KEBETULAN sekaligus disengajanya, saya kira, Azhar mengajak saya berkunjung ke basis buruh di Jakarta. Kebetulan doi sedang riset soal perburuhan; disengaja biar saya orang kampung-berkunjung-ke-Jakarta ini bergaul langsung dengan serikat buruh. Pokoknya saya bocahnya abang scholar-activist yang berafiliasi dengan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) itu. Saya bersemangat menyambut kesempatan langka yang akan sulit saya dapatkan dari kebanyakan karib kelas menengah yang hidup di rimba raya ibukota. Mereka yang bekerja kantoran seringnya janjian nongkrong di cafe. Mereka yang so-called intelektual biasa mengundang nimbrung diskusi di gedung ber-AC.

Panas terik pada penghujung pagi di Jakarta pada umumnya. Lalu lintas padat, klakson saling bersahutan, kebakaran (siang itu di Pasar Poncol dekat Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat). Saya bersama Azhar duduk di dalam metromini orange-biru persis corak jet daratnya Rio Haryanto di F1. Pengamen keluar masuk. Kami hendak menuju sekretariat Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) di sekitar Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Setelah penumpang penuh, bus melaju. Kenek menarik ongkos, satu penumpang 4.000 rupiah. Bisa ditebak siapa kebanyakan penumpang bus tanpa mesin penyejuk udara ini.

Setelah perjalanan sekitar sejam, kami turun dari metromini; oper naik angkot yang mengantarkan kami memasuki perkampungan di sekitar kawasan KBN Cakung. “Bidan … ya bang,” Azhar bilang ke sopir angkot. Kami turun dari angkot persis di depan rumah bertuliskan “Bidan …”. Kami lantas berjalan melewati gang hingga sampai di sekretariat FBLP. Rumah bercat dominan kuning itu bersih dan rapi. Di dalamnya ada studio radio komunitas buruh Marsinah FM. Depannya rawa-rawa. Kami ngobrol dengan Dian, pengurus FBLP sekaligus penyiar Marsiah FM. “Kalau malam nyamuknya besar-besar. Kadang banjir sampai masuk rumah,” katanya. Beberapa kawan lain di rumah itu sedang bersiap aksi pra-May Day. Sementara anak-anak sibuk belajar bersama di teras. Siang itu Sabtu, 23 April.

Setelah ngobrol ngalor-ngidul, Dian mengajak kami berkunjung ke rumah salah seorang anggota serikat buruh. FBLP punya kegiatan pendidikan hunian. Dalam kegiatan itu, para buruh bisa berbagi obrolan tidak hanya soal pabrik, tetapi juga urusan rumahtangga seperti bagaimana mengurus anak yang ditinggal kerja dan bagaimana mengelola kuangan rumahtangga.

KBN Cakung merupakan kawasan industri yang berisi kebanyakan pabrik garmen. Mayoritas buruhnya pun perempuan. Dibangun pada tahun 1980-an, BUMN seluas 176,7 hektare itu berkapasitas sekitar 80.000 buruh. “Tahun ini terisi sekitar 65.000, 98 persennya perempuan,” terang Dian.

Berjalan sekitar setengah kilometer, kami sampai di depan pintu belakang KBN. Persis di pintu belakang kami bertemu dengan Parti, buruh asal Pati. Berjilbab dan bersepatu putih model olahraga, ia melenggang keluar dari dalam kawasan pabrik.

Kami berempat menyusuri Jalan Tipar-Semper yang kanan-kirinya dipenuhi kios-kios bakul ponsel — selain toko peralatan elektronik, toko kelontong, outlet pakaian, bakul buah, bakul ikan, bakul sayur, warung makan. Kios-kios ponsel cukup menarik perhatian. Selain tertata rapi, mereka tampak cerah berwarna-warni. Beragam merek dan tipe ponsel pintar dijajakan di dalam etalase-etalase kinclong. Bisa ditebak, sasaran konsumen mereka ialah buruh yang tak harus bayar lunas seketika ketika beli (dan ganti) ponsel.

