<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Amir Nur Ridho on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Amir Nur Ridho on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@amirnurridho?source=rss-adc19938f88b------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*zXZtwAe6-_a7i7e23N6wyQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Amir Nur Ridho on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@amirnurridho?source=rss-adc19938f88b------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 17:05:16 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@amirnurridho/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Pelajaran dari Penataan PKL di Kota Surakarta]]></title>
            <link>https://medium.com/@amirnurridho/penataan-pkl-di-kota-surakarta-a51c4fab89c1?source=rss-adc19938f88b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a51c4fab89c1</guid>
            <category><![CDATA[umkm]]></category>
            <category><![CDATA[pkl]]></category>
            <category><![CDATA[solo]]></category>
            <category><![CDATA[pedagang-kaki-lima]]></category>
            <category><![CDATA[surakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Amir Nur Ridho]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 04:12:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-09-30T07:04:06.589Z</atom:updated>
            <cc:license>https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/</cc:license>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Surakarta merupakan salah satu kota besar di bagian tengah Pulau Jawa yang menjadi pusat aglomerasi bagi kabupaten-kabupaten di wilayah Soloraya, seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Sebagai <em>epicentrum</em> pergerakan ekonomi untuk wilayah di sekitarnya, Kota Surakarta banyak menarik Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Kota Surakarta sendiri maupun wilayah di sekitarnya untuk berdatangan menggelar lapak-lapak dagangannya di berbagai penjuru kota. Dengan semakin menjamurnya PKL di Kota Surakarta, membuat kondisi di berbagai kawasan menjadi tidak terkendali dan liar. Beberapa kawasan di pusat kota menjadi kumuh dan tidak terawat sehingga tidak layak untuk dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta bersama elemen masyakarat memulai langkah-langkah penataan PKL untuk membuat suasana kota menjadi lebih nyaman bagi seluruh masyarakat.</p><p><strong>Awal Mula: Dari Monjari menuju Pasar Notoharjo</strong></p><p>Geliat penataan PKL di Kota Surakarta dimulai pada tahun 2005 ketika akan dilakukan penataan kawasan Monumen 45 Banjarsari (Monjari). Kawasan Monjari, yang sebenarnya diperuntukkan untuk tempat rekreasi warga masyarakat, digunakan sederet PKL untuk berdagang berbagai macam barang-barang bekas. Pemerintah Kota Surakarta pada waktu itu bermaskud mengembalikan fungsi Monjari sebagai taman kota yang ramah bagi warga, sehingga perlu dilakukan penataan PKL di kawasan tersebut. Penataan PKL di kawasan Monjari ini dilakukan dengan merelokasi para PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo yang berada di Kota Surakarta bagian selatan, yakni daerah Semanggi.</p><p>Sebanyak 1.036 PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan Monjari akan dipindahkan di Pasar Klithikan Notoharjo. Beragam reaksi keras muncul dari sebagian PKL, mereka menganggap Pasar Klithikan Notoharjo merupakan daerah yang tidak prospektif untuk berdagang karena sepi dan merupakan daerah bekas rawa. Dari banyaknya reaksi penolakan yang muncul tersebut, Pemerintah Kota Surakarta yang kala itu dipimpin oleh Joko Widodo melakukan pendekatan dialog dengan PKL-PKL tersebut. Saluran dialog dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti mengundang para PKL untuk makan bersama di rumah dinas Walikota, bertukar pikiran, dan silaturahim ke para PKL. Proses dialog yang memakan waktu tidak sebentar tersebut akhirnya membuahkan hasil, hingga pada tahun 2006 dilakukan boyongan (pindahan) para pedagang dari kawasan Monjari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi.</p><p>Masa awal para PKL berdagang di Pasar Klithikan Notoharjo tersebut memang tidak terlalu ramai, namun dengan strategi promosi dari Pemkot Surakarta untuk menarik pelanggan ke pasar tersebut lambat laun membuahkan hasil. Butuh waktu kurang lebih selama tiga tahun bagi para PKL tersebut untuk memiliki pelanggan yang stabil, hingga sampai saat ini Pasar Klithikan Notoharjo merupakan salah satu pasar yang selalu ramai dikunjungi oleh pembeli. Kunci keberhasilan relokasi PKL dari kawasan Monjari ke Pasar Klithikan Notoharjo ini adalah pendekatan yang humanis, komunikasi yang intensif, serta promosi gencar setelah proses relokasi. Relokasi PKL dari kawasan Monjari menuju Pasar Klithikan Notoharjo ini bisa dibilang sebagai awal mula cerita penataan PKL di Kota Surakarta, yang mana di tahun-tahun berikutnya dilakukan penataan PKL di kawasan-kawasan yang lain secara lebih masif.