Dalam soal ini, saya berpatokan pada prinsip Pasal 31 UU Ketenagakerjaan yabg dengan tegas menyatakan :
“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”
Hal ini menyatakan bahwa hak seseorang dalam menentukan pekerjaan dengan kesempatan yang ada dalam konteks kejadian di Kuningan adalah mengikuti CPNS merupakan upaya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain tidak bertentangan secara hukum. Lalu bagaimana dengan klausul kontrak kerja yang mencantumkan soal prinsip hubungan kerja dalam tata tertib dan sanksi ?jelas klausul ini bertentangan dengan prinsip hak asasi pekerja yang tercantum dalam pasal 31 UU ketenagakerjaan atau dengan sendirinya klausul ini batal demi hukum karena bertentangan dengan UU ketenagakerjaan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian kerja dan etika sebagaimana pasal 1320 Kuhperdata yang menjelaskan bahwa ketentuan kontrak kerja tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Kemudian prinsip mengundurkan diri dalam UU ketenagakerjaan pasal 154 huruf b yang berbunyi : pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Merujuk pada pasal ini bahwa pihak perusahaan tidak boleh melakukan tekanan pada pekerja atau buruh dikarenakan mengikuti CPNS, pengunduran diri harus bebas dari tekanan siapapun dan merupakan inisiatif pekerja, berkenan dengan ini jika tekanan benar terjadi pada pekerja, jelas hal tersebut merupakan pelanggaran.

Saya kira dalam hal ini, Pihak KMC gegabah dalam menilai situasi, dan tidak boleh mengabaikan hak pekerja dalam menentukan nasibnya karena dari 59 karyawan KMC yang mengikuti CPNS belum tentu lolos semua. Dan terakhir sebagaimana Amanat UUD 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum maka dengan ini sudah semestinya pihak KMC mentaati hukum yang berlaku.

Sekian dan terima kasih.

Senin malam kemarin, saya kedatangan Kawan Rangga dari LBH Bandung. Kedatangan beliau ke Kuningan ada urusan yang mendesak, terkait salah satu Pejuang Lingkungan yang tergabung dalam Organisasi Aliansi Masyarakat peduli Lingkungan yang dilaporkan dengan dalih tuduhan mengganggu atau merintangi usaha pertambangan oleh perusahaan tambang pasir di Daerah Luragung. Kami sempat berbincang situasi umum sembari menikmati Kopi di kedai dekat rumah saya..

Rangga bersama kawan Rifky. Sambil menikmati Coffe V60 menjelaskan perihal perkara yang dihadapi kawan Sawin, pejuang Lingkungan pada esok selasa harus menghadap Unit Tipiter. "ini panggilan kedua untuk Sawin, dan yang pertama didampingi saya" kata Rangga.

Sementara Rangga terus menjelaskan, pikiran saya memutar kembali pada peristiwa Ujang Sanhari, Korban Kriminalisasi Petani, "Nampaknya Kasusnya bakal naik, saya berkaca pada Ujang" kata saya sedikit menyela.

Saya berpandangan bahwa baik petani maupun pejuang lingkungan merupakan kelompok rentan karena ketika vis a vis dengan perusahaan Negeri maupun Swasta pada proses perjuangan politik demokratisnya akan menghadapi situasi perkara pidana yang sejatinya baik petani hutan dan Pejuang lingkungan mendapat imunitas dari konstitusi. Kriminalisasi merupakan jurus untuk menjerat penentang pertambangan serta perkebunan skala besar. Dan kemudian Penyelidikan kepolisian Kuningan maupun penyidikannya memilih opsi menjerat yang entah saya juga tidak memahami dengan opsi yang di pilih penyidik kepolisian Kuningan, entah karena itu atau karena hal lain, entahlah….
Kemudian Rangga juga berpandangan sama, pengalaman beliau mendampingi petani Indramayu. cianjur, Pangalengan dan lainya juga begitu.

V60 yang kita teguk bersama selama obrolan sudah mengering dan saat bersamaan kedai kopi sudah mau tutup, Rangga dan kawan Rifky memutuskan menginap di Luragung namun sebelum berangkat menuju rumah pimpinan Ampel, saya memastikan bahwa esok selasa saya ikut mendampingi Sawin juga.

Selasa pagi, jam 9 pagi kami bertemu di parkiran Alfamart deket Polres Kuningan, nampak Sawin yang bermuka cerah terlihat santai begitu juga kang Iwan pimpinan Organisasi AMPEL. Kami berjalan bersama menuju Unit Tipiter, tempat pemeriksaan Sawin.

