<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Anna on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Anna on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@annakumala96?source=rss-3cd9794286e------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*2SnxR6Z7JiQnhFWgC736ZQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Anna on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96?source=rss-3cd9794286e------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 21:46:52 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@annakumala96/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Sebelum Bicara Lembaga: Bentuk Pengelolaan Gambut Nasional]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/sebelum-bicara-lembaga-bentuk-pengelolaan-gambut-nasional-5740ae65b6ef?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5740ae65b6ef</guid>
            <category><![CDATA[bpgmn]]></category>
            <category><![CDATA[gambut]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:18:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-29T04:19:49.090Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Minggu ini, beranda media sosial saya ramai dengan perbincangan soal Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan para pakar di bidang gambut. Lembaga ini didorong untuk dapat fokus mengelola gambut dan mangrove, yang selama satu setengah tahun terakhir belum cukup mendapatkan perhatian sehingga masyarakat Indonesia di berbagai wilayah tidak siap menghadapi kemarau ekstrim panjang dan berujung harus menghadapi bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).</p><p>Meski dinyatakan “berbeda” oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di suatu konferensi pers, tapi banyak pihak menyebut keputusan Presiden ini membangunkan kembali Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya tidak diperpanjang dan terakhir beroperasi di tahun 2024. Sebagian menilai ini keputusan baik yang patut disambut, karena <em>mati suri-</em>nya BRGM sebagai BPGMN menunjukkan lagi keseriusan Pemerintah mengelola gambut dan mangrove. Di sisi lain, banyak pula yang menilai langkah ini merupakan <em>pemborosan </em>lainnya, setelah Pemerintah membentuk 6 (enam) badan baru lainnya dengan tugas pokok dan fungsi, serta anggaran yang tidak terdefinisikan dengan baik.</p><p>Sebagai orang yang bekerja lebih dari 5 (lima) tahun bersama BRG/BRGM, saya ingin menyampaikan bahwa penanganan gambut pada dasarnya bukan persoalan lembaga. Karena fokus kita saat ini masih kepada gambut sehingga pada artikel ini saya hanya akan bicara soal gambut. Saya akan menuliskan terkait mangrove pada kesempatan lain.</p><p>Gambut adalah jenis ekosistem, yang didefinisikan berdasarkan situasi biofisik sehingga gambut tidak mengenal batas wilayah, baik batas kawasan hutan, batas administrasi, atau batas semu lainnya yang ditetapkan oleh manusia. Gambut bukan tanah, ia adalah material organik yang tertimbun jutaan tahun di mana dinamika air bawah permukaannya ditentukan oleh unit kesatuan hidrologis dan sub-sub delineasinya. Unit kesatuan ini kita sebut Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan sub delineasinya kita sebut sub-KHG. Implikasi dari gambut berada di satu KHG adalah pengelolaan air di satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya di KHG yang sama dan KHG ini berada diantara 2 (dua) sungai atau dapat dikatakan wilayah kelolanya cukup luas dan signifikan.</p><p>Karena bukan tanah mineral, gambut tidak boleh dibiarkan kering. Gambut secara alami dalam keadaan utuh memiliki nilai emisi karbon dioksida standard, ketika kering, nilai emisi ini meningkat beberapa kali lipat. Mengeringkan gambut sama dengan membiarkan emisi karbon dioksida ke atmosfer, di mana karbon dioksida sendiri merupakan salah satu zat pemicu perubahan iklim. Lalu, jika kita membiarkan gambut kering, maka ia akan mudah terbakar, dan setelah terbakar, karena karakteristiknya yang berpori, maka ia akan sulit dipadamkan. Gambut yang terbakar dapat menyebabkan emisi sampai dengan 40 kali nilai emisi standardnya dengan angka yang cukup fantastis untuk nilai emisi per hektare-nya.</p><p>Oleh karena itu, cara terbaik mengelola gambut adalah dengan <em>menjaga kebasahannya </em>khususnya pada musim kering dan kemarau ekstrim. Bagaimana caranya? Dengan melakukan tata kelola air berbasis KHG.</p><p>Namun, perlu diingat bahwa <em>gambut tidak mengenal batas wilayah, baik batas kawasan hutan, batas administrasi, atau batas semu lainnya yang ditetapkan oleh manusia.</em> Dengan kondisi tersebut, maka satu KHG sangat mungkin memiliki lebih dari satu status lahan. Misalnya, ada satu KHG yang di atasnya terdapat: kawasan hutan berstatus Hutan Lindung, izin konsesi HTI, konsesi perkebunan, dan APL. Masing-masing status lahan tersebut memiliki implikasi pengelolaan yang berbeda-beda: kawasan hutan dan izin konsesi di kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan (pengelola konsesi yang memiliki kewajiban pengelolaan, namun kewenangan supervisi ada di Kementerian Kehutanan), konsesi perkebunan pengelolaannya menjadi kewajiban perusahaan pemilik izin dan supervisinya ada di bawah Kementerian Pertanian, sedangkan APL pengelolaannya bergantung pada pemilik lahan dan Pemerintah Daerah, tentunya dengan mempertimbangan ketentuan tata ruang.</p><blockquote><em>Namun, </em>meski tanggungjawab pengelolaan ada di bawah entitas yang berbeda-beda, cara satu pihak mengelola lahan gambut yang ada di bawah tanggungjawabnya akan mempengaruhi kondisi lahan yang berada di bawah tanggungjawab pihak lain, <em>karena berada pada KHG yang sama.</em></blockquote><p><strong>Lalu apa artinya ini semua untuk pengelolaan gambut secara nasional?</strong></p><p>Ketentuan pengelolaan gambut telah tercantum dalam PP 57/2016 jo PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang merupakan turunan dari UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melihat bahwa ketentuan gambut berada di bawah sektor lingkungan hidup, maka saya menerjemahkan ketentuan ini sebagai arahan pengelolaan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing entitas yang memiliki tanggungjawab pengelolaan lahan. Di bawah ini merupakan ilustrasi tanggungjawab pengelolaan gambut sesuai dengan status lahannya:</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xATr1t_pX3XIk9Y_-cR3UQ.png" /><figcaption>Tanggungjawab Pengelolaan Gambut Berdasarkan Status Lahan</figcaption></figure><p>Dengan demikian, sebenarnya tanggungjawab pengelolaan lahan gambut telah dibagi untuk setiap <em>rightholders</em> dan dengan masing-masing mitra Kementerian di sektor yang berbeda-beda sehingga jika pun ada lembaga baru yang memang didirikan sebuah lembaga sebagai manifestasi keseriusan pemerintah atas pengelolaan gambut, <em>lembaga ini tidak mengambil tanggungjawab pengelolaan</em> tersebut, melainkan lebih ke mendorong dan membantu pihak-pihak tersebut mengelola gambut sesuai dengan ketentuan perundangan.</p><blockquote>Pada saat BRGM beroperasi, BRGM juga tidak mengambil tanggungjawab dari <em>rightholders. </em>BRGM memfasilitasi agar <em>rightholders </em>dapat melakukan pengelolaan gambut secara berkelanjutan dan menjaga kebasahan gambut, menjembatani komunikasi melalui forum untuk satu KHG, mengembangkan sistem pemantauan lahan gambut nasional di APL untuk kesiapsiagaan kekeringan dan kebakaran.</blockquote><p>Saya tidak punya kapasitas dan informasi memadai untuk menilai secara objektif keputusan pemerintah “membangkitkan” lembaga khusus untuk gambut dan mangrove. Tapi melalui artikel ini, paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa bicara pengelolaan, kita tidak bisa lepas dari ketentuan perundangan dan <em>governance </em>eksisting, serta cara-cara kerja dan pendekatan yang sudah dilakukan BRGM sebelumnya.</p><p>Artikel ini merupakan opini penulis yang tidak mewakili entitas mana pun dan tidak ditulis untuk menyatakan pro dan kontra, melainkan untuk memberikan pandangan terkait pengelolaan gambut nasional.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5740ae65b6ef" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Refleksi: Menjaga Objektivitas dalam Pengaruh Post-truth]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/refleksi-menjaga-objektivitas-dalam-pengaruh-post-truth-6ecfad51b250?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6ecfad51b250</guid>
            <category><![CDATA[agustus-kelabu]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 15:16:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-10T15:16:58.489Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Agustus kelabu, adalah sebutan berbagai pihak dan media untuk rangkaian aksi demonstrasi sepanjang minggu terakhir Agustus 2025 lalu. Bermula dari informasi terkait insentif anggota dewan yang dianggap terlalu fantastis, ditindaklanjuti dengan komentar-komentar yang dinilai tidak sensitif, lalu memuncak kala massa aksi menghadapi berbagai represi hingga Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis polisi. Tingginya tensi publik menyebabkan aksi demonstrasi tidak kunjung usai meski di akhir pekan. Salah satu media sosial menonaktifkan fitur penayangan langsung oleh pengguna (yang akhirnya dibuka kembali beberapa hari setelahnya) dan Menteri yang membidangi urusan komunikasi dan digital menyatakan bahwa ada aliran dana di media sosial untuk membangun narasi provokatif.</p><p>Selain aksi demonstrasi di berbagai titik di Indonesia, penjarahan yang terjadi di rumah beberapa pejabat juga menjadi hal yang membuat suasana semakin tidak kondusif. Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, bahkan hingga kediaman Ibu Sri Mulyani didatangi dan “dieksekusi”. Hingga saat ini belum jelas siapa dalang di balik peristiwa ini, meski Tempo melalui <em>podcast </em>Bocor Alus Politik dan liputan tertulisnya mengungkapkan bahwa dapat dipastikan oknum yang melakukan penjarahan di rumah-rumah pejabat bukan dari massa aksi organik, mengingat kesiapan dan persiapannya terlalu matang serta menggunakan sumber daya yang tidak mudah diperoleh.