<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Anwar Basil Arifin on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Anwar Basil Arifin on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@anwarbarifin?source=rss-830088672532------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*e63fxDdNJXah4NQCO7f-WA.jpeg</url>
            <title>Stories by Anwar Basil Arifin on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@anwarbarifin?source=rss-830088672532------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 20:30:56 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@anwarbarifin/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengkonstruksi Jakarta]]></title>
            <link>https://medium.com/@anwarbarifin/mengkonstruksi-jakarta-c83ef43cb0ab?source=rss-830088672532------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c83ef43cb0ab</guid>
            <category><![CDATA[mobility]]></category>
            <category><![CDATA[social-issues]]></category>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <category><![CDATA[urbanism]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anwar Basil Arifin]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 27 May 2023 12:35:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-05-27T12:35:58.254Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Membentuk Jakarta: Kolonialisme, Birokratisasi Ruang, dan Membayangkan Kota yang Lebih Baik</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*BYpLTOHllMPOzqZB" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/es/@madebyekhrwntro?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Eko Herwantoro</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Diskusi mengenai permasalahan tata ruang Jakarta dipenuhi berbagai perdebatan mengenai pembangunan ibukota. Bagaimana tidak? Kegelisahan mengenai isu urban yang berada di area metropolitan Jakarta sudah mendominasi ruang-ruang virtual. Kisah harian seorang pekerja komuter yang harus menghadapi lautan manusia ketika menggunakan KRL (Kereta Rel Listrik) supaya bisa berangkat dari rumahnya di Bogor menuju kantornya di pusat kota memenuhi lini masa Twitter. Begitu juga berbagai twit yang menampilkan foto-foto kepadatan bus Transjakarta setiap jam enam sore. Situasinya tidak jauh berbeda dengan pejuang jalan raya. Para pengguna motor dan mobil terpaksa menghadapi kemacetan kronik yang seringkali diiringi simfoni orkestra suara klakson. Di lain hal, ide untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dekat pusat kota semakin hari terlihat seperti fantasi belaka. Harga tanah semakin absurd, dan harga sewa untuk tempat tinggal yang jangkauannya dekat dengan perkantoran Jakarta kian meningkat — sehingga kebutuhan dasar seperti atap di atas kepala kita menjadi sebuah kemewahan yang hanya dapat diperoleh orang kaya. Maka dari itu, tidak sedikit orang yang terpaksa untuk menghabiskan dua bahkan hingga empat jam dari harinya hanya untuk berkomuter. Melihat segudang permasalahan ini, maka tak heran jika frasa “tua di jalan” terus menempel di leksikon penduduk Jabodetabek.</p><p>Tentunya, ahli perencanaan tata kota serta urbanis antusias ikut terjun dalam pembahasan yang terjadi di dunia <em>online</em>. Mereka memperlihatkan masalah-masalah teknis yang mewabahi tata ruang metropolitan Jakarta dengan ciamik. Argumen mereka meliputi berbagai hal, seperti kurangnya aksesibilitas dari dan menuju lokasi pengangkutan transportasi umum, permasalahan rute yang kurang memadai, dan kurangnya kebijakan publik yang bisa memberikan solusi efektif. Informasi yang disebarkan oleh pemerhati masalah kota memperlihatkan perspektif yang lebih mendalam tentang isu-isu yang melandai area metropolitan Jakarta. Utas yang mereka buat juga tidak jarang menarik perhatian para pengguna Twitter, mungkin karena seberapa baiknya utas-utas ini dalam memberikan penjelasan terhadap apa yang warga Jakarta alami dari sisi teknis.</p><p>Tanpa ingin membangun arena perdebatan yang dipenuhi kebencian dan kepahitan, saya ingin mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pembahasan mengenai masalah tata kota metropolitan Jakarta seperti di atas, yang berdasarkan pengamatan pribadi, masih cenderung mendominasi diskursus publik mengenai isu urban di Jakarta dan sekitarnya. Ketidakpuasan yang saya miliki bukan berasal dari anti-intelektualisme terhadap ilmu perencanaan tata kota. Tentu saja, setiap ilmu memiliki manfaatnya tersendiri. Namun, perasaan tidak puas yang saya miliki datang dari pembacaan mengenai isu kota yang justru terlalu “teknis”. Sayangnya, pembacaan seperti ini seringkali melupakan bahwa masalah yang dialami Jakarta merupakan masalah sosio-politik yang mendalam, sehingga memberikan kesan bahwa solusi teknis bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Fenomena ini disebut oleh antropolog Tania Li sebagai <em>rendering technical — </em>konsep yang ia buat ketika meneliti skema pembangunan di Indonesia. Walaupun Tania melahirkan konsep ini dalam konteks isu agraria di Sulawesi Tengah, saya rasa konsep ini juga cukup akurat dalam menggambarkan perbincangan isu tata kota Jakarta yang dilakukan oleh banyak urbanis. Toh pada akhirnya, perbincangan tata kota merupakan refleksi mengenai suatu ideologi pembangunan yang spesifik.</p><p>Mungkin pada titik ini pembaca terpikir “bukannya banyak dari mereka yang sering mengkritik kurangnya inisiatif pemerintah ya? Apakah itu bukan politik?”. Memang benar, banyak dari mereka yang mengkritik kurangnya efisiensi kebijakan pemerintah. Namun seringkali, banyak dari pembahasan ini yang tidak mendiskusikan pengaruh sistem sosial dan ideologi negara seperti kapitalisme neoliberal. Padahal, dampak kapitalisme sangat terlihat secara materiel ketika kita berbicara mengenai tata kota Jakarta. Rasanya bukan Jakarta jika tidak dipenuhi dengan mobil mewah dan gedung pencakar langit yang menjadi alasan kenapa bos (serta pemilik lahan dan pengembang properti) kalian bersikeras agar kalian datang ke kantor hanya untuk <em>meeting </em>30 menit melalui <em>Zoom</em>. Nyatanya, kemampuan mobilitas kita seringkali ditentukan oleh kekuatan kapital, dan fakta ini pun juga tidak lepas dari isu urban, terutama ketika kita membicarakan transportasi umum.</p><p>Namun, apakah hal ini merupakan fenomena yang baru? Jika kita memutar balik waktu, ada argumen yang cukup kuat untuk menjawab tidak. Nyatanya, arah pembangunan Jakarta dan manifestasi fisiknya berakar dari pemikiran yang sudah dipraktekan sejak zaman kolonial Belanda. Pada tulisan ini, saya ingin memberikan penjabaran historis yang singkat mengenai perkembangan tata ruang dan mobilitas dalam kota Jakarta sejak zaman kolonial hingga sekarang, serta melihat logika dibalik arah perkembangan tersebut. Dalam melakukan pendekatan ini, kita bisa melihat bahwa perkembangan tata kota Jakarta dipenuhi dengan warisan kolonial yang sangat kuat, baik secara ideologi maupun bentuk materialnya. Saya berargumen bahwa peninggalan kolonial terhadap tata kota Jakarta merupakan bentuk birokratisasi ruang yang membatasi kebebasan mobilitas warga metropolitan Jakarta dan membuat warga kota tunduk pada keperluan akumulasi kapital.</p><h3><strong>Produksi Tata Ruang dan Transportasi Umum Jakarta pada Zaman Kolonial</strong></h3><p>Pandangan pemerintah kolonial terhadap Jakarta sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tata kota. Pemangku kebijakan kolonial pada abad ke-18 dan 19 mengerahkan usaha perkembangan untuk membuat jaringan kanal dan rel kereta yang mempermudah distribusi komoditas. Rel kereta dibangun dengan tujuan mengantarkan gula ke kota-kota lain. Terlebih lagi, pemerintah kolonial juga menetapkan tarif yang cukup mahal, sehingga penggunaan kereta hanya bisa digunakan oleh pedagang kaya. Sementara itu, warga Jakarta yang kurang mampu tidak memiliki akses untuk menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pedagang-pedagang biasa. Namun, penghalangan akses ini tidak menghentikan warga lokal untuk mencari cara mereka sendiri. Maka dari itu, banyak warga dan pedagang lokal yang membuat moda transportasi alternatif seperti delman dan gerobak agar mereka bisa berdagang tanpa perlu membayar tiket kereta yang sudah ditentukan oleh pemerintah kolonial.</p><p>Kelaparan massal di pulau Jawa yang terjadi di 1880-an memicu berbagai perlawanan dari masyarakat lokal. Karena perlawanan dari berbagai pihak untuk memperlakukan warga secara lebih manusiawi, pemerintah kolonial membangun fasilitas yang dapat membantu masyarakat. Salah satunya adalah sistem jalur trem lintas Jakarta. Walaupun trem sudah digunakan untuk melayani penduduk yang ingin melintas dari kota Jakarta ke <em>Weltevreden </em>(daerah kediaman yang dibuat untuk mengakomodir kaum elit Eropa), tuntutan yang diutarakan masyarakat lokal akibat kelaparan ini memicu pemerintah kolonial untuk memperluas jaringan layanan trem tersebut. Pembangunan trem sendiri dibangun oleh perusahaan <em>Nederlands-Indische Tramweg Maatschappij </em>(NITM) dan jalur resmi yang pertama kali dibuka melintasi daerah Jakarta kota menuju Harmoni, dan terus dikembangkan hingga ke berbagai daerah seperti Jatinegara, Pasar Senen, dan Tanah Abang.</p><p>Sistem trem mendorong pembangunan tata kota yang sangat spesifik, serta melahirkan beberapa regulasi baru mengenai penggunaan lahan dan perencanaan wilayah di berbagai kota-kota besar di dunia. Lahirnya trem menjadi salah satu alasan kenapa pusat kota–yang sebelumnya terdiri dari campuran antara daerah perumahan dan kawasan komersial–dijadikan ruang untuk kawasan komersial saja. Maka dari itu, trem menjadi sistem transit umum yang memungkinkan warga kota untuk mencari kediaman jauh dari tempat kerjanya, meskipun belum banyak yang mengadopsi gaya hidup seperti ini pada zaman kolonial. Sebelum pembangunan trem, sebagian besar warga Jakarta tidak memiliki banyak pilihan, sehingga mereka harus berjalan kaki setiap hari. Trem bisa dikatakan telah menginspirasi regulasi penggunaan lahan dan pembagian zonasi kota yang spesifik. Namun, permasalahannya muncul ketika zonasi kota yang ditentukan karena trem tetap dipertahankan walaupun trem sendiri sudah tidak digunakan. Kita akan melihat bagaimana satu sistem transit publik di Jakarta saat ini masih memiliki rute yang sama dengan rute trem yang sudah ditetapkan lebih dari 100 tahun yang lalu.