Sabtu siang itu jalanan tak seramai hari-hari kerja. Sebagian kecil buruh saja yang bekerja pada akhir pekan. “Mau ke mana mister?” terlintas suara pengendara motor (mungkin tukang ojek) yang memboncengkan seorang berkulit terang dan bermata sipit. Pabrik-pabrik garmen di KBN kini memang kondang dengan para bosnya dari Korea. Azhar bercerita kalau doi pernah disapa dengan sangat sopan saat datang di kantin KBN. “Selamat siang Koh, mau makan apa?” sapaan yang katanya biasa ditujukan bagi para bos Korea. Saya hakul yakin bakul kantin itu tak tahu kalau Azhar memang sedang menjalani kuliah di sebuah universitas di Korea. Yang jelas tampang doi emang mirip orang Korea, dengan dandanannya yang tentu lebih mirip para bos ketimbang para buruh :p Seperti siang itu, doi mengenakan rompi hijau bersaku empat dan bertopi model newsboy (tapi tetep.. bersandal jepit :)).

Kami berhenti di pojokan simpang gang, menunggu kawan buruh lain. Di pojokan itu saya mencium bau anyir got yang airnya berwarna hitam. Untung tak begitu lama, kawan yang ditunggu datang dengan senyum yang mengembang. Ia tampak masih muda, berkaus putih dan berkalung salip. Iring-iringan kami jadi berlima. Kami berhenti di lapak bakul buah. “Buat rujakan,” ujar Parti. Saya jadi menggendong pepaya, sementara Azhar menggendong semangka.

Setelah menyusuri jalanan ramai sekira senyalaan dua batang rokok, sampailah kami di gang menuju rumah seorang buruh yang mendapat giliran tempat pendidikan hunian. Kami menyusuri gang sempit, mengikuti deretan-rapat rumah-rumah mungil di sisi kiri dan rawa-rawa penuh kankung di sisi kanannya. Deretan rumah itu ya cuma sederet. Gang itu serupa lorong yang kadang sekaligus jadi teras rumah. Saya tak sempat menghitung jumlah rumah serupa ruko-tanpa-desain-arsitektur itu sepanjang menyurusinya. Lebar tiap rumah kira-kira 3–4-an meter. Dan setelah 300-an meter, masuklah kami di ruang tamu. Ukurannya kira-kira 2 x 3 meter. Sebuah kulkas berdiri di atas meja. Di pojokan ada tangga kayu yang lebarnya sekira 60 sentimeter, naik ke lantai dua. Seorang yang duduk di gawang pintu berkomentar, “Di sini sejuk ya,” sambil memandang hamparan kangkung di rawa depan.

Beberapa perempuan sudah berkumpul di dalam. Ruangan itu pun menjadi penuh. Kami melingkari irisan buah dan bumbu rujak. Sambil menyantap rujak, gorengan tempe dan bakwan, para buruh ngobrol santai. Mulanya berkenalan satu persatu. Rata-rata mereka berasal dari daerah. Selain Parti yang dari Pati dan Dian dari Rembang, ada yang dari Sukoharjo, Batang, Pekalongan, dan Sidoarjo. Pikiran saya langsung melayang ke kampung halaman. Saya membatin: 65.000 buruh, hampir semua perempuan; terkonfirmasi sudah mengapa di desa semakin susah mencari tenaga tandur.

Obrolan berlanjut. Ada yang menyinggung soal aksi Hari Buruh. Lainnya melempar bahasan status kontrak kerja. Ada juga yang curhat hendak menikah pada 1 Mei ini.

Saya dan Azhar ikut nimbrung berbicara ketika mereka membahas koperasi. FBLP sedang merintis koperasi yang anggotanya baru puluhan. Koperasinya bisa dikategorikan serba usaha. Ada usaha jualan sembako, ada juga simpan-pinjam. Kebetulan saya dan Azhar punya pengalaman seuprit mengelola koperasi simpan-pinjam Lingkar Massa. Kawan yang hendak menikah 1 Mei itu mengaku tak mengadakan resepsi. “Ndak ada uang, bro,” ungkapnya. Lainnya berkomentar, “Kalau ikut koperasi berarti bisa pinjam buat nikahan ya?” Parti sebagai pengurus koperasi sontak menjawab, “Bisa..! Makanya ayo pada daftar.” Koperasi dibentuk sebagai usaha bersama untuk menabung dan memenuhi kebutuhan pinjaman, untuk buka usaha sampingan misalnya.

Rujak pun nyaris habis menemani obrolan kami. Satu persatu mereka pamit. Ada yang hendak masak, ada yang mau jalan-jalan bareng keluarga, beberapa lainnya bersiap senam bersama.

