<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Willy Alfarius on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Willy Alfarius on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@alfariusarema?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*r5p87mCktoa_RNGbBAzSYg.jpeg</url>
            <title>Stories by Willy Alfarius on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 02:21:43 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@alfariusarema/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Dekade Pahit dalam Kehidupan Koesalah Soebagyo Toer]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/dekade-pahit-dalam-kehidupan-koesalah-soebagyo-toer-aece34b27340?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/aece34b27340</guid>
            <category><![CDATA[koesalah-soebagyo-toer]]></category>
            <category><![CDATA[pataba-press]]></category>
            <category><![CDATA[salemba]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:34:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-15T08:34:51.566Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Dikenal sebagai penerjemah, penulis cerpen, dan pengarsip, Koesalah Soebagyo Toer akhirnya menceritakan pengalamannya selama dalam tahanan rezim militeristik Orde Baru. Seperti apa kisahnya?</h4><p>Sejauh pembacaan saya terhadap berbagai memoar, kronik, dan catatan lainnya, agaknya inilah buku pertama Koesalah Soebagyo Toer yang menceritakan dengan cukup detail pengalamannya sebagai seorang tahanan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa. Buku berjudul <em>Orang Salemba</em> ini mengisahkan saat ia mendekam selama sepuluh tahun (1968–1978) di Penjara Salemba, Jakarta untuk sebuah alasan yang, oleh Koesalah sendiri, tidak diceritakan dengan pasti di dalam buku ini. Namun, sebagai seorang adik sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang menjadi salah satu target utama penangkapan pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965, ditambah riwayatnya sebagai seorang alumnus kampus Uni Soviet yang berangkat dengan beasiswa dari pemerintahan Sukarno, maka dapat ditengarai bahwa untuk alasan inilah ia ditangkap dan ditahan, yang mana tanpa pernah diadili dan dibuktikan apa kesalahannya.</p><p><strong>Koesalah dan 1965</strong></p><p>Sebelum buku ini terbit, pada dasarnya beberapa nukilan pengalamannya sebelum 1965 telah ia tuliskan dalam buku memoarnya seperti <em>Anekdot Moskow</em> (Pataba Press, 2016) dan <em>Kampus Kabelnaya</em> (Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Dua buku ini mengisahkan ketika ia menjadi mahasiswa filologi di Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Patrice Lumumba, Moskow. Menggunakan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, ia berkuliah hingga mencapai tingkat doktoral, setelah sebelumnya Koesalah merampungkan studinya di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Kepulangannya ke Indonesia pada 1965 kemudian mengantarkannya ke dalam satu episode gelap sejarah negeri ini, di mana ia kemudian ditahan untuk suatu hal yang entah — sesuatu yang juga dialami oleh ratusan ribu orang lainnya pada 1965. Dua memoarnya yang lain yang berisikan pengalamannya dalam interaksi dengan sang abang, <em>Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali</em> (Kepustakaan Populer Gramedia, 2006) dan <em>Bersama Mas Pram</em> (Kepustakaan Populer Gramedia, 2009) juga sejatinya telah memberikan suatu gambaran tentang muasal mengapa ia juga mesti turut ditangkap dalam serangkaian kekerasan negara di awal rezim Orde Baru ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*DMk74gfgsKvp6G_w2xoUAA.jpeg" /><figcaption>Kover buku <em>Orang Salemba: Catatan Tahanan G30S Nomor 5780 Tahun 1968–1978</em> terbitan Pataba Press, Blora (2022) karya Koesalah Soebagyo Toer. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p>Sedangkan dalam <em>Orang Salemba</em>, Koesalah lebih banyak menceritakan berbagai fragmen yang ada di dalam penjara selama satu dekade itu. Menariknya, bukan dirinya yang menjadi pusat penceritaan melainkan teman-temannya senasib di dalam tahanan. Pada dasarnya, kisah-kisah yang ia hadirkan cenderung lucu, komedi, dan menggelitik dari keseharian teman-teman satu tahanannya. Apa yang teman-temannya alami tidak lain juga menjadi sesuatu yang terjadi pada dirinya, entah itu kelaparan, keterbelengguan, kekerasan dan siksaan, serta berbagai derita lainnya yang dibikin oleh rezim militeristik Orde Baru saat itu. Melalui pengantarnya, ia memang meniatkan buku ini menjadi semacam kumpulan humor dalam penjara politik rezim. Ia menulis,</p><blockquote>“Dan yang tak kurang penting adalah, mereka menjaga kesehatan dengan humor, dengan optimisme. Humor dan optimisme menghindarkan para tahanan dari bermacam penyakit fisik maupun psikis. Memang benar, ada saja tahanan yang gagal melakukan itu, namun faktanya sebagian besar mereka akhirnya oleh penguasa Orde Baru sempat terpaksa dilepas ke masyarakat.” (hlm. vii)</blockquote><p>Kalau mengikuti istilah sekarang, bisa disebut ini adalah humor gelap (<em>dark jokes</em>), si pesakitan menjadikan kisah dan pengalaman pahitnya menjadi suatu hal yang jenaka dan membuat yang mendengar atau membacanya menjadi tertawa. Alih-alih meratapi derita selama dalam tahanan, Koesalah memunculkan banyak hal-hal yang terdengar “ajaib” dan luar biasa yang terjadi dalam penjara. Tapi di balik itu semua, tentu saja tersimpan berbagai macam ketidaknormalan, keterasingan, kegilaan, dan terutama ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh para tahanan politik di sana. Menariknya, Koesalah cerdik membungkus itu semua dengan kalimat yang nampaknya datar, karikatural, dan jenaka, yang kalau dibaca ulang dan direnungkan maka akan terlihat betapa kehidupan tahanan politik di sana amat mengenaskan, dinista sedemikian rupa oleh negara dan semua hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara dilucuti sedemikian rupa oleh kekuasaan yang jahat dan bengis itu. Bisa jadi, cara Koesalah menyampaikan kisah-kisah ini pada dasarnya menjadi semacam “penghiburan” sekaligus “penguatan” untuk dapat lepas dari segala derita dan siksa, serta menghadapinya dengan ketegaran dan hati lapang. Sedikit-banyak, akan terlihat bagaimana segala penyiksaan dan kekerasan dilakukan oleh aparatur negara, mulai dari peristiwa kelaparan, kematian, dan siksaan fisik lainnya, dan ini semua dikisahkan oleh Koesalah dalam buku ini.</p><p><strong>Dokumentasi atas Pelanggaran HAM</strong></p><p>Buku ini sendiri diterbitkan pertama kali secara anumerta, enam tahun setelah Koesalah berpulang. Sehingga rasanya ada beberapa bagian yang rasanya kurang terangkai dengan pas, beberapa cerita seperti menggantung, dan minim konteks terutama bagi mereka yang mungkin saja tidak begitu familiar dengan kisah-kisah seputar penangkapan dan pemenjaraan massal pada 1965. Dalam beberapa bagian, terutama pada cerita-cerita awal, rasanya banyak sekali diksi yang cukup vulgar, yang rasanya tidak akan muncul dalam terbitan memoar-memoar sebelumnya yang dipublikasikan via penerbit mayor. Betapa menarik dengan terbit lewat Pataba Press, justru rasanya Koesalah sedang menampilkan sesuatu yang sangat jujur dan apa adanya, tidak perlu terbelenggu dengan hal-hal yang dianggap “kepantasan” atau “kehalusan” seperti jika terbit melalui penerbit sebelumnya. Saya berandai-andai kalaulah buku ini terbit sebelum Koesalah wafat pada 2016 silam, mungkin akan dapat serapi dan sedalam dua buku memoarnya yang lain yang mengisahkan tentang Pramoedya itu. Tapi paling tidak, terbitnya naskah ini menjadikan buku <em>Orang Salemba</em> ini sudah menjadi sumbangan penting dari Koesalah untuk menyingkap bagaimana kekerasan dan pelanggaran HAM pasca 1965 di Indonesia terjadi dengan begitu masif dan sistematis.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*xRqLdKxhhF6lLfwD4V0Aag.jpeg" /><figcaption>Salah satu pengalaman pahit dalam hidup Koesalah Soebagyo Toer yang sebelumnya nyaris tidak pernah diceritakan dengan detail. Buku setebal x+193 halaman ini terbit secara anumerta enam tahun pasca dirinya wafat. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p>Saya membaca buku ini kedua kalinya untuk mencari detail tertentu dalam kisah-kisah para penyintas, yakni tentang kelaparan. Dalam pembacaan terhadap berbagai pengalaman mereka, kekurangan pangan dan nutrisi adalah situasi yang terjadi dalam hampir seluruh tempat pemenjaraan terhadap tahanan politik 1965. Melihat bahwa hampir tahanan-tahanan kriminal mendapatkan asupan pangan yang normal, dan di tempat yang sama ada ratusan-ribuan tahanan politik hanya menerima beberapa butir jagung atau beberapa genggam nasi untuk satu hari (ditambah dengan berbagai kerja paksa yang harus dilakukan) menjadikan situasi kelaparan bukanlah hal alamiah terjadi begitu saja. Ada suatu operasi sistematis yang kemungkinan besar diorkestrasi oleh penguasa militer yang menahan mereka. Dan dalam memoar ini, Koesalah menceritakan apa yang menimpa dirinya dan ratusan tahanan politik lainnya di Salemba. Maka, kematian seolah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi setiap hari ketika para tahanan sudah sampai di titik tidak kuat lagi menanggungkan derita mereka selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apapun dilakukan, apapun dimakan untuk mengatasi kondisi mengerikan ini, bahkan sampai kutu pun ikut dikunyah karena dianggap dapat memperpanjang nyawa barang sedikit. Berbagai ketidaknormalan yang dinormalisasi oleh rezim berbasis kekerasan dan antikemanusiaan inilah yang dipotret dengan amat kuat dan detail melalui <em>Orang Salemba</em>. Dan saya kira di situlah salah satu letak penting buku ini bagi pengungkapan kejahatan kemanusiaan di masa lalu.</p><p>Banjarmasin, 15 Juni 2026 | 16:15 WITA</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*dNWlJ6B0bHNIgo1TmNv6ag.jpeg" /><figcaption>Nukilan kisah para tahanan politik menyiasati kelaparan dan penyakit di dalam penjara, yakni dengan memakan kutu. Ditulis oleh Koesalah Soebagyo Toer. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=aece34b27340" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pramoedya Ananta Toer dalam Warta Kompas]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/pramoedya-ananta-toer-dalam-warta-kompas-9c5d793e3d4f?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9c5d793e3d4f</guid>
            <category><![CDATA[pulau-buru]]></category>
            <category><![CDATA[pramoedya-ananta-toer]]></category>
            <category><![CDATA[penerbit-buku-kompas]]></category>
            <category><![CDATA[tetralogi-buru]]></category>
            <category><![CDATA[harian-kompas]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:20:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-02T10:44:29.732Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Sejak ditangkap pada 13 Oktober 1965 untuk kemudian dipenjara dalam gulag Orde Baru, nama Pramoedya Ananta Toer telah diberitakan oleh Harian Kompas. Kini, kiprahnya sepanjang hidupnya itu dibukukan dalam buku arsip ini</h4><blockquote>Harapan atau keinginan apa yang paling penting bagi Anda di sini?</blockquote><blockquote><em>“Sekarang ialah segera mendapatkan kembali hak-hak kewarganegaraan kami. Kami sudah enam tahun ditahan.”</em></blockquote><blockquote>Apakah Anda banyak berbicara dengan rekan-rekan tapol tentang keadaan mereka sendiri?</blockquote><blockquote><em>“Keadaan rekan-rekan lain di sini bagi saya terlampau sulit … terlampau sulit. Saya sudah biasa bebas berpikir, bebas ke mana-mana, dan bebas melakukan apa saja. Sekarang saya menjadi tahanan. Sungguh sangat berat bagi saya. Sudah enam tahun sekarang.” </em>(<em>Kompas</em>, 21 Desember 1971)</blockquote><p>Itulah jawaban Pramoedya Ananta Toer saat menerima wawancara dari Marcel Beding, jurnalis <em>Kompas</em> yang bersama rombongan enam jurnalis nasional dan internasional serta Jaksa Agung berkunjung ke Pulau Buru pada akhir November 1971. Saat itu, kamp konsentrasi dan kerja paksa yang dikhususkan untuk tahanan politik Golongan B ini baru dibuka dua tahun, dengan Pramoedya menjadi salah satu dari rombongan pertama yang tiba pada 1969. Jika membaca <em>Nyanyi Sunyi Seorang Bisu</em> maupun memoar lain dari tapol-tapol yang turut dibuang ke Buru, akan didapati bagaimana tahun-tahun pertama di sana menjadi periode yang sangat berat bagi ribuan orang yang menjadi pesakitan di masa Orde Baru ini. Dipaksa membuka lahan dari nol dengan peralatan seadanya, persediaan makanan yang semakin berkurang, serta siksaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh petugas militer yang menjaga di sana, menjadi situasi sehari-hari yang dihadapi tapol Pulau Buru. Maka jawaban Pram di atas menyiratkan bagaimana ia dan segenap tapol yang ada merindukan kebebasan dari pulau penjara sekaligus kamp kerja paksa itu.</p><p>Salah satu dari episode hidup Pram yang begitu panjang dan kompleks inilah yang dapat dibaca dari buku ini. Diberi judul <em>Pujangga Penuh Paradoks</em>, buku ini pada dasarnya berupa kliping berita tentang Pram yang pernah terbit di <em>Kompas</em>, yang kemudian oleh editor sekaligus arsiparisnya dijadikan ke dalam beberapa tema dan disusun secara kronologis. Simpelnya, arsip dalam buku ini terbagi menjadi periode ketika Pram dipenjara dan dibuang ke Pulau Buru, pembebasannya pada akhir 1979, penerbitan karya-karya yang ditulis selama dalam pembuangan, pelarangan/bredel buku-buku Pram sepanjang 1980-an hingga Orde Baru tumbang, dan polemik ketika Pram menerima Ramon Magsaysay Award pada 1995 (bagian kriminalisasi terhadap pemilik dan penjual buku Pram juga menjadi salah satu bahasan menarik banget!). Semua arsip berita disajikan utuh apa adanya, diselingi dengan berbagai arsip foto Pram yang dibidik oleh lensa pewarta Kompas sendiri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*DxDR11-xeuSlSfIm3HohHA.jpeg" /><figcaption>Kover buku <em>Pramoedya Ananta Toer: Pujangga Penuh Paradoks</em> yang digambar dengan ciamik oleh Bambang Nurdiansyah sebagai ilustrator. