<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Alvin Putra S. on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Alvin Putra S. on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@alvinpebe?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*SHJH9Dn07adbBKk0en7cAQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Alvin Putra S. on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 22:20:13 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@alvinpebe/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Songs to play at my dream funeral]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/songs-to-play-at-my-dream-funeral-18ff994f0659?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/18ff994f0659</guid>
            <category><![CDATA[death]]></category>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <category><![CDATA[grief]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:08:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-03T06:26:41.945Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>I think I have witnessed more love at funerals than at weddings.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*duHM9jTmYI-_fAXela0UOQ.jpeg" /></figure><p>Dream weddings are overrated; some of them are not even remotely romantic.</p><p>They said weddings are celebrations of love. I don’t think they have attended enough funerals. Love was not only celebrated at funerals; people yearned for love at funerals. Tears and unspoken words are love at its purest form, such romance that we might rarely find in a wedding.</p><p>I think I have attended enough meaningful ones to have my dream funeral. Like most dream weddings nowadays, let’s make it intimate: in a small, all-white room in some funeral home. Let people stare blankly at my lifeless being wearing my best suit inside a white casket, and let those shared memories flash back to them in an instance. Let’s arrange the seats into small groups, where people can chat or simply share an uncomfortable silence. Instead of wedding speeches, let families and friends read and tremble their eulogies at my requiem. I’m not good with flowers, but white lilies and jasmine would be just fine.</p><p>Let people walk me to my grave. Let the dirt and soil slowly put me out of sight. Let those tears burst uncontrollably. Let them stay as long as they want. Let them light up one or two cigarettes beside my grave, maybe also have a few drinks with me. Let me know how it feels to be yearned for.</p><p>So here’s the playlist for my dream funeral. Put this on repeat until the last person leaves.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fembed%2Fplaylist%2F5es0aQkBebeBuTZavdVDv6%3Futm_source%3Doembed&amp;display_name=Spotify&amp;url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fplaylist%2F5es0aQkBebeBuTZavdVDv6&amp;image=https%3A%2F%2Fimage-cdn-ak.spotifycdn.com%2Fimage%2Fab67706c0000da8483a9eee01682227ee11a718b&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=spotify" width="456" height="352" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/1dc63737212a6ab4eebd9ef6930ed746/href">https://medium.com/media/1dc63737212a6ab4eebd9ef6930ed746/href</a></iframe><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=18ff994f0659" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Draft Obituari untuk Papih]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/draft-obituari-untuk-papih-a0d055f34375?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a0d055f34375</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:35:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-27T16:05:25.151Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Untuk mungkin akan kusampaikan nanti bila aku hidup lebih lama darinya.</blockquote><p>Sebenarnya saat aku mulai menulis ini, Ayah (atau Papih dengan imbuhan -h, begitu aku memanggilnya) masih hidup. Ia masih tenggelam dalam tidurnya, dengan dengkurnya yang memuakkan Mamih. Atau mungkin matanya sedang jelalatan di hadapan laptopnya, mengerjakan presentasi ataupun sedang kebingungan mengubah format PDF ke Microsoft Word maupun sebaliknya — seberapa sering pun aku mengajarinya. Atau mungkin ia sedang menunggu dijemput pulang praktik dari sebuah rumah sakit di bilangan Slipi, yang jadwalnya juga tidak tertebak seperti jalan pikirannya. Bukan bermaksud kurang ajar, namun entah mengapa aku memang agak tak acuh terhadap keberadaannya.</p><p>Aku tidak tahu kenapa aku ingin menulis ini. Bukannya aku ingin ia meninggal, tapi aku rasa semua orang pasti pernah menerka-nerka jarak menuju kematian. Kadang aku membayangkan jika tiba saat-saat Papih meninggal, namun gambarannya seperti kabur. Aku ingin sedih, tapi tidak tahu apa alasannya. Tidak seperti Mamih yang begitu menyelimuti dan membimbing perjalanan hidupku, kehadiran Papih layaknya seperti tarikan nafas — hanya terasa apabila disadari.</p><p>Mungkin nanti aku harus sedih di hari kematian Papih karena aku terbayang-bayang betapa ia menyayangiku dengan sepenuh hati dan aku tak pernah membalasnya dengan sungguh. Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak benar juga. Dari seluruh orang di rumah, aku berani pasang taruhan bahwa aku yang paling berusaha untuk memahami jalan pikirannya. Kenapa juga aku harus sedih ketika aku sudah melakukan yang terbaik? Aku memang benar sayang padanya, kok. Atau mungkin aku kebingungan juga, apakah upaya memahaminya itu berangkat dari belas kasihan melihat perlakuan orang-orang di rumah terhadapnya, ataukah memang aku benar-benar sayang padanya. Dan aku pun juga sadar bahwa dia bangga padaku pula. Aku pernah mendapati Instagram miliknya (entah mahasiswa penjilat mana yang membantunya, karena dari mana lagi dia mengerti hal semacam ini?) dengan videoku saat berada di pedalaman Papua. Rasa sayang kami resiprokal kok! Walaupun tak pernah kami ngobrol soal ini juga, tapi memangnya semua hal harus diobrolkan? Mungkin aku juga bingung apa yang sebenarnya kuinginkan, sama seperti Papih juga kebingungan mengenai apa yang ia inginkan.</p><p>Ia bukan seorang bapak-bapak dengan sikap abusif dan kasar, maupun seorang penganggur. Standar minimal figur seorang bapak kalau menurut warganet budiman. Reputasinya cukup mentereng sehingga banyak orang seprofesinya yang memandang kagum. Tapi lain cerita dengan kami sekeluarga. Ngobrol dengannya bikin pusing, seperti membaca karya sastra dengan genre absurd dan plot naik-turun. Pikirannya loncat kesana kemari seperti berdansa di atas lapisan lava panas, seperti tercerabut dari realitas. Mamih sering dibuatnya naik pitam, dan Kun (panggilan kecil kakakku) belum juga memaafkannya (terkait masalah apa, sebenarnya aku juga sudah lupa) dari masih duduk di bangku SMP. Maka tersisa aku, yang mungkin sengaja kabur ke Bandung untuk kuliah supaya tidak sering-sering dengar bentakan Mamih dan Kun kepada Papih di rumah (dan Papih tak pernah sekalipun membalas). Sekembalinya aku dari perantauan, ternyata aku sama-sama tidak tahan juga meladeni obrolannya yang aneh. Lebih baik kubiarkan saja dia naik sepeda atau berenang, atau memainkan lagu <em>The Entertainer</em> di piano (mungkin satu-satunya lagu yang bisa ia mainkan).</p><p>Seringkali aku bertanya-tanya bagaimana seandainya Mamih menikah dengan seorang pria yang benar-benar mencintainya. Setidaknya yang memang benar menungkapkan bahwa ia sayang pada Mamih. Sering kudengar berbagai cerita soalnya antrian pria yang naksir dengan Mamih di masa mudanya. Tak habis pikir bagaimana seorang laki-laki cungkring yang sekarang menjadi ayahku ini dulu bisa memenangkan hatinya. Sekarang, hari-hari pria cungkring itu hanya membuat Mamih naik darah dengan rendahnya kemampuan komunikasinya, maupun ekspresi afeksinya yang lebih jarang daripada frekuensiku pergi ke dokter gigi. Alih-alih membalas teriakan Mamih, ia melengos pergi saja, melanjutkan bimbingan mahasiswa doktoralnya yang disertasinya tidak selesai-selesai. Mungkin di kehidupan yang lain, ada seorang pria yang mendengarkan keluhan Mamih dan membanjirinya dengan afeksi secara brutal. Mungkin di kehidupan lain, Mamih lebih sering mengobrol di ruang makan dengan suaminya, allih-alih menonton drama Cina di Youtube karena suaminya sibuk bekerja dan anak-anaknya sibuk nongkrong. Mungkin di kehidupan lain, ibuku lebih bahagia dengan laki-laki selain Papih.</p><p>Tapi kadang-kadang aku juga berpikir, aku berpikir apa jadinya hidup Papih ketika bersama seorang yang lain. Aku yakin 99,99% dari segala kemungkinan alternatif skenario yang ada, keluarganya akan jadi berantakan, karena aku tidak yakin stok wanita hebat seperti Mamih tersedia banyak bahkan di seluruh jagat dunia paralel. Mungkin ia akan ditinggal karena sikapnya yang plin-plan ataupun obrolannya yang selalu tidak nyambung. Atau mungkin dia sedang melarat setelah hartanya diporoti habis-habisan oleh seorang mata duitan.</p><p>Tapi ada 0,01% kemungkinan bahwa hidupnya ia habiskan dengan keluarga yang memahami dunia abstraknya. Mungkin di dunia paralel tersebut ia tidak perlu tumbuh di lingkungan yang begitu maskulin sampai-sampai ia tak mampu mengungkapkan perasaannya. Mungkin di dunia paralel yang lain itu, keluarganya dapat dengan antusias menanggapi topik perbincangannya yang hanya berkisar di antara pasien, mahasiswa, dan riset kedokteran. Mungkin di dunia paralel yang lain itu, Papih bisa dicintai dengan resiprokal dan ugal-ugalan. Mungkin aku berharap bahwa dunia paralel itu betul-betul ada. Mungkin bukan karena aku sayang padanya, tapi mungkin aku melihat secuil dirinya di dalam diriku; dan mungkin aku pun berharap jalan pikiranku tidak terlalu sulit untuk dicintai dengan resiprokal dan ugal-ugalan juga.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a0d055f34375" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Democratizing energy: Breaking the perpetual reliance on fossil giants]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/democratizing-energy-breaking-the-perpetual-reliance-on-fossil-giants-35769374a494?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/35769374a494</guid>
