<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Annas on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Annas on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@annas.subekti9?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*VEFf9VMsiMxOC5XM</url>
            <title>Stories by Muhammad Annas on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 00:30:05 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@annas.subekti9/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[UU KUHAP and How Democracies Die?]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/uu-kuhap-and-how-democracies-die-7bf8bac01a2c?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7bf8bac01a2c</guid>
            <category><![CDATA[police-brutality]]></category>
            <category><![CDATA[policy]]></category>
            <category><![CDATA[legacy]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 07:05:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-19T07:05:43.086Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP segera disahkan. Ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyepakatinya dalam pembicaraan tingkat I pada Kamis, 13 November 2025.</p><p>RUU KUHAP kemudian dibawa ke rapat pembahasan tingkat II di rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Ketua Komisi III DPR,<em> </em>Habiburokhman mengatakan, pengesahan akan dibawa ke rapat paripurna terdekat. “<em>Ya, pekan depan, yang terdekat</em>,” kata dia di Kompleks DPR, Kamis, 13 November 2025.</p><p>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada mulanya merupakan sebuah rancangan undang-undang yang menjadi pembahasan utama hari ini karena telah menjadi UU yang disahkan. Presidium KAUKUS Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Herdiansyah Hamzah mengatakan para akademisi prihatin terhadap proses pembahasan RUU KUHAP yang dikebut dan mengandung substansi pasal bermasalah dalam pengesahannya, yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kebebasan akademik di Tanah air.</p><p><em>“Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil. Tetapi, juga mengancam kegiatan intelektual dan penelitian kritis,” </em>kata Herdiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 18 November 2025.</p><p>proses legislasi yang dilakukan secara terburu-buru menunjukan, bahwa praktik legislasi yang dilakukan amat buruk dan terang-terangan mengkhianati prinsip partisipasi bermakna sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah seolah ingin menguji ombak revolusi dari kelas masyarakat, dan hal itu terbukti tatkala mahasiswa sudah memulai manuver ke berbagai sektor pasca disahkannya rancangan UU tersebut.</p><h3><strong>PASAL-PASAL BERMASALAH</strong></h3><p><em>Pertama</em>, permasalahan pada Pasal 7 dan 8 “<em>PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri</em>” bunyi Pasal 7 ayat (3) RUU KUHAP. Sementara Pasal 8 ayat (3) mengatur, penyerahan berkas perkara oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p><p><em>“Semua PPNS dan Penyidik Khusus di letakan di bawah koordinasi Polisi, menjadikan Polri lembaga superpower dengan kontrol sangat besar</em>” kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.</p><p>Hal ini tentu tidak sejalan dengan teori yang dicanangkan oleh Steven Levitsky &amp; Daniel Ziblatt dalam bukunya <em>How Democracies Die</em> yang mereka sebut sebagai Kesabaran Kelembagaan (<em>Institutional forbearance</em>). Dalam kaitannya dengan teori tersebut, kekuatan yang bersifat <em>superpower</em> dalam sebuah kelembagaan pada akhirnya akan menghasilkan tendensi pada penggunaan instrumen hukum yang sah untuk tujuan-tujuan politik tertentu.</p><p><em>Kedua</em> permasalahan pada Pasal 5 ayat (2) RUU KUHAP, Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:</p><p>a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;</p><p>b. pemeriksaan dan penyitaan surat;</p><p>c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan</p><p>d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik</p><p>Menurut <em>Koalisi Masyarakat Sipil</em> Reformasi KUHAP, semua bisa kena pasal ini. Sebab, penangkapan bisa dilakukan pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana. Pada Pasal 5 KUHAP <em>existing</em>, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, tidak sama sekali diperbolehkan untuk kemudian menahan seseorang.</p><p>“Namun dalam Pasal 5 RUU KUHAP, pada tahap penyelidikan, dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan bahkan penahanan, padahal pada tahap ini tindak pidana belum terkonfirmasi,” kata koalisi ini.</p><p>Apa yang kita terjadi sekarang di media, seperti tagar #SemuaBisaKena adalah ekspresi dari kekecewaan dan rasa takut masyarakat atas beragam pasal karet pangkal tiran yang telah disahkan namun bias secara objektif dari substansi pembahasan.</p><p>Masih banyak pasal yang sebetulnya bermasalah hingga mengakibatkan media hari ini ramai oleh topik pembahasan seputar politik. Snapgram yang diinisiasi oleh akun @indonesianmatters misalnya, ternyata telah di reply sebanyak +124 ribu orang dalam waktu kurang dari 1 hari. Ramainya media hari ini tentu menggambarkan sikap kepedulian masyarakat atas proses legislasi yang dinilai cacat sedari awal.</p><h3><strong>KEMATIAN DEMOKRASI?</strong></h3><p>Permasalahan yang hari ini dialami oleh Indonesia pernah jauh dibahas oleh para ahli dan pakar dari kalangan filsuf dan para pengamat politik. Ketika Kontrak Sosial rakyat dalam pemikiran J.J. Rousseau tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah Konflik Sosial.</p><p>Jika kita berhenti sejenak untuk merenungkan kembali nasib demokrasi di negeri ini, maka akan nampak bahwa hari ini, demokrasi menjadi seperangkat alat prosedural-formalistik yang hanya membicarakan aspek-aspek teknis seperti pemilu dan alat-alat kelengkapan lainnya.</p><p>Padahal secara teoritis, demokrasi tidak hanya menyangkut urusan-urusan prosedural, melainkan juga norma-norma yang bersifat substansial. Jika pembaca menonton film <em>Dirty Vote 2</em> yang khusus membahas tentang 3O: Otot, Otak, Ongkos, maka akan terlihat seberapa bobroknya negeri ini dalam menjalankan sistem yang dari awal telah busuk buahnya.</p><p>Pertukaran politik yang terjadi tidak lagi berbasis etikabilitas dan normatifitas aturan melainkan pada aspek pragmatis pertukaran kepentingan elite yang hanya terjadi di bawah pasar gelap kekuasaan. Hal ini merupakan karakteristik dari realitas politik yang pernah diajarkan oleh Machiavelli dalam <em>il Principe </em>yang mengatakan efektivitas diatas moralitas. Bahwa logika penguasa pada akhirnya mesti memilih tindakan efektif untuk mempertahankan Negara, meskipun itu berarti menggunakan kekejaman ataupun represifitas.</p><p>Hal ini terlihat dalam rentetan peristiwa yang hari ini terjadi di Indonesia, dimana sebuah kebijakan dibuat dalam bentuk yang paling banal dan serampangan, dimana pemerintah tidak lagi menjadikan publik sebagai tolak ukur legislasi. Yang terjadi dalam kacamata penulis hari ini bahwa Negara telah menyimpang dari tugas utama nya sebagai penyelenggara kepentingan warga-negara (<em>citizenship</em>)</p><p>Dimulai dari isu Kabinet Gemuk &amp; Oposisi yang Lemah, Kenaikan PPN 12%, Cawe-Cawe Efisiensi Anggaran, RUU TNI yang menuai serangkaian permasalahan, Kriminalisasi Tom Lembong, pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Pemelintiran Sejarah, hingga yang hari ini terjadi adalah Pengesahan UU KUHAP yang menuai beragam penolakan dan kritikan dari warga-negara.</p><p>Pemimpin di Negara ini sepertinya tidak membaca buku <em>Machiavelli</em> hingga tamat sampai halaman akhir, sehingga mereka melupakan prinsip Hukum yang baik dalam mengatur kehidupan warga-negara dan memastikan ketertiban umum. Prinsip ini tentu menekankan adanya implikasi pada aspek Kontrak Sosial yang disepakati dalam suatu bangsa di antara para subjek yang saling berperan dalam membentuk dan merumuskan tujuan dari terselenggaranya Negara.</p><p>Dalam Perspektif Thomas Hobbes, ketika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang terjadi adalah <em>Homo Homini Lupus, Bellum Omnium Contra Omnes</em>. Maka dari itu arus demonstrasi yang terjadi hari ini adalah hal yang sangat wajar jika kita menggunakan perspektif tersebut. Hal ini dibenarkan juga oleh teori JJ. Rousseau dalam <em>Social Contract</em> yang secara tersirat menyebutkan, ketika Kontrak Sosial tidak terpenuhi maka akan terjadi sebuah Konflik Sosial.</p><p>Konflik tersebut merupkan akumulasi dari ketidakpuasan yang dapat memicu terjadinya aksi, pemogokan, demonstrasi, hingga yang paling radikal adalah revolusi. Dengan demikian, hak-hak Warga Negara menjadi hal yang tentu krusial sebagai kewajiban Negara dalam memenuhi Kontrak Sosial yang dibuat sebagai basis dari terselenggaranya harmoni sosial. tanpa adanya pemenuhan atas hal-hal demikian, maka kita tidak lagi disebut sebagai warga-negara, melainkan hanya sekumpulan masyarakat.</p><p>Maka dari itu, penolakan Negara atas tuntutan aliansi masyarakat sipil adalah sebuah bentuk paling ekstrem dalam mempertahankan <em>status quo</em> kekuasaan yang sedang saling bertukar kepentingan dalam <em>Festival of Torture</em> yang akan digelar dalam demonstrasi nantinya hingga mungkin melahirkan potensi tindakan represifitas aparat dan kriminalisasi aktivis sebagai bentuk <em>Disciplinary Power</em> dari watak kekuasaan dalam menunjukan otoritasnya.</p><p>Dengan adanya UU KUHAP yang telah disahkan namun dengan proses legislasi yang terburu-buru tanpa menjunjung tinggi asas partisipasi bermakna. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah <em>making a revolution</em> atau menuntut adanya kesempatan untuk mengajukan <em>Judicial Review</em>.</p><p>Tanpa pemenuhan atas kesempatan tersebut, maka menurut Steven Levitsky &amp; Daniel Ziblatt (2018), Demokrasi hanyalah sebuah alat kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan penguasa dan Hukum menjadi alat untuk <em>weaponizing</em> dalam menyingkirkan lawan dan musuh politik. Hal ini merupakan sebuah fenomena <em>Democratic Backsliding</em>. Sebuah proses erosi bertahap sebelum akhirnya kita bersama-sama menguburkan mayat demokrasi itu sendiri di negeri ini.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7bf8bac01a2c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan Kompetensi Guru dalam konteks PPG]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/evaluasi-kebijakan-program-peningkatan-kompetensi-guru-dalam-konteks-ppg-4f455af93ce3?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4f455af93ce3</guid>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[pedagogy]]></category>