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p><strong>Membumikan Arsip Berita</strong></p><p>Saya kira, inilah salah satu cara kreatif sebuah media massa mengaktivasi arsip berita yang mereka punya, yakni dengan mengalihwahanakan menjadi buku seperti ini. Sebagai media yang sudah terbit sejak pertengahan 1965 alias 66 tahun silam, tentu saja ada begitu banyak warta tulisan maupun foto yang amat-sangat melimpah bagi <em>Kompas</em> untuk segala rupa kisah. Dalam hal ini termasuk cerita tentang Pramoedya Ananta Toer, sastrawan ternama Indonesia, yang bahkan sudah terekam namanya ketika Pram ditangkap di rumahnya pada 13 Oktober 1965 (untuk kemudian menjalani masa persekusi paling berat yang pernah ia hadapi dengan dipenjara dan dibuang oleh rezim militeristik Orde Baru). Apa yang dilakukan oleh <em>Kompas</em> tentu bukan yang pertama kali. Media-media lain, misalnya saja <em>Tempo</em>, kerap membukukan liputan edisi khusus mereka yang rutin setiap tahun untuk dijadikan sebuah buku tersendiri. Dan saya kira ini menjadi langkah yang menarik karena inisiatif alih wahana ini sangat memudahkan serta mempopulerkan sebuah tema yang selama ini mungkin saja tenggelam dalam tumpukan arsip koran. Dengan mengumpulkan dan menjadikannya dalam sebuah buku, liputan-liputan berita ini kemudian dapat menjadi satu tema yang menarik, terutama jika membahas sisi-sisi biografis dari seorang tokoh.</p><p>Ada banyak hal yang sebetulnya bisa diuraikan dari buku kliping ini, misalnya tentang bagaimana cara jurnalis di dekade 1970-an yang meliput ke Buru dan mewawancarai Pram menggambarkan sosok sang sastrawan ini dengan agak tendensius, atau juga deskripsi dan prasangka baik tentang pulau pembuangan itu (yang kemudian ketika rezim Suharto tumbang bermunculan bantahan bahwa kondisi yang sesungguhnya adalah “neraka” bagi para tahanan politik yang dibuang ke sana). Memperhatikan pertanyaan yang dilontarkan pada Pram maupun tapol lain seperti Rivai Apin dan Prof. Suprapto, rasanya masih kental sekali syak-wasangka tentang mereka yang dianggap masih sangat komunis itu. Misalnya Mochtar Lubis yang bertanya pada Pram apakah dia telah menemukan Tuhan setelah dibuang ke Pulau Buru ini. Bahkan Marcel Beding sendiri bertanya terang-terangan apakah Pram masih komunis atau tidak. Selain itu, misalnya Pram juga ditanya tentang bagaimana tanggapannya terhadap kebijakan politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok yang sudah mulai menjalin relasi dengan Amerika Serikat. Rasanya, ini sebuah pertanyaan yang “nggak nyambung” dengan situasi dan kondisi Pram serta kunjungan ke pulau pembuangan ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*u95MJHoGUDDJrgze31Ujmw.jpeg" /><figcaption>Salah satu potret Pramoedya Ananta Toer saat melayani tanda tangan buku-bukunya, 11 Mei 2002 di Perpustakaan Nasional, Jakarta sebagaimana dipotret oleh pewarta foto <em>Kompas</em>, Johnny T.G. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p><strong>Pram sebagai <em>Media Darling</em></strong></p><p>Dari kliping ini juga saya baru tersadar bagaimana sosok Pram memang sudah sejak lama menjadi perhatian internasional, misalnya dengan berita tentang Amnesty International yang menaruh perhatian pada sosok tersebut dan memuatnya dalam laporan tahunan mereka. Artinya, Pram memang sudah menempati posisi sebagai seorang pengarang prominen Indonesia sejak lama, bukan karena kemudian “dibesar-besarkan” pasca bebas dari Buru. Jurnalis nasional maupun internasional juga selalu mencari-cari sosok Pram untuk diwawancarai ketika mereka tiba dalam lawatan di Buru. Dan bersamaan dengan itu, pihak militer yang berada dalam struktur Inrehab (Instalasi Rehabilitasi) Pulau Buru juga selalu menyodorkan Pram dan beberapa tapol lain yang dianggap sebagai “tapol intelektual” sebagai representasi dari 12 ribuan tapol lain untuk diwawancarai secara khusus oleh jurnalis. Membacai bagaimana Pram diberitakan sepanjang 1970-an hingga 1980-an dalam kliping <em>Kompas</em> ini secara tersirat menunjukkan tentang kiprah Pram yang memang sangat diperhitungkan selama ia masih bebas menulis, menjadi jurnalis dan mengasuh rubrik kebudayaan <em>Lentera</em> di <em>Bintang Timur</em> sampai kemudian ia ditangkap dua pekan setelah G30S pecah pada permulaan Oktober 1965.</p><p>Liputan tentang pembredelan buku-buku Pram sejak terbitnya <em>Bumi Manusia</em> pada Agustus 1980 juga amat menarik untuk melihat bagaimana negara melalui perangkat hukumnya berpikir dan memiliki paranoia yang sulit dinalar akal sehat. Hampir seluruh terbitan Pram pasca pembebasan dari Buru terkena bredel, dilarang terbit karena dianggap mengandung ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme secara terselubung. Misalnya saja, Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono yang mengeluarkan larangan terbit bagi buku-buku Pram mengatakan bahwa,</p><blockquote>“Pada buku <em>Gadis Pantai</em>, diketengahkan tentang diskriminasi sosial, perbedaan yang menyolok antara orang desa dan orang kota, kesewenang-wenangan kelas yang berkuasa dan rakyat yang tertindas. Dialog-dialognya merangsang terbentuknya kontradiksi dan aksi-aksi revolusioner. ‘Tulisan semacam itu tentu bertentangan dengan Pancasila,’ tuturnya.” (hlm. 128)</blockquote><p>Saat membaca alasan-alasan yang dikemukakan tiap kali buku Pram terbit, saya tidak bisa tidak untuk tertawa karena memang selucu dan separno itu alasan yang mereka kemukakan. Sangat menarik bahwa sebuah karya sastra isinya ditafsirkan oleh mereka yang menggeluti bidang hukum dan keamanan, dan dengan mudahnya mengambil kesimpulan bahwa karya tersebut mengandung ajaran komunis. Bahkan saking konyolnya, setidaknya tiga orang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi vonis hukuman penjara karena memiliki dan menjual karya-karya Pram itu. Sungguh suatu absurditas yang sempurna, yang kemudian diulangi lagi tiga puluh tahun berikutnya ketika banyak sekali orang ditangkap dalam rangkaian demonstrasi Agustus 2025 kemarin karena hanya membagikan ulang (repost) unggahan tentang aksi dan tuntutan para demonstran. Sungguh suatu kutukan dan bencana besar bagi negara Republik yang merdeka ini memiliki perangkat hukum maupun elite politik yang benar-benar tumpul, nirempati, pongah, arogan, malas berpikir, serta anti kritik, yang tidak ada ubahnya dan bedanya dengan polisi-polisi kolonial Hindia Belanda di paruh pertama abad 20 lalu.</p><p><strong>Pada Akhirnya …</strong></p><p>Membaca kliping berita tentang Pram ini memang idealnya juga dibarengi dengan membaca memoarnya, <em>Nyanyi Sunyi Seorang Bisu</em>. Kekeraskepalaan yang tergambar dari sosok Pram dalam kumpulan surat-suratnya itu, rasanya semakin dikuatkan dengan deskripsi sezaman dari sudut pandang orang luar yang menulis ihwal dirinya. Atau juga, apa-apa yang terlihat baik-baik saja, aman sentosa, dan bertujuan mulia ketika tapol ditempatkan di Pulau Buru yang dianggap sebagai pulau harapan itu, akan dengan mudah dibantah melalui pengalaman empiris para tapol yang bertahun-tahun hidup dalam gulag kerja paksa dan penyiksaan itu. Misalnya, suasana baik-baik saja, fasilitas kesehatan yang terpenuhi, sebagaimana digambarkan oleh jurnalis <em>Kompas</em> di sini akan terlihat berkebalikan dengan kenyataan bahwa segala cara harus dilakukan oleh tapol untuk dapat bertahan hidup karena ketiadaan makanan, obat-obatan, bahkan sekadar pakaian harian yang layak.</p><p>Atau misalnya lagi, cerita yang sangat personal seperti saat Pram dibebaskan secara resmi melalui upacara oleh Kodam Diponegoro di Semarang di penghujung 1979, ia irit bicara dan senyum. Sebagai 41 orang terakhir yang dibebaskan, tentu terbersit gambaran betapa ia dimusuhi sedemikian rupa oleh negara untuk sesuatu hal yang begitu absurd dan abstrak. Dan rasanya, buku ini jadi dokumen penting untuk melihat sosok yang setegar batu karang ini, yang sampai mengembuskan napas terakhirnya pada 30 April 2006 itu juga tetap dalam prinsip dan keyakinannya yang tidak pernah berubah. Kendati seperti umumnya <em>Kompas</em> yang selalu memberitakan dengan sangat “hati-hati” dan cenderung penuh penghalusan, yang jelas buku kliping ini menjadi satu dokumen serta khazanah penting untuk melihat salah satu sisi pandang terhadap Pram yang dirayakan seabad hari kelahirannya pada 2025 lalu ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TJTPCSriDIo4VOm7EQQl0w.jpeg" /><figcaption>Pramoedya Ananta Toer dalam peluncuran lima bukunya yang diterbitkan melalui Hasta Mitra, penerbit yang ia dirikan bersama Hasjim Rachman dan Joesoef Isak di Perpustakaan Nasional, Jakarta yang dipotret oleh pewarta foto <em>Kompas</em>, Johnny T.G. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p><strong>Detail Buku</strong></p><p>Judul: Pramoedya Ananta Toer: Pujangga Penuh Paradoks</p><p>Penyusun: Martinus Danang Pratama Wicaksana</p><p>Editor: Innezdhe A.M. dan R.B.E. Agung Nugroho</p><p>Perancang Sampul: Bambang Nurdiansyah</p><p>Foto Sampul: Dokumentasi Kompas</p><p>Tata Letak: Penaka Salsabilla</p><p>Penerbit: Kompas</p><p>Tebal: xvi+239 hlm.</p><p>Tahun Terbit: Cetakan II, Mei 2026 (Cetakan I, April 2026)</p><p>ISBN: 978–623–523–699–5</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9c5d793e3d4f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[90 Tahun Hersri Setiawan]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/90-tahun-hersri-setiawan-4300a12fe373?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4300a12fe373</guid>
            <category><![CDATA[hersri-setiawan]]></category>
            <category><![CDATA[lekra]]></category>
            <category><![CDATA[pulau-buru]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 03 May 2026 14:33:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-03T14:33:00.065Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Hersri Setiawan, salah seorang aktivis Lembaga Kebudajaan Rakjat, penyintas kekerasan dan Genosida 1965, eks tahanan politik Pulau Buru. Kisah dan kesaksiannya amat penting untuk generasi Indonesia kini.</h4><p>Tidak banyak aktivis Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) yang masih eksis hingga hari ini. Sebagian besarnya sudah berpulang, baik itu karena penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh rezim militeristik Orde Baru sepanjang kekerasan dan genosida 1965–1966, maupun meninggal karena faktor usia. Satu dari segelintir yang masih diberkahi dengan umur panjang yakni Hersri Setiawan, yang pada hari ini, Minggu, 3 Mei 2026 genap berusia 90 tahun.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*VYgrjiLwzVo7rx67s-h2yQ.jpeg" /><figcaption>Hersri Setiawan, dalam sebuah wawancara dengan harian Belanda Het Parool edisi 9 Agustus 1995. (Akses via Delpher)</figcaption></figure><p>Kendati secara fisik sudah tidak sebugar beberapa tahun silam, dan kini lebih banyak menghabiskan waktunya di atas kursi, namun Pak Hersri termasuk yang masih sehat, dan terlihat lebih muda apabila mengingat usianya yang memasuki hampir seabad. Sehari-hari ia ditemani oleh sang istri, Ita F. Nadia, dan menempati rumah yang asri di tengah Kota Yogyakarta. Pak Hersri sendiri adalah satu dari segelintir penyintas Genosida 1965 yang masih bertahan hingga kini. Penyiksaan ia alami sepanjang penahanannya di berbagai penjara di Jakarta sejak 1960, sebelum akhirnya dibuang dan dijadikan pekerja paksa di Pulau Buru hingga dibebaskan pada Desember 1978.</p><p>Ia mewariskan banyak sekali cerita yang kemudian terangkum di antaranya dalam <em>Memoar Pulau Buru</em>, <em>Diburu di Pulau Buru</em>, <em>Kamus Gestok</em>, <em>Menolak Sejarah Penguasa</em>, dan berbagai tulisan lainnya. Riwayat hidup, aktivisme kebudayaan yang ia lakoni, hingga bagaimana gelap dan getirnya kehidupan dalam penjara neokolonial Orde Baru ia ceritakan di berbagai bukunya itu. Pak Hersri juga seorang penerjemah andal dan pilih tanding, hasil terjemahannya selalu bagus, juga berbagai suntingan buku yang ia kerjakan juga amat mulus. Artinya, hingga dalam usia senjanya Pak Hersri mewariskan berbagai karya yang dapat kita maknai sebagai sumbangan penting gerakan kebudayaan Kiri di Indonesia sebelum semuanya musnah dan sirna di tangan rezim fasis Suharto.</p><p>Ingin betul rasanya turut merayakan ulang tahun Pak Hersri yang dihelat di Yogyakarta hari ini; dirayakan dengan diskusi yang dipantik oleh Hilmar Farid, Wildan Sena Utama, dan Ni Made Purnamasari serta dimoderatori Brigitta Isabella, juga dimeriahkan oleh Paduan Suara Dialita dengan lagu-lagu perjuangan tahun 1960-an itu. Sekaligus acara ini menjadi momentum peluncuran buku terbaru Pak Hersri, <em>Humoria Buruensis</em>. Apa daya karena tinggal jauh dari Yogya, saya hanya dapat menyaksikan nukilan gambar jalannya acara. Tentu sembari mendoakan agar Pak Hersri dikaruniai kesehatan selalu dan umur panjang.</p><p>Untuk memperingati sembilan dekade Pak Hersri, berikut ini saya salin kembali tulisannya yang dimuat dalam <em>Harian Rakjat</em> edisi 10 November 1962, atau sekitar 63 tahun silam:</p><blockquote><strong>Setelah pendidikan djadi plan</strong></blockquote><blockquote>(SETIAWAN HS)</blockquote><blockquote>Bagi kita, Lekra, telah 2 tahun lewat plan ditaruhkan sebagai garis jang harus ditjapai dan dilampaui.</blockquote><blockquote>Sudah sedjak 2 tahun jl., oleh Pleno Agustus (1960), kita djadi punja romantik untuk menempa diri, memenuhi apa jang diamanatkan oleh Mukadimah kita, “bersegi banjak”. Dan jang oleh Pimpinan Pusat melalui Bung Anantaguna telah dipertegas dimuka sidang Pleno PD. Djateng: djadilah kader 3-dimensi, kader jang tahu garis2: politik, organisasi dan artistik!</blockquote><blockquote>Djika garis itu dirumuskan, barangtentu karena dipanaskan oleh api amanat Kongres Solo jang chususnja, dibidang kreasi, dan jang seterusnja lebih diperintji oleh Pleno Djuli (1961), diperdjelas dan dipertegas: garis 1–5–1. Garis-politik adalah panglima, 3 kombinasi dengan metode-kerdja turun kebawah, untuk mengabdi lebih teguh dan lebih baik kepada revolusi Rakjat.</blockquote><blockquote>Siapa jang bernaung dibawah pandji2 Lekra adalah pekerdja2 kebudajaan, seniman dan sasterawan. Mereka jang memiliki sendjata seni dan sastera dan jang de […] itulah mereka hendak membajar hutangnja kepada revolusi dan Rakjat. Djustru mereka adalah pekerdja2 disektor ideologi, djustru djuga seni dan sastera punja potensi tak berhingga sebagai daja-bangkit dan daja-gerak massa. Dengan mendalami dan melaksanakan plan untuk berhasilnja mengorganisasi hasil2 seni dan sastera Rakjat dan kerakjatan dan untuk suksesnja pentjiptaan seni dan sastera jang kerakjatan.