<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Age Kurniawan on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Age Kurniawan on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@agekurniawan?source=rss-592ca463d105------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*fJrXpXzEkU4hzNrhqshXCw.jpeg</url>
            <title>Stories by Age Kurniawan on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@agekurniawan?source=rss-592ca463d105------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 10:59:09 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@agekurniawan/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[POTRET PENDIDIKAN ANAK BANGSA DI DHARMASRAYA
 
Oleh : Age Kurniawan]]></title>
            <link>https://medium.com/@agekurniawan/potret-pendidikan-anak-bangsa-di-dharmasraya-oleh-age-kurniawan-816f04a839be?source=rss-592ca463d105------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/816f04a839be</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Age Kurniawan]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:02:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-27T09:02:17.788Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*QGOZgzPoPL6pMrk8jd9K6A.jpeg" /></figure><p>POTRET PENDIDIKAN ANAK BANGSA DI DHARMASRAYA<br> <br>Oleh : Age Kurniawan</p><p>Pendidikan merupakan salah satu diskursus penting pada zaman sekarang ditinjau dari kehidupan manusia di era globalisasi dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0. Pendidikan menjadi tujuan penting dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Maka dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan sangat penting bagi negara dalam memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengacu hal-hal seperti ini lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SIDIKNAS). Dalam UU SIDIKNAS disebutkan sistem pendidikan Indonesia dilaksanakan secara berjenjang sekaligus mengatur tentang terbentuknya Dewan Pendidikan/Komite Sekolah.</p><p>Kelahiran Dewan Pendidikan/Komite Sekolah tak lepas dari konsep Tripusat pendidikan yakni Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa Keluarga, Sekolah, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan bukan saja dari segi hasil belajar tetapi yang lebih penting proses pendidikan itu sendiri. Dasar pembentukan komite sekolah ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Peraturan menteri tersebut juga ditetapkan komite sekolah menjadi salah satu pilar penjamin mutu pendidikan. Anggota komite merujuk Peraturan Menteri No 75 tahun 2016 terdiri dari Wali murid, Tokoh masyarakat, dan Pakar pendidikan.</p><p>Komite tersebut bertugas untuk:<br>a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;<br>b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;<br>c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah;</p><p>Pada poin (b) disebutkan tugas komite adalah “menggalang dana” mengingat urusan dana merupakan salah satu hal sensitif, penulis memiliki beberapa catatan dan tanda tanya apakah penggalangan dana ini sudah sesuai dengan prosedur dalam peraturan menteri dan mempertimbangkan latar belakang ekonomi peserta didik.<br>Pertama, Penulis menemukan kasus di lapangan yang menarik untuk didiskusikan. Seorang peserta didik sebut saja “A” tidak mampu membayar uang SPP dan Pembangunan. Setelah ditelusuri latar belakang &quot;A&quot; ini ternyata anak yatim, dengan biaya pendidikan dari ibu yang lanjut usia dan saudara yang hidup di bawah garis sejahtera. Sampai saat informasi ini penulis tulis, si &quot;A&quot; belum juga mampu membayar pungutan tersebut, saudaranya tidak mampu dan mempunyai tanggungan yang lain. Setelah meminta penjelasan ke sekolah, salah seorang guru memberikan dalil bahwa sebagai salah satu sekolah yang berlokasi di pinggiran sehingga butuh dana pembangunan untuk fasilitas, guru tersebut merujuk Peraturan Pemerintah Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pernyataan seperti ini sangat miris kita dengar dari seorang pendidik, jika kita lihat isi yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tentang Pendanaan Pendidikan pada Bagian Kelima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa pasal 27 poin 1 “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Namun sayang sekali PP ini tidak berlaku lagi. Untuk persoalan ini tidak kelihatan taringnya Komite Sekolah yang sudah di amanahkan Peraturan Menteri No 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.