</p><p>Namun, seperti layaknya trem di negara lain, masa hidupnya tidak bertahan lama. Menurunnya penggunaan trem terjadi karena munculnya industri mobil. Produksi massal mobil yang melonjak karena inovasi proses manufaktur kendaraan bermotor di Amerika Serikat membuat mobil menjadi komoditas yang diminati, terutama bagi orang yang memiliki kesanggupan ekonomi. Tren ini juga perlahan-lahan menyebar di Jakarta. Bahkan, permintaan kendaraan bermotor yang terus meningkat sejak berakhirnya Perang Dunia I mendorong <em>General Motors </em>untuk membuka pabrik di Jakarta pada tahun 1927. Namun, permintaan untuk kendaraan bermotor di Jakarta mayoritasnya berbentuk truk dan bus yang bisa digunakan untuk mengantarkan banyak orang. Penggunaan bus dan truk di Jakarta yang kian meningkat pada saat itu menggelisahkan pemerintah kolonial dan perusahaan Belanda yang sudah berinvestasi untuk membangun rel kereta dan jalur lintas trem. Alhasil, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk menekankan penggunaan bus dan truk dalam peraturan <em>Road Traffic Act</em> tahun 1937. Peraturan ini mengatur rute bus dan truk dan menetapkan tarif minimum untuk penggunanya. Terlebih lagi, sebagai bentuk kerjasama dengan perusahaan Belanda seperti NITM, mereka menetapkan rute bus agar diarahkan ke stasiun kereta dan trem.</p><p>Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu merupakan salah satu contoh paling gamblang yang bisa menjelaskan konsep birokratisasi ruang. Birokrasi sendiri bukan hanya tumpukan dokumen-dokumen administratif yang disahkan oleh pihak pemerintah, tetapi merupakan suatu sistem penataan organisasi sosial kompleks yang didorong oleh langkah prosedural yang merepotkan. Dokumen administratif sendiri merupakan manifestasi materiel dari pemikiran birokratis. Pastinya pembaca akan selalu ingat momen ketika dihadapi dengan tuntutan birokrasi yang memusingkan, baik ketika melamar program beasiswa atau pekerjaan di lembaga pemerintah. Dokumen yang kita harus bawa menggambarkan bagaimana negara menuntut kita untuk berperilaku. Begitu juga dengan <em>Road Traffic Act</em> yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Bukan hanya itu sebuah dokumen administratif, tetapi merupakan legislasi yang mengatur bagaimana manusia bisa bergerak dalam ruang kota. Dan dalam kasus itu, mobilitas manusia diatur untuk melayani kepentingan para penguasa. Ketika membaca esai ini, pembaca akan cepat menyadari bahwa logika dibalik birokratisasi ruang akan terus muncul bahkan jauh setelah zaman kolonial.</p><p>Contoh birokratisasi ruang lainya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Jakarta terjadi di daerah Kota Tua yang sebelumnya merupakan alun-alun. Pada zaman pra-kolonial, alun-alun yang menjadi ciri khas kota-kota besar berfungsi sebagai tempat perkumpulan serta aktivitas harian, seperti perayaan dan aktivitas jual-beli. Seringkali, pinggiran alun-alun dipenuhi oleh berbagai pedagang yang jualan barang-barang kecil. Namun, nasib alun-alun di Jakarta ketika pihak kolonial datang tidak begitu baik. Pada abad ke-17, alun-alun di Jakarta dijadikan pusat administrasi pihak kolonial Belanda, sehingga para pedagang mesti diusir secara paksa. Sementara itu, para pedagang lokal harus mencari tempat lain untuk jualan, sehingga pusat perdagangan yang kita ketahui sekarang seperti Glodok dan Pasar Senen, terbentuk karena banyak dari mereka yang terpaksa pindah dari alun-alun tersebut.</p><p>Selain perkembangan bus dan truk, alternatif yang muncul pada awal abad ke-20 adalah sepeda. Industri sepeda di Jepang telah berkembang cukup pesat pada masa itu. 1930-an merupakan dekade ketika popularitas sepeda meningkat pesat, sampai-sampai impor sepeda di Indonesia pada 1931–1940 mencapai 240.000 unit, dengan Jakarta sendiri mengambil porsi yang cukup besar. Saat perang pasifik dan okupasi Jepang di Indonesia, pihak militer Jepang melanggar penggunaan kendaraan bermotor. Pelanggaran ini tentunya melahirkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, termasuk di Jakarta. Mereka terus mencari cara untuk mempertahankan kemampuan mobilitas mereka. Dengan memanfaatkan sepeda sebagai moda transportasi yang cukup populer, becak pun mulai bermunculan agar bisa menampung lebih dari satu pengguna.</p><p>Satu pola lain yang pembaca akan temukan dalam artikel ini berhubungan dengan penolakan. Walaupun orang-orang yang memiliki kekuasaan terus memaksakan kehendaknya melalui birokratisasi ruang, masyarakat lokal selalu mencari cara untuk melakukan perlawanan kecil mereka sendiri. Menggunakan gerobak, delman, dan becak merupakan salah satu bentuk penolakan kreatif yang mereka lakukan untuk menghadapi pihak otoritas yang cenderung represif, termasuk dalam membatasi kemampuan bergerak mereka. Pola-pola ini menunjukan bahwa masyarakat mampu memikirkan cara-caranya sendiri agar memperoleh otonomi, sekecil apapun itu.</p><p>Sepeda terbukti menjadi moda transportasi yang cukup sukses. Sepeda dan becak menjadi moda transportasi umum yang paling digunakan oleh warga Jakarta. Sampai 1960, kurang lebih 60% dari seluruh penggunaan transportasi di Jakarta terdiri dari penggunaan sepeda dan becak. Namun, era setelahnya menceritakan kisah yang berbeda. Ketika memasuki pasca-kemerdekaan Indonesia, perkembangan tata kota dan transportasi umum Jakarta dipenuhi oleh variasi ideologi yang berbeda-beda. Walaupun pemerintah Indonesia ingin melepaskan berbagai warisan kolonialnya, ada beberapa ide pembangunan yang masih terjebak dalam logika yang sama. Bahkan ketika memasuki Orde Baru, logika yang mendasari pembangunan tata kota yang dilakukan oleh pihak kolonial kembali lagi secara gamblang, meskipun dengan corak yang sedikit berbeda. Untuk melihat perkembangan ini, kita harus mulai dari pembangunan tata kota di era pemerintahan Soekarno.</p><h3><strong>Tata Kota, Transportasi, dan Pembangunan Nasional</strong></h3><p>Lepas dari genggaman kolonial Belanda, pemerintahan Indonesia pada era Soekarno mengulik berbagai cara baru untuk mengembangkan tata ruang Jakarta. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Soekarno merupakan figur yang memiliki sentimen anti-kolonial dan anti-imperialisme yang sangat kuat. Tentu saja, sentimen ini diiringi dengan semangat nasionalisme yang membara. Selain terlihat di pidato-pidatonya, sentimen ini juga ditunjukkan dalam berbagai kebijakan pembangunan tata kota Jakarta yang dikeluarkannya. Bagi Soekarno, membangun Jakarta yang maju merupakan sebuah bentuk liberasi nasional — bukti bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan para penguasa Eropa agar bisa berkembang.</p><p>Proyek modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno melibatkan berbagai perencanaan infrastruktur yang cukup masif, seperti pembangunan jaringan jalan raya di Jakarta. Proyek yang sudah direncanakan dari zaman Soekarno salah satunya adalah Simpang Susun Semanggi (<em>cloverleaf interchange</em>). Ketika konstruksi dimulai pada tahun 1961, Simpang Susun Semanggi merupakan proyek infrastruktur yang bisa dibilang sangat ambisius. Tahun pembuatannya pun bukan suatu kebetulan yang belaka. Indonesia belum lama terpilih sebagai tuan rumah untuk Pesta Olahraga Asia (<em>Asian Games</em>) yang akan diselenggarakan pada tahun 1962. Bersama pembangunan Stadion Gelora Utama Bung Karno, Soekarno memanfaatkan momentum sosio-politik yang muncul menuju penyelenggaraan <em>Asian Games </em>1962 untuk membuktikan kemajuan dari proyek pembangunan bangsanya (<em>nation-building</em>). Pembangunan kedua infrastruktur ini juga menjadi diorama bagi arena kontestasi geopolitik global pada masa itu: Amerika Serikat memberikan dana untuk pembangunan jalanan di Jakarta, sementara Uni Soviet memberikan dana pinjaman untuk konstruksi pembangunan Stadion Gelora Utama Bung Karno.</p><p>Selain itu, Soekarno juga melakukan pembaruan dari sistem transportasi umum di Jakarta. Pada 1950-an, ia mendorong penghapusan seluruh penggunaan trem di Jakarta. Pada tahun 1954, pemerintahannya menasionalisasi perusahaan Belanda yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengelolaan trem (NITM) dan merubahnya jadi Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). Perusahaan ini diberikan tanggung jawab untuk menggantikan trem dan mengelola angkutan bus umum di Jakarta. Namun, bahkan dengan pengiriman 250 bus tingkat Leyland dari pemerintah Australia, armada bus umum ini tidak cukup untuk menampung permintaan akan transportasi umum yang terus meningkat. Banyak warga kota yang merespon kurangnya persediaan bus umum ini dengan membuat servis transportasinya sendiri dalam bentuk bemo dan oplet.</p><p>Walaupun pembangunan tata kota Jakarta pada era ini dipenuhi dengan semangat nasionalisme, manfaatnya bagi warga lokal masih sangat terbatas. Fokus Soekarno dalam membuat proyek skala besar seperti Simpang Susun Semanggi memberikan efek bumerang bagi kondisi ekonomi Indonesia. Mesikpun terlihat mumpuni dalam menarik kegiatan ekonomi, masih banyak penduduk kelas pekerja yang tidak bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut. Banyak dari mereka yang masih memilih untuk jalan atau menggunakan sepeda ketika bepergian dan bekerja, sehingga yang bisa memanfaatkan fasilitas ini hanyalah penduduk kelas menengah-atas. Tren ini akan terus membengkak ketika kita memasuki era Orde Baru.