</blockquote><blockquote>Mendjadilah makin sangat terasa betapa mendesak titik2 ketentuan amanat kongres Solo untuk terpenuhi. Apalagi djalanpun telah ada, 1–5–1, dan kuntjinjapun telah ketemu: 3 madju!</blockquote><blockquote>Djika Mukadimah Lekra memuat a.b.c. politik seni dan sastera, serta pula organisasi kebudajaan kita, dengan berbagai bentuk tjara pendidikan jang telah dan sedang dilaksanakan, berangsur2 sjarat untuk ber-3-dimensi dan ber-1–5–1 telah semakin kita kuasai. Memang ada sesuatu jang lain harus difahamkan dan dikuasai setelah a.b.c.-falsafah, organisasi dan politik-kebudajaan itu telah dimiliki. Sebab, teori tidak akan berbuah tanpa dipraktekkan. Tanpa praktek teori akan mati, tidak tumbuh dan berkembang. Teori tidak boleh tinggal mendjadi endapan kening dalam kenangan, melainkan harus dialirkan mendjadi kenjataan.</blockquote><blockquote>Artinja, ada tugas besar dihadapan masing2 kita. Tanah garapan jang demikian luas dan subur. Apakah nanti djadinja, ialah soal kita sekarang untuk harus memulainja!</blockquote><blockquote>Masalah melawan seni, sastera dan ilmu dekaden dan laju adalah masalah antara kita dengan musuh. “Seni untuk seni”, “Sastera untuk sastera”, “Ilmu untuk ilmu” telah kita kalahkan setjara politik. Dan sekarang kita sedang hendak mematikannja setjara artistik pula! Akan tetapi pendirian reaksionerpun bukan sesuatu jang ada dengan sendiri, melainkan berinduk pada klas penindas dan penghisap, berakar pada imperialisme dan feodalisme. Selama induk ini belum lenjap dari mukabumi, selama itulah pula “seni dan sastera untuk seni dan sastera” serta “ilmu untuk ilmu” tetap merupakan bahaja latent. Dan selama itu pulalah masalah antara kita dengan musuh belum djuga habis.</blockquote><blockquote>Itu berarti, bahwa disamping masalah merapatkan organisasi, djuga mempertinggi ideologi serta meluastinggikan kreasi, adalah kewadjiban2 sekarang jang sedetikpun tak boleh dilengahkan. Dengan itulah pula kita djawab masalah menghadapi musuh. Inilah, mengapa 3-dimensi harus ditjapai dan 1–5–1 harus diubah dari garis mendjadi hasil2 kreasi, kenjataan2 jang dihajati oleh kekuatan hidupnja massa Rakjat. Dari dari itulah pula maka keteguhan atau kebimbangan melaksanakan “Politik adalah Panglima” adalah barometer bagi kita tentang keteguhan atau kebimbangan dalam barisan, ideologi dan mendjadji batu-pengudji pula dalam menghadapi musuh.</blockquote><blockquote>Apa sekarang jang harus dikerdjakan setelah plan pendidikan didjalankan, ialah melaksanakannja melalui bidang2 kegiatan pentjiptaan masing2. Sikap jang kurang djitu djika diberikannja tanda bertolak untuk plan pendidikan disambut dengan masuk kamar dan mem-balik2 abc-falsafah, politik dan organisasi melulu. Sikap jang kurang tepat bila dengan diisjaratkannja mulai dengan plan-pendidikan disambut dengan berbintjang dan berdebat tentang garis2 umum melulu dan berhenti. Tanpa tindakan kelandjutan, mentjipta dan menguasai bidangnja, semua itu mendjadi kurang arti.</blockquote><blockquote>Perdas kita al. memuat ketentuan bahwa setiap anggota Lekra adalah anggota suatu Lembaga. Dan marilah abc jang telah diadjarkan Lekra ini dituang dan diterdjemahkan kedalam masing2 Lembaga dimana kita ada. Sampai pada saatnja sekarang masing2 kita untuk menguasai bidang masing2 dengan se-baik2nja. Tentang abc jang telah dikuasai adalah patokan2 untuk kita membuat kata2 dan kalimat2. Mukadimah, 3-dimensi, 1–5–1 bukanlah untuk di-kunjah2 sebagai permen karet melulu, karena ia memang bukan permen dan bukan pula karet. Tapi djalan Rakjat jang, karena itu marilah dikerdjakan, menudju kemenangan!</blockquote><blockquote>Djadi, pada achirnja, dimulainja plan-pendidikan berarti kita harus memperdalam masing2 bidang kegiatan kita — dengan berpedoman abc jang telah dikuasai –, terusmenerus sehingga memberikan hasil jang lebih baik. Baik dalam hal pentjiptaan hasil seni dan sastera maupun dalam hal pendalaman terhadap selukbeluk masing2 kedjuruan seninja masing2. Kuntji untuk itu ialah: 3-madju. Dengan itulah masalah antara kita dengan musuh kita selesaikan. Dengan itu kita berpatju mengedjar ketinggalan kita dalam artistik!</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4300a12fe373" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[80 Tahun Barisan Tani Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/80-tahun-barisan-tani-indonesia-b8de6fd0639d?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b8de6fd0639d</guid>
            <category><![CDATA[1965]]></category>
            <category><![CDATA[petani]]></category>
            <category><![CDATA[barisan-tani-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:53:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-25T15:53:49.671Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Enam dekade lalu, Barisan Tani Indonesia (BTI) dibubarkan paksa menyusul Gestok 1965. Adakah nasib kaum tani lebih baik saat ini?</h4><p>Andai saja Gestok tidak ada, mungkin saja peringatan 20 tahun Barisan Tani Indonesia (BTI), yang jatuh pada 25 November 1965 akan berlangsung meriah. Sudah sejak pertengahan 1964, organisasi kaum tani yang lahir berselang tiga bulan sejak bayi Republik Indonesia muncul tersebut dengan amat antusias mempersiapkan perayaan yang digadang-gadang akan ramai. Apalagi di tahun yang sama, sekondan mereka, Partai Komunis Indonesia (PKI), juga bikin ulang tahun ke-45 yang begitu akbar di Gelora Bung Karno pada 23 Mei 1965. Tentu saja keinginan untuk menggelar perayaan yang tak kalah meriahnya juga membuncah, apalagi dengan perkembangan keanggotaan BTI yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Tiga tahun sebelumnya, BTI juga menggelar kongres keenam pada 1962 yang juga cukup meriah. Artinya, atmosfer perayaan dan kejayaan sedang melanda BTI yang tampil ke depan membela nasib kaum tani Indonesia yang masih suram meski kemerdekaan telah diraih sejak dua dekade sebelumnya.</p><p>Surat kabar <em>Harian Rakjat</em> edisi 6 Februari 1965 mewartakan, rencananya, lomba seni dan olahraga tani akan menjadi rangkaian utama dalam perayaan dua dasawarsa tersebut. Perlombaan di tingkat ranting dan cabang sudah harus mulai digelar, sebelum nantinya pada Oktober 1965 di babak nasional, akan diadakan pertandingan puncak yang mempertemukan berbagai dewan pimpinan daerah se-Indonesia. Apabila menilik peringatan di tahun-tahun sebelumnya, agaknya khusus untuk perayaan dua dekade ini BTI ingin menggelar acara yang meriah. Maka tidak heran jika beberapa DPD BTI seperti misalnya Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat dikabarkan telah membentuk panitia lokal guna mempersiapkan hajatan besar mereka.</p><p>Rencana tinggallah rencana. Kurang dari dua bulan jelang perayaan puncak, sebuah kup internal di tubuh Angkatan Darat membalikkan seluruh tatanan dan wajah Republik. Beberapa jenderal diculik dan dibunuh oleh pasukan Tjakrabirawa (pengawal presiden) yang di dalamnya juga terdapat beberapa elemen <em>onderbouw</em> PKI. BTI, yang dianggap segambar dan sebangun dengan PKI (yang dikambinghitamkan sebagai pelaku utama), turut disapu gelombang antikomunis, yang menghebat sejak Oktober 1965. Keinginan untuk menggelar ulang tahun yang meriah sirna seketika, seiring dengan diburunya kaum tani “merah” sampai ke pelosok-pelosok desa. Sebagian ditahan, sebagiannya lagi menemui ajal, dibunuh oleh militer dan ormas yang turut serta dalam perburuan kaum kiri ini. Yang kemudian masih selamat dan menjadi penyintas, hidupnya kemudian terkatung-katung, didiskriminasi dan distigma di masa Orde Baru, dan mengalami kesulitan hidup yang luar biasa.</p><p>Tahun 1965 memang tahun yang begitu “panas”, dekade ini begitu politis yang memuncak sampai ke ubun-ubun rasanya. Bagi BTI, pasca diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960, adalah kemudian tahun-tahun penuh gesekan dan pergolakan dengan berbagai macam <em>aksi sefihak</em> dan <em>landreform</em> yang coba dipraktikkan oleh anggota dan kader di daerah. Di beberapa titik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, kaum tani anggota dan simpatisan BTI di sana mesti berhadapan <em>vis a vis</em> dengan aparat negara maupun kelompok yang merasa berhak menguasai sedemikian luas tanah, yang dalam penilaian BTI mestinya sudah diredistribusikan pada kaum tani yang secara konkret menggarap tanah langsung. Jadilah tabungan perseteruan ini kemudian menemukan klimaksnya pada 1965 ketika penangkapan dan pembantaian terhadap komunis maupun yang dianggap berafiliasi dengannya terjadi dengan amat masif dan brutal tanpa <em>tedeng aling-aling</em>.</p><p>Kini, andai masih eksis, BTI harusnya berulang tahun ke-80. Usianya sepantaran dengan Republik ini. Tapi apa daya, mereka telah terkubur dalam kekerasan yang menjadi utang sejarah negara ini. Mereka terkubur bersama ide-ide tentang perbaikan nasib dan kesejahteraan kaum tani Indonesia, yang masih terus melarat dan diisap oleh sistem hingga kini. Hilangnya BTI berarti juga hilangnya satu generasi kaum tani progresif yang berusaha memperbaiki struktur agraria yang timpang, yang sayangnya justru semakin jelas terjadi hingga kini.</p><p>Banjarmasin, 25 November 2025 | 23:49 WITA</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*b54Fa84qgEXUhR6t7I28eA.jpeg" /><figcaption>Surat dari DPC BTI Indramayu kepada DPP BTI yang beralamat di Menteng Pintu Air Kecil no. 54, Pasar Rumput, Jakarta. Surat ini adalah koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b8de6fd0639d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Orde Baru, Kekerasan, dan Soeharto Bukan Pahlawan]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/orde-baru-kekerasan-dan-soeharto-bukan-pahlawan-15ef7413acc9?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/15ef7413acc9</guid>
            <category><![CDATA[soeharto]]></category>
            <category><![CDATA[orde-baru]]></category>
            <category><![CDATA[ea-books]]></category>
            <category><![CDATA[genosida-1965]]></category>
            <category><![CDATA[pelanggaran-ham]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:34:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-04T16:42:04.927Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Sepanjang 32 tahun lamanya Orde Baru Suharto berkuasa. Sepanjang itu pula jejak kekerasan dan nyawa melayang di seantero Indonesia. Nihil penuntasan kasus hingga kini.</h4><p>Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan nyaris selalu diwarnai dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Sejak periode Revolusi, perang dan perlawanan terus terjadi, terutama ditujukan kepada mereka entitas asing yang disebut sebagai kolonialis dan imperialis beserta kaki tangannya. Tidak jarang kekerasan yang terjadi juga berada dalam bentuk konflik horizontal sesama warga negara. Hanya saja, periode Orde Baru yang secara <em>de facto</em> mulai bercokol sejak 1966 memiliki bentuk dan pola kekerasan yang amat khas. Pada rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini, kekerasan masif dilakukan oleh negara justru terhadap warga negaranya sendiri. Militer digunakan sebagai instrumen yang efektif guna menebas apapun yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas, keamanan, dan ketertiban, tentu ini semua dalam perspektif dan kacamata rezim. Berbagai macam tindak kekerasan negara ini kemudian memunculkan apa yang disebut pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM).</p><p>Pola umum jalannya kekerasan sepanjang 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa inilah yang kemudian coba diuraikan secara garis besar dan kronologis oleh empat penulis buku ini, yakni Aristayanu Bagus, AS Rimbawana, Deby Hermawan, dan Putro Wasista. Keempat penulis adalah lulusan sarjana sejarah yang saling berkolaborasi membangun suatu rekonstruksi ihwal peristiwa kekerasan oleh negara yang terus menerus berulang sepanjang tiga dekade tersebut, yang melenyapkan ribuan hingga ratusan ribu nyawa warga sipil. Kekerasan menjadi puncak dari serangkaian gerak mesin kontrol negara yang bekerja dengan cara mengendalikan sistem politik dan kepartaian, penguasaan atas sumber daya ekonomi, hingga pembungkaman kritik dan pendapat dari masyarakat sipil maupun media massa. Menggunakan ketakutan terhadap komunisme yang telah mereka habisi sepanjang 1965–1966, Orde Baru melabeli semua yang dianggap sebagai oposisi mereka sebagai PKI, Partai Komunis Indonesia, betapapun tidak masuk akal dan tidak <em>nyambung</em> orang-orang yang mereka tuduh sebagai pembangkang itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*2UItuI1YQSVfdjYHuO8kIQ.jpeg" /><figcaption>Ditulis empat sekawan, buku <em>Mereka Hilang Tak Kembali: Sejarah Kekerasan Orde Baru 1966–1998 </em>ini merekam dengan ringkas, runut, serta kaya sumber primer ihwal periode penuh pertumpahan darah dalam sejarah Indonesia modern. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p><strong>Menggugat serta Mengingatkan Kembali</strong></p><p>Buku ini pada dasarnya dimulai dari suatu keresahan sekaligus semacam menghadirkan narasi alternatif (atau juga “tandingan”) terhadap proyek baru penulisan sejarah nasional Indonesia oleh pemerintah yang dimulai sejak permulaan 2025 ini. Dalam pengantar buku, tim penulis menyebutkan begitu banyak masalah dan kejanggalan secara historiografis dalam proyek yang digawangi oleh Kementerian Kebudayaan tersebut, mulai dari sudut pandang penulis, sumber-sumber yang digunakan, hingga hilangnya beberapa fakta dan peristiwa penting dari draf buku baru tersebut. Tidak bisa tidak, rezim yang berkuasa hari ini masih dekat dengan Soeharto, baik secara politis, ideologis, maupun psikologis, kendati sosok tersebut dan kekuasaanya telah dihantam gelombang Reformasi 27 tahun silam. Maka tidak mengherankan apabila kemudian naskah buku sejarah yang baru ini ditengarai dengan sengaja tidak menyertakan berbagai macam problema pelanggaran berat hak asasi manusia yang bertabur sepanjang sejarah pemerintahan Orde Baru Soeharto. Atau dalam bahasa pasarnya, buku sejarah yang baru ini berpotensi “mencuci” dosa-dosa rezim bercorak militeristik dan sentralistik itu.