            <category><![CDATA[public-policy]]></category>
            <category><![CDATA[university]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 13:42:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-28T13:42:12.294Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>PENDAHULUAN</strong></p><p>Peningkatan mutu pendidikan adalah tujuan sentral pembangunan nasional Indonesia. Guru merupakan faktor <em>input</em> terpenting dalam sistem pendidikan, dengan potensi dampak terbesar pada hasil belajar siswa (Hanushek &amp; Woessmann, 2015). Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian program masif sejak memasuki tahun 2000-an, terutama pasca-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai Tenaga <em>Profesional</em>. Dua pilar utama konvergensi kebijakan pemerintah adalah:</p><p>1. <strong>Peningkatan Kompetensi:</strong> Melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).</p><p>2. <strong>Peningkatan Kesejahteraan:</strong> Melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru bersertifikat.</p><p>Tulisan ini bertujuan mengukur sejauh efektivitas program pemerintah dalam membangun input pendidikan yang bermutu bagi bangsa ini. Maka dari itu, evaluasi yang mendalam perlu kiranya menjadi bahan bagi perbaikan berbagai elemen dalam pendidikan.</p><p><strong>Efektivitas Program Peningkatan Kompetensi Guru: tinjauan terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG)</strong></p><p><em>“amatlah lucu kalau kemudian dibuat pendidikan profesi, untuk apa? Kalau alasannya guru-guru sekarang tidak berkualitas — atau dalam istilah awam “tidak profesional” — yang harus dibenahi adalah praktik pendidikan di S1, bukan membuat model pendidikan baru</em>”.<a href="#_ftn1">[1]</a></p><p>Kompetensi guru bukan suatu hal yang bersifat formalistik, didalamnya peradaban sedang ditinjau, diusahakan, dan dibangun kembali untuk tujuan mulia. Jika kita melihat UU Sisdiknas, akan tampak sebuah substansi undang-undang yang berbunyi: “<em>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara</em>”. (BAB-1/Ketentuan Umum/Pasal-1/UU Sisdiknas).</p><p>Konteks “usaha sadar” dalam substansi disana tentu memiliki kaitan yang amat filosofis. Seandainya kita menggunakan analisis <em>Freire</em> dalam membaca konteks tersebut, maka kesadaran seorang pelajar terbagi kepada beberapa bagian. ada kesadaran magis, semu, hingga kesadaran kritis yang output nya-<em>jika ditarik dalam konteks Indonesia</em>- adalah mengembangkan potensi individu yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.</p><p>Guru merupakan elemen kunci dalam menciptakan suasana belajar yang aktif bagi siswa dalam kelas, khususnya dalam model pengajaran tertentu, maka dari itu kompetensi yang dimilikinya tidak hanya pengetahuan tentang suatu pegangan keilmuan saja, melainkan kapasitas dirinya dalam memahami konteks pedagogis, yaitu kemampuan integrasi pengetahuan dan kaitannya dengan strategi belajar (Shulman, 1986). Disini kita bisa menyimpulkan beberapa poin menyangkut profesionalisme guru dan peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran, yakni sebuah kemampuan pedagogis yang pada akhirnya berdampak terhadap mutu pendidikan formal. Dalam sebuah pedagogi, seorang guru mesti memahami kondisi psikis seorang siswa, membaca situasi dalam ruang kelas, agar pembelajaran tidak membosankan dan siswa senang untuk memperhatikan.</p><p>Dalam konteks Pendidikan Profesi guru (PPG), hal ini kemudian membuka kembali ruang-ruang kompetisi para guru yang memiliki basis pendidikan formal di universitas khusus pendidikan. Dalam PP no.74 tahun 2008 disebutkan bahwa “seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang dalam pasal selanjutnya dibahas secara spesifik yang dimaksud kompetensi itu sendiri.</p><p>Jika kita elaborasi antara PP no.74/2008 dan kaitannya dengan UU Sisdiknas, maka kita akan sampai pada kesimpulan, bahwa “kompetensi” guru dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu dalam berbagai ruang lingkup pendidikan formal. Namun, pendidikan profesi guru memiliki serangkaian permasalahan epistemik, khususnya dalam menetapkan standar kompetensi profesi guru itu sendiri.</p><p>Kompetensi ini dirangkum dalam beberapa aspek seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam konteks PPG, disana terdapat sebuah fokus utama yakni mengembangkan profesionalitas seorang guru. Jika kita berbicara profesionalitas seorang guru, maka kompetensi ini meliputi kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan; a). <em>materi pelajaran secara luas dan mendalam</em> dan b). <em>konsep dan metode disiplin keilmuan yang relevan</em>.</p><p>Namun, landasan dari pelaksanaan PPG ini masih mengandung serangkaian kecacatan dalam perumusannya. Hal ini bisa kita lihat dari penafsiran yang ambigu pada pasal 4 ayat (1) dan (2) PP no.74/2008 yang berbunyi: (pasal 4 ayat [1]) <em>Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah</em>. (pasal 4 ayat [2]) <em>Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</em></p><p>Jika kita berfokus pada diksi “<em>pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi</em>” maka jelas disini menimbulkan sebuah ambiguisitas penafsiran, apakah <em>pendidikan profesi</em> yang dimaksud adalah spesialisasi universitas dalam menciptakan calon guru terbaik atau <em>pendidikan profesi</em> yang dimaksud disana adalah sertifikasi yang kemudian menjadi syarat baru untuk seseorang yang telah menempuh pendidikan S1/D4. Jika penafsiran nya yang terakhir, maka pertanyaan paling mendasar adalah apakah selama ini kampus-kampus kependidikan tidak mencetak guru-guru berkualitas hingga menelurkan ayat tersebut menjadi program baru diluar <em>pendidikan profesi</em> pada S1/D4? Jelas hal ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, dimana para mahasiswa kependidikan yang akan menjadi calon guru mendapatkan berbagai sertifikat pelatihan ataupun <em>workshop</em> diluar mata kuliah (matkul) wajib yang ia pelajari, tapi setalah itu terpaksa harus kembali mengikuti program PPG yang memberatkan mereka sendiri. Dalam konteks Universitas Pendidikan Indonesia, apakah selama ini kampus tersebut bukan <em>pendidikan profesi guru</em>? Pedahal banyak sekali kampus tersebut mencetak guru berkualitas yang hari ini menjadi tenaga profesional di berbagai tempat, khususnya dalam ruang lingkup pendidikan.</p><p>Spesifikasi guru dalam ruang pendidikan sudah ada dalam pendidikan S1, dengan adanya prodi Pendidikan IPS, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Sosiologi, Sejarah, dll menjadi bukti spesifikasi dan spesialisasi mereka dalam kriteria yang termasuk dalam <em>program pendidikan profesi</em> tanpa perlu mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Contoh konkritnya, mereka sudah mengeluarkan banyak sekali biaya untuk menunjang masa pendidikan sarjana jutaan rupiah, kini mesti kembali mengeluarkan tenaga untuk menjadi guru profesional dengan mengikuti PPG. Kembali pada pertanyaan mendasar, apakah pendidikan dalam universitas tidak mampu untuk mencetak calon guru yang professional? Jelas hal ini menjijikan, dengan sumber daya yang dimiliki mahasiswa selama berada di lingkungan kampus, dengan berbagai <em>workshop</em> dan pelatihan, dengan berbagai kualifikasi akademik, pada akhirnya kembali mendapatkan <em>Barrier to entry</em> terhadap akses implementasi ruang pendidikan.</p><p>Hal ini tentu mesti menjadi sebuah evaluasi kritis yang berkelanjutan, pasalnya pendidikan adalah proses panjang yang dilakukan secara sadar oleh berbagai <em>input</em> yang ada disana. Dengan hadirnya PPG, pada akhirnya menjadi hambatan tambahan bagi para calon guru hingga mempertajam jurang pengkotak-kotakan mereka yang tidak mengikuti PPG dan yang mengikuti PPG.</p><p>Indonesia dengan berbagai corak permasalahan pendidikan yang cukup rumit, tidak bisa diselesaikan dengan sertifikasi formal saja, melainkan mesti dikaji dalam konteks sosio-kultural yang melatari terselenggaranya pendidikan dibaliknya. Jika para guru hanya difokuskan pada pendidikan formal saja, maka pendidikan yang “membebaskan” atau yang dicita-citakan (ideal) hanya akan menjadi pengajaran semu dalam ruang kelas.</p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> <a href="https://www.kompasiana.com/edi_subkhan/5500a7aa813311c91dfa7cb1/kritik-atas-pendidikan-profesi-guru"><em>https://www.kompasiana.com/edi_subkhan/5500a7aa813311c91dfa7cb1/kritik-atas-pendidikan-profesi-guru</em></a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4f455af93ce3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[SEPTEMBERDARAH: RENTETAN PANJANG AROGANSI KEKUASAAN]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/septemberdarah-rentetan-panjang-arogansi-kekuasaan-49c28845870a?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/49c28845870a</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[president]]></category>
