<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Fajrin. on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Fajrin. on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@arcturus.j?source=rss-02230522e5e4------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*YftC3Sg99tw8L7jT</url>
            <title>Stories by Fajrin. on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@arcturus.j?source=rss-02230522e5e4------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 13:00:42 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@arcturus.j/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia di Tengah Pusaran Perang Tarif : Menari di Atas Badai Dunia]]></title>
            <link>https://medium.com/@arcturus.j/indonesia-di-tengah-pusaran-perang-tarif-menari-di-atas-badai-dunia-d650395dc52b?source=rss-02230522e5e4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d650395dc52b</guid>
            <category><![CDATA[perang-dagang]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[donald-trump]]></category>
            <category><![CDATA[amerika]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fajrin.]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 26 Jul 2026 05:48:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-26T05:50:36.260Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh : DonRFK – Fajrin Yunistya</p><p>Pagi di awal April 2025 terasa berbeda. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran Jakarta, para pedagang dan buruh duduk dengan pandangan tertuju pada televisi tua yang tergantung di sudut ruangan. Dari Washington, suara Donald Trump yang kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2025 menggema dengan nada penuh keyakinan. Pada 2 April 2025, ia mengumumkan kebijakan tarif baru bertajuk &quot;Hari Pembebasan&quot;. Tarif dasar 10% berlaku sejak 5 April 2025, disusul tarif timbal balik 32% untuk Indonesia pada 9 April 2025. Kebijakan ini, yang menyasar lebih dari 180 negara, bukan sekadar angka di kertas; ia membebani perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok, dan memicu volatilitas pasar saham global. Bagi Indonesia, negeri yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan di antara raksasa ekonomi dunia, pengumuman ini adalah badai yang mengguncang fondasi ekonomi nasional, menggoyahkan harapan jutaan rakyat yang bergantung pada ekspor untuk hidup.</p><p>Kebijakan tarif Trump membawa dampak ekonomi global yang jauh dari sederhana. Tarif tinggi ini menghambat ekspansi perdagangan dunia, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menjadikan ekspor sebagai urat nadi perekonomian. Pasar Amerika Serikat, yang menyumbang 25 miliar dolar AS dari ekspor Indonesia pada 2023, kini menutup pintunya lebih rapat. Barang-barang seperti tekstil, furnitur, kopi, dan karet hasil keringat petani, buruh, dan pengrajin kehilangan daya saing akibat kenaikan harga di pasar Amerika Serikat, kalah oleh Uni Eropa yang hanya dikenai tarif 20% atau Jepang 24%. Ekonom memperkirakan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dapat merosot 20-40% pada 2025, setara dengan kehilangan 5-10 miliar dolar AS. Di balik angka-angka itu, ada cerita nyata: ibu-ibu penjahit yang terpaksa mengurangi jahitan malam, petani kopi yang menatap hasil panen dengan cemas, dan buruh yang menanti kabar PHK. Lebih jauh, kebijakan ini memperparah krisis rantai pasok internasional. Industri manufaktur dan logistik, yang bergantung pada aliran barang lintas negara, menghadapi gangguan besar; biaya impor melonjak, waktu pengiriman memanjang, dan ketidakpastian pasar menjadi hantu yang kian nyata.</p><p>Dampaknya meluas melampaui ranah ekonomi. Tarif ini berpotensi memicu inflasi global karena harga barang impor dari Amerika Serikat meningkat tajam, menggerus daya beli konsumen di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, ancaman ini terasa dekat: rupiah yang sudah melemah ke Rp 15.500 per dolar AS pada April 2025 bisa anjlok ke Rp 17.000 atau bahkan Rp 18.000, mendorong kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar yang selama ini susah payah dijaga. Di banyak negara, pengangguran dan kemiskinan yang memburuk akibat penurunan ekspor dapat memantik krisis sosial dan politik. Bayangkan: jalanan dipenuhi protes, rakyat menuntut jawaban dari pemerintah yang kewalahan menghadapi tekanan ekonomi. Ketidakpastian ini juga mengguncang pasar keuangan global; fluktuasi besar terjadi di indeks saham dan nilai tukar, mendorong investor beralih ke aset aman seperti emas yang melonjak ke 3.200 dolar AS per troy ons dan mengurangi aliran modal ke negara berkembang. Neraca perdagangan Indonesia, yang surplus 30 miliar dolar AS pada 2024, kini terancam berbalik menjadi defisit, menambah beban bagi perekonomian yang sudah rapuh.