</p><p>Meski buku baru tersebut masih akan diluncurkan pada Desember 2025 mendatang, sehingga keresahan ini belum terkonfirmasi dengan bukti final, kekhawatiran ini agaknya perlu segera diantisipasi sembari terus mengawal jalannya proses penulisan sejarah nasional versi teranyar itu. Setidaknya dari draf naskah yang bereda untuk publik, ditambah dengan empat kali diskusi publik yang diselenggarakan oleh tim penulis di empat kampus (Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Makassar), ada banyak sekali catatan yang dilontarkan dan disorot untuk isi calon buku sejarah baru tersebut. Maka kemudian, hadirnya <em>Mereka Hilang Tak Kembali: Sejarah Kekerasan Orde Baru 1966–1998</em> ini semacam menjadi tawaran sekaligus usaha agar ingatan akan kekerasan tidak boleh hilang dari calon buku yang kemungkinan besar akan menjadi <em>babon</em> sejarah Indonesia, khususnya dalam keperluan penyusunan kurikulum pelajaran sejarah di sekolah. Lebih daripada itu, hingga kini berbagai macam kasus yang diuraikan oleh tim penulis buku ini nyaris belum terselesaikan sama sekali, bahkan satupun “aktor intelektual” belum ada yang bertanggung jawab, kendati telah terjadi puluhan tahun silam sepanjang 1966 hingga 1998. Ada belasan peristiwa pelanggaran berat HAM yang diuraikan dengan cukup padat di sini. Peristiwa itu antara lain: Pembunuhan Massal 1965–1966, Peristiwa Malari 1974, kekerasan panjang dan operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur (1960-an hingga 1990-an), Penembakan Misterius (1982–1985), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari (1989), Pembunuhan “Dukun Santet” (1998–1999), Tragedi Trisakti (1998), dan Peristiwa Semanggi I dan II (1998–1999).</p><p>Deretan peristiwa kekerasan dan pelanggaran berat HAM yang memakan korban jiwa total hingga ratusan ribu jiwa ini menguap begitu saja. Tidak pernah ada yang benar-benar diseret dan dihadapkan ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas segala bentuk penghilangan nyawa dengan paksa ini. Dalam sejarah Indonesia pasca 1965, berharap pelaku tindakan kekerasan, yang seringnya dilakukan oleh aparat negara, akan diadili dengan tuntas dan dihukum layaknya mengharapkan matahari terbit dari utara: mustahil. Kalaupun terjadi, berarti kita sudah tiba pada hari kiamat, yang artinya sudah telat juga kalau mau dibikin pengadilan dan penghukuman kepada pelaku. Sementara di saat bersamaan, ada banyak penyintas maupun keluarga korban yang masih terus berharap keadilan dapat segera datang untuk mereka. Meski rasanya pesimistis, tentu harapan untuk memperoleh keadilan ini tidak boleh surut. Terus menerus berisik dan bersuara adalah salah satu usaha paling minimal yang dapat dilakukan agar ingatan dan perjuangan tentang ini tidak lenyap begitu saja.</p><p><strong>Penggunaan Sumber Primer</strong></p><p>Salah satu hal yang amat menarik adalah cara tim penulis untuk menghadirkan kebaruan melalui data-data sejarah yang mereka miliki. Berbagai macam petikan berita surat kabar sezaman mereka sertakan untuk setiap peristiwa yang dituliskan dalam buku ini. Baik itu berkala nasional macam <em>Tempo</em>,<em> Jakarta Jakarta</em>, dan <em>Kompas</em>, hingga berbagai surat kabar lokal seperti <em>Kedaulatan Rakyat</em> dan <em>Suara Merdeka</em> digunakan guna melengkapi sekaligus memperkuat berbagai narasi yang telah lazim diketahui. Keberadaan sumber-sumber primer ini menjadi semacam penguat bagi referensi para penulis lain yang mereka gunakan di sekujur isi buku ini, termasuk berbagai macam laporan resmi dari instansi pegiat HAM yang meneliti secara langsung di beberapa titik terjadinya kasus kekerasan oleh negara terhadap warga negaranya. Kerja-kerja heuristik seperti ini menjadi sangat mungkin mereka kerjakan dengan latar belakang keilmuan sejarah yang dimiliki tim penulis.</p><p>Selain soal kebaruan informasi, keberadaan dan penggunaan sumber-sumber primer dalam buku ini rasanya mengajak kita, para pembaca, untuk mulai serius memikirkan kerja-kerja pengarsipan macam begini. Ketika ingatan mulai memendek seiring informasi yang begitu banyak tiap hari menerjang ibarat air bah, dan dalam perkembangan rezim belakangan ini yang mulai doyan melakukan sensor, blokir, dan pembungkaman di sana-sini, sedapat mungkin kerja mengkliping dan menyimpan informasi, warta, kabar, dokumentasi, dan sejenisnya mulai dilakukan juga secara swadaya. Hal ini menjadi penting dan mendesak karena di tengah rezim yang mengarah ke arah otoritarianisme, sekecil apapun ingatan dan dokumentasi menjadi amat perlu sebagai bekal untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan. Saya kira, mengkliping dan menyimpan arsip apapun menjadi penting ketika rombongan elite yang makin culas, bebal, dan tidak tahu malu ini semakin beringas, kita setidaknya masih punya “bekal” sekaligus bukti.</p><p><strong>Pada Akhirnya …</strong></p><p>Buku ini menjelma sebagai alarm yang kesekian ribu kalinya dari warga negara yang mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal penting dan mendasar, yakni ihwal hak untuk hidup sebagai seorang manusia dan warga negara, yang pernah direnggut dan dihilangkan secara paksa oleh negara di masa lalu dan tidak pernah dipertanggung jawabkan hingga kini. Di tengah ingatan yang memendek dan bahkan sengaja dibuat lupa agar mudah dikendalikan, buku ini muncul sebagai sebuah panduan ringkas, praktis, sekaligus mungkin juga jalan pembuka bagi generasi hari ini yang berjarak agak jauh dari terjadinya berbagai peristiwa kekerasan masa lalu ini. Jika kita melihat betapat karut-marutnya negara hari ini yang semakin anti kritik, tidak berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat (sekalipun itu hal paling minimum), kekerasan menggunakan instrumen negara yang makin menjadi-jadi, dan ulah semaunya (elite) sendiri yang menguntungkan segelintir orang saja, jejaknya sudah mengakar jauh sejak setengah abad lebih silam.</p><p>Betapa kebobrokan dalam berbagai aspek kehidupan kita di negara ini tidak datang tiba-tiba dan begitu saja, melainkan muasalnya sudah terbentuk jauh sekian puluh tahun lalu. Persoalan yang enggan diselesaikan dan sengaja dilupakan begitu saja inilah yang menjadi semacam bekal dan alasan bagi elite hari ini untuk melakukan hal yang sama berulang. Toh, yang dulu-dulu saja masih kebal hukum sampai sekarang, orang-orang juga mudah sekali lupa, mengapa saya juga tidak melakukan yang serupa saja, pikir mereka. Itulah yang kita saksikan belakangan ini: kekerasan dipertontonkan setiap hari, setiap kesempatan, di depan mata telanjang, setiap kritik dan aspirasi rakyat datang dijawab dengan pukulan, siksaan, dan todongan senjata. Kekerasan dan kriminalisasi dapat dengan bebas mereka lakukan tanpa ada sedikitpun konsekuensi berarti yang akan mereka terima, kendati hukum sebetulnya tidak memperbolehkannya. Dan saya kira, buku ini menjadi semacam pengingat serta mungkin saja pemantik bagi kita semua, yang sadar, untuk sedapat mungkin mencegah kebobrokan dan kebusukan masa lalu itu terus menerus direproduksi hari ini.</p><p>Ngomong-ngomong, pada tanggal 10 November tiap tahunnya dalam peringatan hari pahlawan, lazimnya presiden akan mengumumkan nama-nama yang memperoleh gelar pahlawan nasional. Nama-nama ini umumnya diusulkan oleh provinsi sudah sejak jauh-jauh hari, dibuatkan kajian sedemikian rupa, dan kemudian dipertimbangkan di level elite kementerian untuk ditimbang dan diputuskan oleh tim dewan gelar serta presiden. Tahun ini, nama yang bertahun-tahun selalu digaungkan sebagai salah satu kandidat, yakni mantan presiden Soeharto, akhirnya masuk secara resmi sebagai satu dari 40 nama calon. Iya, Soeharto, orang yang sama yang harusnya bertanggung jawab terhadap segala kasus pelanggaran berat HAM di masa ia berkuasa 32 tahun lamanya sebagai presiden, bertanggung jawab pada kasus-kasus yang dibahas di buku ini. Lebih lucunya lagi, namanya bersanding dengan Marsinah, seorang buruh perempuan yang pada 1993 (di masa Orde Baru) menjadi korban pembunuhan (kemungkinan besar oleh aparat bersenjata) setelah ia melakukan aksi demonstrasi membela haknya dan teman-temannya sebagai buruh pabrik.</p><p>Melihat peta politik hari ini, peluang Soeharto untuk mendapat gelar agaknya cukup besar. Tentu sebuah ironi sekaligus pukulan telak ketika orang yang sekian puluh tahun lamanya menjadi penguasa absolut dan menghalalkan segala cara demi langgengnya kekuasaan diri dan kroninya ini akan mendapat gelar istimewa yang tidak bisa dicabut itu. Maka, saya kira buku ini hadir sebagai sebentuk protes dan penolakan atas keabsurdan yang luar biasa ini. Kalaupun, andai sialnya, betul-betul tokoh kita ini memperoleh gelar tersebut, apa daya. Tapi sebelum semuanya terjadi, tentu kita sebagai warga negara, juga sebagai yang sadar sejarah dan sadar akan kejahatan masa lalu mesti terus bersuara agar hal-hal menyedihkan seperti ini tidak terjadi. Pada akhirnya, buku ini adalah suara sadar sejarah yang terus bersuara itu. Ia merangkum segala catatan hitam sang penguasa 32 tahun lamanya itu, lengkap dengan uraian data dan fakta, bahwa ada yang semestinya diselesaikan dari kekejaman masa lalu ini, kalau memang bangsa dan negara ini ingin beranjak ke dalam situasi yang lebih baik, adil dan manusiawi buat seluruh warganya.</p><p>Banjarmasin, 5 November 2025 | 00:13 WITA</p><p><strong>Identitas Buku</strong></p><p>Judul: Mereka Hilang Tak Kembali: Sejarah Kekerasan Orde Baru 1966–1998</p><p>Penulis: Aristayanu Bagus, AS Rimbawana, Deby Hermawan, Putro Wasista</p><p>Penyunting: Erika Rizqi</p><p>Pemeriksa Aksara: RZ Amanda</p><p>Penata Isi: Andromeda Melia</p><p>Desain Sampul: Diskkomik</p><p>Penerbit: EA Books (Yogyakarta)</p><p>Waktu Terbit: September 2025</p><p>Jumlah Halaman: xxii+212 halaman</p><p>Dimensi: 13x19 cm</p><p>ISBN: 978–623–5280–23–3</p><p>Harga: Rp88.000</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=15ef7413acc9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dua Tahun Genosida Palestina]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/dua-tahun-genosida-palestina-6dadb7f2f48d?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6dadb7f2f48d</guid>
            <category><![CDATA[palestina]]></category>
            <category><![CDATA[genosida]]></category>
            <category><![CDATA[kolonialisme]]></category>
            <category><![CDATA[majalah-tempo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 17:00:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-14T17:00:21.402Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Inilah pembunuhan massal di dunia modern yang setiap harinya disaksikan jutaan pasang mata di dunia, dengan impunitas penjahat yang tak ada batasnya. Kegagalan kita memahami apa itu kolonialisme?</h4><p>Sudah dua tahun ini genosida di Palestina oleh Israel terjadi di depan mata, tiap hari 24 jam disiarkan langsung di layar gawai kita sejak 7 Oktober 2023 silam. Dua tahun ini pula saya pribadi selalu terngiang bagaimana keadaan orang-orang Palestina di sana, di Jalur Gaza, yang mana setiap hari mereka mesti waswas karena nyawa benar-benar sudah tidak dianggap, sewaktu-waktu dapat dijatuhi dan dibunuh dengan roket entitas zionis itu. Sebagai orang yang <em>chronically online</em> alias hampir setiap saat memeriksa linimasa media sosial, perkembangan di tanah pendudukan ini selalu muncul nyaris tanpa putus dan membuat saya dalam beberapa kesempatan betul-betul merasa cemas menyaksikan bagaimana kebiadaban zionis dipertontonkan dengan begitu banal dan brutal. Saya, yang terpisah ribuan kilometer begini bisa merasa merinding dan bergetar nuraninya, apalagi mereka, warga Palestina yang secara langsung menghadapi kekejian macam ini tanpa berhenti sejak dua tahun terakhir terutama, dan puluhan tahun sebelumnya.</p><p>Kengerian demi kengerian, darah mengucur dan menggenang, jenazah yang terkapar di reruntuhan dan di jalan-jalan, semua dalam kondisi kelaparan karena diblokadenya akses bantuan. Kengerian macam apa yang diciptakan oleh dunia modern (Barat), telanjang di depan mata, tanpa sedikitpun bisa dicegah macam ini, yang saya sendiri tanpa daya selain terus menerus berisik dan turut mengunggah dan memosting ulang kabar-kabar yang menghinakan harkat dan martabat manusia ini. Tiada lain bahwa yang selalu melintas di kepala adalah betapa hipokrit dan munafiknya orang-orang Utara sana yang biasanya paling berisik soal hak asasi manusia. Ya tentu saja yang berisik aktivisnya, sih. Kalau omongan soal memanusiakan dan memuliakan manusia ini keluar dari cangkem-cangkem laknat nan busuk politis, memang sebaiknya wajah dan omongan mereka cukup disamakan dengan asap yang keluar dari cerobong limbah: penuh muslihat, sebatas cangkem, dan sisanya memang khianat.</p><p>Namun kemudian, kengerian lainnya juga datang pada saudara-saudaraku seiman. Sebagai seorang Kristen, melihat sesama pengikut Kristus, baik personal maupun institusional yang diam seribu bahasa tanpa sikap apapun yang jelas dan tegas, menyadarkanku bahwa ada yang janggal dengan jalan pikir orang-orang ini. Bayangkan, Kekristenan yang kerap mengajarkan welas asih, cinta kasih, dan saling berempati sebagaimana yang diteladankan Kristus selama Ia ada di dunia ini, bisa menguap begitu saja tak bersisa di depan pembantaian manusia yang sedang terjadi. Di mana seruan “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” itu ketika dihadapkan pada realitas faktual di depan mata seperti ini? Betul-betul menyedihkan dan memprihatinkan melihat kebungkaman, dan bahkan sialnya persetujuan, atas genosida yang telah merenggut paling tidak 60 ribu nyawa manusia tersebut.