</p><h3><strong>Neoliberalisme Datang dengan Kekuatan Penuh</strong></h3><p>Masa Orde Baru yang dikepalai oleh Soeharto ditandai dengan perubahan drastis dari ideologi pembangunan yang dibawakan. Berbeda dari Soekarno dan nasionalisme yang berakar dari sentimen anti-kolonialisme, Soeharto mengarahkan skema pembangunan Indonesia dengan corak liberalisme yang kencang. Dengan berbagai dana pinjaman dari institusi seperti Bank Dunia, pembangunan tata kota Jakarta diarahkan untuk fokus kepada akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi. Terbukanya Indonesia dengan dana pinjaman asing merupakan satu fitur dari ideologi yang kita kenal sekarang sebagai neoliberalisme — sebuah ideologi dan seperangkat kebijakan publik yang mengutamakan fundamentalisme pasar bebas untuk mengatur berbagai ranah kehidupan. Pada esensinya, neoliberalisme sendiri bukan hanya sistem ekonomi, tetapi proyek politik skala global untuk memperluas pengaruh kapitalisme dan imperialisme Amerika Serikat.</p><p>Salah satu instrumen terkuat yang menjadi khas neoliberalisme adalah sistem finansial global yang didasari oleh hutang dan pinjaman. Pembangunan tata kota Jakarta pun tidak lepas dari praktek ini. Pemerintahan Soeharto banyak menerima pinjaman dari Amerika Serikat dan institusi seperti Bank Dunia. Pinjaman ini pun menjadi semacam cekikan bagi Jakarta: pembangunan tata kotanya seringkali diarahkan oleh institusi neoliberal untuk mengikuti perkembangan tata kota yang diimplementasi di kota-kota besar Amerika Serikat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kota-kota di Amerika Serikat menekankan pembangunan jalan tol untuk mengakomodir industri otomobil yang dominan. Alhasil, Soeharto pun mengarahkan pembangunan Jakarta dan sekitarnya dengan kerangka yang sama.</p><p>Salah satu perkembangan tata kota paling signifikan pada era Soeharto merupakan ekspansi area suburban di sekitaran kota Jakarta. Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 13 Tahun 1976 yang menetapkan Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai titik-titik pembangunan yang akan terhubung oleh berbagai jaringan tol. Direksi ini didasari oleh perencanaan “dekonsentrasi” penduduk kota Jakarta yang awalnya disarankan oleh tim perencana wilayah dan tata kota dari Belanda. Tim tersebut menyarankan bahwa ekspansi kota-kota satelit ini harus disertai dengan sistem angkutan massal (<em>mass transit system</em>)<em> </em>sehingga bisa menyediakan moda transportasi yang memadai bagi penduduk di daerah periferi. Namun, baik pemerintahan Soeharto maupun kumpulan agen-agen <em>real estate</em> memiliki rencana yang berbeda. Mereka melihat bahwa pembangunan area suburban ini menjadi alasan yang tepat untuk membangun lebih banyak jaringan tol dan infrastruktur jalan raya lainnya. Program dekonsentrasi ini terbukti cukup “sukses” dalam menyebarkan penduduk ke wilayah sekitaran Jakarta. Dari 1980–1995, populasi penduduk di daerah Tangerang meroket, dari 1.5 juta ke 3.5 juta penduduk. Bekasi dan Bogor juga mengalami ledakan penduduk yang cukup hebat.</p><p>Untuk mengakomodir ekspansi kota-kota Satelit di sekitaran Jakarta, pemerintahan Soeharto meluncurkan berbagai proyek pembangunan jaringan tol yang menghubungkan daerah-daerah ini. Mulai dari tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang dibuka pada tahun 1978, tol Jakarta-Tangerang pada tahun 1984, perluasan jalan tol lingkar dalam yang sudah dikonstruksi sejak pemerintahan Soekarno, dan perkembangan jalan tol lingkar luar (JORR) pada 1990-an. Proyek jalan tol pun seringkali tidak memikirkan penggunaan mobil yang terus meningkat.</p><p>Jika dilihat sebagai proyek neoliberal, pembangunan jalan tol yang besar-besaran merupakan proyek yang sangat sukses, terutama dalam meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor dalam kota. Sebelum jalan tol Jagorawi dibuka, angka kepemilikan mobil di Jakarta tidak lebih dari 200,000. Angka tersebut tumbuh pesat setelah dibukanya tol Jagorawi, sampai-sampai angka kepemilikan mobil di Jakarta telah mencapai 600,000 pada tahun 1987. Secara garis besar, dari 1970–1990, jumlah kepemilikan mobil pribadi naik dari 103,237 menjadi 613,578. Dan pada 1996, angkanya telah mencapai 967,229. Namun, jika dilihat sebagai proyek untuk membangun kota yang lebih inklusif dan adil, maka proyek ini merupakan awal-mula malapetaka bagi pembangunan tata kota Jakarta dan sekitarnya. Pada titik ini, pembaca pastinya sudah sadar dampak negatif yang muncul dari pembangunan jaringan tol, utamanya terhadap tingkat kemacetan yang melonjak di Jakarta.</p><p>Kekuatan penuh Kapitalisme Neoliberal sudah mulai terlihat dari kedua skema pembangunan di atas. Kita bisa melihat bagaimana sektor publik melepaskan dirinya dari tanggung jawab untuk membuat tata kota dan sistem transportasi umum yang inklusif dan aksesibel bagi penduduknya. Dalam dunia Neoliberal, peran sektor publik adalah membangun sebuah skema dimana kekuatan kapital bisa berkembang biak: Inpres No. 13 Tahun 1976 memberikan ruang bagi industri pembangunan properti privat untuk menyebar, dan pembangunan jaringan tol yang mengiringinya memberikan alasan bagi industri otomobil untuk menjual produknya dengan volume yang lebih besar. Satu hal yang kita selalu tahu tapi suka lupa adalah kenyataan bahwa pasar itu diciptakan: “penawaran dan permintaan” bukanlah suatu hal yang “natural” (seperti yang para ekonom ingin kalian percaya), tetapi merupakan suatu mekanisme yang dikonstruksi oleh pihak yang berkuasa.</p><p>Perencanaan pembangunan wilayah di Era Soeharto (dan seterusnya) merupakan contoh dari konsep <em>Collective Consumption of Capital</em> oleh Manuel Castells. Dalam kasus ini, baik negara, institusi seperti Bank Dunia, dan kekuatan kapital lainnya bekerja sama untuk memproduksi tata kota yang mendorong masyarakat untuk terus mengkonsumsi, seperti membeli mobil untuk mengakomodir rumah barunya yang terlalu jauh dari tempat kerja. Pemerintahan pun juga melakukan beberapa relaksasi kredit dan suku bunga agar mendorong orang untuk mengambil KPR dan membeli kendaraan bermotor. Relaksasi kredit ini mendorong negara seperti Jepang untuk memperluas industri otomobilnya di Indonesia. Ekspansi ini juga mencoreng status sepeda sebagai moda transportasi favorit warga Jakarta. Sepeda motor pun mengalami peningkatan jumlah pengguna di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, angka kepemilikan sepeda motor meningkat kurang lebih 10% setiap tahun sejak 1960-an. Pada 1966, kepemilikan motor di Pulau Jawa hanya 216,000, dan pada tahun 1996, angka tersebut telah mencapai 6.5 juta.</p><p>Lalu bagaimana dengan perkembangan transportasi umum di kota Jakarta dan sekitarnya? Pemerintahan Soeharto tentu saja tidak membiarkan sektor transportasi umum begitu saja. Pada masa administratif Gubernur Ali Sadikin, banyak kebijakan yang didorong untuk memperbaiki pengelolaan transportasi umum, terutama untuk moda transportasi bus yang sudah dinasionalisasi oleh Soekarno. Jumlah armada bus dan halte yang diurus oleh PPD ditambah. Amerika Serikat juga sempat mendonasikan 2,000 bus ke Indonesia pada masa skema Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) kedua (1974–1979). Menariknya, AS memberikan donasi ini dengan syarat bahwa bus-busnya harus dikelola oleh perusahaan privat dan bukan PPD, sehingga tanggung jawab pengelolaan bus-bus ini disebarkan antara 10 perusahaan yang berbeda. Karena donasinya dalam bentuk pinjaman, banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang yang telah dibebankan kepadanya, sehingga delapan dari perusahaan-perusahaan ini diambil alih oleh PPD dan PN Damri.</p><p>Sudah sangat jelas kenapa Amerika Serikat dan komunitas donor internasional memberikan dana pinjaman untuk pengembangan moda transportasi bus. Bus sendiri merupakan kendaraan yang memanfaatkan infrastruktur jalan raya, sehingga pembangunannya tidak menghalangi skema proyek lain yang sudah dijabarkan di atas. Mengembangkan sistem transportasi bus menghindari pemerintah dari tanggung jawab untuk mengembangkan sistem transit yang lebih efisien seperti transportasi rel. Meskipun mereka telah berusaha untuk mengembangkan sistem transportasi umum, tetapi perencanaan mereka masih terjebak dalam skema perkembangan tata kota neoliberal.</p><p>Dengan meningkatnya penggunaan mobil dan motor, kota Jakarta dan sekitarnya telah memasuki jurang yang akan membawa warganya ke neraka kemacetan. Tambahan bus yang sudah diberikan oleh Amerika Serikat pun tidak cukup untuk menjawab permintaan warga akan transportasi umum yang lebih memadai. Terlebih lagi, jalanan Jakarta yang terbatas membuat bus harus berbagi ruang dengan berbagai kendaraan yang berbeda, seperti bemo, oplet, dan juga bajaj yang ditempatkan oleh pemerintah pada tahun 1979 untuk menggantikan becak. Awalnya, pemerintah bersikeras untuk tidak membangun transportasi rel yang memadai dengan alasan bahwa kepadatan penduduk di kota Jakarta dan sekitarnya belum cukup tinggi untuk menjustifikasi biaya pembangunan tersebut. Namun, kebutuhan warga metropolitan Jakarta akan sistem transit rel bukanlah karena kepadatan penduduk melainkan kemacetan yang semakin parah.</p><p>Jika melihat kembali perkembangan tata kota di era Orde Baru, maka kita bisa lihat paralelisme logika dengan kebijakan yang dikeluarkan pada zaman kolonial. Tentu saja, bentuk materialnya sangat berbeda. Namun, ruang-ruang sosial yang diproduksi mengkonstruksi sebuah kesenjangan kelas yang sangat kentara. Skema yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru membuat fasilitas tata kota yang hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkecukupan untuk membeli kendaraan pribadi, sementara sisanya hanya diberikan moda transportasi alternatif yang direncanakan setengah matang. Terlebih lagi, birokratisasi ruang diperluas ke skala yang lebih masif. Kota-kota satelit yang perkembangannya didominasi oleh agen-agen properti membuat tatanan kota yang sangat spesifik, dimana mayoritas penduduk terpaksa tinggal di periferi dan bekerja di pusat kota. Penggunaan lahan dan proyek properti besar-besaran di kota satelit Jakarta juga mirip dengan konsep <em>Weltevreden </em>zaman kolonial. Banyak perumahan yang hanya ditujukan buat kaum menengah ke atas.<em> </em>Di sini, kita bisa melihat mobilitas warga dibatasi oleh kekuatan-kekuatan yang memaksakan penduduk untuk menetap dan bergerak sesuai dengan keinginan kapital.