            <category><![CDATA[demonstration]]></category>
            <category><![CDATA[police-brutality]]></category>
            <category><![CDATA[legislation]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:19:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-05T08:19:29.373Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>September bukan hanya sebuah periodisasi, namun merupakan sebuah rentetan peristiwa &amp; tragedi. Beberapa abad lalu, setelah terjadinya revolusi gemilang di Perancis, pada September 1792 diperingati sebagai periode reformasi total khususnya menyangkut penghapusan sistem Monarki Perancis dalam sebuah konvensi nasional. Mulai dari situ, Perancis beranjak pergi dari Monarki menuju sistem Demokrasi.</p><p>Sebelum memasuki periode reformasi, Negara itu mengalami sebuah peristiwa kacau, dimana protes besar rakyat kemudian menyeret Raja Louis XVI hingga terpenggal oleh pisau suci <em>Guillotine</em>. Dari peristiwa itu kemudian kita mengenal tiga slogan utama revolusi; <em>liberte, egaliterte, fraternite!</em></p><p>Tentu sejenak kita merenungkan peristiwa demonstrasi yang identik dengan aksi-aksi kekerasan, kekacauan, dan tumpah darah. Namun ketika suara tidak lagi didengar dan aspirasi akar rumput kini kian ditinggalkan, maka perlawanan menjadi medium utama untuk membangun kembali peradaban.</p><p>Dalam konteks Indonesia misalnya, demonstrasi selalu diwarnai oleh rentetan panjang sebuah tragedi yang menyayat hati. Kita melihat represifitas oleh aparat yang semakin menunjukkan taringnya, pemimpin Negara yang tak kunjung menampung aspirasi warganya, higga para dewan yang kian cacat bekerjanya. Problem itu juga kemudian dibungkus oleh iklim budaya pragmatisme dalam sebuah relasi &amp; transaksi politik partai &amp; memandang suara rakyat sebagai komoditas reifikatif.</p><p>Sebagai mahasiswa Pendidikan IPS, pembacaan atas kondisi demikian menjadi wajib, hal ini demi menyangkut konsistensi teori &amp; mempertegas paradigma serta arah dari disiplin keilmuan yang akan menentukan arah masa depan nantinya. sebagaimana yang disebut oleh Paulo Freire, bahwa “teori” merupakan kesatuan yang tak terdikotomis dengan “aksi” untuk menciptakan <em>Praxis</em> dari masyarakat itu sendiri.</p><p><strong>ANTARA TRAGEDI &amp; MOMENTUM REVOLUSI</strong></p><p>Problem ini mulai nampak tatkala publik sudah mulai muak dengan beragam persoalan yang terus terjadi tak habisnya. Kita melihat kasus Bupati di Kabupaten Pati hingga melahirkan sebuah revolusi gemilang, Problematika pembatasan pengibaran bendera animasi One Piece, Statement Sri Mulyani yang seolah muak dengan jabatannya hingga melontarkan <em>“apakah semua harus dari uang Negara?”</em>, kematian warga Negara akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brigade Mobil (Brimob) yang piawai brengseknya, hingga kekuatan partai politik (parpol) yang terbilang cukup hegemonik terhadap para anggotanya.</p><p>Dalam kejadian dimana kita melihat kematian seorang Affan Kurniawan, Divpropam Polri sebelumnya mengumumkan ditemukan unsur pidana dua polisi di dalam kendaraan taktis yang melindas pengemudi ojek online (ojol), Divisi Propam Polri Brigadir Jenderal Agus Wijayanto mengatakan keduanya duduk di kursi depan rantis. Rohmat sebagai pengemudi, sedangkan Cosmas merupakan perwira komandan, Sementara itu, lima anggota lain yang berada di kursi belakang diduga melakukan pelanggaran etik kategori sedang.</p><p>Jika kita melihat kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, maka kita akan teringat kembali kasus berantai pada peristiwa 98, disana terdapat rentetan panjang pelanggaran yang belum diusut hingga kini. Yang lama tak kunjung diusut, hari ini problem itu malah kian kusut. Natalius Pigai, seorang Menteri HAM, juga tak kunjung mengusut rentetan kasus yang terjadi hari ini.</p><p>Kematian Affan Kurniawan bukanlah kasus yang baru. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 69 insiden kekerasan aparat selama periode 2019–2024 dalam pengendalian massa. Dalam rentang waktu tersebut, 718 orang luka-luka dan 30 orang meninggal dunia. Mayoritas kekerasan terjadi saat aksi besar seperti penolakan omnibus law dan demonstrasi “reformasi dikorupsi”.</p><p>Kejadian ini mengungkap masalah serius <em>Power Absolute</em> dalam tubuh polri dan minimnya akuntabilitas, serta dugaan keterlibatan aparat dalam politik praktis. Reformasi kelembagaan yang mendalam sangat diperlukan agar kekerasan aparat tidak terus berulang dan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai.</p><p>Disamping itu, kita juga melihat tunjangan dari para wakil rakyat yang kian tinggi. 50 juta perbulan merupakan nominal yang besar, belum lagi dengan total banyaknya anggota dewan yang berkumpul di senayan, total pendapatan setiap anggota DPR pada tahun ini berjumlah 2,8 M pertahun. Hal ini menunjukkan sebuah watak elitis kekuasaan, seolah tak peduli dengan kondisi rakyat hari ini, mereka malah memangkas alokasi anggaran publik untuk memperkaya diri sendiri.</p><p>Pada tanggal 29 agustus kemarin, aksi sudah tak terelakkan lagi di beberapa daerah. Kota Bandung menjadi salah satu wilayah strategis tatkala melontarkan aspirasi warganegara sekaligus mengartikulasikan pikiran jernih bagi masa depan. banyak kalangan mahasiswa, pekerja, dan gabungan masyarakat sipil yang hadir pada aksi demonstrasi kemarin. Sore itu, slogan dengan gagahnya dilontarkan, “Polisi Anjing”, “Bubarkan DPR”, hingga “Aparat Keparat”, “AllEyesOnUnpasUnisba”, dan masih banyak lainnya.</p><p>Dengan adanya demonstrasi di berbagai daerah, hal ini kiranya merupakan lampu hijau, bahwa pada akhirnya kekuasaan sedang mengalami celah devaluasi kebijakan. Bahwa demonstrasi, bukan hanya merusak fasilitas publik dan identik dengan kekacauan semata, melainkan cara terakhir ketika kekuasaaan telah tertutup rapat, puncak tatkala aspirasi tidak lagi didengar, maka artikulasi kemarahan menjadi pintu terakhir bagi terciptanya perubahan yang wajar.</p><p><strong>PENUTUP</strong></p><p>Demonstrasi yang terjadi pada rentetan tahun ini bukanlah sebuah peristiwa yang baru. Terdapat sejarah panjang yang dibalut oleh penghianatan para dewan hingga melahirkan sebuah pemberontakan. Massa tidak akan selamanya tinggal diam, suaranya tak akan mampu dibungkam, mereka yang mati karena bertarung hari ini adalah sosok yang akan melahirkan ribuan perlawanan pada inkompentensi &amp; kedzaliman.</p><p>Hari ini permasalahan itu kiranya bermuara pada berbagai nafas kekuasaan yang atavistik, kekerasan oleh aparat, dewan yang mulanya memohon suara pada rakyat namun ketika kursi kekuasaan sudah didapatkan, dengan lantangnya mengatakan “tolol” pada majikannya sendiri.</p><p>Tentu hal itu merupakan penyakit bagi bangsa ini, sebuah penyakit yang menghambat konsolidasi kemajuan dalam membangun negeri, namun penyakit ini sudah lama hidup. jika tidak segera disembuhkan, maka suntik mati atas pemerintahan menjadi wajib dan penolakan atasnya merupakan dosa &amp; penghianatan</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=49c28845870a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Realisasi Hifzh al-’Aql Pada Maqashid al-Syari’ah Dalam Wacana ‘Islamisasi Pengetahuan’ Ismail Raji…]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/realisasi-hifzh-al-aql-pada-maqashid-al-syari-ah-dalam-wacana-islamisasi-pengetahuan-ismail-raji-8d1bb0a449c6?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8d1bb0a449c6</guid>
            <category><![CDATA[islamic]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[islamization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:27:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-15T11:27:52.704Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Realisasi Hifzh al-’Aql Pada Maqashid al-Syari’ah Dalam Wacana ‘Islamisasi Pengetahuan’ Ismail Raji al-Faruqi</strong></h3><blockquote>“Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah….” <strong>(Q.S Ali-‘Imran: 110)</strong></blockquote><p><strong>Prolog</strong></p><p>Perdebatan mengenai aliran epistemologis sudah dimulai sejak awal sejarah filsafat barat. Kita mengenal beberapa contoh pemikir (filsuf) yang saling berdebat mengenai dasar dari suatu hakikat (ontologis). Seperti Thales, Aristotales, Socrates, pada permulaan filsafat hingga filsuf modern seperti David Hume, Immanuel Kant, ataupun Karl Marx yang melakukan kritik terhadap Hegel sekaligus merumuskan kembali Materialisme Historis (materialism dialectic) hingga pada level tertentu kontemporer, pemikiran itu mendapatkan mazhab baru yang disebut Marxis-Revisionis (Frankfurt School).</p><p>Pembahasan terkait ontologis, pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem epistemologis yang digunakan sebagai alat untuk menemukan ilmu ataupun pengetahuan. Adalah ketidakmungkinan menggunakan peralatan empiris untuk menemukan ataupun menguji pengetahuan tentang suatu hal yang bersifat non-empirik. Seperti konsep Hak Asasi, Konsep Ketuhanan, dll.