</p><p>Waktu terasa begitu lama dan saya rasa tidak hanya saya yang merasa demikian. Di akhir Agustus itu, sangat sulit membaca ke mana konflik ini akan mengarah nantinya. Tanggal 29 Agustus 2025, Bapak Presiden sudah menyampaikan pidatonya, tetapi apa yang beliau sampaikan tidak mengarah kepada hal-hal utama yang dipersoalkan oleh <em>citizen </em>dan <em>netizen. </em>Ibarat olahraga panahan, pidato tersebut hanya berhasil menembak bagian pinggir-pinggir dari masalahnya saja, tidak langsung mengarah ke <em>bull’s eye.</em></p><p>Minggu, 31 Agustus 2025, mulai banyak seruan di media sosial untuk meredam aksi dan mencegah terjadinya darurat militer. Informasi ini ramai berlalu lalang di beranda media sosial saya, meski saya duga banyak pihak yang tidak familiar dengan istilah tersebut dan juga saya duga seringnya saya melihat informasi ini disebabkan oleh kuatnya <em>filter bubble.</em> Saya pribadi semakin resah, bagi saya arah dari semua ini semakin tidak terlihat, kekhawatiran terbesar saya adalah bahwa lagi-lagi orang-orang yang harusnya bertanggungjawab malah berusaha membuat masyarakat lupa dengan masalah utamanya dengan cara membuat semua mengambang dan memunculkan pengalihan.</p><p>Senin, 1 September 2025, muncul rekapitulasi tuntutan 17+8 kepada masing-masing pihak (Presiden, Ketua DPR, Partai Politik, POLRI, TNI, dan Kementerian) yang disusun oleh sebagian orang dengan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan aksi oleh berbagai entitas di berbagai wilayah di Indonesia. Bersamaan dengan 17+8 ini, muncul juga suatu <em>branding brave pink </em>dan <em>hero green, </em>di mana <em>brave pink </em>adalah warna kerudung Ibu Ana dan <em>hero green </em>adalah warna seragam dinas Affan Kurniawan. Tuntutan 17+8 ini menurut saya pribadi cukup representatif dari sisi substansi dan sangat cerdas dari sisi <em>delivery (</em>Catatan: Saya belum cukup punya kapasitas untuk menilai ketajaman akurasi dari seluruh tuntutan tersebut, tetapi menurut saya, tuntutan 17+8 cukup mewakili keresahan dari berbagai aksi demonstrasi sepanjang akhir Agustus 2025).</p><p>Di titik ini, saya mulai merasa optimis dan berharap ada langkah riil untuk membenahi tata kelola negara di berbagai sektor dan mengevaluasi kinerja para pejabat yang (harus kita akui bersama) banyak diantaranya tidak memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan kewenangan dan mengemban tanggungjawab yang menyertai jabatannya. Tetapi kemudian rasanya saya seperti diajak kembali ke masa-masa Pilpres 2024, mulai banyak orang yang berusaha <em>kill the messenger.</em> Video-video beredar soal Ibu Ana yang <em>misuh, </em>lalu <em>caption </em>yang menyertainya adalah “walaupun orang ramai-ramai pakai <em>brave pink, </em>setelah tau aslinya Ibu itu, saya <em>nggak </em>mau ikutan” dan komentar-komentar lainnya yang serupa. Lalu muncul juga narasi-narasi yang mempertanyakan posisi dan kredensial orang-orang yang menyusun tuntutan 17+8, serta memojokkan posisi mereka.</p><p>Narasi-narasi tersebut diangkat, dijadikan hal penting. Masyarakat tidak diberikan jawaban yang secara langsung menjawab keresahan. Pemerintah tidak serta merta melakukan evaluasi terhadap insentif anggota dewan dan melaksanakan transparansi keuangan DPR, Presiden tidak serta merta menginstruksikan penghentian tindakan represif terhadap massa aksi, partai politik tidak kemudian berkomitmen melakukan evaluasi terhadap kader-kadernya di Senayan, tetapi masyarakat yang kemudian “diganggu”, dibuat “ragu”, dan (mungkin) dalam jangka panjang bisa (dibuat) lupa.</p><p>Cara “mengganggu” masyarakat tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Pilpres 2024 lalu: dilihat sisi emosionalnya mengarah ke mana, keberpihakannya pada apa, hal paling sensitif yang paling mendapat respon dan tindak lanjut apa saja. Targetnya adalah <em>engagement, </em>baik positif atau negatif, selama <em>exposure </em>tinggi, tujuan tercapai. Semakin lama, fokus kita semakin bias dan pandangan mulai kabur, hingga akhirnya kita tidak lagi mengarahkan pandangan ke masalah utama, tetapi saling tuding satu sama lain.</p><p>Di era <em>post-truth </em>ini, menjaga objektivitas menjadi hal yang sangat sulit. Loyal pada ide dan gagasan menjadi sebuah kemewahan, keberanian menjadi pisau bermata dua. Bicara yang sebenarnya saat yang berkuasa keliru menjadi situasi yang sangat berbahaya, karena seberapapun tepatnya argumentasimu, penguasa akan selalu bisa menjadikanmu sasaran tembak massa.</p><p>Sebagaimana judulnya, refleksi, tulisan ini dipenuhi oleh opini pribadi, tidak dimaksudkan menjadi yang paling benar, atau bahkan sekadar rujukan fakta. Informasi faktual dan aktual dapat dicek langsung ke kanal-kanal media <em>mainstream. </em>Tulisan ini hanya tindak lanjut dari tulisan menjelang Pilpres 2024 lalu.</p><blockquote>Inilah musuh yang sudah kita pilih 14 Februari 2024 lalu. “Siapapun DPR dan Presidennya akan sama <em>aja kok</em>!” Tapi kita seharusnya tahu bahwa trias politika dalam demokrasi bertujuan untuk mengontrol kekuasaan. Kita harusnya sadar bahwa saat semua partai politik berko(a)lusi, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6ecfad51b250" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kehati dan Sistem Penyangga Kehidupan]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/kehati-dan-sistem-penyangga-kehidupan-cc7431c99fac?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cc7431c99fac</guid>
            <category><![CDATA[biodiversity]]></category>
            <category><![CDATA[life-support-system]]></category>
            <category><![CDATA[conservation]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 23 May 2025 06:08:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-23T06:08:54.848Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Memperingati Hari Kehati 22 Mei 2025 lalu, saya ingin membagikan pemikiran saya terkait tata kelola konservasi kehati di Indonesia, <em>feel free</em> untuk berbagi ide apabila ada pemikiran berbeda atau informasi yang belum saya ketahui.</p><p>Bicara kehati, tentu tidak bisa lepas dari UU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990 jo UU 32/2024). Namun, saya tidak akan membahas terkait apa yang tertulis di dalam UU tersebut, melainkan lebih berfokus kepada konteks global dan pokok-pokok pikiran yang mendasari ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.</p><p>UU KSDAHE menyebutkan bahwa konservasi SDA hayati dan ekosistemnya diawali dengan perlindungan “sistem penyangga kehidupan”, yang diterjemahkan sebagai proses alami unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Dari sini dapat dimaknai bahwa perlindungan kehati sebetulnya tidak hanya bicara tentang mempertahankan keanekaragamannya saja, melainkan memiliki tujuan akhir untuk melindungi penyangga kehidupan. Implikasinya, pendekatan dari konservasi kehati seharusnya tidak dimulai dari mengenali objek yang ingin dilindungi, melainkan harus komprehensif dengan mengidentifikasi sistem penyangga kehidupan dan melindungi sistem tersebut tanpa menyediakan ruang kompromi.</p><p>Definisi “sistem penyangga kehidupan” ini kemudian dapat kita temukan jika melihat UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU №32 Tahun 2009). Dalam UU tersebut disebutkan mengenai lingkungan hidup yang diterjemahkan sebagai sebuah kesatuan ruang dan interaksi seluruh unsurnya yang kemudian mempengaruhi kelangsungan kehidupan yang ada di atasnya dan mempengaruhi kesejahteraan manusia serta seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya. Ada kata kunci yang perlu digarisbawahi, yakni bahwa lingkungan hidup adalah penunjang kehidupan sehingga sistem penyangga kehidupan yang dimaksud UU KSDAHE dapat didekatkan dengan definisi lingkungan hidup dalam UU PPLH.</p><p>Dengan demikian, perlindungan sistem penyangga kehidupan juga bermakna perlindungan lingkungan hidup, yang di dalamnya mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang ada di atasnya. Benda ini mencakup SDA Hayati dan nonhayati, dimana SDA hayati inilah yang kita kenal dengan istilah Keanekaragaman Hayati atau Kehati.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*M1GZf1rZ4d7epMfyp8WTZA.png" /><figcaption>Lingkungan Hidup yang Menunjang Kehidupan</figcaption></figure><p>Perlindungan sistem penyangga kehidupan atau perlindungan lingkungan hidup juga dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan sebagian unsur-unsur lingkungan hidup pada batas dimana kehidupan yang ada di atas bumi masih dapat berlangsung, dalam UU PPLH, “batas” ini diterjemahkan ke dalam konsep daya dukung dan daya tampung, di mana pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia tidak boleh melebihi daya dukung dan polusi/limbah tidak boleh melebihi daya tampung.</p><p>Di tingkat global, batas-batas ini kemudian diterjemahkan ke dalam konsep planetary boudaries yang diperkenalkan oleh Rockström et. al. (2009) berdasarkan <em>concern</em> bahwa peningkatan gangguan manusia terhadap proses-proses penting di bumi akan meningkatkan risiko ketidakstabilan sistem bumi dan mengubah kerangka lingkungan yang selama ini dipahami manusia, dan menyimpulkan bahwa pemanfaatan oleh manusia sudah banyak melampaui ambang batas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*faz6sWIPuxGmeP-LJVD4Yw.png" /><figcaption><em>Planetary Boundaries (</em>update status pada tahun 2021)</figcaption></figure><p><strong>Mengapa hal ini menjadi penting untuk dikemukakan?</strong> Karena tata kelola konservasi kehati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan saat ini masih parsial dan terkotak-kotak. Dari sejarahnya, semangat konservasi memang diawali berbasis spesies, sebelum akhirnya berkembang seiring dengan ide-ide baru yang dikemukakan kemudian. Perkembangan ini yang membuat tata kelola konservasi kehati juga perlu diperbarui agar lebih komprehensif.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*TCdMMLTndGJFJYlcZ0XYHw.png" /><figcaption>Konservasi dari Masa ke Masa</figcaption></figure><p>Saat ini, pengelolaan Kawasan Konservasi di Kehutanan, Kawasan Konservasi Laut di KKP, dan konsep konservasi kehati di LH, serta konservasi untuk ekosistem esensial (yang saat ini menjadi areal preservasi di UU 32/2024) masih belum berada dalam satu kerangka kerja yang sama. Saya memahami bahwa manajemen di tingkat operasional nantinya akan berbeda untuk masing-masing lembaga dan pola manajemennya juga akan sangat bergantung pada pemangku lahan. Namun, jika saya dapat mengusulkan, kita perlu punya roadmap bersama, bukan hanya untuk kehati, melainkan juga untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan secara keseluruhan.