</p><p>Tak heran jika segala permasalahan urban yang kita hadapi sekarang banyak yang datang dari kebijakan yang dikeluarkan pada era Orde Baru. Kurangnya pemerintahan dalam membangun kota yang aksesibel untuk semua, disertai dengan skema yang mengagungkan kapitalisme neoliberal, memproduksi sebuah ruang sosial di Jakarta yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki privilese. Terlebih lagi, pemikiran jangka pendek dan kurangnya kepekaan terhadap konsekuensi developmentalisme menumbuhkan bibit-bibit dari permasalahan yang sekarang kita sedang hadapi, seperti kemacetan, penuhnya transportasi umum, dan lain-lain. Namun sayangnya era Reformasi belum sepenuhnya lepas dari kerangka pemikiran seperti ini.</p><h3><strong>Reformasi: Berbeda tapi Tetap Sama</strong></h3><p>Turunnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa menandai masuknya Indonesia ke masa reformasi. Walaupun kondisi ekonomi Indonesia sempat terpukul keras karena Krisis Finansial Asia tahun 1997, logika pembangunan neoliberal masih terus berlaku. Ekspansi perumahan suburban pun juga terus berlanjut. Daerah-daerah yang mulai dibangun pada masa Orde Baru telah mengalami arus masuk penduduk, seperti 10,000 rumah yang dibangun di Lippo Karawaci dan 40,000 rumah baru di Bumi Serpong Damai (BSD). Seperti pola pembangunan sebelumnya, perkembangan transportasi umum pada awalnya juga masih terpaku pada moda transportasi bus. Salah satunya adalah pembentukan <em>Bus Rapid Transit</em> (BRT) yang kita kenal sebagai Transjakarta. Menariknya, rute pembangunan Transjakarta pun banyak yang masih mengikuti rute-rute trem zaman kolonial. Sebagai contoh, rute koridor 1 Transjakarta sekarang merupakan ekstensi dari rute jalur lintas trem yang dibangun dari zaman kolonial, terutama bagian yang melintasi Harmoni menuju Jakarta Kota.</p><p>Sebelum gubernur Sutiyoso membuka operasi Transjakarta pada tahun 2004, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensponsori kunjungan mantan gubernur kota Bogota, Enrique Peñolosa. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah memberikan asistensi untuk pembangunan sistem BRT yang lebih efektif. Gubernur Peñolosa sendiri berhasil meraih kesuksesan melalui implementasi sistem BRT di Bogota yang mereka sebut sebagai <em>Transmilenio</em>. PBB juga mensponsori tim di belakang Transjakarta untuk melakukan anjangkarya ke Bogota untuk mempelajari sistem BRT mereka. Berbagai studi komparatif telah membandingkan efektivitas sistem BRT Bogota dengan Jakarta. Satu studi mengatakan bahwa keberhasilan Transmilenio bisa dikaitkan dengan perkembangan tata kota sejak pemerintah kolonial Spanyol yang berbasis sistem struktur balok grid (<em>grid planning</em>). Sementara itu, kurangnya efektivitas Transjakarta bisa dikaitkan dengan implementasi zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengakomodir pembuatan jalur lintas trem di akhir abad ke-19. Maka dari itu, meskipun Transjakarta merupakan salah satu sistem BRT terbesar di dunia, efektivitasnya sebagai sistem transportasi umum yang mumpuni belum memenuhi ekspektasi, terutama dalam mengurangi kemacetan dan kepemilikan kendaraan pribadi.</p><p>Namun, beberapa tahun ini ada langkah-langkah yang diambil untuk membuat sistem transportasi rel yang lebih memadai, contohnya pembangunan kembali sistem rel kereta dalam kota seperti KRL <em>Commuterline</em> dan MRT Jakarta. Akan tetapi, kedua moda transportasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akses terhadap keduanya masih cukup sulit, terutama untuk MRT Jakarta. Cakupan transportasi publik pun juga masih terpusat pada area pusat bisnis Jakarta, seperti daerah Sudirman dan teman-temannya. Maka dari itu, tidak semua orang yang ingin berangkat kerja bisa memanfaatkan moda transportasi ini, terutama bagi mereka yang tidak bekerja di area-area pusat kota. Dengan begitu, masih banyak orang yang terpaksa untuk menggunakan kendaraan pribadinya untuk berpergian ke suatu tempat.</p><h3><strong>Mendorong Perubahan dan Mencari Alternatif</strong></h3><p>Setelah melihat perkembangan Jakarta yang demikian terus dibentuk oleh kekuatan kapital dan warisan kolonial, mungkin ada kesan keputusasaan yang pembaca dapat ketika bergulir melalui esai ini. Namun, saya tidak menulis esai ini dengan intensi untuk memberikan kesan tersebut. Justru, eksplorasi singkat ini merupakan pengingat bagi kita bahwa kondisi Jakarta saat ini merupakan suatu kondisi yang terbentuk karena rentetan peristiwa sejarah yang spesifik. Seharusnya kita bisa menyadari bahwa ini bukanlah kondisi Jakarta yang “sebenarnya”. Akan tetapi, untuk membawa sebuah kehidupan kota yang lebih berarti bagi warganya, kita harus mendorong perubahan yang tidak hanya teknis tetapi juga politis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melihat beberapa isu sosio-politik yang telah mengekang kebebasan warga Jakarta dari kehidupan yang adil dan bahagia. Sebagai penutup dari esai ini, saya ingin menekankan beberapa isu tersebut dan mengajak pembaca untuk memikirkan alternatif yang lebih radikal.</p><p>Pertama, pembebasan dari kehidupan di kota Jakarta tidak akan tercapai jika ruang-ruangnya terus di “birokratisasi”. Sekarang kita bisa melihat birokratisasi ruang dimana-mana: warga tidak bisa memasuki ruang publik tanpa diatur dan diawasi pergerakannya dengan alasan arbitrer seperti “keamanan” dan “ketertiban”. Hal ini kita bisa lihat ketika seseorang yang ingin memasuki ruang publik — baik itu taman, pusat perbelanjaan, dan kediaman — diatur untuk melalui jalur tertentu dan diberikan larangan lainnya. Kasus yang sempat marak dibicarakan di Twitter adalah penutupan akses pintu lobi salah satu gedung perkantoran di Jakarta yang membuat pekerja di gedung tersebut harus mengitari gedung hanya untuk mengakses stasiun MRT yang berada di dekat situ (pintu tersebut hanya boleh dilintasi oleh pelanggan Starbucks yang berada di depan lobinya). Berbagai kasus yang dialami oleh pengendara ojek online (ojol) menunjukkan realita birokratisasi ruang yang lebih parah lagi. Banyak gedung apartemen dan perumahan yang menyusahkan pengendara ojol yang ingin mengantarkan pesanan. Ada yang diperintah untuk memarkirkan motornya jauh dari gedung sehingga mereka terpaksa menghabiskan waktunya untuk berjalan lebih dari 15 menit menuju tempat kediaman sang pemesan. Ada juga yang dilarang memasuki gedung hanya karena pengendara tersebut menggunakan sandal atau tidak berpakaian “rapi”. Pengekangan kebebasan yang dialami oleh warga kota terjadi di ruang yang seharusnya dimiliki secara bersama. Hal ini bisa terjadi karena para pemilik properti pribadi menggunakan birokrasi untuk mengatur bagaimana ruang digunakan dengan embel-embel “manajemen” gedung dan omong kosong lainnya.</p><p>Kedua, kita harus menyadari bagaimana perencanaan tata kota dan kebijakan publik seringkali mendorong warga untuk mengkonsumsi dan mendorong akumulasi kapital. Pembangunan jalanan yang berlebihan menciptakan “kebutuhan” untuk membeli mobil dan motor, ditambah lagi dengan berbagai instrumen kredit seperti tawaran-tawaran cicilan yang mengikat warga Jakarta dengan hutang. Bahkan dengan banyaknya suara warga yang menuntut perbaikan transportasi umum dan tata kota, pemerintah masih sempat-sempatnya mengeluarkan omong-kosong seperti potensi mobil listrik sebagai “masa depan”. Mereka menggunakan retorik “krisis iklim” dan “ekonomi hijau” untuk menjustifikasi keberlanjutan industri otomobil dan enggan untuk memikirkan rencana yang beneran lebih baik bagi kehidupan kota maupun kondisi ekologi. Oleh karena itu, warga terbuai untuk melihat bahwa kendaraan berlistrik adalah suatu solusi bagi permasalahan kita, walaupun sebenarnya tidak. Hal ini juga dilihat dari berbagai pembangunan kediaman privat yang sepertinya tidak habis-habis. Zonasi Jabodetabek yang memusatkan tempat kerja di tengah kota Jakarta memberikan alasan bagi agen-agen properti untuk mematok harga tanah yang sangat tidak manusiawi jika seseorang ingin menetap dekat tempat kerjanya. Sementara itu, banyak pekerja di kota yang terpaksa untuk menetap jauh dari tempat kerjanya dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berkomuter.</p><p>Tidak heran jika banyak orang yang menganggap realita Jakarta dipenuhi egoisme dan individualisme. Kehidupan sosial yang diproduksi karena kondisi tata kota Jakarta mendorong warga untuk memikirkan dirinya sendiri saja. Perumahan dirancang dengan pandangan yang mengisolir sampai-sampai gerbang kediaman dijaga ketat dan hanya bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor. Mobil sebagai moda transportasi pribadi menjadi simbol otonomi dan “kebebasan” dari hiruk pikuk transportasi umum. Hal-hal ini tidak hanya menghilangkan semangat warga untuk melibatkan dirinya di ranah publik, tetapi juga menumbuhkan sentimen negatif yang mendalam antara warga itu sendiri. Tata kota Jakarta menggambarkan kenyataan dimana sikut-menyikut adalah norma sosial: baik di jalan maupun di kantor, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berkompetisi.</p><p>Ketiga, perkembangan tata kota Jakarta tidak lepas dari sistem kapitalisme global yang sudah mendominasi. Kapitalisme global mengikat negara-negara dengan skema hutang-piutang yang sangat amat kompleks. Bagi negara yang berkuasa, mereka akan mencari pasar yang tepat untuk memperluas pengaruhnya melalui dana-dana pinjaman atas nama “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi”. Padahal, sistem hutang-piutang ini lah yang membentuk relasi parasitisme yang represif. Terlebih lagi, yang pada akhirnya menanggung beban hutang paling berat adalah orang-orang yang tidak bersalah. Isu Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung menjadi contoh terkini. Pembangunan sebuah sistem rel kereta yang belum tentu bermanfaat bagi mayoritas warga kedua kota dilakukan dengan skema pinjaman jangka-panjang yang ditanggung uang pajak. Padahal, warga kedua kota tersebut menyadari dengan baik bahwa kota mereka masih memiliki permasalahan internal yang lebih genting.