</p><p>Maka dari itu, kita mesti meninjau kembali sumber pengetahuan yang kita miliki agar mendapatkan konsistensi metodologis dalam menjelaskan suatu fenomena tertentu. Ketidakmampuan dalam menghasilkan konsistensi metodologis yang jelas, merupakan suatu permasalahan bagi kalangan ilmuan, wabil khusus seorang ilmuan muslim.</p><p>Kita bisa bayangkan misalnya sebuah “spirit” dari ilmuan modern (baca: Barat) yang menegaskan bahwa ilmu dibangun dengan fakta-fakta dan tak ada urusannya dengan Sang Maha Pencipta. Jika ilmuan tersebut seorang yang beragama, maka ia harus melepas “baju agamanya”. Hal ini merupakan pandangan yang dikotomis (sekuler) antara ilmu-agama.</p><p>Sementara dalam islam, essensi dari nilai yang dianut bukanlah terbatas pada tauhid yang kaku, melainkan bagaimana kemudian mengimplementasikan tauhid dalam dimensi <em>rahmatan lil-alamin</em>, atau yang hari ini disebut <em>Global Ethics</em>. Dalam hal ini, kita mesti menginterpretasikan sikap “ilmiah” yang dimaksud dalam islam (khususnya sistem epistemik) agar tidak lagi bergantung pada arogansi hegemonisasi barat.</p><p>Salah seorang tokoh muslim pernah tersohor gagasannya mengenai konsep pembaharuan (Rejuvenasi), ia bernama Ismail Raji Al-Faruqi. Gagasannya mengenai islamisasi pengetahuan mendapatkan nyala api yang menyinari langit kegelapan ummat muslim waktu itu. Optimisme muncul ketika gagasan tersebut ternyata membuahkan hasil yang baik bagi perkembangan umat muslim secara jangka panjang. Disamping itu, ia juga merupakan pendiri &amp; direktur pertama IIIT (The International of Islamic Thought) yang berfokus pada berbagai penelitian atas epistemologi &amp; metodologi, khususnya khazanah warisan keilmuan islam bagian selanjutnya.</p><p><strong>Islamisasi: antara Problem &amp; Solusi</strong></p><p>Islam merupakan suatu model keagamaan yang komprehensif, ia mengatur berbagai urusan dari hal paling mikro hingga makro sekalipun. Dengan metodologi tradisional yang telah lama digunakan, ia telah menembus jauh kedalam pembahasan Logika (Mantiq), Bahasa (Balaghah), hingga ketepatan dan keketatan metodologi dalam pengkajian Ilmu seperti Tafsir, Hadits, dll.</p><p>Namun kekuatan dari umat muslim sendiri, kiranya mesti dipertanyakan kembali. Apakah ilmu yang telah diberikan oleh tuhan sudah difungsikan secara optimal ataukah sebaliknya. Mengingat kemunduran yang hari ini dialami oleh ummat kian terasa derasnya dalam berbagai sektor politik, ekonomi, dan masih banyak lagi.</p><p>Hal ini yang kemudian menjadi keresahan bagi seorang tokoh muslim bernama Ismail Raji Al-Faruqi untuk merumuskan kembali suatu metodologi dan landasan epistemologi yang jelas agar taring keilmuan islam menancap tajam dalam dunia yang sekuler. Ia mengatakan:</p><p><em>“Kita menyaksikan kemunduran besar yang rata-rata menimpa umat, yaitu kecerobohan untuk begitu saja meniru kebudayaan-kebudayaan asing. Peniruan itu tidak akan dapat membawa kita mencapai tujuan di segala bidang. Malah telah menimbulkan deislamisasi terhadap lapisan atas masyarakat Muslim dan demoralisasi terhadap lapisan lainnya. Pandangan Islam menjadi kabur karena pandangan-pandangan lain yang kita terima dari penakluk-penakluk kolonial. Pandangan asing ini tetap bertahan walaupun para penakluk itu telah tiada, bahkan telah berkembang menjadi lebih berbahaya setelah para penakluk tersebut pergi. Untuk beberapa generasi kaum muslimin tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruhnya”.</em><a href="#_ftn1"><strong><em>[1]</em></strong></a></p><p>Sejalan dengan hal tersebut, proses seperti sekularisasi, westernisasi, dan pada titik radikal disebut deislamisasi. Pada akhirnya menghantarkan ummat muslim pada “anak tangga terbawah bangsa-bangsa”. Hal ini yang menyebabkan kekalahan kaum muslim dari berbagai front/sektor seperti politik, ekonomi, dan pendidikan.</p><p>Bagi Al-Faruqi, kemunduran umat islam hari ini bisa dirasakan dalam konteks pendidikan misalnya, dimana terjadi dikotomis antara sistem pendidikan yang “sekuler-modern” dan sistem “islam”. Hal ini dalam pandangannya merupakan <em>Malaise</em><a href="#_ftn2"><strong><em>[2]</em></strong></a> atau krisis yang hari ini tampak dalam jati diri umat islam. Sehingga problem global utama ummat islam hari ini mengacu pada 2 aspek: (1) <em>semakin jauhnya umat muslim dari ajaran islam</em> (2) <em>gencarnya arus sekularisme dalam berbagai sektor</em>.</p><p><strong>A.</strong> <strong>Semakin jauhnya ummat muslim dari ajaran islam</strong></p><p>Dalam konteks religio-kultural, kita menyaksikan suatu permasalahan yang hari ini muncul dalam konteks internal keberagamaan. Ternyata keberagaman interpretasi dalam keberagamaan memunculkan suatu sentimen horizontal (konflik) antar ummat dalam perbedaan suatu pendapat.</p><p>Mulai dari mereka yang mengklaim dirinya sebagai kalangan islam modernis, lalu adanya pengkotakan terhadap islam tradisionalis, revivalis, dan masih banyak lagi. Hal tersebut bukanlah suatu perbedaan pendapat dalam <em>aqidah (ushuliyyah)</em>, melainkan suatu perbedaan dalam aspek cabang (<em>furu’iyyah).</em> Seperti implementasi pergerakan, orientasi perjuangan yang kemudian menimbulkan suatu perbedaan pendapat.</p><p>hal tersebut kita kenal dengan istilah <em>Ikhtilaf</em>, yaitu sebuah perbedaan cara pandang seorang ulama dalam merespon suatu issu. Namun hal ini merupakan suatu dinamika yang memiliki argumentasi filosofis tersendiri dan lebih layak mendapatkan pengujian argumen dalam ranah yang lebih beradab dan bukan kekerasan.</p><p>Namun pada faktanya, perbedaan pendapat dalam ranah <em>Furu’iyyah</em> ini rupanya masih di pahami oleh beberapa kalangan sebagai suatu hal yang asing, sehingga pandangan ummat muslim tidak lagi otentik dan lebih cocok disebut <em>sektarianisme</em> karena memandang kelompoknya sendiri superior dan menegasikan yang lain. Dalam beberapa kasus, sentimen “perbedaan pendapat” ini bisa muncul tatkala terjadi sejenis politisasi. Seolah mereka mengatakan ketuhanan yang maha esa namun melupakan pluralitas yang diciptakan olehnya.</p><p>Hal ini merupakan salah satu kemunduran ummat muslim yang bisa kita rasakan hari ini, dimana nilai-nilai religi direduksi menjadi aspek formalistik semu tanpa adanya pemahaman mendalam dan sikap dewasa dalam menanggapi suatu perbedaan. Pedahal dari awal, kita memilih berbeda-beda tapi tetap satu. Namun slogan hari ini telah berubah<em>: demi satu, tidak boleh ada yang berbeda</em>.</p><p>Bagi permasalahan ini, solusi yang diajukan kiranya bisa sangat normatif. Yaitu “mengembalikan ummat pada ajaran Al-Qur’an &amp; Sunnah”, atau yang dalam perdebatan paradigmatis disebut paham “islam revivalis”<a href="#_ftn3">[3]</a>. Bagi golongan ini, kemunduran umat islam yang terjadi dikarenakan terlalu banyak mengonsumsi gaya dan pikiran sekuler barat (seperti komunisme, sosialisme, dll), pedahal “islam” bagi mereka adalah ajaran sempurna yang memberikan petunjuk secara menyeluruh sebagai fondasi bermasyarakat &amp; bernegara. Maka dari itu solusi yang mesti ditujukan hari ini tidak lain adalah merevivalisasi ajaran islam dalam sektor publik. Dalam hal ini, sosialisasi diskursus yang massif mesti diaktifkan kembali secara lebih inklusif agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat atas maupun bawah.</p><p><strong>B.</strong> <strong>Gencarnya Arus Sekularisme</strong></p><p>Bagaimanapun gencarnya propaganda barat dalam melakukan hegemonisasi multisektoral, hal ini tidak mencerminkan sejenis optimisme peradaban. Malahan teknologi hasil ilmu pengetahuan yang dibawanya telah memberikan sejenis gradasi eksploitasi yang tajam bagi ummat manusia, wabil khusus ummat islam. Dalam hal ini, kemunduran yang dialami ummat muslim adalah terpisahnya ia dalam hubungan sektor publik dan sektor privat.</p><p>Sekularisme memang tidak memisahkan urusan agama dan urusan publik, melainkan memberi batasan yang tegas antara perbedaan dua sektor tsb. Namun, sebagai ummat muslim yang memiliki nilai-nilai moralitas mikro-makro, adalah hal yang tentu sulit diwujudkan tatkala terjadi pemisahan seperti itu. Pedahal, islam telah memberikan seperangkat aturan hidup (<em>way of life</em>) dalam hubungannya antara manusia dan manusia, pekerja dan pemilik, ulama dan umara, dll.</p><p>Hal itu bisa kita maknai bahwa islam merupakan ajaran yang komprehensif, ia mengatur berbagai urusan multisektoral hingga hubungan multilateral. Sekularisme tidaklah sejalan dengan prinsip islam, ajaran yang pada mulanya diarahkan pada “<em>rahmatan lil-‘alamin</em>” kini dikebiri hanya menyangkut urusan privat. Hal ini pada titik radikal akan dipahami sebagai suatu penjinakkan yang semakin membuat ummat muslim kian terbelakang.</p><p>Maka dari itu, solusi atas permasalahan ini dicanangkan oleh tokoh-tokoh yang membawakan payung gagasan “islamisasi pengetahuan” seperti Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Hal tersebut sejalan dengan problem hari ini, dimana penguasaan terhadap disiplin ilmu dan ilmu pengetahuan modern kiranya tidaklah mesti menjadi lawan, melainkan rekan dalam membangun kemaslahatan. Golongan ini dalam pandangan paradigmatik disebut juga sebagai “islam transformatif”.<a href="#_ftn4">[4]</a></p><p>Bagi golongan ini, islam mesti menjadi media alternatif terhadap berbagai perlawanan dan tindakan kesewenang-wenangan, khususnya kedzaliman yang terjadi. Kemunduran ummat islam dalam berbagai sektor perlu di refleksikan kembali sebagai suatu pelemahan, artinya memang ada sejenis agenda yang berusaha melemahkan islam dan menyingkirkannya dari struktur kemasyarakatan. Dan agenda sejenis ini nampak jelas dalam proses sekularisasi.</p><p><strong>C.