            <category><![CDATA[climate-change]]></category>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <category><![CDATA[energy-democracy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 01:19:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-09-11T01:19:23.444Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yNjwI8ywvIQnfFLVzAdR2g.jpeg" /><figcaption>Generator of the Ciganas micro hydro power plant, Cipta Rasa village, Sukabumi.</figcaption></figure><blockquote>It was raining hard in the Cisarua river bank, deep in the Sukabumi Regency, Banten, as we stopped to shelter ourselves in the Ciganas microhydro plant’s slightly wrecked powerhouse.</blockquote><p>This mere 80 kW-sized power plant is adequate to provide electricity to around 100 houses in the Cipta Rasa Traditional Village (<em>desa adat</em>). Since it came operational in 1995, the village government has established a dedicated team to operate and maintain the power plant and also came up with their own appliance-based billing system until now, even after electricity connection to the PLN grid is finally available in 2022. Being born and raised in an Indonesian urban setup, the concept of democratizing energy supply has been far too foreign for most of us, while Daday — our local ‘guide’ for this Cipta Rasa field study — explains like it was a basic norm. Although their small power plant is not even enough to power up a medium-sized office building in Jakarta, they have something much more luxurious than most of us: <strong>free will to manage their own energy sources</strong>. Energy democracy and independence, while overly-used as a jargon for Indonesian politicians and bureaucrats, is an everyday practice for societies such as Cipta Rasa residents; those who are not afraid to redesign their way of living beyond the limit of our mundane imagination.</p><p>Most Indonesians take the way energy is consumed for granted. Electricity will eventually be provided to us by the PLN, not even knowing the sources nor the process. While awareness of our over-reliance on coal energy is steadily rising, it does not change the fact that yearly domestic coal consumption has also<a href="https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dmo-terpenuhi-produksi-batubara-lampaui-target-2023-"> risen by around 61% in 2020–2023</a>, mostly used for electricity generation. We will eventually purchase gasoline for our everyday vehicles and LPG for our daily cooking demand, while Indonesia is at risk of being an <a href="https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/">entirely oil import-dependent country by 2040</a> — a big fall-off from its ‘glory’ oil-exporting days. Although the term ‘energy transition’ has been widely used since the Indonesian government announced their net zero ambition in<a href="https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cop-ke-26-menteri-esdm-sampaikan-komitmen-indonesia-capai-net-zero-emission-"> Glasgow COP26</a>, it has not really changed the entirety of how we consume energy. Most of us actually have a limited capacity to imagine the alternate possibilities of how energy can be provided, nor the ideal utopia of how it should be provided. However, this is not entirely people’s fault for being ignorant;<strong> we have just been provided too few alternatives (or maybe none) by the responsible authorities for just too long now.</strong></p><p>As Indonesia embarks on a new journey with the new National Energy Policy <a href="https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-harmonisasi-rpp-ken-rampung-penetapan-tunggu-persetujuan-dpr-">set to be passed this year</a>, this is the right time for the Indonesian government to step out from the outdated “energy democracy” jargon and actually grant the people the choice of having a fossil-free future. This journey of democratizing energy use begins with a not-so-simple step: <strong>breaking the reliance on fossil-based energy sources.</strong> There will be no energy democracy as long as our energy supply keeps relying on the few fossil giants, while at the same time putting the<a href="https://earth.org/marginalised-groups-are-disproportionately-affected-by-climate-change/"> lower-income part of our society at the front of climate crisis risks</a> due to ever-rising emission levels. While this is challenging due to the large economic reliance on fossil fuels, this could be done without hampering the energy price or overall economic growth. Operating coal-fired power plants (CFPP) flexibly could help integrate a larger volume of variable renewable energy (VRE), lower overall plant utilization, and reduce the need for peaker gas power plants, thus ultimately reducing the <a href="https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/">overall electricity cost</a>. With renewable energy costs declining in recent years (especially solar and wind), renewable substitution could provide up to 26% of emissions reduction and phase out coal usage in <a href="https://iesr.or.id/pustaka/jalur-transisi-tenaga-listrik-batubara-yang-selaras-dengan-15c-di-indonesia/">captive industrial plants</a>. Shifting fossil fuel reliance on the transportation sector should start by providing better infrastructure for road electrification (e.g., charging or battery swap stations) to complement improvement in transit-oriented policies for public transportation.</p><p>The final step towards democratizing energy is more complicated than it seems: <strong>allowing (or even further, incentivizing) more participation in developing low-carbon energy sources</strong>. It is practically impossible to democratize energy usage while relying on only a few centralized actors. More adoption of rooftop PV and other distributed generation technologies should be encouraged by providing regulation stability and proper grid infrastructure. While on-site renewable energy might not be adequate for industrial plants due to their large energy consumption, enabling direct renewable energy purchase through power wheeling could provide a low-carbon alternative to the current fossil-dominated PLN grid. Last but not least, meaningful participation from subnational government should also be encouraged in energy-related infrastructure planning. By actually putting these steps into action, we could finally have our own Cipta Rasa in every Indonesian neighborhood.</p><p><em>Originally published for IESR’s August 2024 newsletter. Click </em><a href="https://iesr.or.id/subscribe-newsletter/"><em>here </em></a><em>to subscribe to the newsletter.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=35769374a494" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dunia Para Pecandu]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/a-world-full-of-addicts-4538b27c3ce1?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4538b27c3ce1</guid>
            <category><![CDATA[fossil-fuels]]></category>
            <category><![CDATA[climate-change]]></category>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 07:10:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-06-07T03:30:01.120Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Why I think facts (might) won’t change the way we perceive climate crisis.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*9K7CUqBAfohVYA2K176_9A.jpeg" /></figure><p>Saya pertama kali mencoba merokok saat berusia 18 tahun. Tentunya hal ini bukan hal yang patut dibanggakan. Jika mengingat alasan mengapa dulu mencoba membakar dan menghisap selongsong putih penuh tembakau dan cengkeh itu, rasanya ingin membenamkan wajah sedalam-dalamnya di dalam tanah saking malunya. Gejolak masa muda: pergaulan dan status sosial sudah jadi pondasi pasti, selain tentunya rasa penasaran dan eksplorasi diri. Sudah 3 tahun semenjak saya mencoba berhenti dengan berbagai macam cara (seperti beralih ke <em>vape/pods; </em>ini solusi yang cukup absurd) namun perjalanannya tentunya tidak semulus itu.</p><p>Sebenarnya perdagangan tembakau di Indonesia adalah sektor yang sangat <em>highly regulated — </em>mulai dari cukai tembakau, pembatasan umur, pelarangan penampilan bentuk fisik rokok dalam media komunikasi, bungkus yang seragam dengan peringatan kesehatan, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan karena satu alasan: semua orang tahu merokok memiliki dampak buruk (kecuali para pengikut teori konspirasi tembakau dan filsuf jadi-jadian; saya agak kebingungan menanggapi klaim-klaim mereka). Semua bukti medis secara serempak menunjukan bahaya nyata merokok bagi kesehatan, baik pribadi maupun kolektif. Dengan setumpuk bukti tersebut, mengapa orang Indonesia sangat sulit mengurangi angka konsumsi rokok? Hampir 40% warga Indonesia adalah perokok, nomor 8 tertinggi di dunia.</p><h4>Candu Dunia akan Bahan Bakar Fosil</h4><p>Dalam bukunya yang berjudul “<em>Addicted to Growth</em>”, Robert Costanza mencoba menganalogikan ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil sebagai sebuah adiksi. Banyak dari pecandu yang mengetahui dampak buruk dari rokok, obat-obatan terlarang, maupun ketergantungan terhadap hal-hal lainnya. Begitu pula pengaruh bahan bakar fosil terhadap krisis iklim yang sedang kita hadapi: ini adalah pengetahuan umum di abad ke-21. Saya sendiri sudah mengetahui fakta ini sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar (era pertengahan 2000-an); dan saya yakin generasi muda di bawah saya sekarang sudah lebih dalam lagi memahami konteks isu ini. Fakta ini bukan lagi hal baru.</p><p>Menilik lini masa sejarah, para peneliti dunia sudah menyadari bahaya dari perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca sejak akhir 1950-an. Butuh hampir 40 tahun untuk seluruh pemerintah dunia untuk bersepakat mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Protokol Kyoto di tahun 1997. Mundur sedikit lagi ke belakang, Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) juga sudah ditandatangani pada tahun 1992 di Rio de Janeiro. Persetujuan Paris tahun 2015 akhirnya secara konkrit menuntut komitmen dari masing-masing untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya melalui mekanisme <em>nationally determined contribution (NDC)</em>. Proses yang panjang memang, namun sekali lagi saya ingin menekankan, <strong>krisis iklim jelas bukan barang baru.</strong> Dengan fakta sebanyak itu, mengapa bahan bakar fosil masih dikonsumsi di seluruh dunia, bahkan level konsumsinya masih meningkat di beberapa negara (termasuk Indonesia)?</p><p>Dari analogi rokok dan bahan bakar fosil, kita bisa mengamati sebuah fenomena menarik: <strong>memaparkan fakta ternyata memiliki pengaruh yang kecil untuk mengubah sebuah keputusan.</strong> Bagi orang-orang yang mendalami <em>behavioural economics, </em>hal ini bukanlah temuan baru; argumen “manusia adalah mahkluk yang rasional” sudah lama coba dibantah oleh berbagai ahli di dunia. Namun sampai saat ini, banyak orang yang beranggapan bahwa pendekatan yang memaparkan fakta dan argumen yang dibangun secara logis akan mempengaruhi pendirian dan pandangan seseorang. Kita sudah tahu, bahwa hal ini tidak selamanya berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, <strong>tidak jarang pendekatan tersebut (mengubah persepsi dengan memaparkan fakta) malah kontraproduktif </strong>dan menciptakan polarisasi antar kedua pandangan. Fenomena ini kerap ditemukan di internet dan media sosial, antara kaum ‘si paling sains’ dan kaum <em>denial</em>. Hal ini tentu tidak membantu tujuan yang ingin dicapai dalam mengadvokasikan suatu isu krusial, baik isu kesehatan akibat rokok maupun isu iklim akibat bahan bakar fosil. Padahal di sisi lain kita tahu, dampak buruk yang akan dihadapi adalah fakta dan bukan sebuah pertanyaan yang bisa diperdebatkan.</p><p>Jadi, mengapa kita selalu mencoba hal yang sama ketika kita tahu bahwa tidak akan berhasil?</p><h4>Terapi Massal untuk Kecanduan yang Berjama’ah</h4><p>Tidak ada orang yang suka disalahkan; walaupun fakta dan bukti menunjukan kesalahan tersebut. Butuh kedewasaan yang tinggi dalam mengakui sebuah kesalahan, dan nampaknya (dan sayangnya) terlalu naif bagi kita untuk menuntut hal tersebut dari setiap individu di dunia ini. Bob Constanza mencoba mengambil contoh dari metode <em>motivational therapy </em>yang diterapkan di dunia psikologi/psikiatri dalam mengatasi kecanduan akan suatu zat. Alih-alih memaparkan kesalahan seseorang dan hal- hal yang seharusnya dilakukan (yang sebenernya sudah ia ketahui sebelumnya), sang terapis mencoba menuntun pasien dalam membayangkan sebuah kondisi ‘ideal’ yang ingin ia capai, baik secara fisik maupun mental; kemudian mencoba membangun langkah-langkah konkrit dan kebiasaan dalam mencapai kondisi tersebut. Dengan begitu, pasien mampu secara perlahan membuang kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung kondisi ideal tersebut, dalam hal ini adalah kecanduannya.