<br>Sejarah menawarkan cermin atas situasi ini, sekaligus peringatan yang tak boleh diabaikan. Pada 1930, Smoot-Hawley Tariff Act di Amerika Serikat menaikkan tarif hingga 60%, memicu balasan keras dari Kanada (30-50%) dan Eropa. Hasilnya tragis: perdagangan global runtuh 66% antara 1929 dan 1934, ekspor Amerika Serikat anjlok dari 5,2 miliar dolar AS ke 1,6 miliar dolar AS, dan pengangguran melonjak ke 25%. Depresi Besar memburuk, menjadi luka ekonomi yang berkontribusi pada ketegangan geopolitik menuju Perang Dunia II. Kini, pada 2025, aroma perang tarif serupa tercium kembali. Trump menargetkan China dengan tarif 54%, Kanada dan Meksiko 25%, Vietnam 46%, serta Indonesia 32%. Pasar saham dunia terguncang, negara-negara mengancam balasan, dan ketidakpastian global membesar. Indonesia berdiri di persimpangan: bagaimana kita bertahan tanpa kehilangan pijakan, sambil menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, China, dan mitra lainnya di tengah badai yang tak kunjung reda?</p><p>Pandangan Adam Smith, Bapak Ekonomi Modern, menjadi lensa kritis untuk menilai kebijakan ini. Dalam The Wealth of Nations (1776), Smith menentang tarif karena mengganggu efisiensi ekonomi dan merugikan semua pihak. Ia menulis, “Jika negara lain dapat menyediakan barang lebih murah daripada kita, lebih baik kita membelinya dengan hasil industri kita sendiri.” Bagi Smith, proteksionisme hanya menciptakan harga tinggi dan pilihan terbatas bagi konsumen, sementara tarif pembalasan seperti yang kini mengemuka dapat memicu konflik yang merugikan bersama. Ia memandang perdagangan sebagai ikatan persahabatan antarbangsa, bukan sumber permusuhan. “Ketika perdagangan seharusnya menjadi jembatan persatuan, ia justru menjadi ladang pertikaian,” tulisnya. Prinsip ini bertolak belakang dengan langkah Trump, yang tampaknya lebih mengutamakan kepentingan domestik jangka pendek ketimbang stabilitas global. Pandangan Smith mengingatkan kita bahwa perang tarif bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana dunia saling terhubung dan bagaimana hubungan itu kini terancam putus.<br>Di Indonesia, dampaknya terasa hingga ke akar rumput. Di pasar tradisional Solo hingga Medan, seorang ibu penjual batik bertanya dengan nada resah, “Jika Amerika tidak lagi membeli, kita jual ke mana?” Tangannya memegang gulungan kain yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Di kawasan industri Bekasi dan Tangerang, mesin-mesin yang biasanya berdengung kini seperti menahan napas; stok barang menumpuk, pengusaha kecil gelisah, dan 500.000 hingga 1 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan pada akhir 2025. Di pedesaan, petani karet di Sumatera dan kopi di Lampung menghitung ulang pendapatan dengan wajah penuh tanda tanya. Di kota, para analis memperingatkan: jika pasar Amerika Serikat menyusut, efek domino akan melanda—dari defisit neraca perdagangan hingga inflasi yang mengintai harga kebutuhan pokok. Tantangan ini bukan sekadar statistik; ia adalah wajah manusia, cerita rakyat kecil yang hidup dari hari ke hari. Dalam situasi ini, kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Sebagai pengambil keputusan, saya membayangkan duduk dengan peta dunia terbentang, merancang strategi bertajuk &quot;Ketahanan Dinamis dan Diplomasi Ekonomi&quot; untuk menjaga 270 juta jiwa tetap dapat makan, bekerja, dan bermimpi.</p><p><strong>Diversifikasi Pasar: Mencari Panggung Baru</strong><br>Langkah pertama adalah mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Kapal-kapal dari Tanjung Priok harus berlayar ke tujuan baru. Uni Eropa, dengan tarif Amerika Serikat hanya 20%, dapat menjadi pasar potensial untuk furnitur dan tekstil. Bayangkan batik Pekalongan menghiasi toko-toko di Paris atau kayu Kalimantan tiba di Rotterdam. Saya akan mempercepat perjanjian Indonesia-EU CEPA hingga akhir 2025 dan memanfaatkan RCEP untuk menembus pasar Asia lebih dalam. Pasar seperti Timur Tengah yang haus kopi, Afrika yang membutuhkan tekstil, serta Amerika Latin yang bisa membeli karet akan disasar melalui kampanye &quot;Indonesia ke Segala Penjuru&quot;. Targetnya jelas, tambahan 10 miliar dolar AS ekspor dalam 18 bulan. Lebih dari itu, perusahaan yang meninggalkan China akibat tarif 54% akan diundang ke Batam dan Morowali dengan insentif pajak dan kemudahan izin, menciptakan lapangan kerja baru dan menggantikan pasar Amerika Serikat yang hilang.