pemerintahan tanpa oposisi untuk pertama kalinya di Indonesia sejak pemilihan Presiden secara langsung pada 2004.</p><p>Hal ini kemudian membuat saya khawatir, dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, maka akan semakin sulit pula kinerja yang benar-benar efektif untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Bukan hanya itu, kondisi ini juga membuka jalan bagi para penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis untuk memanfaatkannya.</p><p><strong>Dasar Hukum: UU Nomor 61 Tahun 2024</strong></p><p>Pembentukan kabinet gemuk Prabowo Subianto tidak lepas dari landasan hukum yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi ini menghasilkan penghapusan batasan jumlah Kementerian dan akan ditentukan sesuai kebutuhan Presiden RI. Langkah ini diklaim sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Namun, seperti yang akan penulis uraikan dalam artikel ini, langkah ini juga menyisakan sejumlah tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.</p><p><strong>Refleksi Atas Kinerja Kabinet Era Jokowi</strong></p><p>Dalam konsep ilmu <em>public administration</em> atau administrasi publik, struktur dan ukuran pemerintahan sangat berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Max Weber, salah satu tokoh terkemuka dalam teori birokrasi, menyebutkan bahwa birokrasi yang ideal adalah yang tersentralisasi, teratur dengan aturan yang jelas, dan beroperasi secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Weber juga memperingatkan bahaya birokrasi yang terlalu kompleks, di mana banyaknya lapisan hierarki dan aktor dalam proses pengambilan keputusan dapat memperlambat kinerja pemerintah.</p><p>Peningkatan jumlah kementerian dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo Subianto akan menciptakan lebih banyak aktor dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Jumlah kementerian yang besar ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antar-kementrian/lembaga (KL), dan tanpa koordinasi yang kuat, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan kebijakan antar-kementerian/lembaga.</p><p>Berkaca dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antar-kementerian/lembaga memaksa Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021, yang mengharuskan setiap rancangan peraturan menteri dan kepala lembaga melalui persetujuan presiden terlebih dahulu. Ini menggambarkan bahkan dengan jumlah kementerian yang berjumlah segitu saja, koordinasi antar-kementerian/lembaga menjadi masalah yang kompleks dalam format birokrasi pemerintahan lalu.</p><p>Peraturan ini mengharuskan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rpermen/rperka antar-kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum disahkan, sebagai upaya untuk mengurangi potensi benturan regulasi. Maka jika kabinet Prabowo Subianto diperbesar, mekanisme pengawasan dan koordinasi tersebut akan lebih ketat dan diperlukan kembali inovasi baru untuk menghindari birokrasi yang semakin berbelit.</p><p>Keadaan ini turut membuat banyak kementerian/lembaga semakin bekerja keras utamanya tugas Sekretariat Kabinet sebagai pintu masuk permohonan persetujuan oleh Presiden akan semakin berat.</p><p><strong>Potensi Policy Paralysis</strong></p><p>Resiko terbesar dari kabinet besar adalah terjadinya <em>policy paralysis</em>, di mana para pengambil keputusan tidak dapat atau tidak mau mengambil tindakan terhadap isu-isu penting. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksepakatan, takut membuat kesalahan, atau terlalu banyak birokrasi. Akibatnya, masalah tidak teratasi, dan peluang untuk perbaikan pun hilang.</p><p>Banyaknya kementerian dan wakil menteri menciptakan rantai birokrasi yang panjang, memperbesar resiko konflik antar-kementerian/lembaga, dan memperlambat implementasi kebijakan. Dalam kondisi ini, alih-alih menghasilkan pemerintahan yang tangkas dan responsif, kabinet besar justru bisa menjadi beban bagi efisiensi birokrasi dan pelayanan publik bahkan lebih jauhnya dapat menghambat laju investasi.