</p><p><strong>Melanjutkan Penataan</strong></p><p>Keberhasilan penataan PKL ke Pasar Klitikan Notoharjo mendorong Pemkot Surakarta untuk melakukan penataan-penataan PKL yang lain di berbagai kawasan di Kota Surakarta. Berbagai kebijakan dan regulasi tentang penataan PKL mulai dimunculkan sebagai payung legal, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima serta regulasi turunannya yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan aturan-aturan tersebut terbuktiefektif dalam penataan PKL, selama kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2019 tercatat sudah 6.398 PKL yang berhasil ditata di Kota Surakarta.</p><p>Fasilitasi penataan PKL di Kota Surakarta dlakukan dengan berbagai variasi bentuk yaitu; (1) relokasi ke tempat baru; (2) pembangunan shelter; dan (3) pendirian tenda dengan pengaturan jam operasional. Untuk penataan melalui relokasi, dilakukan seperti saat merelokasi PKL dari kawasan Monjari ke Pasar Klitikan Notoharjo. Metode yang digunakan relatif mirip yaitu dialog dan komunikasi yang intensif dari Pemkot kepada para PKL. Bentuk penataan selanjutnya adalah penataan melalui pembangunan shelter, bentuk penataan ini merupakan yang paling masif dilakukan oleh Pemkot selama beberapa tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2019, tercatat sudah terbangun 28 shelter PKL di berbagai titik di Kota Surakarta yang dibiayai melalui Anggaran Pendatapan Belanja Daerah (APBD). Dalam membangun shelter PKL tersebut, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan seperti penentuan lokasi yang dekat dengan titik PKL sebelumnya berdagang dan lokasi lahan yang tidak mengganggu lalu lintas. Dampak dari pembangunan shelter ini membuat kawasan berdagang PKL menjadi lebih rapi dan beberapa shelter lebih ramai pengujung dari sebelumnya. Memang tidak semua shelter memberikan dampak positif untuk penjualan dagangan para PKL, banyak juga yang penjualannya menurun, namun saat ini Pemkot sedang mengupayakan untuk mengundang atau mempromosikan lokasi shelter tersebut ke masyarakat untuk dikunjungi.</p><p>Selain penataan PKL melalui relokasi dan pembangunan shelter, dilakukan pula penataan melalui pendirian tenda di pinggiran jalan dengan pengaturan jam operasional. Bentuk penataan ini memang relatif masih menggunakan pinggiran jalan sebagai tempat berdagang para PKL, namun waktu berdagang diatur sedemikian rupa agar tertib dan tidak mengganggu lalu lintas. Para PKL pun diberikan aturan agar tidak meninggalkan peralatan dagangan dan sampah ketika selesai berjualan atau yang sering disebut dengan istilah “berangkat bersih, pulang bersih”. Dampaknya bagi PKL mereka tetap berhasil meraup pendapatan yang sama dengan sebelum ditata, bagi Pemkot dan masyarakat membuat jalan dan lalu lintas menjadi lebih rapi dari sebelumnya.</p><p>Pengelolaan PKL di Kota Surakarta dilakukan dengan kerjasama antara beberapa pihak seperti antar instansi pemerintah dan juga dengan dunia usaha. Kerjasama antar instansi pemerintah dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan selaku <em>leading sector</em>, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kepolisian Resor (Polres) Surakarta. Peran dunia usaha juga tidak kalah penting dalam penataan PKL, seperti bantuan melalui <em>Corporate Social Responsibility</em> (CSR) dalam bentuk gerobak dagang, <em>event-event</em>, serta pelatihan-pelatihan. Kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha mendorong keberhasilan penataan PKL di Kota Surakarta.</p><p>Penataan PKL dengan berbagai macam bentuk fasilitasi memang memakan biaya yang tidak sedikit, namun memiliki <em>multiplier effect</em> yang besar seperti roda perekonomian mampu berputar lebih cepat, kawasan yang lebih rapi dan tertib, ruang terbuka sebagai tempat rekreasi, serta masih banyak lagi. Untuk perawatan fasilitas seperti shelter sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot, para PKL hanya perlu membayar retribusi sebesar Rp 1.000/hari untuk PKL yang berdagang dalam shelter serta Rp 200/m2 (tergantung luas lapak) untuk PKL yang berdagang diluar shelter.</p><p>Kombinasi antara regulasi yang jelas, pendekatan yang humanis, komunikasi yang intensif, kerjasama dengan banyak pihak, promosi yang gencar, serta eksekusi kebijakan yang rapi membuat proses penataan PKL di Kota Surakarta dapat dikatakan berhasil. Tentu masih ada beberapa hal yang masih perlu peningkatan di masa depan, seperti pemilihan lokasi shelter yang lebih strategis, penataan PKL di beberapa titik yang belum terlaksana, serta penataan untuk PKL yang memiliki KTP diluar Kota Surakarta. Kedepan, Pemkot akan melakukan penataan PKL dengan bentuk penataan yang lebih variatif dan menjalin kerjasama yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk menjadikan Kota Surakarta kota yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera sesuai visi Walikota Surakarta.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a51c4fab89c1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>