<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Anindya Saraswati on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Anindya Saraswati on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@anindyasaraswatiie?source=rss-fb846c07338a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*dLQeUNpVneaRrsn0jjTiow@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Anindya Saraswati on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@anindyasaraswatiie?source=rss-fb846c07338a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 00:11:28 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@anindyasaraswatiie/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Membongkar Greenwashing Sebagai “Kuda Troya” Green Grabbing]]></title>
            <link>https://anindyasaraswatiie.medium.com/membongkar-greenwashing-sebagai-kuda-troya-green-grabbing-78da60c3738e?source=rss-fb846c07338a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/78da60c3738e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anindya Saraswati]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:54:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-16T13:58:53.379Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Membongkar Greenwashing Sebagai “Kuda Troya” Green Grabbing di Balik Narasi Revitalisasi Danau Rawa Pening</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/199/1*BY16gOnVYNihAyVEZD2leg@2x.jpeg" /></figure><p>Sengketa agraria di kawasan pesisir Kabupaten Semarang meletus begitu Danau Rawa Pening masuk dalam daftar lima belas Danau Prioritas Nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Gesekan di tingkat tapak bermula dari penetapan batas zonasi berbasis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 365/KPTS/M/2020, yang sepihak mencaplok permukiman warga dan lahan pertanian aktif ke dalam zona sempadan danau. Ruang hidup masyarakat kian terkunci sewaktu Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024 – 2044 mematok kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk sektor pariwisata. Arah kebijakan tersebut berjalinan erat dengan Masterplan Revitalisasi milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang merancang proyek infrastruktur fisik masif, mulai dari jalan inspeksi, tanggul, hingga jogging track sepanjang rentang 2020 hingga 2036. Rangkaian kebijakan teknokratis ini terang-terangan menggeser agenda pemulihan ekosistem menjadi komersialisasi ruang yang menyingkirkan warga lokal.</p><p>Secara ekologis, danau seluas 2.670 hektar ini memang menghadapi ancaman krisis akibat pendangkalan dan erosi berat dari kawasan Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS). Situasi ini kian parah akibat ledakan populasi eceng gondok imbas eutrofikasi, yakni penuangan nutrisi berlebih dari limbah industri, limbah pertanian, dan pembuangan rumah tangga yang memicu pertumbuhan gulma air secara tak terkendali. Namun, bukannya menindak tegas sumber pencemaran di hulu, otoritas terkait justru menjadikan kondisi krisis ini sebagai alat untuk memoles citra penyelamatan lingkungan ke hadapan publik. Kampanye pemulihan hijau ini dijual manis melalui wacana pariwisata berbasis green economy, salah satunya tercermin dari promosi kerja sama proyek percontohan ekonomi hijau antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Prefektur Shiga dari Jepang.</p><p>Pemasaran wacana hijau tersebut rupanya bertolak belakang dengan realitas pahit yang dialami warga pesisir. Penuturan Bogi Subasti, seorang warga Kecamatan Banyubiru, mengungkap bagaimana penataan zonasi dieksekusi lewat pembongkaran paksa alat tangkap branjang dan perataan keramba apung yang seketika memutus urat nadi ekonomi nelayan tradisional. Fakta lapangan ini memperlihatkan benang merah yang mengunci praktik greenwashing, metafora Kuda Troya, dan fenomena green grabbing. Proyek revitalisasi dipakai sebagai greenwashing untuk membungkus citra konservasi. Narasi hijau ini berfungsi layaknya Kuda Troya, yaitu menyusupkan agenda pembatasan ruang hidup di balik kedok penyelamatan alam. Setelah publik terbuai oleh klaim ramah lingkungan tersebut, eksekusi green grabbing berjalan mulus melalui pematokan lahan produktif dan perampasan hak atas tanah warga. Alasan pelestarian alam pada akhirnya cuma menjadi pembenaran untuk melanggengkan penyingkiran warga dari tanah kelahirannya.</p><p>Pencitraan atas nama penyelamatan lingkungan di Rawa Pening menyimpan cacat penegakan hukum yang fatal: ketimpangan perlakuan antara kawasan hulu dan hilir. Mengandalkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 dan Perda Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah membungkus penataan ruang ini dengan istilah restorasi ekosistem demi memanen simpati publik. Sayangnya, pembingkaian wacana ini memuat bias kelas yang kental. Aktivitas nelayan kecil pemilik branjang serta budidaya ikan warga terus-menerus dituding sebagai biang kerok utama kerusakan danau. Sebaliknya, pemerintah justru memejamkan mata terhadap instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Aturan tegas yang melarang pembuangan limbah industri melampaui baku mutu tersebut diabaikan, sementara pengawasan terhadap pabrik-pabrik pencemar dan laju erosi di sembilan Sub-DAS hulu dibiarkan amat longgar. Retorika revitalisasi ini tak lain dari strategi greenwashing untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan tata kelola di hulu sekaligus melegitimasi kontrol penuh negara atas wilayah perairan danau.</p><p>Siasat wacana di tingkat atas lantas bermuara pada perampasan ruang secara nyata di lapangan. Lewat Kepmen PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020, penetapan 109 titik patok sempadan mengeksklusi permukiman dan lahan pertanian aktif milik warga yang padahal berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM). Penyerobotan tanah ini mencapai puncaknya sewaktu otoritas mengembuskan wacana penetapan status tanah musnah bagi area warga yang terendam air danau. Dari penelusuran langsung di lapangan serta wawancara bersama warga, naiknya air danau secara terus-menerus ditengarai akibat pola permainan pintu pembendung air oleh BBWS Pemali Juana. Skenario penggenangan buatan ini dimanfaatkan sebagai celah hukum untuk mengklaim tanah produktif warga telah hilang secara alami. Tujuannya sangat transparan, yakni menggugurkan kewajiban negara dalam memberikan ganti rugi yang layak. Proses pematokan di lokasi bahkan melibatkan personel Kodam IV/Diponegoro tanpa dialog transparan, memicu intimidasi psikologis yang meruntuhkan daya tawar masyarakat. Konflik keadilan agraria ini pun sengaja dikesampingkan dan diputarbalikkan seolah-olah cuma masalah teknis kepatuhan hukum dan penertiban aturan lingkungan.