</p><p>Tentu jawaban atas fenomena penuh ironi tersebut bisa diurai dari bagaimana isu Palestina di Indonesia cenderung disuarakan oleh dan dengan simbol-simbol Islam yang cukup kental. Atau juga, keblingeran dan kegagapan dalam membedakan mana Israel sebagai sebuah bangsa yang tertulis dalam Alkitab dengan Israel hasil proyek kolonialisme Inggris di akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Sehingga seringkali, keduanya dianggap sama dan sebangun, seolah jika menjadi Kristen wajib hukumnya membela Israel hari ini, negara yang baru dideklarasikan pada 1948 itu, dan setelahnya menjadi “si paling Kristen” karena telah membela “bangsa pilihan Tuhan”. Ada kegagalan besar dalam memahami secara utuh dan historis bagaimana sebuah negara dan bangsa terbentuk, termasuk kesalahan fatal dalam mencampuradukkan keyakinan teologis dengan realitas historis yang terjadi di dunia modern hari ini.</p><p>Ini tentu bisa jadi pembahasan tersendiri, hanya saja yang ingin saya katakan adalah bahwa satu hal yang selalu luput dan agaknya menjadikan kegagapan orang Kristen di Indonesia ini makin parah, yakni pemahaman tentang apa itu kolonialisme. Rasanya, amat sulit bagi mereka untuk paham apa itu kolonialisme ketika orang-orang Kristen ini hidup dalam alam pikiran yang menjauhkan mereka dari realitas seperti ini. Apalagi dengan kenyataan bahwa gereja-gereja di Indonesia ini nyaris seluruhnya adalah Kekristenan yang telah dikooptasi dengan budaya dan cara pandang Eropa serta Amerika, maka dalam benak mereka penindasan itu sebatas kalau mereka dipersulit membangun gereja, dibubarkan kegiatan peribadatannya, atau didiskriminasi dalam kehidupan sosial oleh karena keyakinan religiusnya sebagai seorang penganut Kristen. Tentu benar bahwa ini tindakan yang dapat disebut penindasan. Tapi apakah sebatas ini saja perlakuan tidak adil dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Jelas saja, tidak! Kolonialisme sebagai biang keladi dari banyak persoalan di muka bumi ini tidak boleh luput dari pemahaman orang Kristen Indonesia, harusnya, untuk turut membongkar berbagai macam ketidakadilan dan diskriminasi (dalam bentuk apapun) yang terjadi di muka bumi ini.</p><p>Saya bermimpi dan tentu saja sedapat mungkin saya usahakan, bahwa persoalan kolonialisme ini nantinya dapat menjadi satu mata kuliah tersendiri dalam perkuliahan di jurusan sejarah. Bahkan apabila memungkinkan, di sekolah-sekolah pembahasan kolonialisme ini jadi bab tersendiri dalam mata pelajaran sejarah. Selama ini persoalan kolonialisme diajarkan terlampau sederhana: perkara eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa asing. Padahal dalam kenyataannya, persoalannya jauh lebih kompleks, dan terutama adalah persoalan cara berpikir dan paradigma mendasar tentang kolonialisme itu sendiri yang masih belum banyak dipahami. Kendati menjadi salah satu penanda bagi lahirnya negara-bangsa Indonesia di kemudian hari, pemahaman tentang kolonialisme di antara warga negara kita masih teramat dangkal. Sehingga meski kolonialnya sudah pergi, tapi warisan pemikiran dan mekanisme kerjanya nyaris tidak beranjak sama sekali hingga kini.</p><p>Efek dari gagalnya memahami kolonialisme ini amat besar dan menjalar sampai lini terdalam kehidupan kita, dan ini semua nyaris tidak disadari oleh sebagian besar dari kita. Contohnya kemudian dalam kasus umat Kristen di Indonesia tadi seperti yang saya sebutkan di atas. Alih-alih memandang bagaimana politik-ekonomi dunia sejak kolonialisme bercokol merupakan bentuk eksploitasi umat manusia dan pendudukan atas tempat-tempat yang dianggap menguntungkan, mereka terjebak pada persoalan identitas keagamaan yang justru hanya menjadi bungkus atau kedok dari tindakan eksploitatif dan okupasi/pendudukan tadi.</p><p>Oleh karena Israel dalam Alkitab disebutkan sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, maka apapun yang mereka lakukan hari ini (yang padahal berbeda 180 derajat dengan bangsa di zaman Alkitab) adalah benar dan sah secara moral, demikian kira-kira yang ada dalam benak mereka yang membenarkan tindakan kolonialisme dan genosida ini. Apa tidak ngeri punya jalan berpikir begini? Sementara Kekristenan selalu mengajarkan cinta kasih, inklusif, dan memihak yang lemah dan tertindas seperti yang Yesus contoh selama 31 tahun hidupnya di dunia ini. Kurang keblinger apalagi coba orang-orang Kristen Indonesia hari ini (dan orang Kristen di manapun di belahan dunia ini yang masih mendukung dan membiarkan genosida terjadi). Maka sudah seharusnya orang-orang Kristen Indonesia turut berdiri menentang segala bentuk penjajahan, diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, pembunuhan, hingga genosida yang terjadi di muka bumi ini, tanpa pandang suku, agama, ras, atau identitas apapun, termasuk dalam hal penjajahan Palestina oleh Israel.</p><p>*</p><p>Menulis ini sekaligus jadi kesan membaca <em>Majalah Tempo </em>edisi 6–12 Oktober 2025 yang menurunkan laporan utama mengenai dua tahun genosida di Palestina. Edisi ini memuat beberapa laporan eksklusif dari kontributor <em>Tempo </em>yang melaporkan secara langsung situasi di Jalur Gaza, utama terkait kelaparan yang sedang terjadi beberapa bulan terakhir. Kelaparan ini bukan karena langkanya pangan dalam artian gagal panen dan sebagainya, melainkan Israel yang memblokade berbagai akses untuk masuknya truk pembawa bantuan pangan dan berbagai kebutuhan pokok bagi sekitar 2 juta populasi di Gaza. Inilah salah satu kejahatan perang sekaligus senjata pemusnah manusia yang dilakukan oleh zionis untuk semakin meluluhlantakkan Gaza, tidak hanya bangunannya saja melainkan terutama orang-orang Palestina itu sendiri.</p><p>Sejauh yang dapat saya temukan, sejak 1980-an hingga 1990-an <em>Tempo </em>cukup rutin memberitakan tentang situasi di Palestina yang terus-menerus diokupasi dan diduduki oleh para pemukim yang sejatinya berasal dari Eropa dan Amerika tersebut. Beberapa arsip <em>Tempo </em>dari dekade tersebut yang saya miliki di rumah biasanya menurunkan laporan panjang terkait situasi pendudukan dan kekerasan yang terus terjadi, hingga kemudian Negara Palestina dideklarasikan pada 1988. Kemudian, sejak agresi dan genosida kembali dilakukan Israel pada 2023 lalu, rasanya baru edisi ini kemudian <em>Tempo </em>menurunkan laporan cukup panjang dan menjadikannya sebagai edisi khusus, termasuk menggunakan foto situasi kelaparan di Gaza sebagai kover depan.</p><p>Tentu apabila kover <em>Tempo </em>menggunakan foto seperti ini, ada sesuatu yang teramat penting yang harus diwartakan, mengingat selama ini <em>Tempo </em>umumnya menggunakan ilustrasi dan karikatur sebagai wajah depannya. Bukan berarti ilustrasi/karikatur kurang penting, melainkan ada sesuatu yang memang harus ditegaskan dengan gamblang apabila kemudian foto yang dijadikan sampul depan. Tentu ini penilaian subjektif saya sebagai pembaca. Tahun ini, rasanya inilah kover <em>Tempo </em>yang kedua kalinya menggunakan foto, setelah yang pertama pada aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia pada Agustus 2025 lalu.</p><p>Pesannya jelas kuat, mengabarkan kepada dunia, dan terutama kepada Indonesia, bahwa kejahatan kemanusiaan tak terperi masih terus berlangsung kini di Palestina, di mana Israel masih dengan impunitasnya terus melakukan berbagai macam kebiadaban di luar nalar kemanusiaan. Dan kita tentu harus terus berisik, terus bersuara guna memastikan bahwa kita tidak akan tinggal diam dan tidak akan sudi membiarkan kejahatan menang. Bahkan, ketika gencatan senjata disetujui dan mulai dilakukan pekan ini, kejahatan masih terus saja dilakukan oleh zionis seperti tiada henti. Dan kita tidak boleh tinggal diam di tengah dunia yang karut-marut macam ini. Apalagi, di tengah-tengah orang Kristen Indonesia yang sebagian besarnya masih terus menerus bungkam dan tidak bersikap sedikitpun, sekadar mendoakan saja bahkan sepertinya tidak. Sekalipun kadang, bagi saya pribadi rasanya frustrasi entah sampai kapan kita harus terus seperti ini menyaksikan kejahatan terjadi jika tidak ada intervensi konkret untuk menghentikan kebrutalan ini. Biarlah orang-orang Palestina dapat bebas, merdeka, menentukan nasibnya sendiri. Ini yang jadi doa dan harapan kita semua. <em>From the river to the sea, Palestine will be free!</em></p><p>Banjarmasin, 15 Oktober 2025 | 00:46 WITA</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/963/1*GWj4hAO7ajk4tTw1N4GFFA.jpeg" /><figcaption>Laporan langsung dari Jalur Gaza, Palestina oleh <em>Majalah Tempo</em> dalam rangka dua tahun genosida oleh zionis Israel yang masih terus terjadi sejak 2023 lalu hingga kini di Palestina. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6dadb7f2f48d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Hari Ini Enam Dekade Lalu Genosida 1965–1966 Dimulai]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/hari-ini-enam-dekade-lalu-genosida-1965-1966-dimulai-104422eb605a?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/104422eb605a</guid>
            <category><![CDATA[genosida-1965]]></category>
            <category><![CDATA[partai-komunis-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pembunuhan-massal]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 15:46:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-30T15:46:42.192Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Setelah 60 tahun berlalu, keadilan dan pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam Genosida 1965–1966<strong> </strong>belum juga tiba.</h4><p>Hari ini 60 tahun lalu, meminjam istilah yang digunakan Zen RS, merupakan “Proklamasi Kedua” Republik Indonesia. Tanggal 30 September 1965 menjadi penanda bahwa wajah negara ini diubah 180 derajat, ditarik mundur ke periode pra-1945: dari yang anti kolonial menjadi penghamba <em>old established forces</em>, dari yang berdiri di atas kaki sendiri berganti menyerahkan segenap alam raya dan manusianya untuk tuan-tuan kapitalis, dari yang membebaskan rakyat beralih memperhamba dan mengerangkengnya dalam sangkar emas bernama “pembangunan”, dan seterusnya, dan sebagainya.</p><p>/1/</p><p>Hari ini 60 tahun lalu, enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh sebuah kelompok gerakan yang menganggap bahwa mereka, para jenderal itu, akan menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. Dari yang ingin menculik dan menghadapkannya ke Bung Karno di istana untuk dikonfrontir, skenario berubah menjadi aksi pembunuhan. Dari yang semula akan dibawa ke Gambir, justru melenceng jauh ke tenggara ibukota (terima kasih John Roosa untuk karya akademiknya yang luar biasa menjelaskan soal ini). Hanya perlu waktu beberapa hari saja, tanpa penyelidikan yang berarti dan mendalam, Partai Komunis Indonesia (PKI) langsung ditetapkan sebagai pelaku utama, kendati formasi para penculik jenderal didominasi oleh Resimen Tjakrabirawa, sebuah pasukan pengawal presiden, yang tentu saja berasal dari para prajurit Angkatan Darat itu sendiri.</p><p>Mereka yang dianggap bertanggung jawab atas aksi penculikan dan pembunuhan tersebut, yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September (G30S) 1965, telah ditangkap, dipenjara, diajukan ke pengadilan, bahkan dieksekusi mati. Tidak sampai 24 jam sejak mengumumkan aksi, G30S secepat itu pula lenyap dan dilumpuhkan. Aksi yang bahkan sangat janggal apabila sebagai kudeta: tidak ada tank, tidak ada koordinasi, tidak ada senjata yang signifikan, bahkan tidak ada perlawanan, berakhir tidak tahu akan berbuat apa. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan, terlupakan, dan bahkan memang sengaja dibuat senyap agar tidak pernah diketahui dan dimengerti oleh generasi Indonesia saat itu maupun setelahnya.</p><p>Bahwa, hari ini 60 tahun lalu, menjadi titimangsa permulaan bagi pembunuhan massal berskala besar yang sistematis, masif, terstruktur, dan terencana, di seantero wilayah Indonesia; pembantaian terhadap sesama warga negara Indonesia oleh (siapa lagi kalau bukan) kekuatan angkatan bersenjata yang juga menggunakan tangan-tangan sipil lainnya untuk menyembelih sesamanya. Di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi, pembunuhan terjadi dengan begitu brutal dan dijustifikasi seolah sebagai laku penyelamatan. Mereka yang disembelih juga tidak ada perlawanan sama sekali, besar kemungkinan mereka juga tidak pernah menduga akan sampai pada titik yang begitu keji seperti demikian. Sederhananya, pembunuhan massal yang memakan korban sekira 500 ribu hingga 3 juta jiwa ini kita sebut sebagai Genosida 1965–1966.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*-pQuxr4hyWER5y01sZB_8A.jpeg" /><figcaption>Penangkapan terhadap salah seorang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia oleh militer Indonesia. Surat kabar <em>Trouw</em> edisi 20 September 1969 tersebut menuliskan bahwa kekerasan brutal seperti inilah yang menjadi pondasi bagi berdirinya rezim Orde Baru. (Arsip Delpher)</figcaption></figure><p>/2/</p><p>Hari ini 60 tahun lalu, serangkaian pembunuhan massal ini dimulai dengan perburuan, penjarahan, perusakan, penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, perbudakan, perkosaan, terhadap orang-orang komunis yang dituduh bertanggungjawab atas dibunuhnya para jenderal. Siapapun, asal diketahui sebagai anggota PKI, atau tergabung dalam organisasi yang dekat dengan PKI, otomatis dianggap menjadi bagian dari aksi pembunuhan jenderal. Mereka yang diketahui pernah berinteraksi, bersinggungan, atau berelasi dengan kelompok komunis juga turut diciduk. Kesemuanya ini berpuncak pada lenyapnya nyawa sebagian besar dari mereka, baik yang sempat diajukan ke pengadilan, maupun (dan ini yang terbesar) yang tidak pernah dibuktikan kesalahannya apa sehingga mereka harus menanggung siksa dan derita sedemikian rupa.</p><p>Ratusan ribu hingga jutaan warga negara Indonesia tewas, meregang nyawa di tangan alat negara maupun sesamanya warga negara. Oleh sebab tuduhan absurd: bahwa mereka terlibat, mengetahui, maupun mendalangi pembunuhan terhadap jenderal-jenderal di 1 Oktober 1965 dini hari itu. Logika yang luar biasa sempit, cupet, dan menghina nalar akal sehat manusia. Bayangkan, jutaan orang dianggap sebagai dalang dari suatu peristiwa yang terjadi di tingkat yang amat lokal (kendati ada di ibukota), tanpa satupun pihak lain tahu bahwa jutaan orang ini sedang merencanakan sesuatu bersama. Satu-dua pejabat partai ada di tengah peristiwa penculikan dan pembunuhan jenderal, langsung seluruh anggota partai, simpatisan, bahkan keluarganya dianggap turut bertanggung jawab secara kolektif. Sebuah logika yang benar-benar khas fasis, mungkin khas Indonesia juga?