<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Assyfa Putri Permana on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Assyfa Putri Permana on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@assyfappermana?source=rss-3d070ec29602------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*WjVxCzu2GITZ6Y2VYjh8Sg.jpeg</url>
            <title>Stories by Assyfa Putri Permana on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@assyfappermana?source=rss-3d070ec29602------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:20:03 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@assyfappermana/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[DI BALIK RP48 MILIAR: RESTITUSI DAN KOMPENSASI PERDATA PASCA PENJARAHAN ARTEFAK DALAM PERSPEKTIF…]]></title>
            <link>https://medium.com/@assyfappermana/di-balik-rp48-miliar-restitusi-dan-kompensasi-perdata-pasca-penjarahan-artefak-dalam-perspektif-ca99c989159b?source=rss-3d070ec29602------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ca99c989159b</guid>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[internasional]]></category>
            <category><![CDATA[restitution]]></category>
            <category><![CDATA[artefact]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Assyfa Putri Permana]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 01:44:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-12T01:57:32.586Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>DI BALIK RP48 MILIAR: RESTITUSI DAN KOMPENSASI PERDATA PASCA PENJARAHAN ARTEFAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Bfz6krmCBWpSHZEdyv0RwA.jpeg" /></figure><p><strong>Oleh : Assyfa Putri Permana &amp; Rufaidah S.H., M.H.</strong></p><p><strong>Fakultas Hukum Universitas Pamulang</strong></p><blockquote><strong>Restitusi Artefak sebagai Tanggung Jawab Internasional</strong></blockquote><p>Pengembalian artefak kuno Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp48 miliar, menjadi tonggak penting dalam dinamika hukum pidana internasional mengenai penjarahan benda budaya. Restitusi tersebut membuktikan bahwa kejahatan terhadap benda budaya tidak dapat dipandang sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan sebagai bentuk serangan terhadap identitas, sejarah, dan memori kolektif suatu bangsa. Pada kerangka hukum internasional modern, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah, menyelidiki, menindak, dan memulihkan kerugian akibat perdagangan ilegal artefak yang sering melibatkan jaringan lintas negara. Tanggung jawab ini harus dipahami sebagai kewajiban absolut, bukan sekadar fungsi administratif yang dapat dijalankan sesuai kepentingan politik.</p><p>Restitusi artefak oleh Amerika Serikat menunjukkan pelaksanaan kewajiban internasional negara penerima untuk menindak pelaku dan mengembalikan benda budaya yang diperoleh secara ilegal. Namun, tindakan tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batas pemulihan yang diberikan. Apakah pengembalian fisik artefak sudah cukup untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan selama puluhan tahun penjarahan? Hilangnya artefak dari tempat asalnya berarti hilangnya sejarah, konteks budaya, dan nilai spiritual yang melekat pada benda tersebut. Maka itu pemulihan melalui restitusi saja tidak dapat dianggap menyelesaikan keseluruhan kerugian yang dialami negara asal.</p><p>Restitusi artefak juga mencerminkan perubahan orientasi global dalam memahami pentingnya perlindungan warisan budaya sebagai bagian dari <em>shared heritage of mankind</em>. Komunitas internasional semakin menyadari bahwa benda budaya tidak hanya memiliki nilai estetika atau ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai bukti perjalanan peradaban manusia. Maka pengembalian artefak Indonesia oleh Amerika Serikat dapat dipandang sebagai bagian dari tren internasional yang menempatkan perlindungan benda budaya sebagai prioritas bersama, sekaligus menekankan bahwa negara-negara maju tidak lagi dapat mengabaikan asal-usul dan legalitas koleksi yang berada dalam yurisdiksi mereka. Momen restitusi ini menunjukkan bahwa keadilan kultural tidak hanya bergantung pada sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada kesediaan negara untuk mengakui kesalahan historis dan mengambil tindakan konkret dalam memulihkan hak negara asal atas warisan budayanya.</p><blockquote><strong>Hak dan Kewajiban Negara dalam Pelestarian Benda Budaya</strong></blockquote><p>Negara memiliki hak untuk mengatur dan melindungi benda budaya sebagai bagian dari kedaulatannya. Tetapi hak tersebut selalu beriringan dengan kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian warisan budaya, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Instrumen seperti UNESCO Convention 1970 dan UNIDROIT Convention 1995 menegaskan bahwa negara wajib mencegah pengalihan ilegal benda budaya, melakukan inventarisasi koleksi nasional, mengawasi peredaran artefak, serta bekerja sama dalam proses penyelidikan dan pemulihan benda yang dijarah. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar negara dapat menjaga warisan budaya sebagai aset identitas yang tidak ternilai.</p><p>Kegagalan negara dalam menjaga keluarnya artefak dari wilayahnya dianggap sebagai kelalaian yang tidak hanya merugikan kepentingan nasional, tetapi juga merusak jaringan perlindungan budaya internasional. Kasus artefak Indonesia yang berpindah ke Amerika Serikat menggambarkan bagaimana lemahnya pengawasan dalam jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya akses publik terhadap warisan budaya sendiri. Sekalipun artefak telah dikembalikan, negara tetap menanggung kerugian historis akibat tidak dapat memanfaatkannya untuk pendidikan, penelitian, maupun pengembangan kebudayaan selama bertahun-tahun. Kewajiban negara asal tidak berhenti pada restitusi, tetapi juga mencakup pengelolaan yang lebih baik agar penjarahan tidak terulang kembali.</p><p>Kewajiban negara dalam pelestarian benda budaya juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati, mempelajari, dan memahami akar sejarah bangsanya. Dilihat dari globalisasi dan meningkatnya permintaan pasar seni internasional, negara dituntut untuk memiliki sistem perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman modern, termasuk penyelundupan digital, pemalsuan dokumen asal-usul artefak, serta operasi sindikat lintas negara yang semakin canggih. Dengan begitu peran negara bukan hanya bersifat reaktif setelah terjadinya penjarahan, tetapi juga harus proaktif dengan membangun mekanisme edukasi publik, pelatihan aparat, serta kerja sama bilateral dan multilateral yang lebih kuat. Penguatan kebijakan ini penting agar perlindungan warisan budaya tidak menjadi simbolik belaka, melainkan terwujud dalam langkah konkret yang mampu menjaga keberlanjutan identitas kultural suatu bangsa.</p><blockquote><strong>Penjarahan Artefak dan Pengaturan Imunitas Negara</strong></blockquote><p>Imunitas negara merupakan prinsip tradisional yang memberikan perlindungan kepada suatu negara dari yurisdiksi negara lain. Tetapi penerapan prinsip ini mulai dipersoalkan ketika berkaitan dengan kejahatan terhadap benda budaya yang memiliki nilai universal. Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa imunitas negara tidak dapat digunakan untuk menghalangi proses restitusi artefak curian, terutama ketika negara penerima terbukti lalai mengawasi peredaran benda budaya ilegal di wilayahnya. Pada kasus ini kemanusiaan dan nilai budaya ditempatkan di atas kepentingan kedaulatan.</p><p>Kasus pengembalian artefak Indonesia dari Amerika Serikat memperlihatkan bahwa imunitas negara tidak dapat menjadi alasan untuk menghindar dari kewajiban moral dan hukum dalam perlindungan benda budaya. Negara penerima tetap harus menindak para pedagang seni yang memperjualbelikan artefak ilegal, meskipun tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh warga sipil dan bukan oleh aparat negara. Penggunaan imunitas sebagai tameng untuk menolak restitusi akan menciptakan preseden buruk yang berpotensi memperburuk praktik impunitas global terhadap perdagangan ilegal artefak. Maka itu reinterpretasi imunitas negara menjadi penting agar negara tidak dapat berlindung di balik kedaulatan ketika warisan budaya bangsa lain dirugikan.</p><p>Pada perkembangan praktik internasional juga ada sejumlah kasus serupa di berbagai negara juga menunjukkan bahwa imunitas negara semakin dipersempit ruang lingkupnya ketika berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap warisan budaya. Pengadilan di Eropa, Amerika Latin, dan Asia mulai menolak dalih imunitas jika negara penerima dianggap memperoleh manfaat langsung dari keberadaan artefak curian, atau ketika negara tersebut gagal menegakkan kewajiban uji tuntas (<em>due diligence</em>) dalam memverifikasi asal-usul benda budaya yang diperdagangkan di wilayahnya. Tren ini mencerminkan pergeseran pemahaman bahwa negara tidak lagi dapat memisahkan tanggung jawabnya dari tindakan individu atau institusi yang beroperasi di dalam yurisdiksinya. Dengan itu imunitas yang sebelumnya bersifat absolut kini dipahami secara lebih terbatas, terutama ketika menyangkut kepentingan global dalam menjaga warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas dan sejarah umat manusia.