</strong> <strong>Solusi Islamisasi</strong></p><p>Secara umum, Islamisasi adalah membuat atau membawa sesuatu ke dalam Islam dan menjadikannya Islam. Islamisasi merupakan langkah atau usaha untuk memahamkan sesuatu dengan kerangka Islam (Islamic framework) dengan memasukkan pemahaman Islam.</p><p>Menurut al-Attas, islamisasi secara umum adalah pembebasan manusia dari tradisi magis (<em>magical</em>), mitologis (<em>mythology</em>), animisme (<em>animism</em>), nasional-kultural (<em>national cultural tradition</em>) yang bertentangan dengan Islam dan dari cengkeraman paham sekuler (<em>secularism</em>). Al-Attas juga memaknai Islamisasi sebagai proses pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri (fitrahnya), sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya.<a href="#_ftn5">[5]</a></p><p>Menurut al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan yaitu usaha mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, serta memproyeksi ulang tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam.</p><p>Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang sains sastra, dan sains-sains ilmu pasti dengan memberikan dasar dan tujuan-tujuan yang konsisten dengan Islam. Setiap disiplin harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologi, strategi, data, dan problem-problemnya sehingga mengungkapkan relevensi Islam yang bersumber pada tauhid. Untuk menuangkan kembali keseluruhan khazanah ilmu pengetahuan menurut wawasan Islam dan untuk melandingkan gagasannya tentang Islamisasi ilmu, Al-Faruqi meletakan “prinsip tauhid” sebagai kerangka pemikiran, metodologi dan cara hidup Islam.</p><p>Untuk merealisasikannya, ia menyusun 12 langkah yang harus ditempuh<a href="#_ftn6">[6]</a>, yaitu: (a) Penguasaan ilmu modern: prinsip, metodologi, masalah, tema dan perkembangannya (b) Survei disiplin ilmu © Penguasaan khazanah Islam: ontologi (d) Penguasaan khazanah ilmiah Islam: analisis (e) Penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu (f) Penilaian secara kritis terhadap disiplin keilmuan modern dan perkembangannya (g) Penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan perkembangannya (h) Survei permasalahan yang dihadapi umat Islam (i) Survei permasalahan yang dihadapi manusia (j) Analisis dan sintesis kreatif (k) Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam (l) Penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan.</p><p>Dengan berbagai langkah tersebut, dan merefleksikan kembali suatu problematika yang hari ini dihadapi oleh ummat muslim, maka menjadi suatu keharusan mengangkat payung kekuatan islamisasi dalam manuver berskala global. Namun, kehadiran ide dan gagasan islamisasi ini tidaklah luput dari adanya lontaran kritik, salah satu yang paling keras dalam menguji ide tersebut adalah Ziauddin Sardar, ia adalah seorang pemikir yang sependapat dengan perlunya mencipatakan sistem islam yang berbeda dengan sistem barat yang dominan saat ini.</p><p>Namun, mengenai langkah-langkah realisasi gagasan islamisasi ilmu, Sardar menilai bahwa langkah islamisasi yang dilakukan mengandung cacat fundamental. Sardar mengisyaratkan bahwa islamisasi yang dilakukan oleh al-Faruqi dapat menjebak ummat muslim dalam lingkaran westernisasi islam. Hal ini menurutnya, dapat mengantarkan pada pengakuan ilmu barat sebagai standar, dan dengan begitu upaya islamisasi masih mengikuti kerangka berfikir (<em>mode of Thought</em>) atau pandangan dunia (<em>world view</em>) barat.<a href="#_ftn7">[7]</a></p><p>Maka dari itu bagi Sardar, perlu adanya suatu jenis epistemologi islam yang menjadi kerangka sekaligus corak berfikir para ilmuan muslim. Hanya dengan langkah seperti ini, kita bisa benar-benar membangun dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan prinsip-prinsip islam.</p><p>Gagasan yang dibawakan oleh Sardar memanglah ideal, tetapi secara praktis penulis sependapat dengan al-Faruqi. Saat ini umat islam menghadapi kekalahan multisektoral, dan secara khusus dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan. Kita akan selalu gagal jika ilmu yang ada sekarang ini tidak kita gali, pelajari dan manfaatkan. Karena itu agar ummat islam tidak terus tertinggal maka ilmu pengetahuan modern juga harus dipelajari dan disintesakan dengan islam. Maka dari itu, penulis melihat bahwa gagasan yang dibawakan oleh al-Faruqi lebih <em>soft</em> dan operasional.</p><p><strong>Keterkaitan Gagasan Islamisasi dengan Maqashid Syari’ah: Hifzh al-‘Aql</strong></p><p>Konsep <em>hifdz al-aql</em> bukan hanya suatu konsep penjagaan manusia atas akal pikirannya, melainkan bagimana ia mampu mengembangkan potensi alami (berfikir) yang ia miliki. Potensi itu adalah akal pikiran, sebuah instrumen yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akalnya, ia mampu berfikir, berkembang, dan menjadi otentik.</p><p>Dalam konteks pendidikan, akal (<em>aql</em>) memiliki peranan penting dalam menafsirkan teks, membaca konteks, dan alat bagi terselenggaranya peradaban. Dalam ekonomi, hukum, politik, ia merupakan alat untuk memproyeksikan serta mewujudkan masyarakat yang makmur &amp; berkeadilan. Melalui islam, akal menjadi suatu instrument penting dalam membaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam ayat al-Qur’an disebutkan bahwasanya <em>”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”</em> (QS. Ali ‘Imran: 190).</p><p>Menurut Harun Nasution dalam <em>Kedudukan Akal dalam Islam</em> (1979), perincian ayat-ayat al-Qur’an berkenaan dengan perintah penggunaan akal adalah sebagai berikut: <em>dabbara</em> (merenungkan), <em>faqiha</em> (mengerti/paham), <em>nadzara</em> (melihat secara abstrak), dan <em>tafakkara</em> (berfikir).</p><p>Dalam konteks islamisasi ilmu, ada kecenderungan untuk memaksimalkan potensi akal. Namun bukan berarti mengenyampingan instrumen epistemologi pengetahuan lain. Islam sendiri, memerintahkan kita untuk memahami berbagai potensi yang manusia miliki, mulai dari indera (empirik), akal (rasio), hati (intuisi). Sehingga dalam konteks islam, kenyataan empirik akan dipahami dan tafsirkan dengan epistemologi empirik &amp; rasio. Sementara kenyataan lain yang bersifat meta-empirik, dipahami dengan intuisi sebagai suatu keyakinan yang bersifat “nanti”. Epistemologi jenis ini disebut oleh Naquib al-Attas sebagai <em>skeptisisme per se</em>, yaitu ilmu yang bertumpu pada iman sekaligus skeptisisme.</p><p>Maka dari itu, islamisasi menjadi suatu gagasan ideal &amp; operasional dalam menjaga dan mengembangkan potensi akal atau yg dikenal dengan <em>hifzh al-‘Aql</em>, hal ini menjadi urgent tatkala melihat kondisi umat muslim hari ini.</p><p><strong>Epilog</strong></p><p>Kini kalangan ilmuwan (terutama ilmuan muslim) mulai menyadari pentingnya memandang alam semesta sebagai suatu sistem yang utuh, melihat kekuatan suprarasional atau kekuatan meta-empirik di balik kekuatan materialistik. Hal ini merupakan suatu terobosan dalam ilmu pengetahuan, menyangkut hadirnya suatu paradigma atau sistem yang mengakomodir 2 paradigma sekaligus, empirik &amp; meta-empirik.</p><p>Hal ini sejalan dengan tuntutan peradaban, membangun suatu sistem modern berlandaskan pada kebutuhan manusia, wabil khusus ummat muslim. Yaitu sistem yang mengakomodir keresahan ilmuan muslim dan permasalahan ummat islam. Dalam Q.S al-A’raf ayat 179 disebutkan: <em>Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat (ayat-ayat Allah), serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.</em></p><p>Maka dari itu, jika islam dianggap sebagai agama yang <em>kaffah</em> (komprehensif), wabil khusus sebagai <em>rahmatan lil ‘alamin</em>, islamisasi menjadi suatu agenda wajib yang tidak mungkin ditunda lagi. Hal ini telah terwujud dalam suatu instansi yang berfokus pada islamisasi pengetahuan bernama <em>INSIST</em> (Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations), lembaga ini telah ekspansi besar dalam berbagai media besar seperti Instagram, website Google, dll. Disamping itu, ada juga kegiatan yang sama halnya berfokus pada diskursus hangat islamisasi pengetahuan sembari membangkitkan kembali peradaban islam yang makin terisolasi. Komunitas ini bisa dilihat dalam media resmi instagramnya bernama <em>@nadwahacademy_</em></p><p>Teringat salah satu diksi ayat al-Qur’an yang mengatakan: <em>Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”. </em>(QS 4:75). Mari mengambil peran dalam perubahan, melangitkan berbagai gagasan, dan membumikan ajaran keagamaan. Terima kasih.</p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Dr. Djamaludin Ancok, <em>Psikologi Islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi</em>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal 106</p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Ibid</p><p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Prasetyo, Eko. <em>Islam kiri melawan Kapitalisme modal: dari wacana menuju gerakan, </em>Yogyakarta: Insist Press, 2002, hal XIV.</p><p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Ibid</p><p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Daud, W. M. N. W. (1998). The <em>Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas: An Exposition of the Original Concept of Islamization</em>. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization. Hal 336</p><p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Dr. Djamaludin Ancok, <em>Psikologi Islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi</em>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal 106.