<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Al-Kautsar Maktub on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Al-Kautsar Maktub on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@alkautsarm?source=rss-909d4c824cde------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*U7U0DCZtH7YwWMGiom8cow.jpeg</url>
            <title>Stories by Muhammad Al-Kautsar Maktub on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@alkautsarm?source=rss-909d4c824cde------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 18:15:55 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@alkautsarm/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Pemindahan Ibu Kota, Akankah Kembali Menjadi Wacana Belaka?]]></title>
            <link>https://medium.com/readme-md/pemindahan-ibu-kota-akankah-kembali-menjadi-wacana-belaka-a1a4d4c9b980?source=rss-909d4c824cde------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a1a4d4c9b980</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <category><![CDATA[berita]]></category>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Al-Kautsar Maktub]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 06 May 2019 09:12:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-05-06T11:46:12.372Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4EaSZcBrkLt-TX6toXhTJw.png" /></figure><p><strong>Munculnya Wacana Pemindahan Ibu Kota</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/799/0*QqqX9dDP1IEpkP6y" /><figcaption>Postingan dari Akun Presiden Jokowi terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota (Sumber: <a href="https://www.instagram.com/p/Bw3ME5EhROk/">https://www.instagram.com/p/Bw3ME5EhROk/</a>)</figcaption></figure><p>Pada awal minggu ini, wacana pemindahan ibu kota kembali menyeruak. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, setelah dilaksanakannya rapat kabinet. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk dilakukannya pemindahan ibu kota adalah padatnya kota DKI Jakarta dengan penduduk lebih dari sepuluh juta orang, rentan terjadi banjir di DKI Jakarta, dan diperkirakan akan tenggelamnya DKI Jakarta.¹</p><p>Dalam tesis milik Erik Illman yang berjudul “Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications”, ada setidaknya lima alasan yang menjadi latar belakang dari pemindahan ibu kota. Pertama, pemindahan ibu kota dilakukan dengan tujuan untuk pembangunan bangsa dan negara. Kedua, untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Ketiga, adanya permasalahan di ibu kota sebelumnya yang berpengaruh kepada pemerintahan khususnya dalam fungsi dan kinerjanya. Keempat, untuk mengurangi atau menghilangkan potensi pemberontakan oposisi. Terakhir, pemindahan ibu kota dilakukan karena keputusan kepala pemerintahan.²</p><p><strong>Wacana Pemindahan Ibu Kota dari Presiden ke Presiden</strong></p><p>Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia sendiri sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Palangka Raya sempat muncul pada tahun 1950-an sebagai ibu kota alternatif. Namun, dengan ditetapkannya Jakarta sebagai ibu kota pada tanggal 22 Juni 1964, maka membuat Palangka Raya tidak menjadi ibu kota Negara Indonesia. Selanjutnya nama daerah Jonggol dan Bogor sempat muncul pada era pemerintahan Soeharto sebagai ibu kota negara. Bahkan, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji terkait pemindahan ibu kota. Namun, semua itu tetap menjadi wacana.³</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/859/0*LJdxeOn8VpD39Anf" /><figcaption>Infografis 10 Tahun Wacana Pindah Ibu kota (Sumber: <a href="https://tirto.id/sulitnya-merelakan-jakarta-tak-lagi-jadi-ibukota-cr5b">https://tirto.id/sulitnya-merelakan-jakarta-tak-lagi-jadi-ibukota-cr5b</a>)</figcaption></figure><p><strong>Pemindahan Ibu Kota di Beberapa Negara</strong></p><p>Sementara itu, sejauh ini sudah terdapat beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota. Negara-negara tersebut adalah Australia, Myanmar, Brazil, dan lain-lain. Beberapa negara mengalami negara yang melakukan pemindahan ibu kota memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan Indonesia. Brazil misalnya. Brazil telah mengalami pemindahan ibu kota sebanyak dua kali. Salvador merupakan ibu kota Brazil yang pertama. Ibu kota Brazil selanjutnya adalah Rio de Janeiro.⁴ Seiring berjalannya waktu, penduduk di Rio de Janeiro semakin bertambah dan menyebabkan kota tersebut semakin ramai yang akhir memperlambat kinerja pemerintahan dikarenakan bangunan yang berjauhan antara satu sama lain dan lalu lintas yang padat. Akibatnya, pemerintah Brazil merencanakan pembangunan Brasilia yang secara spesifik dikembangkan untuk menjadi ibu kota Brazil. Pembangunan tersebut memakan waktu empat tahun sehingga Brasilia diresmikan menjadi ibu kota Brazil pada 21 April 1960.⁵</p><p>Hal yang sama dilakukan oleh Nigeria yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke kota yang direncanakan, Abuja, karena sudah sangat padat. Sedangkan Kazakhstan melakukan pemindahan ibu kotanya dari Almaty ke Astana pada Desember 1997 dikarenakan kota sebelumnya memiliki sedikit ruang untuk berkembang dan risiko terjadinya gempa bumi yang lebih besar.