</p><p>Dunia internasional sudah mengakui bahwa kita saat ini menghadapi <em>triple planetary crisis, </em>di mana persoalan <em>climate change, biodiversity loss, </em>dan <em>pollution </em>saat ini saling terkait dan menjadi <em>multiplier </em>satu sama lain. Oleh karena itu, langkah aksi yang perlu kita lakukan juga harus lebih terintegrasi. Jika sekarang kita punya target NDC dari UNFCCC dan IBSAP dari GBF-KM, akan lebih apik lagi jika kita punya <em>actions plan </em>yang mengintegrasikan keduanya dan juga aspek-aspek sistem penyangga kehidupan lainnya.</p><p>Gagasan saya adalah:</p><blockquote>Kita perlu memperluas konsep konservasi kehati dan mengintegrasikannya dengan sistem penyangga kehidupan. Lalu, perlu dilakukan penyusunan strategi di level nasional melalui proses <em>baselining, </em>analisis SWOT, dan penyusunan strategi. Baru setelah itu dilakukan pendetilan langkah aksi untuk masing-masing K/L sesuai dengan tusinya.</blockquote><p>Jika kita bisa melakukan hal ini, saya yakin ke depannya upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang di dalamnya termasuk perlindungan kehati, akan lebih komprehensif dan terukur. Meminjam kata-kata dari <em>Pak Wahjudi Wardojo</em> di acara peringatan Hari Kehati oleh Kementerian LH di TMII (22/05) kemarin:</p><blockquote>“Konservasi kehati bukan hanya tentang <em>what</em>, tapi yang lebih penting adalah tentang <em>why. </em>Bagaimana kita memaknai konservasi kehati sebagai bagian dari <em>life support system </em>dan bahwa semua yang diciptakan Tuhan memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Selain itu, berikutnya yang penting adalah tentang <em>how to. </em>Bagaimana caranya kita mewujudkan konservasi kehati tersebut.”</blockquote><p>Ini ide saya, yang tentu masih banyak celah di sana-sini, tapi saya berharap dapat direspon dengan kritis dari rekan-rekan pembaca semua.</p><p>Sebagai pelengkap, di atas saya sertakan juga paparan yang pernah saya buat terkait sistem penyangga kehidupan pada saat saya bekerja di BRGM. Selain itu, jika Anda tertarik dengan topik ini lebih jauh, saya sarankan untuk membaca buku <strong>Hukum Tata Lingkungan</strong> dan <strong>Hukum Perlindungan KSDAHE</strong> dari Kusnadi Harjasumantri (UGM Press) — yang mau pinjam bisa kontak saya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cc7431c99fac" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Catatan 2024: Perbedaan adalah Inti Persatuan Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/catatan-2024-perbedaan-adalah-inti-persatuan-indonesia-30c7531b248e?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/30c7531b248e</guid>
            <category><![CDATA[2024]]></category>
            <category><![CDATA[persatuan]]></category>
            <category><![CDATA[perenungan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 05:50:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-30T05:50:50.203Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Melihat fenomena yang terjadi di negara ini beberapa waktu terakhir, saya jadi bertanya-tanya sendiri, sebetulnya seberapa jauh batas kita, saya dan Anda, sebagai warga negara memberikan ruang subjektif dalam memandang persoalan publik . Mendekati akhir tahun 2024 ini, saya akan menuliskan perenungan saya tentang hal tersebut. Sebelumnya, perlu saya klarifikasi bahwa ini bukan tulisan ilmiah, jadi referensi sejarah dan fakta-fakta yang sedikit saya ungkapkan hanya untuk memperkuat opini saya. Tulisan ini sepenuhnya bersifat subjektif, ditulis tanpa ada yang memesan dan tanpa paksaan.</blockquote><p>Sejak pemilihan umum Februari 2024 lalu, banyak sekali hal yang terjadi: Kemenangan paslon nomor urut 02 yang memenuhi ketentuan pemilu satu putaran, kisruh terkait ketentuan <em>threshold </em>untuk pemilihan kepala daerah, tembakan yang membunuh siswa SMA di Semarang oleh oknum lembaga “penegak hukum”, penersangkaan beberapa politisi dan utilisasi kasus korupsi demi <em>leverage</em>, wacana kenaikan PPN menjadi 12% serta pembodohan masyarakat yang menyertainya. Di tengah kasus-kasus tersebut, ada juga beberapa pemberitaan yang menyangkut Presiden dan para Menterinya serta tindak lanjut dari berbagai program unggulan Pemerintah, hanya saja saya tidak akan membahasnya disini karena khawatir tidak bisa mencegah <em>ad hominem.</em></p><p>Selama kasus-kasus ini terjadi, di samping menjalani kehidupan saya sendiri, saya juga terus berusaha melakukan pembaruan informasi melalui beberapa kanal jurnalistik (khususnya yang berbayar) dan media sosial (khususnya X dan TikTok) dan menyimak berbagai macam sudut pandang dalam menyikapi masalah. Saya juga sesekali berdiskusi dengan rekan sejawat terkait opini mereka atas berbagai permasalahan yang terjadi. Semua opini yang saya konsumsi ini berbeda-beda, semua tergantung pada: pendidikan, pergaulan, dan tentu tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut masing-masing, serta pengalaman.</p><p>Saya tidak bisa bilang kalau opini-opini tersebut tidak valid, semua pasti tercetus karena latar belakang dan tujuan tertentu. Sebagai sesama warga negara, kita tentu tidak boleh mengerdilkan pendapat atau cara berekspresi seseorang hanya karena berbeda dengan apa yang kita yakini atau apa yang “normal” bagi kita. Tapi lalu jika semua perbedaan harus dipertimbangkan, apakah kita sebagai sebuah negara yang juga adalah komunitas bisa mencapai sesuatu jika pertengkaran dan pertentangan internal ini diikuti? Sampai sejauh mana kita bisa memvalidasi pandangan subjektif kita atau orang lain sebagai seorang warga negara supaya bangsa dan negara kita juga bisa tetap bergerak maju dan perbedaan itu tidak membuat kita saling menghancurkan satu sama lain?</p><p>Untuk itu, saya merenung dan membayangkan tentang bagaimana negara ini dibentuk. Bayangkan bahwa Indonesia sejak dulu negara kepulauan, ada laut yang memisahkan antara karedok dan rendang, ada tanah yang berbeda, ada pola berkelompok yang berbeda, ada bahasa yang berbeda. Kesamaan nasib kemudian mendorong para pemuda nusantara ini untuk berkumpul dan mengungkapkan keinginan untuk merdeka atau “<em>maharddhika” </em>(kaya, sejahtera, dan kuat) yang kini kita rayakan sebagai “Sumpah Pemuda”. Dalam nuansa perbedaan yang kental, para leluhur kita “bersumpah” untuk menjadi bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu. Apakah dengan satu sumpah lantas perbedaan itu langsung tiada? Tidak mungkin. Perbedaan itu ada, leluhur kita tahu dan menyadari bahwa kita berbeda. Kita bersatu karena adanya “sumpah”, sebuah tindakan yang aktif dan pilihan yang diambil secara sadar penuh.</p><p>Lalu saya akan percepat ke pasca proklamasi. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung bersatu dari Sabang sampai Merauke. Ada proses panjang yang terjadi setelahnya. Para kerajaan di bumi nusantara secara bertahap menyatakan diri berada di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Beberapa diantaranya bahkan memberikan sumbangan yang begitu besar untuk pembangunan negara. Apakah para leluhur kita bergabung atas dasar keinginan untuk menjadi sama? Tidak, perbedaan diantara satu kerajaan dan kerajaan lainnya ada dan disadari bersama, namun lambat laun semua bersepakat untuk menjadi sebuah kesatuan di bawah semboyan “<em>Bhinneka Tunggal Ika”.</em></p><p>Apa yang ingin saya garis bawahi dari renungan ini? Kita perlu memahami bersama bahwa perbedaan-perbedaan yang saat ini ada di zaman <em>modern,</em> itu juga sudah ada di masa lalu, ketika para leluhur kita memutuskan untuk menjadi sebuah kesatuan di bawah naungan Negara Indonesia. <strong>Bahwa bagi Negara Indonesia, persatuan itu tidak berarti sama, melainkan sebuah keputusan untuk menjadi satu kesatuan di tengah perbedaan. </strong>Sebelum saya mengajak berdiskusi lebih jauh, kita perlu sepemahaman dulu dalam hal ini. Memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain itu bukan merupakan bagian dari mendorong persatuan, tetapi justeru malah memicu terpecahbelahnya hubungan antarwarga negara.</p><p>Pada saat para nenek moyang kita menyatakan diri bergabung dalam suatu Negara Indonesia, tentunya disertai dengan harapan agar semua orang, terlepas dari apapun suku, agama, ras, dan afiliasinya berkedudukan sama dalam naungan Negara Indonesia: sama dalam hal pendidikan, sama dalam hal akses terhadap perekonomian, sama dalam hal politik, termasuk diantaranya hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyatakan pendapat dalam berbagai urusan publik. Dalam regulasi kita, hak-hak ini sudah dilindungi dengan baik, namun sayangnya berbagai praktik yang saya temukan di masyarakat belumlah sesempurna hitam di atas putih. (<em>Catatan: Paragraf ini ditulis tidak dengan maksud untuk meniadakan sejarah NKRI yang panjang dan kompleks, termasuk dinamika perubahan sistem pemerintahan kita, tetapi memang disederhanakan hanya untuk memberikan konteks bahwa semua warga negara Indonesia punya harapan untuk dilindungi semua hak-haknya, bukan hanya dalam ketentuan perundangan, tetapi secara nyata di masyarakat</em>).</p><p>Masih banyak konflik horizontal yang hanya dipicu oleh perbedaan sebagai faktor tunggal, masih banyak pihak yang tidak diindahkan partisipasinya hanya karena dia berasal dari ras tertentu, masih banyak juga upaya saling menjatuhkan antarwarga negara hanya karena merasa lebih superior secara tingkat pendidikan, padahal mungkin saja itu adalah <em>excess </em>dari kegagalan negara untuk hadir memberikan kesamaan akses terhadap pendidikan dan perekonomian. Konflik-konflik ini terkadang menjadi sangat kompleks hingga mendestruksi hal-hal yang positif dan progresif, jadi akhirnya kita tidak kemana-mana.</p><p>Lalu bagaimana hal yang paling tepat menyikapi perbedaan? Bagaimana kita mengindahkan perbedaan yang merupakan bagian integral dari kesatuan dan persatuan Indonesia tapi tetap menjadi progresif? Menurut saya, perlu kita sikapi perbedaan ini sesuai dengan konteksnya.