</p><p>Sepanjang enam dekade pula sejak aksi kekerasan dan pembunuhan massal ini terjadi, tidak ada satupun orang yang dianggap bertanggung jawab dan diajukan ke pengadilan atas tindakan <em>extra judicial killing</em>. Tentu saja alasannya sudah jelas oleh karena penghancuran PKI dan pembunuhan terhadap orang-orang komunis maupun yang sekadar dituduh komunis inilah yang menjadi pondasi bagi berdirinya rezim Orde Baru. Inilah pemerintahan yang begitu bersemangat tanpa sedikitpun kelelahan untuk meniupkan hantu anti komunis dan menjadikannya musuh yang tidak pernah mati, bahkan hingga kini ketika secara formal Orde Baru itu sendiri sudah almarhum. Sehingga dengan demikian, ketakutan absurd terhadap komunisme ini dapat digunakan sebagai alat ampuh untuk menegakkan kuasa dan membabat habis mereka yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaan itu sendiri.</p><p>/3/</p><p>Inilah wajah Indonesia semenjak enam dekade lalu. Wajah beringas, tanpa welas asih, tanpa mau menggunakan otaknya untuk berpikir dengan baik, tanpa memiliki rasa kemanusiaan, memperlakukan sesamanya manusia dan warga negara dengan tindakan yang amat keji guna mempertahankan dan melanggengkan kuasa dan kepentingan mereka yang berada di puncak kekuasaan. Sementara penguasa-penguasa rakus dan tidak waras itu memantapkan kekuasaannya, semua elemen masyarakat dan politik yang progresif serta mengutamakan kepentingan rakyat digebuk dan dibabat tandas sehabis-habisnya. Apapun yang dinilai mengkritisi, mengoreksi, dan menunjukkan kebobrokan penguasa, segera saja akan dicap sebagai komunis sehingga ia layak untuk dibungkam, ditangkap, bahkan dipenjara dengan dasar hukum yang absurd dan mengada-ada. Bayangkan, Orde Baru si produsen cara berpikir bodoh dan bebal begini sudah mati, tapi warisannya terus menerus dihidupkan oleh penguasa-penguasa tua bangka, baik tua secara umur maupun pikiran, yang sialnya lagi-lagi diturunkan ke generasi berikutnya.</p><p>Sialnya, sungguh teramat sangat sial, pola-pola kekerasan, kejahatan, dan kebiadaban aparatus negara di masa lalu tersebut masih terus menerus direproduksi sampai kini. Impunitas dan kesewenang-wenangan dipraktikkan tiap hari, tanpa malu-malu, tanpa tedeng aling-aling, guna mempertahankan kekuasaan yang semakin jahat, korup, amoral, bebal, bejat, dan menindas itu. Jika dulu pelabelan yang digunakan adalah komunis, kini mulai bergeser ke pelabelan anarko untuk membungkam setiap aspirasi dan masukan rakyat pada penguasa. Persis pada saat tulisan ini diketik, perburuan, penangkapan, penyiksaan, persekusi, dan berbagai tindakan iblis lainnya masih terus dijalankan oleh aparat yang telah menangkapi 900-an orang dari rangkaian aksi demonstrasi warga pada akhir Agustus 2025 silam.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8FvPAAkamys2JVO-TRDJcQ.jpeg" /><figcaption>Hanya berselang beberapa hari sejak Peristiwa G30S terjadi, PKI langsung dikambinghitamkan sebagai pelaku tunggal atas kejadian tersebut. Massa kemudian menyerbu, menghancurkan, dan membakar kantor-kantor partai, seperti misal kantor Comite PKI Jakarta Raya di Jalan Kramat Lontar IX, Jakarta yang diobrak-abrik. Diberitakan oleh <em>Het Rotterdamsch Parool</em> edisi 13 November 1965. (Arsip Delpher)</figcaption></figure><p>/4/</p><p>Enam dekade berlalu dengan ratusan ribu hingga jutaan nyawa yang terbunuh tidak akan pernah kembali atau tergantikan. Enam dekade lewat dengan jumlah orang yang serupa, para mantan tahanan politik, mengalami penindasan, eksploitasi, perbudakan, penyiksaan, dan ketidakadilan dari hukuman yang mereka tanggung tanpa pernah terbukti apa kesalahan yang mereka perbuat –sebagian besar dari mereka telah berpulang tanpa pernah memperoleh keadilan dan pemulihan nama baik. Enam dekade banyak keluarga, istri, suami, anak, cucu, yang harus turut menanggung stigma dan luka, hidup dalam diskriminasi dan pengucilan sebagai akibat cuci otak negara pada rakyatnya. Sepanjang enam dekade pula dari generasi ke generasi rakyat Indonesia mesti hidup dalam kungkungan pikiran sempit yang dipenuhi tipu muslihat propaganda dan pengaburan fakta, yang membuat kita melenceng jauh dari cita-cita kemerdekaan, menjadi manusia yang manusiawi, merdeka berpikir, serta berprikemanusiaan dan berprikeadilan.</p><p>Hari-hari belakangan kian suram dari berbagai segi dan sisi. Angin politik dan kebebasan dalam berdemokrasi seperti hendak sedang dimundurkan ke enam dekade silam. Semoga saja pikiran saya salah, dan semoga tidak akan sampai seburuk itu. Selagi generasi muda Indonesia mau belajar dan membaca untuk jadi cerdas dan tidak menjadi korban cuci otak Orde Baru, mudah-mudahan saja harapan akan muncul kendati keadaan saat ini makin sinting. Tentu saja ini terdengar normatif, tapi anggaplah ini sebagai sebuah panjatan doa di tengah busuk dan buruknya sistem yang makin hari makin lepas kendali. Dan tentu saja, semoga keadilan dapat segera datang dan hadir untuk mereka para Penyintas Genosida 1965–1966, juga bagi korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang jumlahnya amat sangat banyak terjadi di Indonesia. Kemungkinan keadilan tidak akan datang dan hadir dengan sendirinya. Maka, mengingatkan diri sendiri terutama, ayo rebut!</p><p>Banjarmasin, 30 September 2025 | 23:30 WITA</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=104422eb605a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kaum Tani Menuntut!]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/kaum-tani-menuntut-e7be3f08262b?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e7be3f08262b</guid>
            <category><![CDATA[uu-pokok-agraria]]></category>
            <category><![CDATA[sanggar-bumi-tarung]]></category>
            <category><![CDATA[hari-tani-nasional]]></category>
            <category><![CDATA[harian-rakjat]]></category>
            <category><![CDATA[suhardjija-pudjanadi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:43:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-25T17:43:51.575Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Lebih dari enam dekade sejak Undang-Undang Pokok Agraria yang pro petani disahkan. Sepanjang itu pula keadilan agraria tak kunjung datang.</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*-KLDpGl9h531cSojxjcGkA.jpeg" /><figcaption>“Kaum Tani Menuntut”, cukil kayu karya Suhardjija Pudjanadi yang dimuat dalam <em>Harian Rakjat</em> edisi 21 Juni 1964. (Repro gambar dari koleksi Perpustakaan Nasional RI oleh Willy Alfarius)</figcaption></figure><p>Dua cukil kayu ini kerap muncul menjadi ilustrasi bagi usaha perjuangan keadilan agraria di Indonesia, terutama sejak sebelum 1965. Dua gambar yang dimuat di <em>Harian Rakjat</em> (edisi 21 Juni dan 24 Mei 1964) ini dibuat oleh Suhardjija Pudjanadi (1939–2018), saat itu mahasiswa Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Yogyakarta angkatan 1958 sekaligus anggota Sanggar Bumi Tarung sejak 1961. Ia adalah satu dari sekian banyak orang yang turut ditahan karena oleh rezim Orde Baru karena dianggap bagian dari kaum Kiri pasca pecahnya Gerakan 30 September (G30S) 1965.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Co7NvxlQdJ2TLodg3WRZQQ.jpeg" /><figcaption>“Laksanakan dengan Konsekwen UUBH-UUPA”, cukil kayu karya Suhardjija Pudjanadi yang dimuat sebagai ilustrasi dalam <em>Harian Rakjat</em> edisi 24 Mei 1964. (Repro gambar dari koleksi Perpustakaan Nasional RI oleh Willy Alfarius)</figcaption></figure><p>Berbicara soal perjuangan keadilan agraria, paruh pertama dekade 1960-an ini periode yang lumayan bikin pening kepala pak tani dan bu tani. Paceklik, kemarau panjang, hama tikus, sampai persoalan inflasi menerjang kehidupan kaum tani yang sudah sedari mula memang hidup dalam kemelaratan. Solusi terus menerus dicari, hingga yang mengemuka adalah soal redistribusi tanah (terutama bagi mereka yang secara riil menggarap tanah) maupun pembagian hasil panen yang lebih sportif (terutama untuk petani penggarap ketimbang tuan tanah yang tinggal ongkang-ongkang kaki). Dan kedua hal ini secara legal-formal telah diamanatkan dalam UUPA dan UUPBH yang disahkan dalam periode ini pula.</p><p>Inilah usaha yang dapat disebut sebagai “kemenangan awal” kaum tani yang sejak periode kolonial nasibnya betul-betul miris dan sengsara. Undang-undang terakhir yang mengatur persoalan tanah sebagai lahan produksi kaum tani adalah <em>Agrarische Wet</em> 1870, yang jelas lebih banyak menguntungkan para pemodal, tuan tanah, dan kapitalis ketimbang petani itu sendiri yang secara konkret mengusahakan dan mengolah tanah untuk menghasilkan komoditas. Maka muncul seberkas harapan ketika di masa Indonesia merdeka, nasib kaum tani idealnya akan jauh lebih baik ketimbang di masa kolonial-feodal yang betul-betul menjadikan petani sebagai sapi perah bagi keberlangsungan ekonomi-politik dua struktur kekuasaan di atas.</p><p>Ujicoba kemudian dilakukan, terutama dalam usaha menggarap tanah-tanah terlantar, menganggur, terbengkalai, yang daripada dibiarkan tidak produktif lebih baik digarap untuk memenuhi kebutuhan konkret rakyat tani. Inilah salah satu eksperimen dari UUPA yang baru saja disahkan, yang harapannya akan membawa perbaikan nasib bagi para petani gurem, petani tak bertanah, maupun buruh tani. Indramayu, Boyolali, Klaten, hingga Bandar Betsy jadi titik lokasi yang meletup ketika <em>aksi sefihak</em> dilancarkan. Ujicoba yang tentu saja tidak mulus, berakhir dengan insiden, bahkan pertumpahan darah. Pertumpahan darahnya lebih menghebat lagi ketika 60 tahun lalu, seluruh eksponen petani yang berada atau sekadar dianggap berada di sisi Kiri jalan ditumpas habis oleh para serdadu.</p><p>Petani di rezim sesudah 1965 kemudian dijinakkan, dilokalisir kehidupannya hanya sebatas di sawah dan ladang, tanpa boleh berbicara mengenai hak-hak mendasarnya. Sehari-hari mereka dilarang berpolitik, kecuali digiring ke bilik suara tiap lima tahun sekali untuk sekadar memberikan legitimasi bagi kekuasaan ketika itu. Tuntutan untuk keadilan agraria dibuat menguap, digantikan dengan kepatuhan dan kepasrahan. Kok rasanya masih familiar sampai sekarang, ya?</p><p>Bahkan baru beberapa hari lalu, kaum tani di Simalungun, Sumatera Utara mesti lagi-lagi berhadapan dengan kekuatan pemodal, perusahaan yang bersekongkol dengan elite kekuasaan, menghalau, mengusir, dan menganiaya mereka yang memiliki sekaligus menjadi ahli waris sah dari tanah leluhur mereka sendiri. Dan masih berderet panjang lagi tindakan kekerasan oleh elite, aparat, sampai oligarki yang menempatkan kaum tani dalam keadaan nista dan papa, yang ironisnya bahwa tanpa petani, mulut dan perut para penjahat inipun tak akan dapat kenyang oleh makan yang diproduksi petani.</p><p>Enam dekade sejak pembunuhan massal di Indonesia berlalu, dan rasanya tuntutan kaum tani tetap sama dari masa ke masa: redistribusi tanah dan keadilan agraria bagi rakyat tani!</p><p><strong>Selamat Hari Tani Nasional (24 September 2025).</strong></p><p>· Ganjang Tudjuh Setan Desa (tuan tanah djahat, lintah darat, tukang idjon, kapitalis birokrat, tengkulak djahat, bandit desa, dan penguasa djahat).</p><p>· Laksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).</p><p>· Laksanakan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945.</p><p>Banjarmasin, 26 September 2025 | 01:31 WITA</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e7be3f08262b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sobron Aidit dan Pergumulan Imannya]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/sobron-aidit-dan-pergumulan-imannya-c941ac217e30?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c941ac217e30</guid>
            <category><![CDATA[1965]]></category>
            <category><![CDATA[bpk-gunung-mulia]]></category>
            <category><![CDATA[eksil]]></category>
            <category><![CDATA[sobron-aidit]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:22:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-19T16:22:31.952Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Dikenal sebagai seorang sastrawan Kiri pada dekade 1950–1960-an, lahir dalam keluarga muslim taat, Sobron Aidit berbalik memilih iman Kristen hingga akhir hayatnya dalam pengasingan.</h4><p>Menuntaskan dalam sekali duduk, buku tipis dengan 77 halaman ini mengisahkan perjalanan iman dan spiritual seorang Sobron Aidit, satu dari ribuan warga negara Indonesia yang terpaksa melepas kewarganegaraannya oleh karena peristiwa politik pada 1965. Buku kecil layaknya buku saku ini berisi catatan yang amat personal, yang memuat kisah yang begitu pribadi, yakni pergumulan iman dan proses konversi keyakinan dari seorang yang dalam sudut pandang historiografi Indonesia kerap dianggap sebagai kelompok ateis (karena komunis, yang kemudian dengan stigma yang melekat di dalamnya dianggap orang-orang tidak percaya Tuhan). Oleh karena berbicara tentang keimanan pada Kristus, buku yang ditulis oleh salah seorang yang dianggap Kiri ini diterbitkan oleh Badan Penerbit Kristen (BPK) Gunung Mulia, Jakarta, salah sebuah penerbit yang sohor oleh karena terbitannya yang nyaris seluruhnya bertema kerohanian Kristiani.</p><p>Sobron yang pada tahun 1950-an hingga 1960-an dikenal sebagai seorang penyair, juga sekaligus adik Dipa Nusantara Aidit (ketua Central Comite Partai Komunis Indonesia), menjadi satu dari ribuan orang Indonesia yang mesti menjadi eksil selepas Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 terjadi. Ia melanglang buana sedari Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, hingga Negeri Belanda guna mencari penghidupan yang layak dan manusiawi setelah negara tempat ia lahir dan berasal memosisikan orang-orang ini sebagai buronan yang sewaktu-waktu jika pulang ke Tanah Air dapat langsung dijbeloskan ke dalam sel tahanan. Lahir dari keluarga Melayu di Pulau Bangka, Sobron adalah seorang penganut Islam yang dapat terbilang taat. Perjalanan hidup kemudian membawanya pada pergulatan dan pertautan dengan berbagai keyakinan, yang lantas membuatnya berakhir menjadi seorang pemeluk Kristen.