<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Arioseno on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Arioseno on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@arioseno170891?source=rss-2d2a66140328------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*dVVdmv3b2XKULTwZipCC1g.jpeg</url>
            <title>Stories by Arioseno on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@arioseno170891?source=rss-2d2a66140328------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 20:40:20 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@arioseno170891/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Urgensi Jalur Khusus PNS bagi PPPK: Benchmark pada Jalur PAPK bagi Calon Perwira TNI]]></title>
            <link>https://medium.com/@arioseno170891/urgensi-jalur-khusus-pns-bagi-pppk-benchmark-pada-jalur-papk-bagi-calon-perwira-tni-0abd1a860600?source=rss-2d2a66140328------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0abd1a860600</guid>
            <category><![CDATA[reformasi-birokrasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Arioseno]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:36:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-07T13:36:35.954Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ayflv3W5x8CUniRGdQ7Sxw.jpeg" /></figure><h3><strong>PNS dan PPPK</strong></h3><p>Apa itu PNS dan dan PPPK? Agar lebih akurat, kita dapat mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU ini, kita dapat memperoleh pengertian mengenai tiga hal sekaligus yaitu:</p><ol><li>Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat <strong>ASN</strong><br>adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai<br>pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja<br>pada instansi pemerintah (Pasal 1 ayat 1).</li><li>Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat <strong>PNS</strong><br>adalah warga negara Indonesia yang memenuhi<br>syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara<br>tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk<br>menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 ayat 3).</li><li>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang<br>selanjutnya disingkat <strong>PPPK</strong> adalah warga negara<br>Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang<br>diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka<br>waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas<br>pemerintahan dan/atau menduduki jabatan<br>pemerintahan (Pasal 1 ayat 4).</li></ol><p>Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Satu hal yang membedakan antara PNS dengan PPPK adalah adanya kalimat “diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu” pada ayat yang menjelaskan tentang pengertian PPPK. Jadi, apabila status PNS berlaku secara tetap sejak waktu pengangkatan (biasa diistilahkan “TMT”) hingga batas usia pensiun, status PPPK memiliki batasan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pegawai dengan instansi pemerintah pemberi kerja.</p><h3>Pengadaan PNS dan PPPK</h3><p>Apakah hanya pada pengertiannya saja letak perbedaan antara PNS dan PPPK? Ternyata tidak. Berdasarkan jalur pengadaannya, PNS dan PPPK sudah berbeda. Kali ini sumbernya adalah peraturan turunan dari UU di atas, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 (PerMenpanRB Nomor 6 Tahun 2024) tentang Pengadaan Pegawai ASN. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:</p><ol><li>Jenis pengadaan Pegawai ASN terdiri atas (Pasal 5 ayat 1):</li></ol><p>a. PNS; dan</p><p>b. PPPK.</p><p>2. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut (Pasal 23 ayat 1):</p><p>a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS.</p><p>b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK.</p><p>3. dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb (Pasal 24 ayat 1 huruf d).</p><p>4. Seleksi…untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap (Pasal 26):</p><p>a. seleksi administrasi;</p><p>b. SKD; dan</p><p>c. SKB.</p><p>5. Seleksi…untuk pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap (Pasal 27):</p><p>a. seleksi administrasi; dan</p><p>b. seleksi kompetensi.