</p><p>Tindakan pemisahan warga dari tanah kelahirannya berimbas langsung pada kehancuran tatanan ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir Rawa Pening. Pembongkaran paksa branjang dan larangan menggarap lahan pasang surut secara mendadak melumpuhkan mata pencaharian nelayan, petani, hingga perajin eceng gondok. Parahnya, pemerintah sama sekali tidak menyiapkan skema bantuan sosial, kompensasi pendapatan, maupun kejelasan program alih profesi untuk menopang kehidupan warga. Riset lapangan yang saya lakukan melalui dua kali observasi langsung pada Maret dan Agustus 2024 serta wawancara mendalam bersama tokoh perwakilan komunitas lokal seperti Pak Bogi dan Pak Joko mendapati fakta bahwa situasi kian runyam akibat terbelahnya gerakan perlawanan masyarakat menjadi dua kubu. Di samping dampak sosio-politik tersebut, pendekatan otoriter ini mencampakkan local ecological knowledge atau pengetahuan ekologis lokal. Usulan warga untuk mengelola dan mempertahankan populasi eceng gondok pada ambang aman 15 persen sebagai penyaring limbah alami sekaligus penahan badai, ditepis begitu saja oleh pembuat kebijakan. Pemerintah lebih memilih meminggirkan gulma tersebut ke tepi danau menggunakan alat berat, yang ujung-ujungnya justru merusak sawah padi milik warga. Pola tata kelola top-down ini memosisikan masyarakat semata sebagai objek pelanggar hukum, bukannya mitra sejajar yang paham betul dinamika danau.</p><p>Rentetan temuan di lapangan ini mengonfirmasi bagaimana greenwashing, Kuda Troya, dan green grabbing beroperasi secara padu dalam melumpuhkan ruang hidup warga. Konsep greenwashing yang digagas Jay Westerveld bekerja memoles wacana publik demi menutupi kebobrokan tata kelola limbah hulu serta dampak sosial proyek di hilir. Wacana hijau ini bertindak sebagai Kuda Troya, yaitu taktik pengecohan politik dan mekanisme perantara (bridging mechanism) yang menyusupkan agenda penataan ruang kaku serta komersialisasi kawasan di balik janji manis restorasi danau agar diterima publik tanpa curiga. Setelah kedok normatif tersebut berhasil membius perhatian publik, praktik green grabbing sebagaimana dipetakan oleh Fairhead, Leach, dan Scoones dieksekusi secara fisik di lapangan. Eksekusi ini berjalan lewat pematokan sempadan sepihak, pencaplokan lahan aktif ber-SHM, manipulasi genangan air untuk klaim status tanah musnah, hingga pemanfaatan perpecahan gerakan warga demi menumpulkan resistensi lokal atas nama konservasi. Pada akhirnya, klaim pelestarian alam di Rawa Pening cuma instrumen kekuasaan untuk memindahkan hak penguasaan ruang sekaligus menyingkirkan masyarakat lokal dari tanah kelahirannya.</p><p>III. Penutup dan Rekomendasi</p><p>Penataan Danau Rawa Pening melalui narasi revitalisasi menjadi bukti telanjang bagaimana retorika perlindungan lingkungan dapat dipelintir menjadi instrumen greenwashing. Janji pemulihan ekosistem dan pengembangan pariwisata berbasis green economy terbukti cuma Kuda Troya yang menyembunyikan agenda komersialisasi ruang dan penggusuran masyarakat. Di balik alasan konservasi alam, praktik green grabbing dilancarkan melalui pencaplokan lahan SHM, penetapan sempadan secara sepihak, hingga skenario penggenangan buatan untuk menghindar dari kewajiban ganti rugi. Ketimpangan ini makin diperparah oleh asimetri hukum yang cuma menindak nelayan kecil, sementara pencemaran skala besar oleh industri di wilayah hulu dibiarkan melenggang tanpa sanksi. Bukannya menghadirkan keadilan ekologis, proyek ini justru gagal memulihkan danau dan malah memproduksi kemiskinan struktural baru bagi masyarakat pesisir.</p><p>Guna keluar dari lingkaran konflik agraria dan krisis ekologi tersebut, pemerintah harus membuang pendekatan teknokratis yang represif dan beralih menuju model tata kelola Eco-Governance Berbasis Komunitas. Model ini memiliki pijakan hukum yang kokoh pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Tata kelola baru ini juga wajib mengadopsi prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC). Model top-down state-centric restoration harus dihentikan. Negara tidak boleh lagi merasa sebagai pemilik tunggal kebenaran ekologis dan wajib mengembalikan posisi warga lokal sebagai pilar utama pelestari danau. BBWS Pemali Juana dan pemerintah daerah wajib menghentikan pelibatan aparat militer dalam urusan penataan tanah, lalu membuka ruang dialog yang setara melalui pembentukan forum tata kelola kolaboratif multipartai yang melibatkan nelayan, petani pasang surut, dan perajin eceng gondok. Forum ini harus diberi kewenangan untuk meninjau ulang garis sempadan danau secara transparan serta mengakui kearifan lokal dalam pengelolaan eceng gondok secara terukur. Pemulihan ekosistem Rawa Pening pada akhirnya hanya akan berhasil jika diletakkan satu paket dengan kepastian hak atas tanah, perlindungan SHM warga, serta kepastian skema perlindungan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=78da60c3738e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Politisasi Glass Ceiling Perempuan dalam Pusaran Suksesi Keraton Yogyakarta]]></title>