</p><p><a href="#_ftnref7">[7]</a> Ibid</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8d1bb0a449c6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“Teruslah Bodoh, Jangan Pintar!”]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/teruslah-bodoh-jangan-pintar-9b93a4d207d0?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9b93a4d207d0</guid>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 01:15:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-06T01:15:51.892Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Negeri yang selalu percaya akan kekuatan pendidikan rupanya gagal menjadi pelopor perubahan kekayaan serta kecerdasan intelektual. Bagi mereka yang dalam keadaan marjinal, hidup dalam perasaan taqlid “iya-iya saja” Nampak seperti hal yang hari ini terjadi dimana-mana.</p><p>Percaya pada ilmu pengetahuan seolah menjadi hal yang sukar serta tabu dalam negeri yang mayoritas penduduknya orang beragama. Bagi mereka yang taqlid akan hal tsb, berfikir kritis adalah suatu hal yang mengancam keteraturan dan mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam hal ini, mereka memaksa kita untuk hidup dalam cengkraman kalimat “normal”.</p><p>Kita dipaksa mengatakan “iya-iya benar” pada keadaan dimana pemerintah mengalokasikan pajak secara tidak layak dan pada saat yang sama mengecam aksi demonstrasi mahasiswa sebagai perbuatan yang menjenuhkan dan mengganggu kelancaran jalanan. Kita juga dipaksa untuk menelan mentah bahwa mereka yang di lecehkan serta mengalmi pemerkosaan adalah karena pakaiannya yang tidak pantas. Kita juga seolah “iya-iya saja” ketika hukum hari ini sedang tidur di nina bobo-kan oleh kekuasaan, seolah kalimat “tidak!” adalah hal tabu yang haram jika disebar-luaskan dalam kehidupan bermasyarakat.</p><p>Pedahal kalimat “masyarakat” mengindikasikan konsensual <em>by the living law</em>. Artinya segala sesuatu mesti didasarkan pada kesepakatan, bukan rekayasa keyakinan berdasarkan penyerahan pasrah feodalistik serta hubungan yang patron-client. Alhasil, keadilan hanya mampu ditegakkan ketika orang-orang ramai memperbincangkannya (viral).</p><p>Penyelesaian atas semua ini hanyalah satu, langkah yang kita hadapi setiap harinya mesti diarahkan pada revolusi mental. Revolusi yang diawali oleh langkah-langkah cerdas pikiran yang muak akan ketidak-adilan.</p><p>Mereka yang menganut ini, akan selalu memperjuangkan kebenaran beserta keadilan melalui langkah-langkah progresif kehidupan. Mereka akan selalu “mempertanyakan” sesuatu berdasarkan akal yang sehat serta bergerak maju pada perbaikan sosial. Mereka adalah orang yang tidak takut pada ayunan bayonet dalam senapan, karena baginya, pikiran adalah alat pembebasan atas keberanian untuk berani mengatakan “saya tidak lagi tunduk!”</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9b93a4d207d0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[M. Natsir & A. Hassan: Masihkah sebagai Prototype Ideal Pendidikan?]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/m-natsir-a-hassan-069a66b0f8bd?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/069a66b0f8bd</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[muslim]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:04:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-27T17:10:49.027Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/364/1*8PRjwJ510py0xqMk25VDYQ.png" /></figure><p>“…dalam pembahasan di sidang komisi dibahas apakah A. Hassan dan M. Natsir masih perlu dicantumkan dalam Qanun Asasi atau Qanun Dakhili (AD/ART). Di sini dapat kita lihat kecintaan muktamirin bahwa nama kedua tokoh tersebut harus dicantumkan”. Begitulah kiranya ungkapan yang tersebar dalam salah satu platform resmi <em>persis.or.id</em>.</p><p>Gerakan Persatuan Islam (PERSIS) memang mendapatkan posisi yang cukup strategis di dunia akademis, terutama pendidikan dan juga dakwah yang di perjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulunya. Perjuangan itu mendapatkan rintangan yang cukup sungkan, namun pena sejarah sepertinya memberikan takdir yang baik bagi organisasi tsb untuk eksis dalam literatur peradaban.</p><p>Bagi khalayak PERSIS, tentu sudah tidak asing ketika saya mencantumkan kedua nama pada paragraf pertama. Wabil khusus kedua tokoh itu menjadi panutan yang dicintai dan sangat amat dihormati. Bahkan kedua tokoh ini seolah sakral di kalangan santri dan menjadi prototype yang kiranya di ikuti hingga titik ini.</p><p>Melihat sejarah di masa lampau, ada garis keniscayaan yang menjadi alasan kedua tokoh tsb disegani dan diikuti. Perjuangan nya memang nampak betul di dataran, namun pengikutnya yang meromantisasi historis tsb telah jatuh ke dalam lubang opitimisme fatalistik.</p><p>Fatal karena tokoh sejarah yang justru menjadi bagian dari garis perjuangan PERSIS kini harus kembali mengalami kematian. setelah mati di medan pertempuran mereka harus kembali mati di medan makna. Hal tersebut terjadi di karenakan adanya suatu kekaburan pemahaman yang mengakibatkan kecanduan dalam konsumsi publik. “Setiap candu itu merusak. Entah agama, narkotika, dan idealisme”.</p><p>Dalam berbagai issu perdebatan tradisional, M.Natsir dan A.Hassan memang merupakan tokoh yang cemerlang pada masanya. Namun hari ini zaman telah berubah. Kita tidak lagi memaksakan khilafah sembari separatisme mengancam keberlangsungan republik. Maka dari itu dalam sumpah pemuda semuanya telah sepakat, bahwa Indonesia mesti diasuh oleh nusa, bangsa, dan bahasa yang satu.</p><p>Jika kita melihat perdebatan kontemporer, pikiran tentang suatu gagasan tidak menunjukkan pada sebuah kebenaran. Melainkan kebenaran itu segera merupakan ampas dari berbagai pikiran. maka dari itu kebenaran adalah dialektika yang mesti dirawat setiap hari oleh setiap orang.</p><p>Hari ini kita tidak berdebat tentang tokoh mana yang paling hebat. semenjak munculnya slogan <em>SAPERE AUDE</em> seharusnya menjadi jelas bahwa “kita adalah apa yang kita pikirkan”. Slogan tersebut menunjukkan kemandirian berfikir, hal tsb mengungkapkan sebuah makna bahwa kunci kehidupan dari seorang intelektual adalah reproduksi terhadap gagasan.</p><p>Hari ini, gagasan tsb seolah telah hilang. Sedikit sekali yang hendak merawat akal sehat dan kemandirian berfikir seorang santri ataupun pelajar. Peran guru tatkala kehilangan kritisisme dalam dirinya mesti bersikap adil demi kemajuan bangsa ini, artinya ia harus menciptakan inovasi metode kritis dalam mendidik muridnya atau pulang sembari mengebiri peran dan statusnya sebagai pendidik. Bukankah M.Natsir pernah mengatakan bahwa Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya?</p><p>Ungkapan tsb merupakan prinsip dalam mendidik, khusunya dalam pendidikan. Jika sebuah institusi tertentu kekurangan tenaga pengajar, terkadang solusi yang diberikan selalu fatalistik. Yaitu mempersilahkan orang-orang inkompetensi dan tidak berintegritas masuk dalam ruang pendidikan.</p><p>Soe Hok Gie pernah mengungkapkan, kurang lebih “Guru bukan dewa yang selalu benar dan murid bukan kerbau yang selalu tunduk. Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah”. Hal ini bukanlah suatu ujaran kebencian, Melainkan suatu ungkapan peringatan untuk merawat kecerdasan dan menghidupkan kembali dialektika peradaban.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=069a66b0f8bd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[KENAIKAN PAJAK 12%: SOLUSI FISKAL DAN INDIKATOR KEMEROSOTAN DEMOKRASI]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/kenaikan-pajak-12-solusi-fiskal-dan-problem-indikator-kemerosotan-demokrasi-7762e6f3ebe8?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7762e6f3ebe8</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[pajak]]></category>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Dec 2024 12:58:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-30T07:33:14.164Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Baru-baru ini kita disuguhkan dengan berita hangat yang mengguncang perekonomian masyarakat Indonesia. Mereka yang bekerja lelah kemudian harus menghadapi masalah baru berupa meningkatnya angka pajak yang hendak diimplementasikan pada tanggal Januari 2025 itu.</p><p>Jika kita melihat sejenak pandangan libertarian, maka akan jelas terlihat bahwa Negara mem-pajaki si kaya untuk memperalat si miskin. terlihat sebuah pandangan utilitarian yang hendak menerangkan ukuran relatif dari kesejahteraan. Namun dalam logika negara, pajak adalah aspek yang mesti di pertahankan untuk mendistribusikan kepemilikaan nilai kepada orang miskin. Dalam hal ini, Negara berperan aktif dalam membentuk perspektif sejahtera dalam masyarakat. Seolah orang yang miskin ini tidak bahagia, Negara merampas hak kepemilikan si kaya untuk memperalat orang miskin agar bergantung kepadanya.</p><p>Namun dalam pandangan utilitarianisme J.Bentham terkait kontrak, mestinya hal ini disuguhkan dalam rangka berpesta bersama kebahagiaan mayoritas. Artinya kesepakatan yang di buat oleh Negara, mesti dalam rangka memaksimalkan utilitas atau maslahat ummat. Hal ini bisa kita asumsikan bahwa Negara bukanlah <em>leviathan</em> yang termuat dalam pikiran T.Hobbes sebagai kekuasaan absolutism, melainkan setiap perbuatannya itu mesti dipertimbangkan kembali melalui sila dalam pancasila. Apakah pro kerakyatan, ataukah pro oligarki.</p><blockquote>“Kita tahu bahwa pajak itu adalah cara biadab merawat peradaban karena apapun orang tak ingin dipajaki,” <em>ujar Rocky Gerung dalam website ayobandung.com. disini Gerung jelas menunjukkan pandangannya yang libertarian terhadap issu kenaikan pajak. Namun, ia menambahkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pajak muncul karena mereka mengharapkan imbal balik berupa perbaikan kehidupan di masa depan.