</p><p>Pasal-pasal di atas menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, jenis pengadaan PNS dan PPPK itu berbeda/dibedakan, jelas terbaca pada Pasal 5 ayat 1 PerMenpanRB Nomor 6 Tahun 2024. Kedua, usia pelamar PNS dibatasi antara 18 tahun sampai 35 tahun (17 tahun), sedangkan usia pelamar PPPK lebih panjang rentangnya yakni antara 20 tahun hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun (bisa sampai 40 tahun). Ketiga, Seleksi PNS memiliki tiga <em>item</em> yakni Seleksi Administrasi, Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), sedangkan Seleksi PPPK <em>item</em>nya hanya dua yakni Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa Seleksi PNS lebih “menantang” daripada Seleksi PPPK.</p><h3>Permasalahan PPPK melamar PNS</h3><p>Sekarang kita fokus pada Pasal 24 ayat 1 huruf d PerMenpanRB Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi:</p><p>“Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.”</p><p>Bila pasal di atas dikorelasikan dengan pasal-pasal lainnya yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan:</p><ol><li>Apakah pelamar PNS dari PPPK dikenai batas usia yang sama dengan pelamar PNS murni (<em>fresh graduate</em>)?</li><li>Apakah pelamar PNS dari PPPK diberikan <em>item</em> seleksi yang sama dengan pelamar PNS murni (<em>fresh graduate</em>)?</li></ol><p>Bila kedua pertanyaan di atas jawabannya “ya”, maka ada satu masalah besar:</p><p><strong>Ketidakadilan</strong></p><p>Mengapa? Karena jelas-jelas pelamar <em>fresh graduate </em>dan pelamar PPPK itu berbeda. Seorang pelamar <em>fresh graduate </em>adalah lulusan S1 sederajat (atau SMA sederajat pada formasi tertentu) yang belum berpengalaman. Sementara itu seorang pelamar PPPK jelas sudah berpengalaman sebagai ASN selama sekian waktu, entah setahun (sesuai batas minimum yang dipersyaratkan), dua tahun, tiga tahun, bahkan lebih. Artinya ia jelas memiliki kompetensi, sertifikat, dan tidak menutup kemungkinan prestasi sebagai seorang ASN. Kok lantas disamakan begitu saja dengan <em>fresh graduate</em>? Jelas itu <strong>Ketidakadilan</strong> yang nyata. Dari titik inilah urgensi Jalur Khusus CPNS bagi PPPK berasal.</p><h3>Jalur PAPK bagi TNI</h3><p>Secara umum, kita mengenal dua jalur utama bagi calon Perwira TNI, yakni jalur Akademi (AAL/Akmil/AAU) dan jalur PAPK (Prajurit Perwira Karier). Mengapa dibedakan menjadi dua jalur, padahal <em>output</em>nya sama yakni Perwira TNI? Karena <em>input</em>nya berbeda. Syarat bagi pelamar jalur Akademi adalah berijazah SMA IPA. Sementara itu syarat bagi pelamar jalur PAPK adalah berijazah S1 atau D3. Perbedaan yang jelas ini kemudian melahirkan dua jalur yang berbeda, dengan batas usia berbeda, mekanisme berbeda, dan durasi pendidikan berbeda. Batas usia pelamar jalur Akademi adalah 22 tahun. Sementara itu batas usia pelamar jalur PAPK adalah 26 tahun bagi yang berijazah Diploma Tiga, 30 tahun bagi yang berijazah S1, dan 32 tahun bagi yang berijazah S1 Profesi. Kemudian, seorang Taruna AAL/Akmil/AAU akan menjalani pendidikan selama empat tahun, sedangkan seorang Siswa SEPA PK akan menjalani pendidikan selama tujuh bulan. Jadi jelas bahwa meskipun <em>output</em>nya sama yakni Perwira TNI (AL/AD/AU), perbedaan <em>input</em> berimplikasi pada perbedaan jalur.</p><p>Lalu mengapa <em>fresh graduate</em> dan PPPK dipaksa menempuh jalur yang sama untuk menjadi PNS, sedangkan keduanya jelas memiliki <em>input</em> yang berbeda?</p><h3>Peluang Eksistensi Jalur Khusus PNS bagi PPPK</h3><p>Apakah ada peluang diadakannya Jalur Khusus PNS bagi PPPK, yang berbeda dengan Jalur Reguler (<em>fresh graduate</em>)? Ada. Karena tidak ada ketentuan baik dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 maupun PerMenpanRB Nomor 6 Tahun 2024 yang mensyaratkan keduanya (<em>fresh graduate </em>dan PPPK) menempuh jalur yang sama untuk menjadi PNS. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menerbitkan PerMenpanRB tentang Jalur Khusus PNS bagi PPPK. Beberapa poin yang dapat dimuat antara lain:</p><ol><li>Pelonggaran Batas Usia: Pelamar <em>fresh graduate </em>dengan pelamar PPPK jelas tidak dapat disamakan batas usianya. Maka asalkan seorang PPPK belum berusia T-1 Pensiun, ia sejatinya berhak memperoleh kesempatan mengikuti PNS.</li><li>Seleksi Berbasis Kompetensi Tambahan: Pelamar <em>fresh graduate </em>dengan pelamar PPPK pun jelas tidak dapat disamakan kompetensinya, karena seorang PPPK jelas telah memiliki masa kerja selama beberapa tahun yang tentunya membuatnya memiliki kompetensi tertentu, dibandingkan seorang <em>fresh graduate </em>yang benar-benar baru menyelesaikan pendidikan. Maka kompetensi ini perlu diakui dan diapresiasi sebagai salah satu dasar penilaian bagi seorang PPPK saat melamar PNS.