</p><p>Buku kecil ini berisi 18 bagian cerita, yang masing-masing berupa fragmen ringkas atas berbagai hal yang menyangkut tentang pergumulan, perubahan, keimanan, hingga keyakinan Sobron yang berpindah dari agamanya semula menuju Kekristenan. Perlu dicatat bahwasanya sejak 1962 ia beserta keluarga sudah tidak tinggal di Tanah Air. Sobron menjadi seorang dosen bahasa Indonesia di Beijing, Tiongkok. Sebagaimana abangnya, Sobron juga dekat dengan, dan bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang marxis-leninis. Sejak awal 1950-an ia juga dekat dengan seniman-sastrawan yang tergabung dalam Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra). Alhasil, dengan statusnya yang demikian menjadikan ia menghadapi bahaya apabila pulang ke Indonesia pasca 1965. Rezim Orde Baru yang berkuasa setelah menggulingkan kekuasaan Sukarno sudah bersiap menyergap apabila sewaktu-waktu mereka yang dianggap “Kiri” dan “merah” yang berada di luar negeri pulang ke Tanah Air. Ini terjadi, misalnya, pada Koesalah Soebagyo Toer dan Soesilo Toer yang mesti mendekam dalam tahanan selama bertahun-tahun setelah keduanya menyelesaikan studi di Moskow, Uni Soviet.</p><p>Sobron mengawali kisahnya dalam buku ini dengan cerita tentang pendeta-pendeta yang pernah singgah di kediamannya di Paris, Perancis. Kisah kemudian berlanjut pada proses pergulatan iman yang ia alami, terutama terkait kekhawatiran dan keraguannya untuk menerima baptisan sebagai sakramen yang menyatakan dirinya secara resmi telah menjadi seorang pengikut Kristus. Kendati sudah agak lama mengimani Kristen, Sobron masih dilanda kebimbangan oleh karena ia menilai dirinya sendiri masih belum layak untuk dibaptis. Masih banyak hal-hal duniawi yang menurutnya sulit untuk ia tinggalkan. Meski kemudian, setelah melalui segala kebimbangan dan keraguan, Sobron akhirnya dibaptis pada 18 Juni 2000 di Gereja Bijlmer, Amsterdam, Belanda. Tidak hanya itu, Sobron juga berkisah bagaimana putrinya yakni Nita, yang pada mulanya seorang ateis, kemudian turut serta menjadi seorang pemeluk Kristen. Bahkan, Nita kemudian menjadi seorang pemain orgel di gereja. Secara keseluruhan, Sobron dalam tiap bab buku ini bercerita bagaimana keimanannya yang baru ini kemudian menuntunnya dalam segala aspek kehidupan yang ia jalani di sisa umur hidupnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SdpkmuN4olVTnXx-IYztKA.jpeg" /><figcaption>Buku <em>Catatan Spriritual di Balik Sosok Sobron Aidit</em> yang diterbitkan BPK Gunung Mulia pada 2005 silam. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p>Satu hal yang membuat saya tertarik pada buku ini pertama-tama adalah karena buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, sebuah penerbit yang identik dengan buku-buku kerohanian Kristen. Sebelumnya saya sendiri tidak pernah mengetahui keberadaan judul ini, sampai suatu ketika salah seorang pedagang buku lawas langganan di Instagram mengunggah buku ini. Tanpa pikir panjang saya langsung memesannya. Tentu sangat menarik bahwa tulisan memoar seorang eksil yang identik dengan kelompok Kiri justru diterbitkan oleh penerbit yang nyaris jarang sekali bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat politik. Memang benar bahwa buku ini adalah tentang kesaksian iman, hanya saja Sobron tetap memasukkan beberapa konteks politik progresif yang ia pilih dan yakini selama ini. Maka kemudian menjadi hal yang istimewa ketika BPK Gunung Mulia yang menerbitkan karya ini.</p><p>Di sisi lain, saya kira terasa sekali sentuhan editor buku ini terhadap isi dan gaya tulisan Sobron. Beberapa kalimat tampak amat “khas” dan “kental” dengan nuansa buku-buku kerohanian yang seringkali ditulis dengan model motivasional dan inspiratif. Saya menerka bahwa buku ini semacam ingin memberikan sebuah inspirasi dari kesaksian tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan apapun latar belakang diri dan pilihan kita di masa sebelumnya. Hanya saja saya belum memperoleh pembanding dengan memoar-memoar Sobron lainnya, kendati ada beberapa judul bukunya yang saya koleksi dan kini masih ada di kontrakan Perpustakaan Anuttaraloka di Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat sementara tumpukan pustaka saya bermukim.</p><p>Apapun itu, yang jelas dengan terbitnya memoar dan berbagai macam karya dari para eksil dan penyintas 1965 merupakan suatu langkah bagus untuk para korban untuk dapat terus mengaktualisasikan dirinya. Dalam konteks ini, memoar Sobron terbit persis dua dekade silam, hanya beberapa waktu sebelum ia berpulang. Memoar ini juga muncul dari diri seorang Sobron yang cukup telaten dan tekun untuk selalu menulis, berkorespondensi, dan menjawab berbagai macam hal di forum-forum milis di internet yang memang cukup <em>booming</em> pada awal 2000-an.</p><p>Saya yakin, Sobron hanyalah satu dari segelintir eksil yang mau menulis dan kemudian menerbitkan tulisannya untuk dibaca terutama oleh publik Indonesia yang mengalami “keterputusan” serta menjadi korban indoktrinasi rezim militeristik Orde Baru. Masih ada ratusan eksil lainnya yang mungkin saja tidak sempat menulis, atau menulis namun belum atau enggan menerbitkannya untuk publik luas. Membaca buku kecil ini menjadi salah satu cara bagaimana kita dapat mengetahui pribadi para mantan calon pembangun negara kita yang disia-siakan oleh negara tersebut, sekaligus sebagai sebuah refleksi bahwa hingga akhir hayat mereka hampir sama sekali belum ada pemulihan apapun oleh negara terhadap mereka, warga negara Indonesia (dulunya) yang mesti menanggung hidup yang berat dalam pengasingan.</p><p>Banjarmasin, 19 September 2025 | 23:52 WITA</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*bfmw_bg1EZm10Roc5QzBdw.jpeg" /><figcaption>Tanda tangan Sobron Aidit untuk pemilik awal buku ini dengan titimangsa 3 November 2006. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><p><strong>Detail Buku</strong></p><p>Judul: Catatan Spiritual di Balik Sosok Sobron Aidit</p><p>Penulis: Sobron Aidit</p><p>Editor: Asima Siregar, Abdhi K. Samuel</p><p>Perancang Sampul: Janu Wibowo</p><p>Setter: Wahyu Dwi Hantoro</p><p>Penerbit: BPK Gunung Mulia (Jakarta)</p><p>Tahun Terbit: 2005 (Cetakan 1)</p><p>Tebal: vi+77 halaman</p><p>ISBN: 979–687–285–4</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c941ac217e30" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Perjuangan Rakyat Karo dalam Turang (1957)]]></title>
            <link>https://medium.com/@alfariusarema/perjuangan-rakyat-karo-dalam-turang-1957-27bc83312881?source=rss-e3cc5140d9b7------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/27bc83312881</guid>
            <category><![CDATA[tanah-karo]]></category>
            <category><![CDATA[bachtiar-siagian]]></category>
            <category><![CDATA[lekra]]></category>
            <category><![CDATA[turang]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Willy Alfarius]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 08:02:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-29T08:02:38.630Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Setelah nyaris 60 tahun lamanya tidak diketahui di mana keberadaan salinan maupun arsipnya, <em>Turang</em> akhirnya ditemukan di Rusia. Kembalinya Turang ke Tanah Air dirayakan dengan pemutaran di layar-layar komunitas sepanjang April 2025, bertepatan dengan 70 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.</h4><p>Penghilangan secara masif dan sistematis produk intelektual dan kebudayaan, termasuk karya seni, di Indonesia terjadi seiring dengan pecahnya Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Sebagaimana pemenjaraan, pembunuhan, maupun penghilangan massal oleh militer terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) secara khusus dan Kiri secara umum, penghapusan karya dalam berbagai wujud yang dihasilkan oleh orang-orang ini juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Produksi ilmu pengetahuan tentu saja ikut masif terbabat dengan pemenjaraan, pembunuhan, dan pengucilan para intelektual yang dianggap berada dalam satu barisan dengan partai terlarang. Sedangkan karya seni seperti halnya lukisan, patung, film, sampai sastra juga turut diberangus habis. Mungkin bisa disebut pengecualian ada pada karya sastra yang karena diproduksi secara massal dalam bentuk buku maupun terbitan di surat kabar sehingga salinannya masih relatif mudah ditemuka. Namun, pada karya seni seperti lukisan, patung, relief, dan terutama film, hampir seluruhnya lenyap tidak berbekas, mengingat produk seni jenis ini bukanlah karya yang diproduksi secara massal, paling banter hanya ditemukan dokumentasi foto atau sketsanya saja. Maka ketika akhirnya ada karya yang dihilangkan penguasa di masa Orde Baru ini ditemukan salinan atau bahkan cetakan aslinya, tentu menjadi penting untuk segera direspons, dibicarakan, dan dirayakan ulang.</p><p>Para sineas yang tergabung dalam Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) tentu saja mengalami hal ini. Hampir seluruh salinan film-film yang mereka buat sebelum 1965 hilang tak berbekas. Selain sistem pengarsipan film di Indonesia yang memang belum bagus, tidak banyak orang yang berani menyimpan salinan film “terlarang” jika tidak mau berurusan dengan aparat militer karena dituduh komunis. Bachtiar Siagian ada dalam posisi ini. Sebagai seorang sutradara yang cukup produktif pada periode 1950-an hingga 1960-an, seluruh rekaman film yang ia buat lenyap tidak bersisa. Tercatat hanya ada sebuah karya yang selamat, <em>Violetta</em>, yang untungnya masih dipegang oleh salah seorang tukang layar tancap yang kemudian menyerahkannya ke Sinematek Indonesia sebgai lembaga pengarsipan film di Indonesia. Maka kemudian, berita penemuan kembali <em>Turang</em> menjadi sesuatu yang amat menggembirakan. Film yang diproduksi pada 1957 dan memperoleh anugrah sebagai film terbaik pada 1960 ini nyaris hanya menyisakan berita dan sinopsisnya dalam buku katalog film Indonesia, sebelum akhirnya ia ditemukan di belahan dunia Utara sana.</p><p><strong>Menonton Film yang Pernah “Hilang”</strong></p><p>Saya sendiri awalnya tidak begitu mendalami apa saja karya Bachtiar Siagian –kendati sering mendengar namanya sebagai salah seorang eksponen Lekra yang terdepan, bersama-sama dengan nama-nama kondang lainnya seperti Kotot Sukardi, Basuki Effendy, sampai Basuki Resobowo. Sampai kemudian pada Oktober 2024 lalu Yuki Aditya, direktur Arkipel <a href="https://x.com/yuki_aditya/status/1851442979942318315">mencuit</a> di Twitter berkaitan dengan “penemuan kembali” arsip film berjudul <em>Turang</em> di Uzbekistan. Kemungkinan besar, inilah satu-satunya salinan yang tersisa karena di Indonesia sendiri seluloid film ini sudah (di)lenyap(kan) sejak setidaknya 1965. Ternyata penemuan ini sudah terjadi sejak setahun sebelumnya, hingga pada saat twit tersebut muncul, <em>Turang</em> untuk pertama kalinya setelah setidaknya 60 tahun terakhir diputar kembali di tempat film tersebut dibuat: Desa Seberaya, Tanah Karo, Sumatera Utara. Kontan saja saya kemudian membalas twit tersebut dengan harapan bahwa akan diadakan pemutaran-pemutaran sejenis di berbagai kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta, agar publik hari ini secara luas dapat menikmati satu dari segelintir karya sineas progresif Indonesia di masa lalu yang masih dapat diselamatkan.</p><p>Harapan ini akhirnya terwujud ketika Bunga Siagian, putri mendiang Bachtiar Siagian, sekaligus orang yang berperan penting menemukan kembali dan mengembalikan <em>Turang</em> ke Tanah Air, mengumumkan bahwa sepanjang April 2025 ini <em>Turang</em> akan diputar di layar-layar komunitas yang berminat menyelenggarakan nonton bareng sekaligus diskusi. April 2025 ini sekaligus dipilih dalam rangka peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung pada 1955 silam. Tentu saja momentum ini berkaitan erat dengan <em>Turang</em> yang ditemukan keberadaannya di Uzbekistan, oleh sebab di Tashkent inilah <em>Turang</em> diikutsertakan dalam Festival Film Asia Afrika yang diselenggarakan di sana pada 1958. Salah satu layar komunitas yang akhirnya menyelenggarakan pemutaran <em>Turang</em> adalah <a href="https://www.instagram.com/p/DIoIPYyS4ai/">Kamisinema</a> pada Senin, 21 April 2025 lalu. Saya bersama Echa berdua berangkat ke Sewon, Bantul untuk menikmati penayangan yang diselenggarakan di Ruang Audio Visual Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/624/1*_zBdPGYMroH57vRIAz5u9Q.jpeg" /><figcaption>Warta mengenai keikutsertaan <em>Turang</em> dalam Festival Film Asia Afrika 1958 yang diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan yang dimuat dalam Het Rotterdamsch Parool, 28 Agustus 1958. (Akses melalui Delpher)</figcaption></figure><p>Rasanya begitu antusias, haru, sekaligus merinding dan tidak sabar untuk menyaksikan seperti apa film yang telah melanglang buana lebih dari setengah abad meninggalkan Tanah Air ini. Sekaligus, seperti apa model film yang dibuat oleh para sineas-sineas progresif di masanya ini, dalam hal ini Bachtiar Siagian yang merupakan salah satu punggawa utama Lekra. Saya sendiri tidak pernah punya referensi mengenai bentuk isi, sinematografi, dan segala ihwal mengenai film dari para sutradara Kiri ini, sebagaimana halnya dengan minimnya imajinasiku mengenai karya seni rupa dari para seniman progresif Indonesia pra-1965. Keduanya bernasib serupa, dimusnahkan serta ditutupi keberadaannya oleh rezim diktator Orde Baru sepanjang lebih dari 30 tahun lamanya. Jadi, jelang diputarnya film saya lebih banyak menebak-nebak akan seperti apa gambaran visual maupun dialog yang akan dihadirkan dalam film yang bertema perjuangan kemerdekaan ini.</p><p>Benar saja, lebih banyak hal yang tidak terduga dan tidak terpikirkan oleh saya semenjak menit pertama film mulai ditayangkan. Dimulai dari pemandangan di sekitaran Gunung Sinabung/Sibayak, dilanjutkan dengan kegiatan masyarakat Karo di ladang pertanian, termasuk pula tarian dan nyanyian setempat yang ditampilkan oleh pemeran dari Desa Seberaya itu sendiri, yang dalam film dikisahkan dengan nama Desa Merdeka. Kendati secara umum menceritakan tentang para pejuang kemerdekaan Indonesia di sekitar Agresi Militer Belanda II, film ini sedari awal justru tidak begitu menonjolkan visual para gerilyawan. Dialog-dialog yang ada cenderung minim. Militer ditempatkan dalam porsinya yang wajar. Justru eksplorasi terhadap keseharian rakyat, adat istiadat, kesenian lokal, sampai suasana di Tanah Karo itu sendiri yang cukup dominan dalam film ini. Kesemuanya ditampilkan secara sinematik dan lumrah, dengan gaya khas 1950-an yang meski kadang terlihat kurang natural, tapi justru membawa penonton untuk masuk ke suasana zaman ketika film ini ditayangkan.