</p><p>Jika diterjemahkan ke dalam konteks perubahan iklim, sebenarnya pandangan ini bukan hal yang menakjubkan; semua orang tahu bahwa memiliki tujuan yang jelas untuk mencegah dan menanggulangi krisis iklim akan membantu menyusun langkah konkrit dalam mewujudkannya. Namun jika diperdalam lagi secara lebih kritis, seberapa jelas gambaran kondisi ‘ideal’ yang diinginkan dunia di masa depan nanti? Apakah kondisi ‘ideal’ tersebut sama di dalam pemikiran semua manusia? Apakah kondisi ‘ideal’ tersebut mungkin dicapai, dan yang paling sesuai dengan kebutuhan semua pihak?</p><p>Argumen yang umum digunakan untuk ‘mengukuhkan’ hegemoni energi fosil adalah bahan bakar fosil masih menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi dunia. Transportasi, manufaktur, hingga kebutuhan dasar seperti komunikasi dan penerangan; semua masih tergantung pada bahan bakar fosil. Tentu saja seluruh pihak berlomba-lomba dalam mengatasi permasalahan global ini. Apakah solusinya sebenarnya sudah ditemukan? Bisa jadi. Harga teknologi energi terbarukan sudah turun secara drastis selama 20 tahun terakhir. Namun tidak sedikit yang menganggap bahwa perkembangan ini belum cukup; setidaknya belum cukup meyakinkan bagi mereka untuk memalingkan perhatiannya dari sektor energi fosil. Apakah mereka benar? Lagi-lagi, tergantung. Banyak yang berargumen bahwa mengalihkan konsumsi energi fosil ke sumber terbarukan tidak serta merta menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan para pekerja sektor energi fosil yang terdampak akibat transisi ini? Apakah transisi menuju energi bersih serta-merta menyelesaikan permasalahan pemerataan dan keadilan ekonomi — yang bisa dibilang diperburuk dengan sistem ekonomi yang berpusat pada konsumsi sumber fosil yang terbatas?</p><p>Kata ‘cukup’ merupakan hal yang jarang ditemui dalam arah kebijakan ekonomi saat ini. Semua negara, termasuk negara adidaya, menempatkan target pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting. Saya masih menunggu pemimpin negara maju manapun yang berani mengatakan, “<em>Hey, </em>nampaknya pertumbuhan negara saya sudah cukup sampai di sini saja”. Korelasi pertumbuhan ekonomi dan emisi sudah banyak ditunjukan. Hal ini wajar mengingat peran sentral energi fosil di dalam kegiatan ekonomi — sekali lagi, bukan hal baru. Banyak pandangan yang menentang ‘mazhab’ <em>infinite economic growth </em>ini, mulai dari Kate Raworth dengan <em>doughnut economics</em>-nya, maupun kaum <em>degrowth </em>seperti Jason Hickel dan rekan-rekannya.</p><p>Namun istilah <em>green growth </em>nampaknya masih jadi jargon andalan seluruh pemerintah dunia. Banyak yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiringan dengan penurunan emisi global, sembari berusaha (atau berharap entah bagaimana caranya) mewujudkan <em>emission decoupling</em>. Bisa dimengerti. Manusia mana di dunia ini yang tidak menginginkan sesuatu yang lebih; lebih banyak uang, lebih banyak hal yang dikonsumsi. Narasi ini tentu menjadi jauh lebih populer di kalangan politisi di belahan dunia manapun, menyasar baik kaum proletar (yang menginginkan peningkatan level kesejahteraan) maupun kaum progresif (yang sudah paham akan urgensi penurunan emisi global). Jadi, ketika orang-orang berargumen, “perkembangan teknologi energi terbarukan tidak cukup cepat”, mungkin mereka benar; tergantung asumsi pertumbuhan ekonomi yang mereka inginkan. Apakah pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keharusan merupakan pandangan yang keliru? Banyak yang beranggapan demikian (bahkan oleh para penganut paham <em>green growth</em>), namun nampaknya belum menjadi praktik yang umum di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Akibatnya, <strong>aktivitas ekonomi yang berpedoman pada akumulasi modal dan komoditas (termasuk bahan bakar fosil) masih menjadi andalan.</strong> Pada akhirnya, hanya waktu yang mampu menjawab perdebatan antara <em>green growth </em>dan <em>degrowth </em>ini — dengan catatan manusia belum punah pada saat perdebatan ini terjawab.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*n_HvTESMzsQQg0BA" /><figcaption>Peningkatan PDB per kapita dan emisi CO2 di beberapa negara, 1960–2014</figcaption></figure><p>Kembali ke analogi mengenai kecanduan rokok, ada banyak negara yang pada akhirnya menurunkan angka konsumen rokok dengan berbagai cara yang cukup ekstrim: peningkatan pajak dan cukai rokok yang tinggi, pelarangan rokok di berbagai fasilitas umum dengan denda yang tinggi, dan lain sebagainya. Pada intinya: mempersulit akses terhadap komoditas. Tentunya perusahaan tembakau tidak tinggal diam; mereka terus menembus segmen pasar baru di negara-negara yang regulasinya tidak terlalu ketat dengan cara-cara yang semakin kreatif untuk mendapatkan perhatian konsumen yang masih naif. Mungkin (ini pikiran nakal saya saja), strategi yang sama digunakan oleh para perusahaan bahan bakar fosil di dunia. Mereka terus menembus negara-negara berkembang dengan janji naif akan pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa didorong oleh bahan bakar fosil. Kalau mau sedikit lebih kritis, solusi-solusi ‘baru’ dan ‘inovatif’ yang ditawarkan dapat kita telusuri lagi: <strong>apakah benar-benar menyelesaikan masalah, atau malah hanya menjadi solusi semu (semacam <em>vape/pods </em>terhadap rokok) untuk permasalahan iklim ini?</strong></p><p><em>Penulis bekerja sebagai analis ketenagalistrikan dan energi terbarukan di Institute for Essential Services Reform (IESR). Tulisan merefleksikan pandangan pribadi penulis.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4538b27c3ce1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Reflection on National Electricity Day: Tuning Our 20th-century Machine for the New Era]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/reflection-on-national-electricity-day-turning-our-20th-century-machine-for-the-new-era-16ec6dfeaba9?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/16ec6dfeaba9</guid>
            <category><![CDATA[energy-transition]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:42:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-10-30T16:44:19.300Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*K5Chq-vHrQp4FJnJzY3gtQ.jpeg" /><figcaption><strong>Artur Nichiporenko // Getty Images</strong></figcaption></figure><blockquote>As a nation with quite a bunch of commemorative dates, National Electricity Day may be one of the overlooked ones, celebrated by only a few concerned ministerial bodies or institutions. This seems quite ironic, as electricity is undoubtedly integral to everyone’s life nowadays. People in the early days of Indonesia, however, were not as fortunate. Electricity infrastructure in Indonesia only started in the late 1800s, beginning as a captive generation in colonial Dutch manufacturing sites. After Indonesia gained independence, due to Government Stipulation №1 on October 27, 1945, the Electricity and Gas Bureau was formed and the date is commemorated as National Electricity Day.</blockquote><h4><strong>How does our electricity system look today?</strong></h4><p>Fast forward to today, and our century-old electricity system serves over 85.6 million connected customers all over the archipelago, with a total demand of 273 TWh yearly (<a href="https://iesr-or-dot-yamm-track.appspot.com/2uhHDh4eIw2YT7hX2Zxah5eB72m2_Vl83bELoagBLnojl0mRaiwEqymVXCl2EZc3AIepoWq8ui-G_tSDTsVohokIWBXJta38JhgLEkmTvHzEIf3ivYtZL14t-6rdvmg19qLk2DfGhQr2SDRQ2vKO4219GvRYo6uW3SRfaTWYoa8s9UTSUwviXFfsoH_ZAbeSk-cAPMjOCEdiOd-zUT25LkVopj0FZknKHRVrEws62mauPuyQ">PLN, 2023</a>). By the end of 2021, 99.45% of households were connected to electricity, which is a major improvement from 88.3% in 2015 (<a href="https://iesr-or-dot-yamm-track.appspot.com/2JY8JLseetP85uhaRMtIux7T1PbzJm_uan3swf1ekOIvo0mRaiwG42yqS0JMNgkduGgvpzA4BsBevEjv3ZeBg-YGkfZYkyvMIC6Qwmyh1GIS89TiCyU6HhcGdwEULMK4lFsRJkmbetJlfPqKkmHaVeLvAqMnncorqSCxar1sRJFENp74GQjomRyN_kI4oNxS9gKcVT5U3pT6Xl57KgmUJjbZLe4XhZQL4SzAARE8s1XbW9-EzFL3vnGCHbPgJ0Os">MEMR, 2022</a>). The majority of our electricity is supplied by fossil power plants, namely coal, gas, and diesel, which comprise 86% of our generation. PT PLN Persero serves as the sole provider in this vertically integrated, single-buyer market that Indonesia adopts, although other electricity provision methods are available through PPU and captive power schemes.</p><p>Electricity consumption is one of the main indicators of well-being, with our per capita consumption gradually increasing to 1,122 kWh annually in 2022. That is why the Indonesian government (through MEMR and PLN) has put forward an aggressive capacity expansion plan to match the national aspiration of becoming one of the leading economies in 2045. However, we cannot blind ourselves to the fact that<strong> our electricity system is heavily reliant on fossil sources</strong>, leading to a total of around 290 million tons of CO2 being released into the atmosphere annually from the power sector. Without proper intervention, our emissions in the power sector would skyrocket to 642 million tons of CO2 annually in 2060 (<a href="https://iesr-or-dot-yamm-track.appspot.com/2T4ZQrfynjGXx8fDzDyeOxWb1lJ4ssfv8Sv7nTu3owrjr0mRaiwELRGlDYmOCSnqh2Vr7U4qLtTmhvUaBFT9JrBgLKe_Vr10Gcl6IQpJNr8SEWp-P0_ZJ_-KUoPhKLg5EbFRAKdbvpsXAiB8m6N5YnbfSnoPLTFr9du3rkRsWFuetdW6jqLZD2kaxDoJzHGfYG9GGmzkjEGzu_DcxwEjfgCvcQLLdbtKdutBKQqUxRE5dAovvrvuhV6bAxk4v">MEMR, 2023</a>).</p><p>Efforts have been made, such as Presidential Regulation 112/2022 to limit coal-fired power plants while accelerating renewables development, MEMR’s 2060 net-zero emission (NZE) roadmap, which is also reflected in the latest National General Electricity Plan (<em>Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional</em>/RUKN), and international partnerships such as the Just Energy Transition Partnership (JETP) to help Indonesia move away from fossil power reliance. But all of the efforts would certainly go in vain if innovative ideas on incorporating more renewable sources were not apparent in the electricity planning and operation ahead.</p><h4><strong>Moving away from the old paradigm</strong></h4><p>Simply put, our electricity system is an ever-running, decades-old machine, lubricated and run with 20th-century operation principles. Power sources are bulky and centralized, generated far away from load centers from dispatchable energy sources, which are mainly fossil fuels. Most of these power plants are operated on a rather fixed capacity factor, most notably coal plants, limiting their flexible capability. Consumers are viewed as passive objects in the system with no significant contribution to balance the system, and the transmission and distribution system serves as a one-way supply line from generation to consumers. These principles can be found in our 1990s power systems textbooks and are still very useful, but rather outdated and can be quite limited in the upcoming challenges ahead.