</p><p>Pelajaran dari pemerintahan Jokowi memberikan gambaran nyata tentang tantangan birokrasi yang kompleks di Indonesia. Reformasi birokrasi yang diupayakan oleh Jokowi sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi, ego sektoral, dan kurangnya komunikasi lintas kementerian/lembaga. Bahkan, Jokowi turut mengamini bahwa masih adanya kultur ego sektoral di dalam kementerian/lembaga yang kemudian menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai efisiensi birokrasi.</p><p>Hal senada juga ia sampaikan pada momen pengumuman kabinet periode keduanya sebagai penegasan dengan mengatakan, “Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi.”</p><p>Pengalaman ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan jumlah kementerian yang lebih banyak, tantangan birokrasi dan koordinasi akan semakin besar. Resiko terjadinya debirokratisasi akan meningkat, sehingga potensi keberhasilan kabinet besar ini dalam menjalankan program-program pemerintahan malah akan terganjal seperti kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ikut terganggu.</p><p><strong>Melemahnya Oposisi dan Checks and Balances</strong></p><p>Selain resiko birokrasi yang tidak efisien, pembentukan kabinet besar juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya <em>checks and balances</em> dalam pemerintahan. Dalam konteks koalisi besar yang dibentuk oleh Prabowo, di mana hampir seluruh kekuatan politik bergabung dalam pemerintahannya, Indonesia berpotensi kehilangan suara oposisi yang kuat di parlemen.</p><p>Oposisi yang lemah menandakan minimnya mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan kebijakan yang kurang matang semakin besar. Sebagaimana falsafah Lord Acton yang terkemuka “<em>Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.</em>”</p><p>Dalam teori <em>good governance</em>, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangatlah penting. Ketika pemerintahan terlalu terpusat dan oposisi tidak berfungsi secara optimal, resiko munculnya <em>groupthink</em> yaitu pola pikir seragam tanpa adanya perdebatan kritis akan meningkat. Dalam kondisi ini, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang kritis dan tidak memperhatikan perspektif alternatif yang diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.</p><p>Kejadian ini mengingatkan saya pada tulisan Bung Hatta melalui karyanya Demokrasi Kita, “Bagi beberapa golongan, menjadi partai pemerintah berarti juga “membagi rezeki”. Golongan sendiri diutamakan, masyarakat dilupakan. Partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar rakyat belajar bertanggung jawab sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, partai dijadikan tujuan dan negara sebagai alatnya.”</p><p><strong>Menempuh Proses yang Panjang dan Tidak Mudah</strong></p><p>Salah satu dampak langsung dari pembentukan kabinet besar adalah waktu dan biaya yang sangat besar. Pemisahan atau penggabungan nomenklatur kementerian membutuhkan proses yang tidak singkat, mulai dari perubahan struktur organisasi, alokasi anggaran baru, dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru.</p><p>Karena banyak kementerian baru ini yang belum memiliki gedung hingga hal-hal teknis seperti perubahan kop surat dan papan nama kantor. Sehingga kinerja pemerintahan Prabowo dinilai masih akan sulit efektif dalam 1–2 tahun ke depan. Walau nanti pada tahun ketiga pun, program akan mulai bisa berjalan, kendala di tahun keempat akan datang dengan fokus pemerintahan yang sudah mulai bergeser lagi ke persiapan Pilpres tahun 2029.</p><p>Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar, apakah kabinet besar ini benar-benar diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, atau justru akan menjadi beban bagi birokrasi Indonesia?</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Pada akhirnya, kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah kabinet gemuk Presiden terpilih Prabowo Subianto benar-benar bisa mencapai keseimbangan antara stabilitas politik dan efisiensi birokrasi. Harapan kita untuk melihat kabinet zaken, sebuah kabinet yang terdiri dari teknokrat dan profesional yang kompeten di bidangnya. Kini, hanyalah angan-angan yang sulit terwujud, tenggelam oleh politik pembagian kekuasaan.