⁶</p><p><strong>Kondisi Ibu Kota Saat Ini</strong></p><p>DKI Jakarta sendiri memiliki permasalahan-permasalahan yang menjadi pertimbangan wacana pemindahan ibu kota ini muncul. Potensi banjir, potensi tenggelam, dan kemacetan di DKI Jakarta merupakan permasalahannya. DKI Jakarta memiliki peringkat ke-11 dalam hal kota yang paling rawan mengalami kebanjiran di dunia.⁷ Dari segi potensi tenggelam, DKI Jakarta memiliki gelar kota paling cepat tenggelam di dunia.⁸ Hal tersebut bukan tanpa alasan. Setidaknya ada tiga alasan yang menjadikannya memiliki gelar tersebut. Alasan-alasan tersebut adalah eksploitasi air bawah tanah, perencanaan yang buruk, dan perubahan iklim. Ketiga alasan tersebut menyebabkan DKI Jakarta mengalami penenggelaman dengan rata-rata 1–15 cm per tahun. Bahkan, para peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan bahwa pada tahun 2050 sekitar 95% dari Jakarta Utara akan tenggelam.⁹ Sementara itu, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lalu lintas, TomTom, menaruh DKI Jakarta di peringkat ke-3 dunia berdasarkan tingkat kemacetan. Tingkat kemacetan tersebut ditinjau dari peningkatan waktu perjalanan secara keseluruhan saat macet ketika dibandingkan dengan saat tidak macet. Saat kemacetan terjadi, terdapat peningkatan sekitar 58% dari waktu perjalanan secara keseluruhan saat tidak macet.¹⁰</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*tI_2vOIxiWHPIKmF" /><figcaption>Statistik Kemacetan di Jakarta oleh TomTom (Sumber: <a href="https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/jakarta">https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/jakarta</a>)</figcaption></figure><p><strong>Peraturan Terkait Ibu Kota</strong></p><p>Jika kita tinjau dari segi hukum, DKI Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya Jakarta dipilih sebagai ibu kota negara dengan menimbang beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah bahwa Jakarta telah termasyhur dan dikenal, merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merupakan kota pemersatu daripada seluruh aparat, serta revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.¹¹</p><p>DKI Jakarta juga menjadi ibu kota negara dengan diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²</p><p><strong>Hal-Hal yang Perlu Ditinjau</strong></p><p>Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan ibu kota. Ibu kota yang baru sudah barang tentu harus mengatasi penyebab-penyebab yang menjadikan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Untuk saat ini, Palangka Raya kembali muncul di berbagai media sebagai kandidat kuat ibu kota negara yang baru. Namun, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belum memberikan lokasi pastinya dikarenakan masih menunggu kajian yang mendalam.¹³</p><p>Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengungkapkan bahwa terdapat tiga provinsi yang dinilai layak menjadi ibu kota baru. Provinsi-provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ketiga provinsi tersebut dikatakan layak dikarenakan dinilai aman dari bencana.¹⁴ Selain terkait dengan lokasi ibu kota baru, pemerintah juga perlu meninjau dana yang diperlukan. Badan Perencana Pembangunan Nasional memperkirakan dana yang dibutuhkan berkisar antara Rp 323 triliun sampai dengan Rp 466 triliun. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terkait anggaran pemindahan ibu kota masih menunggu kajian dari Bappenas dan Kementerian PUPR.¹⁵</p><p>Pemindahan ibu kota yang akan dilakukan pemerintah merupakan pemindahan ibu kota pemerintahan atau pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa.¹⁶ Hal ini berarti akan ada banyak aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan. Ada sekitar 195.550 orang yang dipindahkan jika biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 446 trilliun dan sekitar 111.410 orang yang dipindahkan jika biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 323 triliun. Jumlah ASN yang dipindahkan memang tidak semuanya. Hal ini dikarenakan menurut Bambang Brodjonegoro, saat ini sudah banyak yang menerapkan <em>e-government</em> dan <em>paperless administration</em>.¹⁷ Pemerintah juga perlu merevisi undang-undang yang sebelumnya telah disebutkan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut pun dapat menimbulkan hambatan dalam pemindahan ibu kota jika tidak didukung oleh parlemen.¹⁸</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Pada akhirnya, pemindahan ibu kota bukan perkara mudah. Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dan akan ada hambatan yang dialami selama proses pemindahan. Diperlukan juga kajian secara mendalam yang dapat mendukung wacana pemindahan ibu kota ini. Pemerintah juga bisa belajar dari negara-negara yang sebelumnya telah melakukan hal serupa. Selain itu, pemindahan ibu kota memerlukan partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya dari pemerintah maupun dari parlemen. Kita sebagai masyarakat juga perlu mengawal perkembangan wacana pemindahan ibu kota. Semua itu dilakukan agar pemindahan ibu kota tidak lagi menjadi wacana belaka dan merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh negara kita, Republik Indonesia.</p><p><strong>Catatan Kaki</strong></p><ol><li>Agency, R. N. (2019, April 29). Indonesia to move capital away from sinking Jakarta. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/29/indonesia-move-capital-away-sinking-jakarta/">https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/29/indonesia-move-capital-away-sinking-jakarta/</a></li><li>Irfani, F. (2019, May 02). Tak Perlu Pindah Ibu Kota, Pindah Pusat Administrasinya Saja (M. S. Handayani, Ed.). Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://tirto.id/tak-perlu-pindah-ibu-kota-pindah-pusat-administrasinya-saja-dntQ">https://tirto.id/tak-perlu-pindah-ibu-kota-pindah-pusat-administrasinya-saja-dntQ</a></li><li>CNN Indonesia. (2019, April 29). Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. Retrieved May 06, 2019, from <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda</a></li><li>Smith, O. (2019, April 30). 10 countries that moved their capital city — and the curious reasons why. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/countries-that-moved-capital-city/">https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/countries-that-moved-capital-city/</a></li><li>Sue, C. (2014, April 07). Brazil Gets a New Capital. Retrieved from <a href="https://www.nationalgeographic.org/thisday/apr21/brazil-gets-new-capital/">https://www.nationalgeographic.org/thisday/apr21/brazil-gets-new-capital/</a></li><li>Smith, O. (2019, April 30). 10 countries that moved their capital city — and the curious reasons why. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/countries-that-moved-capital-city/">https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/countries-that-moved-capital-city/</a></li><li>Ghose, T. (2013, August 18). The 20 Cities Most Vulnerable to Flooding. Retrieved May 06, 2019, from <a href="https://www.livescience.com/38956-most-vulnerable-cities-to-flooding.html">https://www.livescience.com/38956-most-vulnerable-cities-to-flooding.html</a></li><li>Lin, M. M., &amp; Hidayat, R. (2018, August 13). Jakarta, the fastest-sinking city in the world. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-44636934">https://www.bbc.com/news/world-asia-44636934</a></li><li>DTE Staff. (2018, August 17). 3 reasons Jakarta is the fastest sinking city in the world. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/3-reasons-jakarta-is-the-fastest-sinking-city-in-the-world-61375">https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/3-reasons-jakarta-is-the-fastest-sinking-city-in-the-world-61375</a></li><li>Jakarta Traffic Congestion Statistic. (n.d.). Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/jakarta">https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/city/jakarta</a></li><li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta</li><li>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia</li><li>Prasetia, A. (2019, April 30). Jokowi Kantongi 3 Kandidat Ibu Kota Baru. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://news.detik.com/berita/d-4530570/jokowi-kantongi-3-kandidat-ibu-kota-baru">https://news.detik.com/berita/d-4530570/jokowi-kantongi-3-kandidat-ibu-kota-baru</a></li><li>Liputan6.com. (2019, April 30). Aman dari Bencana, 3 Provinsi Ini Direkomendasikan BNPB Jadi Ibu Kota Baru. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.liputan6.com/news/read/3954285/aman-dari-bencana-3-provinsi-ini-direkomendasikan-bnpb-jadi-ibu-kota-baru">https://www.liputan6.com/news/read/3954285/aman-dari-bencana-3-provinsi-ini-direkomendasikan-bnpb-jadi-ibu-kota-baru</a></li><li>Liputan6.com. (2019, April 30). Sri Mulyani Ungkap Dana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa. Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3954013/sri-mulyani-ungkap-dana-pemindahan-ibu-kota-ke-luar-jawa">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3954013/sri-mulyani-ungkap-dana-pemindahan-ibu-kota-ke-luar-jawa</a></li><li>Taher, A. P. (2019, April 30). Hambatan yang Bisa Bikin Rencana Pemindahan Ibu Kota Cuma Wacana (G. Ramadhan, Ed.). Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://tirto.id/hambatan-yang-bisa-bikin-rencana-pemindahan-ibu-kota-cuma-wacana-dnnh">https://tirto.id/hambatan-yang-bisa-bikin-rencana-pemindahan-ibu-kota-cuma-wacana-dnnh</a></li><li>Anwar, M. C. (2019, April 30). Total PNS Pusat Ada 939.236, Dibawa ke Ibu Kota Baru Semua? Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430163449-4-69743/total-pns-pusat-ada-939236-dibawa-ke-ibu-kota-baru-semua">https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430163449-4-69743/total-pns-pusat-ada-939236-dibawa-ke-ibu-kota-baru-semua</a></li><li>Taher, A. P. (2019, April 30). Hambatan yang Bisa Bikin Rencana Pemindahan Ibu Kota Cuma Wacana (G. Ramadhan, Ed.). Retrieved May 05, 2019, from <a href="https://tirto.id/hambatan-yang-bisa-bikin-rencana-pemindahan-ibu-kota-cuma-wacana-dnnh">https://tirto.id/hambatan-yang-bisa-bikin-rencana-pemindahan-ibu-kota-cuma-wacana-dnnh</a></li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a1a4d4c9b980" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/readme-md/pemindahan-ibu-kota-akankah-kembali-menjadi-wacana-belaka-a1a4d4c9b980">Pemindahan Ibu Kota, Akankah Kembali Menjadi Wacana Belaka?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/readme-md">Readme.md</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>