</p><p>As we roll into the 21st century, <strong>a paradigm shift becomes a necessity</strong>. Renewable power sources are abundant but scattered geographically. It makes zero sense to impose a centralized approach on power system planning, neglecting available local energy resources. <strong>A decentralized system</strong> would be quite advantageous for archipelagic countries such as Indonesia, where remote grids can be self-sufficient by utilizing local potential. Transmission and distribution infrastructures are no longer unidirectional and static, but bidirectional and dynamic, acting as a bridge between various resources and grids. The variability and intermittency of renewable sources such as solar and wind should not be seen as gatekeepers but rather as a certainty to be embraced in our journey to move away from a fossil-reliant system. Last but not least, <strong>consumers are invited to be participatory agents in the system</strong> through demand response measures and distributed energy resources such as rooftop PV (thus the term ‘prosumer’ becoming more prominent).</p><p>Of course, this paradigm shift is challenging. Investment in more advanced control centers and digitalized monitoring infrastructures will be crucial to improving the predictability of variable resources such as solar and wind. With more inverter-based resources (IBRs), operational characteristics would experience major differences; thus, continuous capacity building in grid operations is essential to ensuring the system’s reliability.</p><p>While the challenges are apparent, this transformation is no rocket science, as evidence all around the globe already exists. It is a matter of political will and collective effort to fine-tune our long-serving machine to embrace the new era.</p><blockquote>Originally published for IESR’s October 2023 Newsletter</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=16ec6dfeaba9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Selamat Menunaikan Penarikan Subsidi BBM 2022]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/selamat-menunaikan-penarikan-subsidi-bbm-2022-c2c958a462ab?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c2c958a462ab</guid>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <category><![CDATA[rural-development]]></category>
            <category><![CDATA[energy-transition]]></category>
            <category><![CDATA[fossil-fuels]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 03:06:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-07-16T15:24:35.531Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/674/1*6SjX8rT1rPW6nFJJL_lLDg.png" /><figcaption>Perahu ketinting untuk transportasi warga.</figcaption></figure><p>Kurang lebih sudah memasuki 1 minggu semenjak kenaikan BBM efektif berlaku, seperti yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada 3 September 2022 silam. Kenaikan ini menjadi jawaban pemerintah atas anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang tahun ini telah mengalami pembengkakan tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 trilun. Pernyataan yang menarik juga disampaikan oleh beliau, bahwa 70% subsidi dinikmati oleh masyarakat mampu dengan kendaraan pribadi [1], sehingga ini menjadi langkah terakhir yang harus diambil oleh pemerintah. Kini, harga Solar dan Pertalite menjadi masing-masing Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liternya, termasuk kenaikan BBM non-subsidi seperti Pertamax yang menjadi Rp 14.500 per liter.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/468/1*GruWprwS0Lq-dJ-cPVbx0Q.png" /><figcaption><em>Harga jual BBM baru per 3 September 2022 (Sumber: Kemenkeu)</em></figcaption></figure><p>Tentu kita tidak bisa tutup mata dari lanskap pasar minyak dunia terkait kenaikan harga BBM ini. Imbas dari perang Rusia dan Ukraina, suplai minyak mentah pun menjadi volatil. Kenaikan harga minyak mentah juga diakibatkan oleh rencana Arab Saudi yang disinyalir akan memangkas produksi. Terakhir, harga minyak mentah Brent naik 3,88% menjadi 100,22 dollar AS per barrel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga naik 3,7% jadi 93,74 per barel. Diperkirakan pula laporan mingguan terbaru dari persediaan minyak mentah AS akan menunjukkan penurunan 1,5 juta barrel [2]. Sebagai negara netto importir, tentu kondisi global menjadi langkah yang harus ditanggulangi apabila tidak ingin memperparah kondisi ekonomi yang dalam masa pemulihan ini.</p><p>Sektor yang dapat terdampak paling parah tentunya adalah sektor logistik. Menurut Sugi Pranoto yang dilansir dalam CNBC Indonesia [3], setiap kenaikan Rp 1000 harga solar bersubsidi, akan berdampak langsung pada kenaikan tarif logistik sekitar 6–8%. Selain itu, setiap kenaikan Rp1.000 harga Pertalite, memicu kenaikan biaya transportasi logistik sekitar 5–6%. Hal ini dapat menimbulkan <em>trickle-down effect </em>untuk sektor ekonomi lainnya, terutama UMKM dan sektor informal.</p><h4><strong>Pisau Bermata Dua Itu Bernama BBM</strong></h4><p>Saat membaca bagaimana semua pergolakan ini berlangsung, saya berada di pelosok rawa Kali Passue, tepatnya di Kampung Samurukie. Sebuah kondisi yang menggelitik bagi saya yang mengomentari kondisi ini di tengah keterbatasan semua akses. Maklum, saya lebih senang menetap di kampung dan menggantungkan hidup pada sumber alam saja. Alasannya? Sederhana saja, saya dapat menabung dengan lebih baik. Sekedar mengandalkan modal sosial yang baik, saya dapat menghemat pengeluaran saya menjadi hanya sekitar Rp 500.000 per bulannya, dan makan hanya dari sumber alam saja, seperti sagu dan ikan yang dimasak dengan kayu bakar. Sedangkan di kota dengan segala kenyamanannya, saya bisa <em>kalap</em> dan mengeluarkan hingga 6 kali lipatnya. Segala keterbatasan ini mengajarkan saya untuk selalu merasa cukup. Toh, akhirnya tetap bisa hidup juga kan? Malah terkadang saya bisa sangat kekenyangan makan sagu dengan porsi tak karuan.</p><p>Namun tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kebutuhan logistik yang menjadi ‘jejaring pengaman’ bagi kami di kampung. Salah satunya adalah BBM. Bagi saya, mungkin BBM hanya menjadi kebutuhan tersier apabila saya ingin mengisi daya perangkat elektronik saya dengan lebih cepat dan nyaman. Saya cukup terbantu dengan memiliki panel surya portabel yang saya bawa untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar. Namun bagi masyarakat kampung, memegang peranan penting untuk kegiatan ekonomi mereka, terutama dari segi perhubungan dan transportasi. Para pedagang dan penjual kayu gaharu dapat menjalankan kegiatannya selama ini karena ketersediaan BBM eceran yang harganya berkisar antara Rp 15.000–20.000 per liternya. Begitu juga dengan pembangunan banyak fasilitas umum yang sedang gencar-gencarnya, dengan transportasi logistik yang paling memungkinkan adalah melalui air. Walaupun hampir 3 kali lipat dari HJE (harga jual eceran) yang ditetapkan, roda ekonomi selama ini tetap dapat berjalan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/509/1*6E8XM8WNVOEKU8Efl_lL_A.png" /><figcaption><em>Sejarah harga BBM di Indonesia (Sumber: Kontan, 6 September 2022)</em></figcaption></figure><p>Namun kenaikan terbaru ini cukup membuat saya paranoid. Kenaikan sebesar 30,72% — terbesar kedua selama pemerintahan Joko Widodo — tentu dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Memang, pada awal pemerintahannya di tahun 2014, terjadi kenaikan sebesar 30,77% yang sempat menyebabkan polemik cukup besar. Namun menurut kesaksian para warga lokal, kegiatan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mappi kala itu belum selancar saat ini, sehingga dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kebanyakan belum kentara. Pembangunan perumahan warga seperti melalui program PNPM Mandiri — RESPEK baru dimulai, dan masih sedikit warga yang memiliki akses terhadap kendaraan bermotor seperti perahu ketinting dan <em>fiberboat. </em>Penarikan subsidi BBM saat itu digantikan program lain yang lebih tepat guna, dan setidaknya memperlihatkan dampaknya bertahun-tahun kemudian.<em> </em>Semakin mudahnya akses semua lapisan masyarakat terhadap alat transportasi air berbasis mesin bakar saat ini memungkinkan masyarakat memangkas waktu transportasi dari 2–3 hari menggunakan perahu dayung menjadi 5–6 jam saja. Kini, kurang lebih 1 dari 3 keluarga di Kampung Samurukie memiliki akses terhadap kendaraan air berbahan bakar fosil. Berbagai industri dan kegiatan ekonomi berkembang secara pesat dengan terbukanya akses perhubungan. Dengan infrastruktur perhubungan yang sangat tergantung pada perhubungan berbasis kendaraan berbahan bakar minyak, rasanya tak berlebihan bahwa kelumpuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Mappi adalah ancaman yang sangat nyata.</p><p>Ketakutan ini saya perbincangkan dengan beberapa warga di kampung, dan benar saja. Kota Senggo mengalami krisis bahan bakar minyak, tidak sampai 5 hari setelah penetapan harga baru. Di kota Kepi sendiri, stok Pertalite benar-benar kosong, mulai dari SPBU, APMS, hingga eceran. Jalur logistik dari Merauke juga kini tersendat, dan kini diprioritaskan untuk mengantarkan sembako demi menjaga kestabilan harga. Saya sendiri sebenarnya tidak cukup khawatir dengan daya beli dari mayoritas masyarakat Mappi, yang (terpaksa) terbiasa dengan lentingan harga bahan pokok bahkan hingga 20%, imbas daya dukung alam yang masih baik. Namun permasalahan kelangkaan (<em>scarcity) </em>yang berkepanjangan dapat menjadi malapetaka baru. Apabila kondisi ini tidak membaik dalam satu bulan ke depan, saya ragu apakah saya dapat pulang kembali ke kampung halaman di Pulau Jawa dengan selamat.</p><h4><strong>Mencoba Relevan dengan Agenda Global</strong></h4><p>Ironisnya, saya di sini bertugas sebagai seorang Patriot Energi di bawah Kementerian ESDM, yang bertanggung jawab atas gonjang-ganjing harga BBM ini. Program yang selalu menggaungkan energi baru dan terbarukan (EBT) ini harus mendapatkan tamparan nyata, bahwa ketika berbicara energi di daerah dengan akses terbatas, bahan bakar fosil masih menjadi penggerak penting untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Jangkauan dampak energi terbarukan saat ini masih terbatas pada sektor kelistrikan, yang masih memegang peranan minor dalam kehidupan masyarakat Mappi kebanyakan.</p><p>Nyatanya, secara sadar maupun tidak sadar, kita sepakat bahwa penarikan subsidi BBM adalah hal yang tidak terelakan lagi. Dengan seluruh dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon untuk menekan laju peningkatan suhu bumi di bawah 2o, negara tak bisa terus-menerus menyuntikkan subsidi BBM dari anggaran kita. Melalui <em>energy transition mechanism, </em>Indonesia mentargetkan pada tahap pertama, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 [4]. Dalam tahap pertama tersebut, diprediksi bahwa emisi karbon masih akan naik dari 494 MtCO2e pada tahun 2018 menjadi 562 MtCO2e per tahun, namun terdapat target penurunan emisi dari sektor transportasi dan industri. Rata-rata anggaran Indonesia untuk transisi energi ini diterjemahkan menjadi Rp 89,6 triliun per tahun, hanya lebih dari setengah anggaran untuk subsidi BBM pada tahun 2022 ini. Pemikiran pragmatis kita pun bisa melihat realitas di atas kertas mengenai kesanggupan negara ini untuk terus mensubsidi BBM.