</p><p><em>Pertama, </em>kita mengakui bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang faktanya memiliki perbedaan dalam hal akses, terutama terhadap pendidikan dan perekonomian. Meski demikian, semua adalah bagian dari Negara Indonesia yang pusat pemerintahannya (sekarang) ada di DKI Jakarta, Pulau Jawa. Semua warga negara Indonesia, terlepas dari perbedaan yang ada, berhak untuk menyatakan pendapat tentang berbagai fenomena publik yang terjadi di Indonesia, formalnya lewat Dewan di masing-masing dapil, atau informalnya lewat berbagai kanal media (koridor: UU Pers dan UU ITE-terlepas dari kontroversinya), dan kita sebagai warga negara lainnya tidak boleh mengerdilkan satu pendapat dibandingkan yang lainnya karena kita sepakat bahwa perbedaan dalam konteks Indonesia adalah bagian dari persatuan.</p><p><em>Kedua, </em>kita tidak boleh mengerdilkan satu pendapat dibandingkan lainnya meskipun berbeda, tapi kita boleh <strong>memerangi berita bohong. </strong>Jadi, pendapat yang berbeda itu tidak boleh dilawan, tapi kalau <strong><em>hoax </em></strong>itu wajib. Saat ini, sudah ada fasilitas untuk memerangi berita bohong, misalnya di X ada fitur <em>Community Notes </em>untuk memberikan kesempatan bagi publik memberikan sanggahan atas klaim pihak tertentu yang dianggap bohong atau tidak berdasar.</p><p><em>Ketiga, </em>bisa jadi ada perbedaan pendapat yang lahir karena perbedaan terhadap akses pendidikan atau perekonomian. Sebagaimana kita ketahui, kurangnya pendidikan dan lemahnya perekonomian merupakan dua unsur yang sangat krusial dalam kemiskinan struktural sehingga kombinasi diantara keduanya menyebabkan masyarakat kekurangan pisau analisis dalam melihat suatu persoalan dan rentan “dibeli” pendapatnya oleh suatu golongan tertentu atau yang saat ini kita sebut pendengung atau “<em>buzzer”. </em>Dalam hal ini, sebaiknya warga negara yang dapat mengakses pendidikan dan perekonomian yang lebih baik tidak menyasarkan komentar atau kritiknya terhadap sesama warga negara, melainkan sasarlah pihak yang berwenang dalam memberikan akses pendidikan dan perekonomian tersebut. Jangan salahkan kebodohan dan kemiskinan masyarakat, tetapi salahkan pengelola modal yang gagal membuat masyarakat terdidik dan mampu.</p><p><em>Keempat, </em>dan yang menurut saya paling penting adalah bahwa kita perlu terus membangun dan menyuarakan kesadaran bahwa persatuan diantara kita bukan sesuatu yang turun dari langit. Persatuan Indonesia ada karena diusahakan, dirayakan dengan kemerdakaan, serta dilindungi dengan Pancasila dan konstitusi. Ketika kita tidak lagi memelihara persatuan tersebut, perpecahan menanti di depan mata. Maka, semua dari kita yang memahami dan mengindahkan bahwa persatuan Indonesia harus dipelihara, wajib mengusahakan dengan usaha terbaik untuk selalu menjaga persatuan itu. Bahkan ketika yang berusaha meruntuhkannya adalah Presiden, keluarga, dan partai pendukungnya, orang-orang pintar yang memilih jalan persatuan yang melenceng dari esensinya.</p><p>Sebagai manusia, tentu ada perasaan tidak nyaman ketika bertemu pendapat atau opini yang mengandung <em>hoax, </em>bernuansa “pesanan”, atau <em>tone deaf. </em>Tapi, saya pribadi menganggap bahwa berinteraksi dengan publik yang demikian adalah cara saya terus mengingatkan diri bahwa bangsa ini perlu terus difikirkan dan dibantu, serta persatuan dalam perbedaan ini perlu terus dijaga dengan upaya kuat dan optimal. Yang harus terus diusut adalah orang-orang berwenang di sekitar puncak kekuasaan yang gagal memenuhi harapan persatuan dalam perbedaan, bukan sesama warga negara yang juga adalah korban. Dengan demikian, dalam memberikan ruang-ruang subjektif, kita juga tetap mendorong diskursus-diskursus yang progresif.</p><p>Lalu, untuk memberikan sisi yang lebih terang, untungnya saya tidak hanya bertemu dengan ujaran yang bagi saya sulit dihadapi saja, ada juga beberapa warga negara dengan pendapatnya yang cemerlang dan mencerahkan, membuat saya tetap optimis bahwa kita masih bisa mengupayakan Bangsa Indonesia tetap ada dan waras hingga generasi mendatang.</p><p>Sekian perenungan saya di akhir 2024 ini. Semoga di tahun 2025 ada situasi yang lebih baik bagi kita semua.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=30c7531b248e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Memilih Musuh Terbaik]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/kiat-mencari-musuh-dalam-pemilu-71e7d2d82ab6?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/71e7d2d82ab6</guid>
            <category><![CDATA[pemilu-2024]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 07:52:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-13T08:10:42.542Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Pemikiran-pemikiran dalam Kontestasi Politik Tahun 2024</h4><p>Tulisan saya tidak diperuntukkan untuk mempengaruhi pilihan siapapun, tidak juga lahir dari pengaruh golongan tertentu atas imbalan tertentu, melainkan sebuah refleksi, yang ingin saya buka lagi lima tahun yang akan datang untuk melihat sejauh mana demokrasi kita berkembang. Karenanya, sejak awal perlu saya sampaikan bahwa tulisan ini tidak akan mengarah pada konklusi atau deklarasi.</p><p>Saya bukan penggemar politik elektoral, sebab paham betul bahwa para aktor politik dapat melakukan segala cara untuk memperoleh suara: dengan janji yang mengada-ada, iming-iming yang ujungnya dusta, bahkan (dalam satu dekade ke belakang) mengadu domba dengan agama. Ketentuan <em>satu orang satu suara</em> tanpa mempertimbangkan latar belakang dan/atau alasan memberikan suara membuat politisi negeri ini lebih suka mengejar para pemilih transaksional dan irasional, dibandingkan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dan menawarkan program-program berkualitas.</p><p>Kampanye hitam dan politik uang adalah dua hal yang terus menghantui “pesta demokrasi” di negeri ini, bahkan sudah menjadi sebuah kondisi yang diwajarkan di berbagai lapisan masyarakat.</p><p><strong>Mereka Tidak Bodoh, Kita yang Dibodohi</strong></p><p>Menyoal kampanye hitam, dari berbagai isu: antek China, ijazah palsu, antek Amerika, <em>wasweswos, </em>yang paling memuakkan bagi saya adalah konflik horizontal akibat hembusan isu agama.</p><p><strong>Literasi rendah, penyebaran informasi yang cepat, masyarakat yang mudah dipengaruhi dan punya kecenderungan tidak rasional, ditambah intensi memperoleh suara yang tidak disertai maksud baik</strong>, membuat isu agama mudah sekali dimainkan, khususnya pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pemilu 2019. Mengintip sosial media di masa-masa itu sungguh membuat saya patah hati, karena entah <em>buzzer </em>atau bukan, banyak sekali orang-orang yang saling membodohi dan menyumpahi, memberi label “si ekstrem” dan “si kafir” tanpa saling kenal dan memahami, bermusuhan meski satu keluarga, berhenti berteman meski sebelumnya begitu akrab, bahkan terus terpecah meski si politisi yang berkontestasi sudah saling berangkulan. Politisi ya politisi, semua tergantung <strong>suara siapa yang mau mereka dapatkan. Pada akhirnya, yang selalu dibodohi ya rakyat.</strong></p><p>Selain isu agama, di tahun 2024, kartu yang marak dimainkan adalah “pemahaman parsial”. Misalnya, berhubungan dengan kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), awal mula badai yang melanda demokrasi Indonesia. Banyak orang, termasuk saya sendiri, tidak familiar dengan prosedur dan kultur persidangan di MK sehingga pada saat putusan MK dari Sdr. Almas dibacakan oleh Ketua MK, kita tidak memiliki informasi penuh terkait kejanggalan-kejanggalan dari perkara tersebut. Ketidaktahuan ini menjadi celah untuk para politisi dan perangkatnya memainkan isu ini di publik dan memecah belah opini dengan memasukkan komponen-komponen irasional, contohnya “kasus MK hanyalah permainan dari orang yang tidak suka Pak XX, padahal Pak XX sudah berlelah-lelah kerja untuk kita”. Padahal, gamblangnya, argumentasi tersebut sama sekali tidak <em>nyambung </em>dengan substansi dari persoalan ini.</p><p>Atau contoh lainnya terkait hilirisasi. Tanpa menjelaskan dengan benar apa itu hilirisasi ke publik dan menyoroti pendapat masing-masing peserta kontestasi dengan utuh, para pendengung secara dramatis menyuarakan “tidak ada yang mendukung hilirisasi selain XX, artinya tidak ada yang menginginkan kesejahteraan masyarakat”. Sungguh argumen tidak berdasar dan rentan mengecoh masyarakat. Lebih kesalnya lagi, kartu “pemahaman parsial” yang mengecoh fokus ini memang <strong>sengaja dimainkan.</strong></p><p>Pernahkah Anda:<br>1. Heran dan tertawa melihat politisi yang dulu berpihak pada si A lalu saat ini berpihak pada si B dan tanpa malu lantang menyuarakan pernyataan yang berubah 180 derajat?</p><p>2. Kesal berdebat dengan politisi (atau simpatisan, partisan, dll) karena mereka selalu “salah fokus” dan memutar fakta dengan tudingan tak berdasar.</p><p>3. Marah melihat politisi berlagak menjadi korban ketika aktivis mengungkap dosanya, padahal faktanya dari dosa itu dia punya kekayaan yang tidak akan habis tujuh turunan?</p><p>Ketahuilah bahwa orang-orang itu <strong>tahu persis apa yang mereka lakukan. </strong>Mereka tahu persis dimana kesalahan mereka, tahu persis bahwa yang mereka lontarkan adalah argumen tak berdasar, tahu persis bahwa mereka bukan korban. Tindakan-tindakan itu mereka lakukan dengan penuh kesadaran karena tahu bahwa <strong>sebagian besar dari kita: tidak mau membaca atau mencari fakta, gemar menelan informasi secara parsial, mudah tersulut emosinya, dan pemaaf (mudah melupakan janji palsu dan kesalahan politisi).</strong></p><p>Sampai hari ini, masyarakat kita masih banyak yang terpengaruh dengan pola ini, bahkan kemudian ada perilaku yang semakin memperluas pengaruhnya, yakni pembuatan ulangkonten di sosial media dengan dalih <em>tren. </em>Misalnya: <em>tren </em>“kamu muslim tapi tidak pilih XX”, atau “<em>triple minority </em>kok pilih XX”, dan seterusnya. Sungguh sedih melihat <strong>masih banyak masyarakat Indonesia yang, baik secara sadar maupun tidak, mempromosikan hal-hal tidak rasional untuk menjadi dasar memilih pemimpin. Apalagi, informasi yang disebarkan itu sebagian besar tidak dicek dahulu kebenarannya. </strong>Lebih jauh, hal ini memicu konflik atau pertengkaran riil di lingkar keluarga dan pergaulan.