</p><blockquote><strong>Kompensasi Perdata dan Dimensi Pemulihan yang Hilang</strong></blockquote><p>Meskipun pengembalian fisik artefak bernilai Rp48 miliar telah dilakukan, hal tersebut tidak serta-merta memenuhi konsep pemulihan penuh sebagaimana dipahami dalam hukum internasional. Restitusi memang memulihkan benda budaya ke tempat asalnya, tetapi tidak mengembalikan seluruh kerugian yang timbul, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Nilai masa lalu yang hilang, kerusakan pada artefak akibat perpindahan ilegal, serta hilangnya kesempatan negara untuk meneliti, memamerkan, atau melestarikan benda tersebut merupakan kerugian yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan pengembalian fisik semata.</p><p>Pada perspektif reparasi internasional, pemulihan tidak hanya mencakup restitusi, tetapi juga kompensasi, rehabilitasi, pemulihan moral, dan jaminan ketidakberulangan. Kasus artefak Indonesia menunjukkan bahwa kompensasi perdata tidak pernah menjadi bagian dari agenda diplomatik, padahal terdapat kerugian yang cukup signifikan bagi bangsa. Hilangnya artefak selama puluhan tahun tidak hanya menimbulkan kerugian akademis dan budaya, tetapi juga kerugian finansial yang berkaitan dengan biaya investigasi, diplomasi, konservasi, dan pemulangan artefak tersebut.</p><p>Ketiadaan kompensasi perdata mencerminkan aspek pemulihan yang hilang dalam mekanisme restitusi. Padahal, negara asal memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap individu, museum, atau lembaga yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal artefak tersebut. Ketika kompensasi tidak diberikan, negara asal tidak menerima pemulihan yang komprehensif sebagaimana dituntut oleh prinsip keadilan internasional.</p><p>Absennya kompensasi perdata juga menyoroti adanya kelemahan struktural dalam mekanisme penegakan hukum internasional terkait perlindungan benda budaya. Dalam banyak kasus, negara asal kesulitan menuntut kompensasi karena hambatan yurisdiksi, keterbatasan bukti historis, serta penggunaan imunitas negara oleh pihak penerima untuk menolak gugatan perdata. Hal ini menyebabkan negara korban penjarahan hanya menerima bentuk pemulihan yang paling minimal, yaitu sekadar pengembalian fisik artefak, tanpa mempertimbangkan kerugian jangka panjang yang tidak dapat dinilai secara finansial. Padahal, keberadaan kompensasi perdata berfungsi untuk memberikan sinyal kuat bahwa kejahatan terhadap benda budaya membawa konsekuensi hukum nyata yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku, baik negara, institusi, maupun individu. Tanpa adanya mekanisme kompensasi yang efektif, restitusi akan tetap berada pada tingkat simbolik dan tidak mampu mengisi kekosongan keadilan substantif yang seharusnya diterima negara asal.</p><blockquote><strong>Kesimpulan</strong></blockquote><p>Kasus pengembalian artefak senilai Rp48 miliar dari Amerika Serikat kepada Indonesia menunjukkan bahwa restitusi merupakan langkah penting dalam perlindungan warisan budaya, tetapi belum memenuhi keseluruhan aspek pemulihan yang diperlukan. Penjarahan artefak merupakan kejahatan yang berdampak pada identitas dan sejarah bangsa, sehingga pemulihannya tidak dapat hanya mengandalkan pengembalian fisik. Negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menuntut pemulihan yang lebih luas, termasuk kompensasi materiel dan jaminan ketidakberulangan. Perkembangan hukum internasional juga memperlihatkan bahwa imunitas negara tidak lagi bersifat absolut dalam konteks perlindungan benda budaya. Restitusi ini dapat menjadi preseden bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan posisinya dalam sistem hukum internasional agar praktik penjarahan tidak terjadi kembali.</p><p>Maka kasus ini menegaskan bahwa perlindungan benda budaya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi diplomasi, kebijakan nasional, dan kerja sama internasional. Pemulihan penuh tidak dapat dicapai tanpa adanya mekanisme reparasi yang mencakup seluruh bentuk kerugian yang timbul akibat penjarahan, baik yang bersifat material, historis, maupun spiritual. Indonesia, sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa, perlu menjadikan kasus restitusi ini sebagai momentum untuk memperkuat regulasi internal, meningkatkan kapasitas institusional, dan memastikan bahwa setiap artefak yang menjadi bagian dari identitas bangsa mendapatkan perlindungan maksimal. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam mendorong standar global yang lebih tegas terhadap perdagangan ilegal artefak, sekaligus memastikan keadilan budaya bagi generasi mendatang.