Sore pun tiba. Sepanjang perjalanan balik, Dian cukup antusias membahas kelanjutan koperasi ke depan. Ia akan sangat senang kalau bisa berjejaring dengan koperasi-koperasi lain di Jakarta. “Biar bisa saling belajar dan mematangkan,” katanya. Pikiran saya datang lebih cepat ke janjian nanti malam: nongkrong bareng kawan-kawan muda gaul dan progresip Koperasi Riset Purusha di salah satu unit usaha mereka Owl House di bilangan Kebon Jeruk.

Sebelum berpisah, Dian mengajak kami memasuki KBN lewat pintu belakang. Dari bagian belakang ini tampak menjulang megah gedung Rumah Sakit Pekerja. Dibangun pada 2013, gedung yang memakan biaya Rp65 miliar (serta Rp40 miliar untuk peralatan medis dan Rp5 miliar untuk ambulans dan konsultan) itu ternyata belum beroperasi. “Cuma diresmikan aja tahun 2014 oleh SBY,” ungkap Dian. Entah, saya jadi teringat lagi bisikan Azhar begitu turun dari angkot di depan “Bidan …” saat berangkat: bahwa di Cakung ini ada satu jalan yang berderet rumah-rumah praktik bidan. Dan kemarin saya membaca berita yang malaporkan suara sejumlah lembaga pembela hak perempuan bahwa perusahaan minim penuhi hak maternitas buruh perempuan.

***

HARI berikutnya jalanan Jakarta tak begitu sesak. Minggu pagi menjelang siang giliran saya dan seorang kawan lain Lingkar Massa sekaligus Purusha, Hanny, bertolak ke kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara Azhar menuju basis buruh di Bekasi.

Diantar ojek, setelah lepas dari jalanan besar, kami memasuki jalanan kampung kawasan pesisir. Permukinan yang rapat. Kanal yang airnya keruh kehitaman dan tak mengalir. Pancuran-pancuran cairan dari pipa tumpah di kanal itu.

Kami berkunjung ke sekretariat federasi serikat buruh transportasi. Lokasinya berserangan dipisahkan jalan dari kawasan pelabuhan terpadat di Indonesia itu. Di depan rumah berlantai dua ini, di seberang jalan, tampak tangki-tangki raksasa perusahaan energi. Ada yang berbentuk tabung, ada yang bundar.

Begitu sampai di depan gang, laki-laki berperawakan tegap sudah berdiri menanti. “Nyasar tidak?” tanya pengurus federasi itu. Kami lantas digiring masuk dan naik ke lantai dua. Di sebuah ruangan sedang berlangsung forum. Puluhan buruh yang pada umumnya supir duduk khidmat menyimak laki-laki di depan mereka sedang menyampaikan materi pendidikan.

Kami memasuki ruangan lain. Beberapa orang telah duduk lesehan. Kami memperkenalkan diri. Forum kecil ini hendak membahas persoalan yang sedang dihadapi buruh sebuah perusahaan transporter. Mereka mengeluhkan pengelolaan Koperasi TT (inisial) yang dibentuk oleh perusahaan. Para buruh yang menjadi anggota koperasi — sekitar 800-an — membayar iuran wajib Rp100.000 perbulan dengan potong gaji. Koperasi ini memiliki beberapa unit usaha, mulai dari kantin, bengkel, penyediaan onderdil truk, hingga penyedia peralatan kantor. Asetnya terhitung dalam bilangan miliar rupiah. Persoalannya, “pengelolaannya tidak transparan,” ungkap salah seorang anggotanya. Dua tahun terakhir ini mereka sedang mengupayakan audit, tapi belum berhasil.

Tuntutan audit pertama kali disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2015, beberapa bulan setelah serikat buruh di perusahaan terbentuk (tergabung dalam federasi). Tuntutan itu disampaikan karena pengurus koperasi — yang merupakan “orang perusahaan” — menyajikan laporan hanya dua halaman. Isinya daftar jumlah total pemasukan dan pengeluaran unit-unit usaha dan sisa hasil usaha (SHU), tanpa rincian operasional masing-masing unit usaha.