</em></blockquote><p>Disini jelas tertera bahwa masyarakat -tak terklasifikasi jenisnya- memiliki sejenis harapan yang lahir tentang masa depan. Bahwa pajak yang mesti mereka bayar adalah biaya yg mesti di keluarkan untuk jaminan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kewajiban Negara atas berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Atas dasar itulah penyelenggaraan pajak kemudian mendapatkan legitimasi dari rakyat.</p><p>Salah satu contoh perubahan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) adalah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang waktu itu berlaku pada 1 April 2022. Tarif PPN akan naik lagi menjadi 12% dan mulai berlaku pada Januari 2025 nanti. Hal ini jelas menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat. Pasalnya, UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang mengatur kenaikan PPN ini banyak sekali penolakan massif dari pihak masyarakat. Mulai dari sektor Mahasiswa hingga K-Popers melakukan manuver turun kejalan sebagai aksi unjuk rasa. Pemerintah tak seharusnya menerapkan kebijakan yang jelas hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan masyarakat banyak.</p><p>Jika kita melihat argumen pemerintah dalam hal kenaikkan pajak, akan segera terlihat logika Negara yang sangat aneh. Pasalnya, kenaikkan pajak ini diimplementasikan sebagai jawaban untuk memperkuat kondisi fiskal. Katanya katanya.</p><p>Namun, jawaban atas permasalahan fiskal itu sebetulnya bisa kita lihat dari berbagai proyek developmentalisme dan juga politik represif. Kita melihat adanya pengeluaran Negara yang sangat tinggi dalam hal yang tidak esensial. Di Bandung misalnya, kita melihat proyek teras cihampelas mangkrak peninggalan Eks Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Selain itu kita juga melihat IKN yang bisa dikatakan pemborosan atas APBN yang mesti juga dibiayai oleh Negara. Berbagai proyek itu memiliki filosofi yang cukup populis, namun menghasilkan beban yang membuat krisis.</p><p>Pemerintah perlu melakukan evaluasi atas setiap pengeluaran APBN yang per hari ini dianggarkan untuk membiayai program-programnya. Belum lagi Pak Prabowo hendak merealisasikan program makan gratis. Beliau dengan rela pergi ke berbagai Negara untuk sosialisasi programnya merupakan apresiasi. Namun kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas utama pemerintah. Jangan kemudian masyarakat mendapatkan makan gratis, namun pajak dinaikkan 12%. Seolah-olah <em>“oke anda makan gratis, tapi bayar ke Negara ya!”.</em></p><p>Terkait dengan meningkatnya pajak per januari 2025 ini, tentu terkait erat dengan pengeluaran pemerintah dalam hal politik. Baru-baru ini Presiden serta jajaran terpilih hendak mengebiri partisipasi rakyat dalam ruang demokrasi. Dengan alasan yang banal, partisipasi itu hendak dicopot karena ada pemborosan APBN didalamnya. Dalam hal ini, penulis melihat adanya irasionalitas argumen dalam kepala pejabat publik hari ini. Anda bayangkan, penyelenggara pemilihan kepala daerah menyalahkan peserta pemilih karena mengeluarkan ongkos yang tidak masuk akal. Pemborosan itu terjadi oleh pihak penyelenggara, terkait ongkos yang menjadi pengeluaran penyelenggara pilkada dalam mensosialisasikan calon-calon terpilih adalah karena ketidak-mampuan mereka menghasilkan ide dan gagasan cemerlang bagi masyarakat. Sehingga pemilihan berlangsung terbalik. <em>Undertable Transaction</em>.</p><p>Terkait peningkatan pajak 12% ini tentu bersifat debatable. Namun debat itu mesti diisi oleh pikiran progresif tentang nasib masa depan bangsa ini. Nasib Presiden Prabowo nanti akan ditentukan oleh kebijakan yang ia ambil hari ini. Mulai dari masalah pembangunan yang tidak substantif, hingga issu pengebirian partisipasi politik, atau ekspansi jatah menteri yang hari ini menduduki kursi kabinet adalah beban yang harus ditanggung oleh ongkos APBN. Jika kemudian problem ini mengebiri peran rakyat dalam politik, lalu kemudian tekanan peningkatan pajak kepada rakyat hingga menimbulkan problem besar yang lain, maka akan segera terlihat delegitimasi Prabowo sebagai Presiden bagi bangsa ini.</p><p>Problem pajak ini tentu sangat menjadi perhatian publik atas kelangsungan hidupnya. Namun jika problem ini diselesaikan melalui represifitas kebijakan Negara kepada rakyat menengah bawah, bukankah ada variabel lain yang memungkinkan pemborosan dalam kas pengeluaran Negara per hari ini? Problem itulah yang tidak menjadi perhatian para penyelenggara Negara. Pedahal, jika kita melihat kasus korupsi yang massif di Indonesia, pemerintah bisa melakukan kebijakan perampasan asset bagi para koruptor tanpa harus menerapkan program yang bertentangan dengan harapan publik.</p><p>Namun kembali pada konteks awal, niat rakyat dalam membayar pajak adalah investasi bagi negeri ini. Ia berharap pada kelangsungan masa depan bangsa ini. Pemerintah bisa mempertimbangkan kembali pemasukan kas Negara melalui sektor kebijakan lain. regulasi produk impor, membantu umkm, dan menyelenggarakan politik yang disertai kekuatan mandiri dari lembaga pengawasan. Tanpa pertimbangan atas hal itu, kenaikkan pajak akan menjadi kecurigaan bagi masyarakat. Publik akan bertanya, mengapa pemerintah meningkatkan pajak tanpa menghukum para koruptor yang jelas merugikan Negara secara struktural?</p><p>Dari situ kemudian muncul pertanyaan baru. Apakah mungkin pebisnis ini berselingkuh dengan Negara? Jelas salah. Karena yang terjadi adalah perselingkuhan penguasa bersama pengusaha. Bukan sebaliknya. Hal itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan. Bangsa ini jangan sampai kehilangan lagi simbol legitimasi Pemerintahan pada era Jokowi. Delegitimasi itu terjadi dikarenakan masyarakat muak terhadap transisi politik per 5 tahun sekali. Publik mengira setiap transisi tidak menghasilkan substansi. Tapi transaksi. Yaitu transaksi yang berlangsung oleh <em>actor</em> yang disebut para elit penguasa dan pengusaha.</p><p>Maka dari itu, peran rakyat dalam hal ini mesti dilibatkan. Partisipasi mereka per hari ini bukan untuk dikebiri, melainkan menjadi tugas pemerintah juga untuk mencerdaskan bangsa ini. Setiap <em>public policy</em> mesti dihasilkan melalui adanya insentif dari <em>social justice</em>. Teori tentang pajak banyak sekali, namun persatuan dari semua teori itu berlandaskan pada <em>Trust</em> masyarakat terhadap performa kebijakan. Artinya, dalam pengesahan dan implementasi kebijakan, sangat haram hukumnya jika hal itu tajam kebawah dan tumpul keatas. Dan hari ini masyarakat melihat, kebijakan keatas itu bukan hanya tumpul, tapi bengkok.</p><p>Dalam demokrasi yang bengkok, selalu ada tendensi untuk menyelingkuhi rakyat sendiri. Akankah itu terjadi lagi dalam kepemimpinan Presiden yang saat ini baru terpilih? Kita bisa mengasumsikan itu hari ini untuk menyelamatkan bangsa di masa depan!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7762e6f3ebe8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Thanks, I hope u happy.]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/thanks-i-hope-u-happy-930603883ba5?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/930603883ba5</guid>
            <category><![CDATA[cigarettes-after-sex]]></category>
            <category><![CDATA[happiness]]></category>
            <category><![CDATA[thank-you]]></category>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <category><![CDATA[i-love-you]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 01 Dec 2024 15:23:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-01T15:23:25.234Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>The Author: Muhammad Annas S.</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*FriMSrvqDubApelcVgapnw.jpeg" /></figure><p>Dalam atmosfer dunia yang menyelimuti kita dari kedinginan, ada banyak luka yang diselimuti dalam kehangatan arti sebuah pelukan.</p><p>Tentang sebuah eutopia indah diluar sana, adalah cita-cita gratis yang perlu dijunjung tinggi oleh sang pemimpi.</p><p>Walau kelak langitnya harus terbakar, setidaknya masih ada samudera awan untuk menjaga sebuah harapan dari dunia yang penuh dengan kekecewaan.</p><p>Aku mencoba berfikir lebih dalam, tentang seorang perempuan dalam pelukan, yang kini harus mati sia-sia karena seorang pria pecinta lagu <em>CAS</em> yang berjudul <em>Cry</em>. Ungkapnya:</p><blockquote><em>I know it hurts you</em></blockquote><blockquote><em>But I need to tell you something</em></blockquote><blockquote><em>My heart just can’t be faithful for long</em></blockquote><blockquote><em>I swear I’ll only make you cry</em></blockquote><p>Tapi, mau sampai kapan aku menyembunyikan pisau dibalik jemari yang kau sentuh setiap pagi? Sejujurnya, aku ingin menemanimu. Till death do of us.</p><p>Aku bukan hanya ingin melepasnya tanpa alasan. Juga takut jika pisau itu harus kembali menggores jemari yang belum sembuh dari goresan setelahnya. Itu memakan waktu.</p><p>Kini, lukanya telah sembuh, dan semoga tidak kambuh.</p><p>Waktu ke waktu, bulan ke bulan, hingga tahun berganti, aku masih menunggumu. Menanti sebuah kepulangan itu agar aku kembali menjadi rumah ternyaman bagi seorang perempuan yang babak belur di terkam keganasan dunia ini.</p><p>Namun, penantianku ini hendak mengubur dirinya sendiri. Menarik diriku menjauh darimu agar kau segera mendapatkan hati seorang pria yang baru kau kenal itu.</p><p>Sejujurnya, Aku sedikit kena mental.</p><p>Namun tak apa, setidaknya kau menunjukkan sedikit kejahatanmu padaku, menurutku lebih baik daripada tidak sama sekali.</p><p>Dan terakhir (tentang sosok itu), kuharap kau telah memilih lelaki yang menjagamu lebih daripada aku.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=930603883ba5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Praktik Patriarki dalam Universitas]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/patriarki-dalam-universitas-b6b4578fccca?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b6b4578fccca</guid>