            <link>https://anindyasaraswatiie.medium.com/politisasi-glass-ceiling-perempuan-dalam-pusaran-suksesi-keraton-yogyakarta-0e640e8f4103?source=rss-fb846c07338a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0e640e8f4103</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anindya Saraswati]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 15:10:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-13T15:17:54.914Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/450/1*iIJNvIuuvJKXSrJEQGMSfA@2x.jpeg" /></figure><p>Ratusan tahun lamanya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sebagai benteng tradisi yang patrilineal, di mana takhta hanya boleh diwariskan kepada laki-laki sesuai dengan <em>paugeran</em> atau aturan adat. Namun, tatanan yang telah bertahan lebih dari dua abad ini berubah drastis ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan <em>Sabda Tama </em>dan <em>Sabda Raja</em>. Kedua titah krusial ini merombak total gelar kerajaan sekaligus menghapus syarat bahwa raja haruslah seorang laki-laki. Keputusan yang teramat radikal tersebut langsung memicu polemik dan memaksa publik bertanya-tanya soal motif di baliknya. Dari sanalah muncul perdebatan sengit mengenai apakah naiknya GKR Mangkubumi, putri pertama Sultan, benar-benar murni untuk mendobrak tabu demi kesetaraan gender, ataukah ini sekadar strategi Sultan agar takhta tetap jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri di tengah ketiadaan putra mahkota?</p><p>Jika ditelaah lebih jauh, <em>Sabda Raja</em> sebenarnya adalah siasat cerdik keraton untuk ‘mengakali’ aturan adatnya sendiri. Selama ini, banyak yang mengira <em>paugeran</em> itu terlalu kaku dan mutlak memihak garis keturunan laki-laki. Padahal, manuver Sultan justru membuktikan bahwa tradisi Mataram Islam ternyata cukup lentur menyikapi keadaan. Kelenturan ini paling kentara dalam penghapusan istilah “<em>Khalifatullah</em>”, mengingat gelar tersebut punya beban sejarah dan tafsir agama yang mengharuskan pemimpin berjenis kelamin laki-laki. Dengan mencopot gelar itu, hambatan agama bagi pemimpin perempuan otomatis hilang. Di sisi lain, perubahan gelar “<em>Buwono</em>” menjadi “<em>Bawono</em>” berfungsi untuk meninggalkan tradisi lama. Karena “<em>Buwono</em>” sudah identik dengan sepuluh sultan laki-laki sebelumnya, Sultan mengubah satu huruf vokal untuk membuka lembaran baru yang bebas dari riwayat patriarki. Melalui celah bahasa inilah, jalan bagi perempuan untuk memimpin menjadi sah tanpa harus meruntuhkan seluruh fondasi awal keraton.</p><p>Langkah keraton membuka jalan kepemimpinan lewat manuver bahasa dan adat ini sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap batasan tak kasat mata. Inilah mengapa konsep <em>glass ceiling</em> atau langit-langit kaca yang dicetuskan oleh Marilyn Loden (1978) sangat relevan untuk melihat apa yang sedang terjadi di Keraton Yogyakarta. Hambatan hierarkis yang seolah tidak terlihat ini membuat ruang gerak perempuan di keraton sangat terbatas, sehingga mereka sering kali sekadar menjadi pendamping atau simbol keanggunan istana. Akibatnya, akses menuju kekuasaan tertinggi selalu tertutup oleh hukum suksesi. Jalan buntu tersebut akhirnya baru terbuka saat GKR Mangkubumi ditunjuk sebagai calon pewaris takhta, sebuah langkah berani yang sukses meruntuhkan tembok tradisi. Lebih dari sekadar memutus monopoli kekuasaan, keputusan ini sekaligus menghapus anggapan usang soal <em>konco wingking</em> yang selama ini membatasi peran perempuan Jawa hanya seputar urusan rumah tangga. Keraton seolah menegaskan kembali bahwa perempuan juga punya hak dan kemampuan penuh untuk memimpin kerajaan.</p><p>Lagipula, jika menilik sejarah Nusantara, penguasa perempuan bukanlah hal yang asing. Kita bisa berkaca pada kepemimpinan Tribhuwana Tunggadewi di Majapahit atau deretan ratu di Kesultanan Aceh. Jadi, langkah Keraton Yogyakarta saat ini pada dasarnya hanya meneruskan tradisi kepemimpinan perempuan yang sudah lama ada di tanah air. Namun, apa yang membuat perombakan adat ini begitu krusial adalah dampaknya yang meluas hingga ke ranah publik. Mengingat Undang-Undang Keistimewaan DIY mengamanatkan bahwa takhta Sultan otomatis menyatu dengan jabatan Gubernur, naiknya GKR Mangkubumi kelak juga akan mendobrak <em>glass ceiling </em>di ranah pemerintahan. Posisi strategis ini menjadikannya perempuan pertama yang memegang kendali penuh atas arah kebijakan publik di Yogyakarta.</p><p>Di tengah perayaan hancurnya dominasi laki-laki di keraton, muncul pertanyaan kritis soal niat sebenarnya di balik perubahan ini. Publik masih berdebat apakah keputusan tersebut murni lahir dari kesadaran akan kesetaraan gender, atau sekadar siasat karena Sri Sultan Hamengku Buwono X kebetulan hanya memiliki anak perempuan. Dalam ilmu politik, fenomena semacam ini biasa dijelaskan lewat teori reproduksi elite, yaitu insting alamiah seorang penguasa untuk mengubah aturan main demi memastikan kekuasaan tetap jatuh ke tangan keluarga intinya. Kecurigaan tersebut semakin menguat karena Sultan ditengarai ingin mengamankan takhta dari incaran para <em>Rayi Dalem</em> (adik-adik lelakinya). Ancaman dari lingkar dalam inilah yang membuat banyak pihak berpikir bahwa isu kesetaraan gender mungkin hanya dipakai sebagai tameng untuk mencari simpati publik, sekaligus alat meredam protes dari keluarga kerabat istana.</p><p>Dugaan mengenai skenario politik ini semakin nyata kalau kita melihat rekam jejak GKR Mangkubumi yang seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Jauh-jauh hari, sang putri sudah didorong untuk memegang jabatan penting di tengah masyarakat, seperti Ketua Kadin DIY hingga Ketua Pramuka DIY, demi membuktikan langsung kemampuannya sebagai calon pemimpin. Akan tetapi, walaupun aroma kepentingan mengamankan takhta keluarga sangat terasa, sudut pandang feminisme tetap memberikan pembelaan yang masuk akal. Bagi pergerakan perempuan, apa pun niat tersembunyi di balik keputusan itu, hasil akhirnya di lapangan tetaplah sebuah kemenangan besar. Sebab, gebrakan ini secara nyata telah menghancurkan tradisi turun-temurun yang memonopoli takhta hanya untuk laki-laki, sekaligus menciptakan sejarah baru bahwa perempuan diakui kemampuannya secara utuh untuk memimpin adat kerajaan.</p><p>Melihat keseluruhan dinamika polemik tersebut, terlepas dari apakah perombakan adat ini murni demi kesetaraan gender atau sekadar siasat melanggengkan kekuasaan, dampaknya telah membawa perubahan konkret yang tak bisa lagi diputar balik. Keraton secara resmi telah memutus rantai monopoli takhta laki-laki yang sudah bertahan berabad-abad. Langkah berani ini langsung menempatkan GKR Mangkubumi di posisi kunci sejarah baru Mataram. Ke depannya, sang calon penerus harus pandai merangkul berbagai pihak untuk mendinginkan sisa ketegangan di dalam keluarga istana. Bersamaan dengan itu, ia juga memikul tugas berat untuk memadukan tradisi leluhur dengan tata kelola kepemimpinan masa kini yang lebih terbuka. Nasib keraton sebagai benteng budaya Jawa kelak akan sangat bergantung pada kemampuannya menjaga nilai-nilai sakral keraton agar tetap relevan dengan zaman yang terus bergerak maju.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0e640e8f4103" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dinamika RUU Penyiaran]]></title>