Beberapa tahun koperasi ini berjalan, sebagian anggota tidak merasa mendapat manfaat. “Ya hanya bermanfaat buat para pengurusnya saja dan keluarganya,” ujar seorang anggota serikat sekaligus pengawas koperasi. Mereka mengungkapkan, selain posisi pengurus yang dikuasai orang perusahaan, para staf koperasi yang memegang kendali unit-unit usaha merupakan keluarga para pengurus itu sendiri.

Pada RAT tahun lalu, pengurus sudah menyepakati untuk dilakukan audit. Tetapi, sampai RAT tahun berikutnya, Februari lalu, audit cuma janji pengurus/manajemen. Anggota yang sudah tergabung di dalam serikat semakin yakin koperasi hanya dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan orang-orang perusahaan. Tuntutan mereka untuk audit semakin kencang pada RAT tahun ini. Manajemen kembali bernjanji, dan bersepakat audit paling lambat April ini. Dengan berbagai strategi serikat, posisi pengawas berhasil diduduki anggota serikat setelah RAT terakhir.

Sampai forum kecil ini digelar, mereka semakin gregetan karena pihak manajemen terus menghindari audit. “Kami jadi semakin yakin koperasi ini juga dikorup,” kata salah seorang pengawasnya.

Mereka sebetulnya sudah memiliki taktik lain untuk menyegerakan audit: melalui penggalangan tanda tangan anggota sebagai somasi untuk manajemen. Sementara untuk musyawarah luar biasa, mereka merasa agak sulit untuk diselenggarakan, mengingat banyak anggota yang sudah tidak percaya dengan koperasi dan malah berharap dibubarkan saja. Tanda tangan somasi dirasa lebih efektif. Hanya saja, kadang mereka juga masih memikirkan nasib para pekerja unit-unit usaha koperasi yang berjumlah 20-an orang. Dengan asumsi, somasi akan dianggap sebagai lemparan bom kepada pengurus dan berdampak pada terbakarnya unit-unit usaha koperasi. Sementara mereka masih berharap audit terlaksana dengan sikap manajemen yang kooperatif. “Kalau pun nanti terbukti terjadi penggelapan, mereka (manajemen) mau meminta maaf dan berhenti baik-baik,” ujar salah satu pengawas.

Proyeksi stretegis serikat terhadap koperasi tak lain ialah menjadikan koperasi sebagai penopang hidup serikat dan sebaliknya. Proyeksi ini jelas melampaui prinsip dasar bahwa koperasi yang ideal sepatutnya memberikan manfaat bagi anggotanya. Untuk prinsip dasar itu, misalnya, mereka akan mengembangkan simpan-pinjam. “Banyak kawan-kawan kami yang terlilit rentenir,” ungkap mereka. Kami iseng tanya, biasanya buat apa kalau berhutang. “Ya macam-macam, yang paling sering kalau ada anggota keluarga sakit, atau pengen punya rumah buat DP. Lainnya ya kadang supir itu penginnya macem-macem..” sahut seorang peserta forum sambil tergelak. “Lha itu buat kredit hape, hapenya baru itu,” sahut lainnya. Kami semua tertawa. Saya jadi teringat deretan kios ponsel di belakang KBN Cakung kemarin.

Setelah berbagi gagasan, mereka semakin yakin untuk segera menggalang tanda tangan somasi. Beriringan dengan rencana itu, mereka ingin menyiapkan calon pengurus agar mereka tidak keteteran mengelolanya nanti. Untuk itu mereka berharap kesediaan kawan-kawan yang sudah berpengalaman dan punya keahlian dalam mengelola koperasi untuk mendampingi.

***

M adalah salah satu anggota serikat yang diproyeksikan menjadi pengurus koperasi nanti. Laki-laki 31 tahun itu telah mburuh supir di perusahaannya sejak 2003. “Sampai sekarang masih kontrak, Mas,” ungkapnya. Parahnya lagi, jangka waktu kontrak itu tidak ajeg. “Kadang ya enam bulan sudah perpanjang, kadang malah kontrak mau selesai tiga bulan lagi baru perpanjangan,” tambahnya. Beberapa kali kontraknya habis dan tiap ia menanyakan perpanjangan, jawaban orang perusahaan cukup membekas buat M: “Udah… kerja aja lo.., yang penting gua gaji..” Untuk urusan kontrak kerja, M mengaku berurusan dengan vendor. “Jadi Mas, perusahaan saya itu B, anak perusahaan A, masih di-sub-kan lagi ke vendor C ,” terangnya. Tiap bulan gajian pun tanpa lampiran slip. “Kalau minta slip gaji diinterogasi buat apa, dan malah ditantang minta ditulis berapa.”