Sawin dan kang Iwan diperiksa selama dua jam lebih, dijejali banyak pertanyaan terkait aksi yang dilancarkan Organisasi AMPEL dan masyarakat Luragung pada tanggal 25 September 2019, blokade jalan dan memalang pintu masuk galian C, perihal aksi ini karena dampak lingkungan yang tidak bisa ditolerir oleh Warga, kerusakan jalan yang parah akibat halu lalang kendaraan berat pengangkut pasir dan kebisingan mesin yang sangat mengganggu serta debu karena tak jarang truk pengangkut pasir tak memakai penutup selain itu adalah ancaman longsor di musim penghujan, lahan seluas 35 hektar yang tadinya produktif, ditangan perusahaan penambang pasir berubah petaka bagi warga.

Sawin. dihadapakn pada situasi tunggal, pertanyaan penyidik mengarah pada soal penggembokan palang pintu masuk Galian Pasir. Dengan menyodorkan Gembok dan sederet pertanyaan, Sawin mengakui namun yang menarik barang bukti kedua yang sodorkan adalah spanduk penolakan warga. Ini yang membuat Rangga, Saya dan kawan satunya geleng-geleng kepala.

Rangga sebagai kuasa hukum mencoba menjelaskan duduk perkara dengan menyodorkan argumentasi UU PPLH pasal 65 dan 66, dari dasar ini semestinya kedudukan Perkara Sawin Sudah, Jelas bahwa pejuang lingkungan mempunyai impunitas hukum namun Penyidik bersikukuh dengan dalih Perusahaan ijinnya sudah jelas kemudian RTRW kuningan juga menjadi dasar, dengan begitu posisi UU Minerba 04 tahun 2009 dijadikan alat untuk mereduksi Tujuan UU PPLH nomor 32 tahun 2009 pasal 65 serta 66. Pemeriksaan selesai dengan kesimpulan penyidik adalah SPDP untuk Sawin, berkas diajukan ke kejaksaan artinya dalam beberapa hari atau minggu Status Sawin dari Saksi setahap menuju tersangka.

Ini Lucu. Pertama bagaimana seseorang yang dalam UU no 39 tahun 1999 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat jaminan hukum bisa diperkarakan, Sawin beserta massa lainya menggunakan hak konstitusinya, hak demokratisnya untuk menolak aktivitas pertambangan pasir di wilayah tempat lahirnyabyang merusak alam Luragung Landeuh. Penggembokan dan bentangan spanduk penolakan merupakan ekspresi dengan jaminan hukum yang jelas selain itu tindakan Sawin jelas Demokratis, tidak ada pelanggaran disitu.

Kedua, UU PPLH nomor 32 tahun 2009 pasal 65 menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Kemudian pasal 66 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lengkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata serta Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan kedua aturan yang jelas ini. Mengapa Sawin tetap diperkarakan ?

Selepas selesai dari Polres di perjalanan pulang ke Luragung Kang Iwan menjelaskan, aktivitas Pertambangan sempat mandeg selama setahun lebih. Akibat penolakan terus menerus dari Warga. Dan Sawin paling lantang memperjuangkan lemah Cai. Kerugian perusahaan dalam asumsi kang iwan sangat besar kerugiannya. Kemudian disela penjelasan Sawin Teringat bahwa tindakan Sawin menggembok itu ada yang menyuruh. "Dibelakang ada teriakan gembok Saja"ujar Sawin, dan Sawin baru teringat sekarang.

Dan setelah sampai di luragung. Singgah di warung makan temennnya Sawin dan Kang Iwan, kang Iwan ngontak BPD dan tokoh masyarakat kemudian datang dan berbincang akhirnya memang jelas bahwa Desa Luragung tidak pernah melayangkan Surat Ijin masuk pada Perusahaan Galian C dan RTRW Kuningan tidak spesifik menyebut pertambangan di wilayah mana selain RDTR yang misterius, menariknnya ketika ngobrol peristiwa aksi 25 September 2019, tiga tokoh masyarakat melihat dengan jelas intruksi penggembokan itu datang dari siapa yakni POLISi.

Ini jelas Kriminalisasi terhadap SAWIN.