</p><p>Lalu saat kita sebagai masyarakat sibuk berkonflik, politisi-politisi ini tetap hidup nyaman dan masih makan malam bersama. Tidak menutup kemungkinan setelah membuat kita lelah bertengkar hari ini, besoknya mereka ketawa-ketiwi sambil lobi-lobi untuk menetapkan aturan yang tidak pro rakyat. <strong>Kita terlalu mudah dibodohi, padahal musuh kita bukan teman atau kerabat yang beda pilihan, melainkan mereka-mereka yang ada di kertas suara.</strong></p><p><strong>(Bukan Hanya) Politik Uang, (Tapi Juga) Politik Bansos</strong></p><p>Di kalangan politisi, “mobilisasi” berbekal insentif di masa pemilu adalah hal yang sudah lumrah dan diwajarkan sejak lama. Justru pihak yang tidak paham dianggap “awam” dan tidak memahami bagaimana dunia politik bekerja. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana bekal ini biasanya diperoleh dari cara yang sah dengan proporsi yang rendah atau (dianggap) masuk akal, (meski sama-sama dari uang negara) tahun ini perbekalan politik ternyata diperoleh dengan cara “merampok” APBN, tidak lagi bocor halus-halus.</p><p>Pemberian insentif memang cara yang paling sederhana untuk memperoleh pundi-pundi suara. Tidak perlu naif, praktik politik uang sudah seperti mendarah daging di masyarakat kita. Bukan hanya Pemilu di tingkat nasional saja, tapi bahkan dalam pemilihan Kepala Desa. Modal untuk “bagi-bagi” jadi hitungan utama yang harus dipertimbangkan ketika seseorang memutuskan untuk turut ikut dalam kontestasi.</p><p>(Perlu saya klarifikasi bahwa saya pribadi tidak mendukung dan tidak membenarkan praktik politik uang. Meski fenomena ini nyata adanya di masyarakat, saya sebisa mungkin tidak terlibat dalam praktik ini, karena dalam kapasitas saya sebagai masyarakat biasa tanpa kewenangan, ini adalah seminimal upaya yang bisa saya lakukan).</p><p>Pengungkapan oleh media terkait penyalahgunaan anggaran negara untuk modal para politisi, baik dalam bentuk bansos maupun kegiatan lainnya, pada Pemilu kali ini terlihat begitu fantastis. Bagi penerima, tentu ada pandangan positif karena merasa “terbantu” oleh insentif-insentif ini. Tapi, banyak diantara kita yang tidak sadar terhadap dampak sistemik dari penyalahgunaan ini.</p><p>Terkait bansos<em>, s</em>ebelumnya, kita perlu pahami dan sepakati terlebih dahulu bahwa bantuan sosial atau bansos merupakan bagian dari perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (Pasal 14 UU No 11/2009).</p><p>Ada dua isu besar sehubungan dengan bansos: [1] serapan fantastis pra 14 Februari, [2] ketidaktepatan sasaran distribusi. Ini masih awal tahun, baru satu setengah bulan berjalan, namun serapan anggaran untuk bansos sudah begitu tinggi: 80T dari 500T total anggaran bansos, hampir seperlimanya. Padahal, saat ini kita tidak sedang dalam keadaan krisis (misalnya krisis karena COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021). Dengan kondisi saat tersebut, sangat mungkin ke depannya anggaran bansos akan di<em>top up </em>lagi melalui <em>Automatic Adjustment </em>tahap lanjutan. Ditambah lagi, distribusi tersebut tidak didasari data Kemensos,mekanisme distribusi juga tidak terlembagakan, beberapa dibagikan di jalan sehingga memunculkan keraguan terhadap ketepatan sasaran pemberian bansos.</p><p>Kedua permasalahan tersebut dapat mengarah pada tidak tercapainya maksud dan tujuan dari bansos, serta pembelanjaan APBN yang tidak efisien. Jangan lupa bahwa pemerintah punya kewajiban membelanjakan APBN dengan tepat sasaran karena APBN kita terbatas, tidak <em>unlimited. </em>Pembelanjaan berlebihan untuk suatu sektor sudah pasti akan dikompensasi dengan penghematan pada sektor lainnya. Kalau ternyata penghematan tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka penerimaan harus ditingkatkan melalui kebijakan, dimana objek kebijakan ini adalah kita sebagai masyarakat. Misal, peningkatan anggaran bansos ternyata memakan anggaran subsidi BBM, akhirnya harga sembako mahal. Ini tentu jadi efek tidak langsung yang tidak difahami semua orang, dan bayangkan, <strong>risiko itu ditanggung rakyat, padahal yang dapat kursi adalah politisi.</strong></p><blockquote>“Tapi, kan lima tahun sekali aja. <em>Nggak </em>apa-apa lah,” ujar sebagian orang. Padahal, apa yang dilakukan para politisi di tahun politik adalah gambaran kecil dari apa yang mereka lakukan pada tahun-tahun lainnya saat rakyat tidak memperhatikan. Modusnya sama, meski “benda”nya berbeda, yakni misalnya: menentukan sasaran (entah suara atau popularitas), lalu memunculkan solusi berupa program tanpa analisis masalah, lanjut membubuhkan embel-embel “strategis” dan “demi kesejahteraan” tanpa pertimbangan jelas dan rasional, diiringi penyesuaian aturan tanpa mengindahkan kepatutan sehingga punya dasar mengarahkan sumber daya negara dan memobilisasi modal yang bukan milik negara. Lalu, berkompromi dalam melaksanakannya, entah dalam bentuk lobi-lobi dengan penguasa modal, atau dalam bentuk kebijakan yang mengorbankan rakyat.</blockquote><p>Dan bodohnya, kita merasa puas hanya dengan uang tunai enam ratus ribu rupiah dan sembako satu kantong, atau anggaran transportasi untuk berangkat kampanye akbar yang mungkin juga sudah dipotong lebih dari separuhnya oleh koordinator.</p><p><strong>Semurah itukah nilai satu suara kita?</strong></p><p><strong>Angin Segar dan Kebaruan yang Menenangkan</strong></p><p>Meski penyimpangan yang ditampakkan rasanya tidak ada habisnya, tapi Pemilu kali ini juga punya hal baik yang masih memberikan harapan untuk demokrasi kita ke depannya. Berbeda dengan pemilu-pemilu lalu, dimana kampanye umumnya satu arah dari politisi kepada pemilih, di pemilu kali ini para paslon membuka ruang kampanye dua arah.</p><p>Akhir-akhir ini, kita dikhawatirkan oleh banyak hal, sedikit diantaranya yang sudah diketahui awam adalah penetapan UU Cipta Kerja yang tergesa-gesa dan melalui proses yang cacat, pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang gagal dijegal meski sudah diprotes melalui demonstrasi besar-besaran pada September 2019 lalu, intimidasi dan tuduhan kepada akademisi yang menyuarakan penyimpangan pemerintah, sengitnya politisi dan/atau pejabat pemerintah terhadap pers, dan lain sebagainya. <strong>Dengan berbagai gejala otoriter yang ditampakkan penguasa akhir-akhir ini, tentu ada ketakutan: apakah ke depannya kita semakin dibungkam dan tidak lagi boleh bersuara?</strong></p><p>Kebaruan model kampanye yang ditunjukkan beberapa politisi tentu melegakan untuk kita sebagai masyarakat, karena setidaknya, mereka menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap ruang diskusi, mereka terbuka terhadap masukan, mereka berusaha mendengar.</p><p>Memang masih ada, masih banyak, politisi yang kampanye dengan model satu arah, tidak menyampaikan substansi, menjelekkan politisi lainnya tanpa dasar yang rasional, dan memprovokasi. Tapi, setidaknya sudah ada pergerakan ke arah kampanye yang lebih cerdas dan mencerdaskan. Ini dapat menjadi sedikit kabar gembira untuk kita yang tipis harapan untuk menang dari penyimpangan terstruktur.</p><p>Besok adalah tanggalnya, dimana nasib Indonesia 5 tahun ke depan akan ditentukan. Mengutip kembali pernyataan saya di atas: <strong>musuh kita bukan teman atau kerabat yang beda pilihan, melainkan mereka-mereka yang ada di kertas suara.</strong></p><blockquote>Siapapun yang kita pilih besok adalah musuh yang kita inginkan untuk dihadapi selama 5 tahun ke depan. Maka pilihlah: musuh yang ketika salah bisa kita kritik dengan leluasa tanpa harus ada rasa takut dihilangkan atau dikenakan tuntutan, musuh yang ketika serampangan lalu didemonstrasi tidak berlindung dibalik dalih “itu pendemo bayaran”, musuh yang ketika dimintai pertanggungjawaban tidak berusaha mendiskreditkan orang yang menyampaikan, melainkan berfokus pada inti permasalahan, musuh yang tidak memaksa akademisi berperang dengan para pendengung yang bahkan tidak memahami apa yang diperdebatkan.</blockquote><p>Mari pilih musuh bersama dan merapatkan barisan selama 5 tahun ke depan!</p><p>Selasa, 13 Februari 2024<br>Sehari Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=71e7d2d82ab6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pinjol dan Dilema Pendidikan Tinggi Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/pinjol-dan-dilema-pendidikan-tinggi-indonesia-423fc630b21d?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/423fc630b21d</guid>
            <category><![CDATA[universitas]]></category>
            <category><![CDATA[pinjol]]></category>
            <category><![CDATA[ukt]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan-tinggi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:57:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-05T12:57:08.859Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Menjadi salah satu lulusan sebuah universitas yang kerap menyebut akronimnya sebagai Institut Terbaik Bangsa merupakan sebuah hal yang terus saya syukuri. Selain fasilitas baik dan tenaga pendidik yang berkualitas, saya juga selalu merasa bangga dengan prinsip<em> </em>yang senantiasa dijunjung oleh universitas ini bahwa dalam situasi apapun semua sivitas akademika sepakat bahwa memperoleh pendidikan berkualitas adalah hak seluruh anak bangsa. “Tidak akan ada anak-anak kita yang dikeluarkan dari kampus ini karena alasan finansial, kami akan bantu,” begitu kata Pak Rektor dan jajarannya di tahun 2018 saat saya menjabat sebagai Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa (MWA-WM). Tidak pernah terbayang di benak saya bahwa 5 (lima) tahun setelah saya lulus, kampus saya merekomendasikan mahasiswanya mengambil pinjaman <em>online </em>berbunga sebagai opsi untuk membayar biaya pendidikan. Apakah ini bantuan yang dimaksud?</p><p>Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) — sebelumnya Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) — merupakan strategi untuk memberikan ruang bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam meningkatkan kualitasnya tanpa sepenuhnya bergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat. Status PTNBH memberikan otonomi dan menawarkan fleksibilitas bagi penyelenggara perguruan tinggi dalam mengelola keuangannya. Untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan PTNBH, terdapat sebuah organ bernama Majelis Wali Amanat (MWA) yang terdiri dari berbagai unsur sebagai representasi dari partisipasi publik terhadap penyelenggaraan PTNBH.