</p><p><strong>Penguatan Domestik : Membangun Ketahanan Dalam</strong><br>Langkah kedua adalah memperkuat fondasi dalam negeri. Program hilirisasi, yang telah berhasil di sektor nikel, akan diperluas ke tekstil dan furnitur. Petani kapas di Nusa Tenggara dapat memasok kebutuhan lokal, sementara bengkel-bengkel di Bandung merakit komponen sederhana untuk elektronik. Impor bahan baku ditargetkan turun 15% dalam dua tahun, mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rapuh. Bagi usaha kecil, saya tawarkan pinjaman berbunga 2-3% dan pelatihan ekspor ke ASEAN, bayangkan pedagang Tanah Abang menjual sepatu ke Bangkok atau tas ke Manila. Infrastruktur pelabuhan dan tol laut dipercepat untuk memangkas biaya logistik 20%, sementara ekspor sawit ke India dan batu bara ke pasar netral ditingkatkan untuk menjaga cadangan devisa. Ini bukan sekadar bertahan; ini adalah upaya membangun benteng ekonomi yang kokoh.</p><p><strong>Diplomasi Cerdas: Menari di Antara Raksasa</strong><br>Langkah ketiga adalah diplomasi yang bijaksana. Ke Washington, saya usulkan pengecualian tarif untuk kopi dan karet, menawarkan pembelian alat militer atau turbin angin Amerika Serikat sebagai imbalan. Ke Beijing, saya minta investasi untuk pabrik ekspor yang mengimbangi kehilangan pasar barat. Di ASEAN, saya ajak Vietnam dan Malaysia membentuk blok dagang netral, menawarkan pasar 670 juta jiwa sebagai penyeimbang. Di G20, Indonesia akan menyuarakan penghentian perang tarif dengan lantang, memosisikan diri sebagai penengah yang pragmatis, bukan korban pasif yang hanya menerima dampak.</p><p><strong>Proyeksi dan Tantangan</strong><br>Jika strategi ini berhasil, dalam 18 bulan, pertumbuhan ekonomi hanya turun di bawah 2% dari proyeksi 5%, pengangguran tidak melebihi 6%, dan stabilitas politik domestik terjaga. Ketergantungan pada Amerika Serikat akan berkurang dari 12% menjadi 8%, digantikan oleh pasar baru yang lebih beragam. Namun, risiko tetap mengintai: tekanan dari Amerika Serikat atau China untuk memihak, resesi global yang tak terhindarkan, atau keluhan pengusaha lokal yang terpukul bisa mengguncang rencana ini. Semua itu menuntut kehati-hatian dan ketangguhan.<br>Saat menutup tulisan ini, saya membayangkan seorang anak petani di Lampung berdiri di kebun kopi, tersenyum kecil di bawah sinar matahari pagi. Di tangannya ada harapan. Bukan hanya untuknya, tetapi untuk kita semua. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perang tarif ini. Kita harus menari dengan lincah, menjadikan badai ini panggung untuk membuktikan bahwa kita mampu bertahan, bahkan bersinar. Sejarah 1933 mengajarkan apa yang bisa hilang; 2025 adalah kesempatan kita menulis cerita baru tentang negeri yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bercahaya di tengah gelapnya dunia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d650395dc52b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“POLITICAL CULTURE FOR WOMEN AND WOMEN’S REPRESENTATION IN THE INDONESIAN PARLIAMENT”]]></title>
            <link>https://medium.com/@arcturus.j/political-culture-for-women-and-womens-representation-in-the-indonesian-parliament-8deb73fb674b?source=rss-02230522e5e4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8deb73fb674b</guid>
            <category><![CDATA[electoral-systems]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[government]]></category>
            <category><![CDATA[women]]></category>
            <category><![CDATA[parliament]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fajrin.]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 05:06:20 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-23T05:09:32.387Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>“POLITICAL CULTURE FOR WOMEN AND WOMEN’S REPRESENTATION IN THE INDONESIAN PARLIAMENT”</p><p>By : Fajrin Y</p><p>Politics as we know it is usually very identical with men. There are many opinions circulating in Indonesian society that women should not enter the political realm, which can make it increasingly difficult for women to enter their positions and positions in the political realm. The number of women involved in the political realm each year is very small, this may be due to the lack of women involved in politics to participate in contributing to politics representing women’s voices.