M tinggal di mes. Istri dan dua anaknya belum lama ini dipulangkan ke desa karena semakin tak nyaman tinggal di Jakarta. Dua pekan sekali M pulang ke Sragen. “Beberapa bulan ini karena kegiatan serikat semakin banyak ya sebulan sekali pulangnya.” M telah beberapa kali memodali usaha di desa. Ia pengin para pemuda di desanya berwirausaha dan tidak perlu mburuh di kota besar. “Di desa itu ya Mas, lahan masih luas dan bisa diolah, bisa beternak, harusnya bisa maju. Kalau saya ini sudah kadung nyemplung di kota. Makanya saya mendorong anak-anak muda ndak perlu nyari kerjaan di kota.” M juga mengungkapkan, meskipun bekerja di perusaan A, ia tak pernah mengakui ketika ngobrol dengan orang di desa. Malu, katanya. “Perusahaan ndak karuan gini, Mas.”

Semalam M menyapa saya via aplikasi chatting, “Assalamualaikum Mas, nembe nopo?” Saya jawab, “Lembur, Mas. Sesuk aksi, Mas?” Agak lama M membalas, “Iya, Mas, ini lagi rapat.”

Selamat Hari Buruh!

1 Mei 2016

PANGGUNG berukuran 4 x 4 meter berdiri di kawasan Kali Mati, Dusun Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu, 15 Juni 2013. Backdrop panggung bertuliskan “DIY LEBIH ISTIMEWA JIKA TIDAK ADA GUSURAN DENGAN DALIH APAPUN, -ARMP-” terpampang pada dinding anyaman bambu di sisi kiri pandangan khalayak. Dari radius beberapa puluh meter, gemuruh ombak Pantai Selatan terdengar sayup-sayup.

Panggung budaya itu didirikan setelah puluhan warga Parangkusumo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) mengadakan rapat pada Selasa malam, 4 Juni. Rapat yang juga dihadiri berbagai elemen solidaritas ini mendadak digelar karena warga resah atas pernyataan Pemda Bantul yang memastikan 150 bangunan di Parangkusumo bakal digusur secepatnya dan telah direstui oleh Gubernur DIY sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan HB X.[1] Lewat ARMP, warga Parangkusumo yang mayoritas sebagai pedagang kecil pun terus menyuarakan penolakan.[2]

Sejak 2006, warga Parangkusumo hidup di bawah ancaman penggusuran. Tiga ratusan rumah telah digusur. Dengan dalih penataan kawasan pantai, Pemda Bantul dan Pemprop DIY melabeli warga Parangkusumo sebagai penduduk yang secara liar menempati Sultanaat Ground (SG-tanah kerajaan), bermukim terlalu dekat dengan pantai sehingga mengganggu kerapian, dan melakukan bisnis maksiat atau prostitusi ilegal. Menurut ARMP, berbagai label ini dikampanyekan oleh pemerintah untuk satu tujuan: menggusur warga demi melancarkan rencana mega proyek untuk menjadikan Parangtritis sebagai Bali Kedua.

Sementara, rapat Selasa malam itu untuk merencanakan aksi budaya di Parangkusumo sebagai peringatan dan kampanye penolakan penggusuran. Rencana aksi ini sekaligus menyambut gandeng Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta[3] yang diinisiasi oleh solidaritas Forum Komunikasi Masyarakat Agraris.[4] Rally ini sengaja diinisiasi setelah serangkaian diskusi tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY dan dampaknya terhadap distribusi dan penguasaan tanah. Diskusi melibatkan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), ARMP, warga Ambarrukmo dan warga Suryowijayan korban penggusuran SG, serta solidaritas FKMA dari berbagai elemen.

WACANA KEISTIMEWAAN Yogyakarta yang sempat santer menjadi sorotan publik pada rentang 2010–2012 hanya berkutat pada isu konflik antara (pemerintah) pusat dan daerah, khususnya pemilihan atau penetapan gubernur DIY. Isu pertanahan yang lebih esensial terkandung dalam Undang-Undang Keistimewaan seolah kabur (atau dikaburkan?). Padahal, isu agraria mengiringi pembahasan keistimewaan DIY bukannya tak ada.