            <link>https://anindyasaraswatiie.medium.com/pengaruh-pasal-50b-ayat-2-huruf-c-pasal-34f-ayat-2-huruf-e-terhadap-kebebasan-pers-serta-cc67d9638d7d?source=rss-fb846c07338a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cc67d9638d7d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anindya Saraswati]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:06:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-21T18:59:01.022Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Pengaruh Pasal 50B Ayat 2 Huruf (c) &amp; Pasal 34F Ayat 2 Huruf (e) Terhadap Kebebasan Pers Serta Kontrol Informasi Publik Melalui Lensa <em>Watchdog</em> <em>Journalism</em> dan Konsep Hegemoni Media Oleh Gramsci</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/554/1*wxIDjmhupXcYCn5ckMyDLw@2x.jpeg" /></figure><p>Oleh: Anindya Zahra Saraswati, I Gusti Ayu Desta Amrita Pujadewi, Rashyageis Amor Tiwa</p><p>Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, industri penyiaran telah mengalami berbagai dinamika perubahan dari analog ke <em>digital</em>. Keterbatasan serta gangguan yang sering terjadi pada penyiaran analog, memicu transisi yang berdampak signifikan terhadap kebijakan dalam Undang-Undang Penyiaran, termasuk standar teknis penyiaran, penyesuaian regulasi spektrum frekuensi, serta pengawasan konten yang disiarkan. Para jurnalis memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan informasi faktual kepada masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan pers sudah tidak longgar Inilah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan tujuan untuk melindungi wartawan maupun jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan regulasi yang lebih ketat dan adanya kejelasan hukum bagi para wartawan dan jurnalis.</p><p>Dalam pelaksanaannya revisi RUU Penyiaran banyak ditentang oleh para wartawan dan jurnalis karena dianggap terlalu mengekang kebebasan pers dan mengancam kreativitas di ruang <em>digital</em>. Hal ini diperkuat. dengan adanya surat penolakan yang datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta agar draf RUU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Pers segera diperbaiki dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan. Khususnya pada Pasal 50B ayat 2 huruf (c) mengenai larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 34F ayat 2 huruf (e) mengenai verifikasi Konten Siaran ke KPI sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS). Munculnya revisi RUU Penyiaran ini menyebabkan berkurangnya kebebasan pers untuk para wartawan maupun jurnalis karena peran pengawasan dari pemerintah yang semakin ketat terhadap berita yang akan disebarluaskan kepada masyarakat sipil. Dengan konsep <em>Watchdog Journalism </em>dan perspektif hegemoni media yang diambil dari teori Antonio Gramsci, dapat membuktikan kepada audiens bahwa kedua pasal yang telah dipaparkan berdampak pada kebebasan pers.</p><p><em>Watchdog</em> atau anjing penjaga dalam pengertian pers memiliki arti sebagai media yang berfungsi untuk mengawasi lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan. Konsep ini melibatkan banyak tokoh dalam pencetusannya dan latar belakang atas ketidakpercayaan publik, perkembangan teknologi terhadap penyebaran informasi, dan penindaklanjutan peran pers dalam menjaga kestabilan demokrasi. Pengawasan ini tidak hanya terpaku pada pemerintah, tetapi juga kepada sektor swasta maupun institusi lainnya yang ada dalam suatu negara. Konsep <em>Watchdog Journalism</em> sendiri memiliki beberapa peran utama, diantaranya adalah mengungkap penyalahgunaan dan korupsi, mendorong akuntabilitas, memberikan informasi yang akurat kepada publik, mengawasi semua kegiatan jurnalistik, serta menyuarakan kritik. Dengan peran tersebut, jurnalis juga dapat menentukan perkembangan demokrasi yang berlangsung apakah ke arah yang lebih baik atau tidak. Dengan diterapkannya konsep <em>Watchdog</em> <em>Journalism</em> diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyuarakan tindakan yang melanggar etika dan hukum.</p><p>RUU Penyiaran, terkhusus pada Pasal 50B ayat 2 huruf (c) tentang Larangan Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi dan Pasal 34F ayat 2 huruf (e) tentang Melakukan verifikasi Konten Siaran ke KPI sesuai dengan Pedoman perilaku penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS) telah memicu polemik yang kontroversial serta berdampak pada kebebasan pers dan menghambat penerapan konsep <em>Watchdog</em> <em>Journalism</em>. Dampak yang paling terlihat adalah dari sisi pengurangan ruang untuk investigasi independen serta dampak terhadap laporan kritis dan investigatif. Pada dampak pengurangan ruang untuk investigasi independen sendiri, Pasal 50B ayat 2 huruf (c) berakibat media harus berhati-hati dalam mengambil langkah untuk melakukan investigasi karena dikhawatirkan hasil investigasi tersebut tidak dapat ditayangkan sehingga menghambat proses pengungkapan kebenaran kepada publik. Lalu, pada Pasal 34F ayat 2 huruf (e) berakibat pada proses verifikasi yang dinilai rumit dan ketat dapat menghambat penyebaran informasi secara cepat terutama untuk berita-berita investigasi yang sifatnya genting untuk diketahui oleh publik, serta dinilai menjadi alasan untuk membungkam pers. Sementara itu, pada dampak terhadap laporan kritis dan investigatif kedua pasal tersebut berimplikasi pada jurnalis dan media yang akan melakukan penyensoran mandiri untuk menghindari pelanggaran, kurang adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, membatasi keberjalanan investigasi dan publikasi sehingga publik akan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan faktual. Secara keseluruhan, adanya RUU Penyiaran ini membuat kualitas jurnalisme yang ada menjadi menurun dan meningkatkan peluang disinformasi yang memungkinkan terjadi kedepannya.