</p><p>Kesulitan anggaran yang dialami oleh berbagai PTN di Indonesia, termasuk PTNBH, bukanlah hal baru, dan tidak hanya dialami oleh sebagian kampus saja. Apabila dicermati, di laporan keuangan beberapa PTN yang tercantum pada tautan PPID masing-masing, <em>trend </em>alokasi anggaran dari kementerian untuk penyelenggaraan perguruan tinggi terus berkurang. Di sisi lain, tuntutan terhadap PTN semakin tinggi, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas atau daya tampung. PTN, khususnya yang telah menjadi PTNBH, terdesak untuk terus memenuhi <em>checklist </em>menjadi universitas terbaik dan menaikkan posisinya di <em>University World Ranking</em>. PTN juga terus dituntut untuk menambah jumlah penerimaan setiap tahunnya, baik melalui pembangunan geduk kuliah baru atau berbagai program multikampus, agar mampu menyerap sebanyak mungkin calon mahasiswa yang jumlahnya kian meningkat.</p><p>Dengan kondisi penerimaan dari pusat yang<em> </em>semakin menurun sedangkan kebutuhan semakin meningkat, berbagai cara akhirnya dilakukan oleh PTN untuk bertahan dan terus berkembang. Diantara cara-cara yang tersedia, beberapa PTN memilih sumbangan dari mahasiswa sebagai sumber pemasukan yang terus dimaksimalkan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, ada batas tipis antara mengoptimalkan penerimaan dengan komersialisasi pendidikan. Sayangnya, yang saya lihat hari ini, banyak PTN sudah jauh melampaui batas tersebut.</p><p>Penyelenggaraan PTN dan PTNBH (terlepas dari otonomi dan fleksibilitasnya) harus mengacu pada nilai dan prinsip yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Bahkan, penghayatannya hendaknya tidak berhenti pada ketentuan-ketentuan tertulis saja, melainkan juga mempertimbangkan hal-hal tersirat yang ada dibaliknya.</p><p>Misalnya dalam ketentuan penerimaan mahasiswa baru, Pasal 73 ayat (1) UU Dikti memberikan ruang bagi PTN untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa dalam bentuk lain atau seleksi mandiri. Namun, pada ayat (5) ditegaskan bahwa penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Artinya, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri tidak boleh dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesediaan membayar dari calon mahasiswa. Lebih jauh, perbedaan nilai sumbangan awal dan sumbangan per semester dari mahasiswa reguler dan mandiri dapat menjadi persoalan dan perlu dikaji kembali apakah ada tujuan komersial yang mendasarinya atau tidak.</p><p>Contoh lainnya adalah terkait ketentuan pemenuhan hak mahasiswa pada Pasal 76 UU Dikti. Ayat (3) menyebutkan bahwa sumbangan dari mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Konsekuensinya, ada kewajiban dari penyelenggara pendidikan tinggi untuk memastikan tingkat kemampuan membayar dari pihak mahasiswa dengan sistem yang akuntabel untuk menjamin bahwa besaran yang dibebankan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa dan penanggungnya.</p><p>Ditambah lagi, pada ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui berbagai skema, yakni beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman tanpa bunga yang dibayarkan setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan ini. <em>Pertama, </em>memaksa atau memberhentikan mahasiswa berkuliah karena permasalahan ekonomi tidaklah dibenarkan. <em>Kedua, </em>perguruan tinggi punya tugas untuk menyalurkan beasiswa dan bantuan terhadap mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. <em>Ketiga, </em>terlepas dari kontroversi pinjaman pendidikan (<em>student loan</em>) yang dinilai sebagian masyarakat memvalidasi komersialisasi pendidikan, pun pada akhirnya ditawarkan pinjaman, ketentuannya jelas: <em>tanpa bunga</em> dan dilunasi setelah memperoleh sumber pemasukan sehingga <em>tidak memberatkan selama masa studi</em>. Perguruan tinggi yang merekomendasikan pinjaman berbunga dari pihak ketiga dengan tenggat waktu pelunasan ketika mahasiswa masih berkuliah terindikasi melanggar ketentuan ini.</p><p>Lantas, bagaimana caranya PTN mengoptimalkan penerimaan, khususnya yang bersumber dari penerimaan mahasiswa, tanpa mencederai prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia?</p><p><em>Pertama, </em>semua jalur seleksi masuk perguruan tinggi hendaknya berdasarkan seleksi akademik, tidak menjadikan kemampuan ekonomi sebagai syarat atau pertimbangan dalam penerimaan karena hal tersebut mencederai prinsip bahwa pendidikan tinggi adalah hak untuk seluruh anak bangsa. <em>Kedua,</em> perguruan tinggi seyogyanya melakukan pemutakhiran dalam penilaian kemampuan membayar mahasiswa sehingga berbagai program bantuan yang tersedia dapat disalurkan secara tepat. <em>Ketiga, </em>optimalisasi penyaluran beasiswa secara tepat sasaran dan transparan. Sungguh ironi ketika perguruan tinggi dipermasalahkan karena menekan mahasiswa terkait pembayaran sedangkan pada tahun sebelumnya penyaluran anggaran beasiswanya tidak optimal.</p><p>Selain itu, secara umum ada satu hal yang menurut saya perlu dikedepankan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menjadi kunci kesuksesan dalam menjawab berbagai tantangan, yakni terbukanya ruang komunikasi antar<em>stakeholders </em>dalam perguruan tinggi, baik antara Rektorat dengan MWA pada PTNBH, Rektorat dengan Senat Akademik, Rektorat dengan komunitas tenaga pendidik di universitas, dan tentunya Rektorat dengan organisasi mahasiswa di kampus. Komunikasi dan kemitraan yang erat dapat mendorong terciptanya kebijakan yang berkeadilan serta dapat menjadi sarana untuk memunculkan kesamaan visi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p><p>Terakhir, dalam konteks nasional, hendaknya Pemerintah Indonesia mengambl langkah berikut. <em>Pertama, </em>kembali mengkaji posisi pendidikan tinggi dalam prioritas nasional dibandingkan dengan sektor lainnya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan alokasi anggaran. <em>Kedua,</em> memberikan gambaran jelas terkait arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan langkah-langkah menuju ke sana. <em>Ketiga, </em>menyusun, memperhatikan, dan menerapkan kriteria dan indikator yang tepat dalam memilih pimpinan perguruan tinggi. <em>Keempat, </em>memberikan perhatian khusus terhadap pinjaman pendidikan berbunga dan melakukan pembenahan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=423fc630b21d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Masih Menata, Tapi dari Mana?]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/masih-menata-tapi-dari-mana-fe32f99dd827?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fe32f99dd827</guid>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <category><![CDATA[negara]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 03:06:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-08-24T03:07:30.762Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Selama 4 tahun berjibaku dalam birokrasi, asam garam mewujudkan ide dan idealisme sudah menemani perjalanan saya. Berada di salah satu Lembaga Non Struktural (LNS), mendampingi pimpinan tertinggi lembaga tersebut dalam menakar keputusan dan kebijakan, menjadikan saya lebih memahami lika-liku permasalahan khusus di sektor yang kami tangani dari persoalan strategis hingga teknis dan kendala-kendalanya, dari yang paling “kering” sampai yang paling “basah” akan kecurangan dan disintegritas.</p><p>Tahun-tahun ini saya lebih banyak diam dan mengamati, sambil berfikir dalam-dalam tentang bagaimana negeri ini dikelola dan seperti apa ragamnya orang-orang yang mengelola. Dalam masa-masa perenungan ini, setidaknya ada beberapa poin yang saya simpulkan:</p><p><em>Pertama, </em>negara ini dikelola secara inefisien, tetapi inefisiensi ini memang dimaksudkan dan dipertahankan karena satu dan lain alasan. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah inefisiensi yang diwadahi mekanisme sah, <em>bukan tipikor</em>. Alasannya bisa bersifat personal atau berorientasi pada individu, tetapi dalam beberapa kasus bersifat komunal atau yang akrab di telinga kita semua sering digaungkan anggota partai “demi kesatuan dan persatuan Bangsa”. Sungguh, kedua alasan ini valid dan ada contohnya.</p><p>Alasan personal mudah dijelaskan dan tidak sulit untuk kita mengkategorikannya sebagai perilaku tidak berintegritas, meski tidak menjadi bagian dari korupsi karena dilindungi mekanisme yang sah, diantaranya memberikan perjalanan dinas dalam dan luar kota sebagai hadiah atau insentif bagi staf tersebut, artinya tidak ada tugas yang penting untuk dikerjakan, kadang malah hanya jalan-jalan. Sah, anggaran yang diambil mungkin tidak besar jika dilihat prosentasenya, tapi bayangkan kalau itu dilakukan <em>semua </em>lembaga pemerintah (dan BUMN). Hal-hal ini sampai sekarang belum bisa diterima akal dan hati saya.</p><p>Alasan komunal “demi keutuhan Bangsa Indonesia” ini biasanya dilakukan antarlembaga, umumnya antara eksekutif dan legislatif, lalu transaksinya berupa program. Ini seringkali dilakukan sebagai “ongkos” pemerataan, meski <em>revenue </em>yang diperoleh memang tidak sebesar ketika program dilaksanakan di provinsi-provinsi maju. Saya tidak bisa banyak elaborasi poin ini karena rentan menyinggung satu dan lain pihak, berbeda dari kasus sebelumnya yang sudah jadi pengetahuan publik.</p><p><em>Kedua, </em>ada kelalaian yang disengaja sebagai bagian dari strategi dalam birokrasi, kadang menjadi strategi politik. Negara kita ini dikelola tidak secara otoriter, banyak lobi yang terjadi diantara <em>stakeholders </em>yang satu dengan lainnya. Kalau kita menemukan ada tata aturan turunan yang sudah terbit tapi ternyata belum, bisa jadi itu bukan karena lupa, atau lalai, atau tidak punya kompetensi, melainkan karena memberikan waktu lebih panjang untuk memberi waktu diskusi bagi para pelaku di sektor itu. Biar bagaimanapun, pemegang kapital tetap memiliki posisi tawar yang tinggi karena tidak hanya politik, tapi birokrasi juga perlu kapital. Kurang gamblang? Iya, saya masih takut hilang.</p><p><em>Ketiga, </em>upaya mendorong kebijakan berbasis data dan bukti sudah cukup berkembang saat ini. Tapi… datanya belum dibuat dengan komprehensif. Masih banyak produsen data yang menggunakan prinsip “asalkan ada”. Dampaknya, ketika kebijakan diimplementasikan, banyak yang tidak sesuai dengan target awal, dan dalam beberapa kasus, melencengnya terlalu jauh sehingga perlu ada narasi yang dikoreksi. Kalau sudah begitu, atas nama komunikasi publik, kadang entitas tertentu takut salah dan berujung cocoklogi. Ya, banyak cocoklogi di negara ini, dan saking “masuknya” si cocoklogi, tidak akan ada yang sadar atau kalaupun ada tidak berani mengoreksi di publik.