</li><li>Pengakuan Kinerja dan Masa Kerja: Seorang ASN dinilai dengan suatu mekanisme bernama Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam periode tertentu, bulanan dan/atau tahunan. Penilaian ini jelas tidak dimiliki seorang <em>fresh graduate</em>. Maka SKP ini juga perlu diakui dan diapresiasi sebagai salah satu prasyarat seorang PPPK melamar PNS (bisa dimasukkan menjadi salah satu syarat administrasi).</li></ol><h3>Core Point</h3><p>Maka poin inti dari tulisan ini adalah pernyataan mengenai Urgensi Jalur Khusus PNS bagi PPPK, dengan tiga landasan. Pertama, PPPK tidak dapat disamakan dengan <em>fresh graduate</em> (yang mana menyamakan berarti <strong>ketidakadilan</strong>); Kedua, sudah ada <em>benchmark</em> yang telah berjalan yakni penetapan Jalur PAPK bagi Calon Perwira TNI selain Jalur Akademi; Ketiga, tidak ada dasar hukum yang mengharuskan (apalagi mewajibkan) seorang PPPK menempuh jalur yang sama dengan <em>fresh graduate</em> untuk menjadi PNS, sehingga penetapan Jalur Khusus PNS bagi PPPK ini jelas dimungkinkan (baca: <strong>diperlukan</strong>).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0abd1a860600" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[INDUSTRI SEPEDA MOTOR NASIONAL: PION KEMAJUAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA]]></title>
            <link>https://medium.com/@arioseno170891/industri-sepeda-motor-nasional-pion-kemajuan-industri-pertahanan-indonesia-0b879dc618e8?source=rss-2d2a66140328------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0b879dc618e8</guid>
            <category><![CDATA[industry]]></category>
            <category><![CDATA[automotive]]></category>
            <category><![CDATA[defense]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Arioseno]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 02:05:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-31T02:05:36.604Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wyOJaEDKO1WPx0pMgKpj3A.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi Peran Industri Sepeda Motor Nasional sebagai Pion Kemajuan Industri Pertahanan Indonesia (AI Generated)</figcaption></figure><p>Dalam permainan Catur, Pion seringkali dianggap tidak berarti. Keberadaannya dikesampingkan. Hilangnya tidak menentukan kalah/tidaknya permainan. Tapi dalam memulai permainan Catur, Pion lah yang maju lebih dahulu. Pion tidak pernah berjalan mundur. Pion pun dapat memakan Ratu bahkan Raja dan memenangkan permainan.</p><p>Sekarang kita tinggalkan papan Permainan Catur dan beralih ke sesuatu yang menjadi bagian dari realita tumbuh-kembangnya negara ini, yakni Industri Pertahanan. Menurut Undang-Undang №16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang disebut dengan Industri Pertahanan adalah “industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 poin a).” Kata kuncinya dalam pasal ini adalah industri nasional-menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan-memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Kalau ketiga kata kunci ini disusun dalam suatu piramida, yang menjadi fondasinya adalah kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan, yang lalu berimplikasi pada kebutuhan terhadap alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), yang kemudian dipenuhi dari industri nasional, yang kemudian dinyatakan sebagai Industri Pertahanan.</p><p>Dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya pada Alinea Keempat, terdapat kalimat “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai awalannya. Awalan ‘untuk’ menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan tujuan dan ‘membentuk Pemerintah Negara Indonesia’ adalah subjeknya. Lalu apa objeknya? Utamanya adalah ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Artinya Indonesia berdiri sebagai negara dan berjalan sebagai pemerintahan, tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menurut KBBI Daring, ‘melindungi’ bermakna “menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya)<br>supaya terhindar dari mara bahaya.” Frasa ‘mara bahaya’ ini tentu terkait erat dengan ancaman. Jadi, yang dimaksud ‘melindungi’ dalam naskah Pembukaan UUD 1945 adalah menyelamatkan/menghindarkan bangsa dan negara ini dari ancaman. Ancaman apa? Dalam Undang-Undang №3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, pada Pasal 7 disebutkan dua kategori ancaman yaitu Ancaman Militer dan Ancaman Nonmiliter. Maka untuk mengatasi ancaman-ancaman inilah diperlukan sarana berupa alpalhankam.