</p><p>Dalam memahami pengaruh pasal 50B ayat 2 huruf (c) &amp; pasal 34F ayat 2 huruf (e) terhadap kebebasan pers serta kontrol informasi publik dapat pula ditinjau melalui perspektif hegemoni, yang menurut Gramsci hegemoni adalah dominasi kelompok berkuasa melalui kontrol moral dan intelektual, bukan hanya melalui kekuatan fisik. Hegemoni dapat dipahami sebagai bentuk dominasi atas kelompok tertentu dengan memanfaatkan sumber daya kekuasaan seperti intelektualisme atau nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, media menjadi alat penting untuk membangun konsensus publik demi kepentingan penguasa, bukan sekadar sarana penyebaran informasi. Negara dapat menggunakan media untuk melegitimasi kekuasaan, membatasi kebebasan berpendapat, dan membungkam suara masyarakat. Pasal-pasal ini mengekang gerak media pers dan memberikan potensi bagi media massa untuk menjadi alat propaganda pemerintah. Khususnya, Pasal 50B ayat 2 huruf (c) yang melarang tayangan investigasi jurnalistik dan Pasal 34F ayat 2 huruf (e) yang mengharuskan <em>platform</em> <em>digital</em> untuk memverifikasi konten ke KPI berpotensi mengontrol opini publik dan menghalangi kebebasan pers.</p><p>Revisi UU ini mencerminkan hegemoni ala Gramsci dalam dua aspek. Pertama, pelarangan investigasi jurnalistik pada Pasal 50B ayat 2 huruf (c) menekan kebebasan berpendapat masyarakat. Media investigasi yang kritis, seperti “<em>WatchdoC</em>” atau “<em>Berkas Kompas</em>,” dapat terkekang, menghalangi publik dari informasi kritis yang membangun pemahaman lebih luas. Kedua, Pasal 34F ayat 2 huruf (e) memberikan KPI otoritas untuk menentukan standar konten. Ini menunjukkan adanya hegemoni budaya, di mana seluruh penyedia digital harus mengikuti standar yang ditentukan negara, memungkinkan penguasa mengendalikan informasi dan membentuk opini publik sesuai agendanya.</p><p>Bentuk nyata dari kedua pasal revisi RUU Penyiaran yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu film dokumenter “<em>Dirty Vote</em>” yang telah memicu kontroversi di kalangan umum. Film ini menguak berbagai pelanggaran, kecurangan, manipulasi dalam keberjalanan Pemilu. Namun, yang perlu disoroti adalah film dokumenter ini tidak dipublikasi secara luas ke publik karena adanya tekanan regulasi penyiaran yang semakin dipersulit. Pada akhirnya film ini pun di take down dengan alasan melanggar regulasi yang ada. Dari kasus ini terlihat bagaimana kebebasan pers dalam melakukan investigasi kritis terancam di bawah revisi undang-undang yang tertuang pada pasal 50B Ayat 2 huruf (c). Di sisi lainnya, Pasal 34F Ayat 2 huruf (e) yang mengharuskan adanya verifikasi konten siaran ke KPI sebagai tambahan dari lapisan kontrol tambahan. Konsep <em>Watchdog Journalism </em>yang memiliki fungsi pengawasan pun menjadi sulit untuk bergerak bebas karena adanya proses verifikasi ini dan berpotensi menunda atau bahkan membatalkan penayangan dari konten-konten kritis yang penting bagi kepentingan publik.</p><p>Dengan memberlakukan kedua pasal ini, pemerintah atau lembaga pengawas seperti KPI dapat bersikap membatasi informasi yang akan diterima oleh publik, secara tidak langsung mengarahkan opini publik dan menjaga dominasi narasi yang dapat menguntungkan kekuasaan. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi Dewan Pers untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Meskipun KPI harus memastikan informasi yang akan disampaikan melalui televisi dan radio sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), tetapi seharusnya pembatasan informasi ini tidak boleh sampai menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel terlebih mengenai liputan kinerja pemerintah Indonesia.</p><p>Maka dari itu, diperlukan <em>judicial review</em> terhadap Pasal 50B ayat 2 Huruf (c) dan Pasal 34F ayat 2 Huruf (e), karena kedua pasal ini dinilai memiliki potensi untuk membatasi kebebasan pers dan mengancam hak-hak masyarakat atas akses informasi yang bebas dan transparan. Pertama, ketentuan dalam pasal-pasal ini berisiko memberikan kewenangan yang terlalu besar bagi pemerintah atau regulator untuk mengontrol dan mengawasi isi siaran, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi konten kritis atau independen. Hal ini berpotensi menciptakan dominasi narasi tunggal yang tidak seimbang dan berlawanan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam UUD 1945. Kedua, pengaturan yang tertuang dalam kedua pasal tersebut berpotensi memperkuat hegemoni media, di mana stasiun penyiaran yang berpihak pada kepentingan pemerintah atau elit tertentu bisa diuntungkan secara langsung, sementara media independen atau yang kritis terhadap pemerintah dapat ditekan atau dibatasi ruang geraknya. Dalam konteks demokrasi, regulasi seperti ini dapat mengganggu peran media sebagai pilar keempat demokrasi dan <em>watchdog</em> yang independen.</p><p>Di sisi lainnya, diperlukan juga penguatan Dewan Pers yang berperan untuk melindungi kebebasan pers agar sesuai dengan landasan hukum yang telah berlaku, yaitu Pasal 4 UU Pers. Dewan Pers dapat mengeluarkan kode etik jurnalistik sebagai panduan utama bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dengan profesional. Verifikasi konten penyiaran pada akhirnya tidak perlu mengikuti SIS (Standar Isi Siaran) yang ditetapkan oleh KPI, karena standar standar tersebut mengandung otoritas tertulis yang nantinya dapat membungkam kebebasan pers (tidak sesuai dengan konsep <em>Watchdog Journalism</em>) serta berpeluang menjadi alat kontrol hegemoni budaya oleh negara sesuai dengan pendapat Antonio Gramsci.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cc67d9638d7d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Perempuan Jawa dalam Jerat “Konco Wingking”]]></title>