</p><p>Jika kita melihat contoh-contoh dari ketiga poin diatas dengan lensa yang ahistoris dan apolitis, maka mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa penyelesaian dari permasalahan kota Jakarta dan sekitarnya hanya memerlukan solusi teknis. Untuk menyadari permasalahan kota Jakarta secara lebih mendalam, kita harus mulai melihat kehidupan sehari-hari. Daripada fokus pada seberapa canggih teknologi mesin <em>tap </em>di stasiun MRT atau seberapa lemotnya kartu uang elektronik yang ada di dompet kita, mungkin akan lebih baik jika kita melihat bagaimana konstruksi tata kota Jakarta yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa mendorong kehidupan sehari-hari yang represif bagi seluruh kalangan.</p><p>Teknikalisasi permasalahan ini berbahaya karena cenderung menyederhanakan isu yang sudah ada. Seringkali, logika teknikalisasi berangkat dari asumsi bahwa manusia berperilaku dengan merespon suatu stimulus yang telah diberikan kepadanya — jika diberikan “X”, maka manusia akan “Y”. Saya masih banyak melihat pembahasan mengenai tata kota Jakarta berkutat pada logika seperti itu: “Jika lini sepeda diperbanyak, maka semakin banyak orang yang akan naik sepeda” atau “Jika trotoar diperbanyak, maka semakin banyak orang yang akan berjalan kaki.” Nyatanya, perilaku manusia jarang sekali sesederhana itu. Untuk mengetahui kenapa warga enggan naik sepeda atau berjalan kaki, ada lapisan-lapisan kehidupan sosial yang perlu dipertimbangkan, seperti tempat tinggal, kehidupan keluarga, dan pekerjaan. Mungkin sebagian dari kita bisa membayangkan kehidupan dimana kita berjalan atau bersepeda menuju tempat kerja. Namun bagi seseorang yang memiliki pekerjaan yang menuntut tenaga fisik, banyaknya jalur sepeda belum tentu berarti baginya.</p><p>Lebih parah lagi pembahasan di media sosial yang cepat untuk menilai pengendara ojol yang sedang memarkirkan motornya di trotoar sebagai orang yang kurang literasi, atau menilai supir angkot sebagai kongkolan bandit pemalas yang tidak mau berintegrasi dengan program pemerintah. Penilaian seperti ini datang dari sinisme dan kacamata elitis yang cuek terhadap realita kehidupan sosial. Apakah seorang pengendara ojol memarkirkan motornya di trotoar hanya karena ia malas dan tidak bisa membaca? atau mereka melakukannya karena tidak diberikan ruang untuk beristirahat setelah bekerja selama berjam-jam dan mendapatkan uang yang sangat sedikit sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain beristirahat di trotoar terdekat? Jika kalian masih sering berpikir seperti ini, mungkin waktunya untuk berefleksi dan menumbuhkan empati. Hanya dengan melihat keruwetan dan lapisan kehidupan warga kita bisa menyadari bahwa permasalahan kota Jakarta sangat jauh dari sederhana.</p><p>Pada akhirnya, konsep “kota” merupakan cerminan nilai yang dipegang suatu masyarakat yang dimanifestasikan dalam suatu ruang publik. Bagaimana tata kota kita dibentuk secara tidak langsung merupakan refleksi dari keinginan kita. Hanya saja, di bawah kapitalisme neoliberal, keinginan kita di manufaktur oleh para penguasa. Maka dari itu, salah satu langkah awal untuk memperjuangkan kota yang lebih baik adalah melihat kembali nilai-nilai yang telah dikenakan kepada kita. Dari situ, kita bisa mulai merombak nilai apa yang kita ingin bawa agar bisa membentuk kota yang lebih baik untuk komunitas maupun diri sendiri. Bukankah itu esensi berpolitik yang sebenarnya? Bukan dramaturgi politikus menjelang periode elektoral tetapi mendorong sebuah nilai yang diharapkan bisa lebih baik buat kehidupan semua orang? Jika kita bisa melihatnya seperti itu, membangun kota yang lebih inklusif bukanlah suatu hal yang tidak mungkin.</p><p>Permasalahan yang sudah kita bahas di atas menunjukkan bahwa isu urban mempengaruhi seluruh lapisan warga kota. Fakta ini bisa menjadi alasan yang kuat bagi warga kota untuk bersatu dan melawan kekuatan yang menindas dan mengekang kebebasan. Menumbuhkan berbagai gerakan yang melawan birokratisasi ruang serta skema hutang-piutang kapitalisme neoliberal bisa menjadi gerbang bagi warga kota untuk membentuk Jakarta yang didasari oleh solidaritas, mutualisme, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Melawan kekuatan-kekuatan negara dan kapital mungkin terlihat seperti dongeng utopis, tetapi berbagai pergerakan sosial yang sukses dalam melawan kekuatan tersebut datang dari dorongan untuk membayangkan sebuah ruang publik yang lebih adil, seperti gerakan FEJUVE di El Alto dan gerakan Occupy di New York. Bahkan perlawanan skala “kecil” yang dilakukan oleh warga Jakarta pada zaman kolonial merupakan bukti bahwa kita bisa menggunakan agensi kita untuk melawan kekuatan-kekuatan besar. Untuk meluncurkan perubahan yang lebih radikal, mungkin kita bisa mulai dengan mengikuti slogan yang disiarkan oleh gerakan pemuda di Paris pada Mei 1968: “<em>All Power to the Imagination</em>”.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p>Arif, F. A. (2002). Transport planning in Jakarta. Urban Policy and Research, 20(4), 371–389. <a href="https://doi.org/10.1080/0811114022000032609">https://doi.org/10.1080/0811114022000032609</a></p><p>Bookchin, M. (1995). From Urbanization to Cities: Toward a New Politics of Citizenship. Cassell.</p><p>Brooks, L., &amp; Denoeux, G. (2022). What if you build it and they don’t come? how the ghost of transit past haunts transit present. Regional Science and Urban Economics, 94, 103671. <a href="https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103671">https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103671</a></p><p>Bunnell, T., &amp; Ann Miller, M. (2011). Jakarta in Post-Suharto Indonesia: Decentralisation, Neo-liberalism and Global City Aspiration. Space and Polity, 15(1), 35–48. <a href="https://doi.org/10.1080/13562576.2011.567899">https://doi.org/10.1080/13562576.2011.567899</a></p><p>Castells, M. (1985). City, Class and Power. (E. Lebas, Trans.). Macmillan.</p><p>Dick, H. (2000). Representations of Development in 19th and 20th Century indonesia: A Transport History Perspective. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 36(1), 185–207. <a href="https://doi.org/10.1080/00074910012331337833">https://doi.org/10.1080/00074910012331337833</a></p><p>Gaduh, A., Gračner, T., &amp; Rothenberg, A. D. (2022). Life in the slow lane: Unintended consequences of public transit in Jakarta. Journal of Urban Economics, 128, 103411. <a href="https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103411">https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103411</a></p><p>Harvey, D. (2019). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso.</p><p>Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. Anthropos.</p><p>Lefebvre, H. (2011). The Urban Revolution. University of Minnesota Press.</p><p>Lo, R. H. (2009). The city as a Mirror: Transport, Land Use and Social Change in Jakarta. Urban Studies, 47(3), 529–555. <a href="https://doi.org/10.1177/0042098009348557">https://doi.org/10.1177/0042098009348557</a></p><p>Silver, C. (2008). Planning the Megacity: Jakarta in the Twentieth Century. Routledge.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c83ef43cb0ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Longing for a Future Lost in History: Dawn FM, 80s Synth-Pop Revivalism, and Hauntology]]></title>
            <link>https://medium.com/@anwarbarifin/longing-for-a-future-lost-in-history-dawn-fm-80s-synth-pop-revivalism-and-hauntology-4183890eb0ad?source=rss-830088672532------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4183890eb0ad</guid>
            <category><![CDATA[hauntology]]></category>
            <category><![CDATA[music]]></category>
            <category><![CDATA[the-weeknd]]></category>
            <category><![CDATA[nostalgia]]></category>
            <category><![CDATA[mark-fisher]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anwar Basil Arifin]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 13 Feb 2022 12:03:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-02-20T06:09:59.353Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rYdyqaleW0A3GTvgH7VTBQ.jpeg" /><figcaption>Image by <a href="https://www.behance.net/annshf">Annisa Shofia</a></figcaption></figure><p>To say that the start of the 2020s was rough might be one of the biggest understatements I could conceive in my own writing. Humanity started this decade with a catastrophic global pandemic that not only caused a major public health crisis but also a downfall in economic stability. While the signs of a global financial crisis had emerged long before COVID-19 was even identified, it’s not hard to see just how effective the pandemic has been in unveiling the invisible cloak that has hidden the capitalist system’s dirtiest secrets for such a long time. Yet even with more and more people gaining consciousness towards the exploitative system that has been plaguing us for so many years, trying to see the light at the end of the tunnel seems like nothing more than an exercise in futility — so much so that any discussion regarding an alternative to capitalism is often seen as mere absurdity. In the U.S., <a href="https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax">fixing a broken taxation</a> system to redistribute wealth from the ultra rich becomes a bloody media spectacle. My home country, Indonesia, has a penchant for ignoring the cries of the people demanding the removal of <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090">oppressive public policies</a> that actively harms the working class. I think there’s no other quote that is better in capturing this sense of melancholy than a statement commonly attributed to the late American philosopher, Fredric Jameson:</p><blockquote>“It is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism”</blockquote><p>With such a bleak view of humanity, amplified by the seemingly never-ending strangle the pandemic has over our society, it’s understandable that we continue to keep longing for the past, a time where things were better compared to the hellscape that a lot of us are experiencing in the first two years of this decade. Our sense of nostalgia is echoed towards the cultural products that we produce and consume everyday, including the landscape of popular music. The number one pop song of 2021 (according to the <a href="https://www.billboard.com/music/chart-beat/dua-lipa-levitating-2021-hot-100-top-song-year-in-charts-1235004941/"><em>Billboard Hot 100</em></a>) was Dua Lipa’s hit song <em>Levitating, </em>which is a track brimming with musical elements of the past — the 70s disco-inspired beat or the space-themed, retrofuturistic aesthetic conveyed in its music video. You might think that this is just pure coincidence — the track is, after all, extremely catchy, which is certainly a contributing factor towards its massive commercial success. <strong>But it couldn’t be, right?