</p><p><em>Keempat, </em>mentalitas silo di negara ini sudah kelewat parah, membuat kerja-kerja yang melelahkan jadi tidak ada hasilnya. Sudah berjalan maju beberapa km lalu dipaksa kembali lagi ke titik <em>start </em>karena silo. Dialektika tidak hidup, masih banyak aktor yang tidak mau salah dan akhirnya membuat negara ini tidak berjalan kemana-mana. Masih banyak yang mengelola negara ini dengan ketersinggungan dan rasa sakit hati, dibandingkan dengan maksud memberikan yang terbaik untuk negeri ini.</p><p><em>Kelima, </em>banyak orang <em>brengsek </em>di partai politik dan birokrasi, baik Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, tapi jangan salah, di level Kepala Desa dan kelompok masyarakat juga tidak kalah <em>brengsek. </em>Mengapa <em>money politic </em>masih lancar jaya berjalan di bumi Indonesia? Karena bukan hanya aktor politik yang dengan sukarela memberi, tapi karena rakyatnya minta, dan makelarnya tumbuh tidak ada habisnya.</p><p>Perilaku tidak berintegritas di negara kita ini sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan untuk hal-hal kecil. Bisa kita benahi dari mana? <em>Wong </em>dari masa sekolah saja yang tidak mau nyontek malah dikucilkan, dibilang tidak setia kawan. Akhirnya atas nama setia kawan negara ini dikelola dengan penuh “keuntungan abu-abu” dan <em>mark-up </em>yang gila-gilaan. Ini kah realita yang katanya harus <em>dihadapi</em> oleh mereka yang <em>lurus </em>dan <em>idealis</em>? Ya, kita harus berubah, tapi dari mana?</p><p><em>Keenam, </em>yang seharusnya menjaga dari kriminal, dialah kriminal yang sesungguhnya. Keangkuhan, sistem yang <em>corrupted</em>, mencari keuntungan dari ketidaktertiban, dan lain-lain. Saya paling tidak terbayang, kalau untuk masalah ini apa sih yang bisa kita lakukan?</p><p><em>Ketujuh, </em>dan mungkin jadi poin terakhir untuk kali ini, politik di negeri ini tidak mencerdaskan, malah memanfaatkan kebodohan. Sepenuhnya dikendalikan oleh permintaan pasar (konstituen), padahal ada fungsi pendidikan politik masyarakat yang melekat pada partai politik. Mau minta saya sebutkan contohnya? Tidak perlu, lihat saja daftar calon legislatif dari masing-masing partai, lihat juga diskursus di medsos tentang bacapres-bacapres yang sudah deklarasi, seharusnya sudah jelas dan gamblang.</p><p>Masih banyak poin lainnya, beberapa spesifik di sektor tertentu, tetapi ada keterbatasan saya menulis di kanal publik seperti ini. Intinya, negara kita ini masih perlu ditata, menurut hemat saya, negara ini baru saja dimulai pasca reformasi, kita masih belajar dan melakukan <em>exercise </em>apa yang terbaik untuk negara ini. Kerja kita masih banyak, tapi melihat berbagai permasalahan negeri ini, saya terus terang bingung harus mulai dari mana, bisa mulai reformasi dari sektor apa, perlu <em>political will </em>yang seberapa kuat.</p><p>Ada yang mau bantu saya untuk menjawab?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fe32f99dd827" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bab Dua Puluh Enam: Evaluasi dalam Memaknai Esensi]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/bab-dua-puluh-enam-evaluasi-dalam-memaknai-esensi-70d9a9619bdc?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/70d9a9619bdc</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 02:14:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-09-29T02:14:31.204Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Setidaknya sudah ada beberapa bab dalam kehidupan seorang anak manusia yang telah melalui seperempat abad.</p><p>Fase satu,</p><p>Masa dalam buaian kedua orang tua, dimana kita boleh hanya mau tau hak saja dan abai terhadap kewajiban.</p><p>Fase dua,</p><p>Masa sekolah dasar, saat yang terpenting adalah “berprestasi” dalam pengertian yang sangat terbatas tergantung pada orang dewasa seperti apa yang berada di sekitar kita pada saat itu.</p><p>Fase tiga,</p><p>Masa sekolah menengah, yang penuh hal absurd tentang betapa bahagianya menjadi orang dewasa, awal pertama mengenal konsep dasar tentang mencintai yang bukan keluarga, serta masa-masa terusik rasa penasaran dan ingin mencoba segalanya.</p><p>Fase empat,</p><p>Masa dewasa muda, menjadi senaif-naifnya manusia, percaya bahwa putih dan hitam sempurna benar adanya, berteriak “lawan” tanpa punya daya dan senjata kecuali nyali yang membara, masa yang membuatku mengerti mengapa Soekarno hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Idealisme yang fana dan jauh dari realita, keyakinan yang kuat tanpa metodologi yang riil, ini adalah bahan bakar tak terelakkan untuk melawan hegemoni yang sudah terlalu mengakar.</p><p>Kini setidaknya aku ada di fase kelima, masa-masa awal menjadi dewasa, lepas dari dewasa muda, masa kelima inilah yang dulu kusebut “idealismenya bisa dibeli oleh iming-iming harta dan kuasa”.</p><p>Dalam menjalani keempat fase yang sudah lalu dan memasuki fase kelima, satu hal yang terus konsisten kujaga, “aku tidak pernah mau menghancurkan fase dan diskursus orang lain.” Opini, pandangan, dan sikap dari setiap manusia di masing-masing fase sama pentingnya dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat. Opini anak-anak sebelum masuk sekolah, anak-anak sekolah dasar, manusia pada level sekolah menengah, para dewasa muda, bahkan hingga mereka yang tua harus dipertimbangkan dengan tingkat keseriusan yang sama.</p><p>Aku terus menekankan pada diriku, bahwa ide dari setiap entitas yang fasenya berbeda dariku berangkat dari dasar pengetahuan yang berbeda sehingga tentu saja sikapnya berbeda. Tapi, apakah itu artinya ide ini harus didestruksi? Tidak! Ide dari entitas yang berbeda ini harus diindahkan sebagai bagian dari proses dialektika.</p><p>Jadi, meski saat ini aku sudah lulus, bekerja di pemerintahan, “melihat” lebih banyak daripada aku lima tahun yang lalu, tidak pernah sekalipun aku menilai apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa turun ke jalan itu sia-sia. Tidak pernah aku merasa mereka “tidak paham apa-apa”, karena aku selalu berangkat pada pemikiran bahwa kita mungkin tidak bisa sepenuhnya saling memahami, tetapi kita masing-masing pasti paham apa yang kita lakukan sendiri.</p><p>Kembali ke bab dua puluh enam hidupku, kembali pada perenunganku dalam memasuki awal fase kelima, sebuah fase yang kuyakini akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup signifikan, sebelum aku memasuki fase keenam: tanggung jawab terhadap keluargaku sendiri.</p><p>Fase limaku sudah dimulai sejak tiga tahun yang lalu sebenarnya, masa-masa dimana idealisme butaku dimentahkan habis oleh realita. Masa-masaku sering tertekan sendirian karena harus bisa menjadi bukan diriku atas nama “konsekuensi”, masa-masaku masih gagal berpindah dari atmosfer bebas berfikir di kampus, masa-masaku sering bertanya pada diriku sendiri, “apa ini yang kamu mau?”</p><p>Sekarang aku sudah mulai terbiasa. Tidak berarti menerima, tapi aku belajar untuk tidak selalu mengingkari dengan “tangan”, aku belajar berkaca pada kapasitas diriku saat ini, dan belajar bersabar sambil berusaha lebih memahami lagi apa yang terjadi. Banyak orang memilih jalan lain, tapi untuk sekarang, jalan inilah yang kupilih. Suatu saat, “tangan” ini akan menemukan jalan dimana ia tidak akan berhenti meski dibujuk dengan apapun.</p><p>Meski masih banyak hal tanda tanya di masa depan, setidaknya satu hal yang aku tanam sedalam-dalamnya sebagai hasil dari perenungan bermalam-malam:</p><blockquote><em>Harta dan moral, kuasa dan moral, dalam tatanan sosial yang seperti hari ini, berbanding terbalik satu sama lain, menciptakan </em>trade-off <em>yang tidak terelakkan. Kalau mau hidup tenang tanpa merasa tertekan secara moril, maka terimalah jika harta dan kuasamu akan biasa-biasa saja. Pertanyaan besarnya, hidupmu itu esensinya apa? Apa mau mengejar harta dan kuasa sebegitunya sampai menggadaikan moral? Tidak ada operasi bersih yang menghasilkan capaian fantastis, itu faktanya.</em></blockquote><p>Maka kesimpulan dari perenunganku dalam awal usia ke-26 ini adalah jika aku tidak memiliki cara untuk mendorong reformasi dalam tatanan sosial eksisting, setidaknya pada sektor atau region tertentu, untuk bisa menekan dampak dari <em>trade-off </em>yang kusebutkan di atas, maka aku akan belajar menerima harta dan kuasa yang segitu saja sehingga hanya bisa melakukan yang begitu saja. Karena bagiku, hidup hanyalah panggung semata, untuk kita berjuang sebaik-baiknya dihadapanNya, supaya ketika dibangkitkan setelah mati dan ditanya, “kamu sudah melakukan apa?” Aku bisa menjawab:</p><blockquote><em>Aku sudah berjuang sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, selapang-lapangnya, dan sepasrah-pasrahnya, karena sejatinya dunia ini milikMu dan aku percaya bahwa aku akan kembali padaMu.</em></blockquote><p><em>Jakarta, 29 September 2022<br>Lembar ketujuh dalam bab kedua puluh enam<br>Untukku di masa depan, jika kamu sempat berfikir untuk mengkhianati ikrarmu sendiri</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=70d9a9619bdc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Aksi Damai Supir “Angkot” Bandung]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/aksi-damai-supir-angkot-bandung-f427a88df324?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f427a88df324</guid>