</p><p>Setali tiga uang dengan yang dimaktubkan oleh Bung Hatta, “Seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan berdasarkan prinsip <em>the right man in the right place</em>. Orang yang tidak berpartai atau partai yang duduk di bangku oposisi akan merasa kehilangan pegangan dan patah hati. Dengan budaya politik seperti itu, alih-alih untuk memperkuat budi pekerti dan karakter, meraka malah mengasuh orang untuk luntur karakter.”</p><p>Mungkin inilah kenyataan yang harus kita terima bahwa politik selalu penuh dengan negosiasi dan berbagi kursi. Dalam proses ini, kita sebagai rakyat hanya dapat melihat kompromi pembagian kekuasaan oleh para elit. Namun, dibalik ini semua kita tetap harus berharap bahwa di tengah semua kompromi politik ini, masih ada asa untuk membangun kembali cita-cita demokrasi ideal yang kita impikan.</p><p>Semoga pada akhirnya, bangsa kita akan menemukan jalan untuk menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok, akan tetapi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama.</p><h3>Ditulis oleh Naufal Khair pada 17 Oktober 2024. Penulis merupakan Sarjana Ilmu Politik dari International Islamic University Malaysia dan saat ini bekerja sebagai Analis Politik.</h3><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6a09727d2403" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tradisi Pengkultusan Tokoh dan Pemeliharaan Para Pengikutnya]]></title>
            <link>https://medium.com/@achmadnaufalkh/tradisi-pengkultusan-tokoh-dan-pemeliharaan-para-pengikutnya-7bd55174b2e0?source=rss-58f4e62d467e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7bd55174b2e0</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[academic]]></category>
            <category><![CDATA[culture]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Naufal Khair]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 11:25:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-10-27T06:04:49.609Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Budaya Pengkultusan Tokoh dalam Masyarakat Indonesia</h3><p>Belakangan ini saya melihat terdapat sebuah fenomena menarik dari kultur kehidupan sosial, politik dan budaya kita. Mungkin kita sering melihat bagaimana beberapa individu, baik di ranah politik, agama, bisnis, bahkan mungkin di kalangan <em>circle</em> terdekat kita terdapat sosok yang hampir selalu dipuja.</p><p>Kecenderungan kita untuk mengelu-elukan seseorang dengan status, kekuasaan, maupun penghasilan yang lebih tinggi sering kali membuat kita merasa lebih rendah (inferior), sementara orang yang dipuja dianggap lebih tinggi (superior). Bahkan, hal ini dapat berkembang menjadi fanatisme buta.</p><p>Fenomena ini terlihat dengan adanya kemunculan Projo organisasi pemuja Jokowi, Gusdurian organisasi yang katanya ingin melanjutkan warisan pemikiran almarhum Gus Dur, Humanies kelompok pendukung Anies Baswedan, Teman Ahok komunitas simpatisan Ahok (BTP) atau bahkan mereka yang menggaungkan ideologi Soekarnoisme. Menunjukkan bahwa budaya pengkultusan tokoh seperti ini telah lekat dalam kehidupan berbangsa kita. Tidak hanya sekedar mengagumi, tapi acap kali kita menganggap sosok tersebut sebagai orang yang sempurna, bahkan tanpa cela.</p><p>Hal ini pun tidak hanya terjadi di dunia politik. Di kalangan organisasi keagamaan, kita juga dapat melihat pengkultusan terhadap tokoh agama. Pemujaan sosok pemuka agama yang berlebihan dan mengimani bahwa setiap pernyataan mereka dianggap sebagai sebuah kebenaran absolut.</p><p>Padahal dalam agama Islam sendiri, Rasulullah SAW sangat menekankan bahwa pengkultusan terhadap manusia bukanlah hal yang baik. Dalam proses mendapatkan ilmu, umat diajarkan untuk menggali dan memahami, bukan sekadar menerima tanpa pertanyaan. Begitu juga dalam memahami hukum Islam <em>(fiqh)</em>, tidak ada satu pun pendapat yang boleh diikuti secara buta tanpa pemahaman kritis. <em>(ijtihad)</em></p><p>Di dunia hiburan, budaya pengkultusan tidak kalah marak. Masyarakat kita lebih tertarik mengurusi kehidupan rumah tangga artis dan publik figur<em> </em>daripada memperhatikan nilai atau pesan yang mereka coba sampaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita lebih terpesona dengan persona yang mereka ciptakan ketimbang melihat realita atau konten substantif yang seharusnya menjadi fokus.