</strong></p><p>The start of 2020 also marked a sonic reinvention for one of pop music’s biggest icons, The Weeknd aka Abel Tesfaye. His hit album <em>After Hours, </em>which was released in March 2020,<em> </em>is overflowing with 80’s synth pop and new wave elements. Take the <a href="https://www.billboard.com/music/features/the-weeknd-blinding-lights-billboard-cover-story-2021-interview-1235001282/">record-breaking</a> track <em>Blinding Lights</em> for example, a song filled with a drumbeat and production sound reminiscent of 80s European Pop acts. Other tracks like <em>In Your Eyes, Save Your Tears, </em>and<em> Hardest To Love</em> have synth passages that make you forget that you’re living in 2022. Hell, even the title of the album refers to an 1985 film made by none other than Martin Scorsese. With such overt references to the past presented in the album, there’s little to no doubt that there is a collective demand in the media industry for works that yearn for the past.</p><p>Nonetheless, the 80’s style that consistently appears on After Hours pale in comparison with Abel’s recent release, <em>Dawn FM</em>. With Dawn FM being more or less a continuation of After Hours<em>, </em>both narratively and sonically, it seems paradoxical for an artist who has been heralded for shaping the Contemporary RnB landscape in the 2010s to be going further back into the past. To understand why, I want to explore the inner workings of Dawn FM and try to give you the reason why the recent change of style made by The Weeknd is indicative of how capitalism and the lack of a practical socio-economic system alternative to it has affected our perception of the past. I’ll be delving into this album by referring to Mark Fisher’s use of <em>Hauntology</em> and his theories of <em>Lost Futures</em> and <em>Capitalist Realism</em>.</p><p>The theory of hauntology was originally coined by French philosopher Jacques Derrida. The word itself is a portmanteau between <em>haunt</em> and <em>ontology</em> (the philosophical branch concerned with the nature of existence). Hauntology refers to the constantly returning ideas of our social and cultural past that weigh on and influence our current situation. Derrida envisioned this phenomenon as like a spectre from the past that keeps haunting us, hence the word haunt that is present in the term. It was first used by Derrida in his book <em>Spectres of Marx </em>(1993), in which he discussed the continuous return of Karl Marx’s ideas and philosophy even after the fall of the Berlin Wall and subsequently the Soviet Union in 1991. He conceived this line of thinking as a critique towards those in the west who think that the fall of the Soviet Union signalled an ultimate victory for capitalism.</p><p>Derrida’s concept of hauntology was derived from many of his previous works, most famously his deconstructive approach on <strong><em>Trace</em></strong> and <strong><em>Différance</em>. </strong>Derrida argued that an object’s presence cannot be fully understood on its own, it must be accompanied by what comes before and after the present <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gSvUqhZcbVg&amp;ab_channel=Jonas%C4%8Ceika-CCKPhilosophy">(writer and video essayist Jonas Ceika explained this concept in a more digestible way</a>). Like any other Derridean concepts, it is very hard to understand. However, in this case, I want to discuss the use of hauntology by another cultural theorist, Mark Fisher.</p><p>Mark Fisher applied Derrida’s term to describe what he thinks about the state of cultural production in the 21st century, specifically on popular music. Like the original term, Fisher thought that we are currently in a state where cultural production seems to be “haunted” by the past, because our cultural products, such as music, films, TV shows, and art, always seem to convey times that have long past. While the term itself was borrowed from Derridean lexicon, the idea was partly inspired by Fredric Jameson’s work. In <em>Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism </em>(1991), Jameson discussed the aesthetics of Hollywood films in the 1980s that conveyed a stylized way of seeing the past: such example would be how Lawrence Kasdan’s <em>Body Heat </em>(1981) felt like a film that should be produced in the 1930s, despite the story of the film taking place in the present time. This sense of covert nostalgia displayed in many films was, according to him, cannibalising our past. Due to the many pastiche works that were born during that time, our sense of what is the past and the present becomes all mixed up. He called this phenomenon a part of the “waning of historicity”.</p><p>Fisher thought about popular music production in the 21st century as exactly that — in a state of temporal freeze, unable to imagine the future. As such, current popular music production keeps helplessly referring back to the past. Fisher attributed this phenomenon to several factors, particularly neoliberal capitalism. Furthermore, he emphasised the development of digital music consumption and distribution. In this day and age, it is laughably easy for us to access music (and other artistic work) from the past. You don’t need to have a vinyl record of <em>Kind of Blue </em>or <em>A Love Supreme </em>to re-immerse yourself in American Jazz classics, everything’s on Spotify. Why bother going to a record shop just to listen to the Talking Heads when you can just blast it on full volume from your phone? While it can be argued that these online streaming platforms have some merit, such as its convenience and ability to preserve old works (this is especially true in the film industry, which a lot of old movies are lost in time, not to mention how tricky it is to archive analog film), yet it can also pressure the cultural production of the present. In his words, <em>the immense weight of the past makes it hard for the new to emerge</em>. Coupled with the fact that capitalism has made it hard for us to imagine an alternative socio-economic system, it is not hard to see why the past keeps haunting our cultural products.</p><p>And I think this phenomenon is perfectly exemplified in The Weeknd’s latest album, Dawn FM. Even with its fantastic mixing and audio mastering, which suggest the use of pretty high-end equipment during the recording, the work itself captures the sonic essence of the 1980s better than any pop record I can think of in the past two decades, for better and for worse. The guitar riffs in the track <em>Sacrifice </em>sounds like an unreleased (albeit, fantastic) b-side from Michael Jackson’s <em>Thriller </em>that never came into light. Listen to the track <em>Out of Time </em>and the only way you could realise that the track isn’t from an obscure 80s Japanese City Pop artist is due to it being sung by Abel himself. The concept of the album itself is glittered with cultures of the past, especially the radio skits performed by Jim Carrey, accompanied with noise cracks that you often hear on the radio.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*U8PpPOoKOSnhQqNqRu_p3Q.jpeg" /><figcaption><em>The alternate cover art for Dawn FM made by Robert Beatty, featuring new wave and futurist elements inspired by the sci-fi genre that rose to prominence in the 1980s. Image via </em><a href="https://www.instagram.com/robertbeattyart/">Robert Beatty.</a></figcaption></figure><p>Narratively, Dawn FM serves as a continuation of After Hours. The album sees Abel trying to fight his past traumas, particularly in finding a partner and engaging in a commitment to avoid his previous mistakes. However, in the process of trying to find the right partner, he succumbed to another person who ended up deceiving him, restarting the sequence all over again. It is a tale of someone unable to escape his past, unable to see a more fortunate future for himself. The themes revolving around the album are Weeknd staples at this point: the ecstasies of love, the resent that comes with loss, and the regret that comes with promiscuity all wrapped up in a vicious cycle. These qualities are what makes Dawn FM feel so hauntological: It only seems fitting that a narrative regarding a person <strong>haunted </strong>by his past is combined with sonic aesthetics from the past. The result is an album truly nostalgic, even for a time in which I wasn’t even born yet. Nevertheless, there is an underlying irony behind this album.</p><p>One of the most defining sounds of the 1980s is the use of synthesisers. While there were uses of the synthesiser well before the 80s, primarily during the counterculture movement of the 1960s, its popularity in the musical landscape didn’t take off until the mid-to-late 1970s, where pioneering European electronic acts such as Kraftwerk adopted it in their music. Furthermore, its usage spread into the disco scene through artists like Cerrone, and it didn’t take long enough for the synthesiser to become a household staple in discothèques across Europe. Well into the 1980s, the synthesisers have opened the doors for new genres to emerge, such as New Wave and Synth-pop, and it was propelled further by the introduction of digital technology like MIDI.