            <category><![CDATA[lawas]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 05:54:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-07-20T05:54:04.643Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TulisanLawas</p><p>Kamis, 9 Maret 2017, para supir “angkot” Kota Bandung melaksanakan aksi damai yang berpusat di sekitar Gedung Sate, Bandung.</p><p>Aksi ini merupakan bentuk protes para supir “angkot” Kota Bandung terhadap maraknya penggunaan kendaraan berbasis aplikasi yang menurut mereka menyebabkan pendapatan mereka menurun. Para peserta aksi merasa pemerintah tidak sama sekali memperhatikan nasib mereka dan malah melegalkan angkutan berbasis aplikasi sebagai angkutan umum melalui Permenhub No 32 Tahun 2016.</p><p>“Permenhub No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” yang ditetapkan tanggal 1 April 2016 tersebut menggantikan “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum”.</p><p>Peraturan Menteri Tahun 2016 ini menetapkan regulasi untuk kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang salah satu poinnya adalah megenai “angkutan orang dengan tujuan tertentu” yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya. Poin ini secara tidak langsung menyebutkan, apabila perusahaan yang menaungi kendaraan berbasis aplikasi ini dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan, maka mereka legal sebagai angkutan umum dengan bentukan “angkutan orang dengan tujuan tertentu”.</p><p>Adanya legalitas angkutan berbasis aplikasi di mata hukum menurut peserta aksi dapat memperkuat eksistensi perusahaan terkait sehingga para supir “angkot” kemungkinan akan semakin terpinggir. Kecemasan akan nasib mereka membuat peserta aksi terdorong untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Permenhub terkait sehingga kendaraan berbasis aplikasi tidak lagi “sah” sebagai “angkutan umum”.</p><p>-</p><p># Sama-sama Berjuang</p><p>Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh peserta aksi adalah wajar. Sebab, tindakan mereka didasari atas kekhawatiran terancamnya hak-hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.</p><p>Salah seorang peserta aksi yang juga merupakan supir “angkot” berujar bahwa biasanya, dalam sehari, Ia bisa membawa pulang uang lebih dari 100 ribu rupiah. Namun, akhir-akhir ini, Ia hanya bisa membawa uang di kisaran 20 ribu rupiah. Bahkan, Ia pernah pulang tanpa membawa uang sama sekali. Uangnya habis untuk disetorkan kepada pemilik “angkot”.</p><p>“Anak-anak saya makan apa? Saya punya bayi masih kecil, masih harus minum susu. Tapi, saya nggak bisa beli susu lagi.”</p><p>Di sisi lain, kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan pada pengemudi kendaraan berbasis aplikasi. Sebab pekerjaan yang mereka lakukan pun merupakan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya.</p><p>“Saya kan kerja juga buat keluarga, Neng. Cari yang pendapatannya paling bagus supaya kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Anak saya banyak, masih kecil semua,” ujar salah seorang pengemudi kendaraan berbasis aplikasi beberapa yang lalu tepat setelah kabar aksi damai dihembuskan.</p><p>Kedua pihak, peserta aksi dan pengemudi kendaraan berbasis aplikasi, tidak ada yang patut disalahkan atas konflik horizontal yang memuncak hari ini. Sebab yang dilakukan keduanya hanya berjuang untuk dapat tetap hidup dengan layak.</p><p>-</p><p>#Dimana Pemerintah?</p><p>Konflik masyarakat vs masyarakat ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, “Lantas dimana peran pemerintah sebagai regulator?”</p><p>Tidak terlihat adanya usaha pemerintah, terutama pemkot Bandung, untuk mencairkan ketegangan antara kedua belah pihak sebelum konflik pecah.</p><p>Padahal jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, “memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa”, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. [1]</p><p>Dan seharusnya negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dimana perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.[2]</p><p>Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah antisipasi seperti perbaikan sistem “angkot” agar dapat bersaing dengan kendaraan berbasis aplikasi. Perbaikan sistem yang dilakukan harus benar-benar didasari survei kebutuhan pengguna angkutan umum, kelebihan dan kekurangan sistem yang berlaku saat ini, serta preferensi pengguna angkutan umum lengkap dengan segmentasi masyarakat pengguna “angkot”.</p><p>Jika pemerintah dapat berperan sesuai yang tertulis dalam UU, sesungguhnya konflik horizontal semacam ini dapat dihindarkan, konflik antara abu dan arang.</p><p>-</p><p>[1] Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3</p><p>[2] Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 Angka (1) dan (2)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f427a88df324" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Trade-off di Lahan Gambut Akibat Keterlanjuran Pemanfaatan di Masa Lalu]]></title>
            <link>https://medium.com/@annakumala96/trade-off-di-lahan-gambut-akibat-keterlanjuran-pemanfaatan-di-masa-lalu-81c73f2b1128?source=rss-3cd9794286e------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/81c73f2b1128</guid>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[gambut]]></category>
            <category><![CDATA[lingkungan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 23:23:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-07-16T23:23:32.597Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Mendekati tengah tahun, Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Bicara kemarau tidak jauh dari kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla. Karhutla sudah menjadi ancaman tahunan, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga negara tetangga yang kerap kali turut terdampak.</p><p>Karhutla pada tahun 2015 merupakan yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Peristiwa tersebut melahap lebih dari 2,6 juta hektar lahan dan kabut asapnya mencapai negara tetangga. Karhutla berikutnya yang cukup besar adalah pada tahun 2019, dengan luas lahan terbakar mencapai 1,6 juta hektar. Memang secara luas tidak lebih parah dari tahun 2015, tetapi kerugian yang dialami tidak dapat diabaikan.</p><p>Karhutla di Indonesia sebagian besarnya terjadi di lahan gambut, yakni lahan basah yang terbentuk dari timbunan materi organik. Kondisi asal lahan gambut adalah basah dan idealnya tetap dipertahankan kebasahannya. Jika lahan gambut kering, maka gambut menjadi rawan terbakar. Gambut yang sudah terbakar sulit dipadamkan. Meskipun api di atas permukaan tanah sudah padam, namun api masih bertahan di bawah permukaan tanah dan terus mengeluarkan kabut asap.</p><p>Untuk mencegah terjadinya karhutla gambut di masa mendatang, pemerintah berkomitmen mempercepat restorasi gambut. Bentuk komitmen pemerintah diwujudkan melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 untuk melakukan fasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 (tujuh) Provinsi prioritas restorasi.</p><p>Sayangnya, meskipun lembaga tersebut telah bekerja selama 5 (lima) tahun, capaian restorasi gambut masih sangat sedikit, terutama di lahan konsesi, dan karhutla gambut masih menghantui kita setiap tahunnya.</p><p>Belum optimalnya restorasi gambut ini tidak terlepas dari sejarah panjang keterlanjuran dalam pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini bersesuaian dengan teori ekonomi kelembagaan baru tentang ketergantungan jalur (<em>path dependence</em>).</p><p>Gambut idealnya merupakan lahan yang selalu dalam kondisi basah atau dengan kata lain dibiarkan apa adanya. Akan tetapi, di masa awal kemerdekaan hingga orde baru, pembangunan Indonesia masih bertumpu pada ekonomi berbasis lahan sehingga pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan ekonomi tidak terhindarkan.</p><p>Pemerintah, swasta, dan masyarakat memanfaatkan lahan gambut tanpa mengindahkan karakteristik alami gambut yang basah. Praktik pengeringan lahan gambut dengan pembangunan kanal atau saluran drainase, serta pembukaan lahan dengan metode bakar demi biaya yang lebih murah seringkali menjadi opsi yang dipilih tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi.</p><p>Pemanfaatan gambut dengan praktik yang tidak ideal tersebut berlangsung terus-menerus selama puluhan tahun. Kecepatan eksploitasi lahan gambut bahkan lebih cepat daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi terkait pengelolaannya.</p><p>Regulasi pengelolaan lahan gambut berjalan lamban. Gambut baru disebutkan pertama kali di tahun 1990 dalam Keppres №32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Setelah 19 tahun berselang, barulah UU yang menyebutkan tentang gambut diundangkan, yakni UU №32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut pun hanya menyebutkan bahwa kriteria kerusakan gambut akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).</p><p>PP pengelolaan ekosistem gambut akhirnya keluar di tahun 2014, lima tahun setelah UU №32/2009 diundangkan, dan direvisi tahun 2016. PP №71/2014 jo PP №57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi regulasi pertama yang secara cukup terperinci menjabarkan koridor pengelolaan ekosistem gambut.</p><p>Namun, pada saat PP tersebut ditetapkan, pemanfaatan lahan gambut sudah telanjur dilakukan secara besar-besaran. Berdasarkan data APHI tahun 2016, setidaknya 32% lahan gambut sudah menjadi wilayah usaha, baik HTI, HPH, maupun HGU sawit. Angka ini belum termasuk usaha yang dilakukan secara illegal tanpa memperoleh izin dari pemerintah. Ditambah lagi, ada lebih dari 6000 desa yang bermukim di sekitar lahan gambut, dimana masyarakatnya melakukan usaha di lahan gambut. Usaha yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan inilah yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem gambut tidak bisa dicegah.</p><p>Melihat data tersebut, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa perekonomian Indonesia sudah terlanjur bergantung pada usaha-usaha di lahan gambut sehingga dalam melakukan restorasi gambut, kita tidak bisa membantah bahwa ada benturan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.</p><p>Akibatnya, langkah ekstrem, seperti serta merta menghentikan semua izin pemanfaatan lahan gambut, tidaklah mungkin untuk dilakukan, meskipun hal tersebut adalah yang paling ideal. Keterlanjuran inilah yang membuat restorasi gambut tidak dapat diselesaikan secara cepat sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak, sebab perlu ada tahapan yang komprehensif dan sistematis dengan mempertimbangkan <em>trade-off </em>yang ada.</p><p>Melihat keterlanjuran di masa lalu, tujuan akhir restorasi gambut di Indonesia bisa jadi bukanlah mengembalikan sepenuhnya ekosistem gambut seperti sediakala. Melainkan merumuskan bagaimana agar gambut utuh bisa dijaga dan gambut yang sudah terlanjur dimanfaatkan perlu dikelola seoptimal mungkin sesuai dengan prinsip pengelolaan gambut berkelanjutan agar tidak ada lagi ancaman karhutla gambut.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=81c73f2b1128" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>