</p><p>Penulis sendiri tidak mengatakan bahwa menghormati dan mengagumi tokoh-tokoh tersebut sebagai hal yang salah, akan tetapi pemujaan yang berlebihan akan mengakibatkan banyak kemudharatan, maka disinilah masalahnya muncul.</p><h4><strong>Sejarah Pengkultusan Tokoh di Nusantara</strong></h4><p>Jika ditarik ke belakang pengkultusan tokoh ini sebenarnya bukanlah barang baru. Kita bisa menelisik jauh pada era kerajaan nusantara, dimana budaya feodalisme menjadi sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Pada masa itu, raja dan bangsawan dianggap sebagai figur yang tak hanya memimpin, tapi juga layak untuk dipuja. Alhasil, budaya ini masih ada hingga sekarang tertanam dalam alam bawah sadar kita sebagai masyarakat.</p><p>Tak hanya feodalisme, pengkultusan tokoh di Indonesia juga berakar pada pandangan primordialisme. Kita sering kali melihat bahwa hubungan emosional berdasarkan identitas asal, etnisitas, atau kedekatan sosial budaya menjadi alasan seseorang mengidolakan tokoh tertentu. Figur-figur yang dianggap sebagai “representasi” kelompok tertentu mendapatkan loyalitas tinggi dari komunitasnya. Ini menyebabkan pengkultusan tak hanya tumbuh dari ide yang objektif tentang kompetensi tokoh, tetapi juga dari dorongan emosional untuk mempertahankan identitas kelompok dan kebanggaan primordial.</p><p>Bagi banyak orang, memiliki sosok yang dianggap “idola” atau “pahlawan” dapat memberikan rasa aman, harapan serta dopamin kebahagiaan, terutama di tengah ketidakpastian hidup yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan sosial. Dimana situasi ketimpangan sosial turut menjadi isu yang masih sangat nyata di negara kita. Berdasarkan data Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia, dimana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.</p><p>Di tengah kondisi kesejahteraan yang belum merata, banyak orang merasa perlu menggantungkan harapan pada figur yang dianggap dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik (delusi). Figur-figur ini sering dipandang sebagai “satria piningit” tokoh yang diyakini akan membawa kita keluar dari keterpurukan. Pandji Pragiwaksono pernah mengutarakan konsep ini pada podcastnya “Saat ini masyarakat kita masih berharap pada sosok penyelamat yang bisa memperbaiki segalanya dibandingkan percaya atas kemampuan diri sendiri.”</p><p>Lebih jauh lagi, budaya hubungan patron-klien yang masih mengakar di Indonesia juga memperlengkap situasi ini. Tokoh yang dipuja (elite) kemudian akan bertindak sebagai patron yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sementara masyarakat (warga sipil) menjadi klien yang berharap mendapatkan keuntungan atau perlindungan. Relasi ini menciptakan ikatan yang sulit untuk dipatahkan, dimana kesetiaan para pengikut sering kali membutakan mereka dari realitas dan membuat mereka tidak bisa melihat kekurangan sang tokoh.</p><h4>Pengaruh Kultus Tokoh terhadap Pilihan Politik</h4><p>Berbicara dalam konteks politik, fenomena ini dapat kita lihat dari bagaimana pola gerakan partai politik di Indonesia dewasa ini. Pada musim pemilu banyak orang yang memilih sebuah partai hanya berdasarkan ketokohan atau figur yang ada di dalam partai tersebut (<em>coattail effect</em>), berbanding dengan memilih partai dengan didasari oleh kinerja, ide, gagasan serta prestasi.</p><p>Sebagaimana basis pemilih PDI Perjuangan yang tertarik pada sosok Megawati Soekarnoputri, begitu pula dengan Partai Gerindra yang banyak dipilih karena Prabowo Subianto, Partai Golkar karena faktor Airlangga Hartarto (dulu), dan Partai Demokrat karena sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Semua kembali pada figur yang diidolakan.</p><p>Peristiwa ini menurut saya, adalah cerminan nyata dari praktik politik di Indonesia saat ini. Yang pada akhirnya membentuk sebuah iklim dimana kita, sebagai masyarakat cenderung mengkultuskan tokoh yang kita kagumi. Bukan hanya tokoh utamanya, tapi kerabat atau orang-orang di sekitarnya pun akhirnya ikut menjadi patron bagi para pendukungnya. Dan menariknya, elektabilitas sejumlah partai politik justru naik bukan karena program yang ditawarkan atau kinerja yang meningkat, melainkan karena popularitas tokoh yang menjadi wajah partai tersebut.