            <category><![CDATA[feminism]]></category>
            <category><![CDATA[patriarchy]]></category>
            <category><![CDATA[feminist]]></category>
            <category><![CDATA[perempuan]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:31:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-27T08:31:19.536Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>The Author: Muhammad Annas S</blockquote><p>Baru-baru ini, <em>Tempo</em> telah merilis sebuah berita tentang kengerian kasus kekerasan seksual dikampus. Dalam berita yang berjudul <em>Mengapa Universitas Sulit Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.</em> Dalam judul itu, penulis melihat adanya suatu kejanggalan yang sangat melukai bangsa ini, yaitu kampus sebagai ruang diaktifkannya peradaban kini harus mengalami afilisasi dengan institusi patriarki.</p><p>Patriarki itu hari ini tertuang bukan hanya dalam orang, tapi juga dalam hierarki institusi dan peraturan-peraturan yang menyengsarakan perempuan. Pada dataran kampus, patriarki itu seolah menjadi gejala kultural yang memanifestasikan dirinya dalam serangkaian maneuver pelecehan dan kekerasan seksual.</p><p>Pada kasus di Universitas Padjajaran misalnya, kita menyaksikan pelecehan seksual itu justru dilakukan oleh Ketua BEM KEMA UNPAD itu sendiri. Mengutip majalah <em>Tempo</em> misalnya, selain kasus tsb, dugaan kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno juga hingga kini masih ditangani kepolisian, meski telah dilaporkan sejak Januari 2024. Kasus terbaru adalah dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswa Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, oleh dosen pianonya. Pihak kampus hanya menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku. Beberapa alumni UPH juga bercerita kepada <em>Tempo</em> pernah menjadi korban pelecehan seksual dari dosen musiknya sendiri. Namun pihak kampus tak mau melanjutkan kasus tersebut secara pidana.</p><p>Melihat dari berbagai paparan kasus yang disebutkan tsb, pelecehan seksual ini sebetulnya merupakan kasus yang termasuk dalam kategori pidana. Hal itu tertuang dalam Permendikbud 55/2024. Komisioner Komnas Perempuan Mariah Ulfah mengatakan tidak ada tawar-menawar dalam menangani kasus kekerasan seksual. Apalagi setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Semua bentuk kekerasan seksual, baik fisik maupun verbal, masuk kategori tindak pidana.</p><p>“Kalau namanya saja sudah TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, berarti harus diproses secara pidana,” ucap Ulfah kepada <em>Tempo</em>, Ahad, 24 November 2024.</p><p>UU TPKS adalah aturan yang lebih tinggi dari Permendikbud itu sendiri, sehingga yang awalnya Permendikbud 30/2021 mesti mengalami revisi yang tertuang dalam Permendikbud 55/2024. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa pihak kampus mengalami rasa takut penurunan akreditasi dalam membawa kasus seperti ini ke ranah hukum. Tetapi, sanksi administratif saja tidaklah cukup dalam menyelesaikan kasus tersebut. Mesti ada penyelesaian dalam ranah hukum agar pelaku pelecehan maupun kekerasan seksual ini bisa jera.</p><p>Dari berita itu, kita mestinya sadar akan hadirnya dominasi patriarki dalam lingkup kehidupan kita. Dalam konteks kampus, terkadang ada berbagai sentimen negatif dalam perbincangan feminis. Kampus seolah gugup dan gagap dalam diskursus <em>Feminis Ethics</em>. Terkadang ada juga beberapa dari mereka yang membenci feminisme sebagai bertentangan dengan kultur masyarakat.</p><p>Pendidikan adalah penyambung lidah masyarakat, ia seperti pers yang bertugas memberikan informasi sekalipun hal itu dibenci oleh masyarakat. Ia adalah sarana dan juga tempat dimana peradaban dimungkinkan aktif, sehingga penolakan atas adaptasi pengetahuan feminis merupakan sebuah pertumbuhan peradaban yang negatif. Bukan Pendidikan yang harus permisif terhadap masyarakat, melainkan Pendidikan yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa agar dimengerti oleh masyarakat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b6b4578fccca" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Perempuan dalam Belenggu Patriarki]]></title>
            <link>https://medium.com/@annas.subekti9/perempuan-dalam-belenggu-patriarki-39e7b1f768e5?source=rss-45ab3e15b7e6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/39e7b1f768e5</guid>
            <category><![CDATA[patriarchy]]></category>
            <category><![CDATA[perempuan]]></category>
            <category><![CDATA[feminist]]></category>
            <category><![CDATA[feminism]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Annas]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:29:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-27T08:29:29.072Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>The Author: Muhammad Annas</blockquote><p>Ada dua terminologi yang memiliki genealogi panjang dalam judul yang dibuat dalam tulisan ini. Yaitu perempuan dan patriarki. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang genealogi itu, anda bisa membaca dan mempelajarinya sendiri dirumah atau saat waktu senggang. Yang saya inginkan adalah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh patriarki ini dalam konteks Indonesia yang tentunya sangat amat menyulitkan kehidupan perempuan.</p><p>Saya ingin jujur dalam membuat tulisan ini, tulisan yang kemudian dibuat dalam rangka melakukan evaluasi tentang suatu arogansi keinginan untuk mendominasi kaum perempuan. jika saya bertanya “siapa pelakunya?”, maka dengan cepat anda menjawab “laki-laki”. Hal ini tentu menjadi fatal, karena jawaban yang diberikan terlampau general. Pertanyaan itu memunculkan kemandegan berfikir dalam menjawab pertanyaan “bagaimana tanggapan anda tentang munculnya <em>The Male Feminist</em>?”. Disitulah kesulitannya</p><p>Penulis ingin menjenihkan argumentasi, bahwa jawaban atas pelaku utama eksploitasi kehidupan wanita bukanlah laki-laki, melainkan patriarki. Patriarki itu adalah arogansi laki-laki yang mengeksploitasi hierarki sosial untuk mendominasi satu sama lain. sejarah telah membongkar kondisi tsb, ia kemudian menunjukkan pada dunia bahwa objek utama dominasi itu adalah perempuan.</p><p>Karl Marx telah menyinggung dari lama terkait hal ini, Dalam <em>The German Ideology </em>(1846) yang juga ditulisnya bersama Engels, mereka mengamati tentang pembagian kerja secara gender yang mengarah pada penindasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam konteks Indonesia misalnya, Kartini telah melewati fase penindasan itu, ia pernah dipaksa menikah agar menjadi istri dari seorang bupati waktu itu.</p><p>Pernikahan yang didasarkan atas adanya paksaan, lalu kemudian objektifikasi wanita sebagai alat politik pernah dialami oleh bangsa kita, bahkan hingga pada titik ini. Jika kita berkaca pada realitas kontemporer, maka akan segera terlihat evolusi dari eksploitasi yang dialami oleh perempuan itu.</p><p>Saya ingin menunjukkan tentang manuver <em>fetisisme komoditas </em>yang hari ini dilakukan oleh media kepada perempuan. Kristalisasi Fethisisme Komoditas itu tertuang hari ini dalam bahasa yang penuh dengan pelecehan, semisal istilah “tobrut”, “ceker babat”, “nasi kfc” merupakan istilah yang diungkapkan di media tanpa melalui filterisasi.</p><p>Dari ketiga contoh istilah tsb, penulis melihat adanya dominasi patriarki yang dilakukan melalui media bahasa. Artinya, dalam penggunaan bahasa, selalu terjadi relasi kekuasaan. Dalam konteks ini, laki-laki adalah pemeran utama dominasi bahasa itu, sehingga untuk memperjuangkan hak-hak wanita, mesti ada perjuangan paradigmatik yang juga bermuara dalam medium bahasa. Artinya dalam konteks ini, bahasa adalah sebuah alat untuk menegaskan dominasi patriarki dalam kehidupan kita.</p><p>Saya membayangkan betapa tertindasnya perempuan dalam sebuah lagu sunda yang berjudul <em>Runtah</em>, lagu yang diciptakan oleh Doel Sumbang itu mesti kita koreksi dalam paradigm feminis hari ini. Penulis ingin memberikan contoh dalam sedikit liriknya yang berbunyi: “ulah bangga bisa gonta-ganti jalu, komo jeung poho dibaju”. (jangan bangga bisa ganti-ganti pria, apalagi sampai lupa dibaju).</p><p>Dari situ saya berfikir, mengapa dalam lagu itu seolah tendesius terhadap wanita? Mengapa mereka harus malu mengganti pacarnya setiap minggu sedangkan laki-laki tidak? Mengapa labelisasi “Runtah”<em> </em>(sampah) harus diarahkan pada perempuan? Apakah seorang pria yang melakukan perselingkuhan adalah “Berlian?”. Dari situ kemudian penulis melihat adanya dominasi patriarki yang di fasilitasi oleh bahasa. Artinya, dalam konteks ini, lagi dan lagi perempuan menjadi objek bahasa patriarki.</p><p>Jadi. Bahasa sebagai peralatan kekuasaan, adalah fasilitas patriarki untuk menegaskan dominasinya. Audre Lorde pernah mengatakan <em>“For the masters tools will never dismantle the masters house”.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=39e7b1f768e5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>