</p><p>In 2017, women reached the highest level of representation in history, which was 23.3 percent in parliamentary seats worldwide. Women won 23.9 percent of seats in parliament elected using Proportional Resentation (PR), and conversely women only won 15 percent of parliamentary seats elected through Single-Seat District (SSD).</p><p>Gender-based research on electoral systems has grown significantly in recent years, examining how electoral arrangements affect women’s representation and what gender dynamics can influence political phenomena, such as party competition, policy change, and voting behavior in general.</p><p>There is also a lot of public opinion that does not support the participation of Indonesian women to participate and also contribute to politics, but over time, with increasingly advanced world technology, now many women are entering and plunging into the world of politics. Although not as many as male candidates in parliament, the number of Indonesian women in parliament is greater than before. Currently, many female students are also majoring in political science. In addition to learning the basics of political science, this can also provide conditions for women to contribute more to politics, besides that now many political parties are recruiting women as parliamentary candidates.</p><p>In the book Electoral System The Oxford Handbook states that the fact that men are traditionally elected to these seats causes many parties to be conservative in their election strategies, which leads to male advantages because party elites view women as more risky to be nominated. Indeed, in Indonesia, women get a quota of at least 30 percent, both in the management of political parties and candidates who want to run as members of the DPR/DPRD. Clearly, the opportunity for women to run as legislative members is increasingly open, the participation of women in the political realm can make it a representation of women&#39;s voices. Because women who want to be involved in politics are often used as an excuse for gender differences or more often that women are used as obstacles to entering the world of politics. In fact, women also have the right to participate in politics to be able to convey the voices of other women and contribute to politics. For example, when there is a DPRD election, female candidates run and have opponents with male candidates, why do people give more votes to male candidates than to female candidates? Because people think that women have less ability in political communication. And in Indonesia itself, the regulation of women&#39;s representation is regulated by a quota policy, this quota applies as a quota in parliament or in a quota determined within a political party to meet the requirements for women&#39;s quotas stated in the law.</p><p>From the statement above, according to the Author, the representation of women in parliament is still very low and has not reached the minimum level of 30 percent of women&#39;s quotas. Although the State has issued laws and policies related to women&#39;s quotas in parliament, it has still not been successful because many still consider that women&#39;s contributions in the political realm are still not enough to be in parliamentary seats. In fact, women must also be given the same rights as men to get seats in parliament, because women also have the right to be in parliament to represent the voices of other women. Women also have the right to show their abilities, intelligence and strength.</p><p>Reference Reading:</p><p>Erik S. Herron, R. J. P. &amp; M. S. S. (2018). Oxford Handbook of Electoral System. Oxford University Press.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8deb73fb674b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“BUDAYA POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA”]]></title>
            <link>https://medium.com/@arcturus.j/budaya-politik-bagi-kaum-perempuan-dan-representasi-perempuan-di-parlemen-indonesia-7e1fd0d213e3?source=rss-02230522e5e4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7e1fd0d213e3</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[writing]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fajrin.]