<br>Haruskah seorang anak bangsa menanggung beban soal dana dan meminggirkan hak pendidikan hanya karena tidak mampu membayar biaya pembangunan pendidikan yang mahal? Jelas ini bertentangan dengan tujuan kesetaraan pendidikan, di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan mutu terbaik tanpa memandang dari derajat mana mereka berasal? Juga Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan BAB III Sumbangan Dan Bantuan Pasal 7 point&#39; 1, persoalan pungutan sumbangan tidak dibebankan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Apa solusi terbaik agar kejadian yang menimpa saudara kita ini tidak berulang di masa yang akan datang? Sudahkah anggaran pendidikan 20 % ini dari APBD/APBN ini dinikmati saudara-saudara kita? Setiap siswa setingkat SMA/SMK sederajat satu orang siswa mendapat dana bos sebesar <a href="/service/tel:1400000">1.400.000</a>, apakah itu tidak cukup?</p><p>Kedua, masih soal pungutan uang di sekolah, terkait SPP dan Pembangunan. Dari data lapangan yang penulis peroleh, sekolah masih menerapkan uang ini dengan besaran bervariasi, dimulai dari SPP: <a href="/service/tel:70000">70.000</a>, <a href="/service/tel:95000">95.000</a>, <a href="/service/tel:10000">100.00</a>, bahkan ada yang sesuai dengan penghasilan orang tua. Untuk pembangunan berkisar di angka: <a href="/service/tel:500000">500.000</a>, <a href="/service/tel:600000">600.000</a>, <a href="/service/tel:650000">650.000</a>, <a href="/service/tel:700000">700.000</a>, <a href="/service/tel:800000">800.000</a>, hingga <a href="/service/tel:1000000">1.000.000</a>. Di sini penulis bertanya-tanya masihkah uang pungutan tersebut dibutuhkan, untuk apa, dan atas dasar apa? Sudahkah anggaran 20% APBN/APBD digelontorkan untuk membangun sekolah?</p><p>Ketiga, untuk menghindari maladministrasi, para anggota komite ini sudahkah dibeli pengetahuan-pengetahuan terkait tugas dan fungsinya. Patut sekali dihindari para anggota komite yang berasal dari gap-gap tertentu yang memuluskan rencana yang memaklumkan rencana korupsi anggaran?</p><p>Keempat, mengenai Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Penguatan Karakter untuk membangun dan membekali peserta didik menjadi generasi emas bonus demografi tahun 2045. Sudahkah metode membangun pendidikan karakter ini dilaksanakan tanpa membuat beban mental peserta didik. Mengingat masih marak kenakalan remaja dewasa ini, sudahkah sekolah berperan mencari akar masalah yang membuat hal-hal tersebut masih berulang dari tahun ke tahun?</p><p>Kelima, disahkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang di dalam Bab II pasal 4 UU tersebut disebutkan ruang lingkup pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam lingkup pendidikan, pesantren berperan melaksanakan pendidikan setingkat dengan sekolah-sekolah berbasis keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Tentu, setiap lembaga pendidikan dalam pengembangan minat maupun bakat peserta didik membutuhkan program ekstrakulikuler dalam pendidikannya. Dalam penyelenggaraan pesantren membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk sarana infrastruktur penunjang. Kemudian, dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pesantren juga menyelenggarakan pendidikan berupa TPA/TPSQ, serta pendidikan keagamaan informal untuk masyarakat lainnya. Seturut dengan ini, dana desa hendaknya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi pesantren ini, sejalan dengan Permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 pasal 8 poin 2 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2020, yang menekankan kepada pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan, serta peningkatan kualitas. <br>Merujuk pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite saat ini memang belumlah optimal dalam mendukung upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Masih banyak yang harus dibenahi sekiranya. Selanjutnya, dalam memperkuat kualitas pendidikan, kontrol pendidikan, keutuhan Negara hendaknya dilibatkan organisasi masyarakat ( Ormas ) dan OKP. Harus disebutkan juga di sini, penulis sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang memberikan beasiswa pendidikan tinggi melalui Baznas untuk peserta didik melalui program Satu Keluarga, Satu Sarjana dan pada 1 Oktober 2019, sebanyak 250 mahasiswa kurang mampu mendapat beasiswa D3 dan S1. Tetapi bagaimana dengan SMA/SMK sederajat?</p><p>Semoga semua persoalan pendidikan di Dharmasraya dapat menjadi PR bersama, didiskusikan bersama dan diselesaikan bersama, agar anak rakyat yang kurang mampu dapat merasakan keberadaan pendidikan itu sendiri, sebab aset terbesar Dharmasraya terletak pada pelajar hari ini, yang akan menentukan wujud Dharmasraya mendatang, infrastuktur memang perlu tapi membangun akhlak dan karakter bangsa juga harus dikedepankan.(*)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=816f04a839be" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>