Penolakan tambang pasir besi oleh petani pesisir Kulon Progo PPLP-KP selain atas argumen ekologi, juga menggugat klaim Pakualamanaat Ground (PAG-tanah Pakualaman). Begitu juga warga Parangkusumo yang menolak klaim SG. Mbah Manto dan empat warga di Suryowijayan, Kota Yogyakarta, bahkan telah digusur oleh Pemkot Yogyakarta dengan klaim SG.[5]

Gugatan atas klaim SG dan PAG tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960,

“Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara” (Diktum Keempat huruf A).[6]

Pada HUT ke-9 UUPA 24 September 1973, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya penegasan sikap untuk menyetujui penerapan UUPA di DIY.[7] Pemerintah pusat menyambutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tathun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY, dan dikuatkan dengan Perda Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY. Sejak saat itu, SG dan PAG di DIY secara de jure telah dihapus.

Lewat UUK, SG dan PAG kembali berlaku di DIY. Pasal 7, Bab IV UUK DIY mengungkapkan kewenangan keistimewaan salah satunya urusan pertanahan. Kesultanan dan Kadipaten (Pakualaman) menjadi subjek hukum yang mempunyai hak milik atas tanah kerajaan.

RALLY DIBUKA pada peringatan Panen Raya PPLP-KP sekaligus peluncuran buku Menanam Adalah Melawan! (PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013) karya petani pesisir Kulon Progo Widodo, 6 Juni lalu di Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo. Setelah acara panen raya PPLP-KP, Rally disambut gandeng oleh ARMP untuk diadakan di Parangkusumo.

Tabuhan gamelan dan lesung berirama. Gending Slamet menyambut kedatangan ratusan warga PPLP-KP dan pengunjung lain dari berbagai elemen solidaritas. Lawakan dari warga Parangkusumo mengisi panggung.

Selanjutnya, diskusi digelar. Pak Watin selaku Koordinator ARMP, Pak Manto dari PPLP-KP, Pak Edi warga Suryowijayan, dan Dr. Benny Hari Juliawan dosen Universitas Sanata Dharma naik ke panggung. MbahWatin memaparkan, sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Bantul, ekonomi warga menurun 90 persen. “Wisata ritual menurun drastis,” katanya. Perda ini merupakan kampanye moral Pemda Bantul untuk menggusur warga Parangkusumo. Dalam berita “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul” (Harianjogja.com, 31/05/2013), Bupati Bantul juga mengaku telah mendapat persetujuan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah untuk menata kawasan Parangkusumo. Padahal, menurut warga, prostitusi liar yang dituduhkan pemda tersebut tidak benar. Mayoritas warga Parangkusumo adalah pedagang kecil yang berjualan di sekitar kawasan pantai. Beberapa orang yang aktif dalam ARMP seperti Sutinah adalah pedagang mie ayam, Kawit adalah pedagang warung angkringan, juga Pak Watin yang memasok dagangan makanan angkringan di depan rumahnya.

Mbah Watin juga menceritakan, awal berdirinya ARMP adalah respon dari penggusuran tiga titik di Parangkusumo pada 2006. “Muncul lagi (rencana penggusuran) di basis ARMP, tahu-tahu dikasih surat bongkar, ini awal berdirinya ARMP. Kita lalu melawan dan melawan, menggalang dukungan dari teman-teman.”

Cerita senada dipaparkan Pak Manto dari PPLP-KP yang sejak 2006 terus menyuarakan penolakan tambang pasir besi. “Di tempat kami ada lima belas ribu jiwa lebih yang lahan pertaniannya akan dijadikan tambang pasir besi dengan klaim PAG. Sejak 2006 isu itu digulirkan, kami selalu intensif melakukan perjuangan, agar kawasan kami diperuntukkan sesuai tata ruang, yaitu budidaya pertanian, pemukiman, dan pariwisata,” ungkap Pak Manto.

Dari Suryowijayan, Kota Yogyakarta, Pak Edi menceritakan, tahun ’70-an Mbah Manto mulai membersihkan tanah tempat pembuangan sampah untuk jualan, beberapa orang lain kemudian mengikuti berjualan di tanah tersebut. “Pada tahun ’90-an ada pengusaha membeli tanah di sebelah barat kami. Tanpa sepengetahuan kami, dia mengajukan kekancingan ke Kraton. Tahun 2003 kekancingan terbit, dan kami dihadapkan ke Poltabes serta sering diintimidasi bahwa kami melakukan pelanggaran menempati tanah tersebut, akhirnya sampai ke pengadilan kami kalah, tempat kami dieksekusi. Sedangkan kami mengajukan kekancingan tidak pernah ditanggapi.”