Seluruh penduduk Langit dan Bumi meneteskan air mata para waktu 10 Asyura atas kematian Cucu kesayangan Sayyidina Muhammad SAW. Kematian Sayyidina Hussein adalah duka bagi setiap zaman. Penyair Turki ergun menggambarkan Susana duka atas kematian Al-Hussein ibarat fajar mengucurkan darah, bahkan bunga tulip menampakan warna darah, memperlihatkan tanda-tanda kesedihan mereka. "Al Hussein adalah air mancurnya para syuhada, air mata para wali" tegasnya.
Kesyahidan Al Hussein sangat masyhur, ergun tidak sedang memuji. Faridudin Attar(1120-1230 M) pemilik mantiqut Thair, hanyut dalam suansa karbala, baginya Al Hussein adalah tujuan. Dalam diwannya beliau bahkan menyerukan jalan Al Hussein para muridnya, "Jadilah seorang Hussein atau Al-Manshur" kesyahidan Sayyidina Hussein merupakan model perjalanan jalan cinta sejati, penempuh jalan Illahi Rabbi, kesyahidannya menimbulkan cinta serta merupakan saksi nyata kekuasaan Allah SWT yang misterius begitu juga kesyahidan Abu Manshur Al-Hallaj, dengan tegas Syah Abdul Lathif dari Bhit (1689-1752) menyatakan hanya orang yang dihinggapi perasaan cinta yang meluap bisa memahami rahasia karbala.

Perihal kematian Al Hussein, saya teringat syair tiongkok kuno Karya Sema Tjhien, "Walaupun semua orang akan mati, kematian itu bisa lebih berat dari gunung Thaisan atau lebih ringan dari sehelai burung belibis". Pada 10 Asyura, Al Hussein Memilih jalan kesyahidan, kematiannya menginspirasi Farid Attar, bahkan menganjurkan muridnya mengikuti jalan Al Hussein. Sebenarnya tragedi yang merenggut 72 keluarga Al Hussein di karbala bisa saja dihindari, karena Muslim bin Aqil melalui suratnya menganjurkan tidak pergi ke Kuffah kemudian nasihat dari Abdullah bin Jaffar ipar Al Hussein untuk membatalkan niatnya ke kuffah namun Hussein adalah Hussein, Cucu Rasul Allah SWT, sayyidina Muhammad SAW. Seperti datuknnya beliau tidak berniat lari dari penderitaan, Husein menjawab semua kegundahan kerabatnya , “Saya sudah melakukan istikharah dan Allah memberi petunjuk yang baik. Aku akan berangkat ke sana.”beliau tak gentar, jalan yang ditempuh bukan jalan biasa, melawan tirani Yazid ibnu Muawiyah sekaligus menyatakan ia pada petunjuk yang beliau dapat.

Lalu, tangisan mana yang paling banyak tumpah dari bumi Dan langit, apakah Al Hussein atau si penguasa yang Dzalim ?

Bumi berguncang, gempa; langit gempar

Ini bukanlah perang; ini adalah manifestasi. . .(Syah Abdul Latif)

Aufi, Tanjung Sari.

Akhir-akhir ini terjadi kelesuan pada Aktivis mahasiswa di Kuningan, seperti sedang dijangkit penyakit macam Impotensi.

Bagaimana tidak ?dari kasus-kasus yang mengemuka di Kuningan, di Mulai soal dua tuan tanah besar di Kuningan yang memperaktekan penghisapan feodal, penguasaan air /tata kelola yang menjadikan Kuningan dilanda kekeringan, Nasib korban longsor Cipakem kian tidak jelas kehidupannya Dan sangat memprihatinkan selepas Pemda Kuningan menyatakan penanganan mereka bukan prioritas, kemudian nasib petani hutan yang dipekerjakan selayaknya perbudakan kolonial oleh TNGC dan perhutani, dan tidak ada jaminan kehidupan Dan kesehatan seperti yang dialami Sapta petani Cipedes yang dipekerjakan selama 20 tahun tanpa upah, sekarang terkena ginjal sampai terakhir nasib guru honorer, yang diintervensi oleh Desa Marabakti yaitu Rohayatun yang dituntut dengan dalih meyebarkan informasi palsu terkait Jodi.

Bagi saya, soal tersebut merupakan rangsangan untuk bergerak, menyatakan sikap sebagai reaksi cepat dikala semua elemen kekuatan belum terkonsolidasikan..

Kemudian, apa yang membuat persoalan sebegitu telanjangnya, tidak membuat ormawa ngaceng?jelas ini masalah.

Mau tidak mau eksisnya organisasi mahasiswa yang berhaluan gerakan maupun himpunan adalah aksi, jika Camus begitu lantang menyatakan ekskstensinya Dengan "Aku berontak maka aku Ada" maka di dalam Demokrasi maklumat eksistensi sampean semua ya protes kerass melalui aksi menegaskan kembali pada pemerintah orientasi kebijakannya untuk rakyat yang tertindas. "program pemerintah gak beres"

Tetapi kalo sudah tidak lagi ngaceng atau singkatnya terjadi disorientasi, ya ini sulit. Kalo pokok masalahnya disiplin organisasi, saya kira bisa belajar pada Organisasi Pramuka, bagaimana cara mudah membentuk barisan.