</p><p>Lebih parahnya lagi, partai-partai politik ini tampak senang memelihara keadaan ini. Mereka tidak hanya membiarkan, tapi juga aktif membangun dan menumbuhkan budaya pengkultusan ini, seolah-olah hanya figur tertentu yang mampu membawa kesejahteraan. Seperti yang diungkapkan oleh James C. Scott (1983) dan Jarry (1991), “Relasi ini terus-menerus dieksploitasi, dan meski terasa nyaman bagi sebagian orang, pada akhirnya tetap menciptakan ketergantungan yang merugikan.”</p><p>Dari perspektif akademik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep “kepemimpinan mesianik” atau “<em>cult of personality.</em>” Konsep ini mengacu pada pembentukan citra seorang tokoh sebagai penyelamat atau pahlawan yang tidak bisa salah. Joseph Stalin, misalnya, melakukan ini dengan sangat efektif melalui propaganda intensif di masa pemerintahannya, membangun “<em>cult of individual</em>” yang membuat dirinya dipuja baknya junjungan oleh rakyatnya. Pola ini tidak berbeda jauh dengan apa yang kita lihat di Indonesia saat ini, dimana tokoh-tokoh tertentu dipromosikan melalui berbagai cara agar tampak seperti satu-satunya harapan bagi bangsa.</p><p>Menariknya, pengkultusan individu di Indonesia malah makin menjadi setelah era reformasi. Ketika membaca jurnal karya Dias Pabyantara dan Radityo Dharmaputra yang berjudul <em>Elections in Indonesia: Personality Cult and Majoritarian Conservatism</em> (2019), saya menyadari bahwa tren ini semakin kuat karena fungsi partai politik yang kian menurun. Alih-alih berfokus pada program-program konkret yang bisa membawa perbaikan, partai politik kini lebih banyak berusaha memperkuat citra sang pemimpin.</p><p>Hari-hari ini, kita telah terbiasa dengan melihat wajah tokoh politik terpampang di mana-mana, baik di baliho maupun sosial media — bahkan di lokasi yang kurang pantas seperti di karung beras bantuan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik lebih memilih orientasi untuk mendulang “eksistensi”, dibandingkan dengan upaya memberikan solusi nyata.</p><p>Bagi saya, pengkultusan tokoh ini tidak hanya merugikan kita sebagai individu, tetapi juga membuat kita terjebak dalam pola pikir usang yang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Sementara kita sibuk memuja-muja satu sosok, para penguasa memanfaatkan situasi ini untuk menjaga status quo mereka. Alih-alih menciptakan solusi untuk ketimpangan sosial, mereka malah dengan sengaja mempertahankan pola ini agar tetap relevan dan berkuasa. Seakan-akan selama ada sosok yang bisa dipuja, masyarakat akan terus loyal, dan para penguasa tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memperbaiki struktur yang cacat.</p><h4>Kesimpulan</h4><p>Sudah saatnya kita sebagai masyarakat mulai berpikir kritis dan melepaskan diri dari kebiasaan memuja-muja seseorang secara berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh mengagumi tokoh tertentu, akan tetapi kita harus objektif melihat mereka apa adanya sebagai manusia yang juga dapat berbuat salah.</p><p>Saya yakin, kemajuan bangsa ini sejatinya hanya akan terjadi jika kita mulai awas dan berani bersuara atas kejanggalan yang dilakukan oleh para elite tadi <em>(check and balance)</em>, bukan malah didikte hingga menjadi budak di atas tanah kita sendiri. Kita harus mulai membangun pergerakan rakyat secara masif (gotong royong), bukan malah menggantungkan diri pada satu sosok yang dianggap “pahlawan super” untuk sebuah kesejahteraan.</p><p>Tradisi pengkultusan sudah seharusnya kita tinggalkan dan mulai berfokus dalam membina potensi diri sendiri serta melibatkan lebih banyak pihak yang bisa membawa perubahan konkret. Kini, mari kita mulai membangun masa depan bersama, dimana setiap orang punya peran, dan setiap orang adalah bagian dari solusi (<em>every our voice matters</em>).</p><h3>Ditulis oleh Naufal Khair pada 03 September 2024. Penulis merupakan Sarjana Ilmu Politik dari International Islamic University Malaysia dan saat ini bekerja sebagai Analis Politik.</h3><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7bd55174b2e0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>