            <link>https://anindyasaraswatiie.medium.com/perempuan-jawa-dalam-jerat-konco-wingking-0016f1b56b0a?source=rss-fb846c07338a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0016f1b56b0a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anindya Saraswati]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 06:41:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-21T04:39:59.920Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/360/1*f54xpJO9od0qOd6TP1Z08g@2x.jpeg" /></figure><p>Budaya Jawa kerap kali dipandang sebagai warisan <em>adiluhung</em> atau warisan luhur yang menjunjung harmoni dan kesantunan. Namun, di balik citra ketenangannya, tersembunyi relasi kuasa yang timpang, khususnya dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan. Salah satu representasi paling nyata dari ketimpangan ini adalah konsep <em>konco wingking</em> yang menjadi gagasan penempatan perempuan sebagai pendamping di belakang laki-laki. Dalam kerangka feminisme, posisi ini tidak bisa dimaknai sebagai wujud penghormatan atau perlindungan terhadap perempuan. Sebaliknya, konsep ini merupakan wujud penundukan yang dibalut bingkai budaya.</p><p>Untuk memahami akar persoalan ini, kita perlu menelaah lebih dalam makna dari <em>konco wingking</em> itu sendiri. Secara harfiah, <em>konco wingking</em> berarti “teman di belakang” dan menggambarkan perempuan sebagai figur pendamping pasif yang menyertai tetapi tidak memimpin, hadir tetapi jarang diberi ruang untuk mengambil keputusan. Pemosisian ini tidak lepas dari fakta bahwa budaya Jawa dapat dikategorikan menganut sistem patriarki di mana posisi perempuan sebagai istri berada di bawah suami. Implikasinya adalah perempuan tidak hanya diposisikan secara fisik di belakang, tetapi juga dituntut untuk patuh sepenuhnya pada suaminya. Perempuan diwajibkan mematuhi, mengikuti, bahkan menyatu dengan suaminya, sebagaimana dinarasikan dalam pepatah “<em>Swargo nunut, neroko kathut</em>” yang berarti perempuan mengikuti ke mana pun suami melangkah, bahkan hingga urusan akhirat.</p><p>Narasi <em>konco wingking</em> tidak hanya hadir sebagai warisan budaya, tetapi menjadi bentuk kekerasan simbolik yang membentuk cara perempuan memandang diri mereka sejak kecil. Dalam budaya Jawa, perempuan sering diajari bahwa tugas utamanya adalah <em>macak, masak, manak</em> yang artinya bersolek, memasak, dan melahirkan. Sementara itu, laki-laki diberi ruang untuk bersekolah tinggi dan memimpin. Kondisi ini bukan hanya diwariskan dalam keluarga, tetapi juga diperkuat oleh sistem pendidikan dan tafsir agama yang cenderung menekankan peran domestik perempuan. Banyak perempuan Jawa menginternalisasi peran subordinat ini sebagai bentuk kesalehan dan kehormatan, bahkan ketika itu membatasi ruang gerak mereka.</p><p>Sebagai contoh, dalam beberapa keluarga Jawa tradisional, perempuan yang menempuh pendidikan tinggi atau aktif di ruang publik sering dianggap “tidak tahu diri” atau “melawan kodrat.” Bahkan di lingkungan pendidikan, buku pelajaran masih menampilkan pembagian peran tradisional, yaitu dengan gambar ayah bekerja di luar, dan ibu di dapur. Ini merupakan mekanisme budaya yang membuat perempuan merasa bahwa “di belakang” adalah tempat yang layak dan alami bagi mereka. Padahal, kekerasan simbolik terjadi saat relasi kuasa dilegitimasi melalui budaya, sehingga yang tertindas pun menerima penindasannya sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, <em>konco wingking</em> menjadi cara halus budaya menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara, tanpa perlu kekerasan fisik.</p><p>Dalam perspektif feminisme radikal, struktur semacam ini adalah bentuk kontrol sosial atas tubuh dan ruang gerak perempuan. Gagasan ini selaras dengan pandangan Simone de Beauvoir dalam karyanya yang berjudul <em>The Second Sex</em> (1949), ia menyatakan bahwa “<em>She is defined and differentiated with reference to man and not he with reference to her; she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the Subject, he is the Absolute – she is the Other.</em>” Dengan demikian, <em>konco wingking</em> dapat dipahami sebagai manifestasi lokal dari konstruksi “<em>the Other</em>” di mana perempuan senantiasa dijadikan bayang-bayang laki-laki, bukan subjek penuh yang otonom. Oleh karena itu, dalam konteks inilah muncul berbagai bentuk perlawanan dan emansipasi feminis yang berusaha membebaskan perempuan Jawa dari belenggu ketidakadilan kultural.</p><p>Dewasa ini, banyak perempuan Jawa saat ini telah aktif di ruang publik, baik sebagai pendidik, aktivis, pemimpin komunitas, hingga pejabat. Sayangnya, bayang-bayang budaya konco wingking masih membebani langkah mereka. Dalam hal ini, posisi perempuan Jawa tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor seperti kelas sosial, latar pendidikan, dan akses terhadap modernitas, sebagaimana ditekankan dalam feminisme interseksional. Sebagai ilustrasi, perempuan dari kalangan menengah-atas mungkin saja memiliki lebih banyak ruang untuk menegosiasikan peran sosialnya, namun perempuan dari kelas bawah sering kali masih terikat kuat pada norma-norma tradisional yang menempatkan mereka sebagai pelayan keluarga.</p><p>Oleh karena itu, di sinilah urgensi reinterpretasi budaya Jawa, bukan untuk menghapus identitas budaya, tetapi untuk membebaskannya dari konstruksi patriarkal yang menindas. Sesungguhnya, kritik feminis justru menjadi jalan untuk menyelamatkan budaya dari makna- makna yang membatasi perempuan, agar bisa berkembang menjadi budaya yang lebih setara dan adil. Dengan demikian, feminisme menjadi kerangka penting untuk membongkar mitos budaya yang selama ini dianggap kodrati, padahal hanyalah konstruksi sosial yang bisa dan harus dikritisi. Kini, saatnya perempuan Jawa tidak lagi diposisikan sebagai bayang-bayang laki-laki, melainkan sebagai subjek penuh yang aktif membentuk budaya, masyarakat, dan masa depannya sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0016f1b56b0a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Reformasi Kurikulum Berbasis Pengetahuan Lokal: Strategi Mengakhiri Marginalisasi Pendidikan Adat…]]></title>