</p><blockquote><strong>Saran</strong></blockquote><p>Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi nasional terkait perlindungan benda cagar budaya, termasuk pengawasan terhadap jalur ekspor-impor, inventarisasi koleksi, dan peningkatan keamanan pada situs-situs bersejarah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah hukum lebih jauh dengan menelusuri tanggung jawab perdata pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal artefak tersebut. Upaya diplomasi budaya harus diperluas melalui kerja sama yang lebih intensif dengan UNESCO, INTERPOL, dan organisasi internasional lainnya untuk melacak artefak yang masih tersebar di berbagai negara. Pemerintah juga perlu meninjau kembali pemahaman mengenai imunitas negara agar tidak menjadi hambatan dalam menuntut reparasi yang adil. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat memperkuat perlindungan warisan budaya sekaligus memastikan bahwa penjarahan tidak lagi menjadi ancaman di masa mendatang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ca99c989159b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[PAJAK BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN: SAATNYA NEGARA MENJAMIN KEADILAN DALAM SISTEM PERPAJAKAN]]></title>
            <link>https://medium.com/@assyfappermana/pajak-bukan-sekadar-kewajiban-saatnya-negara-menjamin-keadilan-dalam-sistem-perpajakan-c517fa9471be?source=rss-3d070ec29602------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c517fa9471be</guid>
            <category><![CDATA[taxation]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[public-policy]]></category>
            <category><![CDATA[social-justice]]></category>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Assyfa Putri Permana]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 14:24:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-02T14:24:25.972Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*x6R_lJ20DZJwJXRAIFcFIw.jpeg" /></figure><blockquote>Setiap tahun kita mendengar seruan pemerintah agar rakyat membayar pajak. Bahkan slogan “Orang Bijak Taat Pajak” masih terpampang di banyak tempat. Tapi pertanyaannya: apakah sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah cukup adil untuk semua orang? Atau jangan-jangan, rakyat kecil masih menjadi tumpuan utama sementara para pemilik modal besar terus mencari celah untuk menghindar?</blockquote><p><strong>Kepatuhan Rendah dan Ketimpangan</strong></p><p>Fakta berbicara: meskipun Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, jumlah wajib pajak yang benar-benar patuh masih relatif kecil. Sebagian besar penerimaan negara masih bergantung pada PPN dan pajak penghasilan karyawan tetap. Di sisi lain, banyak pengusaha besar dan perusahaan multinasional yang masih bisa “bermain cantik” dengan skema transfer pricing, mark-up biaya, atau menyembunyikan aset di luar negeri. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan.</p><p><strong>Masalah Bukan Hanya pada Wajib Pajak, tapi juga Negara</strong></p><p>Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan masyarakat soal kepatuhan. Sistem perpajakan Indonesia masih terasa rumit, lambat, dan kadang tidak transparan. Banyak UMKM yang bahkan tidak paham kewajiban pajaknya karena sosialisasi minim dan layanan perpajakan masih kaku.</p><p>Apalagi ketika muncul kasus seperti pamer kekayaan pejabat pajak di media sosial, kepercayaan publik semakin runtuh. Masyarakat mulai mempertanyakan: “Kami disuruh bayar pajak, tapi untuk apa? Untuk membiayai gaya hidup siapa?”</p><p><strong>Belajar dari Negara Lain</strong></p><p>Beberapa negara menunjukkan bahwa sistem perpajakan bisa dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetaraan. Di Swedia, pemerintah transparan soal penggunaan pajak, dan itu membuat rakyat rela membayar dengan sadar. Di Australia, sistem penegakan terhadap penghindaran pajak korporasi sangat tegas. Sementara Jepang membangun sistem integrasi data agar pengawasan lebih akurat dan adil.</p><p>Indonesia harus berani meniru semangat ini: menjadikan pajak bukan alat penekan, tetapi simbol partisipasi dalam keadilan sosial.</p><p>Opini Saya: Reformasi Pajak Harus Menyentuh Akar</p><p>Pajak harus tetap dipungut. Tapi yang lebih penting, negara harus menjamin keadilan dalam prosesnya. Ini bukan hanya soal menaikkan tarif atau menambah jenis pajak. Tapi bagaimana:</p><ol><li>Sistem dibuat lebih mudah dipahami oleh rakyat.</li></ol><p>2. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap elite.</p><p>3. Pemanfaatan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p><p>Kalau negara ingin rakyatnya taat, maka negara juga harus menjadi teladan.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga cermin hubungan antara negara dan warganya. Jika negara ingin dipatuhi, maka ia harus terlebih dulu dipercaya. Dan kepercayaan itu hanya bisa lahir dari sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berpihak pada semua, bukan hanya pada segelintir orang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c517fa9471be" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>