</p><p>What’s interesting is that the use of synthesisers, and other electronic devices such as the drum machine, served a very different musical purpose at that time. Prior to the emergence of synthesisers, popular music was dominated by the use of rock instruments such as the electric guitar, especially during the 1960s and early 1970s. As such, the rise of synthesisers during the 1980s was far from a coincidence: it was a sign for musical artists to let go of established musical instruments and create sounds that could have never been created before. This ambition to innovate with sound was expressed by disco pioneer Giorgio Moroder in Daft Punk’s <em>Random Access Memories</em>,</p><blockquote>“I wanted to do an album with the sounds of the fifties, the sounds of the sixties, of the seventies and then have a sound of the future. And I thought ‘Wait a second I know the synthesiser, why don’t I use the synthesiser which is the sound of the future’”</blockquote><p>The use of synthesisers at the time was not only a symbol of innovation in pop music, it signifies their vision of the <strong>future</strong>. It’s their way to let go of the <strong>past.</strong> Seeing the history of synthesisers culminates into a very ironic conclusion of Dawn FM and its 80s synth-pop aesthetic: an instrument that was prominently used to envisage the future becomes an instrument to dissect our own past. What was once our future is lost, and it’s now forever buried in history. This is what Fisher prophetically emphasised in his theory of “lost futures” — we are not only incapable of imagining the future, but what was once our future is slowly being disintegrated by our socio-economic system. Fisher borrowed a phrase from Franco Berardi which perfectly fits this phenomenon, <em>the slow cancellation of the future</em>. Funnily enough, after watching Christopher Nolan’s <em>Tenet</em>, our lack of cultural progression seems so eerily similar to the mechanics of time featured in the film. On one hand, we are currently experiencing rapid technological progress and innovation, seemingly moving forward in time. On the other hand, our cultural production seems to be moving inversely, swimming back to the past.</p><p>Can we exorcise this olden spectre that has been haunting our culture? Honestly, I don’t know. Radical changes would mean imagining a future where a plausible alternative to capitalism is achievable: something already discussed by Fisher in his theory of <em>Capitalist Realism.</em> Fisher questioned if there could truly be an alternative, especially because of how deeply entrenched it is in our everyday lives. We probably could but it would certainly be a tremendous challenge, and I think Fisher expressed it perfectly in one of his lectures.</p><blockquote>“What’s harder than to kill the living is to kill the undead”</blockquote><p>The album itself seems to be incapable of imagining a different future, even the radio host in the track <em>Every Angel is Terrifying </em>states that the afterlife has a $4.95 subscription fee (plus $3.79 shipping and handling!). I’m not suggesting that there shouldn’t be any space for nostalgic works like these. After all, I enjoyed the album. The production is stellar and Abel’s voice is incredible. However, I can’t help but feel a sense of denial every time I listen to this album, some sort of melancholia of what could’ve been, but didn’t happen. Therefore, I think this hauntological phenomenon is at least worth discussing, so that there are more rooms for us to explore truly innovative and progressive pieces of art.</p><p><strong>References:</strong></p><p>BBC. (2020, October 8). <em>Indonesia: Thousands protest against “omnibus law” on jobs</em>. <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090">https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090</a></p><p>Beatty, R. (2022, January 8). <em>Dawn FM Album Art</em> [Illustration]. Instagram. <a href="https://www.instagram.com/p/CYcxb5zLgrB/?utm_source=ig_web_copy_link">https://www.instagram.com/p/CYcxb5zLgrB/?utm_source=ig_web_copy_link</a></p><p>Beatty, R. (2022, January 21). <em>Dawn FM Album Art</em> [Illustration]. Instagram. <a href="https://www.instagram.com/p/CY-IYqErrI9/?utm_source=ig_web_copy_link">https://www.instagram.com/p/CY-IYqErrI9/?utm_source=ig_web_copy_link</a></p><p>cci collective. (2016, March 3). <em>all of this is temporary: Mark Fisher</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=deZgzw0YHQI&amp;ab_channel=ccicollective">https://www.youtube.com/watch?v=deZgzw0YHQI&amp;ab_channel=ccicollective</a></p><p>Čeika, J. [Jonas Čeika — CCK Philosophy]. (2018, July 1). <em>Hauntology, Lost Futures and 80s Nostalgia</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gSvUqhZcbVg&amp;ab_channel=Jonas%C4%8Ceika-CCKPhilosophy">https://www.youtube.com/watch?v=gSvUqhZcbVg&amp;ab_channel=Jonas%C4%8Ceika-CCKPhilosophy</a></p><p>de Selby. (2017, July 11). <em>Mark Fisher — DOCH Lectures #1</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f-9nY5rboK8&amp;ab_channel=deSelby">https://www.youtube.com/watch?v=f-9nY5rboK8&amp;ab_channel=deSelby</a></p><p>de Selby. (2017, November 30). <em>Mark Fisher DOCH Lectures #2</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ahj4s3KW6OY&amp;ab_channel=deSelby">https://www.youtube.com/watch?v=Ahj4s3KW6OY&amp;ab_channel=deSelby</a></p><p>Eisinger, J., Ernsthausen, J., &amp; Kiel, P. (2021, June 8). <em>The Secret IRS Files: Trove of Never-Before-Seen Records Reveal How the Wealthiest Avoid Income Tax</em>. ProPublica. Retrieved February 3, 2022, from <a href="https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax">https://www.propublica.org/article/the-secret-irs-files-trove-of-never-before-seen-records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-income-tax</a></p><p>Felluga, Dino. “Modules on Jameson: On Pastiche.” Introductory Guide to Critical Theory. (2011). Purdue U. February 10, 2022. from: <a href="http://www.purdue.edu/guidetotheory/postmodernism/modules/jamesonpastiche.html">http://www.purdue.edu/guidetotheory/postmodernism/modules/jamesonpastiche.html</a>.</p><p>Fisher, M. (2009). <em>Capitalist Realism: Is There No Alternative?</em> Zero Books.</p><p>Fisher, M. (2014). <em>Ghosts of my life: Writings on depression, Hauntology and lost futures</em>. Zero Books.</p><p>Mamo, H. (2021, November 23). <em>The greatest hit: The new no. 1 song of all time</em>. Billboard. Retrieved January 31, 2022, from <a href="https://www.billboard.com/music/features/the-weeknd-blinding-lights-billboard-cover-story-2021-interview-1235001282/">https://www.billboard.com/music/features/the-weeknd-blinding-lights-billboard-cover-story-2021-interview-1235001282/</a></p><p>pmilat. (2014, May 22). <em>Mark Fisher : The Slow Cancellation Of The Future</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aCgkLICTskQ">https://www.youtube.com/watch?v=aCgkLICTskQ</a></p><p>Trust, G., &amp; Caulfield, K. (2021, December 2). <em>The Year in charts 2021: Dua Lipa’s ‘levitating’ is the no. 1 billboard hot 100 song of the year</em>. Billboard. Retrieved January 28, 2022, from <a href="https://www.billboard.com/music/chart-beat/dua-lipa-levitating-2021-hot-100-top-song-year-in-charts-1235004941/">https://www.billboard.com/music/chart-beat/dua-lipa-levitating-2021-hot-100-top-song-year-in-charts-1235004941/</a></p><p>Willette, J. (2014, August 22). <em>Frederic Jameson and Postmodernity, Part Two</em>. Art History Unstuffed. Retrieved February 10, 2022, from <a href="https://arthistoryunstuffed.com/frederic-jameson-postmodernity-part-two/#:%7E:text=As%20a%20neo%2DMarxist%20theoretician,of%20other%20films%2C%20half%20remembered">https://arthistoryunstuffed.com/frederic-jameson-postmodernity-part-two/#:%7E:text=As%20a%20neo%2DMarxist%20theoretician,of%20other%20films%2C%20half%20remembered</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4183890eb0ad" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Return of The Obra Dinn: Virtualizing Thought and Memory]]></title>
            <link>https://medium.com/@anwarbarifin/return-of-the-obra-dinn-virtualizing-thought-and-memory-381a81861cc8?source=rss-830088672532------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/381a81861cc8</guid>
            <category><![CDATA[video-game-review]]></category>
            <category><![CDATA[experience-design]]></category>
            <category><![CDATA[game-design]]></category>
            <category><![CDATA[aesthetics]]></category>