Pak Edi juga mengungkapkan bahwa banyak kasus sepola di Yogyakarta, seperti di Pengok, Gondomanan, dan sekitar Ambarrukmo Plaza. “Di Gondomanan itu (tanah) di depan sudah punya kekancingan untuk servis kunci dan jualan makanan, belakangnya seorang pengusaha, yang depan ini mau mengajukan perpanjangan kekancingan tidak bisa, malah muncul kekancingan atas nama belakangnya, akhirnya yang di depan digusur juga.” Meskipun banyak kasus seperti ini, menurut Pak Edi, perlawanan dari korban tidak kencang.

“Budaya di Jogja masih menghormati Sultan, jadi tidak berani melakukan perlawanan. Kami dulu juga pendukung keistimewaan, (kami) tidak berpikir bahwa keistimewaan bakal menggusur kami, karena waktu itu isu yang disebar adalah pusat bakal mengganggu Sultan jadi gubernur, dan tidak tahu akhir dari keputusan ternyata Kraton bakal menguasai kembali tanah-tanah yang dulu tahun ‘80-an sudah dikembalikan kepada negara dan rakyat.”

Dalam konteks distibusi dan penguasaan tanah yang lebih luas, Romo Benny, begitu Dr. Benny Hari Juliawan akrab disapa, memaparkan bahwa kepemilikan tanah sudah bergeser dari tangan rakyat ke tangan penguasa dan pengusaha-pengusaha besar. Proyek perkebunan besar yang katanya hendak mengentaskan kemiskinan rakyat malah menjauhkan akses rakyat atas tanah.

“Padahal, rakyat itu pintar, sudah terbiasa hidup susah, tetapi tetap akan menemukan caranya untuk betahan hidup, bahkan bisa menemukan teknologi tepat guna seperti di Kulon Progo yang berhasil mengubah lahan pasir menjadi lahan pertanian. Yang diperlukan hanya keberpihakan negara kepada rakyat.”

Sayangnya, Romo Benny menggambarkan, “Rakyat itu dianggap seperti slilit (sisa makanan di gigi) yang mengganggu di mulut, yang bisa dicongkel dan dibuang. Satu-satunya jalan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak ya kalau kita berkumpul seperti ini.”

Mengharap keberpihakan akademisi? “Ada ketakukan di antara para akademisi. Banyak universitas di Jogja berdiri di atas tanah Sultan. Surat-suratnya pun belum tentu sertifikat. Kalau para dosen mempertanyakan hal ini (distribusi tanah), itu ya berhubungan dengan tempat ngliwet (menanak nasi) para dosen.” Selain itu, menurut Romo Benny, akademisi tidak lepas dari godaan pura-pura saleh seperti di panggung politik nasional. “Bicara harus santun, tetapi dibalik kesantunan dan kesopanan itu ada korupsi, mencuri harta rakyat. Ini juga menghinggapi akademisi.” Acara Rally ini menurut Romo Benny adalah pukulan bagi para akademisi. “Kami menjadi malu, enak-enak saja berdiri di atas penderitaan orang, menjadikan penderitaan bapak ibu sebagai bahan studi kami. Saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa, tetapi saya meminta maaf,” pungkas Romo Benny.

SETELAH DISKUSI dicukupkan, orasi dari berbagai elemen solidaritas sambung-menyambung. Seruan untuk menguatkan solidaritas akar rumput menjadi pesan utama orasi. Pekikan “Hidup rakyat!” di setiap orasi berkali-kali memecah desiran angin dan gemuruh ombak.

Sampai pada puncak acara, Labuhan. Gunungan berisi sayuran setinggi sekira satu meter dengan puncak buah nanas dipikul. Di depannya para dayang yang berdandan Jawa menjinjing keranjang bunga. Di belakangnya sesaji makanan berupa nasi, ingkung (ayam panggang utuh), lauk-pauk dan beberapa buah kelapa juga dipikul. Iring-iringan labuhan menuju bibir Pantai Selatan.