            <link>https://anindyasaraswatiie.medium.com/reformasi-kurikulum-berbasis-pengetahuan-lokal-strategi-mengakhiri-marginalisasi-pendidikan-adat-bc0899eaa649?source=rss-fb846c07338a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bc0899eaa649</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anindya Saraswati]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 04:34:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-21T07:57:49.736Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Reformasi Kurikulum Berbasis Pengetahuan Lokal: Strategi Mengakhiri Marginalisasi Pendidikan Adat di Indonesia</h3><p>Oleh: Ade Putra Suryana, Anindya Zahra Saraswati, I Gusti Ayu Desta Amrita Pujadewi</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/340/1*U6-g01J632RJihSvJL1x2Q@2x.jpeg" /></figure><p>Indonesia merupakan rumah bagi masyarakat adat terbesar di Asia Tenggara. Hingga Maret 2024, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 1.425 wilayah adat dengan total luas 28,2 juta hektar. Meski telah terdata, pengakuan resmi dari pemerintah daerah masih sangat minim. Faktanya, hanya 240 wilayah adat, atau sekitar 13,8% dari keseluruhan yang mendapat pengesahan resmi dari pemerintah daerah. ​​Fakta ini menandakan lemahnya komitmen negara dalam melindungi masyarakat adat. Kondisi serupa juga tercermin dalam dunia pendidikan. Sekolah formal dengan kurikulum nasional kerap mengabaikan realitas lokal sehingga pengetahuan lokal nyaris tidak mendapat tempat. Situasi ini membuat masyarakat adat dihadapkan pada pilihan, menjadi “<em>modern</em>” dengan meninggalkan budaya, atau tetap memegang erat tradisi namun dianggap tertinggal. Padahal, kedua hal ini dapat berjalan beriringan melalui pendekatan pendidikan apabila dirancang sesuai dengan kebudayaan setempat.</p><p>Menyadari adanya ketimpangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan sejumlah inisiatif. Kurikulum Merdeka, misalnya, memberi ruang bagi sekolah untuk memasukkan muatan lokal berbasis bahasa dan budaya daerah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah meluncurkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah. Sejak tahun 2022 hingga 2024, program ini telah dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup 114 bahasa daerah, menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung bahasa ibu. Di sisi lainnya, beberapa sekolah adat mulai diakui sebagai komunitas belajar yang berpotensi menjadi model pendidikan berbasis budaya. Meski demikian, upaya ini masih bersifat parsial dan cenderung simbolis karena belum menyentuh akar masalah.</p><p>Kalimantan menjadi contoh nyata bagaimana persoalan ini berlangsung. Dalam sektor pendidikan, mereka menghadapi hambatan serius berupa akses sekolah yang sulit dijangkau akibat terbatasnya infrastruktur, penggunaan bahasa pengantar yang berbeda dari bahasa ibu, serta kurikulum nasional yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah di pedalaman karena sekolah adat yang dibangun komunitas kerap tidak memperoleh pengakuan hukum sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak sah secara resmi dan persoalannya lebih mendasar daripada sekadar membutuhkan dukungan. Dengan demikian, problematika pendidikan masyarakat adat tidak hanya menyangkut aspek pedagogis, melainkan persoalan struktural. Kasus di Kalimantan memperlihatkan bahwa meski wilayah adat sangat luas dan komunitas adat masih kuat, kebijakan pendidikan yang inklusif belum terwujud. Maka dari itu, isu pendidikan masyarakat adat sesungguhnya juga menyangkut ketimpangan pengakuan terhadap sistem pengetahuan dan pendidikan. Akibatnya, identitas budaya masyarakat adat semakin tergerus, dan keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru kian terancam.</p><p>Salah satu pemikir hebat tentang tentang bagaimana seharusnya pendidikan dijalankan adalah Paulo Freire. Freire memandang manusia bukan sebagai objek melainkan subjek di dalam pendidikan. Manusia diyakini mampu mengubah realitas dari permasalahan yang ditemukan. Dengan dasar tersebut, Freire merumuskan konsep pendidikan yang membebaskan, yaitu sebuah konsep yang bertujuan membebaskan manusia dari penindasan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial. Pendidikan yang membebaskan adalah konsep yang menolak model pendidikan “<em>bank</em>”, di mana guru hanya menyalurkan pengetahuan dan murid hanya menerimanya, karena model ini mematikan kreativitas dan kesadaran kritis siswa. Akibatnya pendidikan menjadi alat penindasan karena tidak memberikan kebebasan kepada murid untuk mengungkapkan kreativitas serta kesadaran kritis mereka.</p><p>Terdapat tiga tujuan dari konsep pendidikan Freire. Pertama, pendidikan untuk penyadaran. Di mana pendidikan harus relevan dengan realitas sosial agar dapat menjawab kebutuhan, tantangan, dan persoalan yang ada dalam masyarakat. Kedua, pendidikan untuk kebebasan. Kebebasan akan menumbuhkan kesadaran manusia akan penindasan, yang pada akhirnya membentuk budaya pembebasan. Ketiga, pendidikan untuk humanisasi. Manusia berhak untuk menentukan diri mereka untuk menjadi apa dan siapa, begitu juga dengan pendidikan. Atas ketiga tujuan itu, Freire mengartikan bahwa pendidikan seharusnya menjadikan manusia sebagai subjek untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Namun, idealisme pendidikan yang ditawarkan Freire seringkali berseberangan dengan praktik pendidikan di Indonesia. Alih-alih menciptakan ruang kesadaran, kebebasan, dan humanisasi, sistem pendidikan nasional masih terjebak pada standarisasi kurikulum yang seragam dan gagal mengakomodasi keragaman budaya serta bahasa adat.</p><p>Standarisasi kurikulum yang seragam justru gagal mengakomodasi keragaman budaya dan bahasa adat, sehingga memperlebar ketimpangan pendidikan. Hal ini tercermin dari 718 bahasa daerah di Indonesia, dengan 59,03% masih aktif digunakan. Tanpa penyesuaian transisi yang memadai, anak-anak adat akan kesulitan untuk memahami pelajaran, sekaligus semakin terpinggirkan dari sistem pendidikan. Masalah ini bukan sekadar romantika budaya, tetapi menyentuh keberlangsungan pendidikan. Menurut World Bank (2022), lebih dari separuh anak Indonesia usia 10 tahun tergolong dalam <em>learning poverty</em> karena belum mampu membaca dan memahami teks sederhana. Salah satu tantangan yang muncul adalah kesenjangan bahasa pengantar di sekolah. Studi di sekolah dasar Palangkaraya menemukan hanya 2 dari 27 siswa fasih berbahasa Indonesia, sementara mayoritas menggunakan Dayak Ngaju. Akibatnya, banyak siswa mengalami kesulitas belajar karena kirukulum gagal mengakomodasi bahasa ibu sebagai jembatan.