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 16:04:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-22T16:09:52.813Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>“BUDAYA POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA”</strong></p><p>oleh : Fajrin Y</p><p>Politik yang kita kenal biasanya sangat identik dengan laki-laki. Banyak opini-opini yang beredar di masyarakat Indonesia bahwa perempuan tidak boleh masuk ke dalam ranah politik yang mana ini dapat mengakibatkan semakin sulit untuk perempuan untuk masuk ke dalam posisi dan kedudukannya di ranah politik. Jumlah perempuan yang terlibat pada ranah politik setiap tahunnya amatlah sedikit, hal ini mungkin terjadi karena kurangnya perempuan yang terlibat dalam dunia politik untuk ikut serta berkontribusi dalam politik mewakili suara perempuan.</p><p>Pada tahun 2017, perempuan mencapai tingkat keterwakilan tertinggi dalam sejarah, yakni sebesar 23,3 persen di kursi parlemen di seluruh dunia. Perempuan memenangkan 23,9 persen kursi di parlemen yang dipilih menggunakan Proposional Resentation (PR), dan sebaliknya perempuan hanya memperoleh 15 persen kursi parlemen yang dipilih melalui Single-Seat District (SSD).</p><p>Penelitian berbasis gender mengenai sistem pemilu telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang meneliti bagaimana pengaturan pemilu mempengaruhi keterwakilan perempuan dan dinamika gender apa yang dapat mempengaruhi fenomena politik, seperti persaingan partai, perubahan kebijakan, dan perilaku memilih secara umum.</p><p>Banyak juga opini publik yang tidak mendukung partisipasi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam politik, namun seiring berjalannya waktu, teknologi dunia yang semakin maju, kini banyak perempuan yang masuk dan terjun ke dunia politik. Walaupun tidak sebanyak kandidat laki-laki di parlemen, tetapi jumlah perempuan Indonesia di dalam parlemen sudah lebih banyak dari sebelumnya. Saat ini juga banyak mahasiwi yang masuk ke jurusan ilmu politik. Selain untuk belajar dasar ilmu politik, ini juga dapat memberikan kondisi bagi perempuan untuk lebih banyak berkontribusi di bidang politik, selain itu sekarang juga banyak partai politik yang merekrut perempuan sebagai kandidat parlemen.</p><p>Dalam buku Electoral System The Oxford Handbook menyatakan bahwa fakta laki-laki secara tradisional terpilih untuk kursi ini yang menyebabkan banyak partai menjadi konservatif dalam strategi pemilihan mereka, yang mengarah pada keuntungan laki-laki karena elit partai memandang perempuan lebih berisiko untuk dicalonkan. Memang di Indonesia perempuan mendapat kuota sekurang-kurang nya adalah 30 persen baik di bagian pengurus partai politik maupun kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD. Jelas kesempatan perempuan untuk terjun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif semakin terbuka, adanya partisipasi perempuan di ranah politik bisa menjadikan itu sebagai perwakilan suara perempuan. Karena perempuan yang ingin berpolitik sering di jadikan alasan perbedaan gender atau lebih sering bahwa perempuan dijadikan hambatan untuk masuk ke dunia politik. Padahal perempuan juga berhak untuk berpartisipasi di politik untuk bisa menyampaikan suara perempuan lainnya dan ikut berkontribusi dalam politik. Seperti contoh ketika ada pemilihan DPRD kandidat perempuan mencalonkan diri dan memiliki lawan dengan kandidat laki-laki, kenapa masyarakat lebih banyak memberi suara kepada calon kandidat laki-laki ketimbang calon kandidiat perempuan? Karena masyarakat menganggap bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan dalam komunikasi politik. Dan di Indonesia sendiri pengaturan keterwakilan perempuan diatur dengan kebijakan kuota, kuota ini berlaku sebagai kuota di parlemen maupun di kuota yang ditentukan dalam internal partai politik untuk memenuhi persyaratan kuota perempuan yang tercantum dalam undang-undang.</p><p>Dari penyataan diatas, menurut Penulis bahwa representasi perempuam di parlemen ini masih sangat rendah dan belum mencapai tingkat minimal 30 persen kuota perempuan. Walaupun Negara sudah mengeluarkan Undang-Undang serta kebijakan terkait kuota perempuan di parlemen, akan tetapi masi saja belum berhasil karena masih banyak yang menganggap kontribusi perempuan di ranah politik masi belum sanggup untuk berada di kursi parlemen. Padahal perempuan juga harus diberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan kursi di parlemen, karena perempuan juga berhak berada di parlemen untuk mewakili suara perempuan lainnya. Perempuan juga berhak menunjukan kemampuan, kecerdasan dan kekuatan mereka.</p><p>Reference Bacaan :</p><p>Erik S. Herron, R. J. P. &amp; M. S. S. (2018). Oxford Handbook of Electoral System. Oxford University Press.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7e1fd0d213e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>