            <category><![CDATA[puzzle-game]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Anwar Basil Arifin]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 12:59:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-01-08T12:59:08.902Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote><strong>Discretion: While this piece does not contain any major spoilers regarding the story of the game, I will be describing several game mechanics, visual examples, as well as an event that is put out of context. Yet if you’re interested in playing through the game fully blind (which I do recommend), consider playing the game first beforehand.</strong></blockquote><p>In video game discourse, the word “immersion” is often thrown around when discussing games that depict realism. Games with realistic visuals or animations akin to real life would often be regarded as immersive due to how similar they can look compared to what we see in our real life. Furthermore, games can simulate mundane, everyday routines such as going to the marketplace, working, and even cutting your hair. As such, video games are capable of blurring the lines between reality and fantasy, especially when you take into account how interactivity in games would also give the player a high degree of control with what happens in the game itself, unlike other forms of art, media, or entertainment. Yet I cannot help but think that for the most part, games are just that: an illusion, illusion that looks like reality but is unable to capture the thought-process behind our everyday lives.</p><p>So when I first finished Lucas Pope’s <em>Return of The Obra Dinn</em>, I would often ask myself: “Why does this game feel so immersive?”. Its visuals, while beautiful and charming, are far from realistic. The story that unfolds is based around old myths and legends of the sea. If anything, this game should be the antithesis of an immersive game. However, <em>Obra Dinn</em> manages to capture how we think when we solve the problems we face in real life. It is our thought process, <em>structured</em> and <em>virtualized</em>. Let me explain.</p><p>The game’s premise is simple: you become an insurance inspector tasked to investigate the mysterious events that occurred in the Obra Dinn — a ship that went missing for five years since 1802, suddenly reappearing in the coasts of England. The passengers and crew members are either dead or missing. Your task is to identify the identity of all 60 people on board, their fates or cause of deaths, and for some, their killers. For this, you are given only two major tools, a book containing the list of names of the crew member, a group photo of the crew members, and the map of the ship. The book does not tell you who’s who, and that is what you need to uncover. The second tool is a pocket watch, which, when used in front of the remains of a person, has the ability to give you a glimpse of what happened right before their deaths.</p><p>Because you are always taken back to the moment where a character dies, indicating their cause of death is usually a straightforward process. The real challenge lies in identifying the actors, whether it is the killer or especially the one being killed. This is where the sheer brilliance of this game lies: the game demands you to use deductive reasoning. You see a character who died because of a gunshot, while the same character (seeing that they have a similar physical appearance) was discovered to have stabbed someone to death because they wanted to erase anyone who potentially witnessed their wrongdoings. When you take a glimpse of the corpse who was stabbed to death, you can hear their dying last words as they shouted the last name of their killer. In essence, you are forced to connect the dots between two different events and make a logical conclusion based on sets of factual evidence.</p><p>Now you might ask “isn’t that just the average, run-of-the-mill mystery story?”. Well, not quite. In a typical mystery story, the character who investigates will often give the conclusion to you. Take the game <em>L.A Noire</em>.<em> </em>While you are needed to form some sort of deductive thinking, the conclusion is given to you by the character you are playing, Cole Phelps, through a following dialogue uttered by the character or a full-blown cutscene. Take another mystery story, let’s say BBC’s <em>Sherlock</em>, and it’s the same <em>case</em> (pardon for the intended pun). The answer around the mystery (in this case, Moriarty’s crime for example) is the character’s puzzle to solve, not you. In <em>Return of The Obra Dinn</em>, every step of deductive thinking and logical reasoning needed to be done in order to find the truth, must be and can only be done by the player. There isn’t a single character that can help you to link premises and create a conclusion, only <strong>you </strong>can do it.</p><p>While making the player think through every premise and their own conclusions might be an intimidating gameplay mechanic, the uncertainty and confusion you get when digging the truth behind the catastrophic events that serves as the backstory of the game echoes how we, as humans, struggle in trying to uncover truths in our everyday lives. In reality, more often than not, you are left to conclude things yourself. In this sense, <em>Obra Dinn </em>becomes much more of an experience rather than just a form of entertainment. Furthermore, it is an experience that could only be achieved by giving the audience a level of interactivity and control over things that are happening in front of their eyes.</p><p>Another aspect that really caught my eye was the art direction. Sure, I’m a sucker when it comes to pixel art and retro aesthetics. However, the art direction and visual language of <em>Obra Dinn</em> serves a purpose much bigger than just to please the eyes. <em>Return of The Obra Dinn </em>uses a 1-bit graphical style with black and white colors. In an interview with <em>Ars Technica</em>, Lucas Pope, the creator of <em>Obra Dinn</em>, said that he wanted to create a 3D game that looks like the games that he remembered playing when he was a kid, particularly Macintosh Plus games. Furthermore, he incorporated a <em>Dithering </em>(purposely applying image noise) effect on the visuals of <em>Obra Dinn</em>. This, in turn, created a rather blurry and faded look to the game.</p><p>The 1-bit graphical style along with the Dithering effect complements the gameplay mechanics really well. Due to things not being seemingly clear and obvious, the lack of visual clarity that is present in the game demands more of the player’s intuition and deductive thinking. Faces are harder to see, making it harder for the player to guess their way out when uncovering the identity of the crew members. Furthermore, physical objects are drawn rather simplistically, making it harder for the player to identify the object and what it means to the person using it. As such, the player must be able to contextualize the object, how and what it is used for, in order to properly identify what it is.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*OJI_ciTOnYJCCC_BuhujUg.png" /><figcaption>A knife doesn’t look so much like a knife unless you bring context from its usage, which in this case, is used to brutally slit someone’s throat.</figcaption></figure><p>The real genius of the visual aesthetic, however, is how it relates to how time is presented in this game. Using the pocket watch given to you at the start of the game, you are able to see a glimpse of a person’s fate right before their deaths. Due to this mechanic, the story of <em>Obra Dinn</em> is presented nonlinearly as we are presented with different passages of time occurring in the past. As such, you can see this as the game giving the player fragments of memory left within the ship. More often than not, humans have a hard time recalling events that occurred in our past. When we try to describe past events, we often have blurry images that linger in our head, making it difficult to catch the details of what happened in the past. This is not always the case, but it happens to every one of us. How our memories work are amazing, but they are not perfect. Such is the case with how <em>Obra Dinn</em> is presented visually. The 1-bit graphical style and the dithering effect present in the visuals reminisce of a distant memory, a passage of time that is puzzling and disorganized, just like our memories. We can see this everywhere in the game, as faces are not always clear cut, objects are distorted, and even the space in which we visit those memories are limited by a white backdrop. As such, the aesthetic choice made for this game serves not only to enhance the puzzle mechanics within the game, but also to evoke a certain human experience.</p><p>In <em>Works of Game: On the Aesthetics of Games and Art, </em>John Sharp argued that games that use aspects of the medium, such as gameplay and interactivity, to express meaningful human experiences are called <em>Artgames</em>. These games focus on the experiential aspects of a video game. While they do have qualities that define a traditional game, such as a goal and a gameplay mechanic, these qualities are not intended to just entertain, but in his words, to<em> “create expressive play experiences that explore metaphysical questions around life, ethics, and aspects of the human condition”</em>. I believe <em>Return of The Obra Dinn</em> is such a game, and its creation must be celebrated, especially among the sea of mediocre video games that has been plaguing the medium for quite some time.</p><p>The notion of grasping human experiences through interactive mediums has always been an intriguing prospect for me. If I had to explain why that is, I would suggest that seeing games as an artistic expression, rather than a product of entertainment, might be the <em>Fons et origo </em>of my fascination towards this subject. Indeed, the discussion of games being an artistic medium is far from new, yet the debate is still going on. Nevertheless, <em>Return of The Obra Dinn </em>serves as a brilliant example of why video games can be an artistic medium just like cinema, music, and paintings. Furthermore, the interactive nature of video games that aren’t present in other forms of art and media, can in fact, capture human experiences unlike any other. Hence, I think that is only fitting that <em>Obra Dinn</em>, being a game that is able to grasp such experiences, is worthy of being called immersive. It manages to go beyond the illusive quality that a lot of other video games have and mimic the way we think and feel.</p><p><em>This piece was originally written for a philosophy of aesthetics class I took way back in early 2020 during my time in college. While the original piece was written in Bahasa Indonesia, I refined the arguments from the original piece and re-wrote it in its entirety</em>. <em>You can see that I have had a massive interest in this game for a long time, because I think it’s nothing short of a masterpiece. So if my writing made you curious, go pick the game up!</em></p><p><strong>References:</strong></p><p>Sharp, J. (2015). <em>Works of Game: On the Aesthetics of Games and Art</em>. The MIT Press.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=381a81861cc8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>