</p><p>Kembali ke Undang-Undang №16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pada Pasal 1 poin b dinyatakan bahwa “Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.” Hal ini berarti segala peralatan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman-ancaman di atas termasuk dalam kategori Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan<br>(alpalhankam). Lalu muncul pertanyaan, spesifikasi apa yang harus ada pada alpalhankam yang hendak digunakan? Spesifikasi utamanya jelas satu: alpalhankam tersebut harus dapat digunakan untuk mendukung operasi dalam rangka menghadapi ancaman, baik Ancaman Militer maupun Nonmiliter (serta Hibrida), baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Lebih lanjut,dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan-TNI di gedung Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kompleks Kemhan RI, Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2026, Menhan menyampaikan konsep pertahanan defensif aktif, yang salah satu poinnya adalah kesiapan dalam menghadapi Perang Berlarut. Perang Berlarut (Protracted War) jelas berbeda dengan Perang Kilat (Blitzkrieg). Perang Berlarut tidak bertujuan untuk cepat<br>selesai seperti Blitzkrieg, melainkan (memang) didesain untuk jangka panjang dan bersifat holistik (menyeluruh). Maka alpalhankam yang digunakan pun harus memiliki kemampuan (abilitas) untuk menghadapi Perang Berlarut ini, antara lain dapat beroperasi dalam waktu lama dan jangka panjang serta di segala medan operasi. Bahkan Undang-Undang №23 Tahun 2019, pada Pasal 1 juga menyebutkan pembagian tiga Komponen Pertahanan yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Dengan demikian, sejatinya alpalhankam yang digunakan harus dapat dioperasikan tidak hanya oleh Komponen Utama saja, tetapi juga oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, bila hendak menghadapi Perang Berlarut.</p><p>Dalam memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan, yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala jenis ancaman, diperlukan alpalhankam yang dapat digunakan untuk mendukung operasi untuk menghadapi ancaman, memiliki kemampuan menghadapi Perang Berlarut, dan dapat dioperasikan oleh seluruh Komponen Pertahanan. Alpalhankam dengan spesifikasi inilah yang harus dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan. Namun urgensi eksistensi Industri Pertahanan sejatinya lebih dari itu. Dalam Undang-Undang №16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pada Pasal 9 dinyatakan bahwa “Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.” Bila Industri Pertahanan dianalogikan dengan Catur, untuk dapat<br>mewujudkan ‘pembangunan kemampuan’ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 tersebut diperlukan ‘Pion’ untuk melangkah maju.</p><p>Pada pasal berikutnya, yakni Pasal 10 dinyatakan bahwa Industri Pertahanan meliputi:<br>a. industri alat utama;<br>b. industri komponen utama dan/atau penunjang;<br>c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan<br>d. industri bahan baku.<br>Pertanyaannya, ‘Pion’ yang akan membawa kemajuan tersebut ditempatkan/berada di mana? Pion adalah bidak dengan jumlah terbanyak dalam permainan Catur. Bila bidak lainnya hanya berjumla satu atau dua buah (sepasang), Pion berjumlah 8. Maka dengan analogi yang sama, industri yang akan menjadi ‘Pion’ bagi Industi Pertahanan Nasional ini merupakan industri yang bersifat massal dan berkelanjutan (sustainable). Massal dalam hal ini tidak sebatas dilihat dari sisi jumlah produksinya saja, tetapi juga konsumennya, dalam arti bersifat dual bahkan <em>multiuses</em>. Sementara itu berkelanjutan artinya industri ini dapat terus berproduksi tanpa terbatas waktu, karena jumlahnya yang banyak dan konsumennya yang juga beragam. Adalah tidak tepat bila Industri Pertahanan hanya bergantung pada pasar militer saja, yang bahkan lebih tidak tepat lagi bila produk yang dihasilkan hanya berfokus pada Operasi Militer Perang/OMP (bersenjata). Justru industri yang menghasilkan produk multi uses sehingga dapat terus berproduksi sepanjang waktu dapat bertindak sebagai ‘Pion’ dalam memajukan Industri Pertahanan Nasional.</p><p>Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, industri yang memenuhi kondisi demikian adalah Industri Sepeda Motor. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam Industri Sepeda Motor, terlebih dahulu perlu diulas mengapa Industri Sepeda Motor layak dikategorikan sebagai Industri Pertahanan. Alasan utamanya adalah karena faktanya Sepeda Motor menjadi salah satu kendaraan yang mendukung penyelenggaraan Operasi Militer, baik OMP maupun OMSP. Hal ini secara jelas<br>terlihat pada saat penanganan bencana banjir di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra Utara. Selain itu, bila kita flash back ke era Perang Dunia II, negara-negara besar yang terlibat saat itu tidak hanya menggunakan Sepeda Motor pada Operasi Militernya, tetapi bahkan memiliki pasukan bersepeda motornya sendiri. Bila kita mengenal pabrikan-pabrikan seperti BMW, Triumph, Harley Davidson, hingga Ural yang kini merajai pasar sipil, pada era itu merupakan produsen Sepeda Motor-Sepeda Motor Militer. Jerman dengan produknya yang ikonik yaitu BMW R12 memiliki pasukan pengendara Sepeda Motor yang bernama ‘<em>Kradmelder</em>’ (tidak bersenjata) dan ‘<em>Kradschützen</em>’ (bersenjata). Penggunaan sepeda motor oleh militer Inggris, menariknya, justru banyak dilakukan oleh kaum wanita, khususnya yang tergabung dalam ‘Women’s Royal Naval Service’ yang dikenal dengan sebutan ‘<em>Wrens</em>’ (diambil dari nama sejenis Burung Pipit). ‘Negeri Paman Sam’ alias Amerika Serikat juga meluncurkan produk sepeda motor militernya melalui pabrikannya yang ikonik yakni Harley-Davidson, tepatnya tipe WLA. Sepeda Motor-Sepeda Motor tersebut, saat ini justru menjadi incaran kalangan sipil, walaupun lebih sebagai benda koleksi bernilai historis.</p><p>Di samping alasan kuat mengapa Industri Sepeda Motor layak dikategorikan sebagai Industri Pertahanan, ada beberapa alasan mengapa Industri Sepeda Motor layak menjadi ’Pion’ bagi kemajuan Industri Pertahanan di Indonesia:<br>1. Pangsa Pasarnya Sangat Besar<br>Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah sepeda motor yang terdaftar di Indonesia mencapai sekitar 132,43 juta unit. Artinya, 80% kendaraan bermotor di Indonesia adalah Sepeda Motor. Jumlah ini menunjukkan luasnya kalangan pengguna Sepeda Motor di Indonesia.<br>2. Lebih dari sekadar Alat Transportasi<br>Bila berbicara tentang alat transportasi, yang terbayang oleh kita pastinya bagaimana berpindah tempat dari titik A ke titik B. Sepeda Motor lebih dari itu, tidak sekadar menjadi sarana perpindahan tempat atau lokasi. Geng atau Perkumpulan, Sunmori, Touring, menjadikan Sepeda Motor bermakna lebih dari sekadar alat transportasi, tetapi sudah menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat Indonesia.<br>3. Mudah Berkembang Pesat<br>Bila berbicara Industri Sepeda Motor, sempit sekali bila hanya berbicara soal industri besar atau industri resmi saja. Nyatanya, banyak bengkel rumahan yang sudah dapat memproduksi Sepeda Motor, dalam beberapa bentuk antara lain modifikasi dan restorasi. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat abilitas Industri Sepeda Motor di tengah masyarakat Indonesia.<br>4. Dukungan Aftermarket Besar<br>Tidak hanya Industri Sepeda Motor saja yang berkembang, tetapi industri suku cadangnya juga berkembang. Sebagai contoh, ada industri khusus lampu, ada industri khusus ban, ada industri khusus velg, ada industri khusus knalpot, bahkan sudah ada industri yang mampu meniru bentuk mesin seperti aslinya, dan lagi-lagi faktanya industri-industri ini merupakan industri rumahan (UMKM). Maka, dari 4 jenis Industri Pertahanan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang №16 Tahun 2012 Pasal 10, Industri Sepeda Motor menguasai tiga<br>di antaranya, yakni industri alat utama, industri komponen utama, dan industri komponen pendukung.</p><p>Pada akhirnya, pernyataan Industri Sepeda Motor sebagai ‘Pion’ Kemajuan Industri Pertahanan Indonesia merupakan pertemuan antara dua fakta, yakni penggunaan Sepeda Motor pada Operasi Militer, baik OMP maupun OMSP dengan perkembangan pesat industri serta pangsa pasar Sepeda Motor di Indonesia. Keduanya memiliki potensi hubungan simbiosis mutualisme, yaitu OMP dan OMSP memerlukan Sepeda Motor dan Industri Sepeda Motor di Indonesia memerlukan ‘uluran tangan’ dari Industri Pertahanan untuk merangkulnya. Untuk apa? Karena Industri Pertahanan bersifat mandatory sehingga eksistensinya akan selalu memiliki urgensi bagi hidup matinya negara ini. Oleh karena itu, masuknya Industri Sepeda Motor ke dalam Industri Pertahanan tidak hanya menjadi ‘Pion’ bagi kemajuan Industri Pertahanan Nasional tetapi juga turut mengembangkan dan menguatkan Industri Sepeda Motor itu sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0b879dc618e8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>