</p><p>Sepanjang film diputar, sesekali saya berbisik pada Echa, Nande Tigan yang leluhurnya asli dari lereng Gunung Sinabung ini, bahwa menonton <em>Turang</em> membuatku makin ingin mengunjungi Tanah Karo. Suguhan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan iringan yang, bagiku, cenderung mistik ini menampilkan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Bahwa ternyata, kebudayaan Karo cukup jauh berbeda dengan apa yang selama ini saya pikirkan dan pahami tentang adat kebudayaan “Batak”. Seringkali saya salah mengira dan mencampuradukkan bahwa semua yang menempati tanah Sumatera Utara selain pantai timurnya adalah Batak. Padahal di dalamnya ada berbagai kelompok mulai dari Toba, Mandailing, Simalungun, Pakpak, Angkola, hingga Karo itu sendiri. Bachtiar Siagian melalui <em>Turang</em> menyajikan visual yang begitu menarik, yang merekam dengan cukup detail tarian, suasana kampung, keseharian, kegiatan berladang, sampai perniagaan warga masyarakat Karo. Termasuk adegan di tengah pasar, bagiku amat menarik untuk melihat proses transaksi dan jual beli dari masyarakat di daerah dataran tinggi itu, yang dalam film sekaligus digambarkan sebagai titik temu para gerilyawan dalam bergerak, bersiasat, sampai distribusi amunisi untuk perjuangan.</p><p><strong>Rakyat sebagai Penyokong Utama</strong></p><p>Secara umum, film ini mengisahkan perjuangan para gerilyawan kemerdekaan Republik Indonesia dalam menghalau datangnya kembali kekuatan kolonial Belanda di Tanah Karo, Sumatera Utara sepanjang periode Revolusi 1945–1949. Tanah Karo adalah salah satu basis perjuangan gerilyawan dibantu rakyat yang menghadapi kekuatan militer Belanda yang mencoba menancapkan kembali kekuasaan kolonialnya di Indonesia pasca berakhirnya Perang Dunia II. Meski demikian, film ini mengambil sudut pandang yang dengan begitu terang menampilkan peran dan kontribusi rakyat sipil dalam menyokong perjuangan kemerdekaan yang dilakukan melalui jalan gerilya tersebut. Keterbatasan senjata dan minimnya logistik tempur yang memadai memaksa para tentara Republik untuk bersembunyi, mengendap, dan menyerang Belanda secara diam-diam, bukan perang terbuka layaknya pertempuran dua kekuatan militer yang seimbang. Mau tidak mau, para gerilyawan ini mesti bersiasat untuk keluar-masuk hutan maupun perkampungan guna menghindari serbuan serdadu Belanda yang masih mengimpikan bahwa mereka dapat kembali berkuasa di Indonesia. Dengan demikian, rakyat menjadi penyokong utama bagi perjuangan kemerdekaan ini mulai dari menyediakan logistik sehari-hari para pejuang sampai memberikan mereka tempat bersembunyi, menyaru di antara kehidupan warga umumnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/301/1*1rM1MtPXPPze8w1eYXAqcw.jpeg" /><figcaption>Nukilan berita yang mengabarkan tentang diproduksinya film Turang oleh sineas Bachtiar Siagian, diproduksi oleh Rentjong Film bekerjasama dengan Jajasan Gedong Pemuda. Dimuat dalam Het Nieuwsblad voor Sumatra, 19 Agustus 1957. (Akses melalui Delpher)</figcaption></figure><p>Persis di titik ini Bachtiar menempatkan sudut pandang <em>Turang</em> di sepanjang sekitar 1,5 jam durasi film ini. Sosok rakyat sehari-hari yang berkontribusi penting dalam jalannya perang, meski perannya seringkali diabaikan dan jarang mendapat sorot panggung dalam historiografi Indonesia, diwakilkan oleh sosok Tipi. Ia adalah seorang gadis anak kepala desa yang menjadi tempat singgah sekaligus persembunyian para gerilyawan, yang dalam film disebut dengan Desa Merdeka. Abangnya, Tuah, juga turut ambil bagian menjadi pejuang. Salah satu kisah sentral dalam film ini adalah saat Tipi harus merawat Rusli, seorang pejuang yang tertembak oleh pasukan Belanda dalam sebuah usaha penyelundupan amunisi. Di tengah keterbatasan dan suasana mencekam akibat perang, Tipi setiap hari merawat Rusli yang tinggal di lumbung padi rumahnya. Rusli dititipkan, dirawat, sekaligus disembunyikan di sana atas saran Tuah, abang Tipi sekaligus rekan seperjuangan Rusli. Sembari menunggu pemulihannya, Rusli ditinggal di desa sementara pasukan pejuang terus bergerak menghindari sekaligus menyergap pasukan Belanda di wilayah Tanah Karo. Singkat cerita, pertemuan yang intens antara Tipi sang perawat dengan Rusli sang pejuang membuat keduanya kemudian saling jatuh hati.</p><p>Meski demikian, perasaan asmara dan kebersamaan mereka menjadi tidak mudah oleh sebab suasana perang yang masih berkecamuk. Di satu sisi Rusli mesti berangkat kembali ke medan juang untuk membantu pasukan gerilya menghadapi Belanda. Di sisi lain, Tipi tidak rela ditinggalkan orang yang ia cintai, sementara itu untuk ikut mereka bergerilya juga nyaris tidak mungkin karena situasi yang berbahaya baginya. Bagian yang menarik dari kisah percintaan ini adalah saat Bachtiar sebagai sutradara menyelipkan lagu-lagu Karo, yang dalam film ditembangkan oleh Tipi. Sebagai orang yang nyaris tidak pernah mengerti secara detail apa itu kebudayaan Karo, Bachtiar mampu menampilkannya dengan momentum yang pas, terasa sentimentil, tetapi sekaligus memberikan warna yang khas dari film ini.</p><p>Kembali ke perjuangan rakyat, Bachtiar juga mengetengahkan saat rakyat harus menjadi tumbal sekaligus menjadi yang paling berat menanggung derita saat Belanda datang menyerang. Oleh sebab Desa Merdeka menjadi basis gerilyawan, desa tersebut akhirnya dibombardir oleh pasukan Belanda. Warga seluruhnya tunggang-langgang menyelamatkan diri mengungsi, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka guna menghindari serangan membabi-buta Belanda. Tidak ketinggalan, segala apa yang dapat dimanfaatkan oleh Belanda juga mereka jarah dari warga desa, seperti yang tergambar dalam salah satu adegan ketika tentara Belanda mengambil telur dari petarangan ayam milik salah seorang warga desa. Desa mereka akhirnya habis diserbu oleh Belanda, yang dalam periode ini kerap membakar dan membumihanguskan kampung-kampung yang mereka anggap sebagai sarang persembunyian pejuang Indonesia. Maka tidak heran ketika di akhir film, puisi Chairil Anwar berjudul Karawang-Bekasi ditampilkan sebagai penutup, terutama untuk mengingat salah satunya pembantaian dan pembumihangusan yang terjadi di Rawagede, Karawang, Jawa Barat yang menjadi salah satu front paling ganas dalam perang mempertahankan kemerdekaan pada 1945–1949.</p><p>Pada akhirnya, Bachtiar mampu menempatkan dengan tepat dan dalam porsi yang wajar bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa hanya didominasi oleh satu pihak sendiri saja. Memang betul bahwa yang berada di front pertempuran menghadapi musuh adalah para gerilyawan dan pejuang. Tapi, tanpa dukungan sepenuhnya dari rakyat yang harus merelakan apa yang dia punya dalam kemiskinannya, entah itu beras, ternak, sampai tempat persembunyian dan kerja perawatan, perjuangan yang serba terbatas dalam persenjataan, amunisi, maupun logistik itu tidak mungkin akan dapat berumur panjang. Melalui tokoh Tipi dan warga Desa Merdeka secara umum, Bachtiar dengan lugas menampilkan bahwa semuanya memiliki peran dan kontribusi yang tidak kalah besar maupun tidak kalah kecil dalam perjuangan menuju merdeka seratus persen itu. Tipi yang dalam petak rumahnya yang kecil itu melakukan kerja-kerja perawatan yang sebetulnya tidak mudah dan penuh ancaman, namun tetap juga ia lakukan sebagai bagian dari usaha mendukung perjuangan kemerdekaan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*p9rjuuxEdO7BhgJe6p_oww.jpeg" /><figcaption>Desa Seberaja, Tanah Karo, sekitar 1890. (Sumber: KITLV, A780)</figcaption></figure><p><strong>Detail Kecil Kebengisan Militer</strong></p><p>Salah satu detail yang juga menarik perhatian saya adalah saat ayah Tipi tertangkap oleh Belanda ketika ia bertindak sebagai kurir untuk mengirimkan pesan dari gerilyawan. Dalam pemeriksaan sekaligus penyiksaan yang dilakukan untuk mengorek keterangan dari Sembiring, ayah Tipi sekaligus Kepala Desa Merdeka, tentara kolonial Belanda menggunakan sebuah mesin penyiksa berupa kawat listrik. Dua utas kawat dari sebuah mesin pemutar disambungkan ke jari jempol di kedua tangan Sembiring. Jika mesin diputar semakin kencang, arus listrik akan menyetrum dengan makin besar pula. Siksaan ini dilakukan untuk membuat Sembiring menyerah dan memberikan informasi tentang aktivitas yang ia lakukan dalam mengantarkan pesan dari para gerilyawan.</p><p>Begitu adegan ini muncul, ingatan saya langsung terlempar pada kisah-kisah mengenai siksaan yang dialami banyak sekali tahanan politik 1965. Para tapol, terutama laki-laki, disiksa menggunakan alat serupa agar mereka mau “bernyanyi”, memberikan bocoran informasi soal siapa saja kawan-kawan mereka yang masih di luar, di mana saja mereka bersembunyi, dan segenap informasi lainnya agar pada akhirnya mereka yang dituduh sebagai pelaku tersebut menyerah dan akhirnya mau mengakui tuduhan yang dilontarkan oleh si pemeriksa sekaligus penyiksanya. Menyetrum tahanan adalah salah satu praktik yang cukup lazim dalam rangkaian kekerasan dan pembunuhan massal 1965–1966, selain siksaan-siksaan lain yang tidak kalah biadabnya. Rasanya menjadi begitu pahit menyaksikan adegan ini karena pada akhirnya, metode serupa juga digunakan oleh aparat militer Orde Baru untuk menyiksa para tahanan 1965–1966, yang mungkin saja salah seorang di antara yang disiksa adalah mereka yang juga ada dalam film ini.</p><p>Selain metode penyiksaan, film ini juga beberapa kali dalam potongan adegannya memperlihatkan mereka warga bumiputra yang memilih menjadi mata-mata Belanda. Tindakan menjadi informan, menjadi cecunguk bagi bangsanya sendiri adalah salah satu hal lazim di masa ini. Militer Belanda mencoba memanfaatkan orang Indonesia yang mau diajak kerjasama dengan mereka untuk mengawasi setiap gerak-gerik para pejuang, termasuk penyamaran yang mereka lakukan dalam serangkaian aksi gerilya. Hal serupa juga nantinya terjadi pada serangkaian aksi perburuan terhadap orang-orang Kiri oleh aparat rezim fasis Orde Baru. Mereka menggunakan “orang-orang dalam” PKI untuk menjadi tukang tunjuk di mana kawan-kawan mereka bersembunyi. Salah satu kesaksian ini misalnya ditulis oleh Martin Aleida dalam <em>Romantisme Tahun Kekerasan </em>(2020). Ia yang merupakan jurnalis <em>Harian Rakjat</em> ditangkap oleh militer oleh karena salah seorang dari Pemuda Rakjat berperan sebagai pengkhianat dengan menunjukkan dan mengantarkan aparat menuju tempat persembunyian Martin dkk. Apa yang digambarkan oleh Bachtiar dalam suasana film di tahun-tahun ketika Revolusi bergulir itu, kemudian diulangi sedemikian rupa bertahun jauh sesudahnya, bahkan mungkin saja hingga kini.</p><p><strong>Refleksi</strong></p><p>Pada akhirnya, menonton <em>Turang</em> setelah kembalinya film ini ke Tanah Air bagiku pribadi adalah sebentuk usaha untuk memulihkan kembali arsip dan dokumentasi yang dihilangkan secara paksa oleh negara (baca: rezim fasis Orde Baru) sejak 1965 silam. Ada begitu banyak produk intelektual mulai dari buku, tulisan, lukisan, patung, relief, hingga film yang harus lenyap dari wajah publik karena sang pembuat dianggap sebagai musuh negara. Kalaupun ada yang tersisa, harus disembunyikan rapat-rapat agar tidak terendus aparat kekuasaan negara yang selalu menyebarkan fobia komunis pada warganya. Sebagian karya memang masih bisa selamat, bahkan beberapa kemudian beredar luas pasca kejatuhan rezim otoritarian Orde Baru pada 1998. Sisanya, entah berserak di mana, dan kemungkinan besar justru tidak berada di Indonesia. <em>Turang</em> ada dalam posisi ini, sehingga ketika ia diketemukan kembali, maka sudah sepatutnya dirayakan, ditonton kembali, dan dikemukakan wacananya. Juga, dirayakannya <em>Turang</em> hari-hari ini adalah bagian dari menempatkan kembali Bachtiar Siagian ke dalam tempat yang semestinya dalam sejarah film Indonesia, juga secara umum sejarah kebudayaan Indonesia. Ia yang telah memberikan sumbangan penting dalam pemajuan perfilman serta wacana yang menyelimutinya sudah semestinya untuk didiskusikan kembali, dibicarakan, dan terutama apa yang bisa kita ambil untuk di masa mendatang dengan merujuk apa yang telah Bachtiar dan kawan-kawan sineas di spektrum politik sebelah kiri telah lakukan di masa lalu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*aaI6Db2NSTaw2CKGwTHPWA.jpeg" /><figcaption>Tipi, pemeran utama dalam Turang, yang diceritakan merawat Rusli, seorang gerilyawan yang terluka dan kemudian bersembunyi di Desa Merdeka, kampung Tipi sekaligus abangnya Tuah yang juga rekan gerilyawan Rusli. (Sumber: Twitter [@]yuki_aditya)</figcaption></figure><p>Salah satu hal yang saya dapatkan dan begitu <a href="https://www.instagram.com/p/DI7y3VBziwn/">teringat</a>, ada pada cara Bachtiar dalam menempatkan posisi rakyat sebagai pendukung utama proses perjuangan kemerdekaan. Hampir sejak awal Indonesia merdeka, dan semakin menguat di masa Orde Baru, wacana kesejarahan Indonesia selalu menempatkan militer dan perjuangan bersenjata semata sebagai aktor tunggal dan determinan penting dalam jalannya sejarah Indonesia, sehingga seringkali mengabaikan entitas di luar mereka. Apabila wacana demiliterisasi “sejarah yang berseragam” dimulai setidaknya sejak 1998, jauh sebelumnya Bachtiar entah sadar atau tidak sadar telah melakukannya secara elegan dan menarik melalui <em>Turang</em> yang diproduksi dan dirilis pada 1957 ini. Sebuah kerja (politik) kebudayaan yang patut dirayakan dan dilanjutkan kembali!</p><p>Bulaksumur, Yogyakarta, 29 April 2025</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*B6JSLKRdy_6eA4GDu2dIfg.jpeg" /><figcaption>Sesi diskusi selepas pemutaran Turang bersama Andika Wahyu (Indonesian Film Archivist Society) di Ruang Audio Visual FSMR ISI Yogyakarta, 21 April 2025. (Foto: Willy Alfarius)</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=27bc83312881" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>