</p><p>Selain itu, perumusan kurikulum nasional yang mengabaikan konteks masyarakat adat membuat sistem pendidikan formal kurang inklusif. Seperti komunitas Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, mereka memulai proses pembersihan lahan pada bulan Mei, menanam padi sekitar Agustus-September, dan melakukan panen di akhir Maret hingga pertengahan Mei tahun berikutnya dan mengadakan ritual Aruh Ganal (perayaan panen) yang dapat berlangsung hingga tujuh malam setelah panen. Seluruh keluarga, termasuk anak-anak, terlibat penuh dalam proses tanam, panen, maupun ritual adat, sehingga tingkat absensi sekolah meningkat pada periode tersebut. Laporan evaluatif <em>World Bank</em> memperkuat argumen sebelumnya, bahwa sejumlah sekolah di daerah terpencil melaporkan tingkat absensi yang tinggi selama musim panen. Tidak hanya berdampak pada angka absensi, tetapi juga kesenjangan pembelajaran, seperti. siswa yang sering absen cenderung tertinggal materi, dan memiliki risiko putus sekolah lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-adat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian struktural antara kalender akademik nasional dan kalender ekologis masyarakat adat, yang meningkatkan risiko marginalisasi sosial, terutama di daerah yang memiliki siklus hidup berbasis ekologi seperti komunitas adat di Kalimantan.</p><p>Sistem seperti pelibatan komunitas adat untuk mengembangkan secara bersama kurikulum adalah salah satu caranya. Ini sejalan dengan landasan Freire yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekedar objek pendidikan. Artinya masyarakat adat diberikan ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam penentuan kurikulum pendidikan. Ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa masyarakat adat adalah objek, artinya mereka hanya dianggap sebagai pihak yang bertahan dari perubahan tidak sebagai agen perubahan.</p><p>Pelibatan masyarakat adat menjadi inti dari reformasi kurikulum agar pendidikan mencerminkan realitas sosial dan budaya setiap daerah, bukan sekedar simbolis. Indonesia dapat menjadikan Filipina sebagai inspirasi untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif. Melalui <em>Indigenous Peoples Education Curriculum Framework </em>Filipina secara resmi mengakui hak masyarakat adat untuk menggabungkan sistem pengetahuan, nilai, dan bahasa ibu dalam kurikulum nasional dengan mengintegrasikan <em>Indigenous Knowledge Systems and Practices</em> (IKSP) serta <em>Indigenous Learning Systems</em> (ILS) ke dalam kerangka kurikulum nasional.</p><p>Pihak yang berwenang dapat berkolaborasi dengan tokoh adat untuk merancang pembelajaran yang mengaitkan sains modern dengan praktik lokal dengan pembentukan komite yang diberi landasan hukum melalui SK/Mandat kementerian dan/atau peraturan dinas agar perencanaan tidak lagi <em>top-down</em>. Hal ini dilakukan agar pendidikan relevan dengan konteks sosial-ekologis kehidupan anak adat, misalnya praktik menanam dan menjaga ladang di pedalaman Baduy atau keterampilan membaca cuaca pada komunitas pesisir. Dalam implementaisnya, pelatihan serta sertifikasi guru diperlukan. Sertifikasi ini bukan sekadar administratif, tetapi bertujuan memastikan guru memiliki kompetensi mengajar dengan bahasa ibu dan mampu mengadaptasi materi sesuai konteks lokal. UNESCO menyatakan. bahwa penggunaan bahasa rumah meningkatkan kemungkinan memahami bacaan hingga sekitar 30%, sehingga <em>mother-tongue instruction</em> berfungsi sebagai jembatan pembelajaran. Tanpa kapasitas tersebut, kebijakan hanya akan menjadi wacana karena guru gagal menjembatani kesenjangan bahasa dan budaya.</p><p>Seluruh intervensi harus dilengkapi dengan sistem <em>monitoring and evaluation</em> (M&amp;E) berbasis indikator yang terukur, meliputi <em>learning outcomes</em> (kemampuan membaca, berhitung, dan pemahaman sains), <em>attendance rates by season</em> (tingkat kehadiran anak adat dengan mempertimbangkan siklus ekologis), <em>retention/transition rates</em> (kelanjutan pendidikan lintas jenjang), serta jumlah dan kualitas <em>contextualized lesson plans</em> yang diimplementasikan. Dampak jangka pendek dari pendekatan ini dapat dilihat pada peningkatan partisipasi siswa adat. Di Filipina, program IPEd berhasil menjangkau 2,529 juta peserta didik masyarakat adat di 42.176 sekolah negeri dalam dekade pertama implementasi, membuktikan bahwa kurikulum yang responsif dan berbasis komunitas mampu meningkatkan akses pendidikan secara signifikan. Dalam jangka panjang, model serupa berpotensi menurunkan angka <em>learning poverty</em>, memperkuat retensi sekolah, memperkecil kesenjangan pendidikan, serta menumbuhkan identitas budaya. Data IPEd menunjukkan ketahanan sistem, dengan angka pendaftaran kembali mencapai 98,49% dari kondisi pra-pandemi pada tahun ajaran 2020-2021 yang menunjukkan ketahanan dan daya tarik pendidikan yang diperoleh lewat program komunitas-responsif.</p><p>Realitas pendidikan nasional yang mengabaikan konteks lokal telah menciptakan kesenjangan yang mendalam, membuat anak-anak adat terpinggirkan dan memaksa mereka memilih antara identitas budaya dan akses ke pendidikan formal. Permasalahan ini, yang berkontribusi pada angka <em>learning poverty</em> yang tinggi, menunjukkan bahwa standarisasi kurikulum yang seragam tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kurikulum yang berakar pada partisipasi aktif masyarakat adat. Intervensi ini mencakup kolaborasi dengan tokoh adat dalam perancangan materi, serta pelatihan dan sertifikasi guru yang kompeten dalam bahasa ibu dan adaptasi konteks lokal. Dengan demikian, pendidikan formal dapat menjadi alat pembebasan yang memperkuat identitas budaya, alih-alih mengikisnya. Implementasi yang terukur melalui sistem <em>monitoring and evaluation</em> (M&amp;E) akan memastikan tujuan ini tercapai, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan pendidikan, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat keragaman budaya bangsa.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bc0899eaa649" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>