</p><p>Isu kenaikan BBM ini secara nasional coba dimitigasi ke arah kendaraan dan mobilitas listrik, serta adopsi bahan bakar ramah lingkungan seperti <em>biofuel </em>dan hidrogen. Hal ini coba didorong dengan menciptakan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari infrastruktur pengisian daya, insentif untuk kendataan listrik, hingga membangun industri hulu dan merapihkan rantai pasok untuk mendukung elektrifikasi sistem transportasi [5]. Sayangnya, mengadopsi elektrifikasi kendaraan listrik di sekitar daerah Kabupaten Mappi ini nampaknya masih menjadi angan-angan yang jauh. Menilik kondisi elektrifikasi saat ini, terdapat 5.200 unit pembangkit diesel di 2.130 lokasi yang akan dilakukan konversi menuju EBT [6]. Dengan kapasitas PV + BESS yang tersebar di bagian timur Indonesia dicanangkan mencapai 874,1 MW, kebutuhan anggaran dedieselisasi ini mencapai Rp 100 miliar [7]. Proses ini dilakukan dalam tiga tahap dan selesai pada tahun 2026, namun berdasarkan RUPTL 2021–2030, tidak ada Kabupaten Mappi yang mengoperasikan dalam rencana tersebut — yang mayoritas bergantung pada PLTD di jantung-jantung aktivitas masyarakatnya (Kepi, Senggo, Asgon, dan Mur). Infrastruktur transportasi publik yang buruk, serta kondisi elektrifikasi yang belum merata menjadi kesenjangan yang nyata untuk menciptakan masyarakat yang lenting terhadap penyesuaian harga BBM untuk saat ini.</p><p>Melakukan penarikan subsidi BBM berarti menyerahkan harga kebutuhan dasar dan strategis kepada mekanisme pasar. Demi melindungi hajat masyarakat banyak, hal ini tidak bisa dibiarkan, sebagaimana tercantum pada Pasal 72 PP Nomor 30 tahun 2009. Ekonom Fasial Basri menyatakan bahwa mengembalikan aturan penetapan harga BBM sesuai dengan formula sebagaimana di atur oleh Perpres Nomor 191 tahun 2014 adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ketahanan energi nasional [8]. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dana stabilisasi, menyesuaikan harga BBM proporsional terhadap data <em>up-to-date</em>, serta penargetan subsidi yang mendorong kepada pola konsumsi BBM yang semakin bijak. Tantangan terbesar dari pengamanan suplai BBM di daerah seperti Mappi ini adalah adanya praktik perburuan rente serta mafia penimbun cadangan BBM, yang kerap kali melibatkan oknum berwajib dalam memuluskan tindakan ini. Tanpa pembenahan birokrasi dan penegakan hukum yang baik, akan sulit menjaga ketersediaan dan kestabilan harga BBM.</p><p>Perubahan iklim bukan lagi menjadi sebuah mitos, namun merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi seluruh masyarakat dunia. Sayangnya, dampak terparah akan dirasakan oleh masyarakat marjinal, terutama masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam. Mengurangi dampak perubahan lingkungan adalah langkah tak terbantahkan untuk mempertahankan eksitensi masyarakat adat, dan merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan kelangsungan hidup seluruh warganya. Sudah sepatutnya negara mengambil langkah konkrit untuk melakukan transisi menuju energi hijau. Penarikan BBM adalah sebuah keniscayaan (<em>necessity</em>), ibarat menarik sebuah plester yang menempel di kulit. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana negara bertanggung jawab dalam menyediakan jaringan pengaman dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi harga BBM ini.</p><h4><strong>BLT: Langkah Pemalas atau Penangkal?</strong></h4><p>Pemerintah saat ini dengan cepat menyediakan jaringan pengaman dengan menyediakan bantuan sosial langsung tunai untuk menangkal kenaikan harga BBM bagi masyarakat rentan. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM dengan nominal Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat, dari dana yang berasal dari pengalihan subsidi BBM dalam kas keuangan negara sebesar Rp 12,4 triliun [9]. Menurut Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua, rencana penerimaan BLT ini adalah dari bulan September hingga Desember 2022, dan dilakukan dalam dua tahap melalui kantor pos [10]. Data penerima Bansos sendiri sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, dan mendapatkan bantuan verifikasi dari pemerintah pendamping setempat.</p><p>Sebagai orang yang melihat secara langsung bagaimana pembagian BLT di kampung-kampung pedalaman Papua, rasanya bukan keputusan yang tepat untuk melakukan kebijakan <em>cash transfer </em>semacam ini. Data penerima yang tidak valid dan terbarui, pencairan yang terlambat dengan mekanisme yang sulit dipahami masyarakat setempat, rentan memicu konflik horizontal, serta para pejabat otonom di daerah-daerah yang kerap memakan hak warganya sendiri. Tak jarang saya melihat warga yang ‘<em>baku tengkar’ </em>karena permasalahan BLT ini. Gejala ini lebih kentara dengan kondisi Kampung Samurukie yang tidak memiliki Kepala Kampung definitif, hanya pelaksana tugas (PLT) saja. Padahal, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) mencapi Rp 1,6 miliar per tahunnya. Toh sampai pada hari ini, dampak pembangunannya tak begitu terasa. Penggunaannya pun hanya sekedar untuk membeli kebutuhan sesaat saja, dan untuk beberapa kasus yang lebih parah, digunakan untuk berjudi, mabuk-mabukan, atau bermain perempuan. Dari yang awalnya saya bersemangat untuk mengawal penggunaan dana ini, menjadi resisten dan malas apabila ada pembagian BLT di kampung karena sering menimbulkan keributan.</p><p>Beberapa pengamat kebijakan publik menganggap langkah pembagian BLT ini adalah langkah pemalas dan tidak tepat sasaran. Beberapa pihak lagi mengecap bahwa ini merupakan tindakan <em>quick-win </em>dan populis demi menjaga citra baik rezim yang telah gagal melindungi warganya dari kenaikan harga BBM. Kebijakan ini dinilai merupakan langkah menutupi kegagalan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai. Apalagi dengan kondisi SDM yang belum siap untuk mengelola penggunaan dana tersebut seringkali dinilai sebagai salah satu titik lemah kebijakan <em>cash transfer </em>seperti ini, baik <em>conditional </em>maupun <em>undconditional. </em>Jumlah ini pun juga dikritik kurang baik, dengan hanya Rp 5.000 rupiah per harinya, dianggap tidak menambah kemudahan ekonomi apapun bagi masyarakat kelas bawah [11].</p><p>Namun, beberapa berpendapat juga bahwa apabila menimbang dari aspek, strategi <em>cash transfer </em>ini mungkin langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Apabila memandang BLT sebagai jejaring pengaman sosial menanggapi kondisi yang masih <em>volatile, </em>sebuah studi menunjukan bahwa penerapan <em>conditional cash transfer </em>untuk kelompok-kelompok masyarakat marjinal meningkatkan beberapa aspek kehidupan, seperti: menurunnya angka <em>stunting </em>sebesar<em> </em>23% dan putus sekolah dibawah 15 tahun [12]. Tentunya solusi seperti ini tidak bisa secara langsung mentransformasikan ekonomi masyarakat setempat, namun setidaknya sedikit cukup memberikan ruang gerak ekonomi bagi masyarakat dengan <em>cashflow </em>yang ketat. Belajar dari kebijakan BLT tahun 2005 dan 2008 untuk menanggulangi kenaikan harga BBM juga, beberapa pihak mengusulkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan penggunaan tepat guna, didampingi dengan program strategis lainnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), dan Infrastruktur Pedesaan [13].</p><h4><strong>Epilog: Saatnya Berefleksi Bersama</strong></h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yotsTphhzRSlm_aTZUo76g.jpeg" /><figcaption>Mesin Diesel 10 KVA di Kampung Samurukie</figcaption></figure><p>Gonjang-ganjing kebijakan selama beberapa minggu belakangan ini seyogyanya dapat kita jadikan sebuah ajang refleksi bersama, alih-alih saling menunjuk dan menyalahkan. Beberapa dari kita mengalami kenyamanan untuk terus mengkonsumsi BBM yang disubsidi di tengah krisis iklim yang terus mengancam. Bukan alasan yang salah juga apabila mendukung pemerintah untuk menarik subsidi BBM dengan dalih transformasi energi yang tak terelakan ini. Namun di sisi lain, bukan menjadi alasan bagi kita untuk menafikan hati nurani dan tidak berempati terhadap kelompok terdampak yang rentan terhadap gejolak kenaikan BBM ini.</p><p>Kesombongan mungkin juga menjadi tema refleksi saya kali ini juga. Kesombongan pemerintah dalam menyangkal kelalaiannya untuk menyediakan infrastruktur publik yang memadai pada akhirnya mengantarkan mereka untuk mengambil langkah taktis yang populis untuk meredam gejolak sosial. Melihat cuitan seorang Menteri pemilik konsorsium batu bara mengimbau kita untuk mengatur keuangan dengan baik atau mengadopsi kendaraan listrik dengan harga 2 kali mobil biasa, rasanya cukup membuat saya naik pitam. Saya melihat sendiri bagaimana kenyamanan dan privilese ekonomi sesorang telah membutakan mata hatinya untuk tidak ikut menginjak rumput dan bersimpati terhadap kelompok yang terdampak.</p><p>Namun di sisi lain, ada baiknya bagi saya (dan beberapa teman Patriot Energi yang membaca tulisan ini) untuk memeriksa diri dan berefleksi, apakah saya memiliki kesombongan yang sama. Kita dengan mudah mengomentari masyarakat kampung yang tidak mampu mengelola keuangannya sendiri, dan membawa perspektif pembangunan urban yang menurut kita lebih ‘unggul’. Jika kita ikut campur dan mengintervensi bagaimana masyarakat berdinamika dengan berhala bernama Rupiah ini, lalu apa bedanya kita dengan seorang elitis pembangunan? Mungkin segala keributan dan pertikaian horizontal yang terjadi merupakan langkah sebuah kelompok masyarakat untuk memahami dinamika kelompoknya sendiri, dan menata ulang struktur sosialnya. Memangnya siapa kita, sehingga menjadi yang paling tahu mengenai apa yang mereka butuhkan? Kita terlalu sibuk memberikan pancing dan mengajari mereka cara memancing ikan. Namun mungkin di tengah kelaparannya, mereka hanya butuh makan ikan; dan kita terlalu kenyang untuk melihat hal itu.</p><p><strong><em>Referensi:</em></strong></p><p>[1] <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20220903134519-4-369031/jokowi-lebih-dari-70-subsidi-bbm-dinikmati-yang-mampu">https://www.cnbcindonesia.com/news/20220903134519-4-369031/jokowi-lebih-dari-70-subsidi-bbm-dinikmati-yang-mampu</a></p><p>[2] <a href="https://money.kompas.com/read/2022/09/06/120000326/harga-minyak-mentah-dunia-terus-melambung-apa-dampaknya-?page=all">https://money.kompas.com/read/2022/09/06/120000326/harga-minyak-mentah-dunia-terus-melambung-apa-dampaknya-?page=all</a>, diunduh 11 September 2022 pk. 20.18 WIT</p><p>[3] <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20220831133524-4-368103/hati-hati-ada-yang-terancam-lumpuh-kalau-harga-bbm-naik">https://www.cnbcindonesia.com/news/20220831133524-4-368103/hati-hati-ada-yang-terancam-lumpuh-kalau-harga-bbm-naik</a>, diunduh 11 September 2022 pk. 20.38 WIT</p><p>[4] <a href="https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/03/17/4340-energy-transition-mechanism-untuk-transisi-energi-bersih-di-indonesia">https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/03/17/4340-energy-transition-mechanism-untuk-transisi-energi-bersih-di-indonesia</a>, diunduh 11 September 2022 pk. 20.57 WIT</p><p>[5] IESR (2021). Indonesia Energy Transition Outlook 2022. Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia : Aiming for Net-Zero Emissions by 2050. Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR).</p><p>[6] RUPTL PLN 2021–2030</p><p>[7] <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20201102/44/1312487/bagaimana-ceritanya-konversi-200-pltd-pln-perlu-dana-rp100-triliun">https://ekonomi.bisnis.com/read/20201102/44/1312487/bagaimana-ceritanya-konversi-200-pltd-pln-perlu-dana-rp100-triliun</a>, diunduh 13 September 2022 pk. 12.19 WIT</p><p>[8] <a href="https://faisalbasri.com/2022/08/28/kebijakan-subsidi-bbm-menegakkan-disiplin-anggaran/">https://faisalbasri.com/2022/08/28/kebijakan-subsidi-bbm-menegakkan-disiplin-anggaran/</a> , diunduh 13 September 2022 pk. 13.33 WIT</p><p>[9] <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20220914074820-4-371871/blt-bbm-sudah-cair-cek-namamu-di-cekbansoskemensosgoid">https://www.cnbcindonesia.com/news/20220914074820-4-371871/blt-bbm-sudah-cair-cek-namamu-di-cekbansoskemensosgoid</a>, diunduh 15 September 2022 pk. 10.28 WIT</p><p>[10] <a href="https://papua.antaranews.com/berita/690489/dinsosdukcapil-papua-pemerintah-tidak-buka-pendaftaran-penerima-blt-bbm">https://papua.antaranews.com/berita/690489/dinsosdukcapil-papua-pemerintah-tidak-buka-pendaftaran-penerima-blt-bbm</a>, diunduh 15 September 2022 pk. 10.32 WIT</p><p>[11] <a href="https://politik.rmol.id/read/2022/09/14/547386/kritik-blt-rr-bagaimana-bisa-rp-5-ribu-perak-sehari-bisa-entaskan-kemiskinan">https://politik.rmol.id/read/2022/09/14/547386/kritik-blt-rr-bagaimana-bisa-rp-5-ribu-perak-sehari-bisa-entaskan-kemiskinan</a>, diunduh 15 September 2022 pk. 11.04 WIT</p><p>[12] Cahyadi, Nur, Rema Hanna, Benjamin A. Olken, Rizal Adi Prima, Elan Satriawan, and Ekki Syamsulhakim. 2020. “Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia.” American Economic Journal: Economic Policy, 12 (4): 88–110.</p><p>[13] Chris Beaton and Lucky Lontoh. 2010. “Lessons Learned from Indonesia’s Attempts to Reform Fossil-Fuel Subsidies.” International Institute for Sustainable Development (IISD),</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c2c958a462ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Refleksi Menuju Kepulangan: 4 Catatan dari Timur Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/refleksi-menuju-kepulangan-4-catatan-dari-timur-indonesia-de39e10d0ff0?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/de39e10d0ff0</guid>
            <category><![CDATA[rural-development]]></category>
            <category><![CDATA[renewable-energy]]></category>
            <category><![CDATA[energy-access]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 13:36:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-07-16T15:23:34.164Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*93AGWl21qS1kXYoC3gOpBg.jpeg" /><figcaption>Menumpang buang air di dekat Cabang Tiga, Distrik Passue, Kabupaten Mappi</figcaption></figure><p>Tak terasa perjalanan menyusuri pelosok Timur Indonesia tinggal 2 bulan lagi. Rasa tak sabar dan harap-harap cemas tentu menghantui seluruh Patriot di mana pun kami ditempatkan. Di saat yang sama, Seminar Nasional Patriot Energi yang di akhir bulan Agustus membuat saya semakin menyadari bahwa waktu saya di sini sudah tidak lama lagi. Sembari melepas banyak keresahan saya menghitung hari, saya berbincang dengan 3 orang kawan di 3 tempat bebeda: Nasrul di Pegunungan Arfak, Miqdad di Pulau Kimaam, dan Billy di Kepulauan Yapen. Obrolan kami yang kebanyakan tidak karuan mungkin bisa saya rangkum kurang lebihnya dalam 4 poin berikut ini.</p><p><strong>Mari Meredefinisikan Elektrifikasi</strong></p><p>Klaim elektrifikasi Indonesia 99,52% per Q1 2022 nampaknya tidak menjadi fakta yang kami temukan di lapangan. Namun, mungkin kami juga yang kurang paham akan definisi elektrifikasi, setidaknya versi pemerintah. Dengan hanya menghitung jumlah sambungan listrik per jumlah KK, tentu kita tidak memastikan kontinuitas maupun kualitas daya yang dikonsumsi dari angka tersebut saja. Sayangnya, angka rasio elektrifikasi tersebut terus menjadi berhala yang selalu dikejar apabila berbicara mengenai indikator keberhasilan pembangunan.</p><p>Mungkin saatnya kita mendefinisikan ulang persepsi kita mengenai elektrifikasi, karena kenyataannya pun juga bukan sebuah metrik yang mumpuni untuk menentukan titik keberadaan kemajuan pembangunan kita sekarang. Ada yang berwacana mengenai apakah soal konsumsi listrik per kapita, yang saat ini mencapai 1,09 MWh/tahun per kapita, dapat menjadi acuan pembangunan terkait listrik, meskipun tidak cukup menggambarkan disparitas antara si ‘kaya energi’ dan ‘miskin energi’. Kementerian ESDM pun juga memasukan aspek kualitas sambungan listrik ke dalam kriteria mencapai elektrifikasi 100% pada tahun 2022 ini. Apapun yang menjadi acuan, tentunya harus dapat menggambarkan paradigma negara akan cita-cita pembangunan, bukan?</p><p><strong>Solusi Pukul Rata Ala Masyarakat Urban</strong></p><p>Bicara soal paradigma pembangunan, pikiran saya selalu bertanya-tanya mengenai strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam memastikan pemerataan akses listrik? Bagaimana sinergi yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM sebagai <em>stakeholder </em>dengan PLN sebagai BUMN penyedia jasa kelistrikan? Pembangunan listrik di daerah 4T ini memang sangat runyam dalam hemat saya. Jikalau dengan subsidi penuh, neraca keuangan mana yang mampu menampungnya? Apakah PLN dengan utang Rp631,6 triliun nya? Atau neraca pemerintah dengan APBN yang baru-baru ini dikeluhkan oleh Menteri Keuangannya sendiri? Atau mulai mencoba mendobrak pihak swasta dan internasional melalui skema <em>grants,</em> <em>green climate funding, </em>atau semacamnya? Secara bisnis, tentu daerah 4T bukan pasar yang menarik. Namun bila bicara mengenai dampak, banyak sekali segi kehidupan yang bisa diperbaiki. Lagi pula, bukankah itu merupakan tanggung jawab sebuah negara untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya? Seminar Nasional yang saya sebutkan sebelumnya pun harapannya tidak hanya jadi ajang adu ego dengan audiens yang itu-itu saja.</p><p>Tugas kami sebagai Patriot pun punya, dengan cara yang berbeda-beda: ada yang mengawasi pembangunan pembangkit terpusat, ada yang mengorganisasikan bentuk bantuan elektrifikasi lainnya (SPEL/APDAL/LTSHE), maupun yang membuat pra-studi kelayakan dari potensi energi lokal. Semuanya punya tujuan yang sama: pembangunan dan akses listrik yang lebih baik. Namun segelintir perbincangan sesama Patriot menemukan bahwa paradigma yang dibawa pun masih sentralistrik. Pembangunan yang menindak lanjuti kurang lebih 98 buah laporan pra-studi kelayakan tentu bukan barang mudah. Tentu akan jadi sia-sia apabila solusi tindak lanjut yang ditawarkan selalu solusi “tambal bahan” macam LTSHE dan SPEL/APDAL yang tidak melihat akar permasalahan secara lokal. Pembangunan PLTS terpusat skala besar pun hanya akan menjadi berhala apabila dilakukan tanpa melihat konteks persepsi masyarakat setempat akan energi itu sendiri.</p><p><strong>Warna-warni Para Patriot</strong></p><p>Ada yang tinggal di rumah warga dan aparat lokal, ada yang bersama dengan sesama pendatang (guru, tenaga kesehatan), ada dipinjamkan rumah tersendiri (termasuk saya), namun semua memiliki satu kesamaan: kita hanya menumpang di tempat orang lain. Keseharian yang terlalu dekat dekat dengan masyarakat tentu menyirapkan karakter asli seseorang. Begitu pula saya yang semakin lebih kenal dengan siapa diri saya sesungguhnya di tengah lingkungan yang benar-benar baru. Saya mencoba terus menembus batas diri saya, memperkaya diri dengan pengetahuan dan khazanah lokal. Pekerjaan seperti ini memberikan saya sebuah kanvas kosong yang dapat saya corat-coret sesuka hati saya. Saya dapat berkreasi sesuai apa yang saya pandang benar, tanpa perlu banyak memikirkan target maupun pencapaian. Inilah yang saya inginkan: sebuah kesempatan untuk gagal dan belajar sebanyak-banyaknya, membentuk warna saya sendiri. Mungkin dari 10 inisiatif yang saya kerjakan di sini, hanya ada 1 yang masih bertahan. Tapi setidaknya saya masih mau mencoba, dan itu yang memberi saya pengharapan.</p><p>Tinggal bersama dengan orang-orang lain selama hampir 1 tahun membuat saya melihat bahwa rekan-rekan saya memiliki warnanya masing-masing. Ada yang selaras dengan saya, ada pula yang tidak. Kadang hal ini membuat saya sedih dan kesepian. Saya kira, semua orang yang hadir memakai seragam Patriot memiliki cita-cita yang sama mengenai hidup yang bermakna bagi orang lain. Namun tak ada salahnya berteman dengan rasa sunyi. Mengubah warna orang lain pun juga bukan sebuah pilihan yang bijak, karena saya sendiri tidak ingin menjadi seorang fasis. Toh pada akhirnya, warna yang selaras akan saling mempertemukan dirinya, sama seperti saya dan 3 orang kawan saya ini.</p><p><strong>Setelah Patriot, Lalu Apa?</strong></p><p>Mungkin dari segala topik, inilah yang memakan waktu paling banyak. Pengalaman satu tahun ini pun cukup membuat kami berpikir panjang tentang apa yang kami mau setelah ini. Kalau boleh jujur, saya ingin melukis kanvas ini seluas-luasnya, belajar sebanyak-banyaknya soal hidup yang lebih bermakna. Kekhawatiran mengenai kenyamanan hidup sepertinya bukan menjadi penentu arah utama hidup, tidak lagi seperti saya 5 tahun yang lalu. Bukannya saya anti kemapanan, namun nampaknya pengalaman satu tahun ini memberikan saya pelajaran bagaimana menjadi manusia yang tidak kufur nikmat. Makan kenyang dan tidur nyenyak sepertinya sudah menjadi pondasi yang cukup untuk bisa menjalani hari. Tinggal bagaimana mengisi sisa waktu dalam satu hari tersebut, dan saya tidak melihat bagaimana menjadi sebuah pelumas gerigi-gerigi korporasi bisa membentuk saya menjadi manusia yang utuh. Ya, setidaknya sampai saat ini, kami berempat masih berpandangan seperti itu.</p><p>Sayangnya, kami tidak hidup sendiri. Ada keluarga, kawan dan kerabat, serta kebutuhan membina keluarga baru yang akan kami hadapi. Hidup sendiri di jalan sunyi memang sebuah pilihan, namun saya rasa bukan pilihan utama. Salah seorang teman saya ini berkata bahwa memilih pasangan hidup sesame Patriot bisa jadi adalah sebuah solusi. Tapi saya sendiri skeptis, berapa orangkah yang akan tetap berjalan di jalan sunyi ini? Mungkin kebingungan ini tidak perlu kami hadapi, kalau kami memilih untuk membunuh kepekaan kami dan menyerah terhadap keduniaan. Entahlah.</p><p>Samurukie, 27 Agustus 2022</p><p>Di tengah genset kampung yang kebetulan menyala</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=de39e10d0ff0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tangis Wani Nabo di Hari Kemerdekaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/tangis-wani-nabo-di-hari-kemerdekaan-d0f4512b10f8?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d0f4512b10f8</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:24:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-08-17T14:31:08.558Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gbhNh12UaiE4Q2KBrCNLWQ.jpeg" /><figcaption>Masyarakat Samurukie mengantar jenazah ke pemakaman umum.</figcaption></figure><p>Bicara kemerdekaan memang bukan barang mudah bagi saya, karena hanya berkorelasi dengan upacara bendera sebagai momentum saja. Sebagai orang yang malas berpanas-panasan mengikuti upacara bendera sedari kecil, perayaan 17 Agustus setiap tahunnya rasanya seperti formalitas saja. Apalagi selama 5 tahun duduk di bangku perkuliahan, saya <em>alpa</em> dalam mengikuti upacara bendera di kampus. <em>Toh</em>, tidak diwajibkan juga oleh pihak universitas. Memang kelakuan masyarakat kelas menengah ibukota macam saya ini kadang sering membuat orang bergeleng-geleng kepala.