Angin pantai berdesir. Ombak Laut Kidul bergemuruh. Gunungan dan sesaji diletakkan di pasir. Pengiring Labuhan bersimpuh. Mbah Watin membuka doa dengan tembang tradisional Jawa “Kidung Rumeksa Ing Wengi”.

Ana kidung rumeksa ing wengi
teguh hayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirna

Ada kidung menjaga keheningan malam/Kukuh selamat terbebas dari penyakit/Terbebas dari segala malapetaka/Jin dan setan jahat pun tidak mendekat/Segala jenis sihir tak ada yang berani/Apalagi perbuatan jahat/Guna-guna tersingkir/Api menjadi air/Pencuri pun menjauh dari kami/Guna-guna sakti sirna//

Selesai berdoa, Mbah Watin menggendong dua buah kelapa menuju ke tengah ombak. Ia larung dua buah kelapa. Para dayang menyusulnya, memberikan keranjang bunga. Bunga-bunga dominan merah ditabur, mewarnai birunya ombak yang terus bergerak menepi.

Matahari mulai tenggelam. Layar tancap digelar. Film dokumenter “Reclaiming” karya swadaya warga dan berbagai komunitas solidaritas (Front Pemuda Rengas-FPR, Sangkakalam Publishing & Distribution Palembang, Needle n’Bitch) yang baru rampung digarap, diputar. Dokumenter ini mengisahkan perjuangan warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, merebut kembali lahan mereka yang diserobot oleh PTPN VII sejak tahun 1980-an.

“Sampai tetes darah terakhir,” pesan seorang ibu warga Rengas Ruwaida kepada warga yang mengalami nasib sama, menutup film.

[1] Jumat, 31 Mei 2013, media daring Harianjogja.com memuat tiga berita tentang rencana penggusuran ini berturut-turut dengan tag line PENATAAN PANTAI: 1) “PENATAAN PANTAI: Disetujui Sultan, Warga Pantai Parangkusumo Bakal Digusur”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-disetujui-sultan-warga-pantai-parangkusumo-bakal-dipindah-411790, (18:01 WIB), 2) “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-penghuni-pantai-parangkusumo-tak-ber-ktp-bantul-411867, (18:15 WIB), 3) “PENATAAN PANTAI: Satpol PP Targetkan 150 Bangunan Digusur Secepatnya”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/penataan-pantai-satpol-pp-targetkan-150-bangunan-digusur-secepatnya-411873, (18:29 WIB)

[2] Kamis, 30 Mei 2013, ratusan warga Parangkusumo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DIY. Media lokal Kedaulatan Rakyat Online memberitakan aksi ini dengan judul “TOLAK PENGGUSURAN DAN ANCAM BERBUAT ANARKIS, PKL Parang Kusumo Unjukrasa di DPRD DIY”, http://krjogja.com/read/174614/pkl-parang-kusumo-unjukrasa-di-dprd-diy.kr. Komentar Koordinator ARMP Watin bahwa seandainya pemerintah bersikeras menggusur warga Parangkusumo, mungkin bakal terjadi tragedi Tanjung Priok kedua, dilabeli oleh KR sebagai ancaman perbuatan anarkis warga. KR adalah media lokal yang dekat dengan Kraton.

[3] Lihat “Undangan Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta”, http://selamatkanbumi.com/ID/undangan-rally-gerakan-politik-agraria-yogyakarta/

[4] Cerita tentang FKMA lihat “Merawat Napas Panjang Perjuangan Agraria: Risalah Kongres II FKMA”, http://selamatkanbumi.com/ID/merawat-nafas-panjang-perjuangan-agraria-risalah-kongres-ii-forum-komunikasi-masyarakat-agraris-fkma/

[5] Kisah penggusuran warga Suryowijayan, Kota Yogyakarta, lihat “Mbah Manto Tergusur Surat Tanah Kraton Milik Pengusaha”, Kompasiana, 30 Januari 2013, http://regional.kompasiana.com/2013/01/30/mbah-manto-tergusur-surat-tanah-kraton-milik-pengusaha-524221.html.

[6] Tanah Swapraja adalah tanah kerajaan yang kepemilikannya didasarkan pada hukum positif Rijksblad Swapraja 1918.

[7] Informasi ini dirujuk dari berita “Berlaku UUPA di DIY”, Kedaulatan Rakyat, edisi 28 Mei 1984.