</p><p>Tapi tahun ini rasanya cukup berbeda. Berhari-hari sebelum perayaan kemerdekaan, suasana kota Kepi, Kabupaten Mappi sudah sangat berubah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maklum, seiring dengan pergantian PJ Bupati Mappi dan penetapan Papua Selatan sebagai provinsi baru, pemerintah Kabupaten Mappi sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai pembaruan. Simpang distrik Obaa sudah menyala terang dengan lampu-lampu hias dan panggung hiburan, dengan merah-putih menghiasi sepanjang jalan utama Kepi.</p><p>Di Kampung Samurukie sendiri, masyarakat tidak mau kalah dengan memasang bendera dan umbul-umbul di depan <em>kintal </em>rumah masing-masing. Bapak Karolus Womu, orang tua angkat saya di Kampung Samurukie, sudah sedari jauh-jauh hari bersemangat memasang bendera dan menghias pagar rumah kami. Kontribusi saya hanyalah menyediakan telinga untuk menerima ocehan <em>nabo </em>(bahasa Auyu untuk ‘bapak’) mengenai <em>bhinneka tunggal ika </em>dan Pancasila dengan penjelasan panjang dan lebar tak berujung<em> — </em>yang sudah tidak dihiraukan oleh anak istrinya di rumah.</p><h3><strong>Mencari Merah-Putih di Tengah Duka</strong></h3><p>16 Agustus 2022 sore hari waktu Indonesia Timur, 77 tahun setelah Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengasdengklok (kota kelahiran ibu saya) oleh pada kaum pemuda Indonesia, suasana kampung sontak berubah. <em>Tete </em>Finansius, seorang tua adat Kampung Samurukie, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Rumah pun langsung ramai dengan orang yang datang dari segala penjuru kampung. Para muda-muda langsung berpencar ke kampung-kampung kerabat untuk menyiarkan berita duka. Sepanjang malam, suara tangis <em>wani </em>(Bahasa Auyu untuk ’ibu’) dan <em>nabo </em>silih berganti mengisi kesunyian. Sebuah antiklimaks dari suasana merah-putih yang dibangun berhari-hari.</p><p>Bagi suku Auyu, kematian adalah akhir dari kehidupan dan segala interaksinya dengan hal-hal duniawi. Arwah akan memasuki <em>sawegurkima okna, </em>atau peristirahatan sementara untuk roh-roh, sebelum masuk ke <em>simi busu </em>atau surga. Kepercayaan ini memiliki relasi yang kuat dengan adat ajaran agama Katolik yang dianut mayoritas masyarakat di sini, di mana aka nada api pencucian terakhir sebelum bergabung bersama Yang Ilahi. Ketika ada kedukaan di dalam masyarakat, semua orang dilarang melakukan pekerjaan. Hal ini untuk menghormati arwah dan keluarga yang ditinggalkan.</p><p>Sayangnya, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang jarang dirayakan oleh para masyarakat, karena hanya hadir dalam satu tahun sekali. Undangan upacara bendera dari pusat Distrik Passue Bawah di Wonggi sudah diterima oleh para aparat. Kami pun terjebak dilema, antara suasana duka dan perayaan.</p><p>17 Agustus 2022, aku terbangun pukul 6 pagi. Saat mengisi air minum, aku bertanya pada Salmon, anak Bapak Karolus. Ia berkata, bahwa Pak Karo sudah berangkat subuh hari ke Wonggi untuk memenuhi undangan Bapak Kepala Distrik. Aku pun merasa malu. Aku tidak memiliki halangan apapun untuk mengikuti upacara bendera. Kulit sawo matang dan rambut lurusku adalah sebuah representasi paripurna bagi masyarakat Samurukie mengenai apa itu bangsa Indonesia yang maju di seberang barat sana, namun aku tidak memiliki rasa kepemilikan itu. Sontak, aku berganti pakaian resmi dan mencari tumpangan apapun yang mengarah ke Wonggi.</p><p>Saya sampai di Wonggi pukul 9 pagi, setelah mendapat tumpangan oleh Filemon. Upacara dimulai pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pak Bernadus Kelanit selaku PJ Kepala Distrik Passue Bawah. Seluruh warga dari berbagai kampung dan kalangan ikut menjalankan prosesi upacara. Standar kemampuan baris-berbaris tentu berbeda jauh dengan yang selama ini saya laksanakan di kota kelahiran saya. Saat Sang Saka berkibar dan lagu Indonesia Raya diputar, tidak satupun warga yang mengetahui liriknya. Tapi rasa haru justru menghampiri saya. Di tengah segala keterbatasan ini, masyarakat Distrik Passue Bawah tetap berusaha menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Lirik Indonesia Raya saya nyanyikan dengan lirih di balik usaha terbaik saya menutupi aliran tangis haru.</p><p>Selepas upacara, Bapak Kepala Distrik memutar lagu untuk masyarakat berjoget, sembari mempersiapkan perlombaan tarik tambang dan panjat pinang. Sayangnya, hal itu tidak dapat menutup duka kami dari masyarakat Kampung Samurukie yang masuk berkabung. Kami langsung bertolak kembali ke Samurukie untuk mempersiapkan acara pemakaman. Dari siang sampai sore hari, suasana kampung sunyi senyap. Hanya terdengar suara tangis para keluarga yang tak ada putusnya. Para kerabat keluarga dari kampung lain (Gauda, Busiri, Keta) datang dengan bermandikan lumpur sembari menyanyikan lagu adat sambil menangis terisak. Mandi lumpur adalah cara para masyarakat suku Auyu untuk menunjukkan duka, mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali ke tanah.</p><p>Sekitar pukul 6 sore, makam dan peti sudah siap. Seluruh warga kampung mengantar kepergian <em>tete </em>Finans yang dikubur di pemakaman umum Kampung Samurukie di ujung barat. Matahari yang terbenam menjadi latar dan saksi atas kedukaan kami hari itu. Saya teringat akan sebuah pepatah Afrika yang mengatakan, “satu orang tua mati, berarti sama dengan satu perpustakaan terbakar”. Para tua-tua adalah sumber ilmu dan kebijaksanaan, dan kami mengantarnya berpulang hari ini. Saat penguburan, kami memberikan hormat terakhir dengan bendera merah putih. <em>Tete </em>telah pulang di hari yang sama dengan bangsa kami merayakan kemerdekaannya.</p><h3><strong>Tangisku Mencari Arti Sebuah Bangsa</strong></h3><p>Kata ‘bangsa’ bagi saya masih menjadi sebuah pertanyaan yang masih saya bawa. Kami mengaku bahwa bangsa ini terbentang dari Sabang hingga Merauke, namun kerap kali masyarakat di ufuk terbit matahari ini masih kerap terlupakan. Mungkin hanya menjadi pernak-pernik belaka saat ada momen untuk memamerkan kekayaan adat dan budaya Indonesia, tapi tidak pernah lebih dari sekadar pajangan di mata dunia saja. Terlalu jauh apabila kita membahas represntasi dan keberpihakan, pengakuan atas hak-hak adat dan sumber dayanya pun masih jauh dari gapaian. Hal ini menjadi sebuah ironi setelah 77 tahun Indonesia merdeka.</p><p>Mungkin ada yang mendebat bagaimana legitimasi referendum Papua menjadi bagian dari Indonesia pada Mei 1963 melalui <em>‘Act of Free Choice’</em>. Banyak sumber mengatakan bahwa Hatta menjadi salah satu tokoh yang tidak setuju bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia. Selain memiliki sejarah suku bangsa Melanesia yang berbeda dengan kita, Hatta pun khawatir bahwa Indonesia malah hanya menjadi kekuatan baru neokolonialisme di Asia Tenggara, alih-alih menghapusnya dari muka bumi sesuai amanat pembukaan UUD 1945. Ambisi Soekarno melawan dalih pemikiran Hatta mengenai Papua masih menjadi diskursus yang menarik hingga hari ini.</p><p>Di tengah sensitivitas dan polemik kata ‘merdeka’ di tanah Papua, nampaknya masyarakat Mappi abai saja. Mereka sendiri sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Namun, saya pribadi tidak bisa merasa abai. Masyarakat ‘suku’ masih dianggap kelas bawah, bahkan di tanah Mappi milik mereka sendiri. Ada sebuah ketertidaksinambungan yang terjadi mengenai pemahaman mereka arti kata ‘bangsa’ dengan realita yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, saya menolak apabila martabat saya dianggap rendah oleh bangsa lainnya hanya karena warna kulit dan bentuk raut wajah saya. Saya sendiri masih mencari arti kata ‘bangsa’ itu di balik rawa-rawa Mappi. Saya masih mencari arti kata ‘merdeka’ itu pada suku bangsa yang mau berkompromi dengan adatnya demi merayakan berdirinya bangsa Indonesia. Pengorbanannya sungguh tidak terkira, dan keinginannya sungguh nyata. Namun, normalisasi yang terjadi pada bangsa yang sangat Jawa-sentris ini telah menanamkan bibit mental inferior akan suku bangsa lain di dalam diri anak-anak Papua.</p><p>Indonesia sebagai sebuah institusi negara mungkin sangat sulit dicari hal baiknya. Kalau berbicara mengenai hal buruk, mungkin saya lebih cepat merapalkannya. Namun, Indonesia adalah identitas saya sebagai sebuah bangsa, dan tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu mengubahnya. Begitu pula bagi para putra-putri Auyu yang merayakan kemerdekaan di tengah tangis dukanya. Semoga definisi ‘bangsa’ itu akan hadir utuh bagi mereka, suatu saat nanti.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d0f4512b10f8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sokgoh: Suku Auyu di Samurukie dan Hubungannya dengan Hak Tanah Adat]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/sokgoh-suku-auyu-di-samurukie-dan-hubungannya-dengan-hak-tanah-adat-ca14b823ff96?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ca14b823ff96</guid>
            <category><![CDATA[anthropology]]></category>
            <category><![CDATA[papua]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:15:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-04-12T09:22:26.802Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/703/1*c3YTDLtd1V0Tvl-2wLIttg.png" /><figcaption>Masyarakat pencari kayu gaharu dari Kampung Samurukie, Distrik Passue Bawah, Kabupaten Mappi, Papua</figcaption></figure><p>Apabila manusia bertanya mengenai asal-usulnya, Suku Auyu di Kabupaten Mappi, di bagian selatan Papua, memiliki jawaban tersendiri. Suku bangsa yang tersebar dari pesisir Sungai Digoel hingga anak Sungai Passue (Wildemann), percaya bahwa <em>nene-tete </em>(nenek-kakek) moyang mereka lahir dan dijadikan dari tanah di sebuah goa batu. Mereka berjalan kea rah timur, tempat matahari terbit, hingga di kepala Sungai Binu, sampai ke Sungai Haku, lanjut ke Sungai Sahandakie, dan sampai di sebuah tanah lapang yang diberi nama <em>Yehundakai</em>. Di tempat inilah para tetua Suku Auyu menetap dan beranak cucu. Salah satunya menjadi Kampung Samurukie, yang menjadi rumah saya selama 10 bulan ini.</p><p><em>Sokgoh</em> — begitu Bahasa Auyu menyebut arti kata ‘tanah’ — merupakan ibu (<em>wani</em>) bagi masyarakat Samurukie. <em>Sokgoh</em> adalah tempat kehidupan berasal dan berlangsung, sumber kehidupan itu sendiri. Siklus kehidupan dan dunia dalam kepercayaan Suku Auyu dimulai dari lahir (<em>mahama dahi</em>), lalu pendewasaan lahir dan batin (<em>tarma busu</em>), lalu mengalami kematian dan persinggahan roh sementara (<em>sawegurkima okna</em>), sebelum kembali ke surga (<em>simi busu</em>) dan kembali lagi ke dunia melalui kelahiran. Semua jenis mahkluk hidup, baik hewan buruan dan tumbuhan hidup di atas tanah, sebelum akhirnya pergi dari dunia fisik. Begitu pula dengan air, yang dipandang sebagai air susu ibu yang menghidupkan. Tanah atau dusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan mereka, dan memiliki peran yang besar dalam menentukan status adat dan warisan keluarga.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/694/1*5aRLTsYlgRtXhB_DSZEl_A.png" /><figcaption>Wanita Auyu di Kampung Samurukie mengambil ikan dari jaring yang dipasang</figcaption></figure><h3><strong><em>“Omnoko Nuna Mukang, Gabunaha Vuma Vitodirinini, Khormah Ha Yaku Rafnani”</em></strong></h3><p>Begitulah bunyi pepatah masyarakat adat Suku Auyu di Samurukie yang menggambarkan ideologi mereka mengenai tanah, air, dan hutan. Artinya adalah anak-anak harus menjaga dusun dengan baik, jangan sampai ada orang lain yang merampas hak atas dusun tersebut. Masing-masing keluarga telah memiliki hak milik dusun yang diatur oleh moyang berdasarkan marga, dan diatur lebih lanjut dialam keluarga menurut kepala keluarga. Hak tersebut mencakup untuk mengambil dan memanfaatkan apa saja yang ada di dusun tersebut, dan menjaga batas-batas dusun. Namun, pemilik hak waris juga wajib menjaga dan merawat, serta memberitahukan batas-batas tanah yang sudah ada, dengan tujuan agar menghindari konflik dengan pemilik dusun yang berbatasan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*uZHvcePqoXfmf6zS37fxBg.png" /><figcaption>Wanita Auyu meremas ampas sagu untuk mendapatkan bola sagu</figcaption></figure><p>Pola hidup berburu dan meramu ini menekankan penghormatan yang tinggi kepada alam sebagai sumber kehidupan, dan memberikan mereka pengetahuan lokal tentang alam. Akibatnya, timbul pengetahuan-pengetahuan lokal yang tumbuh dan diturunkan secara lisan di dalam keluarga dalam membaca tanda-tanda alam. Untuk memulai persiapan membuat jebakan babi, mereka melihat tanda pohon ulat kayu yang sudah berbunga. Sedangkan untuk menentukan waktu berburu kasuari, tandanya adalah tumbuhnya buah pohon mangga dan jambu hutan yang menjadi makanan kasuari. Pohon wusiang menjadi tanda bagi masyarakat untuk mencari ikan. Pengetahuan akan berbagai fungsi alam juga mereka miliki dalam bentuk larangan, seperti larangan menebang pohon di lokasi pinggir sungai dan gunung, karena akan menimbulkan longsor.</p><p>Kebiasaan menjaga hutan banyak diturunkan secara lisan oleh para leluhur mereka. Mereka menjaga kesuburan tanah dengan menebang kayu besar, agar menjadi lapuk dan menjadi pupuk bagi tanaman lainnya, maupun media tumbuh hewan-hewan. Pembersihan hutan dan kali dari tanaman liat dilakukan di sekitar <em>bevak </em>(rumah singgah dari batang kayu dan atap daun sagu), dan penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan <em>bubu </em>rotan atau pancing kayu. Mereka juga menyadari kehadiran mahkluk lain di dalam dusun tempat mereka mencari bahan makanan. Ada larangan berburu untuk beberapa hewan yang dianggap sakral, seperti burung kuning, emas, dan sokhoma. Beberapa pohon juga dilarang untuk ditebang, seperti pohon kikanggo, warung, dan dundu. Penghormatan terhadap alam diungkapkan dengan ucapan “<em>nasi sawe subang</em>” sebelum pergi ke hutan, yang merupakan permohonan tolong kepada Matahari yang melambangkan perjalanan leluhur mereka, untuk membantu mereka berburu dan mencari di hutan. Mereka memandang <em>eh </em>(air) sebagai air susu ibu yang memberikan kelegaan, dan <em>gasi </em>(hutan) yang memberikan kesejahteraan hidup bagi mereka.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*g9GRGqvVQv7IwgfBunGy0Q.png" /><figcaption>Memangkur batang sagu untuk mendapatkan ampas sagu</figcaption></figure><h3><strong>Disrupsi Kehidupan Urban dan Upaya Perlindungan Hak Tanah Adat</strong></h3><p>Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Mappi mengalami disrupsi besar ketika industri gaharu masuk secara besar-besaran pada tahun 1995 (saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Merauke). Hutan-hutan di daerah distrik Haju, Assue, dan Passue menjadi lokasi pencarian kayu gaharu dengan penjualan hingga jutaan rupiah per onsnya. Pendapatan meningkat, pendatang muncul berbondong-bondong dan menempati tempat-tempat strategis kayu gaharu seperti Asgon, Senggo, dan Eci. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kelangsungan hutan adat masyarakat Mappi, tak terkecuali masyarakat Samurukie di anak Sungai Passue.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*NWWv9wns0dqmCw5zsJrR2Q.png" /><figcaption>Proses pencarian kayu gaharu di dalam hutan</figcaption></figure><p>Gejala pergeseran pola hidup masyarakat terlihat jelas beberapa tahun belakangan ini. Hutan tak lagi hanya menjadi sumber makanan, namun ladang emas yang mencuri perhatian pasar internasional. Konflik lahan meningkat tiap tahunnya antar anggota keluarga di dalam satu marga. Intervensi pendatang maupun pemerintah justru memperkeruh konflik kepentingan dalam pencarian kayu gaharu, tanpa sadar bahwa dusun tersebut juga menghidupi berbagai hasil hutan lainnya yang esensial dalam ketahanan hidup masyarakat Mappi. Praktik-praktik berhutan yang tidak sesuai dengan kepercayaan lokal ternyata membawa dampak buruk, dengan ekstensifikasi pencarian kayu dan metode berburu hewan modern dengan senapan mengurangi hasil hutan seperti rusa, kasuari, babi hutan, dan pohon sagu. Ketahanan pangan pun menjadi buruk, karena masyarakat harus membeli pangan pasaran seperti nasi dan mi instan untuk menutupi kekurangan hasil hutan. Hak hutan adat yang diturunkan secara lisan di dalam keluarga memiliki kesulitan untuk menyaingi kecepatan dan legalitas informasi dalam bentuk formal tulis-menulis, sehingga dianggap tidak relevan lagi oleh generasi muda. Diperlukan wadah legal formal yang dapat mengakui hak hutan adat dan menjamin praktik pengelolaannya yang berbasis pada pemahaman akan alam itu sendiri.</p><p>Perlindungan hak hutan adat semakin diperkuat berkat Peraturan Menteri (Permen) LHK no. 17 tahun 2020, sebagai pengganti Permen LHK no. 21/2019 yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Sebagai turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker), status hutan adat berubah dari hutan negara menjadi hutan hak, dalam hal ini adalah hutan hak komunal. Hal ini memberikan kebebasan bagi msayarakat untuk mengelola hutan secara adat, dan memanfaatkan isi hutan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Menurut data Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, daerah Mappi masih termasuk dalam wilayah adat <em>Anim Ha, </em>yang didaftarkan dari penduduk suku Marind di Kabupaten Merauke.</p><p>Pendaftaran wilayah adat ini semakin difasilitasi dengan adanya Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang merupakan inisiatif gabungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Sawit Watch (SW). Sampai dengan saat ini, hak tanah adat yang terdapat di Propinsi Papua masih sangat sedikit, hanya 16 wilayah adat. Penghargaan terhadap hak adat masyarakat Papua merupakan pintu masuk untuk mengenali konflik yang terjadi di tanah Papua; bahwa masyarakat adat telah dicabut dari identitas dan penghormatannya kepada kepercayaan para leluhur, yang menjadikan dirinya manusia yang sadar utuh terhadap hubungannya dengan alam.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*Y8VJlvy3PEW6VU1VVl17VA.png" /><figcaption>Upacara adat dan keagamaan untuk pemberkatan pembangunan gereja baru.</figcaption></figure><p><em>Penulis berterima kasih kepada para narasumber: Pastor Athanasius Finyain, Pr dari Paroki Senggo, Keuskupan Asmat; Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Regio Papua, Sergious Womu sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Busiri, serta Teodorus Sunahagi sebagai Ketua LMA Kampung Samurukie.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ca14b823ff96" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Berteman dengan Kematian (dan Kehilangan)]]></title>
            <link>https://medium.com/@alvinpebe/berteman-dengan-kematian-dan-kehilangan-46bede8a1df6?source=rss-6ac0665aba1d------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/46bede8a1df6</guid>
            <category><![CDATA[grief-and-loss]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Alvin Putra S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 22:14:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-08-04T13:28:25.488Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Saya jarang menangis di pemakaman ataupun di acara kedukaan. Sekalipun itu adalah pemakaman anggota keluarga saya sendiri. Saya menangis apabila melihat ada orang yang menangisi kepergian orang yang meninggal tersebut. Mungkin saya lebih menangis karena saya melihat rasa kehilangan tersebut di diri orang lain. Saya sendiri tidak merasa kehilangan, tapi saya ingin ikut merasakan kesedihan tersebut. Apakah saya orang yang tidak berperasaan? Mungkin. Setidaknya saya mencoba untuk ikut merasakan kedukaan tersebut, dan usaha saya itu patut dihargai.</em></p><p>Tanggal 21 Januari 2022 lalu, saya kehilangan guru saya. Bukan saja beliau adalah guru dan pembimbing saya selama menempuh pendidikan S1 dan S2, namun beliau adalah panutan saya dalam mengenyam bidang yang saya tekuni ini. Beliau meninggal di usia yang belum genap berumur 60 tahun, usia yang relatif muda untuk seorang Guru Besar yang seharusnya dalam masa jayanya. Serangan jantung merenggut nyawanya saat pergi berkunjung ke Batam, untuk mewujudkan visi ambisiusnya membangun kabel bawah laut. Kalau boleh jujur, <em>it&#39;s been coming</em>. Gaya hidup yang kurang aktif, sering berlarut malam, ditambah pola makan yang kurang oke dan kebiasaan merokok yang tidak ada hentinya, sudah menjadi rumus jitu untuk mendapat serangan jantung.</p><p>Saya mendapatkan kabar tersebut jauh di pedalaman hutan di Kabupaten Mappi, Papua. Saya sangat terkejut, namun saya tidak menangis. Selama sebulan lebih ini, saya masih bisa menjalankam seluruh kegiatan saya dengan baik. Saya terkejut, bagaimana daya lenting manusia terhadap kematian telah sebegitu hebatnya, sehingga setelah kita berduka akan kematian, kita kembali masuk ke dalam roda sistem yang berputar terus-menerus, tanpa mau berhenti sebentar saja pun. Mungkin kita terlalu meromantisasi kehilangan dan kematian menjadi sesuatu yang spesial yang eksklusif hanya dimiliki manusia saja. Pada kenyataannya, seluruh mahkluk hidup berteman dengan kematian dan kehilangan setiap harinya. Kita terlalu angkuh akan kemampuan manusia itu sendiri, seakan lupa bahwa hidup kita sangat rapuh di atas jembatan tipis antara hidup dan mati.</p><p>Kalau boleh jujur, saya tidak begitu kenal beliau secara pribadi, terlepas dari hubungan profesional kami sebagai guru dan murid. Tapi saya merasakan kehilangan yang mendalam. Saya merasakan bahwa ada bagian yang direnggut dari kehidupan saya, dan bagian tersebut akan selalu terasa kosong. Jasa beliau begitu besar dalam membimbing dan menginspirasi saya dalam berkarya dan meneliti. Tapi saya rasa bukan itu alasan saya merasa kehilangan yang begitu mendalam. Hati kecil saya menolak untuk mengerdilkan hubungan manusia yang saya miliki dengan beliau menjadi hanya sekedar hubungan yang transaksional, yang menguntungkan kedua belah pihak sebagai pihak pemberi dan penerima jasa, tanpa ada hubungan batin yang saling berarti satu sama lain. Tapi mungkin, saya mencari hubungan tersebut di tempat yang salah. Mungkin, memang hubungan kami se transaksional itu, dan tidak ada yang perlu disesali. Tidak perlu memfabrikasi makna hubungan interpersonal demi memvalidasi rasa kehilangan tersebut.</p><p>Saat terkapar di lokasi karantina akibat penyakit COVID-19, saya melihat kembali pesan pribadi antara kami berdua. Beliau pernah menyapa saya pada Oktober 2021, membahas mengenai draft publikasi penelitian yang telah kami kirimkan ke sebuah jurnal internasional, tanpa ada balasan berarti selama berbulan-bulan. Bulan Maret 2022, balasan mengenai revisi draft publikasi tersebut akhirnya keluar dari pihak pengelola jurnal - dua bulan setelah kepergian beliau. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya untuk memonumenkan hubungan kami, dan pada akhirnya berteman dengan kematian dan kehilangan itu sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=46bede8a1df6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>